1

POTRET KORUPSI KESEHATAN

Eko Haryanto – KP2KKN Jawa TengahDisampaikan pada Forum Anti Korupsi Indonesia Ke-4

2

Latar Belakang

• Kesehatan merupakan hak dasar warga• Anggaran kesehatan (APBN dan APBD) selalu meningkat

setiap tahun • Pengelolaan anggaran kesehatan masih kurang efisien dan

rawan korupsi. • Sektor kesehatan merupakan urusan publik yang tidak

lepas dari praktek korupsi. • Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan aparat dan

pejabat tingkat rendah hingga tingkat tinggi• Derajat kesehatan rakyat Indonesia masih belum

menunjukkan performa yang baik

3

Obyek Korupsi Kesehatan• Dana Alkes • Dana Pembangunan/Rehabilitasi RS • Dana Pengadaan Obat • Dana PNBP • Dana Jaminan Kesehatan • Dana Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas • Dana Pengadaan Alat Lab • Pendapatan Rumah Sakit • Dana Operasional Rumah Sakit • Anggaran Pendidikan/Pelatihan • Dana Sarpras Puskesmas • Dana Posyandu • Dana Operasional Dinkes • Aset Dinkes • Dana Alat KB • Dana Sarpras Lab

4

Modus Korupsi Kesehatan• Mark Up • Penyalahgunaan Anggaran • Penggelapan • Pengadaan Fiktif/Manipulasi Tender dan Data• Penyuapan • Penyalahgunaan Wewenang • Honor Fiktif • Pungutan Liar

5

Lahan Korupsi Kesehatan

• Kemenkes • Dinkes Kab/Kota/Provinsi • Rumah Sakit • BPOM dan Lembaga Kesehatan lainnya • Puskesmas • BUMN/BUMD Kesehatan • Ormas/Yayasan

6

Lokasi Korupsi Kesehatan • Pusat • Sumut• Jabar• Jateng• Banten • DI Aceh • Riau • Jatim • Bengkulu • Lampung

Sumber : ICW

7

Aktor Korupsi Kesehatan• Panitia Pengadaan di Kemenkes dan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov • Rekanan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov • Kadinkes Kab/Kota/Provinsi • Pejabat/Pegawai Dinkes Kab/Kota/Provinsi • Direktur Rumah Sakit • Pejabat/Pegawai Kemenkes • Pejabat/Pegawai RS • Pejabat/Pegawai Pemkab/Pemkot/Pemprov Non Dinkes • Pejabat/Pegawai BUMN/BUMD Kesehatan • Pimpinan/Anggota DPR/DPRD • Kepala Puskesmas • Bupati/Walikota/Gubernur • Rekanan Rumah Sakit • Ketua Yayasan/Ormas • Masyarakat • Menkes • Dirjen Kemenkes • Pejabat/Pegawai Badan Terkait Kesehatan

8

Korupsi Kesehatan dilakukan secara “berjamaah” antara Pejabat, Panitia Pengadaan, PPK, P4TK, dan Rekanan

Pengadaan.

9

Kesimpulan

• Anggaran Kesehatan masih sangat rawan korupsi. Pemantauan ICW selama 2001-2013 terhadap 122 kasus korupsi yang berhasil ditindak: tersangka 255 orang, dan kerugian negara Rp 594,0 miliar.

• Aktor pelaku korupsi kesehatan (tersangka) berasal dari pejabat tinggi sektor kesehatan, seperti: menteri kesehatan (2 orang), dirjen (2 orang), kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota (31 orang), direktur rumah sakit (14 orang), gubernur/walikota/bupati (3 orang) dan pimpinan DPRD (7 orang).

• Korupsi kesehatan banyak menggerogoti anggaran untuk alkes, obat, pembangunan rumah sakit/puskesmas, dan jaminan kesehatan

• Pemerintahan pusat terutama Kementerian Kesehatan merupakan instansi paling besar memicu kerugian negara dalam korupsi kesehatan.

• Kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi kesehatan masih rendah. • Terjadinya kasus-kasus korupsi pada sektor kesehatan yang melibatkan pejabat

pada kementerian kesehatan dan dinas kesehatan lokal menunjukkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas serta kepatuhan pada hukum

10

SEKIAN

TERIMA KASIH – SALAM ANTIKORUPSI