lampiran peraturan direktur jenderal perikanan … renstra d… · dengan komoditas udang, nila,...

1 | R a n c a n g a n R e n s t r a D J P B 2 0 1 5 - 2 0 1 9

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 113/PER-DJPB/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2015 - 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan perikanan budidaya pada hakekatnya adalah upaya

yang sistematis dan terencana oleh seluruh pemangku kepentingan untuk

mengubah suatu kondisi perikanan budidaya menjadi lebih baik, melalui

pemanfaatan sumberdaya secara optimal, efektif , efisien dan akuntabel

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III

Tahun 2015 – 2019, yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 2 tahun

2015, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan

berbagai bidang secara berkelanjutan. Perikanan Budidaya, dengan

potensi dan keunggulan karakteristik yang ada, diyakini mampu memberi

kontribusi pada 9 agenda pembangunan nasional pemerintah

(NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk

pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan

melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing dan

berkelanjutan.

Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih

lanjut dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan

Budidaya 2015 – 2019, yang merupakan kesinambungan dari Renstra

2010 – 2014, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan

internal perikanan budidaya guna menjawab tantangan global.


B. KONDISI UMUM

B.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2010 – 2014

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2010-2014 dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya

berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem produksi pembudidayan ikan dengan

penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan;

2. Pengembangan sistem perbenihan ikan untuk pemenuhan kebutuhan

induk unggul dan benih bermutu;

3. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan untuk

menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi

sertamenjaga kondisi lingkungan yang optimal;

4. Pengembangan sistem usaha dengan meningkatkan aksesbilitas

permodalan, fasilitasi investasi serta penguatan kelembagaan usaha

perikanan budidaya;

5. Pengembangan sistem prasarana dan sarana yang memadai di

kawasan/sentra produksi perikanan budidaya;

6. Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka

pengembangan kawasan perikanan budidaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya periode 2010-

2014, pencapaian beberapa indikator kinerja utama dan indikator kinerja

kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Produksi perikanan budidaya tahun 2010-2014 meningkat dengan

kenaikan rata-rata tiap tahun mencapai 23,8%. Pada tahun 2010

produksi perikanan budidaya sebesar 6,27 juta ton. Sedangkan

pada tahun 2014 naik mencapai 14,52 juta ton yang terdiri dari:

rumput laut 10,23 juta ton; ikan 3,69 juta ton dan udang 0,59 juta

ton. Adapun nilai produksi sementara pada tahun 2014sebesar Rp.

109,78 trilliun. Atas pencapaian produksi perikanan budidaya

tersebut, Food Agriculture Organization (FAO) menempatkan


Indonesia sebagai penghasil produksi perikanan budidaya terbesar

ke-2 setelah negara Tiongkok.

2. Produksi ikan hias tahun 2014 mencapai 1,19 miliar ekor. Jenis

ikan hias yang paling dominan adalah ikan koi (26,8%) dikarenakan

harga jual ikan koi yang cukup tinggi, mudah dibudidayakan, serta

pasar yang relatif mudah sehingga menarik minat pembudidaya

ikan hias. Sementara itu nilai produksi untuk ikan hias pada tahun

2014 sebesar Rp. 7,59 trilliun.

3. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik(CBIB) dilaksanakan

sebagai upaya untuk memberikan jaminan penerapan CBIB

sehingga proses budidaya dapat menghasilkan produk yang aman

dikonsumsi. Jumlah unit pembudidayaan ikan yang telah memiliki

Sertifikat CBIB hingga tahun 2014 adalah 8.786 unit budidaya,

yang terdiri dari 7.300 unit perorangan, 1.234 unit kelompok dan

252 unit perusahaan. Capaian sertifikasi CBIB tahun 2014

meningkat ....% dibanding tahun 2010 sebesar .... unit.

4. Produksi induk unggul pada tahun 2014 mencapai 15,18 Juta

induk. Pencapaian produksi induk unggul tidak lepas dari

pencanangan Gerakan Penggunaan Induk Unggul (GAUL) dengan

beberapa program diantaranya: perekayasaan induk unggul,

pengembangan sarana dan prasarana produksi induk unggul,

pendayagunaan jaringan pemuliaan induk unggul.

5. Pelaksanaan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Capaian unit pembenihan bersertifikat CPIB tahun 2014 sebanyak

378 unit yang tersebar di 26 Provinsi di Indonesia baik itu

pembenihan skala kecil (unit pembenihan rakyat, hatchery) maupun

unit pembenihan skala besar (balai benih ikan/udang).

6. Pengembangan unit pembenihan skala besar dan skala kecil. Unit

pembenihan skala besar yang operasional tahun 2014 pencapaian

256 unit yang tersebar di 33 provinsi. Keberadaaan unit

pembenihan skala besar sebagai penyedia induk/calon induk

unggul serta produksi benih bermutu. Sedangkan unit pembenihan


skala kecil yang operasional pada tahun 2014 mencapai 41.446

unit yang terdiri dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR), hatchery dan

pembibit rumput laut yang tersebar di 33 provinsi.

7. Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana

yang memadai. Realisasi pada tahun 2014 mencapai 589 kawasan

dengan rincian: (i) 198 kawasan budidaya air payau; (ii) 228

kawasan budidaya air tawar; dan (iii)163 kawasan budidaya laut.

8. Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan

Budidaya pada tahun 2014 telah mencapai 77 kabupaten/kota.

Salahsatu faktor keberhasilan pengembangan minapolitan

perikanan budidaya komitmen daerah dalam mendorong dan

berperan aktif demi berjalannya program sesuai dengan tujuan

yang diinginkan bersama serta kesiapan Kabupaten/Kota dalam

melaksanakan pengembangan minapolitan berbasis perikanan

budidaya.

9. Pengembangan laboratorium uji kesehatan ikan dan lingkungan

yang memenuhi standar teknis pada tahun 2014 sebanyak 45 unit.

laboratorium berkontribusi dalam memberikan jaminan kesehatan

ikan dan kualitas produk perikanan budidaya yang kemudian akan

berdampak pada meningkatnya kepercayaan pasar terhadap

produk perikanan budidaya.Pemenuhan standar teknis yang

dimaksud merupakan pemenuhan terhadap 4 (empat) unsur

persyaratan dasar teknis yang mengacu pada Good Laboratory

Practices (GLP) yang meliputi: (i) Gedung; (ii) Sumber Daya

Manusia (SDM); (iii) Peralatan Laboratorium; dan (iv) Metode uji.

10. Penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan pada tahun 2014

adalah sebanyak 17 jenis penyakit ikan penting. Pengendalian

penyakit ikan penting diantaranya dilakukan melalui Gerakan

Vaksinasi Ikan (Gervikan) dan pelaksanaan surveillence dan

monitoring penyakit ikan.


11. Produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah

ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan

permintaan pasar dengan perolehan prosentase produk perikanan

budidaya yang bebas residu yaitu sebesar 99,73%. Sasaran lokasi

uji residu adalah sentra produksi perikanan budidaya di 17 provinsi

dengan komoditas udang, nila, bandeng dan lele.

12. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 3

bidang perikanan budidaya sampai dengan tahun 2014 adalah

sebanyak 117 judul dengan rincian: sub bidang kesehatan ikan dan

lingkungan 36 judul, sub bidang prasarana dan sarana 20 judul,

sub bidang perbenihan sebanyak 43 judul, sub bidang produksi

sebanyak 18 judul.

13. Penyaluran kredit Program Perikanan Budidaya tahun 2014 yang

telah direalisasikan adalah sebesar Rp377,8 miliar yang terdiri dari

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebesar Rp40,8

miliar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp336,9 miliar.

14. Pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil dengan

pendekatan stimulasi modal kerja kelompok telah dilaksanakan

melalui program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan

Budidaya (PUMP PB) sejak tahun 2011 sampai 2014 dengan

pencapaian sebanyak ...... kelompok. . PUMP PB merupakan

bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Kelautan dan Perikanan yang tergabung di bawah payung

PNPM Mandiri.

15. Penambahan tenaga kerja baru di bidang perikanan budidaya

Tahun 2014 adalah sebanyak 147.585 orang. Kegiatan yang

mendukung penambahan tenaga kerja baru perikanan budidaya

melalui kegiatan Pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB), Apresiasi

Kelembagaan pokdakan, pengembangan paket model usaha

berbasis kelompok masyarakat, pengelolaan saluran irigasi


partisipatif, pengembangan minapolitan dan percontohan usaha

budidaya.

B.2. Kegiatan Strategis yang Telah Dilakukan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya mencanangkan industrialisasi perikanan budidaya

sebagai salah satu strategi pembangunan perikanan yang dimulai

pada tahun 2012. Industrialisasi perikanan budidaya adalah integrasi

sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas

produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya

perikanan secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi perikanan

budidaya adalah untuk percepatan pendapatan pelaku usaha

perikanan perikanan.

Fokus pengembangan pada 4 (empat) komoditas, yaitu udang,

bandeng, patin dan rumput laut. Pencapaian kinerja pelaksanaan

industrialisasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Industrialisasi Udang

Industrialisasi udang pada tahun 2012 dilakukan melalui percontohan

tambak (demfarm) udang seluas 1.000 Ha di 5 (lima) kabupaten, tahun

2013 seluas 520 Ha di 26 kabupaten/kota, dan pada tahun 2014

seluas 5.000 Ha di 4 provinsi. Komponen kegiatan demfarm pada

tahun 2012 meliputi penyediaan plastik mulsa, benur unggul, pakan,

kincir, genset, pompa, penyediaan Pos Pelayanan Kesehatan

Ikan dan Lingkungan Terpadu (POSIKANDU), bantuan peralatan tes

laboratorium dan mobil keskanling sejumlah 3 (tiga) unit serta

rehabilitasi saluran tersier. Sedangkan untuk tahun 2013, sarana yang

disediakan pemerintah meliputi penyediaan pompa, kincir, genset,

plastik mulsa serta rehabilitasi saluran tersier.

Guna mensukseskan industrialisasi udang maka pelaksanaan

demfarm udang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga

melibatkan mitra dan pokdakan. Keterlibatan mitra dalam pelaksanaan


demfarm adalah : (i) perbaikan pematang dan pendalaman kolam, (ii)

pendampingan teknis Demfarm/ tambak percontohan memberikan

dampak kenaikan produktivitas, produksi, penyerapan tenaga kerja

serta perluasan lahan usaha Industrialisasi udang tidak hanya

dilaksanakan oleh Pemerintah, namun juga melibatkan mitra/ swasta

dan masyarakat (pokdakan) serta kerjasama dengan lintas sektor

Kementerian/ Lembaga iii) pemasangan instalasi listrik, (iv)

penyediaan gudang, (v) penyediaan tempat penanganan pasca panen,

(vi) penyediaan tenaga pemasangan plastik mulsa, (vii) menjamin

pemasaran udang, (viii) penyediaan/penambahan benur, serta (viii)

melengkapi sarana produksi di demfarm (pakan, benih, dan lain-lain).

Sedangkan keterlibatan Pokdakan adalah penyediaan lahan tambak

dan pengelolaan operasional pemeliharaan udang.

Keberhasilan industrialisasi udang sangat bergantung pada dukungan

lintas sektoral. Berkenaan dengan hal tersebut, Ditjen Perikanan

Budidaya berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan berbagai

pihak antara lain: (i) Unit kerja Eselon I Internal KKP; (ii) Pemerintah

Daerah; (iii) Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan

rehabilitasi saluran irigasi tambak serta jalan produksi; (iv) Badan

Pertanahan Negara (BPN) dalam rangka sertifikasi lahan usaha

budidaya, (v) Perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI dan Mandiri Syariah)

dalam mendukung pembiayaan usaha perikanan budidaya;(vi)

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam penyediaan listrik di kawasan

perikanan budidaya; serta (vii) TNI dalam rangka pengamanan lokasi

demfarm.

Outcome pelaksanaan kegiatan industrialisasi udang terhadap

kenaikan produksi terlihat dari produksi udang pada 2013 yang

melebihi produksi udang tahun 2012 yaitu sebesar 53,8%. Sementara

itu tenaga kerja yang terserap dari kegiatan industrialisasi di tahun

2012 mencapai 130.000 orang dengan rincian tenaga kerja langsung

sebanyak 125.000 orang dan tenaga kerja tidak langsung sejumlah

5.000 orang.


Selain itu, kegiatan demfarm telah berhasil meningkatkan produktivitas

tambak menjadi 6 - 10 ton melalui penerapan teknologi semi intensif.

Kondisi tersebut telah memacu semangat pembudidaya untuk

memanfaatkan kembali lahan/ tambak idle. Outcome pelaksana

demfarm 2012 lainnya adalah adanya pertambahan luasan tambak di

beberapa daerah seperti Provinsi Banten dan Jawa Barat (775 ha);

Provinsi DI Yogyakarta (75 ha); dan Jawa Tengah (45 Ha).

