buku keuangan-publik

Daftar IsiKata Sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kata Pengantar Daftar Isi

BAGIAN I PENDAHULUANBAB 1 GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK Alasan Mempelajari Keuangan Publik Pentingnya Sektor publik Karakteristik Kebijakan publik Ruang Lingkup Keuangan Publik Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik BAB 2 BARANG PUBLIK & EKSTERNALITAS Barang Publik Perbedaan antara Barang Publik dan Barang Pribadi Free Rider Problem Eksternalitas BAB 3 PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK Tujuan Kebijakan Harga Penentuan Harga Barang Publik Implementasi Penentuan Harga 1 2 3 5 6 7 11 11 13 17 18 31 31 32 34

BAGIAN II KONSEP DAN IMPLEMENTASI ANGGARANBAB 4 FUNGSI DAN AKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Fungsi dan Aktivitas Pemerintah Alasan Keterlibatan Pemerintah dalam Ekonomi Aktivitas Pemerintah dalam Perekonomian Fungsi Alokasi. Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi 43 43 45 47 48 64 74 83 85 89 91 99 99 102 109

BAB 5 KONSEP ANGGARAN Jenis-jenis Anggaran Konsep PPBS (Planning Programming and Budgeting System) Siklus Anggaran BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Unsur-Unsur Pembangunan Kebijakan Struktur Perpajakan Insentif Perpajakan

Kebijakan Pengeluaran Bantuan Internasional dan Redistribusi

113 115 121 124 125 127 128 130 137 137 138 140 142 144 145 148 153 156 161 162 166 173 180 183 185 185 187 190 191 197 197 198 205 207 212 222 227 228 229

BAGIAN III PERPAJAKANBAB 7 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Fungsi Pajak Prinsip-Prinsip Pajak Siklus Arus Pajak Tarif Pajak Istilah-istilah Dalam Perpajakan BAB 8 KEADILAN DAN DAMPAK PERPAJAKAN Prinsip Manfaat Prinsip Kemampuan Membayar Kriteria Umum Keadilan Perpajakan Prinsip Keadilan dan Pajak Penghasilan Prinsip Keadilan dan Pajak Penjualan Prinsip Keadilan dan Pajak Kekayaan Dampak Pajak Kriteria Tarif Pajak Kriteria Struktur Pajak yang Baik BAB 9 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK PRIBADI Aturan Utama Prinsip-Prinsip Definisi Penghasilan Praktek Definisi Penghasilan: Pengecualian Praktik Definisi Penghasilan: Pengurangan Atas Penghasilan Neto Preferensi Pajak Problema Keadilan Pajak Bagi Wajib Pajak Berpenghasilan Tinggi Problema Keadilan Pajak Bagi Wajib Pajak Berpenghasilan Rendah Pola Progresivitas Tarif Pajak Penyesuaian Terhadap Inflasi Pilihan Unit Kena Pajak BAB 10 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN Struktur Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Perlukah Perseroan Dikenakan Pajak? Siapa yang Menanggung Beban Pajak? Integrasi Pajak Aspek-Aspek Khusus Definisi Basis Pajak Investment Tax Credit BAB 11 PAJAK ATAS KONSUMSI Jenis Pajak Atas Konsumsi di Indonesia Bahasan-Bahasan Dalam Pajak Atas Konsumsi

Pajak Pertambahan Nilai Distribusi Beban Pajak Pajak Pengeluaran Wajib Pajak Pribadi BAB 12 PAJAK ATAS KEKAYAAN DAN WARISAN Alasan-Alasan Pengenaan Pajak Atas Kekayaan Pajak atas Tanah Struktur dan Basis Pajak Atas Kekayaan di Indonesia Distribusi Beban Pajak Properti Pajak Atas Kekayaan Bersih Bea Atas Modal Alasan-Alasan Pengenaan Pajak atas Warisan Tujuan dan Jenis Pajak atas Warisan Permasalahan-Permasalahan Khusus BAB 13 PAJAK INTERNASIONAL Prinsip Pajak Internasional Koordinasi Pajak penghasilan Koordinasi Pajak Produk Tax Treaty Cakupan Tax Treaty Minimalisasi Pajak Berganda Pencegahan Penghindaran Pajak Ketentuan Lain Lain Tax Treaty Mengalahkan UU PPh Koordinasi Pengeluaran Koordinasi Stabilisasi

233 238 240 249 249 251 252 255 261 265 265 265 267 275 279 280 282 285 286 289 294 295 296 297 298 305 306 310 316 325 325 327 330 331 333 334 334

BAGIAN IV BELANJA PUBLIKBAB 14 KEBIJAKAN DAN STRUKTUR BELANJA PUBLIK Konsep Welfare State Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Klasifikasi Belanja Publik BAB 15 KEBIJAKAN BELANJA PUBLIK SEKTOR-SEKTOR UMUM Perlunya Analisis Sektor Pertahanan Nasional Jalan Raya Pendidikan Fasilitas Rekreasi Global Public Goods Privatisasi Barang Publik

BAB 16 KEBIJAKAN BELANJA PUBLIK DALAM TUNJANGAN SOSIAL Program Jaminan Sosial di Amerika Serikat Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

341 342 345 361 364 367 373 375 380 381

BAGIAN V DESENTRALISASI FISKALBAB 17 KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Dimensi Ekonomi dari Desentralisasi Fiskal Syarat-Syarat Keberhasilan Desentralisasi Fiskal BAB 18 TRANSFER PUSAT KE DAERAH: TEORI DAN PRAKTIK Tujuan Transfer Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah Jenis-Jenis Transfer

BAB 19 PERPAJAKAN DAERAH 395 Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah 396 Ciri-Ciri Tertentu Suatu Pajak Daerah 398 Ketentuan Mengenai Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 402 Ketentuan Mengenai Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Peruntukkannya (Pasal 2A) 404 Tarif Pajak Propinsi dan Kabupaten/Kota 405 Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pembiayaan Daerah 405

BAGIAN VI HUTANG PUBLIKBAB 20 HUTANG PUBLIK Surat Utang Negara Pengelolaan Surat Utang Negara Hutang Luar Negeri Proses Pelaksanaan Kerjasama Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Proses Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan Pengusulan Program/Proyek PHLN Proses Pembuatan Loan Agreement Hutang Luar Negeri dalam Pembangunan Ekonomi BAB 21 PINJAMAN DAERAH Pendahuluan Tujuan dan Batas-Batas Pinjaman Metode dan Sumber-Sumber Pinjaman Persyaratan-Persyaratan Pinjaman Penggunaan Pinjaman dalam Pembiayaan Praktek Pinjaman Daerah di Indonesia Daftar Pustaka Biografi Penyusun 413 414 415 416 417 418 419 419 431 431 432 434 435 436 437

Kata PengantarSeiring dengan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sektor publik cukup mendapat sorotan dari masyarakat luas terutama terkait dengan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Kebijakan publik ini merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam hal mempengaruhi kegiatan perekonomian nasional, melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, bahasan keuangan publik menjadi suatu hal yang perlu dipelajari seiring dengan pertumbuhan sektor publik dari waktu ke waktu dalam jumlah yang besar. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap keputusan yang diambil akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga, dan swasta. Oleh karena itu, masyarakat sebagai para pemilih wakil rakyat yang membuat keputusan, perlu memonitor aktivitas para wakilnya apakah telah membuat kebijakan yang memihak pada rakyat. Keuangan publik, mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah, juga menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Buku Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi ini mencoba memberikan wawasan mengenai berbagai macam sisi dari keuangan publik dan diharapkan bisa menjawab berbagai pertanyaan mengenai aktivitas publik yang dilakukan pemerintah serta alasanalasan yang mendasari pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Selain berisi konsep, buku ini juga mencoba menyajikan contoh-contoh aplikasi dan kebijakan yang terkait dengan keuangan publik. Kami menyadari adanya keterbatasan sehingga buku ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, tanggapan, saran, serta kritik yang membangun dari pembaca akan menjadi nilai tambah yang sangat berarti bagi perbaikan kualitas di masa yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam merealisasikan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi salah satu referensi keilmuan dalam bidang keuangan publik.

Jakarta, April 2006

Penulis

GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK

Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah di sini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Hal hal yang termasuk dalam keuangan publik diantaranya adalah uraian-uraian yang menjelaskan mengapa pertahanan nasional harus dikelola oleh negara sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak dan bukan hanya pada pajak tunggal.

2

Bab I: Gambaran Umum Keuangan Publik

Keuangan publik mempelajari bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, karena setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga dan swasta. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengembangkan model-model ekonomi yang dapat membantu menjelaskan arti alokasi sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah, juga menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

ALASAN MEMPELAJARI KEUANGAN PUBLIKKeuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini tentunya akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilihnya bahwa kontribusi mereka atas pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik. Pertumbuhan sektor publik dari waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar merupakan alasan yang kuat dalam menumbuhkan rasa ingin tahu permasalahan yang terdapat dalam keuangan publik. Dalam perkembangan selanjutnya, pertanyaan akan timbul berkaitan dengan mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu, digunakan untuk apa uang-uang itu, dan apakah uang tersebut digunakan dengan bijaksana? Di samping itu, akan muncul pula pertanyaan yang berkaitan dengan apakah hasil penerimaan pajak (terutama pajak penghasilan) dari rumah tangga seperti yang tercantum dalam anggaran negara memang relevan dengan aktivitas-aktivitas sektor publik ini dan apakah pengeluaran-pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan dengan bijaksana? Dalam kondisi normal, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka akan semakin besar proporsi pajak yang harus dibayarkan. Seiring dengan itu, tentunya kepentingan dan perhatian publik akan semakin meningkat. Bagi individu yang merasa tidak puas dengan beban pajak yang menjadi tanggungan mereka, maka mereka akan memberikan pengawasan yang lebih pada aktivitas pemerintah. Namun apabila pembayar pajak merasa terpuaskan, mereka akan dengan sukarela menyerahkan sebagian pendapatan mereka. Dalam situasi ini, pembayar pajak akan memberikan otoritas lebih kepada pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan sejumlah sumber

Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi

3

daya keuangannya. Dengan asumsi ini, sistem perpajakan sebaiknya diarahkan pada kepuasan para individu pembayar pajak.

