materi kuliah hukum lingkungan
TRANSCRIPT
Materi Kuliah Hukum Lingkungan
Dasar Hukum UU No 32 Tahun 2009
Pengertian Lingkungan (hidup) menurut UULH :
Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
Fungsi lingkungan (hidup) memberi :
1. Ruang untuk semua kehidupan
2. Sumber daya untuk kehidupan
3. Pelayanan bagi semua manusia serta makhluk hidup lainnya
Pelestarian fungsi lingkungan rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan :
1. Daya tampang
2. Daya lenting
3. Daya dukung
(pengertiannya dapat dilihat dari UULH)
Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Upaya sadar
dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam
proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa akan dating.
Pengelolaan lingkungan hidup Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi
lingkungan yang meliputi kegiatan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,
| Confidential
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengaasan, dan pengendalian
lingkungan.
BAGAN SILDE 7 DAN 8
Metode pendekatan utuh, menyeluruh, holistic sistem hukum
lingkungan
1. Segi pengkajian inter dan multi disipliner
2. Segi pengelolaan lintas sektoral/ terpadu
Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan
Ciri dan cara Konvensional Modern
Pendekatan Spesialistik/sektoral Sistemik/ terpadu
Wawasan Kegunaan dan
penggunaan
Optimal/
berkelanjutan
Kebijakan Kebenaran/ empiric Kearifan lingkungan
Kedudukan Objek hukum Subjek hukum
Sifat Represif/ penegakan
hukum
Preventif/ penaatan
hukum
Tanggung jawab Base on fault Strict liability
Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat
1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan
dengan perannya dalam mengelola lingkungan hidup
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam pengelolaan
lingkungan hidup
| Confidential
4. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan, serta
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan
5. Setiap orang berhak melakukan usaha serta berkewajiban memberikan
informasi yang benar dan akurat mengenai pengeloaan lingkungan
6. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untk
berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, yaitu :
a. Meningkatan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
c. Menumbuhkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan
pengawasan sosial
d. Memberikan pendapat, saran, dan keberatan
e. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan
Pelestarian fungsi lingkungan
Untuk menjamin pelestariaan fungsi lingkungan, setiap usaha dan atau
kegiatan dilarang melanggar baku mutu lingkungan dan criteria baku
kerusakan lingkungan
Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak
besar dan penting terhadap lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan
Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan
pengeloaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan
Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dapat menyerahkan pengelolaan
limbahnya kepada pihak lain
Penataan hukum lingkungan
1. Perijinan
| Confidential
Kebolehan yang diberikan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan
suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang/ bertentangan dengan undang-
undang
(dalam pengelolaan, perijinan merupakan bagian dari pengendalian)
2. AMDAL analisi mengenai dampak lingkungan sebagai proses
Kajian tentang suatu usaha atau kegaiatn yang direncanakan terhadap
lingkungan yang diperkirakan mempunyai dampak esar dan penting, yang
diperlukan bagi proses pengembilan keputusan (ijin)
Usaha atau kegiatan yang direncanakan
Diperkiarakan mempunyai dampak besar dan penting
Kajian berupa dokumen AMDAL (ADL), RPL (Pemantauan), dan RKL
(Kelola)
Ijin wajib diumumkan
Kriteria dampak besar dan penting
Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak
Luasnya wilayah penyebaran dampak
Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
Banyaknya unsure lingkungan yang akan terkena dampak
Sifat kumulatif dampak
Berbalik (reversible) atai tidak berbaliknya (irreversible) dampak
Ijin yang diterbitkan wajib memperhatikan :
1. Rencana tata ruang
2. Pendapat masyarakat
3. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang
tupoksi nya berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut
Sanksi administrative
