BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPendidikan tenaga kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam kaitan ini pendidikan tenaga kesehatan diselenggarakan untuk memperoleh tenaga kesehatan yang bermutu yang mampu mengembangkan tugas untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan, dan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.Salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan di Samarinda adalah Akademi Farmasi, dimana institusi ini merupakan institusi yang menghasilkan tenaga teknis kefarmasian. Tujuan didirikannya Akademi Farmasi adalah untuk menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang berkualitas dan produktif, sehingga untuk memenuhi tujuan tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan salah satu program studi untuk dapat menerapkan dan meningkatkan materi-materi yang telah diberikan selama perkuliahan di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah Apotek.Apotek merupakan tempat pelayanan kesehatan, dimana dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan mempunyai peranan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Akademi Farmasi Samarinda sebagai salah satu institusi pendidikan kesehatan dibidang farmasi memiliki tugas dan kewajiban untuk meluluskan tenaga teknis kefarmasian bermutu yang siap bekerja dalam memenuhi pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara optimal melalui program Praktek Kerja Lapangan (PKL).Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Apotek Juwita Samarinda menjadi salah satu kegiatan pelatihan bagi mahasiswa Akademi Farmasi Samarinda untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani proses perkuliahan.Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Apotek Juwita yaitu: pengadaan dan penyimpanan obat di apotek, pencatatan dan pelaporan obat, pelayanan resep, penyerahan serta pemberian informasi mengenai obat kepada pasien. Diharapkan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tersebut yang dibantu oleh pembimbing internal maupun eksternal, mahasiswa Akademi Farmasi Samarinda dapat terlatih sebagai tenaga teknis kefarmasian profesional dengan ditunjang kompetensi yang baik secara optimal.

B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan1. Untuk mengetahui dan memberikan pelayanan obat-obatan di Apotek yang meliputi pelayanan resep obat dan pelayanan obat bebas.2. Membandingkan antara teori yang didapat selama kuliah di Akademi Farmasi dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL).3. Untuk mengetahui dan memahami kegiatan pengelolan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan obat, pelaporan dan pelayanan obat-obatan di Apotek.4. Mendapatkan pengalaman dan ketrampilan dalam melakukan kegiatan kefarmasian terutama di Apotek.5. Dapat bersosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai terapi pengobatan.

C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan1. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa maupun pembaca mengenai kegiatan kefarmasian yang dilaksanakan di Apotek.2. Meningkatkan pelayanan kefarmasian dan kemandirian profesi dalam pelayanan kesehatan sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh mahasiswa selama menempuh jenjang pendidikan.3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga teknis kefarmasian di Apotek.

BAB IITINJAUAN UMUM APOTEK

A. Ketetuan Umum Apotek1. Pengertian ApotekAda beberapa pengertian apotek yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan sumber lain, diantaranya:Apotek : Apotek adalah suatu tempat atau terminal distribusi obat dan perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker dan menjadi tempat pengamdian profesi apoteker sesuai dengan standard an etika kefarmasian (Depkes, 2002).Apotek Rumah Sakit, hanya melayani resep-resep dari dokter Rumah Sakit yang bersangkutan. Kertas resep Rumah Sakit harus dengan jelas mencantumkan nama Rumah Sakit serta Bagian Pelayanan Fungsional (Bagian Penyakit Dalam, Penyakit Mata, Penyakit THT, dan sebagainya) serta nama dokter yang melayani resep. Kertas resep pribadi dokter tidak dapat dilayani di Apotek Rumah Sakit (Depkes, 2002).Apotek Umum : apotek swasta dapat melayani tidak saja resep pribadi tetapi semua resep dokter, apabila perlu juga melayani kertas resep Rumah Sakit bila di Apotek Rumah Sakit kebetulan tidak memiliki obat yang diminta. Apotek umum juga dapat melayani penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas yang untuk mendapatkannya tidak perlu resep dokter (Depkes, 2002).Menurut Peraturan Menteri No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yang menyatakan bahwa Apotek adalah salah satu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi kepada masyarakat.Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Depkes, 2002).2. Peraturan Perundang-Undangan ApotekPERMENKES Nomor.922/MENKES/Per/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek . Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MenKes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek Menteri Kesehatan menimbang :1) Bahwa penyelenggaraan pelayanan Apotik harus diusahakan agar lebih menjangkau masyarakat.2) Bahwa Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan No.244/MenKes/SK/V/1990 Tentang Ketentuan dan Cara Pemberian Izin Apotek mengingat :a. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541).b. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 tentang Tambahan Lembaran Negara No. 3086).c. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495).d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik.e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen. Memutuskan untuk mencabut Keputusan Menteri Kesehatan No.244/Men.Kes/SK/V/1990 tentang Tata Cara Pemberian Izin Apotek dan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek (Depkes RI, 1993).Ketentuanketentuan umum yang berlaku tentang perapotekan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 adalah sebagai berikut :a. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, mereka yang telah berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan Kefarmasiaan Indonesia sebagai Apoteker.b. Surat Izin Apotek (SIA) adalah Surat Izin yang diberikan oleh Menteri Kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) untuk menyelenggarakan Apotek di sutau tempat tertentu.c. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA).d. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan atau menggantikannya pada jamjam tertentu pada hari buka Apotek.e. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek (APA) selama APA tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 bulan secara terus menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek lain.f. Asisten Apoteker (AA) adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.g. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku.h. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetik.i. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus, mesin, Impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.j. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotek (Depkes RI, 2002).

B. Tugas dan Fungsi ApotekBerdasarkan PP No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tugas dan fungsi apotek adalah:1. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.2. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian.3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetika.4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Anief, 2005).

C. Pendirian Apotek1. Syarat Pendirian ApotekPersyaratan tentang apotek kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26/Men.Kes/Per/1/1981 Tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek. Dalam peraturan ini disebutkan mengenai persyaratan dan perizinan Apotek antara lain sebagai berikut:a. Lokasi, bangunan, perlengkapan apotek, perbekalan farmasi dan tenaga kesehatan, harusmenunjang penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat, tanpamengurangi mutu pelayanan (Pasal 22).b. Izin Apotik pada tempat tertentu diberikan oleh Menteri kepada Apoteker pemilik Surat Izin Pengelolaan Apotik (SIPA) (Pasal 24 Ayat 1).c. Untuk Apoteker pemohonnya harus memenuhi persyaratan antara lain (Pasal 24 Ayat 2).1) Tidak merangkap bekerja pada perusahaan farmasi lain.2) Harus bertempat tinggal dalam jarak tertentu yang memungkinkannya melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Apoteker Pengelola Apotik.3) Tidak terikat pada suatu kewajiban lain, sehingga tidak memungkinkannya melaksanakan tugas sebagai Apoteker Pengelola Apotik.4) Kepala Apoteker Pegawai Negeri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan apoteker yang bekerja pada instansi pemerintah lainnya harus mendapatkan izin atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.d. Bagi apotek yang diselenggarakan oleh Perusahaan milik Negara yang ditunjuk Lembaga/Instansi Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit, bangunan, perlengkapan apotek, perbekalan farmasi dan tenaga yang dimaksud Pasal 22 merupakan milik Perusahaan Milik Negara, Lembaga/Instansi Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Rumah Sakit yang bersangkutan (Pasal 25).e. Surat Izin Pengelolaan Apotik (SIPA) diberikan oleh Menteri kepada seseorang Apoteker setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut (Pasal 26):1) Ijasahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.2) Telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Apoteker.3) Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri.4) Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker.5) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan Apotik.6) Surat Izin yang dimaksud Pasal 26 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 27) (Hartini, 2008).2. Tata cara pemberian Izin ApotekSesuai dengan Keputusan MenKes RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 7 dan 9 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yaitu :a. Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya 6 hari setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan.b. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan.c. Dalam hal pemeriksaan dalam ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi.d. Dalam jangka 12 hari kerja setelah diterima laporan pemeriksaan sebagaimana ayat (3) atau persyaratan ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan setempat mengeluarkan surat izin apotek.e. Dalam hasil pemeriksaan tim Dinas Kesehatan setempat atau Kepala Balai POM dimaksud (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan surat penundaan (Depkes RI, 2002).

3. BangunanBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 278/Menkes/SK/V/1981 tentang Apotek tertulis yaitu :a. Luas bangunan Apotek minimal 50 m2, yang terdiri dari :1) Ruang tunggu2) Ruang racik & Penyerahan Obat3) Ruang administrasi4) Ruang laboratorium pengujian sederhana5) Ruang penyimpanan obat6) Tempat pencucian alat7) Toilet (WC)b. Bangunan Apotek harus memenuhi syarat sebagai berikut :1) Atap dari genteng/sirap/bahan lain yang tidak boleh bocor2) Dinding harus kuat dan tahan air, permukaan dalam harus rata, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.3) Langit-langit terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan berwarna terang.4) Lantai dari ubin / semen / bahan lain dan tidak boleh lembab.5) Harus berventilasi dan mempunyai sistem sanitasi yang baik6) Perlengkapan yang harus ada pada bangunan sebuah Apotek, yaitu:a. Sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan.b. Penerangan yang cukup.c. Alat pemadam kebakaran minimal dua buah yang masih berfungsi dengan baik.d. Papan nama dari papan/bahan lain pada bagian muka Apotek minimal 60 cm x 40 cm dengan tinggi huruf 5 cm dan tebal 5 cm dan harus memuat :(1) Nama Apotek(2) Nama Apoteker Pengelola Apotek (APA)(3) Nomor Surat Izin Apotek (SIA)(4) Alamat Apotek(5) Nomor telepon, bila ada (Hartono, 2003)

D. Pencabutan Izin ApotekMenurut Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MenKes/SK/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik membahas pencabutan izin apotek yg tertulis pada pasal-pasal berikut :1. Pasal 251) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotek apabila:a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau;b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) dan atau;c. Apoteker Pengelola Apotek terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat dan atau;d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan atau;e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut dan atau;f. Pemilik sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan di bidang obat, dan ataug. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6.2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat (Hartini dan Sulasmono, 2010).2. Pasal 261) Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf dilakukan setelah dikeluarkan:a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotek sebanyak 3 kali.b. Berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-12.c. Pembekuan Izin Apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-13.2) Pembekuan Izin Apotek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dapat dicairkan kembali apabila Apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-14;3) Pencairan Izin Apotek dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat (Hartini dan Sulasmono, 2010).3. Pasal 27Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotek (SIA) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-15 dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat (Hartini dan Sulasmono, 2010).

Menurut Kepmenkes No. 1332 tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemeberian Izin Apotek pasal 25, izin apotek dicabut apabila :a. Apoteker Pengelola Apotek tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan APA pasal 5 Permenkes No. 922 tahun 1993.b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud pasal 12 dan pasal 15 ayat 2 Permenkes No. 922 tahun 1993 yakni : Pasal 12 ayat 1: Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin. Pasal 12 ayat 2: Sediaan farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh menteri. Pasal 15 ayat 2: Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis dalam reesep dengan obat paten.c. APA terkena ketentuan yang dimaksud pasal 19 ayat 5 yakni Apoteker Pengelola Apotekberhalangan melakukan tugasnya lebih dari2 tahun secara terus-menerus surat izin apotek atas nama apoteker yang bersangkutan dicabut.d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yakni tentang Pelanggaran terhadap UU Obat Keras Nomor ST. 1937 N.541, UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.e. Surat izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut.f. Pemilik Sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan dibidang obat.g. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6 Permenkes No. 922 tahun 1993 tentang Persyaratan apotek. Pada pasal 26 Permenkes No. 922 tahun 1993 disebutkan bahwa :a) Pelaksanaan pencabutan izin apotek dapat dilakukan setelah :1) Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotek sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan.2) Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan di apotek.b) Pembekuan izin apotek dapat dicairkan kembali apabila apotek telahmembuktikan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.c) Pencairan izin apotek dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat (Hartini dan Sulasmono, 2010).Pada pasal 28 Permenkes No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek disebutkan bahwa Apabila Surat Izin Apotek dicabut, Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker Pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 Kepmenkes Nop. 1332 tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek menyebutkan bahwa Pengamanan wajib mengikuti tata cara sebagai berikut :a) Dilakukan inventarisai terhadap seluruh persediaan narkotika, obat keras tertentu dan obat lainnya dan seluruh resep yang tersedia di apotek.b) Narkotika, psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan terkunci.Apoteker Pengelola Apotek wajib melaporkan kepada Kepala Kesehatan Kabupaten atau Kota atau petugas yang diberi wewenang tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventaris yang dimaksud di atas (Hartini dan Sulasmono, 2010).

E. Pengelolaan Sumber Daya ApotekPengelolaan apotek merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang apoteker dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi apotek. Pengelolaan apotek sepenuhnya berada ditangan apoteker, oleh karena itu apoteker harus mengelola secara efektif sehingga obat yang disalurkan kepada masyarakat akan lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena kualitas dan keamanannya selalu terjaga.1. Pengelolaan Sumber Daya ManusiaSesuai ketentuan perundangan yang berlaku Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan Apotek, Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu member pendidikan serta memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Hartono, 2003).Di dalam keputusan Menteri kesehatan RI No.1072/Men.Kes/SK/2002 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk komunikasi dua arah yang sistematik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan (Depkes RI, 2004).Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini. Informasi pada pasien sekurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. Selain itu dalam memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau alat kesehatan lainya (Seto, 2001).Dalam melaksanakan tugasnya, Apoteker dalam dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kefarmasian (STRTTK). STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi (Depkes RI, 2009).

2. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan LainnyaKomoditas di apotek dapat berupa sediaan farmasi,perbekalan kesehatan, alat kesehatan maupun yang lainnya. Sediaan farmasi adalah obat tradisional, dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan sedang alat kesehatan adalah bahan, instrumen apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang tidak digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit serta memulihkan kesehatan (Hartini dan Sulasmono, 2010).Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi : perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelayanan.Pengeluaran obat memakai system FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out) (Hartini dan Sulasmono, 2010).a. PerencanaanPerencanaan merupakan kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga dalam rangka pengadaan dengan tujuan mendapatkan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta menghindari kekosongan obat (Hartini dan Sulasmono, 2010).Dalam perencanaan pengadaan sediaan farmasi seperti obat-obatan dan alat kesehatan, maka perlu dilakukan pengumpulan data obat-obatan yang akan dipesan.Apabila Data obat-obatan tersebut biasanya ditulis dalam buku defacta, yaitu jika barang habis atau persediaan menipis berdasarkan jumlah barang yang tersedia pada bulan-bulan sebelumnya (Hartini dan Sulasmono, 2010).Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh APA di dalam melaksanakan perencanaan pemesanan barang, yaitu memilih PBF yang memberikan keuntungan dari segala segi, misalnya harga yang ditawarkan sesuai (murah), ketepatan waktu pengiriman, diskon dan bonus yang diberikan sesuai (besar), jangka waktu kredit yang cukup, serta kemudahan dalam pengembalian obat-obatan yang hampir kadaluarsa (ED) (Rofiya,2008).Sesuai KEPMENKES No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, maka dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu memperhatikan:1) Pola penyakit. Perlu memperhatikan dan mencermati pola penyakit yang timbul di sekitar masyarakat sehingga apotek dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tentang obat-obat untuk penyakit tersebut. 2) Tingkat perekonomian masyarakat. Tingkat ekonomi masyarakat disekitar apotek jika akan mempengaruhi daya beli terhadap obat-obatan. Jika masyarakat sekitar memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah, maka apotek perlu menyediakan obat-obat yang harganya terjangkau seperti obat generik berlogo. Demikian pula sebaliknya, jika masyarakat sekitar memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas yang cenderung memilih obat-obat paten, maka apotek juga harus menyediakan obat-obat paten yang sering diresepkan oleh dokter tersebut.3) Budaya masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap obat, pabrik obat, bahkan iklan obat dapat mempengaruhi dalam hal pemilihan obat-obatan khususnya obat-obat tanpa resep. Demikian juga dengan budaya masyarakat yang lebih senang berobat ke dokter, maka apotek perlu memperhatikan obat-obat yang sering diresepkan oleh dokter tersebut (Rofiya,2008).Dalam perencanaan pengadaan ini, ada 4 (empat) metode yang sering dipakai, yaitu:1) Metode epidemiologi. Perencanaan dengan metode ini dibuat berdasarkan pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit yang terjadi dalam masyarakat sekitar.2) Metode konsumsi. Perencanaan dengan metode ini dibuat berdasarkan data pengeluaran barang periode lalu. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan dalam kelompok fast moving (cepat beredar) maupun yang slow moving (lambat beredar).3) Metode kombinasi. Metode ini merupakan gabungan dari metode epidemiologi dan metode konsumsi. Perencanaan pengadaan barang dibuat berdasarkan pola penyebaran penyakit dan melihat kebutuhan sediaan farmasi periode sebelumnya.4) Metode just in time. Perencanaan dilakukan saat obat dibutuhkan dan obat yang ada di apotek dalam jumlah terbatas. Perencanaan ini untuk obat-obat yang jarang dipakai atau diresepkan dan harganya mahal serta memiliki waktu kadaluarasa yang pendek (Rofiya,2008).b. PengadaanPengadaan barang dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dan disesuaikan dengan anggaran keuangan yang ada. Pengadaan barang meliputi proses pemesanan, pembelian dan penerimaan barang (Rofiya,2008).Ada 3 (tiga) macam pengadaan yang biasa dilakukan di apotek, yaitu pengadaan dalam jumlah terbatas, pengadaan secara berencana dan pengadaan spekulatif.1) Pengadaan dalam jumlah terbatas. Pengadaan dalam jumlah yang terbatas dimaksudkan yaitu pembelian dilakukan apabila persediaan barang dalam hal ini adalah obat-obatan yang sudah menipis. Barang-barang yang dibeli hanyalah obat-obatan yang dibutuhkan saja, dalam waktu sampai dua minggu. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi stok obat dalam jumlah besar dan pertimbangan masalah biaya yang minimal. Namun perlu adanya pertimbangan pengadaan obat dalam jumlah terbatas ini dilakukan apabila PBF tersebut ada di dalam kota dan selalu siap mengirimkan obat dalam waktu cepat.2) Pengadaan secara berencana. Pengadaan secara berencana adalah perencanaan pembelian obat berdasarkan penjualan perminggu atau perbulan. Pengadaan ini melakukan pendataan obat-obat mana yang laku banyak dan tergantung pula pada kondisi cuaca, misalnya saat pergantian musim, banyak orang yang menderita penyakit batuk dan pilek. Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan prioritas pengadaan obat. Cara ini biasa dilakukan apabila supplier atau PBF berada di luar kota.3) Pengadaan secara spekulatif. Cara ini dilakukan apabila akan ada kenaikan harga serta bonus yang ditawarkan jika mengingat kebutuhan, namun resiko ini terkadang tidak sesuai dengan rencana, karena obat dapat rusak, apabila stok obat digudang melampaui kebutuhan. Di sisi lain obat-obat yang mempunyai ED akan menyebabkan kerugian yang besar, namun apabila spekulasinya benar dapat mendatangkan keuntungan yang besar (Rofiya,2008).c. PenyimpananObat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang-kurangnya memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa (Rofiya,2008).Semua obat dan bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan obat/bahan obat harus disimpan dalam tempat yang aman, tidak terkena sinar matahari langsung, bersih dan tidak lembab, disusun sistematis (cair-padat, alfabetis, khusus antibioka tersendiri) (Rofiya,2008).1) Cara penyusunan dipakai system FIFO (First In First Out), artinya obat-obatan yang duluan masuk ke gudang lebih dahulu keluarnya. Jadi, barang yang masuk lebih dahulu ditaruh di depan, sedangkan yang belakangan dating ditaruh di belakangnya begitu seterusnya.2) Tempat penyimpanan obat memerlukan ruangan-ruangan tersendiri biasanya digunakan rak-rak dari kayu atau besi.3) Untuk narkotika/psikotropika disimpan khusus dalam lemari khusus, yang terbuat dari kayu dengan ukuran 140 x 80 x 100 cm, lemari tersebut mempunyai 2 sekat dan masing-masing sekat harus mempunyai kunci tersendiri, bagian pertama untuk menyimpan morfin dan petidin dan garam-garamnya, sedangkan pada bagian lain untuk menyimpan obat narkotik lain dan untuk pemakaian sehari-hari.4) Untuk suppositoria dan vaksin disimpan di dalam lemari es.5) Untuk bahan-bahan mudah terbakar supaya disimpan terpisah setiap barang diberi kartu tabel atau kartu stok untuk mutasi (Rofiya,2008).Penyimpanan obat dapat juga didasarkan atas :1) Sifat bahan obat, didasarkan atas :a) Obat yang rusak oleh sinar matahari disimpan di tempat yang terlindung, contohnya tetrasiklin.b) Obat yang mudah menarik uap air/CO2 ditempatkan di tempat diberi kapur, contohnya KCI.c) Obat yang mudah menguap/terurai ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat.d) Vaksin, serum, suppositoria di masukkan ke dalam kulkas.2) Golongana) Narkotik disimpan di dalam lemari khusus yang tekunci dan tidak dapat diangkat untuk pengamanan.b) Obat keras tidak boleh ditaruh di etalase, lebih-lebih obat keras tertentu (OKT) karena sering disalah gunakan.c) Obat bebas terbatas, tersendiri.d) Obat bebas.3) Bentuk sediaan. Bentuk sediaan yang sama dikelompokkan tersendiri, yaitu:a) Tablet/kapsulb) Sirupc) Injeksid) Salepe) Tetes : mata, telinga, hidungf) Suppositoria (Lestari, 2000).

d. AdministrasiDalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, perlu dilaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi administrasi umum dan administrasi pelayanan. Administrasi umum meliputi pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan administrasi pelayanan meliputi pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pasien dan pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat. Kegiatan administrasi berupa stok opname perbekalan farmasi, pencatatan perbekalan farmasi yang rusak/tidak sesuai dengan aturan kefarmasian, pelaporan pelayanan perbekalan farmasi dasar, pelaporan pelayanan distribusi perbekalan farmasi dan pelaporan pelayanan farmasi klinik (Hartini dan Sulasmono, 2010).Administrasi di apotek dimulai dari perencanaan pembelian barang, pengadaan barang, pengelolaan dan laporan barang masuk dan keluar. Pengelolaan administrasi dilakukan asisten apoteker dibantu karyawan non asisten apoteker (Hartini dan Sulasmono, 2010).1) Administrasi untuk pengadaan baranga) Buku DefektaBuku defekta digunakan untuk mencatat persediaan obat/barang yang habis/menipis, dengan buku defecta ini persediaan barang yang menipis atau kosong dapat terkontrol. Buku defecta ini menjadi dasar untuk membuat surat pesanan ke PBF.b) Surat PesananSurat pesanan tersusun rangkap tiga, surat pesanan ditanda tangani oleh APA rincian perlembarnya yaitu : lembar pertama asli diberikan ke PBF, lembar kedua diberikan ke bagian gudang apotek dan lembar ketiga arsip pembelian.

c) Buku PembelianBuku pembelian ini berfungsi sebagai buku penerimaan barang. Pencatatan dalam buku ini dilakukan setiap hari berdasarkan faktur. Dalam buku ini tercantum tanggal, nomor urut, nama PBF, nomor faktur, nomor batch, tanggal kadaluarsa, nama barang, jumlah, harga satuan diskon yang diperoleh dan total harga/total pembayaran.d) Kartu Hutang Kartu hutang dagang digunakan untuk mencatat hutang dagang kartu hutang dagang dibuat per PBF. Dalam kartu hutang tercantum tanggal faktur, nomor faktur dan angka nominal faktur (jumlah tagihan). Apabila sudah lunas akan diberi tanggal pelunasan (Hartini dan Sulasmono, 2010).2) Administrasi Untuk Penyimpanan Baranga) Buku PembelianBuku pembelian ini berfungsi sebagai buku penerimaan barang. Pencetakan dalam buku ini dilakukan setiap hari berdasarkan faktur. Dalam buku ini tercantum tanggal, nomor urut, nama PBF, nomor faktur, nomor batch, tanggal kadaluarsa, nama barang, jumlah harga satuan, diskon yang diperoleh, total harga dan total pembayaran. Pengeluaran setiap hari dijumlah dan pada akhir bulan ditotal untuk perhitungan pengeluaran apotek.b) Buku Catatan Harian Narkotika dan PsikotropikaSetiap pemusnahan dan pengeluran obat narkotik dan psikotropika dicatat dalam buku stok khusus. Satu buku digunakan tuntuk mencatat satu macam obat (Hartini dan Sulasmono, 2010).

3) Administrasi Untuk Penjualan Baranga) Daftar Harga Daftar harga obat tercantum dalam program computer baik berupa harga-harga obat dengan merek dagang, generik maupun bahan baku, penyusunan nama berdasarkan alfabet, bentuk sediaan dan harga yang tercantum yaitu HNA (Harga Netto Apotek) + PPN dan HJA (Harga Jual Apotek).b) Laporan HarianLaporan harian merupakan laporan hasil semua pemasukan dari penjualan obat bebas dan penjualan resep setiap hari.c) Laporan Penggunaan Narkotika dan PsikotropikaLaporan dibuat tiap bulan, dalam laporan narkotika dan psikotropika tercantum nama obat, persediaan awal dan penambah/pemasukan yang meliputi tanggal pembelian, jumlah, nama PBF, persedian akhir dan keterangan (Hartini dan Sulasmono, 2010).e. KeuanganKeuangan merupakan faktor penentu, perlu adanya sistem kontrol dan pembagian tugas.Bendahara mengontrol dan menerima setoran dari kasir di bagian muka Apotek mengenai hasil penjualan tunai dan administrasi piutang dari administrasi piutang hasil tagihan piutang. Data keuangan tersebut diperlukan oleh pimpinan apotek untuk :a) Merencanakan manajemen dan pengembangan apotek.b) Mengetahui posisi keuangan.c) Mengevaluasi perkembangan apotek (Hartini dan Sulasmono, 2010).