PENTINGNYA SEKTOR PUBLIKSektor publik dan sektor swasta merupakan kesatuan integral dalam sistem perekonomian. Namun demikian, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan tiga kegiatan publik utama, yang diantaranya adalah penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Kebijakan publik akan merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam hal mempengaruhi kegiatan perekonomian nasional, melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. John Stuart Mill (1921), menyampaikan beberapa alasan mengenai perlunya aktivitas publik yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya sebagai berikut: 1. Dalam hal pertahanan nasional, campur tangan pemerintah, walaupun harus membatasi kebebasan individu, tetap dibutuhkan dalam memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan yang datang dari luar maupun dari dalam. 2. Pemerintah haruslah bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan perdagangan karena usaha seperti itu dapat dijalankan oleh sektor swasta. 3. Individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri sehingga pemerintah hanya bergerak dalam area yang menyangkut kepentingan publik atau umum. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill tersebut kemudian diterjemahkan dalam sistem perekonomian kapitalis. Sistem ini, menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Dalam perkembangannya, tidak ada lagi paham ekstrim seperti itu sehingga negara kapitalis pun memandang perlu adanya peranan pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah tetap diperlukan dalam melakukan kegiatankegiatan ekonomi karena mekanisme pasar dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan. Di antara kelemahan-kelemahan mekanisme pasar tersebut adalah sebagai berikut: 1. Adanya barang publik (akan didefinisikan dan dibahas dalam bab mendatang) yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar sehingga harus disediakan oleh pemerintah.

4


2. Adanya perbedaan antara biaya pribadi dan biaya sosial, manfaat pribadi dan manfaat sosial sehingga pemerintah secara nyata diperlukan dalam pengelolaan biaya dan manfaat sosial karena swasta tidak ada keinginan untuk mengelolanya. 3. Adanya resiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola oleh swasta. 4. Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu yang menyebabkan pemerintah harus campur tangan agar monopoli tidak merugikan para pelaku ekonomi. 5. Adanya inflasi atau deflasi yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis oleh mekanisme pasar. 6. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar pelaku ekonomi pasar. Pada kenyataannya, dalam perekonomian, fungsi sektor publik berbeda dengan fungsi rumah tangga dan perusahaan. Peran tersebut dapat dilihat dalam siklus seperti dibawah ini.

Gambar 1.1. Hubungan antara arus sektor swasta dan sektor pemerintah Dari gambar 1.1 terlihat bahwa akan terdapat hubungan yang erat antara arus sektor swasta (rumah tangga dan perusahaan) dan sektor pemerintah. Sektor publik (anggaran pemerintah) memberikan kontribusi pada pasar faktor produksi dan pasar produk sehingga merupakan bagian integral dari sistem pembentukan harga. Itulah sebabnya dalam merancang suatu kebijakan fiskal, perlu diperhatikan bagaimana sektor swasta akan bereaksi. Arus barang pribadi dan barang publik tidak dibiayai oleh penjualan tetapi melalui perpajakan atau melalui pinjaman. Barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dapat saja diproduksi oleh pemerintah atau diproduksi oleh swasta


5

untuk dijual kepada pemerintah. Peranan sektor publik dalam perhitungan GNP (Gross National Product) atau pendapatan nasional adalah bahwa pemerintah memberi kontribusi terhadap GNP melalui pembelian barang dan jasa.

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIKTerdapat sejumlah kriteria dalam menilai pentingnya sektor publik. Kriteria pertama, komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen, kedua adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan ketiga tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi. Dengan demikian, karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Secara lebih terperinci karakteristik karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Untuk mencapai efisiensi pasar. Suatu kondisi dimana produksi barang sama dengan keinginan pasar. Kondisi ini mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar, baik bagi produsen maupun bagi konsumen dan peraturan pemerintah yang diperlukan untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi tersebut. 2. Peraturan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi apabila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien. 3. Pertukaran barang dan jasa tertentu. Dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. 4. Timbulnya masalah eksternalitas (akan dibahas lebih lanjut pada bab mendatang) yang perlu dipecahkan oleh pemerintah, melalui anggaran, subsidi dan pajak. 5. Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar. 6. Untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

RUANG LINGKUP KEUANGAN PUBLIKBahasan keuangan publik dimulai dari keadaan dan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini menyangkut kondisi-kondisi adanya eksternalitas yang perlu dikendalikan pemerintah, adanya barang publik yang

6


perlu dialokasikan oleh pemerintah, adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi pola distribusinya oleh pemerintah karena berbagai alasan, perlunya pencapaian kondisi stabil dalam ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan, dan sebagainya. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan publik mencakup hal hal sebagaimana dikemukakan di bawah ini: Keuangan publik mencoba memberikan gambaran tentang pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik, keseimbangan publik yang dicapai melalui proses pemilihan umum. Hasil pemilihan umum ini akan menghasilkan keputusan yang diantaranya menyangkut penyediaan barang dan jasa publik, dan juga alokasi dan distribusi sumber daya. Keuangan publik akan mencakup masalah-masalah bagaimana pemerintah memperoleh pendapatannya. Sumber pendapatan pemerintah dapat mencakup pajak dan non pajak, dan dalam keuangan publik, sumbersumber tersebut akan dihubungkan dengan aspek keadilan dan distribusi pendapatan. Keuangan publik membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat, (misalnya: belanja pemerintah yang meliputi pendidikan, kesehatan dan pertahanan), dimana bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisiensi penyediaan jasa tersebut. Salah satu titik penting pada sisi belanja tersebut adalah adanya efek pengganda (multiplier) yang diperankan oleh pemerintah. Aspek pembiayaan merupakan area pembahasan keuangan publik berikutnya. Secara khusus, pemerintah perlu memberikan stimulus pada perekonomian melalui kebijakan belanjanya yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, dimana belanja tersebut dapat didanai oleh pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah. Untuk menutup kekurangannya, pemerintah dapat melakukan usaha-usaha memperoleh sumber pendanaan lainnya, misalnya melalui hutang. Bahasan yang meliputi kegiatan memperoleh pendapatan, kegiatan yang mencakup belanja publik dan kegiatan pembiayaan sering disebut sebagai struktur fiskal (fiscal structure). Yang terakhir, bahasan keuangan publik biasanya juga menyangkut kegiatan analisis hubungan antara kebijakan pemerintah dengan perekonomian yang dikelola oleh rumah tangga dan swasta.

KRITERIA EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK


7

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi dan analisis kebijakan publik yang diantaranya adalah sebagaimana di bawah ini.

Keadilan dan kewajaran (Equity & Fairness)Suatu kebijakan publik dapat diuji dengan berbagai pertanyaan. Pengujian terutama dikaitkan dengan kewajaran dalam persepsi sosial dan fair tidaknya suatu kebijakan publik terhadap isu hak kepemilikan. Sebagai contoh, apakah wajar mempertimbangkan untuk menutup suatu perusahaan yang menyebabkan polusi udara dimana dalam pertimbangan lainnya, perusahaan tersebut juga menyediakan banyak kesempatan kerja pada saat tingginya tingkat pengangguran? Apakah wajar mempertimbangkan untuk menutup bisnis penebangan hutan dalam rangka menyelamatkan habitat burung hantu? Atau, apakah wajar mengenakan pajak yang digunakan untuk kebijakan pendidikan pada semua penduduk termasuk pada keluarga tanpa anak?

Efisiensi Ekonomi (Economic Efficiency)Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut Pareto Efficiency yaitu melalui realokasi sumber daya atau melalui perubahan alokasi sehingga mencapai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani.

Sistem Paternal (Paternalism)Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja. Sebagai contoh, orang tidak akan menabung dalam jumlah yang cukup untuk pensiun sehingga pemerintah harus mengalokasikan penerimaan pajak agar penduduk usia lanjut dapat memperoleh manfaat.

Kebebasan Individu (Freedom of choice)Salah satu indikator keberhasilan kebijakan publik adalah apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi. Dalam asas demokrasi, kebebasan individu dalam perekonomian memungkinkan pertukaran sukarela atau mempromosikan proses pengambilan keputusan sukarela yang didasarkan atas pertimbangan dagang yang bebas biaya transfer antar pihak yang bertransaksi.

8


Stabilisasi (Stabilization)Kebijakan publik dapat dianalisis dengan menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? Atau apakah ekonomi sektor swasta - yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang perlu diintervensi pemerintah?

Trade OffKebijakan publik dapat dievaluasi dengan pertanyaan apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan tujuan lainnya. Apakah manfaat agregat dapat melampaui beban agregat? Secara umum, ekonom menekankan efisiensi dan keadilan sebagai kriteria melakukan evaluasi atas kebijakan publik. Akan tetapi, mungkin ada konflik yang substansial antara beberapa kriteria tersebut. Contoh, kebijakan upah minimum mungkin mendorong keadilan, tetapi hal ini mungkin tidak efisien. Kemudian, welfare economics telah dipertimbangkan sebagai cara pemberian insentif untuk mengoreksi kebijakan berdasar keadilan sosial.