2. Industrialisasi Bandeng

Industrialisasi bandeng dilakukan sejak tahun 2012 melalui

percontohan tambak (demfarm) bandeng seluas 500 Ha di6 (enam)

kabupaten yaitu Kab. Serang (75 Ha), Kab. Tangerang (100Ha), Kab.

Karawang (75 Ha), Kab. Subang (100 Ha), Kab. Indramayu (50 Ha),

dan Kab. Cirebon (100 Ha).

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan industrialisasi bandeng pada

tahun 2012 yaitu : (i) bantuan sarana berupa benih dan pakan untuk

lokasi industrialisasi; dan (ii) Pemberian bantuan Pengembangan

Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) budidaya

bandeng. Pelaksanaan demfarm budidaya bandeng di wilayah Pantura

Jawa Barat dan Banten telah menunjukkan keberhasilan berupa

peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Outcome industrialisasi bandeng terlihat dari produksi ikan bandeng

pada tahun 2013 di Provinsi Jawa Barat (lokasi percontohan denfarm)

mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012 dari produksi

sebesar 74.680 pada tahun 2012 menjadi 96.055 ton pada tahun 2013

atau naik sebesar 28,62%. Begitu pula di Provinsi Banten yang

produksi pada tahun 2012 sebesar 8.739 ton menjadi 11.235 ton pada

tahun 2013 atau naik sebesar 28,55%.Dampak industrialisasi bandeng

secara nasional menaikan produksi bandeng dari 518.939 ton pada

tahun 2012 menjadi 667.116 ton pada tahun 2013.

3. Industrialisasi Rumput Laut


Pelaksanaan pengembangan industrialisasi rumput laut pada tahun

2012 hingga 2013 dilaksanakan di 9 (sembilan) kabupaten, yaitu (i)

Tahun 2012: Takalar dan Jeneponto (Provinsi Sulawesi Selatan),

Sumbawa (Provinsi NTB), Minahasa Utara (Provinsi Sulawesi Utara),

Parigi Moutong (Provinsi Sulawesi Tengah); dan (ii) Tahun 2013:

Sumenep (Provinsi Jawa Timur), Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah),

Rote Ndao (Provinsi NTT) dan Sumba Timur (Provinsi NTT).

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan industrialisasi rumput laut

yaitu : (i) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya

(PUMP-PB); (ii) Penyediaan kebun bibit; (iii) Percontohan budidaya

rumput laut; (iv) Pengembangan kawasan minapolitan, khususnya

untuk komoditas rumput laut; (v) Pelatihan teknis kegiatan budidaya

rumput laut; (vii) Dukungan dari Eselon I lainnya di KKP berupa

penyediaan sarana pasca panen serta penelitian dan pengembangan;

(viii) Dukungan kementerian dan lembaga lainnya, diantaranya (a)

KPTD melalui penyediaan kebun bibit, penyediaan sarana perahu

ketinting dan pelatihan enterpreneur di lokasi pilot project; (b) Kemko

dan UKM berupa penyediaan modal usaha melalui dana bergulir,

koperasi, PKBL, dan CSR (Coorporate Social Responsibility) dan

fasilitasi temu bisnis; dan (c) Kementerian Perindustrian melalui

pengembangan kompetensi inti industri, pengembangan industri

unggulan, bantuan mesin dan peralatan pengolahan rumput laut.

Dampak pelaksanaan kegiatan industrialisi rumput laut adalah

pencapaian produksi rumput laut di kabupaten lokasi industrialisasi

yang naik secara signifikan yaitu dari total produksi sebesar 647.036

ton sebelum direvitalisasi menjadi 2.156.787 setelah direvitalisasi atau

naik 233,33%.

4. Industrialisasi Patin

Industrialisasi patin di sektor hulu dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi yaitu

Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan dengan pertimbangan

potensi lahan pengembangan di provinsi tersebut. Dukungan kegiatan


terhadap pelaksanaan industrialisasi patin dilakukan melalui: (i)

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan bidang Perikanan Budidaya

(PUMP-PB);(ii) Pemberian bantuan induk patin; (iii) Percontohan

budidaya patin yang tersebar di Provinsi Jambi (Kab. Batanghari, Kab.

Muaro Jambi dan Kota Jambi); Provinsi Riau (Kab. Kampar, Kab.

Kuansing, Kab. Pelalawan); dan Provinsi Sumatera Selatan (Kab.

Banyuasin, Kab. OKI, Kab. OKU Selatan dan Kab. OKU Timur); (iii)

Pengembangan kawasan minapolitan, khususnya untuk komoditas

patin; (iv) Bantuan excavator, mesin pellet vaksin (Aeromonas

hydrophilla) dan Edwardsella ictaluri serta pembangunan posikandu

(v) pelatihan vaksinator yang diikuti oleh UPT, Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota; dan (vi) Dukungan Eselon I Lainnya

diantaranya pengembangan lokasi percontohan UPI (Unit Pengolahan

Ikan) fillet patin serta pabrik dan mesin pengolah tepung ikan;

penempatan penyuluh di masing lokasi; pengembangan Iptekmas

patin; dan pengendalian mutu produk patin.Secara keseluruhan,

industrialisasi patin memberikan dampak yang cukup signifikan pada

peningkatan produksi patin nasional.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

C.1. Potensi

1. Ketersediaan Lahan Perikanan Budidaya

Ketersediaan lahan pengembangan perikanan budidaya meliputi: (a)

budidaya laut, (b) budidaya air payau, (c) budidaya air tawar. Luas lahan

potensial untuk budidaya ikan tercatat sekitar 12 juta hektar dengan

rincian: 8,4 juta hektar untuk budidaya laut; 1,2 juta hektar untuk budidaya

air payau, dan 2,2 juta hektar untuk budidaya air tawar.

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun

2004, Indonesia diperkirakan memiliki potensi indikatif sebesar 8,4 juta ha

perairan laut, dimana 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya laut.


Terdiri dari 775 ribu ha untuk pengembangan KJA ikan/lobster/abalone,

37,2 ribu ha untuk pengembangan karamba tancap ikan, 769,5 ribu ha

untuk pengembangan budidaya rumput laut, 4,7 juta ha untuk

pengembangan budidaya kekerangan, 174,6 ribu ha untuk

pengembangan budidaya teripang dan 1,9 juta ha untuk pengembangan

budidaya tiram mutiara.

