paper sap-accr budgt-kel 2

5/11/2018 Paper SAP-Accr Budgt-Kel 2 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-sap-accr-budgt-kel-2 1/19

Perlukah Accrual Budgeting ?

1 | P a g e

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Tren penerapan basis akrual baik untuk akuntansi (pelaporan keuangan) dan

penganggaran terus berkembang diawali oleh negara-negara anggota OECD

(Organisation for Economic Co-operation and Development ) misalnya Inggris,

Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Banyak hal yang

melatarbelakangi perkembangan basis akrual ini. Negara-negara OECD menilai

bahwa penggunaan basis akrual akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas

informasi laporan keuangan yang kemudian berguna dalam pengambilan

keputusan dan akuntabilitas publik. Dengan semakin berkualitas informasi yang

didapat, maka pemerintah akan dapat mengambil keputusan yang efisien dan

efektif dalam pengelolaan keuangan negara.

Perkembangan basis akrual pada sektor publik terjadi sejak pada tahun 1987,

yang pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru secara penuh baik pada

akuntansi maupun penyusunan anggarannya. Selandia Baru membutuhkan

enam periode (tahunan) dari mulai persiapan perpindahan ke basis akrual (tahun1987) kemudian secara bertahap menerapkan pada departemen-departemen




2 | P a g e

penerapan, dan akhirnya disusun laporan keuangan secara akrual pada akhir

tahun 1991. Perkembangan ini tidak berhenti pada tahun 1991, tetapi tetap

berlanjut setelahnya hingga Selandia Baru berhasil menerapkan full-accrual baik

pada akuntansi maupun penganggarannya.

Keberhasilan Selandia Baru dalam menerapkan basis akrual kemudian diikuti

oleh negara-negara lain anggota OECD, misalnya Belanda, Islandia, Swedia,

Kanada, Amerika Serikat, dll. Penerapan basis akrual di negara-negara tersebut

berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan struktur

pemerintahan yang ada. Sebagian negara menerapkan full-accrual baik pada

akuntansi maupun anggaran, tetapi sebagian lagi hanya menerapkan basis

akrual hanya untuk akuntansinya saja, tidak untuk anggarannya. Sebagian besar

negara menerima dan menerapkan basis akrual hanya pada akuntansi dalam

rangka pelaporan keuangan (accrual accounting ) saja, tidak dalam rangka

penyusunan anggaran. Mereka menerapkan basis akrual untuk akuntansi karena

manfaat nyata yang pasti akan diterima, akan tetapi mereka masih ragu terhadap

manfaat nyata apabila basis akrual diterapkan juga untuk penganggaran (accrual

budgeting ). Hal inilah yang membuat beberapa negara untuk berpikir dua kali

sebelum menerapkan basis akrual dalam penganggarannya. Alasan yangmereka kemukakan berkaitan dengan hal ini adalah pertama, penganggaran

secara akrual dipercaya akan menimbulkan risiko disiplin anggaran. Keputusan

politik untuk mengeluarkan uang harus dikaitkan dengan kapan pengeluaran itu

dilaporkan dalam anggaran. Hanya basis kas yang dapat memenuhi hal tersebut.

Alasan kedua, yaitu bahwa legislator cenderung resisten untuk mengadopsi

anggaran akrual karena kompleksitas dari konsep akrual itu sendiri (OECD-

PUMA/SBO, 2002/10).

Menurut teori, idealnya penerapan basis akrual akan optimal manfaatnya, apabila

basis akrual diterapkan, baik pada akuntansi maupun untuk anggarannya. Hal ini

terutama berkaitan dengan akuntabilitas dari anggaran tersebut kepada publik

pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Apabila laporan keuangan secara

akrual sudah dapat disajikan, maka untuk menilai kesesuaian rencana (yang

tercantum pada anggaran) dengan realiasinya (yang tercantum pada laporan

keuangan), akan lebih baik apabila anggaran dan laporan keuangan sama-sama




3 | P a g e

disusun pada basis yang sama, karena keduanya akan lebih dapat

diperbandingkan (comparable ) dan akan lebih mudah dipahami.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:

1. Menjelaskan apakah pengertian dan manfaat anggaran berbasis akrual.

2. Mengetahui bagaimana penerapan anggaran akrual di negara-negara lain.

3. Mengkaji kemungkinan apakah anggaran akrual dapat diterapkan di

Indonesia seperti halnya penerapan akuntansi akrual (apakah didukung oleh

peraturan).