RANGKUMAN Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, karena setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga dan swasta. Fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah, dan juga menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, ditribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jumlah yang sangat besar nilainya ini merupakan alasan yang kuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu masalah keuangan publik.


9

Kebijakan publik akan merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam hal mempengaruhi kegiatan perekonomian nasional, melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam sistem perekonomian kapitalis sekalipun, peran pemerintah tetap diperlukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan. Terdapat sejumlah kriteria dalam menilai pentingnya sektor publik. Kriteria pertama, komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen, kedua adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan ketiga tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi. Dengan demikian karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi dan analisis kebijakan publik yang diantaranya adalah Equity & Fairness (Keadilan dan kewajaran), Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi), Paternalism (Sistem Paternal), Freedom of choice (Kebebasan Individu), Stabilization (Stabilisasi), Trade Off .

LATIHAN1. Jelaskan pengertian dari keuangan publik dan apa saja fokus dari keuangan publik tersebut? 2. Jelaskan secara singkat mengapa sistem perpajakan haruslah diarahkan pada kepuasan dari sudut pandang para individu? 3. Jelaskan apa yang menjadi alasan tentang perlunya aktivitas publik yang dilakukan oleh pemerintah menurut John Stuart Mill? 4. Dalam perkembangan perekonomian, peranan pemerintah semakin diperlukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan. Sebutkan kelemahan-kelemahan yang ada pada mekanisme pasar tersebut? 5. Dalam menilai pentingnya sektor publik, ada sejumlah kriteria/karakteristik kebijakan publik. Uraikan karakteristik tersebut?

10


6. Jelaskan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian dalam konteks keuangan publik? 7. Apa saja ruang lingkup keuangan publik ? 8. Dalam melakukan analisis kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah dapat dipakai beberapa pendekatan analisis . Uraikan dan jelaskan pendekatan-pendekatan analisis tersebut? 9. Sebutkan dan jelaskan kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisis kebijakan publik? 10. Jelaskan yang dimaksud dengan istilah Fiscal Structure ?

BARANG PUBLIK & EKSTERNALITAS

BARANG PUBLIKBarang publik merupakan nonrival in consumption yang artinya adalah bahwa kuantitas dari barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen yang lainnnya (Heyman, 2002). Sifat pokok dari barang publik ini adalah barang ini tidak dapat dimiliki. Sekali sudah tersedia, maka barang ini akan tersedia merata bagi semua orang. Akibatnya konsumsi barang publik oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Oleh karena itu tidak perlu bagi seseorang untuk memilikinya agar dapat memanfaatkannya. Terdapat dua karakteristik kunci dalam mengklasifikasikan suatu barang menjadi barang publik yakni bersifat nonrivalry (tidak ada persaingan dalam konsumsinya) dan nonexcludability (tidak dapat dikecualikan).

12

Bab 2: Barang Publik & Eksternalitas

Nonrivalry di sini adalah bahwa barang tersebut akan dapat dikonsumsi oleh sejumlah orang secara bersama-sama, tanpa mengurangi jumlah yang dapat dikonsumsi oleh konsumen yang lainnya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa satu orang akan dapat meningkatkan kepuasannya atas barang publik tersebut tanpa mengurangi kepuasan orang lain yang juga akan menikmati barang yang sama. Contoh yang paling nyata di sini adalah matahari, yang merupakan barang publik. Bandingkan dengan sepasang sepatu yang merupakan barang privat. Dilihat dari sudut pandang tertentu, barang publik tidak dikonsumsi dalam artian dipakai habis, melainkan barang barang tersebut dapat dinikmati. Dimensi kedua dari barang publik adalah Nonexcludability. Terminologi ini menggambarkan bahwa tidak ada cara yang mungkin untuk mengecualikan siapapun agar dapat memanfaatkan barang publik, seperti misalnya pertahanan nasional. Pertahanan nasional merupakan contoh klasik dari barang publik dimana manfaatnya akan diperoleh oleh masyarakat dalam bentuk perlindungan dari serbuan luar negeri yang berlaku secara tidak terbagi untuk seluruh masyarakat, dan tidak ada yang dikecualikan dari manfaat manfaat ini. Manfaatnya akan berlaku sama bagi semua orang, meskipun mereka dapat mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Secara umum dapat dikemukakan bahwa suatu barang publik akan mempunyai sifat-sifat berikut: 1. Konsumsi atas barang publik oleh seseorang tidak mempengaruhi penawaran barang publik tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lain, atau suatu barang publik dapat dikonsumsi oleh beberapa orang secara bersama-sama. Sifat barang publik seperti ini disebut nonrival consumption. Contoh barang publik dengan sifat ini adalah jalan raya dan pertahanan nasional dimana konsumsi terhadap barang tersebut oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya. 2. Walaupun penyedia barang menginginkan, setiap anggota masyarakat tidak akan dapat dibatasi ataupun dilarang untuk mengkonsumsi barang publik. Sifat barang publik seperti ini disebut nonexclusion. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika seseorang akan mengkonsumsi barang publik, apakah seseorang itu mau membayar atau tidak (free rider) dalam mengkonsumsi barang tersebut, orang tersebut akan tetap dapat memperoleh barang tersebut. 3. Walaupun setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai atau dihargai oleh semua orang. Kontribusi seseorang atas penggunaan barang publik dapat


13

berbeda-beda. Seseorang atau sekelompok orang dapat saja terpaksa membayar lebih mahal akibat rendahnya kontribusi sebagian lainnya. 4. Sifat lain dari barang publik adalah bahwa barang publik tidak disediakan secara eksklusif oleh pihak swasta. Penyediaan barang publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak berarti bahwa produksinya harus dilakukan oleh sektor publik, tapi mungkin disediakan oleh swasta kemudian pemerintah melakukan pembelian atas barang tersebut. Karakteristik barang publik seperti di atas tidaklah absolut, akan tetapi tergantung pada kondisi pasar dan teknologi. Misalnya saja, suatu komoditas dapat saja memenuhi satu kriteria dari barang publik, tapi mungkin tidak memenuhi kriteria yang lain. Beberapa barang tertentu yang secara konvensional tidak dipandang sebagai komoditas pribadi dapat saja mempunyai karakteristik sebagai barang publik.

Perbedaan Antara Barang Publik Dan Barang PribadiTerdapat beberapa perbedaan karakteristik antara barang pribadi dan barang publik. Perbedaannya adalah bahwa pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas 1 , sedangkan pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal juga akan dapat menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain. Contoh barang publik yang menghasilkan manfaat eksternal adalah pertahanan nasional dan contoh barang publik yang menghasilkan beban eksternal adalah penyediaan mesin atau peralatan yang menyebabkan adanya polusi udara. Perbedaan lain adalah bahwa biaya marjinal untuk distribusi barang publik kepada konsumen adalah nol. Hal ini merupakan efek dari sifat non rival consumption. Contoh: Misalkan ada sekelompok orang yang berada di satu ruangan tertentu. Setiap hari, penghuni ruang ini dapat mengkonsumsi sejumlah roti dan udara sejuk dari alat pendingin ruangan. Jumlah roti yang tersedia akan dikonsumsi dengan porsi yang sama oleh orang-orang yang berada di ruangan itu, dan bila seseorang akan mengkonsumsi lebih dari porsinya, dipastikan akan mengurangi porsi orang lain. Di lain pihak, tidak mungkin membagi temperatur yang telah diberi pendingin udara kepada orang-orang dalam ruangan tersebut. Semua orang1

Biaya atau manfaat yang muncul yang diakibatkan karena adanya transaksi pasar dimana biaya ataupun manfaat tersebut tidak tercermin dalam harga barang.

14


akan mengkonsumsi tingkat temperatur yang sama. Penambahan orang dalam ruangan, sampai batas tertentu, tidak akan mempengaruhi tingkat konsumsi atas udara sejuk tersebut. Tidak mungkin orang akan mengkonsumsi tingkat temperatur yang berbeda satu sama lain. Sejumlah roti mempunyai karakteristik sebagai barang pribadi sedangkan tingkat suhu seperti uraian diatas mempunyai karakteristik sebagai barang publik bagi orang-orang yang menghuni ruangan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa alasan terjadinya perbedaan antara barang publik dengan barang pribadi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Karena Kegagalan Mekanisme PasarKebutuhan barang pribadi akan dirasakan secara perorangan, sedangkan kebutuhan barang publik akan dirasakan secara bersama-sama oleh para individu dalam masyarakat. Manfaat yang dihasilkan oleh barang publik tidak terbatas pada konsumen tertentu saja yang membeli barang itu, akan tetapi juga bagi konsumen lainnya. Contoh barang pribadi adalah roti. Konsumsi orang satu dengan orang lainnya berada dalam hubungan yang saling bersaingan (rival), karena apabila roti tadi dikonsumsi oleh seseorang, maka barang tersebut tidak tersedia bagi orang lain. Sedangkan contoh barang publik adalah alat untuk mengurangi pencemaran udara. Jika alat tersebut berfungsi dan terjadi peningkatan kualitas udara, manfaat yang dihasilkan akan tersedia bagi semua orang yang bernafas. Konsumsi atas alat anti pencemaran udara tadi oleh beberapa individu adalah tidak saling bersaing (non rival), karena keikutsertaan orang lain untuk memanfaatkan alat tidak mengurangi manfaat bagi yang lainnya. Kedua sifat barang tadi akan menimbulkan permasalahan bagaimana konsumen berperilaku dan bagaimana kedua jenis barang tadi harus disediakan. Mekanisme pasar akan secara tepat dapat menggambarkan penyediaan barang pribadi. Mekanisme ini didasarkan pada pertukaran dan pertukaran hanya terjadi jika terdapat hak eksklusif bagi pihak yang membelinya. Suatu pasar menyediakan sistem dimana produsen akan memproduksi barang jika konsumen membutuhkan barang itu. Hanya pihak yang bersedia membayar