| Confidential
Gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap
penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk mencegah atau mengakhiri
terjadinya pelanggaran
Gubernur berwenang menanggulangi akibat yang timbul karena suatu
pelanggaran
Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada
pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah
Instrumen penataan hukum (non hukum)
1. Audit lingkungan proses evakuasi oleh penanggungjawab usaha atau
kegiatan untuk menilai ketaatannya terhadap hukum yang berlaku
2. Baku mutu lingkungan, standar operasi/ prosedur, ISO 14.000, dll
3. Ekolabeling, boikot, demo, negative kamapanye, dll
Penegakan hukum lingkungan
(Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan)
Di dalam pengadilan
1. Pengadilan administrative Negara
Pangkal sengketa keputusan administrative Negara (umumnya
berupa ijin, baik ditinjau dari aspek materil maupun formil)
Cat : Keputusan ijin diterbitkan oleh berbagai instansi dan berbagai
tingkatan, sehingga sanksi administrasi menjadi tidak efektif
2. Pengadilan perdata
Tuntutan ganti rugi atas terjadinya pencemaran dan perusakan
lingkungan
Cat :
a. Perbuatan yang melanggar hukum
b. Terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan
| Confidential
c. Menimbulkan kerugian kepada orang lain dan atau lingkungan
d. Dapat ditetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan
penyelesaian tindakan yang merugikan tersebut
Batu mutu lingkungan Ukuran batas atau kadar benda, daya, keadaan,
makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya yang ada atau harus ada,
dan atau unsure pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumberdaya
tertentu sebagai unsure lingkungan
Cat :
a. Ada atau harus ada
b. Ditenggang adanya ditoleransi adanya
c. Tergantung kualitas/ kedudukan/ fungsinya
Pencemaan lingkungan Masuknya atau dimasukkannya makhluk benda,
daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dan atau
unsure lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya
menurun hingga sampai tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan tidak
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Cat :
a. Oleh kegiatan manusia
b. Kualitas menurun sampai tingkat tertentu
c. Tidak dapat berfungsi dengan sesuai peruntukannya
Kriteria baku kerusakan lingkungan Ukuran batas perubahan sifat fisik dan
atau hayati lingkungan yang dapat ditenggang
Cat :
a. Sifat fisik/ hayati harus diteliti secara utuh menyeluruh
b. Ditenggang toleransi oleh lingkungan
| Confidential
Kerusakan lingkungan Akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan
perubahan langsung yang tidak terhadap sifat fisik dan atau hayatinya, sehingga
lingkungan tidak dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan
Cat :
a. Perubahan langsung/ tidak langsung
b. Sifat fisik dan atau hayati harus diteliti secara untuh menyluruh
c. Tidak dapat berfungsi menunjang pembangunan
Kewajiban membayar ganti kerugian
Ganti rugi
a. Bersyarat
a) Perbuatan melawan hukum
b) Pasal 1365 BW
b. Tanpa syarat hanya untuk usaha atau kegiatan yang menggunakan B3
a) Terbatas strict liability (langsung dan seketika)
b) Tanpa batas absolutely liability (sepenuhnya)
Penanggungjawab usaha atau kegiatan dibebaskan dari kewajiban ganti kerugian
apabila, ia dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan timbul disebabkan karena :
1) Bencana alam/ peperangan/ pemberontakan bersenjata
2) Keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia
3) Adanya pihak ketiga yang sengaja/ lalai
3. Pengadilan pidana
a. Penyidik PPNS/ polisi
b. Ancaman hukuman :
Sengaja : 10 tahun+500jt
Sengaja+mati : 15 tahun+750jt
| Confidential
Lalai : 3 tahun+100jt
Lalai+mati : 5 tahun+150jt
Kesehatan umum : 6 tahun+300jt
Di luar pengadilan
1. Negoisasi
2. Kosiliasi
3. Mediasi
4. Aritrase
Cat :
a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
b. Instansi pemerintah yang bertanggungjawab dapat bertindak untuk
kepentingan masyarakat
c. Organisasi lingkungan yang memenuhi syarat
Mekanisme alternative penyelesaian sengketa
Pengertian sengketa lingkungan Perselisihan antara 2 pihak atau lebih yang
ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan
lingkungan
Sengketa lingungan menghasilkan dissenting opinion, tuntutan atas perbuatan
tertentu, dan tuntutan ganti rugi.