F. Pelayanan Apotek1. Pelayanan resepPelayanan obat atau resep adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan mulai dari menerima resep dokter sampai penyerahan obat kepada pasien (Depkes RI, 2004).Pelayanan di apotek memiliki makna luas, bukan hanya pelayanan resep, dalam KEPMENKES No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan resep, promosi dan edukasi serta pelayanan residensial. Pasal 15 ayat 1 PERMENKES No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan. PERMENKES No.26 tahun 1981 pasal 10 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek menyebutkan Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap selain itu dalam KEPMENKES No. 280 tahun 1981 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 2, resep harus memuat juga:a. Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan.b. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat.c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep.d. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.e. Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan.f. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal.Pada pasal 3 disebutkan bahwa:a) Resep dokter hewan hanya ditujukan untuk penggunaan pada hewan.b) Resep yang mengandung narkotika harus ditulis tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pada pasal 4 tertulis:1) Untuk penderita yang melakukan pengobatan segera, dokter dapat memberi tanda segera, cito, statim, atau urgent pada bagian atas kanan resep.2) Apoteker harus mendahulukan pelayanan resep dimaksud ayat 1 pasal ini (Depkes RI, 2004).Pasal 5 menyebutkan bahwa: apoteker tidak dibenarkan mengulangi penyerahan obat atas dasar resep yang sama apabila:a) Pada resep aslinya diberi tanda n.i, ne iteratur atau tidak boleh diulang.b) Resep aslinya mengandung narkotika atau obat lain yang oleh Menteri c.q. direktur jendral ditetapkan sebagai obat yang tidak boleh diulang tanpa resep baru (Depkes RI, 2004).Tujuan pelayanan obat adalah agar obat sesuai dengan resep dokter dan mendapati informasi bagaimana menggunakannya. Pelayanan di kamar obat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :a. Pemahaman isi resepPada saat petugas pengelola obat di kamar menerima resep, beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan fatal antara lain :1) Perhatikan dengan cermat tulisan dalam resep.2) Apabila ada keragu-raguan tentang isi resep tanyakan pada Apoteker atau Penulis Resep. Perhatikan baik-baik jumlah, jenis obat dan aturan pakainya (Depkes RI, 2004).Menurut KEPMENKES No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek, Apoteker melakukan skrining resep yang meliputi:1) Persyaratan administrasi:a) Nama, SIP, dan alamat dokterb) Tanggal penulisan resepc) Tanda tangan/paraf dokter penulis resepd) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasiene) Nama obat, potensi, dosis, jumlah obat yang dimintaf) Cara pemakaian yang jelasg) Informasi lainnya2) Kesesuaian farmasetik: bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.3) Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain). Apabila ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan dengan dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatis seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan (Depkes RI, 2004).b. Mencari dan mengumpulkan obatMencari jenis obat yang dibutuhkan baru dikumpulkan pada suatu wadah tersendiri yang ada resep pasien (1 wadah terdiri dari 1 resep) yang fungsinya untuk mencegah terjadinya resep yang tertukar dengan pasien lain (Depkes RI, 2004).c. Melakukan formulasiMelakukan proses pembuatan sediaan obat, baik puyer atau pun sirup. Sebaiknya perhatikan baik-baik jenis obat dan jumlah yang dibutuhksn beserta dosisnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan. Perhatikan juga jenis obat yang dipakai untuk puyer mencegah terjadinya interaksi obat, ataupun penggunaan obat yang tidak rasional. Untuk penberian sirup kering sebelum diserahkan sebaiknya dioplos terlebih dahulu dengan takaran yang sudah ditentukan (Depkes RI, 2004)d. Pengemasan dan pemberian etiketSetelah obat selesai diproses maka lakukan pengemasan dengan serapi mungkin untuk mencegah obat tercecer. Perhatikan baik-baik dalam pemberian etiket apakah obat harus diminum sebeuim, sesudah, ataupun pada saat makan. Untuk obat luar beri dengan etiket biru, obat dalam beri etiket putih. Tambahkan etiket Lebih dari 7 hari harap dibuang untuk sirup dioplos dengan air, biasaya sediaan sirup kering antibiotic (Depkes RI, 2004).Etiket harus jelas dan dapat dibaca. Menurut KEPMENKES No. 280 tahun 1981 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 11:a) Obat yang diserahkan atas dasar resep, harus dilengkapi dengan etiket berwarna putih untuk obat dalam dan warna biru untuk obat luar.b) Pada etiket, harus dicantumkan: Nama dan alamat apotek Nama dan nomor surat izin pengelolaan apotek Apoteker Pengelola Apotek Nomor dan tanggal pembuatan Nama pasien Aturan pemakaian Tanda lain yang diperlukan, misalnya: kocok dulu, tidak boleh diulang tanpa resep dokter dan sebagainya (Depkes RI, 2004).e. Penyerahan obat pada pasienSelesai pengemasan dan pemberian etiket, pada saat penyerahan obat kepada pasien hendaklah diberikan penjelasan-penjelasan atau informasi yang cukup berkaitan dengan obat yang diserahkan (Depkes RI, 2004).f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Informasi yang perlu diberikan kepada pasien adalah :1) Berapa banyak obat sekali makan atau sekali minum2) Sampai berapa lama obat dimakan atau diminum3) Bagaimana cara menggunakannya, sebelum atau sesudah makan4) Efek samping obat5) Obat-obatan yang berinteraksi dengan alcohol6) Obat-obatan yang berinteraksi dengan kontrasepsi oral7) Cara menyimpan obat8) Kapan obat harus dihentikan pemakaiannya9) Penyuluhan tentang obat misalnya bagaimana membaca etiket dan lain-lain (Rofiya,2008).

2. Promosi dan edukasiAkhir-akhir ini peredaran obat-obat tanpa resep memungkinkan seorang individu mencoba mengatasi masalah mediknya dengan cepat, ekonomis dan nyaman tanpa perlu mengunjungi seorang dokter, padahal penggunaan obat-obat tanpa resep informasi di etiket larangan dan pembatasan tertentu. Meskipun peringatan telah dicantumkan pada etiket obat-obat tersebut, pengetiketan itu sendiri kadang tidak memadai, sehingga pasien tetap memerlukan bantuan dalam menyeleksi dan menggunakan obat-obat tanpa resep secara tepat. Penggunaan obat tanpa resep yang tidak tepat dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan penyakit pasien menjadi lebih serius (Depkes RI, 2004).Keberadaan Apoteker di apotek memberikan perbedaan pada pelayanan obat tanpa resep dibandingkan dengan toko/swalayan lain yang juga melayani pembelian obat. Untuk melayani pasien, seseorang Apoteker harus bisa menunjukkan manfaat dari setiap petunjuk yang diberikan terutama dalam menyeleksi dan memantau pengobatan dengan obat tanpa resep. Hal ini perlu untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya berkonsultasi dengan Apoteker, bukan saja ketika mempertimbangkan suatu obat pertama kali, melainkan juga ketika membuat pembelian berikutnya (Depkes RI, 2004).Edukasi pasien harus dipisahkan dari informasi pasien karena yang pertama berhubungan dengan suatu tingkat dari modifikasi perilaku,dan yang terakhir dengan sedikit perubahan dalam keputusan atau hasil terapi. Apoteker yang efektif harus mampu memotivasi pasien untuk belajar melakukan bagian yang aktif dalam regimen terapinya. Secara historis, profesional kesehatan terutama melakukan diagnosis guna memastikan ketaatan pada regimen yang ditulis (Depkes RI, 2004).Menurut KEPMENKES No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek, Apoteker harus memberikan konseling mengenai kesediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau pembekalan kesehatan lainnya. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, asma dan penyakit kronis lainnya, Apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan (Depkes RI, 2004).Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker turut membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet/brosur, poster, penyuluhan dan lain-lainnya (Depkes RI, 2004).

3. Pelayanan Residensial (Home Care)Menurut KEPMENKES No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek, Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktifitas ini Apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan yang disebut medication record (Depkes RI, 2004).

4. Pengobatan sendiri (self medication) dan obat wajib Apotek (OWA)Pengobatan sendiri adalah tindakan mengobati diri sendiri dengan obat tanpa resep (golongan obat bebas dan bebas terbatas) yang dilakukan secara tepat guna dan bertanggung jawab. Hal ini mengandung makna bahwa walaupun oleh dan untuk diri sendiri, pengobatan sendiri harus dilakukan secara rasional. Ini berarti bahwa tindakan pemilihan dan penggunaan produk bersangkutan sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang rasional bagi para penggunanya. Dengan kata lain, seseorang pengguna dituntut untuk mampu menggunakan diagnosis penyakit yang dideritanya dan kemudian memilih produk obat yang paling sesuai dengan kondisinya (Depkes RI, 2004).

