PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA

2009-2010

REFERENSIREFERENSI

1. Branch, M.C. , 1988, Regional Planning, Introduction and Explanation, 1988, Praeger Publishers, New York. 2. Gallnet N et al , 2008, Introduction to Rural Planning, The Nature and Built Environment Series, Routledege London and New York. 3. Hall, P. 1990, Urban and Regional Planning, Second edition, George Allen and Unwin, Boston Sydney 4. Jenssen, B. 1992, Planning as a Dialogue, District Development Planning and Management in Developing Countries, SPRING Centre, University of Dortmund, Germany 5. Rietveld, P. 1980, Multiple Objective Decision Method and Regional Planning, North Holand Publishig Company Amsterdam The Netherlands 6. -----Pelengkap Buku Pegangan 2008 Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan RI. 7. ------Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 8. ------Reformasi Sistem Penganggaran , Konsep dan Implementasi 2005-2007,

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI 9. ------UU dan Peraturan Perundangan terkait dengan Perencanaan, Keuangan dan

otonomi daerah.

MATERI KULIAH :MATERI KULIAH : 3030 MaretMaret 20 201100

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

OUTLINE OUTLINE

1. Evolusi konsep Perencanaan2. Perencanaan dalam kerangka

penyelenggaraan negara3. Sistem dan Prosedur Perencanaan

Pembangunan Daerah ( di Indonesia)

1. 1. EVOLUSI KONSEP EVOLUSI KONSEP PLANNINGPLANNING

PLANNING AS ACTIVITY : Konsepnya adalah skill perencanaan fisik, bukan metode (Peter Hall, 1990 ) : PLANNING AS A DIALOGUE : Konsepnya adalah proses dan mansuia sebagai sntral yaitu

: empowering, pra kondisi untuk pertumbuhan wilayah dengan pemenuhan basic needs dan partisipasi.

(Bern Jenssen, 1992)

Pola Pengelolaan Pembangunan Pola Pengelolaan Pembangunan BerkelanjutanBerkelanjutan

Outcome

Kebijakan Programming Pembiayaan

output input

dampakProduksi/konsumsi

Biayapengorbanan

Audit finansiil

Audit Nilai ekonomi/sosial/

lingkunganevaluasi

Pola PengambilanKebijakan

Produksi/Konsumsi

Indikator pengendali

Alatpemantau

Paradigma sistem perencanaanParadigma sistem perencanaan

Pergeseran sistem pemerintahan yang dari otokratik ke demokratik, monolitik ke pluralistik, sentrtalistik ke desentralistik, dari unilateral ke interaksionis

Kepentingan internal pemerintah ke kepentingan eksternal pelayanan publik yang berkualitas

Orientasi perencanaan sebagai alat manajemen publik utk mencapai tujuan organisasi secara internal ke orientasinya sebagai alat manajemen publik dan proses politik untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik.

Kegiatan perencanaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siklus dan tahapan manajemen publik mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada pemantauan dan evaluasi

PLANNING AS ACITIVITY (Peter Hall) PLANNING AS ACITIVITY (Peter Hall)

SAMPAI DENGAN TAHUN 1945 : Merupakan pendidikan, skill, terbatas pada sense engineering

dan accounting Tujuan hanya untuk maksimalkan oeprasi pabrik/industri

PERIODE 1920-1960 : Berkembang kemudian dari para pemikir fundamental Chester

Barnard, Peter Drucker dan Herbert Simon bahwa terjadi transfomasi dalam pendidikan management, yaitu :

- menjadi science of decision making , menyangkut konsep filosofi dan politik - berdampingan dengan cara bepikir sejumlah ilmu-ilmu sosial

seperti ekonomi, sosiologi, psikologi. (setelah tahun 1960-an)

SIKLUS SIKLUS PlanningPlanning

GOALS FORMULATION

CONTIONUOUS INFORMATION

PROJECTION AND SIMULATION OF

ALTERNTIVE FUTURES

EVALUATION

CHOICES

CINTINUOUSMONITROING

• LEBIH SIMPLE KARENA TUJUAN DIPAHAMI DENGAN JELAS DAN HAMPIR SEMUA PROSES TERKAIT FISIK ATAU PHYSICAL LAW ( British pioneer Patrick Geddes)• British Planning Act tiap 5 tahun sekali dalam siklus.