Para pihak dalam sengketa lingkungan :
a. Perorangan vs. perorangan
b. Perorangan vs. badan hukum
c. Orang/ badan hukum vs. pemerintah/ pemda
d. BUMN/BUMD vs. Pemerintah/ pemda
| Confidential
Ada atau diduga ada :
a. Telah terjadi (dampaknya nyata)
b. Belum terjadi (diperkirakan kan terjadi)
Pencemaran :
Masuk atau dimasukkannya
Unsur-unsur lingkungan/ unsure pencemar
Yang ditenggang adanya
Kualitas menurun hingga tingkat tertentu
Tidak dapat digunakan sesuai peruntukan
Perusakan :
Tindakan yang menimbulkan perubahan
Sifat-sifat fisik
Tidak dapat berfungsi bagi pembangunan
Prisip-prinsip mekanisme alternative penyelesaian sengketa :
Pilihan cara berupa perundingan
Sukarela mediator
Aspek keperdataan
Win win solution
Bertumpu pada itikad baik untuk berunding
Bertumpu pad aitikad baik untuk melindungi dan melestarikan fungsi
lingkungan
Mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan
Menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan
Teknik maps :
Negosiasi p1 vs. p2 (juru runding) Waktu relative singkat
Mediasi p1 vs. p2 (mediator) Biaya relative murah
| Confidential
Konsiliasi p1 vs. p2 (pm=LPJ-PSL) Hubungan baik terjaga
Sebagai konsiliator pemerintah/ pemda atau instansi terkait yang
bertanggungjawab
Artibrase p1 vs. p2 (arbiter) Nama baik terlindungi
Mediator bersifat netral artinya :
Tidak mempunya hubungan keluarga dan hubungan kerja
Tidak mempunyai kepentingan financial, kepentingan terhadap hasi, dan
kepentingan terhadap proses
(kepentingan yang harus ada adalah terhadap lingkungan meliputi pelestarian,
perlindungan, penanggalan)
Proses maps :
a) Mengundang para pihak untuk melakukan klarifikasi
b) Merumuskan identifikasi masalah dan alternative penyelesaiannya
c) Pengumpulan bahan (fakta dab data) dan keterangan (pulbaket)
d) Membahas dan menganalisa untuk menetukan posisi masing-masing pihak
e) Menemukan kepentingan-kepentingan yang sama atau berbeda dan mencari
penyelesaian sengketa yang mungkin serta konsekuensinya
f) Membangun kesepakatan
g) Menetapkan criteria keberhasilan pelaksanaan kesepakatan
h) Menetapkan masa pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan hasil mediasi
i) Menetapkan, mensahkan, mendaftarkan kesepakatan ke pengadilan Negara
yang bersangkutan
j) Menyatakan bahwa proses mediasi selesai
k) Laporan ke dinas lingkungan hidup atau dinas terkait
l) Pemantauan dan evauasi terhadap hasil kesepakatan
m)Membangun kesepakatan baru jika perlu
| Confidential
PENYELESAIAN KASUS
Contoh kasus :
“Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu Desa Bojong
Kabupaten Bogor”
Data :
a) Lokasi : Desa Bojong, Kabupaten Bogor, RTRW Kabupaten Bogor, Perda No.
