STRATEGI P E N G E L O L A A N SUMBERDAYA PESISIR BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Studi Kasus Kawasan Panglima Raja Kecamatan Concong)

Amrizal dan Zulkarnain

ABSTRACT The research was conducted on July to August 2008, it was aimed to know the characteristics of fishermen

in Panglima Raja Indragiri Hilir Regency and to identification and description about strategy on coastal resources management in Panglima Raja Indragiri Hilir Regency. The reserach was using by grounded research as the same case study method.

The result of this research was concluded, the social economy condition of fishermen in Panglima Raja among of them depend on fishing activities, low education in elementry school only. The culture among of them is Duano Community, their activities depend on the sea, the house is called "Kajang" and then there are malay culture in coastal zone these is knowing in religion and nationalism celebrate.

The srategy on coastal resources managament based community in Panglima Raja was compiled that are: Strategy of institution development, Strategy of accompanying, research and training. Strategy of infrastructure development and environmental management. Strategy of generating income development and Strategy of marketing acces development of fisheries product.

PENDAHULUAN Paradigma pembangunan nasional telah berubah dari kebijakan yang sentralistik menjadi

desentralistik. Pembahan ini merupakan konsekuensi logis setelah lahirnya Undang-undang (UU) No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya telah dimbah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2004.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, masyarakat di Kabupaten/Kota diberikan kesempatan mengatur diri sendiri melalui local self goverment dan melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik daerah (kondisi geografis, sumberdaya alam dan sosial budaya masyarakat) masing-masing. Oleh sebab itu jika setiap daerah berketetapan hati memfokuskan untuk membangun perekonominan daerah, maka tidak ada alternatif lain kecuali membangun perekonomian yang berbasis pada sumberdaya lokal.

Selama pemerintahan orde baru kegiatan pembangunan perikanan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah kurang mendapat perhatian, hal ini terlihat bahwa belum adanya departemen atau dinas khusus yang menangani pembangunan perikanan. Pembangunan yang selama ini cendemng berpihak pada pembangunan fisik dan pertumbuhan lebih diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sumberdaya alam di darat. Pembangunan tersebut kurang memperhatikan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir (Dirjen UP3K, 2000)

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang telah dilaksanakan sejak pemerintah orde baru juga terindikasi masih bersifat parsial dan direncanakan dari atas {top down). Hal ini dapat terlihat dari berbagai program pembangunan pesisir yang hanya mementingkan beberapa aspek

239

LEmenGH PERELITin saja dan belum terpadu, sehingga seringkaii kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentinga dan kebutuhan masyarakat lokal. Boleh dikatakan bahwa strategi pembangunan pesisir selama i masih belum berdasarkan sistem pembangunan partisipatif dan kurang mendayagunakan poten masyarakat secara terpadu, dengan demikian kebijakan tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarak yang membutuhkannya sehingga sebagian besar masyarakat nelayan masih hidup dalam keadaa miskin. (Dirjen UP3K, 2000).

Pengelolaan sumberdaya perikanan (fisheries management) merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (sustainability). Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya generasi sekarang yang dapat menikmati kekayaan sumberdaya, tetapi juga generasi mendatang (Satria, 2002).

Karakteristik sumberdaya alam yang bersifat terbuka (oppen acces), karakteristik wiiayah yang berupa lautan, dan karakteristik masyarakat yang berada pada berbagai level sosial-ekonomi membutuhkan pengelolaan yang relatif lebih rumitdan kompleks, dibandingkan dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Indonesia dengan wiiayah laut yang luas, atau lebih khusus lagi adalah daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan harus mampu menciptakan pengelolaan sumberdaya laut yangtepat.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik wiiayah perairan laut lebih dominan dan berbatasan dengan banyak kabupaten, provinsi, atau bahkan negara lain. Kondisi geografis seperti ini sangat rentan akan masalah-masalah kerusakan lingkungan perairan laut terutama oleh aktifitas /7/ega/ fishing. Keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian laut menjadi sangat dibutuhkan, terutama oleh primery stal<eholder yaitu masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Kawasan Panglima Raja Kecamatan Concong)".

METODOLOGI PENELITIAN Pengelolaan sumberdaya pesisir pada suatu daerah akan berbeda dengan daerah lain, karena

kondisi-kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya juga berbeda-beda. Faktor-faktor yang membedakan dan sangat mempengaruhi adalah karakteristik sumberdaya alam yang dimiliki masing-masing daerah serta kultur dan sosial ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Yin (2003) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konstek kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara femomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan multi sumber bukti dimanfaatkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tergolong metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Alasan yang mendasari penelitian ini sebagai penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini lebih banyak mengkaji dari proses dinamika masyarakat yang mempengaruhi pola pengelolaan sumberdaya laut di daerah ini

Pengumpulan Data Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer

dibutuhkan karena bersentuhan dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mempertegas data primer yang diperoleh sehingga tingkat pembiasan data semakin kecil.

Data primer yang dikumpuikan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder yang dikumpuikan bersifat kuantitatif.

240

jniuEREiTHS nmu Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan semua informan dengan cara

dan suasana yang berbeda-beda. Peneliti menyesuaikan gaya bahasa berdasarkan tingkat pemahaman informan, sehingga informan mudah mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan.

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari informan-informan yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat hingga nelayan setempat. Informan ditentukan secara accidental (kebetulan) dan snowballing.

Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini sangat diperlukan

untuk menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya laut yang berbasiskan kepada kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan panduan analisis data dari Maleong (2000), maka disusun tahap pengolahan dan analisis data yaitu; (1) telaah data dan informasi dari berbagai sumber hasil wawancara, observasi dan dokumen, (2) Reduksi data informasi dengan membuat abstraksi sebagai rangkuman inti dari semua pernyataan sehingga tetap ada (3) menyusun data dan informasi dalam satuan-satuan, (4) mengkategorikan data dan informasi, (5) mengecek keabsahan data dan infonnasi, dengan cara mengkonfrimasikan kembali setiap data dan informasi yang diperoleh. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif (studi kasus).

