Oleh :ASEP SUMARYANA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS PADJADJARAN

2010

TEKNIS KEGIATANTEKNIS KEGIATAN

Tatap muka;Tatap muka; Pemberian bahan;Pemberian bahan; Tugas;Tugas; Penilaian. Penilaian.

KEUANGAN PUBLIKKEUANGAN PUBLIK(Suparmoko, 2000)(Suparmoko, 2000)

Studi mengenai pengaruh-pengaruh Studi mengenai pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap belanja negara terhadap perekonomian, terutama terhadap perekonomian, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi stabilitas harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerjapenciptaan kesempatan kerja

KEUANGAN

SWASTA MASYARAKAT

PEMERINTAH

CIVIL SOCIETY

PEMERINTAH

SUMBER PENERIMAAN

MASYARAKAT

SUMBER PENGELUARAN

Bypublic

OfPublic

ForPublic

Agentunggal

Publicservice

fasilitator

POSISI PEMERINTAH-MASYARAKAT

obyek

mitra

subyek

Tradi-sional

Ber-kembang

Maju

Megapolitan

MASYARAKATMASYARAKAT Konstituent, kelompok masyarakat yang Konstituent, kelompok masyarakat yang

menjadi pendukung ataupun simpatisan menjadi pendukung ataupun simpatisan politik dalam suatu pemilu (old public politik dalam suatu pemilu (old public administration);administration);

Konsumen, kelompok masyarakat yang Konsumen, kelompok masyarakat yang menjadi pengguna ataupun pemanfaat menjadi pengguna ataupun pemanfaat produk layanan pemerintah (New public produk layanan pemerintah (New public management);management);

Citizen, seluruh anggota masyarakat yang Citizen, seluruh anggota masyarakat yang wajib dilayani pemerintah (New public wajib dilayani pemerintah (New public service)service)

(Denhardt, 2004)(Denhardt, 2004)

KONSEP DEMOKRASIKONSEP DEMOKRASI

Kedaulatan rakyat (popular Kedaulatan rakyat (popular sovereignity);sovereignity);

Kesetaraan politik (political equality);Kesetaraan politik (political equality); Konsultasi rakyat (popular Konsultasi rakyat (popular

consultation)consultation)

(Ranny dalamThoha, 2008)(Ranny dalamThoha, 2008)

Kewajiban NegaraKewajiban Negara

Menyelenggarakan tugas negara demi Menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan rakyat spt : memelihara kepentingan rakyat spt : memelihara keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan, keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan, pembangunan waduk, pelabuhan, pembangunan waduk, pelabuhan, pengairan.pengairan.

Membayar hak-hak tagihan pihak ke 3 Membayar hak-hak tagihan pihak ke 3 (pemborong) setelah barang/bangunan (pemborong) setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi diterima dengan baik oleh instansi pemerintahpemerintah

PRASEJAHTERA

PEMERINTAH

SUPERSEJAHTERA

PEMERATAANKESEJAHTERAAN

KESEIMBANGAN

INTERVENSI

KEUANGANPUBLIK

ANGGARANNEGARA

PERTUMBUHAN EKONOMI

STABILITAS HARGA

DISTRIBUSI PENGHASILAN

KESEMPATAN KERJA

PELAYANAN PUBLIK

TUJUANNEGARA

MONETER

SIFAT LEMBAGA PEMERINTAHSIFAT LEMBAGA PEMERINTAH

Keinginan mengejar laba tidak inklusif Keinginan mengejar laba tidak inklusif dalam usaha dan kegiatannya;dalam usaha dan kegiatannya;

Dimiliki secara kolektif dan tidak Dimiliki secara kolektif dan tidak dibuktikan dalam bentuk pemilikan saham dibuktikan dalam bentuk pemilikan saham yang dapat diperjualbelikan;yang dapat diperjualbelikan;

Sumbangan masyarakat terhadap Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah tidak ada hubungannya secara pemerintah tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang diterima langsung dengan jasa yang diterima masyarakat;masyarakat;

(Edward S. Lyn, 1984)(Edward S. Lyn, 1984)