27/ 2001, sebagai Kawasan Pengembangan Perkotaan
b) Ijin lokasi : SK Bupati 591/ kpts/ 2001 Kepada PT Wira Guna Sejahtera
c) Luas lokasi ; 20 ha 30 % lahan pengelolaan 70 % lahan TPA
d) Perjanjian kerjasama antara pemda DKI – Pemda Kab. Bogor – PT WGS
e) Pemda DKI membayar kompensasi sebesar Rp. 54.000/ m3 kepada pemda
kab. Bogor
f) Biaya pengeloaan sampah ditanggung oleh PT WGS bekerja sama dengan
investor Jerman
g) Sampah yang harus diolah 2.000 ton/ hari kemampuan mengolah hanya 68
% yaitu sama dengan 1360 ton/ hari
Permasalahan lingkungan :
1) Pencemaran lingkungan
Sisa sampah yang tidak terolah 640 ton/ hari yang akan bertambah terus
setiap harinya, akan menimbulkan pencemaran tanah dengan dampak yang
sangat luas (perlu diteliti lebih lanjut)
2) Pencemaran air tanah
Sisa sampah yang tidak terolah akan menimbulkan cairan lindi yang tergolong
limbah b3
Cairan ini akan mencemari air tanah di kawasan TPST-TPA (perlu doteliti luas
penyebarannya)
3) Pencemaran udara
| Confidential
Sisa sampah yang tidak terolah menimbulkan bau dengan radius sampai 5 km
dari lokasi
Bau tersebar pada sekitar jalanmasuk menuju lokasi TPA
Setiap usaha/kegiatan wajib memiliki ADL atau UPL-UKL, wajib memiliki ijin
lingkungan
Diterbitkan berdasarkan kelayakan lingkungan (amdal)
Mencantumkan persyaratan kelayakan lingkungan
Ijin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, dan atau Walikota
SECARA ADIMINISTRATIF
Peraturan perundang-undangan yang dilanggar :
Proses ijin usaha/ kegiatan kegiatan yang direncanakan berdampak
besar dan penting maka wajib amdal (persyaratan wajib amdal sebagai
proses)
KA Instansi yang bertanggung jawab
Amdal + RPL + RPL – Penanggung jawab
Usaha/ kegiatan yang wajib amdal :
Besarnya jumlah manusia yanh terkena dampak rencana usaha/ kegiatan
Luas wilayah penyebaran dampak
Intensitas dan lamanya dampak
Banyaknya unsure lingkungan lain terkena dampak
Sifat kumulatif dampak
Berbalik. Tidak berbaliknya dampak
Penerbitan ijin lingkungan :
Dilarang membuang limbah ke media lingkungan
Wewenang menerbitkan/ menolak permohonan ijin berada pada menteri
| Confidential
Lihat UU No. 22 Tahun 1999 j. UU No. 32 Tahun 2004
Dalam menerbitkan ijin usaha/ kegiatan :
Kajian lingkungan hidup strategis
Memperhatikan RTRW
Pendapat masyarakat
Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan
dengan usaha. Kegiatan tersebut
Konsultan (individual) penyusun amdal
Anggota komisi amdal yang menilai amdal, RPL, RKL desa Bojong
Penerbitan ijin usaha. Kegiatan :
Pengumuman pemberian ijin usaha/ kegiatan kepada PT WGS
Penolakan LSM/ Masyarakat terhadap pemberian ijin usaha/ kegiatan (90 hari
setelah menerbitkan ijin)
SECARA PERDATA
Apabila terjadi pencemaran :
Kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika (tanggung
jawab mutlak)
Kewajiban untuk membuktikan bahwa usaha. Kegiatan tersebut tidak
menimbulkan pencemaran berada pada penanggung jawab (PT WGS)
Siapa yang diminta pertanggung jawab :
Penanggung jawab usaha/ kegiatan
Instansi yang bertanggung jawab
Konsultan penyusunan amdal
LSM/ masyarakat yang terlibat dalam penyusun amdal
Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan
| Confidential
Reminder :
Penyelesaian sengketa lingkungan :
a) Di dalam pengadilan :
a. Adiministratif
b. Perdata
c. Pidana
b) Di luar lingkungan
a. Negosiasi
b. Mediasi
c. Arbitrasi
d. Konsiliasi
Hak mengajukan tuntutan :
a. Korban yang terkena dampak
b. Penuntutan oleh masyarakat
c. Penuntutan oleh LSM (advokasi)
d. Penuntutan oleh class action
SECARA PIDANA
Setiap orang .. (pasal 98-110)
Kepada orang yang memberi informasi palsu, menyesatkan, dll
Kepada pejabat pemberi ijin
Penanggungjawab kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah
Setiap orang yang menghalangi/ menggagalkan pelaksanaan tugas
pengawas
| Confidential
Tindak pidana lingkungan dilakukan oleh dan untuk atau atas nama badan usaha,
tuntutan pidana dijatuhkan kepada :
Badan usaha dan atau
Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang
yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
Namun, penting untuk diingat, bahwa penegakan hukum lingkungan lebih mengacu
pada proses “pemulihan”
Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup :
Pencemaan lingkungan Masuknya atau dimasukkannya makhluk benda,
daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dan atau
unsure lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya
menurun hingga sampai tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan tidak
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya
Kerusakan lingkungan Akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan
perubahan langsung yang tidak terhadap sifat fisik dan atau hayatinya, sehingga
lingkungan tidak dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan
a. Urutkan fakta-fakta antara lain :
Judul
Lokasi
Bentuk usaha atau kegiatan
Para pelaku yang terlibat
Ijin lokasi dan ijin usaha/ kegiatan
b. Identifikasi permasahalan lingkungan antara lain :
Apakah termasuk pencemaran atau perusakan lingkungan?