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan makalah ini, adapun batasan masalah yang perlu dilakukan

antara lain:

1. Basis akrual yang selalu disebutkan disini mengacu pada akuntansi akrual

(accrual accounting ) dan anggaran akrual (accrual budgeting ).

2. Dalam pembahasan mengenai basis akrual, kelompok kami hanya fokus

terhadap konsep penerapan anggaran akrual (accrual budgeting ).

3. Dalam pembahasan, kelompok kami tidak membahas mengenai hal-hal

teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan penerapan anggaran akrual

misalnya sistem akuntansi instansi (SAI), dan sebagainya.




4 | P a g e

BAB II

P E M B A H A S A N

A. Gambaran Umum Anggaran Akrual ( Accrual Budgeting)

Basis Kas dan Akrual merupakan dasar dari penyusunan laporan keuangan

ataupun anggaran pada suatu instansi baik sektor privat ataupun sektor publik.

Sektor privat saat ini menggunakan basis akrual dalam penyusunan anggaran

ataupun laporan keuangan karena hal ini telah dituntut oleh PABU / GAAP

(Prinsip Akuntansi Berterima Umum / Generally Accepted Accounting Principle ).

Berlawanan dengan sektor privat, dalam sektor publik belum ada aturan yangmenuntut untuk mutlak harus menggunakan salah satu basis (entah kas

ataupun akrual), sehingga mengakibatkan bervariasinya penerapan basis yang

berbeda di setiap negara.

Basis akrual, pada mulanya adalah basis yang dikenal pada sektor privat saja.

Pada basis ini transaksi yang terjadi (pendapatan ataupun beban) diakui pada

saat terjadinya (substance over form ) yang kemudian dicatat dan disajikan

dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Hal ini berbeda pada

basis kas yang mengakui transaksi pada saat kas diterima dan dikeluarkan pada




5 | P a g e

periode bersangkutan. Dampak dari aplikasi basis akrual ini, akan menghasilkan

informasi yang lebih pada laporan keuangan apabila dibandingkan dengan basis

kas, misalnya piutang, hutang, dan depresiasi, yang kemudian lebih berguna

dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan basis akrual sedang menjadi tren di negara-negara OECD dan

negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan dan manfaat

yang diperoleh bagi negara yang menerapkan basis akrual tersebut.

Penggunaan basis akrual ini dapat digunakan dalam rangka akuntansi untuk

penyusunan laporan keuangan dan juga sebagai dasar penyusunan anggaran.

Dalam kedua tujuan ini (akuntansi dan anggaran), basis akrual mempunyai

perbedaan konsep,akuntansi akrualberkaitan dengan pelaporan transaksi ex

post ( setelah peristiwa terjadi), sementara anggaran akrual merupakan

perencanaan ex ante (sebelum peristiwaterjadi).

Basis akuntansi akrual, berdasarkan yang disimpulkan oleh KSAP, dapat

diartikan sebagai suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan

peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada

saat terjadinya transaksi tersebut, dengan mengabaikan penerimaan ataupun

pembayaran kas / setara kas. Dalam hal ini, waktu pencatatan (recording )

akuntansi berbasis akrual sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya,

sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena

seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan demikian, pendapatan diakui pada

saat penghasilan telah diperoleh (earned ) dan beban / biaya diakui pada saat

kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Penerapan basis akrual

mencakup pencatatan transaksi keuangan dan juga penyiapan laporan

keuangan.Konsep ini berbeda dengan dengan konsep akuntansi kas dimana

pendapatan dan beban ditentukan oleh berapa besarnya kas yang benar-benar

diterima dan kas yang benar-benar dikeluarkan.