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Lahir dari wilayah politik (eksekutif-Lahir dari wilayah politik (eksekutif-legislatif);legislatif);

Secara empirik pengeluaran negara tidak Secara empirik pengeluaran negara tidak pernah turun;pernah turun;

Pajak sendiri bukan semata-mata alat Pajak sendiri bukan semata-mata alat pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dana tetap juga memengaruhi perilaku dana tetap juga memengaruhi perilaku masyarakat;masyarakat;

Anggaran negara secara empirik berkaitan Anggaran negara secara empirik berkaitan dengan perekonomian masyarakat dengan perekonomian masyarakat

PENGELUARAN PEMERINTAH PENGELUARAN PEMERINTAH SELALU MENINGKATSELALU MENINGKAT

Adanya perang;Adanya perang; Kenaikan tingkat penghasilan dalam Kenaikan tingkat penghasilan dalam

masyarakat;masyarakat; Adanya urbanisasi seiring dengan Adanya urbanisasi seiring dengan

perkembangan ekonomi;perkembangan ekonomi; Perkembangan demokrasi;Perkembangan demokrasi; Pemborosan birokrasi;Pemborosan birokrasi; Negara berkembang, pemerintah sebagai Negara berkembang, pemerintah sebagai

pelopor dan penggerak pembangunan;pelopor dan penggerak pembangunan; Timbulnya program kesejahteraan rakyat.Timbulnya program kesejahteraan rakyat.

ALASAN CAMPUR TANGAN ALASAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAHPEMERINTAH

Adanya barang kolektif;Adanya barang kolektif; Perbedaan biaya privat dan biaya Perbedaan biaya privat dan biaya

Kolektif;Kolektif; Adanya resiko yang besar;Adanya resiko yang besar; Sifat monopoli;Sifat monopoli; Adanya inflasi dan deflasi;Adanya inflasi dan deflasi; Perkembangan perusahaan dan pabrik;Perkembangan perusahaan dan pabrik; Distribusi pendapatan yang tidak Distribusi pendapatan yang tidak

merata.merata.

EKTERNALITASEKTERNALITAS

Dimaksudkan sebagai efek samping Dimaksudkan sebagai efek samping atas suatu kegiatan pembangunan;atas suatu kegiatan pembangunan;

Sifatnya bisa positif bisa juga negatif;Sifatnya bisa positif bisa juga negatif; Penanganan bisa regulasi bisa juga Penanganan bisa regulasi bisa juga

dengan pajak pigoviandengan pajak pigovian

Tugas Negara IndonesiaTugas Negara Indonesia

Melindungi segenap bangsa dan Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;seluruh tumpah darah Indonesia;

Mencerdaskan kehidupan bangsa;Mencerdaskan kehidupan bangsa; Memajukan kesejahteraan umum;Memajukan kesejahteraan umum; Turut serta dalam perdamaian dunia Turut serta dalam perdamaian dunia

NEGARA

PERDAMAIAN

MEMAJUKANKESEJAHTERAAN

MENCERDASKAN

MELINDUNGI

RAKYAT

Survei Bank DuniaSurvei Bank Dunia

109 juta rakyat109 juta rakyat

hidup dg pengeluaran hidup dg pengeluaran dibawah dibawah 2 $ per-hari/ 2 $ per-hari/ 18.000 atau 720 $ per-tahun18.000 atau 720 $ per-tahun. . (Kompas, 11 Des 2006)(Kompas, 11 Des 2006)

Survei BPSSurvei BPS 17,76 % rakyat Indonesia, hidup 17,76 % rakyat Indonesia, hidup dlm garis dlm garis

kemiskinankemiskinan penghasilannya rata-rata penghasilannya rata-rata 1,55 $ 1,55 $ per-hari/13.950per-hari/13.950 atau atau 558 $ per-tahun558 $ per-tahun (Kompas, 11 Desember 2006)(Kompas, 11 Desember 2006)

7 % rakyat Indonesia, hidup 7 % rakyat Indonesia, hidup dibawah garis dibawah garis kemiskin ankemiskin an penghasilannya rata-rata penghasilannya rata-rata kurang dari kurang dari 1 $ per-hari/ 9.0001 $ per-hari/ 9.000 atau atau 360 $ 360 $ per-tahunper-tahun (Kompas, 11 Desember 2006)(Kompas, 11 Desember 2006)