Potensi lahan budidaya air tawar terdiri dari lahan budidaya kolam, sawah

(mina padi) dan di perairan umum yang terdiri dari danau, rawa dan

sungai. Untuk potensi lahan budidaya di kolam, dihitung berdasarkan

asumsi luas lahan yang mendapat pasokan air irigasi teknis sebagai

sumber airnya. Dengan memanfaatkan potensi sekitar 20% pasok air

irigasi tersebut, diperkirakan luas potensi lahan untuk budidaya di kolam

adalah sebesar 528.700 ha. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya Tahun 2003, potensi lahan untuk pengembangan

budidaya di kolam yang terluas adalah di pulau Jawa, yaitu propinsi Jawa

Timur 92.400 ha, diikuti Jawa Barat 86.700 ha dan Jawa Tengah 83.200

ha. Di wilayah Sumatera, potensi lahan budidaya tawar yang terluas

adalah NAD 29.000 ha, Sumatera Utara 31.800 ha dan Sumatera Barat

24.300 ha. Di Indonesia bagian Timur, potensi lahan untuk kolam yang

terbesar adalah Sulawesi Selatan 34.800 ha.

Potensi lahan budidaya ikan di perairan umum, meliputi budidaya di

danau, rawa dan sungai. Budidaya perikanan di perairan umum harus

dilakukan secara ramah lingkungan, produktif, serta sesuai dengan

penggunaan perairan umum untuk keperluan lainnya. Sedangkan potensi

lahan budidaya di sawah atau lebih dikenal dengan sebutan budidaya

mina padi, masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat potensi sawah untuk

pengembangan budidaya minapadi sekitar 1,5 juta ha.


2. Tenaga Kerja Perikanan Budidaya

Jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan

merupakan potensi tenaga kerja perikanan budidaya, terlebih lagi

penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Sampai pada tahun 2014

terdapat lebih dari 4 juta orang menggantungkan hidup pada kegiatan

perikanan budidaya. Jumlah tenaga kerja tersebut diprediksi akan terus

bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan angkatan

kerja.

Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuan dan

keterampilannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara

langsung menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain itu,

peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perikanan menunjukkan

bahwa potensi tenaga kerja terdidik di bidang perikanan budidaya akan

semakin tinggi.

3.Teknologi Perikanan Budidaya

Banyak paket teknologi penelitian dan perekayasaan di bidang perikanan

budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk

meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas perikanan budidaya

secara efisien. Berbagai spesies ikan komersial sudah berhasil di

budidayakan seperti kerapu, kakap, ikan hias. Program broodstock center

perikanan budidaya telah menghasilkan induk varietas unggul berbagai

spesies dan benih berkualitas tinggi. Keberhasilan dalam produksi vaksin,

probiotik dan immunostimulan untuk ikan/udang, diterbitkannnya Standar

Nasional Indonesia bidang perikanan budidaya, serta tersebarnya

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan utamanya untuk deteksi dini

penyakit ikan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, maupun perguruan

tinggi menambah optimis usaha di bidang perikanan budidaya akan terus

tumbuh.


4. Potensi Pertumbuhan Penduduk, Daya Beli dan Permintaan Pasar

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2010, jumlah

penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237,56

juta orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,49 persen per

tahun. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar dalam

negeri yang potensial bagi produk perikanan khususnya perikanan

budidaya. Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi akan

berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang

akan berimplikasi pada peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat,

termasuk komoditas perikanan.

Masih rendahnya konsumsi masyarakat akan produk perikanan membuka

peluang bagi peningkatan volume produksi dan diversifikasi produk

perikanan di Indonesia. Namun hal tersebut harus diikuti dengan upaya

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan serta

menjamin kualitas produk perikanan yang aman dikonsumsi sesuai

dengan permintaan pasar.

Produk perikanan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar

internasional seiring dengan pemberlakuan pasar bebas di era gloalisasi.

Terbukanya pasar luar negeri harus disertai dengan upaya pemenuhan

persyaratan negara pengimpor terutama terkait dengan keamanan

pangan. Perikanan Budidaya terus dibangun dan dikembangkan dengan

pola pikir industrialisasi, guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah

dalam menghadapi era pasar global, serta tuntutan pengelolaan

sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab.

C.2. Permasalahan

Program peningkatan produksi perikanan budidaya yang telah

dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019 telah menunjukkan hasil

yang nyata. Namun demikian, pembangunan perikanan budidaya masih

dihadapkan pada sejumlah tantangan global dan permasalahan yang

menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan


perikanan budidaya. Permasalahanyang dihadapi dalam pembangunan

perikanan budidaya sebagai berikut.

1. Pengembangan sistem produksi

a. Penyebaran informasi dan implementasi teknologi anjurananjuran

belum seluruhnya menyentuh unit-unit usaha budidaya yang ada

di Indonesia. Hal ini disebabkan masih terbatasnya jumlah pelaku

pembina khususnya yang ada di daerah.Kondisi jarak beberapa

lokasi binaan yang jauh, sehingga pada kawasan-kawasan

tertentu khususnya budidaya laut pembinaan dan pendampingan

teknologi belum bisa dilakukan secara intensif.

b. Percepatan Sertifikasi CBIB terkendala akibat kurang

optimalnya sosialisasi, pembinaan penerapan CBIB yang

dilakukan oleh fasilitator/Dinas kepada unit pembudidyaan

ikan, masih minimnya pemahaman pembudidaya tentang

standar dan kriteria CBIB, serta sertifikat CBIB belum memiliki

nilai tambah bagi pembudidaya yang telah menerapkan

standar maupun kriteria CBIB karena rendahnya

keberterimaan Sertifikat CBIB di UPI;

c. Harga pakan ikan terdaftar realatif mahal, karena sebagian

besar bahan baku diimpor, yang terpengaruh nilai tukar dolar

dan “3F” (Food, Feed & Fuel), akibatnya sebagian

pembudidaya masih menggunakan pakan yang belum

terdaftar, yang umumnya bermutu rendah dan harga relatif

lebih murah.

2. Pengembangan sistem perbenihan

Informasi dan distribusi induk unggul serta benih berkualitas menjadi

salah satu kendala dalam pengembangan sistem perbenihan. Hal ini

terjadi karena masih lemahnya sistem informasi ketersediaan dan

distribusi yang ada di masyarakat.


Pengembangan sistem perbenihan juga terkendala pada kurangnya

pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun, terutama

pemanfaatan BBI/BBIP/BBUG yang dibangun diakibatkan oleh

kurangnya SDM yang berkualitas.