Dari pengertian yang diperoleh dari akuntansi berbasis akrual, dapat digunakan

untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai penganggaran berbasis akrual.

Dalam hal ini, penganggaran berbasis akrual adalah suatu proses

penganggaran yang menggunakan konsep akrual dalam menentukan

pendapatan dan bebannya. Dengan penggunaan konsep akrual dalam




6 | P a g e

penganggaran, anggaran yang dihasilkan dapat disinkronisasi dengan laporan

keuangan sehingga entitas dapat menyusun proyeksi laporan keuangan dalam

beberapa tahun ke depan. Proyeksi ini membuat anggaran yang disusun oleh

pemerintah memiliki visi yang lebih panjang daripada penganggaran berbasis

kas yang sifatnya hanya tahunan.

Adapun perbedaan anggaran berbasis kas dengan anggaran berbasis akrual,

seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

NO ACCRUAL BUDGETING CASH BUDGETING

1. Memperkirakan pendapatan yang

diakui baik cash yang sudahditerima maupun cash yang belum

diterima. Accrual budgeting

memperkirakan keseluruhan

Hanya memperkirakan pendapatan

yang diakui serta cash yang diterima

2. Bersifat input output based .

Outcomes dan output merupakan

hal penting sehingga anggaran

akrual sebenarnyamempunyaikarakter anggaran kinerja

(performance budget ) harus

dibandingkan dengan tolak ukur,

target atau kriteria tertentu.

Bersifat input based . Hanya berfokus

kepada input atau jumlah cash yang

dikeluarkan tanpa melihat output

maupun outcome -nya .

3. Lebih terjalin lintas waktu tahun

anggaran karena apa yang

diakrualkan pada suatu periodeanggaran direalisasikan pada

periode anggaran berikutnya.

Karena itu laporan keuangan juga

terjalin lintas waktu dan perlu dilihat

pengaruhnya pada kejadian-

kejadian dalam satu bulan sampai

satu triwulan tahun berikutnya.

Karena suatu akrualisasi mungkin

Tidak terjalin lintas waktu tahun

anggaran, hanya berhubungan

dengan realisasi anggaran periodeyang bersangkutan sehingga laporan

keuangan juga tidak terjalin lintas

waktu.




7 | P a g e

direalisasi pada beberapa tahun

anggaran selanjutnya, maka

konsistensi kebijakan dan format

anggaran lintas waktu harus terjaga.4. Berfokus kepada biaya atau beban

(cost ). Banyak negara yang

mengadopsi sisten akrual dalam

penganggarannya karena akrual

lebih berorientasi pada hasil yang

lebih baik, lebih transparan, dan

akuntabel karena manajemennya

berfokus kepada biaya.

Berfokus kepada pengeluaran

(expenditure ). Manajemen berfokus

kepada expenditure sehingga jika

dibandingkan dengan akrual kurang

transparan dan akuntabel.

5. Kewenangan legislatif dalam proses

penganggaran lebih kecil. Karena

accrual budgeting bersifat lintas

tahun, pemerintah dipaksa berpikir

lintas tahun juga. Sehingga akan

sangat sulit terjadi perubahan

anggaran jika tidak terpaksa.

Perubahan anggaran yang

kemungkinannya kecil tersebut

mereduksi peran legislatif dalam

proses penganggaran.

Kewenangan legislatif dalam proses

penganggaran besar.

6. Pengeluaran untuk biaya tunai

ditambah nontunai yang disebut

dengan biaya sejati, antara lain

entity overhead , penyusutan aset

tetap, beban pemeliharaan

nontunai, dan opportunity cost of

capital . Sehingga legislatif dan

publik dapat melihat biaya sejati

tersebut.

Pengeluaran hanya sebatas biaya

tunai sehingga legislatif dan publik

tidak dapat melihat dengan jelas

biaya sejati yang sebenarnya

dikeluarkan.