Untuk menentukan strategi pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat dilakukan analisis deskriptif dengan melakukan identifikasi potensi, pennasalahan dan masalah prioritas terhadap data primer maupun data sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk merumuskan berbagai strategi tersebut dibuat dalam matriks analisis peran stakeholders, analisis identifikasi masalah dan analisis masalah prioritas, kemudian dirumuskan alternatif strategi yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN Kondisi Geografis Wiiayah

Desa Panglima Raja terletak di daerah pesisir, dan secara administrasi termasuk dalam Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Kecamatan Concong sendiri merupakan kecamatan pesisir yang terletak dibagian Pesisir Timur Pulau Sumatera. Kecamatan ini mempakan hasil pemekaran dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Kuala Indragiri

Desa Panglima Raja adalah desa yang sebelumnya tergabung dengan Desa Concong luar. Desa ini berbatasan sebelah Barat dengan Sungai Serapit, Utara dengan laut (bagian dari selat berhala), sebelah Selatan dengan Sungai Bela dan sebelah Timur dengan Desa Concong Luar.

Keadaan topografi daerah ini berupa dataran rendah dan berawa-rawa yang dapat digenangi oleh air pasang, kemudian mengering pada waktu surut. Sebagai akibat dari pengaruh pasang surut dan endapan dari banyak sungai yang bermuara kesana, maka daerah ini senantiasa mengalami pendangkalan sepanjang pantai. Apalagi sebagian daerah ini (Concong Luas/Perigi Raja dan Sungai Belah/Sungai Buluh) merupakan muara Sungai Indragiri.

Aksesibilitas Keterjangkauan desa Panglima Raja dapat dilihat dari dua h a l : (1) jarak desa terhadap kota

kecamatan/kabupaten/propinsi; (2) Ketersediaan alattransportasimenuju wiiayah wiiayah lain. Jarak desa ke kota penting relatif jauh, secara singkat dapat digambarkan dalam Tabel 1.

241

i .EmBRGP PSnELITIRn

Tabel 1. Orbitrasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa/kelurahan

No. Orbitrasi & Jarak tempuh Keterangan 1. Jarak ke Ibukota Kecamatan 44 km 2. Jarak ke Ibukota Kabupaten 61 km 3. Jarak ke ibukota Propinsi 498 km 4. Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan 1,5 km 5. Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten 2 jam 6. Waktu tempuh ke Ibukota Popinsi 8 jam

Sumber: Monografi Desa, 2006

Jumlah Penduduk dan keadaan Pemukiman Menurut data monografi desa tahun 2006 Jumlah penduduk Desa Panglima Raja sampai bulan

November 2006 tercatat 2.651 jiwa yang terdiri dari 1351 jiwa laki-laki dan 1300jiwa perempuan yang berasal dari 520 KK. Untuk mengetahui keadaan penduduk desa Panglima Raja berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Penduduk Desa Panglima Raja menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

0 - 5 213 8,03

6 - 15 387 14,60

16 - 2 5 738 27,84 26 - 5 5 975 36,78

55> 338 12,75 Jumlah 2651 100,00

Sumber: Monografi Desa 2006

Penduduk desa ini didominasi oleh etnik suku laut yang dikenal dengan etnis suku Duano yang persentasenya berkisar95% dan 5% lagi adalah suku Bugis, Jawa, Cina, Banjar, Minang, dan Melayu. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi sesama penduduk desa adalah bahasa melayu.

Mayoritas masyarakat Desa Panglima Raja bermukim di sepanjang daerah aliran sungai dan wiiayah pesisir dengan mangrove sebagai ekosistemnya terutama masyarakat Suku Laut. Keadaan pemukiman masyarakat di Desa Panglima Raja dapat dikatakan belum tertata dengan baik. Pada umumnya masyarakat tinggal di rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu dan beratap daun nipah atau mmbia. Rumah yang dihuni oleh masyarakat di wiiayah Desa Panglima Raja pada umumnya rumah panggung semi permanen yang terletak di tepi pantai atau sepanjang kawasan pesisir. Apabila pasang tiba kondisi di bawah rumah digenangi oleh air pasang. Jarak rumah yang satu dengan yang lainnya berdekatan. Kepadatan perumahan dapat dikatakan tidak menyisakan ruang terbuka untuk fasilitas umum. Pola rumah yang demikian hanya mengandalkan ventilasi dari pintu depan dan pintu belakang. Sedangkan jalan penghubung pada pemukiman tersebut bempa jalan-jalan panggung seperti dermaga yang terbuat dari kayu dan dibangun dengan beberapa tonggak kayu yang mereka sebut 7a/an pelantaf. Pola pemukiman yang demikian sangat terkait dengan pola kegiatan ekonomi yang umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, seperti kegiatan penangkapan ikan, kepiting, kerang, dan lain sebagainya. Dengan pola pemukiman seperti itu sangatlah mudah bagi nelayan suku laut untuk pergi melaut.

242

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Masyarakat Desa Panglima Raja Mata Pencaharian Penduduk

Secara garis besar mata pencaharian penduduk Desa Panglima Raja disajikan dalam tabel 3.

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Panglima Raja

Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase

Usaha Nelayan 135 6,70 PNS 4 0,20 Pedagang 43 2,13 Nelayan Buruh 1598 79,31 Jumlah 2015 100

Sumber: Monografi Desa 2006

Pendidikan Masyarakat Secara umum tingkat pendidikan masyarakat desa Panglima Raja disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Struktur Pendidikan Penduduk Desa Panglima Raja, Tahun 2006

N Tingkat Dusun Dusun Jumla Persenta o. Pendidikan Panglima Sungai h se

Raja Condong (%) 1. Tamat dan tidak 1.431 300 1.731 90,02

SD 2. Madrasah 28 1 29 1,51

Ibtida'iah 3. S M P 112 4 116 6,03 4. S M A / S M U 34 4 38 1,98 5. D1-D3 1 1 2 0,10 6. SI 4 2 6 0,31 7. Pondok Pesantren - 1 1 0,05 Jumlah 1.610 313 1.923 100,00

Sumber: Monografi Desa 2006

Tingkat pendidikan masyarakat desa yang rendah lebih disebabkan oleh sarana pendidikan yang tersedia hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD) sedangkan untuk tingkat lanjutan tidak tersedia. Pada umumnya masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, akan pergi keluar desa seperti ke Tembilahan yaitu ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Namun kondisi ini membutuhkan biaya yang besar sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.

Budaya Masyarakat Keadaan masyarakat Desa Panglima Raja tidak terlepas dari keberadaan suku Laut atau suku

Duano. Suku Lautterkenal sebagai representasi masyarakat bahari, yakni masyarakat yang memiliki jiwa bahari dengan tradisi menjadikan laut sebagai basis terbentuknya kebudayaan. Hal ini disebabkan Suku Laut dulunya hidup berkelana menangkap ikan dengan sampan yang mereka istilahkan dengan "berkajang" yang ternyata juga sekaligus berfungsi sebagai mmah, sehingga semua aktivitas kehidupan dilakukan di atas sampan tersebut. saat ini sulit ditemukan pola hidup Suku Laut yang demikian,

243

LEmenGR PEHEUTinn sebaliknya mereka sudah hidup menetap di sepanjang wiiayah pesisir.