5. Pelayanan NarkotikaNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simisintetis, yang dapat menyebabkan penurukan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Depkes RI, 2009).Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 pasal 6 adalah :a. Narkotika golongan IAdalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh: Tanaman Papaver Somniferum L.,Opium Mentah, Opium masak. Tanaman Koka. Reagensia Diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Reagensi Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.b. Narkotika Golongan IIAdalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: alfasetilmetadol, betametadol, diampromida.c. Narkotika Golongan IIIAdalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodien, asetildihidrokodeina, polkadina, promiram. Penyerahan narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 40 disebutkan bahwa :Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:1) Apotek;2) Rumah Sakit;3) Pusat kesehatan masyarakat;4) Balai pengobatan; dan5) Dokter;Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:1) Rumah Sakit;2) Pusat kesehatan masyarakat;3) Apotek lainnya;4) Balai pengobatan;5) Dokter; dan6) Pasien (Depkes RI, 2009)Rumah Sakit, Apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:1) Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.2) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan menberikan Narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada Apotek.3) Narkotika dalam bentuk suntikkan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagiamana dimaksud hanya dapat diperoleh di Apotek (Depkes RI, 2009)Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Depkes RI, 2009).Oleh karena itu, pengaturan Narkotika harus benar-benar terkontrol, baik dalam hal mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika harus dikendalikan dan diawasi dengan ketat (Depkes RI, 2009).Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 199/MenKes/SK/X/1996 tentang Narkotika, pedagang besar farmasi (PBF) Kimia Farma depot sentral dengan alamat kantor dan alamat gudang penyimpanan di Jalan Rawa Gelam V Kawasan Indusri Pulo Gadung Jakarta Timur sebagai importir tunggal di Indonesia untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dengan penanggung jawab yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sentralisasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan narkotika oleh Pemerintah. Secara garis besar pengelolaan narkotika antara lain meliputi:a) Pemesanan Narkotika, Apotek memesan narkotika ke PBF Kimia Farma dengan menggunakan surat pesanan (SP) yang ditanda tangani oleh Apoteker Pengelola Apotek, dimana untuk 1 lembar SP hanya untuk 1 macam narkotika saja.b) Penyimpanan Narkotika PerMenKes No.28/MenKes/Per/1987 tentang tata cara penyimpanan yaitu: Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat. Harus mempunyai kunci ganda yang berlainana. Dibagi 2 masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian 1 digunakan untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya serta persediaan narkotika. Bagian 2 digunakan untuk menyimpan narkotika yang digunakan sehari-hari. Lemari khusus tersebut berupa lemari ukuran 40X20 meter, kecuali ditentukan oleh Menkes. Anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang diberi kuasa. Lemari khusus harus diletakkan di tempat yang aman dan yang tidak diketahui oleh umum.c) Pelayanan Resep yamg Mengandung Narkotika Menurut UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa:1) Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.2) Narkotika hanya dapat diserahkan pada pasien untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep dokter.3) Apotek dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar salinan resep dokter. Selain itu berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang Badan POM ) No. 336/E/SE/1997 disebutkan :a) Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 UU No.9 tahun 1976 tentang narkotika, Apotek dilarang melayani salinan resep dari Apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali.b) Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 UU No.9 tahun 10976 tentang Narkotika, Apotek dilarang melayani salinan resep dari Apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun salinan resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali.c) Untuk resep narkotika yang baru dilayangi sebagian atau belun sama sekali, Apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh Apotek yang menyimpan resep asli.d) Salinan resep dari narkotika dengan tulisan iter tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambahkan tulisaniter pada resep yang mengandung narkotika.e) Pelaporan Narkotika Undang-undang No.22 tahun 1997 pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa importir, eksportir, pabrik obat, pabrik farmasi, PBF, Apotek Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, menyimpan laporan berkala setiap bulannya, dan paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini dilaporkan kepada Sudin Yankes dengan tebusan ke Balai Besar POM Provinsi setempat dan sebagai arsip.f) Pemusnahan Narkotika Pada pasal 9 Permenkes RI No.28/Menkes/Per/1978 disebutkam bahwa Apoteker Pengelola Apotek dapat memusnahkan narkotika yang rusak, kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan bagi pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan. APA atau Dokter yang memusnahkan narkotika harus membuat Berita Acara Pemusnahan Narkotika yang memuat : Tempat dan waktu (jam, hari, bulan dan tahun). Nama pemegang izin khusus, APA atau dokter pemilik narkotika. Nama, jenis dan jumlah narkotika yang dimusnahkan. Cara memusnahkan. Tanda tangan dan identitas lengkap penanggung jawab Apotek dan saksi-saksi pemusnahan.Kemudian berita acara dikirimkan kepada: Kepala Dinas Kesehatan RI. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) setempat. Arsip. Sebagai pelaksanaan pemeriksaan, diterbitkan Surat Edaran Direktur Pengawasan Obat dan Makanan No.010/E/SE/1981 tanggal 8 Mei 1981 tentang pelaksanaan pemusnahan narkotika yang dimaksud adalah bagi Apotek yang berada di tingkat provinsi, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh Balai POM setempat. Bagi Apotek yang berada di Kotamadya atau Kabupaten, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II (Depkes RI, 2009).

G. Perpajakan ApotekPajak adalah Iuran wajib yang wajib dipungut oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah berdasarkan atas norma-norma hukum yang berlaku. Masyarakat diberi kepercayaan menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhitung (self assessment), wajib pajak mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang perlu dilakukan yaitu:a) Mendaftarkan sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak dimana pajak berkedudukan atau bertempat tinggal.b) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank yang ditunjuk selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya.c) Wajib melaporkan sekalipun nihil dengan menggunakan SPT masa (Surat Pemberitahuan) ke kantor pelayanan pajak atau penyuluhan setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya (Seto, 2001).

BAB IIIPEMBAHASAN APOTEK JUWITA FARMA

A. Waktu, Tempat dan Teknis PelaksanaanPraktek kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa bertempat di Apotek Juwita Farma yang beralamat Jalan Lambung Mangkurat No.38C Samarinda. Praktikan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2014 hingga tanggal 20 Desember 2014 dan gelombang kedua mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014 hingga tanggal 14 Januari 2015 yang masing-masing berlangsung selama 3 minggu. Praktikan masuk setiap hari kerja kecuali hari libur.Secara garis besar teknis pelaksanaan di Apotek Juwita Farma yaitu mencatat obat kosong, merapikan obat yang berada di etalase luar maupun dalam, pemesanan barang, penerimaan order barang, melayani pembelian obat bebas, menerima dan mengerjakan resep racikan, menulis etiket obat, menyerahkan obat kepada pasien serta memberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).

B. Sejarah Apotek JuwitaApotek Juwita Farma adalah apotek yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat No.38C Samarinda Utara, kode pos 75117, Kalimantan Timur. Apotek Juwita Farma telah berkembang dengan baik, serta dapat memberikan pelayanan perbekalan farmasi yang memuaskan kepada masyarakat.Apotek Juwita Farma didirikan pada tahun 2007 oleh Ibu Juwita, namun kemudian dijual kepada Bapak Ferry Syahroni, S.Si., Apt yang hingga saat ini merupakan pemilik dari apotek Juwita Farma dengan didampingi oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) sebelumnya adalah Ibu Sherly Setya Rini, S.Farm., Apt sekarang digantikan oleh mba Suci Ramadani, S.Farm., Apt tetapi SIPA masih atas nama apoteker sebelumnya karena SIPA apoteker yang yang baru masih dalam proses pembuatan.