8 | P a g e

B. Manfaat Diterapkannya Anggaran Akrual

Penerapan anggaran akrual di beberapa negara yang juga menerapkan

akuntansi akrual adalah karena mereka memandang bahwa ada nilai tambah

apabila basis akrual digunakan baik dalam penyusunan anggaran dan laporan

keuangannya. Penerapan basis akrual dalam anggaran mengindikasikan bahwa

estimasi pendapatan dan belanja yang disusun dalam suatu periode tertentu

memperhitungkan semua kemungkinan pendapatan dan belanja walaupun pada

periode anggaran tersebut, kas belum diterima ataupun belum dikeluarkan.

Konsekuensi dari hal ini adalah perhitungan non-cash item misalnya seperti

estimasi piutang dan utang yang akan timbul serta estimasi depresiasi/

penyusutan aset tetap dalam neraca.Untuk lebih lengkapnya, manfaat yang

dapat diperoleh dalam penerapan anggaran akrual antara lain:

1. Accrual budgeting menyediakan perbaikan informasi biaya untuk para

pengambil keputusan dan menciptakan kedisiplinan dalam pelaksanaan

anggaran. Penganggaran berbasis akrual mempertimbangkan semua biaya

yang dikeluarkan demi memperoleh output dan outcome , serta dihubungkan

dengan waktu pengakuan biaya, pengakuan output dan outcome -nya,

sehingga para pengambil keputusan dapat lebih mudah dalam menentukan

keputusan/kebijakan dengan informasi yang lengkap.

2. Dengan adanya perhatian terhadap waktu, maka pelaksanaan anggaran

dapat lebih terjadwal sehingga akan mewujudkan peningkatan kedisiplinan

dalam pelaksanaan anggaran pada tahun bersangkutan dan tahun yang akan

datang.

3. Penganggaran akrual menghilangkan bias pengeluaran modal. Pengeluaranmodal pada basis kas diakui sebagai pengeluaran selama setahun anggaran

periode bersangkutan saja, sedangkan pada basis akrual diakui sebagai

beban yang dialokasikan sepanjang masa manfaat. Alokasi yang terjadi

setiap tahunnya ini menunjukkan nilai manfaat yang terpakai pada masing-

masing tahun anggaran yang bersangkutan.

4. Accrual budgeting lebih dapat menjelaskan dampak jangka panjang dari

kebijakan atau keputusan yang diambil pada masa sekarang. Denganmempertimbangkan segala input serta output yang akan dikeluarkan dan




9 | P a g e

diperoleh dimasa yang akan datang, maka anggaran tersebut dapat

menjelaskan biaya apa saja atau pendapatan apa yang akan dikeluarkan atau

diperoleh pada masa yang akan datang secara jangka panjang. Misalnya

kebijakan pembiayaan yang mempunyai dampak pada masa depan yang

menjelaskan sampai kapan dilakukan pembayaran, seberapa banyak dana

yang akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut, serta dampak lain dari

pembiayaan tersebut pada masa yang akan datang.

5. Accrual budgeting dapat menjadi katalis dalam reformasi manajemen pada

bidang lain dalam sektor publik. Negara yang telah mengadopsi accrual

budgeting juga telah melakukan reformasi secara lebih luas dalam

manajemennya, misalnya dengan meningkatnya fleksibilitas, dapat

dikuranginya pengendalian input dan lebih fokus pada output dan outcome

yang akan dicapai. Sehingga dengan mengadopsi accrual accounting

merupakan langkah awal (kunci) dalam mengubah kebiasaan dan

mempercepat perubahan budaya dalam pemerintahan.

6. Accrual budgeting sangat tepat dilakukan pada negara yang telah

menerapkan accrual accounting . Hal ini akan memudahkan singkronisasi

antara penganggaran dan pelaporan.

C. Hubungan antara Accrual Accounting dengan Accual

Budgeting

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa antara accrual accounting dan

accrual budgeting harus dijalankan secara bersamaan sehingga terdapat

kejelasan dan transparansi dalam hal pembandingan antara apa yang

direncanakan pemerintah dan hasil yang secara nyata telah didapatkan. Selain

itu tanpa merubah ke accrual budgeting , perubahan ke accrual accounting dapat

gagal untuk menjadi pemicu dalam perubahan budaya organisasi, sehingga akan

mengakibatkan terbatasnya keuntungan yang diperoleh dalam

pengimplementasian accrual accounting tersebut.