15

barang itulah yang dapat memperoleh manfaat atas barang. Dalam kondisi ini, pasar menjadi efisien, karena transaksi pemanfaatan barang dianalogikan sebagai suatu tender terbuka dan setiap orang boleh mengikuti tender sehingga tidak ada yang dirugikan. Lain halnya dengan penyediaan barang publik dimana tidak terjadi mekanisme pasar yang efisien. Satu orang tidak akan dapat secara ekslusif memanfaatkan barang publik, karena apabila orang tersebut mengkonsumsi, pada saat yang sama orang atau pihak lain dapat mengkonsumsi barang publik tersebut secara bersama-sama. Konsumen juga tidak bersedia untuk melakukan pembayaran atas barang publik tadi, dengan pertimbangan bahwa orang lain juga menikmati barang yang sama. Manfaat yang dirasakan oleh satu pihak akan sama dengan manfaat yang dirasakan pihak lain, sehingga pembayaran hanya oleh satu konsumen tidak signifikan. Hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak ada dan dengan demikian maka tugas pemerintahlah yang harus bersedia memproduksi barang publik tersebut. Pemerintah juga harus mengambil tindakan apabila mekanisme pasar tersebut tidak berjalan.

Ditinjau dari Proses Penyediaan Barang PublikPermasalahan yang mungkin timbul kemudian adalah bahwa bagaimana pemerintah harus menentukan berapa banyak barang publik yang perlu diadakan. Kesulitan akan terjadi dalam menentukan jenis dan kualitas barang publik, berapa konsumen yang harus membayar dan bagaimana manfaat ini akan dapat dinilai oleh konsumen. Dari sudut pandang konsumen, mereka tidak dapat menyatakan kepada pemerintah berapa nilai pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Persediaan barang publik tidak banyak dipengaruhi oleh kontribusi individu. Konsumen tidak mempunyai hak suara secara perorangan untuk menyatakan bagaimana nilai pelayanan yang nyata bagi mereka, kecuali ada jaminan konsumen lain juga akan melakukan hal yang sama. Konsumen akan dapat memilih sebagai free rider (dibahas lebih lanjut pada sub bab berikut) atas apa yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, cara penyediaan barang publik dan alokasinya akan berbeda dengan cara penyediaan barang pribadi. Pada tahap ini, proses politik akan menggantikan mekanisme pasar. Pemilihan dengan pemungutan suara akan menggantikan transaksi jual beli yang terjadi di mekanisme pasar. Mereka merasa berkepentingan untuk memilih apa yang akan memberi manfaat bagi mereka. Hasil pemungutan suara akan menggantikan pilihan melalui mekanisme pasar. Tingkat efisiensi

16


proses pemilihan dan kebersamaan pilihan masyarakat akan menentukan tingkatan pencapaian pemecahan yang efisien.

Ditinjau dari Permintaan Barang PublikKurva permintaan barang publik harus diinterpretasikan secara berbeda dengan kurva permintaan barang pribadi. Untuk barang publik (murni), seluruh konsumen harus mengkonsumsi sejumlah kuantitas yang sama atas barang. Para pembeli barang publik tidak akan dapat menyesuaikan tingkat konsumsinya sehingga misalnya seorang individu mengkonsumsi satu unit, sementara individu lain dapat mengkonsumsi dua unit. Para konsumen tidak dapat menyesuaikan jumlah yang dibeli, misalnya sampai harga barang publik sama dengan manfaat marjinalnya atau sampai dengan transaksi pengadaan barang publik tersebut terjadi (kondisi equilibrium). Sayangnya, barang publik tidak dapat dihargai seperti itu, karena sifatnya yang non exclusion. Bila digambarkan dalam grafik, sumbu vertikal bukanlah harga pasar, tetapi jumlah maksimum seseorang bersedia membayar per unit barang publik. Sebagai fungsi dari jumlah barang yang secara nyata tersedia adalah sumbu horizontalnya. Contoh: Ada tiga orang hidup bersama dalam sebuah komunitas yang kecil dan mempunyai keinginan yang sama untuk mengadakan satuan pengamanan (satpam). Harga sewa satpam merupakan jumlah maksimal yang individu bersedia membayar dan kuantitas proteksi keamanan dapat diukur dari jumlah satpam yang disewa untuk tujuan itu, dan merupakan cerminan dari barang publik yang dapat dikonsumsi oleh ketiga orang tersebut.

Ditinjau dari Tingkat Output yang EfisienEfisiensi dalam pasar barang pribadi mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan sampai pada titik di mana manfaat sosial marjinal (marginal social benefit) sama dengan biaya sosial marjinal (marginal social cost). Kuantitas yang efisien per periode waktu berhubungan dengan titik di mana output meningkat sedemikian rupa sehingga jumlah manfaat marjinal konsumen sama dengan biaya sosial marjinal atas barang. Prinsip ini dapat juga berlaku untuk penerapan teori barang publik.


17

Manfaat sosial marjinal adalah jumlah manfaat marjinal yang dinikmati oleh seluruh konsumen tersebut. Dimisalkan ada seseorang berkeinginan memproduksi atau membeli suatu barang (publik) untuk kepentingan pribadinya. Penyediaan barang publik oleh orang itu tidak hanya akan memberi manfaat kepada si penyedia tetapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, total manfaat sosial marjinalnya akan melebihi manfaat yang diterima oleh orang yang menyediakan barang publik tadi. Gabungan seluruh manfaat yang dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya memberikan manfaat sosial marjinal atas tambahan unit yang disediakan.

FREE RIDER PROBLEMSebuah sistem yang meminta kontribusi masyarakat secara sukarela untuk penyediaan dan pembiayaan barang publik akan dapat berjalan apabila komunitas publiknya hanya terdiri dari beberapa individu. Dalam kelompok kecil dimana masing-masing orang kenal satu sama lain, apabila mereka mempunyai gagasan terhadap penyediaan suatu barang akan lebih mudah mencapai kompromi. Hal ini dikarenakan setiap anggota kelompok akan dapat dengan mudah mengidentifikasi manfaat barang tersebut. Sebagai contoh, jika sekelompok orang yang menghuni sebuah apartemen mewah dan yang mempunyai kepentingan yang sama dalam memperbaiki jalan atau mengadakan proteksi keamanan, mereka akan secara mudah untuk mencapai kompromi dalam rangka menyediakan barang publik tersebut dengan cara mendanai secara bersama-sama. Selain proses pencapaian kesepakatan menjadi tidak rumit, faktor pendukung lainnya adalah adanya keterikatan moral antar mereka. Hal ini akan sulit terjadi jika jumlah orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bertambah dan informasi tentang selera dan kemampuan ekonomi kurang. Dalam kelompok dengan skala yang lebih luas, sepertinya akan sulit untuk menggambarkan preferensi kelompok tersebut, karena sebagian besar anggota dalam kelompok besar tersebut dimungkinkan akan tidak secara akurat memperoleh informasi tentang manfaat nyata atas pengadaan barang publik. Hal ini mengakibatkan beberapa orang secara sukarela memberikan kontribusi untuk penyediaan barang publik tersebut, namun di lain pihak, akan terdapat segelintir orang yang enggan memberikan kontribusinya secara sukarela. Pada dasarnya mereka mengetahui bahwa barang publik yang akan dibeli atau diadakan tidak mungkin hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang membayar saja. Apabila kondisi yang seperti ini terjadi, akan ada orang-orang yang mengambil manfaat barang publik tanpa memberikan kontribusi apa pun terhadap biaya penyediaan barang tersebut.

18


Orang ini disebut free rider. Problem akan muncul jika jumlah free rider bertambah banyak sehingga pada akhirnya penyediaan barang publik, misalnya perbaikan jalan akses ke apartemen, tidak jadi dilakukan. Semua anggota kelompok tersebut, pada akhirnya, tidak dapat menikmati kenyamanan menggunakan jalan tadi.

EKSTERNALITASDalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Apabila semua keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau melalui suatu sistem, maka keterkaitan antar berbagai aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi banyak pula keterkaitan antar kegiatan yang tidak melalui mekanisme pasar sehingga timbul berbagai macam masalah. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam literatur asing, efek samping mempunyai istilah seperti : external effects, externalities, neighboorhood effects, side effects, spillover effects (Mishan, 1990). Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif (positive external effects, external economic) maupun negatif (negative external effects, external diseconomic). Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan. Dampak yang menguntungkan misalnya seseorang yang membangun sesuatu pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi tertentu mempunyai dampak positif bagi orang sekitar yang melewati lokasi tersebut. Sedangkan dampak negatif misalnya polusi udara, air dan suara. Ada juga ekternalitas yang dikenal sebagai eksternalitas yang berkaitan dengan uang (pecuniary externalities) yang muncul ketika dampak eksternalitas itu disebabkan oleh meningkatnya harga. Misalnya, suatu perusahaan didirikan pada lokasi tertentu atau kompleks perumahan baru dibangun, maka harga tanah tersebut akan melonjak tinggi. Meningkatnya harga tanah tersebut menimbulkan dampak eksternal yang negatif terhadap konsumen lain yang ingin membeli tanah di sekitar daerah tersebut. Dalam contoh di atas, efek tersebut dalam perubahan harga tanah dimana kesejahteraan masyarakat berubah tetapi perubahan itu akan kembali ke keadaan keseimbangan karena setiap barang akan menyamakan rasio hargaharga barang dengan marginal rate of substitution (MRS). Jadi, suatu fakta


19

bahwa tindakan seseorang dapat mempengaruhi orang lain tidaklah berarti adanya kegagalan pasar selama pengaruh tersebut tercermin dalam hargaharga sehingga tidak terjadi ketidakefisienan dalam perekonomian. Jadi, yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang lain tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

Jenis-jenis EksternalitasEfisiensi alokasi sumberdaya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar dengan kompetisi bebas dan sempurna bisa terganggu, jika aktivitas dan tindakan invividu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai dampak (externality) baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap pihak lain. Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat interaksi ekonomi berikut ini: 1. Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain (effects of producers on other producers). 2. Efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen (effects of producers on consumers) 3. Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (effects of consumers on consumers) 4. Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen (effects of consumers on producers) Dampak Suatu Produsen Terhadap Produsen Lain Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Dampak atau efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai (eater intake clen-up cost) oleh produsen hilir (downstream producers) yang menghadapi pencemaran air (water polution) yang diakibatkan oleh produsen hulu (upstream producers). Hal ini terjadi ketika produsen hilir membutuhkan air bersih untuk proses produksinya. Dampak kategori ini bisa dipahami lebih jauh dengan contoh lain berikut ini. Suatu proses produksi (misalnya perusahaan pulp) menghasilkan limbah residu produk sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau atau semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain yakni para penangkap ikan (nelayan). Dalam hal ini, kegiatan

20


produksi pulp tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain (ikan) atau nelayan, dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi terhadap produksi komoditi lain. Dampak Produsen Terhadap Konsumen Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga (konsumen). Dampak atau efek samping yang sangat populer dari kategori kedua yang populer adalah pencemaran atau polusi. Kategori ini meliputi polusi suara (noise), berkurangnya fasilitas daya tarik alam (amenity) karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit (polusi udara) serta polusi air, yang semuanya mempengaruhi kenyaman konsumen atau masyarakat luas. Dalam hal ini, suatu agen ekonomi (perusahaan/produsen) yang menghasilkan limbah (waste products) ke udara atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak dan agen lain yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah-daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara. Dampak Konsumen terhadap Konsumen Lain Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Konsumen seorang individu bisa dipengaruhi tidak hanya oleh efek samping dari kegiatan produksi tetapi juga oleh konsumsi oleh individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan suatu seorang konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, bisingnya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga, asap rokok seseorang terhadap orang sekitarnya dan sebagainya. Dampak Konsumen terhadap Produsen Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumahtangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air baik oleh ikan (nelayan) atau perusahaan yang memanfaatkan air bersih.


21

Lebih jauh Baumol dan Oates (1975) menjelaskan tentang konsep ekternalitas dalam dua pengertian yang berbeda: Eksternalitas yang bisa habis (a deplatable externality) yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu (private good or bad) yang mana jika barang itu dikonsumsi oleh seseorang individu, barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Eksternalitas yang tidak habis (an undeplate externality) adalah suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik (public goods) yang mana barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang, dan juga bagi orang lain. Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Dari dua konsep eketernalitas ini, eksternalitas jenis kedua merupakan masalah pelik/rumit dalam ekonomi lingkungan. Keberadaan eksternalitas yang merupakan barang publik seperti polusi udara, air, dan suara merupakan contoh eksternalitas jenis yang tidak habis, yang memerlukan instrumen ekonomi untuk menginternalisasikan dampak tersebut dalam aktivitas dan analisa ekonomi.

Faktor-faktor Penyebab EksternalitasEksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumberdaya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana unsur hak pemikiran atau pengusahaan sumber daya (property rights) tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka panjang. Bagaimana mekanisme timbulnya eksternalitas dan ketidakefisienan dari alokasi sumber daya sebagai akibat dari adanya faktor di atas diuraikan satu persatu berikut ini. Keberadaan Barang Publik Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public good)

22


didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Kajian ekonomi sumber daya dan lingkungan salah satunya menitikberatkan pada persoalan barang publik atau barang umum ini (common consumption, public goods, common property resource). Ada dua ciri utama dari barang publik ini. Pertama, barang ini merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh penawaran gabungan (joint supply) dan tidak bersaing dalam mengkonsumsinya (non-rivalry in consumption). Kedua adalah tidak ekslusif (non-exclusive) dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya diperuntukan untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang indah, rekreasi, air bersih, hidup yang nyaman dan sejenisnya. Satu-satunya mekanisme yang membedakannya adalah dengan menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut sehingga menjadi barang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh dari harga itu bisa dipakai untuk mengendalikan atau memperbaiki kualitas lingkungan itu sendiri. Tetapi dalam menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri dalam analisa ekonomi lingkungan. Karena ciri-ciri di atas, barang publik tidak diperjualbelikan sehingga tidak memiliki harga, barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai insentif untuk melestarikannya. Masyarakat atau konsumen cenderung acuh tak acuh untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini. Dalam hal ini, mendorong sebagian masyarakat sebagai free rider. Sebagai contoh, jika si A mengetahui bahwa barang tersebut akan disediakan oleh si B, maka si A tidak mau membayar untuk penyediaan barang tersebut dengan harapan bahwa barang itu akan disediakan oleh si B. Jika akhirnya si B berkeputusan untuk menyediakan barang tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya karena tidak seorang pun yang bisa menghalanginya untuk mengkonsumsi barang tersebut, karena sifat barang publik yang tidak ekslusif dan merupakan konsumsi umum. Keadaan seperti akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cendrung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya (undervalued). Sumber Daya Bersama Keberadaan sumber daya bersama (common resources) atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan


23

barang publik di atas. Sumber-sumber daya milik bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, tidak ekskludabel. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan cuma-cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang, akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus sumberdaya bersama ini adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin (1968) yang terkenal dengan istilah tragedi barang umum (the tragedy of the commons). Ketidaksempurnaan Pasar Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar menukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome). Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna (imperfect market) seperti pada kasus monopoli (penjual tunggal). Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan kartel. Contoh konkrit dari praktek ini adalah Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dengan memproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga mengakibatkan meningkatnya harga yang lebih tinggi dari normal. Pada kondisi yang demikian akan hanya berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan praktek monopoli ini merugikan masyarakat (worse off ). Kegagalan Pemerintah Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government failure). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya. Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) bisa dalam berbagai bentuk: Kelompok yang punya kepentingan tertentu (interest groups) melakukan loby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang melindungi serta menguntungkan mereka.

24


Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barangbarang tertentu seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri. Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu yang mempunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaan aturan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya. Praktek jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas. Sebagai contoh, perusahaan A yang mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan. Berdasarkan perhitungan atau estimasi perusahaan A harus mengeluarkan biaya (denda) yang besar (misalnya Rp. 1 milyar) untuk menanggulangi efek dari limbah yang dihasilkan itu. Pencari keuntungan (rent seeker) bisa dari perusahaan itu sendiri atau dari pemerintah atau oknum memungkinkan membayar kurang dari 1 milyar agar peraturan sesungguhnya tidak diberlakukan, dan denda informasi ini belum tentu menjadi reveneu pemerintah. Sehingga akhirnya dampak lingkungan yang seharusnya diselidiki dan ditangani tidak dilaksanakan dengan semestinya sehingga masalahnya menjadi bertambah serius dari waktu ke waktu.

Solusi Pemerintah dan Swasta terhadap EksternalitasKita telah menyimak mengapa keberadaan eksternalitas itu dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pasar menjadi tidak efisien. Namun sejauh ini kita baru mengulas secara sekilas tentang cara-cara mengatasi eksternalitas tersebut. Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu, melainkan juga pihakpihak non pemerintah, baik itu pribadi/kelompok maupun perusahaan/ organisasi kemasyarakatan. Untuk mudahnya, kita sebut saja pihak-pihak non pemerintah tersebut sebagai pihak pribadi atau swasta. Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak swasta (perorangan dan kelompok), berkenaan dengan penanggulangan eksternalitas itu sama saja, yakni untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial. Pada bagian pembahasan berikut kita akan menelaah solusi-solusi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pribadi atau swasta (private solution) dalam mengatasi persoalan eksternalitas.