Penduduk suku laut (suku Duano) merupakan keturunan dari perkawinan campuran dua ras besar yaitu ras Veddoid dan Mongoloid (Proto-Melayu). Percampuran tersebut terlihat dari ciri-ciri fisik orang Suku Laut yang tidak terlalu tinggi, berpostur tubuh atletis, bidang dada lebar, dan ukuran tulang pinggul sampai ke kaki panjang. Raut muka suku laut bersegi dengan tulang rahang yang lebar. Warna kulit suku laut cenderung hitam dan rambut ikal berwarna hitam. Karakteristik temparamental psikologi sifatSuku Lautadalah cepattersinggung dan marah, namun mereka termasuk orang yang mudah beradaptasi, mandiri dan mobilitas tinggi yang mencirlkan "etos kepesisiran" (Badan Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, 2004)

Kehidupan masyarakat Suku Duano sangat tergantung dengan wiiayah pesisir, laut menjadi bagian utama yang tak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat Suku Duano. Mereka memanfaatkan laut sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Boleh dikatakan bahwa masyarakat suku duano tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa aktifitas melaut. Menangkap ikan dan mencari kerang di kawasan pesisir panglima raja merupakan bagian aktifitas kehidupan yang mengisi kesibukan mayarakat Suku Duano. Disamping itu kondisi sosial budaya masyarakat desa ini juga telah terakumulasi dengan sosial budaya masyarakat pendatang yang terdiri dari suku-suku lain yang menetap di daerah daratan Desa Panglima Raja seperti, cina, banjar, bugis, jawa dan minang.

Sebahagian besar masyarakat Desa Panglima Raja memeluk agama Islam, sehingga orientasi budaya yang dijalankan berakar pada budaya Islam. Ritual dan esensi agama Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti pengajian yasinan dan kegiatan hajatan. Pada hari Jumat masyarakat di lokasi penelitian ini pada umumnya tidak melakukan aktifitas melaut karena mereka beribadah sholat Jumat. Umumnya kegiatan budaya yang dijalankan terkait erat dengan ritual hari besar islam, seperti 1 Muharram, 27 Rajab, Nisfu Sya'ban yaitu 15 hari menjelang puasa Ramadhan, dan 12 Rabi'ul Awal untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yang selalu dirayakan dengan cukup meriah dengan berbagai hidangan makanan dan masakan.

Dalam kehidupan sehari hari masyarakat Desa Panglima Raja masih dijumpai semangat kebersamaan dan gotong royong. Bentuk bentuk kegiatan bersama yang sering dilakukan adalah dalam bentuk kegiatan bakti bersih lingkungan (dilakukan setiap hari Jum'at), pelaksanaan kegiatan perkawinan, perayaan hari besar nasional, kematian dan lain lain, dalam kegiatan kegiatan adat biasanya yang dipakai adalah adat Melayu.

Masyarakat di Desa Panglima Raja masih menghormati tokoh tokoh masyarakat yang berperan sebagai panutannya. Tokoh tokoh masyarakat di desa ini yang paling berperan dan dihormati adalah tokoh masyarakat, kemudian diikuti oleh kepala desa, tokoh pendidikan dan tokoh agama. Tokoh pemuda, pengusaha ikan (tauke) dan pemuka nelayan tergolong kedalam kelompok tokoh masyarakat. Pada setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat di wiiayah ini, diperiukan pendekatan melalui tokoh masyarakat dan kepala desa, selain tokoh agama dan tokoh pendidikan merupakan cara yang cukup efektif untuk mencapai keberhasilan berbagai program yang dijalankan.

Kegiatan Sosial Masyarakat Untuk mengetahui kegiatan sosial masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.

244

uniuERsiTRS nmu

Tabel 5. Kegiatan-kegiatan Sosial Masyarakat Desa Panglima Raja

No. Jenis Kegiatan Dusun Panglima Raja

Dusun Sungai Condong

1. Wirid Pengajian Kaum Ibu V -2. Wirid Pengajian Kaum Bapak -3. Pengajian salawat untuk anak-anak 4. Wirid pembacaan yasin V 5. Arisan V -6. Pengajian Tolak Balak >/ -7. Peringatan Hari Besar Islam 8. Perayaan Hari Besar Nasional V V

Sumber: Monografi Desa 2006

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pengelolaan sumberdaya perikanan tidak hanya bertumpu pada pemerintah sebagai pelaksana,

akan tetapi perlu Asas pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat, dengan melibatkan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dijadikan energi pembangunan untuk kemandirian masyarakat. Dalam konteks tersebut, mengikutsertakan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat merupakan cara untuk menggerakkan perekonomian yang didudukkan sebagai salah satu strategi yang potensial dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (Hikmat, 2001).

Pengelolaan sumberdaya laut berarti memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan usaha sektor perikanan yaitu dengan mencurahkan segala kemampuan terhadap langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat terhadap sumberdaya pembangunan disertai dengan penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonominya sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan kemiskinan.

Model atau strategi pengelolaan yang dijalankan harus berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi masyarakat sebagai sasaran, sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional kepada ekonomi yang lebih modern, dari ekonomi bawah yang lemah kepada ekonomi masyarakat yang kuat,

Berdasarkan hal tersebut untuk menggali berbagai informasi dan aspirasi dari berbagai pihak berkepent ingan tentang potensi , masa lah dan kebutuhan masyarakat berkai tan dengan penanggulangan, konflik dan kemiskinan melalui pengelolaan sumberdaya perikanan, dilakukan pertemuan dalam bentuk diskusi dengan mengikutsertakan unsur aparat desa (kepala desa dan BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat.