10 | P a g e

Namun demikian untuk merubah basis anggaran bukanlah merupakan sesuatu

yang mudah. Seperti yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya tentang

mengapa beberapa negara-negara OECD pun masih enggan untuk berpindah ke

accrual budgeting . Pada negara-negara tersebut ternyata tidak menemukan

masalah apapun dan tetap bertahan walaupun tetap menggunakan basis kas

dalam penganggarannya.

Untuk penerapan di Indonesia, Widjajarso, berpendapat bahwa penerapan

akuntansi basis akrual tidak harus diikuti dengan penerapan anggaran berbasis

akrual. Alasan utamanya adalah bahwa anggaran berbasis akrual sangat sulit

dimengerti oleh para politisi – yang fungsinya menyetujui anggaran yang diajukan

oleh pemerintah – dan juga para stakeholders lainnya. Dalam administrasinya,

anggaran semacam itu akan sulit diterapkan jika kementerian teknis yang

berfungsi sebagai Chief Operating Officers tidak diberikan kewenangan yang

mandiri untuk melaksanakan anggarannya dan tidak terdesentralisasinya

pelaksanaan administrasi anggaran, karena dokumen anggaran masih

merupakan dokumen yang kaku untuk diikuti bahkan sampai ke unit input paling

kecil. Bilamana jika kementerian yang mengurusi anggaran sudah

memberlakukan anggaran yang fleksibel dan dijadikan dasar penilaian kinerja -

yang hanya mengukur output dan outcome -untuk kementerian teknis (mengacu

pada anggaran berbasis kinerja), anggaran berbasis akrual layak diterapkan.

Meskipun anggaran berbasis akrual dapat diterapkan untuk aspek khusus,

seperti misalnya hanya bunga pinjaman dan anggaran belanja pensiun,

konsensus negara-negara dalam OECD mengatakan bahwa implementasi basis

akrual untuk akuntansi – yang karena sifatnya merupakan transaksi ex post –

layak diberlakukan kepada seluruh negara, namun implementasi basis akrual

untuk anggaran – yang karena sifatnya merupakan transaksi ex ante – tidak

layak diberlakukan pada saat ini, mengingat berbagai kendala penerapannya.

Jalan tengah yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan langkah awal

mengimplementasikan terlebih dahulu accrual accounting sebelum

diimplementasikan accrual budgeting. Dengan pelaksanaan seperti demikian,

manfaatnya adalah dengan akumulasi pengalaman penerapan accrual

accounting dan tersedianya data-data historis berbasis akrual selama masa

transisi tersebut, dapat mempermudah penerapan accrual budgeting .




11 | P a g e

D. Penerapan Anggaran Akrual di Negara-negara OECD

Basis akrual banyak diterapkan oleh negara-negara anggota OECD dan juga

negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penerapan basis akrual ini

kebanyakan hanya diterapkan untuk akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan saja (accrual accounting ), hanya sebagian kecil negara saja yang

menerapkan anggaran akrual. Seperti halnya Perancis yang telah memutuskan

untuk pindah ke accrual accounting tetapi tetap mempertahankan cash-based

budgeting.

Dari negara-negara anggota OECD, sepertiganya telah menerapkan full-accrual

accounting untuk pelaporan keuangannya (Table 1). Akan tetapi, dari jumlah

tersebut, hanya tiga negara saja yang menerapkan basis akrual secara penuh

untuk anggarannya, yakni Selandia Baru, Australia, dan Inggris (Table 2).

Sebagian negara OECD menerapkan anggaran berbasis akrual tetapi tidak

secara penuh, misalnya Finlandia dan Islandia. Kedua negara ini mengecualikan

kapitalisasi dan depresiasi aset dalam penyusunan anggaran akrualnya.

Sedangkan sebagian negara OECD yang lain, semisal Kanada, Denmark, dan

Yunani, menerapkan anggaran basis kas, tetapi untuk transaksi tertentu

menggunakan basis akrual.