25

Regulasi Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai, yang biaya sosialnya jauh lebih besar daripada keuntungan pihak-pihak yang melakukannya, pemerintah dapat menyatakannya sebagai tindakan kriminal dan akan mengadili serta menghukum pelakunya. Dalam kasus ini pemerintah menggunakan regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas tadi. Namun kasus-kasus polusi umumnya tidak sesederhana itu. Tuntutan para pecinta lingkungan untuk menghapuskan segala bentuk polusi, sesungguhnya tidak mungkin terpenuhi, karena polusi merupakan efek samping tak terelakkan dari kegiatan produksi industri. Contoh yang sederhana, semua kendaraan bemotor sesungguhnya mengeluarkan polusi. Jika polusi ini hendak dihapus sepenuhnya, maka segala bentuk kendaraan bermotor harus dilarang oleh pemerintah, dan hal ini tidak mungkin dilakukan. Jadi, yang harus diupayakan bukan penghapusan polusi total, melainkan pembatasan polusi hingga ambang tertentu, sehingga tidak terlalu merusak lingkungan namun juga tidak menghalangi kegiatan produksi. Untuk menentukan ambang aman tersebut, kita harus menghitung segala untung ruginya secara cermat. Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPA/Environmental Protection Agency) adalah lembaga yang diserahi wewenang dan tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup. Bentuk regulasi dibidang lingkungan hidup itu sendiri bisa bermacam-macam. Adakalanya EPA langsung menetapakan batasan polusi yang diperbolehkan untuk suatu perusahaan. Terkadang EPA mewajibkan pemakaian teknologi atau peralalatan tertentu untuk mengurangi polusi di pabrik-pabrik. Di semua kasus, demi memperoleh suatu peraturan yang baik dan tepat guna, para pejabat pemerintah harus mengetahui spesifikasi dari setiap jenis/sektor industri, dan berbagai alternatif teknologi yang dapat diterapkan oleh industri yang bersangkutan, dalam rangka mengurangi atau membatasi polusi. Masalahnya, informasi seperti ini sulit didapatkan. Pajak Pigovian dan Subsidi Selain menerapkan regulasi, untuk mengatasi eksternalitas pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan efisiensi sosial. Sebagai contoh, seperti telah disinggung di atas pemerintah

26


dapat menginternalisasikan eksternalitas dengan menggunakan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif, dan sebaliknya memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif. Pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dan suatu ekstenalitas negatif lazim disebut sebagai Pajak Pigovian (Pigovian tax), mengambil nama ekonom pertama yang merumuskan dan menganjurkannya, yakni Arthur Pigou (1877-1959). Para ekonom umumnya lebih menyukai pajak Pigovian dari pada regulasi sebagai cara untuk mengendalikan polusi, karena biaya penerapan pajak itu lebih murah bagi masyarakat secara keseluruhan. Andaikan ada dua pabrikpabrik baja dan pabrik kertas yang masing-masing membuang limbah sebanyak 500 ton per tahun ke sungai. EPA menilai limbah itu terlalu banyak, dan beniat menguranginya. Ada dua pilihan solusi baginya, yakni: Regulasi: EPA mewajibkan semua pabrik untuk mengurangi limbahnya hingga 300 ton per tahun. Pajak Pigovian: EPA mengenakan pajak sebesar Rp.5.000.000 untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh setiap pabrik. Regulasi itu langsung membatasi ambang polusi, sedangkan pajak Pigovian memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk sebanyak mungkin mengurangi polusinya. Menurut pendapat Anda, solusi manakah yang lebih baik? Para ekonom lebih meyukai penerapan pajak. Mereka yakin penerapan pajak itu sama sekali tidak kalah efektifnya dalam menurunkan polusi. Untuk mencapai ambang polusi tertentu, EPA tinggal menghitung tingkat pajak yang paling tepat untuk diterapkannya. Semakin tinggi tingkat pajaknya, akan semakin banyak penurunan polusi yang akan terjadi. Namun EPA juga harus hati-hati, karena pajaknya terlalu tinggi, polusi akan hilang, karena semua pabrik bangkrut atau memilih tidak beroperasi. Alasan utama para ekonom itu memilih penerapan pajak, adalah karena cara ini lebih efektif menurunkan polusi. Regulasi mewajibkan semua pabrik mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama, padahal penurunan sama rata, bukan merupakan cara termurah menurunkan polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berpolusi berbeda-beda. Besar kemungkinan salah satu pabrik (misalkan pabrik kertas), lebih mampu (biayanya lebih murah) untuk menurunkan polusi dibanding pabrik lain (pabrik baja). Jika keduanya dipaksa menurunkan polusi sama rata, maka operasi pabrik baja akan terganggu. Namun melalui penerapan pajak, maka pabrik kertas akan segera mengurangi polusinya, karena hal itu lebih murah dan lebih mudah dilakukan daripada membayar pajak, sedangkan pabrik baja, yang biaya penurunan polusinya lebih mahal, akan memilih membayar pajak saja.


27

Pada dasarnya, pajak Pigovian secara langsung menetapkan harga atas hak berpolusi. Sama halnya dengan kerja pasar yang mengalokasikan berbagai barang ke pembeli, yang memberikan penilaian paling tinggi pajak Pigovian ini juga mengalokasikan hak berpolusi kepada perusahaan atau pabrik, yang paling sulit menurunkan polusinya atau yang dihadapkan pada biaya paling tinggi untuk menurunkan polusi (misalkan karena biaya alat penyaring polusinya sangat mahal). Berapapun target penurunan polusi yang diinginkan EPA akan dapat mencapainya dengan biaya termurah melalui penerapan pajak ini. Para ekonom juga berkeyakinan bahwa penerapan pajak Pigovian, merupakan cara terbaik untuk menurunkan polusi. Pendekatan komando dan kontrol tidak akan memberikan alasan atau insentif bagi pabrik-pabrik pencipta polusi untuk berusaha mengatasi polusi semaksimal mungkin. Seandainya saja polusinya sudah berada di bawah ambang maksimal (misalkan 300 ton per tahun), maka perusahaan itu tidak akan membuang biaya lebih banyak agar polusinya dapat ditekan lebih rendah lagi. Sebaliknya, pajak akan memberikan insentif kepada pabrik-pabrik itu untuk terus mengembangkan teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Mereka akan terus terdorong menurunkan polusi, karena semakin sedikit polusi yang mereka ciptakan, akan semakin sedikit pula pajak yang harus mereka bayar. Pajak Pigovian tidaklah sama dengan pajak-pajak lain, dimana kita mengetahui bahwa pajak pada umumnya akan mendistorsikan insentif dan mendorong alokasi sumber daya menjauhi titik optimum sosialnya. Pajak umumnya juga menimbulkan beban baku berupa penurunan kesejahteraan ekonomis (turunnya surplus produsen dan surplus konsumen), yang nilainya lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh pemerintah dan pajak tersebut. Pajak Pigovian tidak seperti itu karena pajak ini memang khusus diterapkan untuk mengatasi masalah ekstemalitas. Akibat adanya eksternalitas, masyarakat harus memperhitungkan kesejahteraan pihak lain. Pajak Pigovian diterapkan untuk mengoreksi insentif di tengah adanya eksternalitas, sehingga tidak seperti pajak-pajak lainnya, pajak Pigovian itu justru mendorong alokasi sumber daya mendekati titik optimum sosial. Jadi, selain memberi pendapatan tambahan pada pemerintah, pajak Pigovian ini juga meningkatkan efisiensi ekonomi.

RANGKUMAN Dengan mempertimbangkan sifat rivalry dan excludability, suatu barang dapat dikelompokkan kedalam empat kategori yaitu barang publik, barang

28


pribadi, barang publik lokal (yang sering disebut dengan congestible goods) dan barang dengan eksternalitas. Pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas, sedangkan pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal juga akan dapat menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara barang pribadi dan barang publik. Perbedaannya adalah bahwa pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas, sedangkan pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal juga akan dapat menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain. Perbedaan barang publik dengan barang pribadi juga dapat terjadi karena kegagalan suatu mekanisme pasar. Cara penyediaan barang publik dan alokasinya akan berbeda dengan cara penyediaan barang pribadi. Pada tahap ini, proses politik akan menggantikan mekanisme pasar. Pemilihan dengan pemungutan suara akan menggantikan transaksi jual beli yang terjadi di mekanisme pasar.

LATIHAN1. Dalam mengklasifikasikan barang publik dan barang pribadi, dapat menggunakan gambar dengan Excludability dan Rivalry. Dengan mempertimbangkan sifat rivalry dan excludability tersebut suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Uraikan dan jelaskan karakteristik masing-masing jenis terutama sifat-sifat dasar yang dipertimbangkan dalam pembahasan aspek keuangan publik ? 2. Mengapa barang publik tidak disediakan secara ekslusif oleh pihak swasta? 3. Barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua sifat pokok yaitu Non rival dan Non exclucion. Jelaskan pengertian dari non rival dan nonexclucion tersebut ? 4. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan karakteristik antara barang pribadi dan barang publik ? 5. Terangkan perbedaan penyediaan barang pribadi dengan penyediaan barang publik karena kegagalan mekanisme pasar ? 6. Terangkan bagaimana suatu aktivitas ekonomi dalam pasar barang pribadi dikatakan efisien ?


29

7. Apakah yang dimaksud dengan ungkapan Free Rider dan jelaskan problemnya ? 8. Jelaskan pengertian Eksternalitas ? Jelaskan tujuan-tujuan yang dapat dicapai dari Eksternalitas ? 9. Terangkan mengenai kurva permintaan barang publik ? 10. Apakah permasalahan dan kesulitan pemerintah dalam hal penyediaan barang publik?

PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK

TUJUAN KEBIJAKAN HARGAPada prinsipnya dapat dikatakan bahwa pemerintah suatu negara tidak akan menjual jasanya kepada masyarakat walaupun pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan jasa publik kepada masyarakat dengan tanpa dipungut bayaran. Contoh yang paling nyata adalah dalam hal pengadaan jasa pertahanan nasional dimana masyarakat akan mendapatkannya secara gratis apabila mereka ingin memanfaatkannya. Jasa ini disediakan dengan pelayanan yang sama kepada seluruh pengguna di wilayah pemerintahan tersebut. Dengan demikian tentunya seluruh masayarakat akan dapat memanfaatkan jasa ini. Namun demikian, bukan berarti bahwa dalam rangka penyediaan jasa publik ini dapat dilakukan dengan tanpa menimbulkan biaya. Dalam banyak kasus, sebuah proses politik diperlukan untuk menentukan berapa jumlah barang publik yang harus disediakan serta bagaimana implikasinya terhadap distribusi biaya yang akan menjadi tanggung jawab para individu calon

32

Bab 3: Penentuan Harga Barang Publik

pengguna jasa publik tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu terlibat dalam penyediaan barang dan jasa publik. Pertanyaan mendasar tentang mengapa pemerintah harus terlibat dalam kegiatan penentuan harga barang merupakan pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Dengan keterlibatannya dalam penentuan harga barang publik, pemerintah ingin meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya maupun keadilan dalam distribusi pendapatan, walaupun hal ini tidak berarti bahwa setiap tindakan pemerintah pasti akan berhasil mengatasi problem tersebut. Pada umumnya, dalam menentukan seberapa banyak suatu barang harus dibeli oleh individu-individu, suatu perusahaan hanya akan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh secara pribadi, sehingga kesempatan bahwa barang tersebut tersedia di pasar akan sangat kecil. Oleh karena itu, dalam kasus ini pemerintah akan melibatkan diri untuk menjamin bahwa manfaat eksternal harus juga dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan jumlah barang yang akan dikonsumsi oleh individu. Dengan analogi yang sama, pemerintah juga akan terlibat dalam penyediaan barang pribadi untuk memproteksi masyarakat dari penipuan (misalnya kebenaran iklan), kepastian tersedianya jasa (misal jasa rumah sakit dan pos), maupun keseragaman kualitas jasa (misal pendidikan). Semua keterlibatan pemerintah ini tentunya ditujukan untuk mencapai penentuan harga yang efisien. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan kebijakan harga oleh pemerintah akan mencakup tindakan-tindakan yang diperlukan agar pasar bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki arus informasi atau mengurangi unsur-unsur monopoli dan batasan-batasan dalam masuknya perusahaanperusahaan baru dalam pasar. Pada prinsipnya, akan selalu ada tujuan-tujuan baik ekonomi maupun non ekonomi yang dapat diikuti oleh pemerintah dengan cara melalui campur tangan, dalam usahanya untuk meminimalkan biaya ekonomi guna mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.

PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIKDalam menentukan harga barang publik tentunya akan tergantung pada masing-masing tujuannya. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai banyak pilihan yang berkaitan dengan keputusan penyediaan barang atau jasanya, yang diantaranya adalah: 1. dapat dijual dengan harga pasar; 2. dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar; 3. diberikan secara gratis kepada para konsumennya.


33

Masing-masing keputusan tersebut tentunya akan mempunyai konsekuensi yang berbeda beda. Sebagai contoh, meskipun keputusan memberikan secara gratis kepada masyarakat akan memaksimalkan penggunaan barang atau jasa oleh masyarakat, tentunya cara ini akan menimbulkan biaya yang sangat tinggi dimana biaya tersebut harus ditanggung oleh pemerintah. Contoh tersebut menggambarkan kondisi yang tidak efisien dalam penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. Keputusan penentuan harga oleh pemerintah ditujukan untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik. Dalam perekonomian, tingkat harga merupakan suatu tanda tingginya nilai, yang menggambarkan jumlah rupiah kesediaan konsumen untuk membayar atas barang yang dihasilkan oleh produsen, sekaligus merupakan tingginya biaya untuk menghasilkan barang tersebut oleh produsen. Dalam mekanisme pasar yang bersaing sempurna, untuk menentukan tingkat keseimbangan pasar barang pribadi, berlaku hukum bahwa harga sama dengan biaya marginal (marginal cost) bagi konsumen dan sama dengan pendapatan marjinal (marginal revenue) bagi produsen, atau p = MC = MR, dimana p adalah price atau harga, MC adalah marginal cost atau biaya marjinal dan MR adalah marginal revenue atau pendapatan marjinal. Sehingga, apabila konsumen akan memaksimalkan kepuasannya, pada tingkat equilibrium, konsumen akan membeli barang-barang sampai tercapai kondisi equilibrium tersebut. Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah hukum ekonomi tersebut juga berlaku untuk barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah? Pada dasarnya, tugas pemerintah adalah menyediakan barang untuk kepentingan orang banyak dengan harga murah. Dengan demikian, pemerintah akan ditekan oleh kekuatan politik untuk tidak mengambil keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkannya. Itulah sebabnya, pemerintah seringkali menetapkan harga di bawah tingkat yang sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen barang tersebut. Konsekuensinya adalah, keputusan pemerintah ini menimbulkan ketidakefisienan atau terjadi pemborosan apabila dipandang dari ilmu ekonomi, karena konsumen akan menilai barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah tersebut terlalu murah dan juga mudah diperoleh. Contoh yang dapat digunakan adalah penyediaan public utilities oleh pemerintah, seperti air minum dan listrik. Pemerintah tidak diharapkan untuk memperoleh keuntungan dari penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak itu, sehingga pemerintah tidak dapat menetapkan harga tertinggi. Pemerintah hanya boleh mengenakan harga yang dapat menutup biaya total perusahaan-perusahaan pemerintah

34


penyedia barang public utilities, supaya tetap dapat berjalan tanpa mengalami kerugian. Situasi penyediaan public utilities tersebut di atas tidak harus berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Perusahaan yang mengelola public utilities dan harus menjual produksinya tanpa memperoleh keuntungan sama sekali akan menghadapi permasalahan dalam ekspansi atau melakukan perluasan usaha. Dalam hal ini, pemerintah akan mengarahkan perusahaan pada kondisi bahwa, selain menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin untuk mencukupi kebutuhan rakyat banyak, perusahaan juga diijinkan untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu. Pemerintah akan menetapkan jumlah keuntungan maksimum, kemudian konsumen akan membayar jumlah di atas nilai yang ditetapkan sebelumnya pada saat zero profit. Dalam kondisi ini, konsumen tidak terlalu dibebankan pada tingkat harga yang terlalu tinggi, tetapi produsen masih dapat melakukan perluasan usaha untuk menambah investasinya. Penentuan harga dengan metode terakhir adalah yang sebaiknya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penyediaan barang publik oleh pemerintah. Kajian-kajian harus dilakukan untuk memperoleh kebijakan yang tepat sasaran, artinya pemerintah di satu pihak melalui perusahaanperusahaan penghasil public utilities tetap diwajibkan menyediakan barang dan jasa publik, sedangkan di lain pihak, pemerintah berkewajiban membatasi keuntungan yang harus diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut, mengingat tugas pemerintah adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

IMPLEMENTASI PENENTUAN HARGAKebijakan penentuan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan khusus, misalnya mendorong produksi atau memelihara kestabilan. Sebagai contoh, kebijakan publik dapat digunakan untuk mengatur tata niaga dan harga atas produk pertanian1. Produk pertanian di banyak negara mempunyai posisi strategis dan erat kaitannya dengan produk non pertanian, seperti alat-alat pertanian, pupuk kimia dan obat pembasmi hama. Sektor pertanian juga mempunyai kaitan yang erat dengan kebutuhan jasa angkutan, pendidikan dan kesehatan. Dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis penyediaan produk pertanian adalah dengan menggunakan (1) kebijakan harga positif, artinya1

Produk-produk pertanian merupakan barang primer, seperti bahan makanan atau bahan mentah yang akan diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi.


35

kebijakan harga yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi, atau (2) kebijakan harga negatif yang berarti kebijakan harga yang ditujukan untuk mengurangi peningkatan produksi.

Fungsi PenawaranFungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan berbagai tingkat harga dari barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan akan meningkat apabila harga barang tersebut semakin tinggi (hal-hal lain tetap atau ceteris paribus). Secara matematis, fungsi penawaran dapat dinyatakan dengan: Q a = f ( P a, S, F, X, T ) Dimana: Qa = jumlah barang A yang ditawarkan Pa = harga barang A S = jumlah input yang tersedia F = keadaan alam X = pajak atau subsidi atau keduanya T = tingkat teknologi. Dalam menggambarkan hukum penawaran, maka yang dinyatakan tetap (ceteris paribus) adalah S, F, X dan T. Sehingga, kurva penawaran merupakan garis miring dari bawah ke atas, yang berarti apabila barang yang ditawarkan harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya. Tentang jumlah barang yang ditawarkan akan tergantung dari tingkat elastisitas penawaran. Dengan mengubah harga, pemerintah akan mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Berkaitan dengan contoh produk pertanian di atas, apabila jumlah produk pertanian tersedia di gudang, peningkatan harga segera mendorong peningkatan penawaran produk tersebut. Namun, apabila peningkatan penawaran membutuhkan tenggang waktu, penyesuaian produksi akan mengikuti pola Cobweb theorem (sarang laba-laba) seperti digambarkan grafik sebagai berikut:

36


Gambar 3.1 D merupakan kurva permintaan dan S kurva penawaran. Apabila pada periode tertentu harga pasar setinggi P a1, petani akan terdorong menanam atas dasar harga tersebut dan akan menghasilkan Q a1 pada akhir periode tanam. Karena terjadi peningkatan produksi di periode 2, maka harga pasar akan turun menjadi P a2. Pada tingkat harga tersebut, produsen akan terdorong untuk mengurangi produksinya dan harga akan meningkat menjadi P a3. Dengan tingkat harga itu, petani akan terdorong memproduksi sebesar Q a3 di akhir periode tanam berikutnya. Tetapi, harga akan terkoreksi menjadi P a4, karena fungsi permintaan tetap. Akan terjadi pergerakan sepanjang waktu ke arah titik perpotongan antara kurva D dan kurva S. Hubungan tersebut mengakibatkan tingkat harga akan cenderung mencapai equlibrium pada perpotongan kurva penawaran dan kurva permintaan.