Identifikasi Potensi, Permasaiahan dan Masalah Prioritas Identifikasi Potensi

Dari hasil wawancara mendalam terhadap pemuka masyarakat, pelaksana teknis dan pejabat teknis sebagi stakeholders diperoleh beberapa pandangan terhadap potensi pengelolaan sumberdaya perikanan yaitu: a. Desa Panglima Raja memiliki potensi perikanan yang besar dan mampu menggerakan ekonomi

masyarakat, namun pengelolaan yang dijalankan selama ini secara teknis belum benar-benar

245

mampu meningkatkan kesejahteraa nelayan dan masih bersifat tradisional. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dilakukan kurang memperhatikan sumberdaya manusia, untuk itu diperlukan model pengelolaan yang menggerakkan ekonomi masyarakat, bersifat mendidik, mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat.

b. Pemanfaatan potensi perikanan hanya terbatas pada usaha penangkapan sehingga masyarakat ketergantungan dengan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan ini memerlukan modal yang besar untuk mengembangkannya. Untuk itu pengembangan pengembangan usaha alternatif melalui pembentukan dan pembinaan kelembagaan masyarakat.

c. Pemasaran hasil produksi belum lancar karena terbatasnya sarana dan prasarana, belum adanya wadah yang dapat mengkoordinir lembaga ekonomi yang ada sehingga tingkat harga rendah bahkan dibiarkan mengambang sehingga masih tergantung dengan tauke.

d. Hubungan antara tauke dan nelayan memiliki hubungan erat {patron client relationship), hubungan ini dapat dikembangkan untuk pengembangan kelembagaan nelayan yang mengikutsertakan peran tauke.

e. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menggerakkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek dari pembangunan tersebut.

f. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus didasarkan pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat, yang erat kaitannya dengan potensi sosial ekonomi perikanan yang ada di desa Panglima Raja.

g. Pengelolaan sumberdaya perikanan memerlukan kerja keras semua pihak (multi satkeholders) perlu dilakukan dengan pengembangan potensi sumberdaya yang ada di daerah dan pola yang diusulkan adalah pola pemberdayaan sumberdaya masyarakat nelayan.

h. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa sebagai suatu pemerintahan otonomi mempunyai kewenangan luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa terutama kewenangan luas untuk mengelola potensi sumberdaya secara optimal untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

i. Berdasarkan hasii wawancara yang dilakukan terhadap stakeholders maka pengelolaan sumberdaya perikanan perlu dilaksanakan secara terpadu yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Identifikasi terhadap peran stakeholders mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan dapat disajikan seperti Tabel 6.

Tabel 6. Analisis Peran Stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Panglima Raja

Stakeholders Netral Mendukung 1. Institusi teknis (Diskanlut Indragiri Hilir) - V 2. Kepala Desa -3. Anggota Badan Penwakilan Desa (BPD) -4. Tokoh Masyarakat -Sumber : Hasil Diskusi dengan Stakeholders

246

Dukungan sennua pihak dalam suatu kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Hal ini merupakan sa lah satu faktor penentu keberhas i lan kegiatan pembangunan yang telah diimplementasikan, karena jika dukungan tidak didapatkan, maka kegiatan pembangunan menjadi tidak bermakna dan boleh dikatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Identifikasi Masalah dan Analisis Masalah Prioritas Berikut beberapa identifikasi permasaiahan pengembangan perikanan di Desa Panglima Raja

Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 7. Masalah dalam pengembangan perikanan di Desa Panglima Raja

Stakeholders Dinas Perikanan - Pejabat Teknis - Pelaksana teknis

Sambungan Tabel 7

Masalah Lemahnya Struktur kelembagaan nelayan sebagai sasaran pembangunan Ketergantungan terhadap tauke karena nelayan tidak memiliki sarana penangkapan yang lengkap Terbatasnya kemampuan nelayan mengelola usaha secara mandiri Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan sosial ekonomi dan kelembagaan nelayan Pengembangan budidaya perikanan dan kegiatan pasca panen seperti pengolahan hasil perikanan belum menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh masyarakat

a. Sebab-Sebab

Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan Nelayan) Rendahnya komitmen para Stakeholders Lemahnya fungsi kelembagaan yang telah dibentuk Tingginya ketergantungan dengan laut dan tradisi turun temurun

Pemuka Masyarakat Pengembangan perikanan a. Rendahnya kesadaran

- B P D yang ada belum mampu dalam pengelolaan

- Tokoh Adat meningkatkan kesejahteraan keuangan (boros)

- Pemerintah Desa secara umum b. Pembangunan

Keperluan nelayan belum infrastruktur nelayan

terpenuhi secara menyeluruh belum berdasarkan skala

Ketergantungan dengan tauke prioritas

c. Rendahnya pendidikan

d. Lemahnya akses

pemasaran hasil produksi

perikanan

Sumber : Hasil Diskusi dengan Stakeholders

247

UmBRGfl PEOEllTiqn Pemecahan pada akar masalah adalah langkah selanjutnya dalam melihat suatu masalah.

Akibat masalah tidak berdiri sendiri, maka pilihan langkah strategis yang dilakukan dalam diskusi ini adalah menentukan masalah strategis diantara banyak pilihan masalah yang harus diatasi.

Dari masalah-masalah yang dikemukakan oleh stakeholders, diputuskan bahwa masalah strategis yang dipilih menjadi prioritas untuk segera dicari jalan pemecahannya adalah strategi terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan. Masyarakat menilai bahwa masalah pengelolaan sumberdaya perikanan selama ini belum dapat menunjang ekonomi masyarakat secara berkesinambungan menyangkut masa depan untuk dapat hidup layak seperti masyarakat di daerah lain. Apabila masalah ini teratasi maka masalah lainnya akan ikut teratasi.

Tindakan strategis yang mereka usulkan untuk diambil dalam mengatasi masalah strategis adalah dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dengan strategi yang terpadu mencakup seluruh aspek mental dan spiritual seluruh stakeholder Tindakan strategis ini agar dilakukan secara terpadu sebagaimana yang terlihat pada Tabel 8

Tabel 8. Masalah dan Tindakan Strategis dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Panglima Raja

Masalah Strategis Tindakan Strategis Pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada masih berdampak parsial terhadap kehidupan masyarakat nelayan

Sumber : Hasil Diskusi dengan Stakeholders

a. Pembentukan dan pembinaan kelembagaan b. Pengembangan kegiatan untuk mata

pencaharian alternatif c. Pendampingan nelayan, Penelitian, Pelatihan

dan Studi banding d. Pengembangan Infrastruktur e. Pengelolaan lingkungan f. Pengembangan dan peningkatan aspek

pemasaran hasil perikanan

Dengan demikian untuk menindak lanjuti infonnasi yang terjaring di tingkat desa, maka dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) di tingkat kabupaten, sehingga informasi yang menyatu pada lintas desa dapat lebih dipertajam. Tujuan yang ingin dicapai dalam F G D adalah merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Panglima Raja yang berbasis masyarakat untuk menyelaraskan dan mengsinkronisasikan antara keinginan masyarakat dengan yang telah dinas teknis kabupaten. Metode yang digunakan dalam F G D kabupaten adalah partisipatif dari peserta.