3. Pengembangan sistem sarana dan prasarana

Kendala utama dalam pengembangan sistem prasarana adalah

ketersediaan prasarana yang masih terbatas, seperti saluran air baik

input/output yang mengalami kerusakan/pendangkalan, sulitnya

jaringan listrik yang masuk ke lokasi budidaya, sulitnya akses jalan

produksi ke lokasi budidaya, dsb. Selain prasarana, keterbatasan

sarana budidaya juga menjadi kendala dalam pengembangan system

prasarana dan sarana budidaya. DJPB mencoba memberikan

stimulus dengan memberikan bantuan seperti KJA, excavator dan

mesin pelet. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan

terkendala dalam biaya operasional seperti ketersediaan benih dan

pakan untuk KJA, ketersediaan biaya mobilitas untuk excavator dan

ketersediaan bahan baku pembuat pelet untuk mesin pelet.

4. Pengembangan sistem usaha

Salah satu kendala pengembangan sistem usaha adalah permodalan,

terutama untuk pengembangan budidaya air payau atupun budidaya

laut yang memerlukan modal yang cukup besar. Kepercayaan

perbankan yag masih kecil terhadap pembudidaya serta persyaratan

perbankan yang cukup sulit menjadikan akses permodalan bagi

pembudidaya mengalami kesulitan. Kendala lainnya adalah sistem

pengelolaan kelembagaan pokdakan yang belum berkembang dengan

baik sehingga melemahkan posisi tawar pembudidaya dalam hal

pemasaran.


5. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan

Penyakit masih menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem

kesehatan ikan. Selain itu, penurunan kualitas lingkungan perairan

juga menjadi kendala tersendiri akibat pencemaran dari aktifitas usaha

sektor lain yang tidak terkendali.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI-MISI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan yang, Mandiri,

Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”

Sedangkan misi yang akan dilaksanakan KKP dalam untuk

mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang

berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan yang berkelanjutan.

3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang

sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam

kebudayaan.

B. VISI MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA

Sebagai bagian dari unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bertanggung jawab untuk

membantu tugas Menteri dalam menyelenggarakan pembangunan di

bidang perikanan budidaya. Adapun visi dan misi dari pembangunan

perikanan budidaya 2015-2019 yang ingin diwujudkan oleh Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:


1. Visi Pembangunan Perikanan Budidaya

“Mewujudkan Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya saing

dan Berkelanjutan Berbasiskan Kepentingan Nasional ”

2. Misi Pembangunan Perikanan Budidaya

Misi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya dalam mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan kemandirian perikanan pembudidaya melalui

pemanfaatan sumberdaya berbasis pemberdayaan

masyarakat.

2) Mewujudkan produk perikanan budidaya berdaya saing

melalui peningkatan teknologi inovatif.

3) Memanfaatkan sumberdaya perikanan budidaya secara

berkelanjutan

C. TUJUAN

Tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pembudidaya Ikan

2) Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya Perikanan Budidaya

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan

tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam empat perspektif dengan

masing-masing IKU sebagai berikut:


Stakeholder Perspective

1. Meningkatnya kesejahteraan masyakarat Perikanan Budidaya

Customer Perspective

2. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya yang

berkelanjutan

3. Meningkatnya produktivitas usaha bagi kesejahteraan

masyarakat perikanan budidaya

Internal Process Perspective

4. Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya yang

mendukung kesejahteraan

5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya

perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan

6. Terselenggaranya pengendalian sistem budidaya secara efektif

Learning & Growth Perspective

7. Terwujudnya ASN Ditjen PB yang kompeten, profesional dan

berkepribadian

8. Tersedianya informasi bidang perikanan budidaya yang valid,

handal dan mudah diakses

9. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Ditjen PB

yang berkepribadian

10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan

akuntabel di Ditjen Perikanan Budidaya


BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan

budidaya

2. Meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi sumberdaya

perikanan budidaya

3. Meningkatkan kelestararian dan keberlanjutan dalam pengelolaan

sumberdaya perikanan budidaya.

B. PROGRAM KEGIATAN

Penjabarah lebih lanjut arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya

2015 -2019, dirumuskan dalam program kegiatan, yang sekaligus

mewadahi unit kerja penanggung jawab program kegiatan tersebut,

sebagai berikut :

PROGRAM : Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

KEGIATAN 1 Pengelolaan Sistem Prasarana Perikanan Budidaya

2 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan

3 Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

4 Pengelolaan Sistem Pembudidayaan Ikan

5 Pengelolaan Sistem Usaha Perikanan Budidaya

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


C. STRATEGI

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan

perikanan budidaya tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan

budidaya, dilaksanakan dengan strategi:

a. Memperkuat kemandirian kawasan dan pengelolaan sarana

perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:

i. Mengembangkan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari)

dengan mendorong kemandirian kelompok yang memproduksi

pakan mandiri dan mengembangkan bahan baku pakan lokal

serta penyediaan sarana produksi pakan;

ii. Mengembangkan industri perbenihan nasional untuk

pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara

mandiri dengan mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta

unit pembenihan masyarakat;

iii. Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan)

dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai

hilir untuk efisiensi produksi;

iv. Pengembangan sarana input produksi inovatif (protein

rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan,

rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat dll.);

v. Mendorong tumbuhnya industri penghasil

sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam negeri

sesuai standar;

b. Memperkuat kemandirian kelompok dan kelembagaan usaha

perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:

i. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan

pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri;

ii. Penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala

kecil serta peningkatan minat investasi pembudidaya skala

besar;


iii. Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya

/Aquaculture incorporated;

2. Meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi sumberdaya

perikanan budidaya, dilaksanakan dengan strategi:

a. Meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya, dengan

komponen kegiatan utama:

i. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara

Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);

ii. Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

iii. Modernisasi sistem pembudidaya ikan yang efektif dan efisien

berbasis teknologi anjuran;

iv. Revitalisasi lahan marjinal dan ekstensifikasi;

v. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan

budidaya yang efisien;

vi. Pengembangan Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu

(Posikandu) dalam rangka pencegahan (vaksinasi) dan

Early Warning System penyakit di sentra-sentra produksi

budidaya;

vii. Modernisasi sistem produksi pembudidayaan ikan mendukung

industrialisasi;

viii. Pengembangan komoditas unggulan (driven market

commodity);

ix. Segmentasi usaha perikanan budidaya.

b. Peningkatan potensi ekonomi perikanan perikanan budidaya

i. Pengembangan industrialisasi marikultur secara intensif dan

berkelanjutan;

ii. Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan

hias, karang buatan, tanaman hias dll);

iii. Pengembangan sentra budidaya baru dengan percontohan

kawasan/klaster;


3. Pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya, akan

dilaksanakan melalui strategi penataan pengelolaan budidaya ikan

berkelanjutan, dengan komponen kegiatan:

i. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan

dan sesuai dengan daya dukung;

ii. Pengembangan Culture Based Fisheries (CBF) dengan pendekatan

komoditas multi-trophic level.

iii. Penerapan IMTA (Integrated Multi Trophic Aquaculture);

iv. Backyard Aquaculture (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan

lahan marginal;

v. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species

ikan tahan perubahan lingkungan;

vi. Pengembangan minapadi komoditas ekonomis (ugadi, ugamedi,

ugaladi).

vii. Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;

viii. Rehabilitasi lingkungan sentra produksi perikanan budidaya

(waduk, danau, lingkungan tambak/silvo fisheries).