1. Perizinan Apotek Juwita Farmaa) Nama Apotek: Juwita Farmab) Alamat Apotek: Jalan Lambung Mangkurat No. 38 C Samarinda Utara. Kode pos 75117, Kalimantan Timur.c) Nama PSA: H. Wahyudid) Nomor dan Tanggal SIA: e) Nama APA: Suci Ramadani, S.Farm., Aptf) Nomor SIPA:2. Praktek Dokter di Apotek Juwita Farmaa) Dokter Umum : dr. Rini Retno S.b) Dokter Gigi : drg. Nina. Endang Rahayuc) Dokter Kecantikan : dr. Asmarani Tenri B.

C. Tujuan Pendirian Apotek Juwita Farma1. Sebagai tempat pengabdian profesi apoteker.2. Memberikan dan menyediakan informasi, edukasi dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, khususnya obat dan cara pengobatan yang tepat.3. Menyediakan obat serta perbekalan kefarmasian lainnya yang bermutu, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.4. Melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, ramah, informatif dengan menerapkan konsep Pharmaceutical care secara professional.5. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh karyawan dan pemilik modal.

D. Pengelolaan Apotek Juwita Farma1. Sumber Daya Manusia (SDM) Apotek Juwita FarmaUntuk dapat mengelola sebuah apotek diperlukan tenaga kerja yang sesuai bidangnya, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi tercapai, Apotek Juwita Farma merekrut 4 karyawan dengan susunan sebagai berikut :a. Apoteker Pengelola Apotek: Suci Ramadani, S.Farm., Aptb. Tenaga Teknis Kefarmasian: 1. Dewi Rahayu Tira2. Nur Khalifah3. RivaldiSumber daya manusia merupakan aset terbesar dari apotek itu sendiri. Kerjasama antara sesama asisten apoteker harus dijaga agar dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif serta mampu memberikan kenyamanan pada pasien. Karenanya diperlukan adanya pembagian tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta rasa saling memiliki terhadap apotek. Untuk itu kemampuan manajerial dari apoteker sangat diperlukan.1) Pembagian Tugasa) Apoteker Pengelola ApotekTugas dan kewajiban pengelola apotek antara lain :1. Memimpin seluruh kegiatan apotek.2. Berkewajiban serta bertanggung jawab penuh untuk mengelola apotek yang meliputi beberapa bidang antara lain : Pelayanan kefarmasian Ketenangan atau personalia Membuat laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika. Bidang lainya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek.3. Melakukan langkahlangkah untuk mengembangkan hasil dan kualitas apotek. Tanggung jawab pengelola apotek yaitu bertanggung jawab atas kelacaran segala bidang dalam apotek serta bertanggung jawab terhadap kelancaran hidup apotek yang dipimpinnya.b) Asisten ApotekerTugas dan kewajiban ;1. Melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya sebagai asisten apoteker, yaitu meliputi :a. Pelayanan kefarmasian (Pelayanan Obat Bebas dan Obat dengan resep) sesuai petunjuk pimpinan apotek.b. Mengerjakan pengubahan bentuk pembuatan sediaan racikan dan meracik.c. Menyusun dan menyimpan resep dengan baik.d. Mencatat laporan penggunaan obat dan perbekalan farmasi dan waktu kadaluarsa.e. Mendata kebutuhan obat dalam defakta dan membantu kelancaran kegiatan pembelian.f. Menerima barang pesanan, memeriksa dan menanda tangani faktur, mencatat kedalam buku dan menjaga agar daftar harga tetap up to date.g. Memelihara kebersihan, kerapihan serta keteraturan ruang pelayanan dan peracikan obat.h. Mengelompokan dan menata obat sesuai abjadnya.2. Dalam keadaan tertentu dapat menggantikan tugas kasir dan lain sebagainya.Tanggung Jawab dan wewenang :Bertanggung jawab kepada pimpinan apotek atas segala kewenangan tugas yang diselesaikannya. Berwenang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai petunjuk dan atau instruksi pimpinan apotek.Setiap tenaga teknis kefarmasian memiliki jam dan waktu kerja masing-masing yaitu 2 orang pada shift pagi jam 08.00 15.00 WITA sedangkan 1 orang bersama apoteker pada shift malam pada jam 16.00 22.00 WITA bersama Apoteker.

2. Sarana dan Prasarana Apotek Juwita FarmaSarana dan prasarana di Apotek Juwita yaitu dimana apotek ini berlokasi di tempat yang ramai dan strategis dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Pada halaman depan apotek terdapat papan nama apotek yang cukup besar yang dilengkapi dengan penerangan lampu sehingga memudahkan pelanggan untuk melihat. Lingkungan apotek juga dijaga kebersihannya, dan juga apotek berada tepat di tepi jalan sehingga memudahkan pelanggan dan masyarakat untuk datang. Di Apotek Juwita juga memiliki tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, ruang racikan, tempat-tempat penyimpanan obat dan barang-barang lain tersusun rapi, terlindung dari debu, dan fasilitas elektronik yang ada di apotek yaitu lemari pendingin, kipas angin, telepon, komputer dan printer.

3. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Lainnya di Apotek Juwita Farmaa. PerencanaanPerencanaan perbekalan farmasi dilakukan dengan pemesanan obat dan alkes sesuai dengan kebutuhan yang ada di apotek, agar terhindar dari kekosongan. Apabila obat dan alkes habis maka dipesan akan ditulis di buku defekta setiap harinya. Obat dan alkes yang dipesan adalah obat dan alkes yang cepat habis serta obat dan alkes yang dibutuhkan oleh dokter. Perencanaan pemesanan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran dari apotek sendiri.b. PengadaanTujuan pengadaan perbekalan farmasi adalah untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi di Apotek sesuai dengan data perencanaan yang telah di susun sebelumnya. Untuk pengadaan sediaan farmasi di Apotek Juwita Farma dilakukan dengan perencanaan yaitu dengan mencatat di buku defekta lalu dipesan atau dikelompokkan obat berdasarkan PBF yang mendistribusikan. Pemesanannya dilakukan tenaga kefarmasian sesuai dengan pesanan yang ditulis di buku defekta yang sebelumnya telah dicek, pemesanan dilakukukan dengan SP (Surat Pesanan) yang berupa surat yang berisi nama apotek, tanggal pesanan, nama PBF, nama barang, jumlah dan satuan barang. Pemesanan dilakukan pada hari selasa, kamis dan sabtu lalu pemesanan biasanya dilakukan melalui telepon.c. PenyimpananPenyimpanan adalah suatu kegiatan dimana barang yang diterima disimpan dalam rak-rak obat berdasarkan penggolongan obat serta khasiat farmakologi secara alfabetis.Penyimpanan sediaan farmasi di Apotek Juwita Farma dilakukan penyusunan sesuai dengan jenisnya, penyimpanan obat di rak-rak obat disusun secara alfabetis agar mudah dalam pencariannya. Sediaan-sediaan seperti suppositoria, dan segala jenis sediaan yang dapat meleleh atau tidak stabil pada suhu kamar disimpan di kulkas. Sedangkan obat-obat bebas disimpan di etalase agar memudahkan pelanggan untuk memilih dan untuk sediaan narkotika dan psikotropika disimpan di lemari khusus yang terbuat dari kayu dan berada ditempat yang tidak dapat dilihat oleh umum dan memiliki kunci.d. AdministrasiSistem pelayanan administrasi pada apotek juwita dilakukan dengan administrasi umum pada pecatatan seperti pencatatan obat-obat yang kosong pada buku defekta, pencatatan pemasukan dan pengeluaran apotek serta pengarsipan faktur lunas dan yang akan jatuh tempo dan pelaporan narkotika, psikotropika sesuai dengan ketentuan. Dan adanya administrasi pelayanan yaitu pengarsipan resep pada pelayan resep askes dan umum.