Dari diskusi yang dilakukan, diperoleh berbagai masukan dalam rangka merumuskan startegi pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Pangl ima Raja Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan : "Permasaiahan yang dihadapi dalam pengembangan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri

Hilir adalah keterisolasian kawasan sentra produksi, ketergantungan dengan tengkulak cukup tinggi, penggunaan teknologi yang rendah, usaha masih bersifat subsistence, manajemen usaha bersifat kekeluargaan, lemah dalam penyerapan teknologi baru sehingga berbagai program yang diluncuii<an kepada masyarakat seringkaii tidak tercapai seperti yang diharapkan. Untuk itu pengembangan perikanan yang potensi dikembangkan adalah pembangunan infrastruktur pendukung usaha nelayan berdasarkan prioritas kebutuhan nelayan seperti usaha budidaya ikan/udang, pemanfaatan hasil tangkapan sampingan, usaha pengolahan hasil tangkapan khususnya jenis ikan kurang ekonomis

248

mmmms mm seperti terasi, il<an l<ering dan produk turunan seperti kerupuk. Strategi pemberdayaannya adalali pembinaan dalam bentuk kelompok, menumbuhkan dan mendekatkan kelembagaan penyedia sarana produksi, membuka akses pemasaran dan permodalan, diversifikasi usaha pengolahan"

Senada dengan yang dikemukakan oleh pemuka masyarakat melalui wawancara dan diskusi yaitu Bapak Mantan, beliau menyatakan :

"...betui pak, dalam pengelolaan perikanan ni pak.. ntah ape name nye... yang jelas kami disodorkan berbagai program pemerintah dan kami sangat menyambut baik, setelah menjadi bagian dari kegiatan selama ini, kami memang merasakan adanya dampak baik terhadap pendapatan kami.... dulu pak... sebelum kegiatan ini ade kami teruk pak (red: susah Pak) sekarang ni lumayan lah pendapatan kami sedikit membaik, tapi kehidupan kami masih belum berubah.... maksudnye kami ni masih miskin pak... anak-anak kami nak sekolahpun payah, pengeluaran rumah tangga kami cukup sehari saje, besok dah tak ade lagi.... kalu dicakap sejahtera, kami masih jauh pak...

Pihak pelaksana teknis menyatakan ; "...pengelolaan yang dijalankan selama ini belum optimal memanfaatkan potensi sumberdaya

lokal. Hal ini menyebabkan terindikasi bahwa kemampuan dan keberhasilan sangat lambat dirasakan. Untuk itu periu dilaksanakan dengan melibatkan kesadaran dan pengawasan dari semua pihak secara maksimal, strategi yang dijalankan adalah pengkajian potensi dan pembinaan kelembagaan dari semua pihak yang telibat..."

selanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat menyatakan : "...bahwa permasaiahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai

program pembangunan baik itu pembangunan sektor perikanan untuk mencapai peningkatan ekonomi yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sumberdaya manusia yang belum mampu untuk mengentaskan jumlah penduduk miskin, kesadaran masyarakat untuk merubah hidup kurang dan ketergantungan dengan cara-cara pendahulu mereka". Selanjutnya dikemukakan "bahwa periu identifikasi potensi usaha ekonomi produktif yang ada di masyarakat. Jenis usaha ekonomi produktif yang potensi dikembangkan adalah kelompok usaha bersama, industri rumah tangga dengan model strategi pemberdayaan yaitu pembinaan dan pelatihan yang di dampingi oleh PPL.

Hasil diskusi di atas dapat diartikan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat di Desa Panglima Raja khususnya, dan di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum masih mempunyai berbagai masalah yang perlu dibenahi dan diupayakan perbaikan-perbaikan bagi tenvujudnya pembangunan perikanan yang mampu mensejahterakan masyarakat banyak.

Berdasarkan pendapat yang berkembang dalam diskusi diambil kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut: a. Untuk kebutuhan penanggulangan permasaiahan masyarakat di daerah, perlu dilakukan pendataan

dan pengkajian melalui penelitian potensi karakteristik sosial ekonomi masyarakat sebagai sasaran yang disesuaikan dengan ketersediaan potensi sumberdaya daerah.

b. Penanggulangan permasaiahan pengelo laan sumberdaya perikanan di lakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kelompok usaha bersama.

c. Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan potensi desa. d. Diperlukan pendampingan dan pengawasan dari penyuluh lapangan. e. Diperlukan penguatan infrastruktur dengan pengelolaan lingkungan lestari f. Pembinaan dan pelatihan masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat mampu mandiri dan

mengerti.

249

LEmBRGR PEnELITinn

g. Perlunya kejelasan hukum yang legal bagi masyarakat. h. Perlunya pengembangan distribusi aspek pemasaran hasil perikanan. i. Diperlukan kerjasama seluruh stakeholders dalam implementasi kegiatan. j. Masyarakat sebagai objek kegiatan perlu sekaligus menjadi subjek kegiatan.

Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Desa Panglima Raja Berdasarkan pendapat yang berkembang dalam diskusi penelitian diambil kesepakatan sebagai

berikut: Pengelolaan perlu dilaksanakan strategi secara terpadu, sehingga kualitas kehidupan masyarakat

menjadi lebih baik. Untuk itu berdasarkan hasil kajian dan masalah pengelolaan sumberdaya perikanan, maka dapat dirumuskan beberapa strategi pengelolaan sumberdaya perikanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pemetaan wiiayah pesisir sebagai sasaran pengelolaan sumberdaya perikanan dan dikuatkan dengan hasil diskusi tingkat desa (PRA) dan diskusi tingkat kabupaten {FGD), maka strategi pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan pembukaan isolasi wiiayah, pembangunan prasarana dan pemberdayaan kelompok masyarakat. strategi ini diterapkan melalui pelaksanaan 4 (empat) yaitu: a) pembentukan dan pembinaan kelembagaan dengan mengedepankan budaya lokal; b) pendampingan, penelitian dan pelatihan; c) pengembangan prasarana infrastruktur dan pengelolaan lingkungan; d) pengembangan usaha alternatif selain melakukan penangkapan; e) pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan

Strategi Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan dengan memperhatikan budaya lokal Kelembagaan merupakan aspek penting dalam kegiatan pembangunan masyarakat.

Pe laksanaan strategi ke lembagaan masyarakat pada umumnya selama ini hanya sebatas pengembangan kelembagaannya saja dan cenderung tidak mengikutkan potensi budaya lokal, kelembagaan yang dibentuk seringkaii lepas dari pembinaan sehingga kegiatan kelembagaan menjadi tidak terkontrol bahkan gagal, maka untuk menghindari kegagalan dan agar terkontrolnya kegiatan kelembagaan nelayan perlu dirancang strategi pengembangan dan pembinaan kelembagaan nelayan secara terstruktur dengan memperhatikan budaya lokal.