Disamping arah kebijakan dan pelaksanaan strategi di atas, pada

periode 2015-2019 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga

diberikan mandat untuk melaksana quickwins dan program lanjutan.

Quickwins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat

dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan

yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan

partisipasi masyarakat.

Adapun rancangan program quickwins Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya 2015-2019 difokuskan pada Membangun Gerakan

Kemandirian Pembudidayaan Ikan melalui:

a. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk 20.000

pembudidaya sampai tahun 2019.


b. Penjaminan mutu benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan

unit pembenihan lainnya pada 900 unit pembenihan sampai

tahun 2019.

c. Pengembangan 100 Kebun Bibit rumput laut dengan kultur

jaringan sampai tahun 2019.

d. Penerapan teknologi biofloc budidaya lele dan patin di 24 lokasi

sampai tahun 2019.

Sedangkan rancangan program lanjutan Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya yang dimandatkan pada periode 2015-2019

adalah Pengembangan budidaya laut di Keramba jaring Apung (KJA),

pengembangan pakan mandiri, pengembangan sarana prasarana

perikanan budidaya.

D. KERANGKA REGULASI

Untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan

budidaya periode 2015-2019 diperlukan kerangka regulasi dalam rangka

penyelenggaraan tatakelola pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan. Beberapa kerangka regulasi yang akan disusun diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan Ikan;

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan

Pembudidaya Ikan Skala Kecil.

E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan

perikanan budidaya tahun 2015-2019, diperlukan penguatan kelembagaan

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan kelompok usaha perikanan budidaya, termasuk unit

pembenihan skala kecil, menjadi kelompok yang berbadan hukum


sehingga dapat lebih mudah mengakses permodalan terutama dari

perbankan serta memperkuat daya saing usaha perikanan

budidaya.

2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan setifikasi Cara Budidaya

Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik

(CPIB) diperlukan dukungan kelembagaan di daerah yang

didelegasikan untuk melakukan kegiatan sertiifkasi.

3. Untuk mendorong gerakan pengembangan pakan ikan mandiri

berbahan baku lokal, diperlukan dukungan kelembagaan yang lebih

kuat di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk melakukan

koordinasi lintas sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing

lembaga.

4. Kelembagaan unit pembenihan skala besar di daerah yakni Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baik tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota perlu diperkuat kelembagaannya.

5. Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan perikanan

budidaya, diperlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk

mendorong percepatan kinerja dan koordinasi lintas sektor.


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perikanan

budidaya selama periode 2015 – 2019, Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya telah merumuskan dan menetapkan target indikator dan

sasaran strategis 2015 - 2019, sebagai target kondisi yang ingin dicapai

secara nyata serta mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh

adanya hasil (outcome/impact), dari satu atau beberapa kegiatan yang

dilaksanakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Adapun Indikator

Sasaran Strategis , Indikator Kinerja Program/Utama, serta Indikator

Kinerja Kegiatan Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

Tabel. :....

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

TARGET / TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SS1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya

1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

102,00 102,25 102,50 102,75 103,00

2. Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

7,00 7,05 7,10 7,15 7,20

CUSTOMER PERSPECTIVE

SS2. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan

3. Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dapat dikendalikan melalui surveillance (kawasan)

3

4

6

8

10

SS3. Meningkatnya produktivitas usaha bagi kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya

4. Jumlah Produksi perikanan budidaya (Juta Ton)

17,90 19,46 22,80 26,72 31,32

5. Jumlah ikan Hias (milyar ekor)

1,70 1,90 2,10 2,30 2,50

6. Jumlah tenaga kerja baru perikanan budidaya (orang)

168.000 362.000 584.000 840.000 1.135.000

7. Jumlah Investasi bidang perikanan budidaya (Rp. Milyar)

23.500 24.000 24.500 25.000 25.500

8. Jumlah kredit program bidang perikanan budidaya (Rp. Milyar)

135 325 575 925 1.390



TARGET / TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

INTERNAL PERSPECTIVE

SS4. Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya yang mendukung kesejahteraan

9. Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Rancangan; kumulatif)

2 4 6 9 12

10. Jumlah RSNI 3 Bidang perikanan budidaya

27 30 32 35 37

11. Jumlah Draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya

5 6 6 6 7

SS5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan

12. Jumlah laboratorium Penyakit, Kualitas air, Pakan dan Residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif)

60 57 63 71 81

13. Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang perikanan budidaya (paket teknologi)

69 73 79 91 95

14. Jumlah unit perbenihan rakyat (UPR dan HSRT) dan unit perbenihan skala besar yang bersertifikat (unit; kumulatif)

420 540 670 820 990

15. Jumlah sentra kebun bibit rumput laut (sentra)

22 36 72 93 133

16. Jumlah kawasan Minapolitan perikanan budidaya (Kab./Kota; kumulatif)

85 100 115 130 145

17. Panjang saluran tambak yang dikelola secara partisipatif (meter lari)

100.000 210.000 328.000 459.000 599.000

18. Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit; kumulatif)

8.200 9.000 10.700 12.300 14.000

19. Jumlah lokasi pengembangan teknologi anjuran (sistem biofloc) untuk produktifitas budidaya lele, nila dan patin

24 24 24 24 24

20. Jumlah kelompok produsen pakan ikan mandiri

15 15 15 15 15

SS6. Terselenggaranya pengendalian sistem budidaya secara efektif

21. Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat; kumulatif)

250 260 271 282 295



TARGET / TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

22. Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang tingkat keberterimanya 96%

4.200 4.300 4.400 4.500 4.600

23. Jumlah jenis pakan ikan yang terjamin mutunya (jenis; kumulatif)

800 850 900 950 1.000

24. Jumlah unit usaha budidaya yang memperoleh layanan perizinan (unit; kumulatif)

650 700 750 800 850

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

SS7. Terwujudnya ASN Ditjen PB yang kompeten, profesional dan berkepribadian

25. Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon II dan III lingkup Ditjen PB (%)

<15% <14% <13% <12% <10%

SS8. Tersedianya data dan informasi bidang perikanan budidaya yang valid, handal dan mudah diakses

26. Tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi Ditjen Perikanan Budidaya

2,00 3,00 4,00 5,00 5,00

SS9. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Ditjen PB yang berkepribadian

27. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen PB

BB BB A A AA

28. Kategori SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya

A A A AA AA

SS10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel di Ditjen Perikanan Budidaya

29. Opini atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Budidaya

WTP WTP WTP WTP WTP

30. Nilai kinerja anggaran Ditjen PB (%)

Baik (80-90%)

Baik (80-90%)

Baik (80-90%)

Sangat Baik (90-

100%)

Sangat Baik

(90-100%)

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan kegiatan

pembangunan perikanan budidaya menuju tercapainya sasaran target dan

indikator kinerja sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, diperlukan

kerangka pendanaan / pembiayaan yang memadai guna tercapainya

terget tersebut. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan

perikanan budidaya, idealnya merupakan sinergitas dari berbagai sumber

pembiayaan seperti dari Pemerintah (APBN dan APBD), swasta,


BUMN/BUMD, perbankan dan lembaga keuangan lain, hibah / bantuan

luar negeri serta masyarakat.

Sinergitas berbagai sumber pembiayaan sangat diperlukan

mengingat peran pemerintah yang dibatasi oleh ketersediaan anggaran,

tugas serta kewenangan. Dana APBN hanya bersifat stimulus yang

difokuskan untuk kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat,

sementara APBD lebih diarahkan untuk membiayai kegiatan pendukung di

tingkat daerah. Adapun prakiraan kebutuhan biaya pembangunan

perikanan budidaya selama periode 2015 – 2019 tercantum seperti tabel

dibawah.

Tabel....

Sumber

Dana

Kebutuhan Anggaran (Rp. Milyar)

2015 2016 2017 2018 2019

APBN *) 1.078,770 1.048,550 1.167,000 1.325,660 1.518,330

APBD

(DAK) Bid,

Budidaya

2.150,000 2.365,000 2.601,500 2.861,650 3.147,800

Swasta,

Perbankan,

CSR , Dll

114.621,730 134.944,057 159.894,924 189.180,575 222.273,323

T o t a l 117.850,500 138.357,607 163.663,424 193.367,885 226.939,453

Ket *) : Kebutuhan anggaran sesuai RPJMN 2015-2019


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perikanan Budidaya 2015-

2019 merupakan rencana lima tahunan yang digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran

dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Budidaya 2015-2019, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat

maupun daerah.

5.2 Monev dan Pelaporan

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan

kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen pembangunan

secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang

handal akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan

balik pada tahap perencanaan yang pada ahirnya akan meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan. Sistem monev kinerja

pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang

dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan agar

lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Dengan

berkembangnya jumlah satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, maka

diperlukan suatu sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan yang diharapkan dapat menjadi database untuk mengetahui

perkembangan pelaksanan kegiatan secara berkala dalam rangka

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan perikanan budidaya meliputi (i) monitoring, (ii) evaluasi dan

(iv) pelaporan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan


kepada seluruh satuan kerja yang melaksanakan program dan kegiatan

pembangunan di Pusat dan Daerah, baik yang dibiayai APBN (Kantor

Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan), DAK maupun

Pinjaman/Hibah Luar Negeri, atau yang dibiayai dari sumber dana

tertentu atau khusus, sebagai berikut:

1. Monitoring merupakan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan

apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal

dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah

menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan.

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta

mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk

dapat diambil tindakan sedini mungkin. Oleh karenanya monitoring

dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung (on-going

project) dan pada saat kegiatan sudah operasional.

2. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan suatu

kegiatan telah dilaksanakan secara benar sesuai rencana, norma

serta ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga

dari hasil monitoring tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai

umpan balik bagi pimpinan untuk mengambil keputusan sebagai

tindak lanjutnya antara lain adalah (i) perbaikan kegiatan yang sedang

berjalan; (ii) pemecahan masalah yang dihadapi; dan (iii) perbaikan

rencana yang akan datang. Evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan

pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pasca

pelaksanaan yang dilakukan secara berkala.

3. Pelaporan hasil kegiatan pembangunan perikanan budidaya

merupakan salah satu media penyampaian informasi terhadap

serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan

sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan yang baik akan dapat

dilihat sejauhmana perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan


dan tingkat keberhasilannya sehingga memberikan informasi yang

cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan. Di dalam

pelaksanaannya, kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan

berjenjang.

Sangat disadari masih banyak kekurangan dalam rancangan ini,saran dan

masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaandokumen Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan

dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Jakarta, September 2015

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya


LAMPIRAN


Lampiran 1. Sasaran Produksi Perikanan Budidaya 2015 – 2019 menurut

Komoditas

No. KOMODITAS TAHUN (TON) Kenaikan/

th (%) 2015 2016 2017 2018 2019

JUMLAH 17 900 000 19 455 000 22 795 000 26 716 000 31 319 000

15,07

1 Udang 827 100 934 000 1 030 400 1 134 700 1 248 800

10,86

Udang Windu 208 900 219 300 230 300 241 800 253 900

5,00

Udang Vanamei 535 200 599 500 671 400 752 000 842 200

12,00

Udang Lainnya 83 000 115 200 128 700 140 900 152 700

17,09

2 Kerapu 45 900 50 400 55 500 61 000 67 100

9,96

3 Kakap 312 500 375 400 450 200 491 500 589 800

17,31

4 Bandeng 1 210 800 1 356 900 1 492 500 1 641 900 1 779 900

10,12

5 Ikan Mas 558 700 626 500 679 900 723 500 785 800

8,92

6 Nila 1 656 600 1 822 200 2 004 500 2 204 900 2 500 600

10,85

7 Gurame 160 300 197 400 203 700 221 500 240 800

10,95

8 Patin 604 700 725 600 870 800 1 044 900 1 149 400

17,50

9 Lele 1 058 400 1 217 100 1 399 700 1 609 600 1 770 600

13,75

10 Rumput Laut 10 600 000 11 107 000 13 390 000 16 171 000 19 544 000

16,74

11 Bawal Bintang 1 900 2 000 2 600 3 800 5 500

31,54

12 Kekerangan 233 700 348 200 453 600 570 000 715 100

32,60

13 Tawes 32 600 39 100 46 900 56 300 64 800 -

Nilem 31 900 36 700 42 200 48 500 55 800 -

Toman 28 300 32 600 37 500 43 100 49 600 -

Gabus 15 800 18 100 20 900 24 000 27 600 -

14 Lainnya 520 800 565 800 614 100 665 800 723 800

8,58


Lampiran 2. Sasaran Produksi Perikanan Budidaya 2015-2019 per Provinsi

No Provinsi

Tahun (TON) Kenaikan (%/th) 2015 2016 2017 2018 2019

JUMLAH

17.900.048

19.455.053

22.795.058

26.716.064

31.319.072

15,07

1 ACEH

97.757

109.806

121.759

133.376

147.347 10,81

2 SUMATERA UTARA

373.194

418.076

466.964

518.535

581.757

11,74

3 SUMATERA BARAT

346.513

391.301

430.781

474.969

527.036

11,06

4 RIAU

115.812

132.819

150.886

170.812

187.835

12,86

5 KEPULAUAN RIAU

121.073

140.887

166.587

186.349

219.801

16,11

6 JAMBI

118.419

138.416

161.790

189.360

209.632

15,38

7 SUMATERA SELATAN

696.839

802.517

924.538

1.066.957

1.183.768

14,18

8 KEP. BANGKA BELITUNG

10.362

13.867

17.229

20.970

25.399

25,23

9 BENGKULU

78.580

87.489

96.567

106.325

118.853

10,90

10 LAMPUNG

272.236

316.974

363.361

412.839

468.190

14,52

11 DKI JAKARTA

48.050

61.950

76.105

88.811

107.690

22,43

12 BANTEN

175.055

207.352

248.860

296.230

352.108

19,09

13 JAWA BARAT

1.669.694

1.884.822

2.107.792

2.353.632

2.619.298

11,92

14 JAWA TENGAH

605.682

676.925

760.352

855.863

957.293

12,12

15 DI YOGYAKARTA

112.217

129.900

144.760

162.511

179.115

12,42

16 JAWA TIMUR

1.415.183

1.542.543

1.780.217

2.061.403

2.379.522

13,91

17 BALI

214.965

232.791

276.402

326.757

389.035

16,08

18 NUSA TENGGARA BARAT

861.317

912.907

1.084.014

1.290.378

1.538.944

15,76

19 NUSA TENGGARA TIMUR

2.107.821

2.209.112

2.662.562

3.214.830

3.884.548

16,73

20 KALIMANTAN BARAT

175.136

210.789

234.733

259.080

285.000

13,02

21 KALIMANTAN TENGAH

89.586

102.489

116.678

132.992

146.757

13,15

22 KALIMANTAN SELATAN

160.056

180.142

202.252

227.458

251.760

11,99

23 KALIMANTAN TIMUR

288.591

332.282

385.344

426.544

494.336

14,42

24 KALIMANTAN UTARA

289.010

304.427

364.384

437.130

524.600

16,25

25 SULAWESI UTARA

447.830

483.440

552.867

632.654

735.289

13,24

26 GORONTALO

160.106

170.642

201.087

237.610

281.452

15,26

27 SULAWESI TENGAH

1.485.758

1.557.884

1.875.202

2.261.470

2.729.443

16,63

28 SULAWESI BARAT

77.276

83.518

95.845

110.307

126.793

13,22

29 SULAWESI SELATAN

3.064.263

3.231.743

3.859.775

4.620.639

5.534.436

16,10

30 SULAWESI TENGGARA

1.211.694

1.280.081

1.523.014

1.816.775

2.168.583

15,82

31 MALUKU

701.977

741.914

893.415

1.077.177

1.299.452

16,83


No Provinsi

Tahun (TON) Kenaikan (%/th) 2015 2016 2017 2018 2019

JUMLAH

17.900.048

19.455.053

22.795.058

26.716.064

31.319.072

15,07

32 MALUKU UTARA

115.405

121.166

145.570

175.219

211.183

16,51

33 PAPUA

15.360

17.079

18.887

20.809

23.264

10,94

34 PAPUA BARAT

177.234

227.003

284.479

349.293

429.553

24,79


Lampiran 3. Kebutuhan Modal Kerja Tahun 2015-2019 menurut Komoditas

KOMODITAS

TAHUN (Rp)

2015 2016 2017 2018 2019

JUMLAH

117.850.500.000.000

138.357.607.500.000

163.663.423.875.000

193.367.885.681.250

226.939.453.472.812

Udang

30.992.400.000.000

32.973.990.000.000

36.361.111.500.000

41.377.800.712.500

47.357.703.658.125

Udang Windu

8.638.700.000.000

9.255.750.000.000

9.867.705.750.000

11.073.030.412.500

12.503.791.243.125

Udang Vanamei

22.078.500.000.000

23.397.675.000.000

26.099.923.500.000

29.797.035.975.000

34.237.164.543.750

Udang Galah

275.200.000.000

320.565.000.000

393.482.250.000

507.734.325.000

616.747.871.250

Kerapu

1.215.500.000.000

1.322.475.000.000

1.515.937.500.000

1.776.375.562.500

2.092.494.009.375

Kakap

304.000.000.000

416.640.000.000

592.704.000.000

866.829.600.000

1.275.795.360.000

Bandeng

9.112.800.000.000

10.318.140.000.000

12.295.962.000.000

14.998.652.550.000

18.413.461.080.000

Ikan Mas

5.457.400.000.000

5.930.925.000.000

6.785.005.500.000

7.945.938.000.000

9.364.017.048.750

Nila

16.259.100.000.000

18.306.015.000.000

22.158.045.000.000

26.850.648.825.000

31.312.413.405.000

Gurame

2.408.000.000.000

2.618.700.000.000

2.996.595.000.000

3.507.603.750.000

4.132.721.250.000

Patin

11.727.300.000.000

13.275.990.000.000

15.823.080.000.000

19.300.502.812.500

24.127.434.410.625

Lele

11.308.500.000.000

13.314.892.500.000

16.501.944.375.000

20.934.664.143.750

27.078.865.911.563

Rumput Laut

5.300.000.000.000

5.831.175.000.000

7.381.237.500.000

9.359.976.937.500

11.877.927.075.000

Bawal Bintang

40.000.000.000

57.750.000.000

82.687.500.000

133.126.875.000

200.558.531.250

Kekerangan

70.600.000.000

386.610.000.000

2.029.702.500.000

3.426.801.525.000

4.217.806.687.500

Kepiting/Rajungan

552.500.000.000

601.125.000.000

689.062.500.000

807.443.437.500

951.133.640.625

Lainnya

23.102.400.000.000

33.003.180.000.000

38.450.349.000.000

42.081.520.950.000

44.537.121.405.000

lampiran peraturan direktur jenderal perikanan … renstra d… · dengan komoditas udang, nila,...

Documents