PEMERINTAH

AKADEMISIPENDIDIK

LSM/LPSM

PENGUSAHA

RAKYAT JELATA

LIMA KOMPONEN BANGSA

KARAKTERISTIK GOOD KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE-UNDPGOVERNANCE-UNDP

Participation,keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Participation,keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan langsung/tidak melalui lembaga perwakilan yang dapat keputusan langsung/tidak melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya;menyalurkan aspirasinya;

Rule of law yang berkeadilan;Rule of law yang berkeadilan; Tranparency berdasarkan kebebasan memperoleh informasi;Tranparency berdasarkan kebebasan memperoleh informasi; Responsiveness, ketanggapan lembaga melayani stakeholder;Responsiveness, ketanggapan lembaga melayani stakeholder; Consensus orientation kepada kepentingan masyarakat yang lebih Consensus orientation kepada kepentingan masyarakat yang lebih

luas;luas; Equity untuk memperoleh kesempatan sejahtera dan keadilan;Equity untuk memperoleh kesempatan sejahtera dan keadilan; Efficieny and effectiveness dalam pengelolaan sumber daya;Efficieny and effectiveness dalam pengelolaan sumber daya; Accountability kepada publik atas setiap ativitas yang dilakukan;Accountability kepada publik atas setiap ativitas yang dilakukan; Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat

harus memiliki visi jauh kedepan.harus memiliki visi jauh kedepan.

INDEKS “GOOD GOVERNANCE”INDEKS “GOOD GOVERNANCE”INDEKS “GOOD GOVERNANCE”INDEKS “GOOD GOVERNANCE”

Penelitian Booz, Allen and Hamilton Penelitian Booz, Allen and Hamilton (1999):(1999):

1.1. Singapura 8.93Singapura 8.932.2. Malaysia 7.72Malaysia 7.723.3. Thailand 4.89Thailand 4.894.4. Philipina 3.47Philipina 3.475.5. Indonesia 2.88Indonesia 2.88

Political Economic Risk Consultancy Political Economic Risk Consultancy (PERC), 2003 (PERC), 2003

SYMBOL KESEJAHTERAANMAKIN BANYAK JUGA

SKOR PENILAIANSKOR PENILAIAN

8 sampai 10 sangat baik;8 sampai 10 sangat baik; 6 sampai 7,9 baik;6 sampai 7,9 baik; 4 sampai 5,9 buruk;4 sampai 5,9 buruk; Dibawah 4 sangat burukDibawah 4 sangat buruk

Super sejahtera

prasejahtera

tradisional

Sampah mobil

BBM HABIS

ialah semua hak dan kewajiban yang ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik uang pula segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadi maupun barang) yang menjadi kekayaan negara berhubung dengan kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tersebut

PELAYANANPUBLIK

MENTAL APARAT

MENTAL MASYARAKAT

KEBUTUHAN

PENDIDIKAN

WILAYAH KERJA

KOMUNIKASI

SELEKSI PEMBINAAN

NERABAS MALAS MINDER FORMAL

INFORMAL

NONFORMAL

INTERNAL EKSTERNAL

PINGGIRAN

KOTA

MATERIAL

IMMATERIAL

KEBIJAKAN SUBSIDIKEBIJAKAN SUBSIDI

Untuk menambah pendapatan riil Untuk menambah pendapatan riil atau mengurangi pengeluaran atau mengurangi pengeluaran penerima subsidi;penerima subsidi;

Berbentuk uang seperti Berbentuk uang seperti “pembebasan” pajak bagi PNS “pembebasan” pajak bagi PNS ataupun barang seperti beras dan ataupun barang seperti beras dan pupuk (innatura);pupuk (innatura);

Stabilisasi harga pada komponen Stabilisasi harga pada komponen yang disubsidi.yang disubsidi.