Kebijakan Harga PositifAnalisis di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber kapital bagi pembangunan. Syaratnya adalah apabila produsen cukup responsif terhadap insentif harga. Dengan memberikan jaminan harga yang tinggi, para petani akan terdorong untuk meningkatkan produksi pangan. Kebijakan harga yang positif dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produksi pertanian. Kebijakan ini akan dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi komposisi produk pertanian. Secara garis besar, terdapat tiga tanggapan produksi terhadap perubahan harga yang dapat dianalisis sebagai berikut: (1) perubahan komposisi produksi pertanian karena perubahan harga relatif masing-masing komoditi pertanian secara individu; (2) peningkatan produksi pertanian secara total karena adanya perbaikan harga relatif komoditi pertanian


37

dalam perbandingannya dengan harga komoditi sektor non pertanian; dan (3) peningkatan produksi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai respon terhadap kenaikan harga komoditi pertanian (marketable surplus). Hasil studi mengenai tanggapan produksi di negara berkembang menunjukkan bahwa tanggapan pertama dapat bersifat sangat elastis untuk jenis komoditi tertentu. Artinya produksi pertanian meningkat sejalan dengan adanya insentif harga. Akan tetapi tanggapan kedua dan ketiga justru sangat inelastis atau bahkan negatif dengan adanya kenaikan harga, tingkat produksi menurun setelah diberlakukannya insentif harga. Pengecualian dapat terjadi, apabila komoditi tanaman tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sekunder, akan tetapi juga ditujukan untuk ketersediaan pasar. Respon yang diharapkan pada kondisi tersebut, baik untuk produksi pertanian secara keseluruhan maupun untuk marketable surplus, akan menunjukkan positif. Hal ini dapat dijelaskan, misalnya setiap tanaman ditujukan untuk tujuan komersial, elastisitas penawaran komoditi yang dipasarkan akan sama dengan elastisitas produksi/output, artinya persentase peningkatan produksi sama dengan persentase peningkatan pemasaran. Namun apabila faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja dan kapital, harus diserap dari produksi komoditi lain, maka produksi pertanian secara total dapat menurun. Berdasarkan hasil studi, peningkatan produksi merupakan bentuk perubahan luas areal tanam, bukan dalam hal peningkatan produktivitas, karena produktivitas berkaitan erat dengan kondisi musim maupun faktor lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanaman yang merupakan kebutuhan sekunder masyarakat cenderung memiliki elastisitas penawaran yang rendah, sedangkan tanaman komersial memiliki elastisitas penawaran yang tinggi.

Kebijakan Harga NegatifKebijakan harga positif diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian. Namun demikian, karena hasil pertanian merupakan kebutuhan primer masyarakat (seperti makanan), kebijakan ini akan membuat biaya produksi sektor industri dan jasa lain juga tinggi, sehingga akan menghambat perkembangan produksi sektor industri dan jasa. Sektor ini menghendaki adanya harga pangan yang murah, untuk dapat menekan tingkat upah. Banyak negara mengambil kebijakan sebaliknya untuk menekan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga pangan dan produk pertanian lainnya dengan melakukan kebijakan harga negatif. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor industri dan jasa.

38


Tetapi, untuk mencegah agar produksi pertanian tidak merosot, maka pemerintah dapat mengenalkan program subsidi input yang dibarengi dengan penyuluhan peningkatan produksi pertanian secara insentif. Dengan demikian, di satu pihak, para petani tidak terlalu dirugikan dengan rendahnya harga produksi pangan dan di lain pihak, pertumbuhan sektor industri dan jasa tidak terhambat. Dari uraian di atas, jelas terdapat suatu konflik antara program bantuan harga dan program subsidi input. Di satu pihak, program bantuan harga membuat harga pangan dan produk pertanian mahal dan hasilnya dinikmati para petani, tetapi akan menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Di lain pihak, program subsidi input lewat harga faktor produksi pertanian yang murah akan mendorong produksi pertanian sehingga harga pangan akan murah dan dapat mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Cara subsidi yang terakhir ini menyebabkan pemerintah harus menyisihkan sebagian anggarannya untuk membiayai subsidi. Meskipun dengan menyisihkan anggaran ini akan mengakibatkan investasi di bidang lain, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya, menjadi berkurang, kebijakan ini juga diarahkan agar swasta dapat berkembang dengan sendirinya sebagai akibat adanya dukungan harga pangan yang murah. Cara ini, secara politis, juga merupakan alternatif yang akan menjamin ketenangan masyarakat.

Kebijakan Penyangga (Buffer Stock Policy)Dalam merumuskan kebijakan harga barang dan jasa publik pada umumnya, dan produk pertanian pada khususnya, pemerintah menghadapi dilema kepentingan. Di satu pihak, para konsumen akan mengharapkan harga pangan khususnya murah, dan di lain pihak, para produsen selalu menginginkan agar hasil produksinya dapat terjual dengan harga yang layak. Di sinilah kewajiban pemerintah untuk melindungi kedua kepentingan tersebut agar konsumen dan produsen tidak menderita. Langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menentukan harga patokan berupa harga dasar (floor) dan harga maksimum (ceiling). Harga dasar ditujukan untuk melindungi produsen agar harga produk di pasar tidak turun lebih rendah dari harga yang ditetapkan, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen agar jangan sampai menderita karena harga yang terlalu tinggi. Kebijakan ini terkenal dengan istilah kebijakan penyangga (buffer stock policy). Kebijakan penyangga dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:


39

Gambar 3.2 Pada awalnya, keadaan keseimbangan tercapai pada harga P ao dan Q ao. Kemudian, bila penawaran bertambah, misal pada saat panen, kurva penawaran bergeser ke kanan, misalnya bergeser dari S o menjadi S 1, dan harga cenderung menjadi turun. Harga dapat saja bergerak lebih rendah dari P a2. Untuk mencegah supaya harga turun tidak terlalu drastis, dalam situasi ini pemerintah turut membeli hasil panen, sehingga kurva permintaan pasar bergeser kekanan menjadi D1 sampai memotong kurva penawaran S 1 tepat pada harga dasar P a2. Keadaan sebaliknya dapat pula terjadi, bila ada paceklik. Untuk melindungi konsumen, maka pemerintah dapat mencegah naiknya harga komoditi dengan turut menjual produk pertanian ke pasar. Berhasil atau tidaknya kebijakan penentuan harga ini tergantung pada tersedianya dana untuk operasi (sering disebut operasi pasar). Apabila dana operasi terbatas, sedangkan harga cenderung merosot terus (dalam keadaan over supply), maka pemerintah dapat saja tidak mampu melindungi produsen, atau sebaliknya. Dengan demikian, kebijakan penentuan harga perlu dukungan kebijakan lain, seperti kebijakan moneter.

RANGKUMAN

40


Secara umum, pemerintah suatu negara tidak menjual jasanya kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menyediakannya kepada masyarakat tanpa harus membayar. Namun demikian, bukan berarti bahwa penyediaan jasa publik ini tanpa menimbulkan biaya. Pemerintah terlibat dalam penyediaan barang dan jasa publik ini karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar. Harapan pemerintah, dengan keterlibatan dalam penentuan harga barang publik, adalah ingin meningkatkan baik efisiensi alokasi sumber daya maupun keadilan dalam distribusi pendapatan. Keputusan penentuan harga oleh pemerintah ditujukan untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik. Dalam perekonomian, tingkat harga merupakan suatu tanda tingginya nilai yang merupakan kesediaan konsumen untuk membayar atas barang yang dihasilkan oleh produsen, sekaligus merupakan tingginya biaya untuk menghasilkan barang tersebut oleh produsen. Kebijakan penentuan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan khusus, misalnya mendorong produksi atau memelihara kestabilan. Dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis penyediaan produk pertanian adalah dengan menggunakan (1) kebijakan harga positif, artinya kebijakan harga yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi, atau (2) kebijakan harga negatif yang berarti kebijakan harga yang ditujukan untuk mengurangi peningkatan produksi. Kebijakan harga yang positif dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produksi pertanian. Kebijakan ini akan dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi komposisi produk pertanian. Tetapi banyak negara mengambil kebijakan sebaliknya untuk menekan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga pangan dan produk pertanian lainnya dengan melakukan kebijakan harga negatif. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor industri dan jasa. Langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk melindungi produsen dan konsumen adalah dengan menentukan harga dasar yang ditujukan untuk melindungi produsen agar harga produk di pasar tidak turun lebih rendah dari harga yang ditetapkan, dan harga maksimum yang ditujukan untuk melindungi konsumen agar jangan sampai menderita karena harga yang terlalu tinggi. Kebijakan ini terkenal dengan istilah kebijakan penyangga (buffer stock policy).


41

LATIHAN1. Terangkan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan harga? 2. Mengapa pemerintah ikut terlibat dalam kegiatan penentuan harga barang? 3. Uraikan mengenai keputusan penentuan harga tersebut oleh pemerintah. Jelaskan? 4. Terangkan bagaimana mekanisme pasar barang pribadi yang bersifat persaingan sempurna dalam menentukan tingkat keseimbangan? 5. Jelaskan maksud dari kajian-kajian yang harus dilakukan untuk memperoleh kebijakan yag tepat sasaran sebagai perusahaan penghasil public utilitier? 6. Sebutkan dan jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis penyediaan produk pertanian! 7. Apa yang dimaksud dengan fungsi penawaran? Apa bunyi hukum penawaran tersebut? 8. Jelaskan yang dimaksud dengan ceteris paribus? 9. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi

buku keuangan-publik

Documents