Kegiatan kelembagaan yang terstruktur mampu menjadi faktor pendukung masyarakat dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Kelembagaan nelayan perlu melakukan terobosan kegiatan seperti peningkatan akses antar kelembagaan nelayan, pengolahan hasil tangkapan, penampungan produk perikanan, pengembangan kegiatan mata pencaharian tambahan selain melakukan penangkapan ikan.

Selanjutnya diperlukan perluasan kesempatan kerja meliputi program-a) peningkatan kualitas pengelolaan usaha; b) peningkatan keterampilan tenaga kerja. perluasan kesempatan bemsaha melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai lembaga ekonomi produktif yaitu a) pengembangan kewirausahaan usaha kecil; b) pelatihan usaha kecil baru, c) pemberdayaan usaha budidaya selain penangkapan.

Strategi pendampingan, penelitian dan pelatihan Pengembangan perikanan agar menjadi lebih baik maka perlu mengetahui keberadaan

sumberdaya perikanan dan keberadaan masyarakat maka perlu dilakukannya penelitian, kemudian masyarakat dilakukan pendampingan dan pelatihan.

250

Strategi pengembangan melalui pendampingan, penelitian dan pelatihan perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan secara terpadu sehingga memberikan hasil pada aspek jasmani dan rohani masyarakat. Maka kegiatan yang dilaksanakan yaitu: (1) penelitian tentang penilaian potensi sosial ekonomi masyarakat; (2) Penelitian tentang kehidupan agama dan sikap dan budaya masyarakat. Kegiatan ini diserahkan kepada lembaga akademisi, untuk mengetahui ketepatan dan kemampuan masyarakat sebagai sasaran program.

Kemudian pelaksanaan pembinaan melalui pelatihan dirancang kegiatan masyarakat yang mengedepankan aspek pembinaan mental spritual sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dijalankan mampu berdasarkan rasa tanggung jawab, kesadaran dan keperluan masyarakat.

Strategi pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat

Pengembangan infrastruktur merupakan bagian penting sebagai sarana pendukung kegiatan nelayan, infrastruktur yang lengkap dan keberadaannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan akan mampu memberikan nilai tambah yang baik bagi kehidupan masyarakat nelayan.

Kebijakan strategis pengembangan prasarana infrastruktur yang memberdayakan masyarakat meliputi peningkatan prasarana kelembagaan nelayan, prasarana ekonomi dengan peningkatan infrastruktur pendukung usaha seperti pembangunan tempat pendaratan hasil produksi, penyediaan alattangkap, prasarana industri kecil untuk pengolahan hasil produksi (pabrikes mini, mesin penggiling ikan dan lainnya) dan prasarana tak kalah pentingya adalah perhubungan untuk membuka daerah yang masih tehsolir (sulit transportasinya). Kebijakan ini diambil karena peningkatan pengembangan prasarana infrastruktur dapat mengurangi keterisolasian daerah, dan mampu berdampak pada akses ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat.

Keberadaan infrastruktur perlu disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik, karena hal ini akan mampu memberikan dukungan bagi keberadaan sumberdaya khususnya sumberdaya perikanan agar tetap lestari dan berkelanjutan, seperti pengelolaan daerah tangkapan, pengelolaan lingkungan perairan dan pengelolaan wiiayah tempat tinggal nelayan serta pengembangan infrastruktur usaha budidaya. Sehingga diharapkan keberadaan infrstruktur dan lingkungan yang stabil serta baik akan mampu menciptakan kenyamanan dan ketentraman bagi kehidupan masyarakat.

Pengembangan Usaha Alternatif Masyarakat nelayan sebenarnya mempunyai banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan

selain usaha penangkapan ikan. Aktivitas penangkapan ikan yang mereka lakukan sangat tergantung pada musim angin. Aktivitas/intensitas penangkapan ikan yang tinggi terjadi pada musim ikan (Peak Season) dimana keadaan laut relatif tenang biasanya terjadi pada bulan April. Aktivitas sedang biasanya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli; aktivitas berkurang terjadi pada musim kurang ikan (Off Season), biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Aktivitas penangkapan ikan hampir terhenti sama sekali pada musim paceklik atau musim utara, yang biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan Januari. Secara perhitungan sederhana, diperkirakan rata-rata waktu produktif nelayan dalam usaha penangkapan ikan adalah dalam satu tahun, hanyalah sekitar 9 bulan dan dalam satu bulan hanya sekitar 20 hari.

Upaya untuk mengembangkan usaha alternatif selain usaha penangkapan ikan bagi nelayan sangat diperlukan dalam rangka menstabilkan dan meningkatkan pendapatan mereka. Usaha alternatif tersebut mulai dengan memanfaatkan waktu luang nelayan dan keluarganya sampai dengan

251

menjadikan usaha alternatif tersebut sebagai mata pencaharian pokok sebahagian dari mereka. Jenis-jenis usaha alternatif yang akan dikembangkan perlu mempertimbangkan minat

masyarakat, ketersediaan bahan baku/sumberdaya alam, ketersediaan tenaga kerja dan peluang pasar (analisis teknis).

Strategi pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan Kegiatan perikanan pada umumnya hanya terfokus pada kegiatan penangkapan dan pengolahan

hasil. Aspek pemasaran seringkaii terlupakan dan jarang diperhatikan, maka untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan dan meningkatkankan kinerja para nelayan maka pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran perlu dikembangkan melalui beberapa yaitu : 1. pengarahan kegiatan kelembagaan koperasi nelayan 2. peningkatan akses antar kelembagaan dan antar daerah bagi pemasaran hasil produksi perikanan.

Pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan dari kegiatan perekonomian masyarakat harus didukung oleh aspek pemasaran. Aspek ini merupakan aspek penting sebagai tujuan akhir dari hasil produksi yaitu sebagai penampung hasil-hasil produksi, sehingga diharapkan dari pelaksanaan strategi pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Berbagai rancangan strategi pengembangan bagi pengelolaan sumberdaya perikanan periu dilaksanakan atas dukungan dan mengikutsertakan semua pihak sebagai Stakeholders. Secara rinci pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rencana Strategi Pengelolaan sumberdaya perikanan

Strategi Kegiatan Pelaksana Sasaran Luaran Pembentukan Identifikasi Institusi teknis Masyarakat Kemandirian dan Pembinaan potensi Dinas Perikanan penerima usaha Kelembagaan sumberdaya dan Kelautan (nelayan) Akses antar

masyarakat Indragiri Hilir kelembagaan Pembentukan Lembaga Peningkatan kelompok usaha Swadaya skala usaha bersama setiap Masyarakat desa Masyarakat Suntikan modal kelompok usaha Penjadwalan pertemuan setiap kelompok usaha Penentuan diversifikasi usaha Pemberdayaan usaha budidaya Pengembangan kewirausahaan dan industri skala rumah tangga

252

UniUERSITRS Rinu

Penelitian, Penelitian Lembaga Masyarakat Penentuan pelatihan dan penilaian sosial Akademisi Pelaksana potensi lokasi pendampingan ekonomi dan Lembaga Teknis penerima

penilaian Swadaya program lingkungan Masyarakat Peningkatan Penelitian pengetahuan kehidupan dan beragama dan pengawasan sikap Perubahan sikap masyarakat Pelatihan manajemen usaha kecil Pelatihan pengelolaan lingkungan Pelatihan dan pembinaan manajemen diri Pelatihan partisipatif Pendampingan pelaksanaan usaha dan pembinaan masyarakat Studi banding dan temu usaha nelayan

Pengembangan Pembangunan Institusi teknis Lokasi program Peningkatan Infrastruktur dan Jeti dan Dinas Perikanan Masyarakat kapasitas pengelolaan Pelabuhan dan Kelautan infrastruktur lingkungan pendaratan ikan Indragiri Hilir Kenyamanan beradasarkan Pembangunan Masyarakat lingkungan skala prioritas jalan antar desa kebutuhan Pengadaan masyarakat sarana air bersih

PAH dan Cool Box Pengawasan dan penataan daerah tangkapan Reboisasi dan konservasi mangrove Pembangunan pabrik es mini Pengadaaan sarana pasca panen

253

LEmBRGR PEHELtTmn

Pengembangan Budidaya institusi teknis Masyarakat Kemandirian Usaha Alternatif perikanan Dinas Perikanan penerima usaha

Usaha kerupuk dan Kelautan (nelayan) Peningkatan ikan Indragiri Hilir skala usaha Tambak udang Lembaga Usaha terasi Swadaya Beternak ayam, Masyarakat itik dan kambing Masyarakat Warung makanan Kedai harian Kedai alat penangkapan ikan Pembibitan mangrove

Pengembangan Industri pasca Institusi teknis Masyarakat Peningkatan dan peningkatan panen Dinas Perikanan akses ekonomi aspek Penjalinan dan Kelautan masyarakat pemasaran hasil kerjasama antar Indragiri Hilir perikanan daerah

Pengarahan kegiatan koperasi

Masyarakat

nelayan

Sumber: Analisis data primer

Alternatif Strategi Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Melihat pengalaman yang telah terjadi, maka perlu dikembangkan suatu pendekatan yang lebih

spesifik yang merupakan turunan dari berbagai konsep pendekatan yang telah diuraikan yaitu pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat (PSPT-BM). P S P T - B M diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tiga aspek kebijakan, yaitu aspek ekologi, aspek sosial ekonomi dan aspek kelembagaan.

Didalam pelaksanaannya terjadi pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah disemua tingkat dalam lingkup pemerintahan maupun sektorai dengan pengguna sumberdaya alam (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Dalam pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, agar tidak terjadi ketimpangan maka baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama diberdayakan. Selain masyarakat, pemerintah diharapkan secara proaktif menunjang program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wiiayah pesisir.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa masyarakat dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah komponen yang terlibat, balk secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Komponen dimaksud diantaranya adalah masyarakat lokal, LSM, swasta, perguruan tinggi dan kalangan peneliti. Dalam hal ini partisipasi mereka sangat diharapkan dimulai dari proses awal hingga akhir.

Dalam penerapan pengelolaan pesisir terpadu ini memerlukan fasilitator yang dapat menggerakkan/memotivasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada satu sisi dan juga dapat memobiiisir sektor terkait dalam pemerintahan di sisi lain, dalam menciptakan keterpaduan. Fasilitator

254

adalah orang yang memahami prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu. Fasilitator dapat berasal dari ste/ce/7o/cfer maupun dari luar. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, fasilitator dapat dibantu oleh seorang motivator atau penggerak yang berasal dari tokoh masyarakat ataupun LSM setempat yang mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat.

Bagaimanapun pilihan strategi yang diajukan, atau tepatnya apapun kombinasi strategi yang diajukan, ada beberapa aspek kunci yang tampaknya harus selalu ada dalam pengembangan pesisir terpadu ini, diantaranya adalah : (1) Batas-batas wiiayah terdefinisi.

Batas-batas fisik dari suatu kawasan yang akan dikelola harus ditetapkan dan diketahui secara pasti oleh masyarakat. Peranan pemerintah disini adalah menentukan zonasi dan sekaligus melegalisasinya. Batas-batas wiiayah tersebut haruslah didasarkan pada sebuah ekosistem sehingga sumberdaya tersebut dapat lebih mudah dipahami dan diamati.

(2) Status sosial masyarakat dalam penerapan PSPT-BM. Kelompok masyarakat yang terlibat hendaknya tinggal secara tetap di dekat wiiayah pengelolaan. Dalam konteks ini kebersamaan masyarakat akan kelihatan, baik dalam hal: etnik, agama, metode pemanfaatan, kebutuhan, harapan dan sebagainya. Segenap pengguna yang berhak memanfaatkan sumberdaya alam di sebuah kawasan dan berpartisipasi dalam pengelolaan daerah tersebut harus diketahui dan didefinisikan dengan jelas. Jumlah pengguna tersebut seoptimal mungkin tidak boleh terlalu banyak sehingga proses komunikasi dan musyawarah yang dilakukan lebih efektif

(3) Ketergantungan kepada sumberdaya alam. Dalam pelaksanaan PSPT-BM, yang hams diperhatikan adalah adanya kejelasan ketergantungan dari masyarakat terhadap sumberdaya alam yang ada. Kunci kesuksesan pelaksanaan pengelolaan sangat terletak dari adanya rasa memiliki dari para peminatnya

(4) Memberikan manfaat. Setiap komponen masyarakat di sebuah kawasan pengelolaan mempunyai harapan bahwa manfaat yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam konsep P S P T - B M akan lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, salah satu komponen indikatornya dapat berupa rasio pendapatan relatif dari masyarakat lokal dan stakeholeder lainnya

(5) Pengelolaannya sederhana dan mudah diimplementasikan Dalam model P S P T - B M salah satu kunci kesuksesan adalah penerapan peraturan pengelolaan yang sederhana namun terintegrasi serta mudah dilaksanakan. Proses monitoring dan penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan basis masyarakat sebagai pemeran utama

(6) Legallsasi dah sistem pengelolaan Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan membutuhkan pengakuan legal dari pemerintah daerah, dengan tujuan hak dan kewajibannya dapat terdefinisikan dengan jelas dan secara hokum terlindungi. Dalam hal ini, jika hukum adat telah ada dalam suatu wiiayah, maka seharusnyalah pemerintah memberikan legalitas sehingga keberadaan hukum ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat bagi para stakeholder Adanya legalitas semakin menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pegelolaan sumberdaya pesisir yang lebih lestari.