Survey-Analyse-Plan

MAKIN KOMPLEKS karena tujuan dasar lebih kompleks terkait pertumbuhan ekonomi, sebaran pendapatan secara adil, kohesi sosial, stabilitas, lingkungan, dsb

PUSAT PROSES PADA MANUSIAESSENTIAL FEATURE : multi

dimensi dan multi objective

– Sejak 1980-AN filosofi pembangunan bergeser dari modern dan integrasi fungsional (sektor terutama industri) menjadi pembangunan endogenous (sumber internal, orientasi pertanian)

– Ada formulasi target group dan orientasi pada masalah kemiskinan.

– Bertumpu pada proses : empowering, pemenuhan basic needs untuk prakondisi pertumbuhan wilayah dan partisipasi.

– REGIONAL PLATFORM sebagai tools untuk planner managed communication.

– Targetnya menciptakan iklim dimana inovasi dan motivasi akan muncul dan aktivitas pembangunan akan dimulai, didukung, distimulir, dan dikordinasikan

PLANNING AS A DIALOGUEPLANNING AS A DIALOGUE (Bern Jenssen) (Bern Jenssen)

Justifikasinya ialah sebagai spesialis dalam menerapkan teori dan metode

Siklusnya :

- analysis sampai dengan proyeksi

- formulasi program

- desain implementasi

- elaborasi untuk re-planning

1

2

3

45

6

7

8

2. Perencanaan dalam kerangka

penyelenggaraan negara

TUJUAN BERNEGARA

Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka….

LAW AND ORDER

WELFARE

PEMERINTAH (GOVERNMENT) adalah PEMERINTAH (GOVERNMENT) adalah OperatorPenyelenggaraan NEGARAOperatorPenyelenggaraan NEGARA

1) Untuk STABILITY AND ORDER

2) Provide MATERIAL WELFARE 3) CITIZENSHIP 4) promote DEMOCRACY

FUNGSI-1 : FUNGSI-1 :

STABILITY AND ORDER,STABILITY AND ORDER, dengan ciri dengan ciri

Menjaga stabilitas dan keteraturan Menjaga keberlangsungan eksistensi negara dan menjamin

survival negara Mengatasi konflik Mendorong rekonsiliasi Pengembangan kebijakan, konsekwensi dan konsensus Keseimbangan antara respons dan efektifitasnya Ada kemampuan menyerap dan mengakomodasikan

harapan rakyat dalam formulasi yang tetap menjaga efektifitas pemerintahan

Peka terhadap faktor dan tekanan dari luar Mampu mendorong kohesi sosial dan budaya serta

penghormatan kepada kekuasaan negara Mendorong keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak

azasi manusia

FUNGSI-2 :FUNGSI-2 :PROVIDING MATERIAL WELFARE, PROVIDING MATERIAL WELFARE, dengan ciri :dengan ciri :

Pertumbuhan ekonomiPenanganan kemiskinanDistribusi barang kebutuhanUpaya mengangkat kesejahteraanMenjaga kepentingan sosialMenjamin akses kebutuhan hidupMenjamin peluang produktif

FUNGSI-3 : FUNGSI-3 : CITIZENSHIPCITIZENSHIP, , dengan ciri :dengan ciri :

Berkaitan dengan hak-hak sipil , hak politik dan hak sosial rakyat

Berkaitan dengan kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri

Hak memilih dan dipilih dan ikut dalam kegiatan publik

Hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial pada standard yang paling minim sekalipun

FUNGSI-4 : FUNGSI-4 : Promoting DEMOCRACYPromoting DEMOCRACY

Mendorong partisipasiMendorong seseorang menjadi otonom

atas dirinyaMendorong orang menjadi master atas

dirinya sendiriDerajat inisiatif masyarakat untuk

pengembangan dirinya

REMARKSREMARKS

Perencanaan sekarang masih dianggap simple Konsentrasi perencanaan pada kaitan program

kegiatan/aktivitas/belanja proyek tahunan. Perencanaan berperan penting, bukan sekedar

terkait anggaran saja, tetapi apa yang dilakukan pemerintah/aparatur mengait pada perspektif kehidupan masyarakat dan negara.