Alur Perencanaan dan PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanDijabar

-kan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabar-kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN UU KN

Pemerintah

PusatPem

erintah Daerah

Pengelolaan

Diserahkan (desentralisasi)

Menteri/pimp lembagasbg pengguna

Dekonsentrasi

Instansi vertikaldi Daerah

GubernurTugas

Pembantuan

Keuangan Negara

PUSATDikelola dlm APBN

DAERAHDikelola dlm APBD

PresidenSbg Kep.

Pemerintahan

Bupati Walikota/ /

Menkeusbg pengelola

Dikuasakan

Kekayaan Neg yg dipisahkan:

BUMN / penyertaan

modal lainnya

Kekayaan Daerah yg dipisahkan:

BUMD / penyertaan modal lainnya

Dikelola dlmAgr Dekon

Dikelola secara otonom oleh BUMN /

pihak swasta

Dikelola secara otonom oleh BUMD /

pihak swasta

Dikelola dlmAgr Tugas Pemb

Pimp Lembaga

Tinggi Negarasbg pengguna

Pembantu Presiden

DESENTRALISASI FISKALDESENTRALISASI FISKAL

Mempercepat kesejahteraan nasional;Mempercepat kesejahteraan nasional; Meringankan beban pusat dalam Meringankan beban pusat dalam

mencapai tujuan nasional;mencapai tujuan nasional; Dilakukan dengan top down ataupun Dilakukan dengan top down ataupun

bottom up;bottom up; Pemerataan pembangunan di seluruh Pemerataan pembangunan di seluruh

wilayah sesuai potensi dan kebutuhan wilayah sesuai potensi dan kebutuhan daerah.daerah.

(Bird, 2000) (Bird, 2000)

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

RPJMDRPJMD

RenstraSKPD

RenstraSKPD

RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD

KUAKUA PPASPPAS

PEDOMANPENYUSUNAN

RKA-SKPD

PEDOMANPENYUSUNAN

RKA-SKPD

RAPERDAAPBD

RAPERDAAPBD

TimAnggaran Pemda

TimAnggaran Pemda

RKA-SKPDRKA-SKPD

Dibahas bersama

DPRD

5 tahun

5 tahun

1 tahun

1 tahun

RKPRKP

RPJMRPJM

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN

KDH

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN

KDH

ANGGARAN BERBASIS KINERJAANGGARAN BERBASIS KINERJA

PP 58/ 2005 tentang Pengelolaan PP 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengenalkan Keuangan Daerah yang mengenalkan penganggaran berdasarkan prestasi penganggaran berdasarkan prestasi kerja;kerja;

Pasal 36 (2) memperhatikan Pasal 36 (2) memperhatikan pendanaan dengan hasil yang pendanaan dengan hasil yang diharapkan.diharapkan.

DekonsentrasiDekonsentrasi

Menteri KL

GubernurGubernur(Wkl Pemerintah/Kepwil)(Wkl Pemerintah/Kepwil)

Tugas PembantuanTugas Pembantuan

Bupati

Menteri KL

GubernurGubernur(Kepala Daerah Otonom)(Kepala Daerah Otonom)

WalikotaWalikota

LPJ

LPJ

LPJ

LPJ

Keterangan Keterangan ::

Alur Kewenangan/PenugasanAlur Kewenangan/Penugasan

Alur Pendanaan Alur Pendanaan

Alur PertanggungjawabanAlur Pertanggungjawaban

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORANPERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Presiden (melalui Menkeu)

SKPD Prov

SKPD Prov

SKPD Kab

SKPD Kota

LPJ

Fiskal Fiskal

Kebijakan ekonomi dengan Kebijakan ekonomi dengan mengubah penerimaan dan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah sehingga pengeluaran pemerintah sehingga sering disebut dengan kebijakan sering disebut dengan kebijakan anggaran pemerintah;anggaran pemerintah;

Dalam anggaran ada Dalam anggaran ada defisitdefisit atau atau kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif, surplussurplus (kebijakan fiskal kontraktif) dan (kebijakan fiskal kontraktif) dan berimbangberimbang (balanced budget) (balanced budget)

Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ekspansif / anggaran Kebijakan fiskal ekspansif / anggaran defisit dengan pengeluaran lebih defisit dengan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan;besar daripada pemasukan;