(7) Kerjasama pemimpin formal dan informal Didalamnya terkandung pengertian adanya individu ataupun kelompok inti yang bersedia melakukan upaya semaksimal mungkin. Termasuk adanya pemimpin yang dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat dan adanya program kemitraan antara segenap pengguna sumberdaya pesisir dalam setiap aktivitas

255

(8) Desentralisasi dan pendelegasian wewenang Pemerintah daerah perlu memberikan desentralisasi proses administrasi dan pendelegasian tanggungjawab pengelolaan kepada kelompok masyarakat yang terlibat

(9) Koordinasi, sinkronisasi dan interaksi antar stakeholder (10) Keterpaduan pengelolaan sumberdaya pesisir oleh para stakeholder

Dalam hal ini adalah keterpaduan visi dan misi dari pengelolaan yang dilakukan

Monitoring dan Evaluasi Program Evaluasi dilakukan dalam rangka mengevaluasi penerapan rencana kegiatan yang telah disusun.

Dari hasil analisis stakeholders, diperoleh gambaran bahwa masyarakat mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pengembangan masyarakat dan pengelolaan lingkungan namun dalam pelaksanaan tahap-tahap awal masih diperlukan pendampingan dari pihak lain seperti instansi-instansi teknis dan lembaga swadaya masyarakat

Monitoring dan evaluasi diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan. Hal ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah target suatu kegiatan telah tercapai atau belum.

KESIMPULAN DAN SARAN Dari hasil penelitian dan pembahasan yang yang dilaksanakan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut: Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Pangl ima Raja dilihat dari sumber mata

pencaharian masyarakat pada umumnya mengandalkan usaha perikanan tangkap. Keadaan pendidikannya masih digolongkan dalam keadaan rendah, mayoritas masyarakatnya hanya berpendidikan pada tingkat sekolah dasar. Budaya masyarakat desa panglima raja pada umumnya budaya suku duano, kehidupan yang tergantung dengan laut, jalan pelantardan berkajang, selain itu juga mereka mengadopsi budaya melayu pesisir hal ini terliha dari kegiatan sosial kemasyarakat yang pada umumnya adalah kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional.

Strategi pengelolan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat di Desa Panglima Raja disusun dalam beberapa strategi hasil rumusan dari penelitian ini yaitu: (a) strategi Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan; (b) strategi Pendampingan, penelitian dan pelatihan yang meliputi pembinaan kelembagaan dan kegiatan nelayan serta pembinaan mental spritual nelayan, kegiatan penelitian tentang penilaian sosial ekonomi, penelitian tentang kehidupan agama dan sikap masyarakat dalam pengelolaan pesisir yang bersumberdari kekuatan lokal; (c) strategi pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat; (d) strategi pengembangan usaha alternatif selain melakukan penangkapan; (e) strategi pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan yang meliputi kegiatan pengarahan kegiatan kelembagaan koperasi nelayan, kegiatan peningkatan akses antar kelembagaan dan antar daerah bagi pemasaran hasil produksi perikanan.

Saran Strategi pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat diharapkan mampu memberikan

dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus memberikan peningkatan terhadap kualitas hidup yang meliputi aspek kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan secara terpadu.

256

Keterpaduan antara aspek ruhaniah dan jasmaniah, untuk itu periu strategi pengembangan yang memadukan dua aspek tersebut secara integrated.

Pelaksanaan pengelolaan yang disusun dalam beberapa strategi pengelolaan diperlukan usaha stakeholders secara seksama dan perhatian yang mengedepankan kepentingan yang bersinergi antar stakeholders. Kita harus belajar dari pengalaman yang lampau dimana pegelolaannya mengakibatkan wiiayah pesisir dan laut kita mengalami degradasi secara ekobiologi, mengalami tekanan kelebihan eksploitasi, yang semuanya bermuara pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan menjadi semakin sulit. Semua ini merupakan indikatoryang menunjukkan bahwa pemanfaatan/pengelolaan wiiayah pesisir dan lautan belum memberikan hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, agar pemanfaatan/pengelolaan wiiayah pesisir dan lautan kita mencapai tujuannya yaitu efisien, pemerataan serta berkelanjutan maka sudah saatnya untuk mencari suatu bentuk atau formula kebijakan pengelolaan sumberdaya dimaksud. Apakah pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat (PSPT-BM) merupakan salah satu jawabannya. Konsep ini tentu perlu diuji dilapangan. Walaupun P S P T - B M ini merupakan suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tiga aspek kebijakan, yaitu aspek ekologi, aspek sosial ekonomi dan aspek kelembagaan. Didalam pelaksanaannya terjadi pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah disemua tingkat dalam lingkup pemerintahan maupun sektorai dengan pengguna sumberdaya alam (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

P S P T - B M ini dalam operasionalnya selalu menerjemahkan kondisi-kondisi lokal yang sesuai dengan latar belakang masyarakat serta potensi sumberdaya pesisir dan lautnya. Kebijakan lokal juga harus memperhatikan hukum adatyang berlaku, terutama yang berhubungan dengan hak uiayat atas perairan. Selain itu juga memperhatikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lokal (indigenous knowledge) yang kadang-kadang informasi ini diremehkan oleh pemanfaat sumberdaya modern. Padahal dibalik indogenous knowledge ini tersimpan kearifan-kearifan lokal yang kalau kita mengikutinya akan bennuara pada pengelolaan sumberdaya yang efisien, pemerataan serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA Dirjen UP3K. 2000. Pedoman Pelaksanaan Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Departemen

Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Hikmat Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press Bandung Maleong, L. J . 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. Bandung. 253 hal. Satria A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta Yin. Robert K, 2003. Studi Kasus Desain dan Metode (Terjemahan). Edisi Revisi, Get. 4. Penerbit PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wahyono, Ary et.al., 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Penerbit PT. Media Pressindo,

Yogyakarta.

257