Apakah sudha menjawab tuntutan reformasi perlunya partisipasi masyarakat dalam membangun daerah

3. SISTIM DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DI INDONESIA

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHPELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

InstrumenInstrumen(Masukan)(Masukan)InstrumenInstrumen(Masukan)(Masukan)

MekanismeMekanisme(Proses)(Proses)

MekanismeMekanisme(Proses)(Proses)

PencapaiaPencapaiann

(Keluaran)(Keluaran)

PencapaiaPencapaiann

(Keluaran)(Keluaran)

KinerjaKinerja(Manfaat (Manfaat

dan dan Dampak)Dampak)

KinerjaKinerja(Manfaat (Manfaat

dan dan Dampak)Dampak)

PengambilanPengambilanKeputusan Keputusan

• • PilkadaPilkada• Rapat DPRD• Rapat DPRD• Musrenbang• Musrenbang

JejaringJejaring

• DPRDDPRD• Pemda• Pemda• • Civil societyCivil society: Ormas, : Ormas, LSM,LSM, Universitas, Media Universitas, Media MassaMassaKeuangan Keuangan

Daerah Daerah • • Penerimaan Penerimaan (PAD, (PAD, DAU, DAK, DAU, DAK, danadana bagi hasil dan bagi hasil dan pinjaman) pinjaman) • Pengeluaran• Pengeluaran

Pelayanan PublikPelayanan Publik• • PendidikanPendidikan• Kesehatan• Kesehatan• Kesempatan Kerja• Kesempatan Kerja• Perumahan• Perumahan• Air bersih dan • Air bersih dan sanitasisanitasi• Tanah• Tanah• SDA dan Lingkungan• SDA dan Lingkungan• Rasa aman• Rasa aman• • PartisipasiPartisipasi

AdministrasiAdministrasi

• • Sumber DayaSumber Daya Manusia Manusia• Peralatan• Peralatan• Peraturan • Peraturan DaerahDaerah

OrganisasiOrganisasi

• • Sistem InformasiSistem Informasi• Standar Pelayanan • Standar Pelayanan MinimumMinimum• Unit Pengaduan • Unit Pengaduan MasalahMasalah• Sistem Reward and • Sistem Reward and Punishment Punishment

Am

an

at

Kon

sti

tusi,

UU

Keu

an

gan

Neg

ara

, U

U S

iste

m

Am

an

at

Kon

sti

tusi,

UU

Keu

an

gan

Neg

ara

, U

U S

iste

m

Pere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Nasio

nal,

UU

P

ere

ncan

aan

Pem

ban

gu

nan

Nasio

nal,

UU

P

em

eri

nta

han

Daera

h,

UU

Peri

mb

an

gan

Keu

an

gan

P

em

eri

nta

han

Daera

h,

UU

Peri

mb

an

gan

Keu

an

gan

d

an

Pera

tura

n P

eru

nd

an

gan

lain

nya

dan

Pera

tura

n P

eru

nd

an

gan

lain

nya

•• PartisipasiPartisipasi

•• KeberpihakanKeberpihakan

• • TransparansiTransparansi

• • AkuntabilitaAkuntabilitass

• • EfisiensiEfisiensi

• • EfektivitasEfektivitas

• • KeadilanKeadilan

•• PartisipasiPartisipasi

•• KeberpihakanKeberpihakan

• • TransparansiTransparansi

• • AkuntabilitaAkuntabilitass

• • EfisiensiEfisiensi

• • EfektivitasEfektivitas

• • KeadilanKeadilan

TerpenuhinTerpenuhinya hak-hak ya hak-hak

dasardasar

Masyarakat Masyarakat yang maju, yang maju,

adil, adil, makmur makmur

dan dan sejahterasejahtera

TerpenuhinTerpenuhinya hak-hak ya hak-hak

dasardasar

Masyarakat Masyarakat yang maju, yang maju,

adil, adil, makmur makmur

dan dan sejahterasejahtera

Waktu

Landasan Hukum Perencanaan dan PenganggaranLandasan Hukum Perencanaan dan Penganggaran

DEPARTEMEN KEUANGAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAPPENAS

UU 17/2003tentang Keuangan

Negara

UU 32/2004tentang Pemerintahan

Daerah

UU 25/2004tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional1. Kebijakan Umum APBD

(kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan DPRD.

2. Prioritas dan Plafon (Eksekutif dengan Legislatif).

3. RAPBD.

1. RPJMD (Perda)2. RKPD (Pengesahannya

tidak diatur)– Rancangan Kerangka

Ekonomi Daerah.– Prioritas Pembangunan

Daerah. – Rencana Kerja dan

Pendanaannya (APBD/Non APBD).

3. RAPBD.4. Setelah APBD disetujui,

di evaluasi Depdagri.

1. RPJMD (PER.KDH)2. RKPD (PER.KDH)

– Prioritas pembangunan daerah.

– Rancangan kerangka ekonomi makro daerah.

– Arah kebijakan keuangan daerah.

– Program SKPD lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan (kegiatan dalam kerangka regulasi dan anggaran).

