kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN
OLEHMOCH MACHTINO A. MAHALE
Perlu adanya penetapan kebijakan dalam pembangunan
wilayah pesisir dan laut
?Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan
segenap SDA yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan masyarakat
Dapat mengelola dan memanfaatkan SDA perairan dengan baik untuk tujuan pembangunan yang
Berkelanjutan
Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut, berkurangnya angka pengangguran (unemployment), mempersempit jurang kesenjangan ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta peningkatan investasi
Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan masyarakat (empowerment)
Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Pokok kebijakan yang akan
diambil dalam pembangunan wilayah pesisir
Dalam GBHN 1993 dalam pembangunan jangka panjang 25
tahun kedua (PJP II) pada pendayagunaan sumberdaya
laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut
termaksud ZEE
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- Kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan
- Penegakan kedaulatan dan perwujudan wawasan nasional
- Terciptanya industri kelautan yang kukuh dan maju
- Menciptakan SDM dalam pendayagunaan SD laut
- Peningkatan usaha dengan persaingan yang sehat
- Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendayagunaan potensi laut
- Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup
Sasaran dalam PJP II untuk Pembangunan wilayah pesisir dan lautan
sasaran
Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Dalam mencermati pembangunan Indonesia, secara empiris Pembangunan Kelautan dan Perikanan kurang mendapat
perhatian , kondisi ini sangat ironis mengingat hampir
70%wilayah indonesia merupakan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat
besar. Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan indoensia merupakan pilhan yang tepat, hal ini didasarkan
potensi yang dimilikinya berupa sumberdaya dan keterlibatan sumberdaya manusia hampir
12,5 juta orang terlibat didalamnya.
PERMASALAHAN
Faktor Internal- Masih banyaknya
nelayan tradisional- Struktur Armada
berskala kecil - Ketimpangan
pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu dengan yg lainnya
- Lemahnya Lembaga Hukum
- Lemahnya market intelligence tentang informasi pasar, harga dan pesaing
- Rusaknya ekosistem laut
Faktor Eksternal
Lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan khususnya terkait kebijakan moneter, Fisikal, dan investasi seperti suku bunga peminjam, dan penyediaan kredit perikanan
Dengan melihat potensi dan permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa alasan Utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan
1. SD laut memiliki potensi yang besar tetapi belum di garap secara optimal
2. Potensi pasar yang sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri
3. Pemanfaatan potensi yang belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
4. Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisienasi yang tinggi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi
5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang bersumber dari daratan
6. Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, seperti halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
INDIKASI
SUMBERDAYAALAM DI WILAYAHPESISIR DAN LAUT
SEMAKIN BERKURANG
KONFLIK PEREBUTANWILAYAH TANGKAP,SEMBILAN KAPAL DIBAKAR DI BANTAN, BENGKALIS (KOMPAS, 4 MEI 2005)
ILEGAL FISHING TERUS MENINGKAT :NELAYAN THAILAND MENANGKAPIKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARATSEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005)
KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAHPESISIR DAN LAUT TERUS MENINGKAT• TERUMBU KARANG TINGGAL 6% SANGAT BAIK• MANGROVE TINGGAL 30%• PANTAI TERABRASI
FAKTA
BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN
INDIKASIPOTENSI SUMBERDAYA IKANINDONESIA DI WILAYAH LAUTMENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN
PANJANG PANTAI 81.000 KM,LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2
5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA HA (DKP, 2002)
POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA, SEDANGKAN TINGKAT PEMANFAATANNYA BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU SEKITAR 40 % DARI TOTAL POTENSINYA (DITJEN PERIKANAN, 1999)
FAKTA
PEMBANGUNANTIDAK
BERKELANJUTAN
INDIKASI
Bencana terjadi dimana-mana, seperti Gempa, Banjir, Stunami
KEMISKINAN MENINGKAT :- 40 % DIBAWAH GARIS KEMISKINAN
KEBOCORAN PEMBANGUNANTERUS MENINGKAT :- KKN- KETIDAKADILAN
FAKTA
TANTANGANPEMBANGUNANBERKELANJUTANDI WILAYAH PESISIR DAN LAUT
SOSIAL
PENGHAPUSAN KEMISKINAN
NELAYAN
MENGUBAH POLA KONSUMSI
& PRODUKSI YG TIDAK
BERKELANJUTAN
MELINDUNGI & MENGELOLA BASIS
SDA P & L BAGI PEMBANGUNAN
SOSIAL & EKONOMI
KESEJAH-TERAAN
EKONOMI EKOLOGI
PENENTUAN KEBIJAKAN
Banyaknya masalah yang dihadapi dalam mengatasi
pembangunan wilayah pesisir , Maka Dalam GBHN
di Tetapkan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan di
Wilayah pesisir
1. Menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional
2. Mendayagunakan potensi laut dan dasar laut
3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan
4. Mengembangkan potensi bebagai industri kelutan
5. Memenuhi kebutuhan data dan informasi dan mengembangkan nya kedalam suatu jaringan sistem informasi
6. Mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
1. Menegakkan Kedaulatan dan Yurdiksi Nasional
a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa 1982, melalui penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE
b. Merumuskan dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional
c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang maritim untuk keselematan dan pembangunan dilaut
d. Melindungi benda berjarah di dasar laut, dengan adanya pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
Kebijakan yang di tempuh
2. Meningkatkan Pendayagunaan Potensi Laut dan Dasar Laut
a. Mengembangkan industri pengolahan ikanb. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi
penangkapan dan budidaya yang efisien dan ramah lingkungan
c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut
d. Menggali, mengumpulkan, mengelola data informasi mengenai pemanfaatan SDA melalui pengembangan IPTEK kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta mengevaluasi penyediaan data
Kebijakan yang di tempuh
3. Meningkatkan Harkat dan taraf Hidup Nelayan
a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
b. Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina dalam industri pengelolaan hasil laut
c. Meningkatkan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha untuk sistem distribusi
d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat pantai
e. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemantapan organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa, dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim paceklik
Kebijakan yang di tempuh
4. Mengembangkan Potensi Industri Kelautan
a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melaui keterkaitan antara industri kelautan dan industri lainnya
b. Mendorang iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri
c. Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal dan fiber glass
d. Mengembangkan sistem transportasi laut nasionale. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan
pelayanan jasa kepelabuhanf. Pengembangan potensi kawasan yang cepat tumbuhg. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan
pelayanan navigasi
Kebijakan yang di tempuh
5. Mengembangkan Data & Informasi Kelautan
a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu yang didukung oleh perangkat hukum
b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kegiatan pemanfaatan sumberdaya, mendorong terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
Kebijakan yang di tempuh
6. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian Fungsi lingungan laut
a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini mungkin
b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pesisir
c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat pengolahan hasil-hasil sumber daya laut.
d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata baharie. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan
penegakan peraturanf. Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungang. Menetapkan klasifikasi kawasan laut untuk peruntukannya
Kebijakan yang di tempuh
Sumber
Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 125-131p
Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam laut. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Falmarjan.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpembangunan-perikanan-berkelanjutan.ppt&ei=gvocUerKOcbImAWs-4H4CA&usg=AFQjCNHn5wq5htNbg9WVpFj0hjvKk5_sHg&bvm=bv.42452523,d.dGY
Riyadi. Kebijakan Wilayah Pembangunan Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indoensia Masa Depan. http:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3007/
Terima Kasih