12 | P a g e




13 | P a g e

Dengan demikian, penggunaan anggaran basis akrual di negara-negara OECD

bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain. Variasi ini disesuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di masing-masing negara. Variasi ini

dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




14 | P a g e

Walaupun disadari pentingnya diterapkannya accrual budgeting , negara-negara

OECD tersebut sampai saat ini masih berpikir dua kali untukmengaplikasikan accrual budgeting . Mereka masih enggan untuk menerapkan

accrual budgeting, dengan alasan:

1. Accrual based budgeting dipercaya menimbulkan resiko fiskal yang tinggi, di

mana keputusan politik untuk mengeluarkan uang harus dikaitkan

dengan timing pengeluaran anggaran, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang

bisa dijawab dengan tepat oleh cash based budgeting ;

Jika proyek dengan modal besar diikuti dengan beban penyusutan, terdapatketakutan bahwa hal ini akan meningkatkan pengeluaran terhadap proyek

tersebut.

2. Banyak anggota DPR merasa bahwa izin mengeluarkan uang adalah sistem

paling aman bagi negara, terhadap bahaya kebangkrutan. Bagi mereka, cash

based budgeting paling ideal.

3. Berbagai anggota DPR dihinggapi rasa khawatir besar pasak daripada tiang

(cash overruns ), pesimis terhadap kompleksitas sistem anggaran akrual, dan

kecemasan akan merebaknya manipulasi data keuangan.

4. Masih kurangnya anggota DPR yang mampu memahami kompleksitas sistem

penganggaran berbasis akrual yang akan diterapkan.

5. Sistem anggaran akrual tak dapat menjadi sistem untuk kepemerintahan

karena bertentangan dengan UU anggaran yang meminta legislatif untuk

mengesahkan/menyetujui pembayaran kas. Patut dicatat bahwa negara-

negara yang telah mengadopsi accrual budgeting umumnya memiliki legislatif

yang memiliki peran lemah dalam proses penganggaran.




15 | P a g e

E. Langkah Penerapan Basis Akrual.

Asian Development Bank (ADB) dalam makalah berjudul “Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member

Countries ” memberikan tujuh rekomendasi bagi negara berkembang dalam

menerapkan akrual basis, baik untuk akuntansi maupun untuk tujuan

penganggaran, antara lain:

1. Strategi Penerapan Akrual Basis

Terdapat dua model utama dalam menerapkan akrual basis yakni model big bang dan model bertahap. Pendekatan model big bang , seperti yang telah

dicontohkan oleh negara Selandia Baru untuk seluruh unit pemerintahan yang

dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan

ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat

mencapai tujuan, dan dapat menghindari risiko kepentingan, meskipun

mengandung kelemahan, seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu

untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik

yang mungkin bisa berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena

tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para

politisi dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibiltas kepada

SDM.

Alternatif lain yakni pendekatan bertahap, seperti yang dicontohkan oleh

pemerintah federal Amerika Serikat. Keuntungan pendekatan ini adalah dapat

diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannyaselama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk

mengurangi resiko kegagalan. Sedangkan kelemahannya adalah akan

membutuhkan banyak sumber daya manusia, karena menerapkan dua basis

secara paralel, perubahan budaya organisasi tidak terjadi, dan hilangnya

momentum penerapan basisakrual.

2. Komitmen Politik




16 | P a g e

Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang

menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk

menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.

3. Pengkomunikasian Tujuan

Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus

secara intens dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan.

4. Tenaga Akuntan yang Andal.

Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekruitmen

dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan

penundaan penerapan akrual basis pada akuntansi pemerintah.

5. Sistem Informasi Akuntansi yang Memadai

Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian

basis menuju akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi

berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu

berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum

mempertimbangkan perpindahan ke akuntansi akrual.

6. Badan Audit Tertinggi harus Memiliki SumberDaya yang Tepat

Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis

akrual. Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme

tenaga audit seperti yang dilakukan di Negara Fiji dan Selandia Baru.