Apa unsure-unsur pencemar nya?
Bagaimana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atua perubahan secara
fisik yang terjadi terhadap lingkungan tersebut?
| Confidential
c. Siapa yang berhak mengajukan gugatan atau tuntutan hukum:
Korban yang terkena dampak
Masyarakat
LSM
Class action
d. Identifiasi masalah dari segi adiministratif
apakah ijin yang dikeluarkan sudah memenuhi syarat amdal (pendapat
masyarakat, rekomendasi pemerintah yang berwenang, hasil kajian
lingkungan strategis/ rencana tata ruang dan wilayah) yang ditentukan oleh
undang-undang?
Apakah usaha tersebut memenuhi syarat untuk dilengkapi amdal (berdampat
penting and besar)?
Kriteria dampak besar dan penting
Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak
Luasnya wilayah penyebaran dampak
Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
Banyaknya unsure lingkungan yang akan terkena dampak
Sifat kumulatif dampak
Berbalik (reversible) atai tidak berbaliknya (irreversible) dampak
Siapa pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerbian ijin tersebut?
Sanksi administrative : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan
ijin pemerintah, pencabutan ijin pemerintah
e. Identifikasi masalah dari segi perdata
Apakah terdapat kerugian atas pencemaran dan perusakan yang terjadi?
Apakah perlu adanya pembayaran ganti rugi yang langsung dan seketika
(tanggung jawab mutlak?
Dapatkan para pihak membuktikan terbalik bahwa kerugian yang ditimbulkan
itu bukan bagian dari kesalahan atau kelalaiannya?
| Confidential
Siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawab? Antara lain :
penanggungjawab kegiatan, instansi yang bertanggungjawab, konsultan
penyusun amdal, lsm yang terkait dalam penyusunan amdal
f. Identifikasi masalah dari segi pidana :
Pasal 98-110 UU No. 32 Tahun 2009
Setiap orang yang karena kesalahannya terjadi perusakan dan atau
pencemaran lingkungan pidana min 3 tahun maks 10 tahun denda min
3M maks 10M
Setiap orang yang karena kesalahan terjadi perusakan dan pencemaran yang
membahayakan kesahatan manusia pidana min 4 tahun maks 12 tahun
denda min 4M maks 12M
Jika kemudian menyebabkan luka berat atau mati pidana min 5 tahun maks
15 tahun denda min 5M maks 15M
Jika karena kelalaian, tetap dipidana namun ancaman pidananya lebih ringan
Dipidana juga bagi :
1. Pejabat pemberi ijin tanpa disertai dokumen amdal (pasal 110)
2. Pihak yang menyusun amdal namun tidak berkompeten
3. Setiap orang yang melakukan usaha tanpa ijin usaha
4. Setiap orang yang memberikan informasi palsu dan menyesatkan (pasal
113)
5. Pejabat yang secara sengaja tidak melakukan pengawasan atau orang
yang menghalangi porses pengawasan yang dilakukan pemerintah
6. Penanggung jawab yang tidak melakukan paksaan pemerintah
Tapi ingat! Sebelum menempuh jalur litigasi, sebaiknya mulai dengan jalur
non litigasi
Bahwa penegakan hukum lingkungan lebih mengacu pada proses
“pemulihan/ RECOVERY”
| Confidential