Kebijakan fiskal kontraktif/ anggaran Kebijakan fiskal kontraktif/ anggaran surplus dengan pengeluaran lebih surplus dengan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan;sedikit daripada pemasukan;

Anggaran berimbang/balanced Anggaran berimbang/balanced budget dengan menyeimbangkan budget dengan menyeimbangkan pengeluaran dengan penerimaanpengeluaran dengan penerimaan

DAMPAK NEGATIF PABRIK

FUNGSI UTAMAFUNGSI UTAMA Penyediaan barang sosial atau proses pembagian Penyediaan barang sosial atau proses pembagian

keseluruhan sumber daya untuk digunakan keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi-sosial atau bauran sebagai barang pribadi-sosial atau bauran ditentukan (alokasi);ditentukan (alokasi);

Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya kekayaan untuk menjamin terpenuhinya pemerataan yang berkeadilan (distribusi);pemerataan yang berkeadilan (distribusi);

Digunakan sebagai alat untuk mempertahankan Digunakan sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas sebagaimana mestinya dan laju stabilitas sebagaimana mestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan memperhitungkan segala akibat terhadap memperhitungkan segala akibat terhadap perdagangan dan neraca pembayaran perdagangan dan neraca pembayaran (stabilisasi)(stabilisasi)

BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK

Nonrival consumption, setiap orang Nonrival consumption, setiap orang dapat mengonsumsi secara simultan, dapat mengonsumsi secara simultan, atau tidak mengurangi ketersediaan atau tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain tatkala dikonsumsi bagi orang lain tatkala dikonsumsi seseorang. seseorang.

No-exlusion, membayar ataupun No-exlusion, membayar ataupun tidak, tetap mendapatkan tidak, tetap mendapatkan manfaatnya. manfaatnya.

Contoh jalan, pertahanan nasional;Contoh jalan, pertahanan nasional;

KLASIFIKASI PENGELUARANKLASIFIKASI PENGELUARAN

Investasi yang menambah kekuatan Investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi mendatang;dan ketahanan ekonomi mendatang;

Langsung memberikan Langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat;masyarakat;

Menyediakan kesempatan kerja lebih Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.yang lebih luas.

Moneter Moneter

Pengendalian ekonomi makro melalui Pengendalian ekonomi makro melalui pengaturan jumlah uang yang pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian agar beredar dalam perekonomian agar terjadi kestabilan harga;terjadi kestabilan harga;

Kebijakan moneter ekspansif dengan Kebijakan moneter ekspansif dengan menambah uang yang beredar;menambah uang yang beredar;

Kebijakan moneter kontraktif/tight Kebijakan moneter kontraktif/tight money policy dengan mengurangi money policy dengan mengurangi jumlah uang yang beredarjumlah uang yang beredar

Kebijakan moneterKebijakan moneter Operasi pasar terbuka (open market operation) dengan Operasi pasar terbuka (open market operation) dengan

menjual / membeli surat berharga (sertifikat Bank menjual / membeli surat berharga (sertifikat Bank Indonesia) + surat berharga pasar uang);Indonesia) + surat berharga pasar uang);

Fasilitas diskonto dengan menurunkan/menaikkan suku Fasilitas diskonto dengan menurunkan/menaikkan suku bunga bank sentral;bunga bank sentral;

Rasio cadangan wajib dengan menurunkan/menaikkan Rasio cadangan wajib dengan menurunkan/menaikkan kewajiban menyimpan dana cadangan perbankan pada kewajiban menyimpan dana cadangan perbankan pada pemerintah;pemerintah;

Himbauan moral (moral persuation) dengan cara Himbauan moral (moral persuation) dengan cara menganjurkan agar perbankan berhati-hati dalam menganjurkan agar perbankan berhati-hati dalam memberikan kredit, atau menganjurkan untuk meminjam memberikan kredit, atau menganjurkan untuk meminjam uang ke bank sentral agar peredaran uang bertambah.uang ke bank sentral agar peredaran uang bertambah.