7. Penerapan Basis Akrual harus Merupakan Bagian dari Reformasi Birokrasi

Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik

akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya

organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara

menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi

berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan untuk

dasar membuat kebijakan publik yang semakin baik. Perubahan ini tidak

secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secaraberkesinambungan.




17 | P a g e

F. Peraturan-peraturan yang Terkait dengan Penerapan Akrual

Budgeting di Indonesia

Sampai saat ini di Indonesia telah ditetapkan PP 71 / 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah yang mengatur pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis

akrual untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Meskipun telah ditetapkan

peraturan ini, penerapan akuntansi belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna

dikarenakan berbagai kendala yang muncul.

Sementara itu, penganggaran yang digunakan di Indonesia adalah berbasis kas,

dimana anggaran ini (APBN) disusun oleh Eksekutif, dan kemudian dibahas dan

ditetapkan bersama Legislatif (DPR). Walaupun di Indonesia masih menerapkan

basis kas dalam penganggaran, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang

memberi sinyal akan kemungkinan dilaksanakannya anggaran berbasis akrual,

antara lain:

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 telah mengisyaratkan penggunaan anggaran akrual

(accrual budgeting ). Hal ini tercermin dalam pasal 12 dan 13 ayat 1 UU

tersebut yang menyatakan “APBN/APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih; kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih;..., baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.” Pasal tersebut

menegaskan, semua yang menjadi hak dan atau semua yang menjadi

kewajiban pemerintah pusat/daerah yang akan menambah dan atau

mengurangi nilai kekayaan bersih harus dimasukkan dalam APBN/APBD.

2. Dalam PP 71 / 2010 tentang Standar Akuntansi Akuntansi, Lampiran 1

paragraf 44 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat

disusun berdasarkan basis akrual, apabila anggaran yang digunakan berbasis

akrual. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa anggaran berbasis

akrual dapat dilakukan secara opsional.




18 | P a g e

BAB III

K E S I M P U L A N

Penerapan di Indonesia dalam penganggaran dan penggunaan metode akuntansi

dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah saat ini

adalah menggunakan metode cash toward acrual , di mana pelaporan Neraca dan

Laporan Arus Kas menggunakan basis akrual, sedangkan Laporan Realisasi

Anggaran menggunakan basis kas. Namun harapan ke depannya adalah

penggunaan basis akrual secara keseluruhan berdasarkan amanat Undang Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No. 1 Tahun

2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis

akuntansi akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2008. Belum

terlaksananya basis akrual penuh baik pada level anggaran maupun level pelaporan

keuangan disebabkan oleh berbagai hambatan dan kompleksitasnya.

Di Indonesia penerapan anggaran akrual dan akuntansi akrual dapat terlaksana

dengan baik jika didukung oleh komitmen dan ketegasan pimpinan yang kuat,

peningkatan mutu sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan,

kesatuan visi dan misi seluruh perangkat pemerintahan, serta dukungan badan

legislatif. Tanpa hal tersebut, anggaran akrual dan akuntansi akrual hanyalah angan

belaka.




19 | P a g e

Namun, anggaran akrual dan akuntansi akrual bukan segala-galanya. Masing-

masing memiliki kelemahan dan kelebihannya. Akuntansi akrual dapat memberi

informasi lebih lengkap dan baik, sepanjang pembaca mampu menafsirkan makna

dibalik angka Laporan Keuangan akrual, tetap saja dapat tersesat (mislead ) oleh

manipulasi akuntansi akrual yang canggih berbasis kebijakan akuntansi cerdas.

Anggaran akrual dan akuntansi akrual bukan substitusi ketiadaan manajemen

keuangan negara dan ataumanajemenperbendaharaan yang baik. Patut dicatat

PP 24-2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada hakikatnya telah

menggunakan sebuah jenis basis akuntansi akrual, sehingga langkah menuju

akuntansi berbasis akrual paripurna relatif lebih mudah. Bagi penulis, anggaran

berbasis kas dan Laporan Keuangan berbasis akrual adalah pilihan yang tepat.

paper sap-accr budgt-kel 2

Documents