e. KeuanganKeuangan yaitu meliputi biaya yang dibutuhkan suatu apotek untuk melaksanakan sistem administrasi antara uang masuk dan uang keluar.1) PemasukanPelaporan untuk uang masuk pada apotek juwita dilakukan dengan pengentrian di komputer. Pendapatan uang apotek didapatkan dari penebusan resep dan pasien umum, penjualan obat bebas dan bebas terbatas.2) PengeluaranUntuk uang pengeluaran setiap harinya pun di entri di komputer, biaya pengeluaran ini dilakukan untuk pembayaran biaya gaji karyawan serta pelunasan tagihan dari PBF dan juga untuk pembayaran biaya kebutuhan lainnya bagi apotek (listrik, air, tisu, plastik dll).

E. Pelayanan Apotek Juwita FarmaApotek Juwita Farma melayani pembelian dengan resep dokter, baik dari dokter yang praktek di Apotek Juwita Farma maupun resep dokter dari luar. Apotek Juwita Farma juga melayani pembelian obat bebas dan bebas terbatas. Apotek Juwita tidak melayani pembelian obat keras psikotropik dan narkotik tanpa resep dokter.Alur pelayanan resep umum di apotek Juwita Farma yaitu resep yang diterima kemudian diskrining dilihat ketersediian ada atau tidak kemudian diberitahukan harga obat, jika pasien menyetujui harga obat maka dilakukan dispensing yang terdiri dari penyiapan atau peracikan obat, membuat etiket, penyerahan obat, dan pemberian informasi tentang obat. Sedangkan untuk alur pelayan resep askes yaitu resep yang diterima kemudian diskrining dan dilihat ketersediaan ada atau tidak kemudian dilakukan dispensing yang terdiri dari penyiapan atau peracikan obat, membuat etiket, penyerahan obat, dan pemberian informasi tentang obat.Sedangkan alur untuk pembeliaan obat bebas dan bebas terbatas adalah pasien datang kemudian ditanyakan obat apa yang dicari, untuk siapa dan umurnya yang menggunakan atau meminum obatnya. Setelah itu memberikan obat yang sesuai dan memberi harga obatnya beserta informasi penggunaanya.

F. Evaluasi Mutu pelayanan Apotek Juwita FarmaBerdasarkan UU obat keras No. 419 tanggal 22 Desember 1994 pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa : Penyerahan dari bahan-bahan G, yang menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan dilarang, larangan ini tidak berlaku bagi penyerahan-penyerahan kepada pedagang pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, dokter-dokter gigi, dan dokter-dokter hewan. Maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan obat keras tanpa resep dokter tidak diperbolehkan. Apotek Juwita Farma tidak melayani pembelian obat keras tanpa resep dokter, maka dapat disimpulkan bahwa Apotek Juwita Farma sudah melaksanakan pelayanan apotek sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pelayanan Apotek Juwita Farma dalam hal penyerahan obat kepada pasien sudah dilakukan dengan cukup baik dan ramah. Pada saat penyerahan obat, Apoteker dan Tenaga Teknis Farmasi atau Asisten Apoteker yang bertugas menjelaskan cara penggunaan, takaran dosis, waktu penggunaan dan khasiat masing-masing obat dengan sangat jelas sehingga pasien mendapatkan informasi obat yang lengkap.

BAB IVPENUTUP

A. KesimpulanBerdasarkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Apotek Juwita Farma Samarinda merupakan apotek yang dikelola dan dimiliki oleh seorang apoteker.2. Apotek Juwita Farma memiliki alur pelayanan resep umum yaitu resep yang diterima kemudian diskrining, dilihat ketersediaan obat ada atau tidak kemudian diberitahukan harga obat, jika pasien menyetujui harga obat maka dilakukan dispensing yang terdiri dari penyiapan atau peracikan obat, membuat etiket, penyerahan obat, dan pemberian informasi tentang obat. Sedangkan untuk alur pelayan resep askes sama denga resep umum hanya saja tidak memberikan harga obat pasien. Untuk pembeliaan obat bebas dan bebas terbatas adalah pasien datang kemudian ditanyakan obat apa yang dicari, untuk siapa dan umurnya yang menggunakan atau meminum obatnya. Setelah itu memberikan obat yang sesuai dan memberi harga obatnya beserta informasi penggunaanya.3. Pengelolaan perbekalan farmasi di apotek Juwita Farma meliputi perencanaan dilakukan dengan pemesanan obat dan alkes sesuai dengan kebutuhan yang ada di apotek; pengadaan dengan mencatat obat-obat yang kosong dibuku defekta kemudian dilkukan pemesanan sesuai dengan PBF yang mendistribusikan obat; setelah obat dipesan maka dilakukan penerimaan obat yang sampai dengan mengecek obat sesuai dengan faktur dilihat alamat apotek pemesan, nama obat dan jumlah obat, kemudian ditanda tangani oleh TTK yang memiliki SIK dan diberi stampel apotek; penyimpanan obatnya mengacu pada sistem FIFO (First in First Out) dan FEFO (First Expired First Out); pendistribusian; pelayanan yang meliputi pelayanan resep umum dan askes serta pencatatan dan pelaporan untuk obat-obat narkotika dan psikotropika.4. Pelayanan dan pemberian informasi obat cukup baik dengan didukung adanya seorang apoteker yang memberi KIE mengenai obat serta memiliki dokter-dokter praktek antara lain dokter umum, dokter kecantikan dan dokter gigi.

B. SaranDisarankan agar Apotek Juwita Farma dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian dan informasi obat dengan lebih baik lagi. Serta meningkatkan sistem pengadaan agar menghindari kekosongan stok obat.

DAFTAR PUSTAKA

Anief, M. 2005. Managemen Farmasi. Gadjah Mada University Press :Yogyakarta.

BPOM. 1997. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Farmasi. KORPRI. sub.unit.Dit.Jen.POM: Jakarta.

Depkes RI. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan No.922/MenKes/per/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.

Depkes RI. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1072/Men.Kes/SK/2002 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.

Depkes RI. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/Sk/X/2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.992/Menkes/PER/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek: Jakarta.

Depkes RI. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.

Depkes RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.

Depkes RI. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta.

Lestari, CS., 2002. Seni Menulis Resep Teori dan Praktek. PT. Pertja : Jakarta.

Hartini, Y.S dan Sulasmono. 2010. Apotek Ulasan beserta Naskah Peraturan Perundang Undangan terkait Apotek termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes Apotek Rakyat Edisi Revisi Cetakan ke-3. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.

Hartono, Hdw. 2003. Manajemen Apotek. Depot Informasi Obat: Jakarta.

Rofiya, N. 2008. Laporan Praktek Kerja Profesi Farmasi Industri. Universitas Sumatera Utara : Medan.

Seto, S. 2001. Manajemen Apoteker. Airlangga University Press : Surabaya.45