3. RAPBDPP 20 dan PP 21 tahun 2004

(Elaborasi dari UU 17/2003)

UU 33/2004Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah

1. RKPD (Pengesahannya tidak diatur)

– Ekonomi Daerah.– Prioritas Pembangunan

Daerah. – Rencana Kerja dan

Pendanaannya (APBD/Non APBD).

1. RKPD2. RAPBD

VERSI DEPDAGRI

1. RKPD. Kerangka Ekonomi

Daerah. Prioritas Pembangunan. Rencana Kerja &

Pendanaannya.2. RAPBD

KONSEP DESENTRALISASIKONSEP DESENTRALISASI

Alternative to provide public services in more effective way (Western)

To counter economic inefficiency, macro-economic instability and in-effective governance (Developing Countries)

Natural step in the shift to market economy and democracy (Communist Transitional)

Result of political pressure to democratize (Latin)

Path to national unity (Africa)

HUBUNGAN WEWENANG ANTAR TINGKAT PEMERINTAHANHUBUNGAN WEWENANG ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pemerintahan yg Sepenuhnya mnjd. Wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}

Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3)dpt. dikelola bersama (Pemerintah, Prov, Kab/Kota) Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):

- Politik Luar Negeri- Pertahanan- Keamanan- Yustisi- Moneter & Fiskal

Nasional- Agama

• Eksternalitas• Akuntabilitas• Efisiensi

Urusan Pemerintah

Urusan Pemerintahan Daerah

WAJIBPelayanan

Dasar{Psl 11 (3)}

PILIHANSektor

Unggulan{Psl 11 (3)}

{Psl 10 (5)}• Menyelengga-

rakan sendiri• Melimpahkan

sebagian ur kpd Gub.

• Menugaskan sebagian urusan kepada Pemda dan/atau Pemdes

Standar Pelayanan Minimal

{Psl 11 (4)}

Menyelenggarakan sendiri atau dpt melimpahkan sebagian ur kpd perkt Pemrinth atau Wkl Pmrth di drh atau dpt menugaskan kpd Pemda dan/atau Pemdes {Psl 10 (4)}

Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10

(2)}

Di luar 6 Urusan

6 Urusan (Absolut)1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Agama5. Yustisi6. Moneter dan Fiskal Nasional

Urusan Wajib (di Prov dan Kab/Kota) 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan2. Perencanaan, pemanfaatan, & pengawasan tata ruang; 3. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masy.;4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;5. Penanganan bidang kesehatan;6. Penyelenggaraan pend. & alokasi SDM potensial; 7. Penanggulangan masalah sosial (termasuk lintas kab./kota);8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ( termasuk lintas

kab./kota);9. Fasilitasi pengemb. koperasi & UKM (termasuk lintas

kab/kota);10. Pengendalian lingkungan hidup;11. Pelayanan pertanahan (termasuk lintas kab./kota);12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 13. Pelayanan adm. umum pemerintahan;14. Pelayanan adm. penanaman modal (termasuk lintas

kab./kota); 15. Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan

kab./kota); 16. Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan Pilihan (di Prov dan Kab/Kota) Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daerah

(pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata).

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2004DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2004

Urusan Pemerintahan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

• Sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah;

• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi;

• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.Sebagian

Bersifat Concurrent

Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi

1. Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.

2. Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah.

3. Kab/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah.

BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING

TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIAKRITERIA

Sebagian Urusan

Sumber Pendanaan

PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKALKERANGKA KEBIJAKAN FISKAL

APBD

APBN

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

PenerimaanPembiayaan

TugasPembantuan

DAK

BHP dan BP

DAU

Dana DaruratDan Hibah

SILPA tahun lalu

Dana Cadangan

Penjualan KekayaanDaerah yangDipisahkan

Pinjaman Daerah

Kewenangan Pemda :• Urusan Wajib (SPM) - Propinsi (16 jenis urusan) - Kab/Kota (16 jenis urusan)• Urusan Pilihan

Kewenangan Pemerintah:• 6 urusan• di luar 6 Urusan

Lain-lain PATDA

DAPER

PAD

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Kementerian/Lembaga

SKPD

Penyelenggaraan Urusan PemerintahanPusat dan Daerah

Belanja

Surplus/Difisit

PelaksanaanKewenangan

PROGRAM DEKONSENTRASI

SEKTOR

PUSAT

DAERAH

PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN

SEKTOR

APBN

APBN

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

SEKTOR DANA PERIMBANGAN DAU, DAK, BH

KOORDINASI PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT-DAERAHKOORDINASI PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT-DAERAH

MUSRENBANG

APBD

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

48