PRINSIP PAJAKPRINSIP PAJAK Kesamaan (equity) yang mempertimbangkan Kesamaan (equity) yang mempertimbangkan

kesesuaian beban pajak dengan kemampuan kesesuaian beban pajak dengan kemampuan setiap wajib pajak;setiap wajib pajak;

Kepastian (certainty) yang menuntut adanya Kepastian (certainty) yang menuntut adanya ketegasan dan kejelasan agar mudah dimengerti ketegasan dan kejelasan agar mudah dimengerti WP dan pemerintah dalam menjalankan tugas WP dan pemerintah dalam menjalankan tugas administrasinya;administrasinya;

Kecocokan/kelayakan (convenience) yang Kecocokan/kelayakan (convenience) yang menempatkan WP senang membayar pajak tanpa menempatkan WP senang membayar pajak tanpa tekanan;tekanan;

Ekonomi yang menuntut agar biaya penarikan Ekonomi yang menuntut agar biaya penarikan pajak tidak lebih besar dp jumlah penerimaan pajak tidak lebih besar dp jumlah penerimaan pajak.pajak.

(Smith’s Cannon, Bharata, 1989:62)(Smith’s Cannon, Bharata, 1989:62)

CUKAICUKAI

Pungutan negara terhadap barang-barang Pungutan negara terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu;dengan karakteristik tertentu;

Karakteristiknya meliputi peredarannya Karakteristiknya meliputi peredarannya perlu diawasi, konsumsinya perlu perlu diawasi, konsumsinya perlu dikendalikan, dan pemakaiannya perlu dikendalikan, dan pemakaiannya perlu pembebanan negara demi keadilan.pembebanan negara demi keadilan.

Contoh alkohol, rokok sigaret, cerutu, Contoh alkohol, rokok sigaret, cerutu, tembakau iristembakau iris

( UU 39/2007 tentang CUKAI)( UU 39/2007 tentang CUKAI)

Konsumen-buruh

KONSUMEN

PEMERINTAH

PETANI-NELAYAN

HOME INDUSTRI

PASAR TRADISIONAL

JALUR PEMBINAAN

JALUR BARANG DAN UANG

Fungsi utamaBarang publik

RUJUKANRUJUKAN Bird.R.M. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Bird.R.M. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara

Berkembang. Jakarta : GramediaBerkembang. Jakarta : Gramedia Husnan, dkk. 1994.Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Husnan, dkk. 1994.Dasar-Dasar Manajemen Keuangan.

Yogyakarta :UPP-AMP;Yogyakarta :UPP-AMP; Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan

Daerah. Yogyakarta : ANDIDaerah. Yogyakarta : ANDI Martin, dkk. 1987.Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Martin, dkk. 1987.Dasar-dasar Manajemen Keuangan.

Jakarta : Grafindo;Jakarta : Grafindo; Musgrave, dkk. 1991.Keuangan Negara (terj). Jakarta : Musgrave, dkk. 1991.Keuangan Negara (terj). Jakarta :

Erlangga.Erlangga. Subiyantoro(Ed). 2004. Kebijakan Fiskal. Jakarta :Gramedia.Subiyantoro(Ed). 2004. Kebijakan Fiskal. Jakarta :Gramedia. Sumarsono. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Sumarsono. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan.

Yogyakarta : Graha IlmuYogyakarta : Graha Ilmu Suparmoko. 2000. Keuangan Negara. Yogyakarta:BPFE;Suparmoko. 2000. Keuangan Negara. Yogyakarta:BPFE;

DASAR HUKUM DASAR HUKUM

UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALUU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL15 /2004 TENTANG 15 /2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARAUU 1/UU 1/2004 2004 TENTANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARAPERBENDAHARAAN NEGARAUUUU 17 17//2003 2003 TENTANG TENTANG KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARAUU 32/ 2004UU 32/ 2004 TENTANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH UU 33/2004UU 33/2004 TENTANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAHDAERAHPPPP 105 105//2000 2000 TENTANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAHPP 58/2005PP 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah ttg Pengelolaan Keuangan DaerahPermendagri No. 13/2006Permendagri No. 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah