kebersihan, persampahan, dan pertamanan (upt kp2) )
TRANSCRIPT
ii
SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Lingkungan Hidup Unit Pelaksana Tugas,
Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan (UPT KP2) )
Disusun Sebagai Salah satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu
Pemerintahan (Sarjana) pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
(APMD)
Disusun Oleh:
KAROLINA WOB
15520097
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2019
iv
HALAMAN MOTTO
“BELAJARLAH DARI MASA LALU, KARENA MASA LALU ADALAH
GURU TERBESAR UNTUK LEBIH MEMAHAMI HIDUP DAN SELALU
MENGUCAP SYUKUR ATAS HIDUP YANG TUHAN BERIKAN, SELALU
MENOLONG ORANG LAIN DENGAN IKLAS KARENA KITA MANUSIA
ADALAH MAHKLUK SOSIAL YANG HIDUP SALING BERGANTUNG
SATU DENGAN YANG LAIN.”
(Karolina wob)
“BERJUANGLAH UNTUK HAL YANG PANTAS UNTUK
DIPERJUANGKAN”
“SEBAB ITU JANGANLAH KUATIR AKAN HARI BESOK, KARENA HARI
BESOK MEMPUNYAI KESUSAANNYA SENDIRI. KESUSAHAAN SEHARI
CUKUPLAH SEHARI ( MATIUS 6:34)”
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tidak ada kata-kata terindah, selain mengucap puji dan syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa, karena kasih berkat-Nya penyusun dapat menyelesaikan Skipsi
ini dengan baik. Penyusun berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak. Skripsi ini saya persembahan kepada:
1. Orang tua penulis Mama Helena Keram (Alm), Mama Anemeri Katukdoan,
Mama Agatha, Mama Justina Keram, Bapak Johannes Wob, Bapak Simon
Kambayong, Bapak Marchelus Keram, Bapak Fransiskus Keram, yang
melahirkan, merawat, membesarkan, memotivasi, membiayai dan mendoakan
penulis selama ini.
2. Seluruh keluarga penulis, baik dari pihak bapak maupun pihak
Mama.Terimakasih atas doa, dukungan, nasehat, serta motivasinya selama ini.
3. Saudara dan saudari sepupuh penulis, kakak dan adik Anny Paliama, Jenny,
Olivia, Yakoba, Novita, Marlin, Magrita, Hendrika, Anton, Fransiskus,
Yoseph, Andre, Frengki,Wilhelmus (Alm), Tania. Terimakasih atas doa,
dukungan serta motivasinya selama ini.
4. Sahabat Kental penulis, Feronika, Fransiska, Martha, Novita, Gaudia,
Margaretha, Agustina, Evelina, Welestin, Emma, Trivena, Leominggus,
Kristina, dan Karlin. Terimakasih untuk selalu setia mendengar cerita dan
memotivasi penulis selama melewati masa-masa sulit masa kuliah.
5. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta tempat
penulis mendapatkan proses perkuliahan, pengalaman dalam menigkatkan
pengetahuan.
6. Teman seperjuangan STPMD “APMD” Yogyakarta penulis,( Margaretha
Alakok, Eduar Hamapu, Rind Ngobe, Bernadetha, Theresia, Issay Meku,
Miska, Ayu Resty, Fabianus Kaka, Herman, Grein, Agustinus, Petrus
Asogome, Icuk, Avend, Marsel, Dessy, Sani, Daud Agapa dan TIM Volly
Putri APMD) dan yang tidak disebutkan satu persatu oleh penulis, kalian
terbaik.
7. Untuk Teman-teman KKN angkatan 51 kelompok 18, Fathur Rahman, Safitri,
Kadija Tiro, Rinto Kaka, Bernat Panjaitan, Gabriel, Alexandro ,David.
Terimakasih untuk segala kebaikan serta membangun persaudaraan selama 50
hari, maafkan kalau sering marah-marah.
8. Untuk yang selalu saling jaga dan saling sayang di kota Yogyakarta,saudara,
sepupuh, adik, ponakan penulis ( Ester, Ifan, Valeria, Maria Wonap, Meghi,
Antonia, Stevani, Susan, Mario, Yunita, Evan). Terimakasih dan sukses selalu
Tuhan berkati.
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang
telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” (Studi Peneliatian
Deskriptif Kualitatif di Dinas Lingkungan Hidup UPT KP2 Kabupaten Bantul).
Tugas Akhir Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi
oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan , di Prodi Ilmu
Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta. Penulis sadar bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyak,
untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah
diberikan kepada penulis, khususnya kepada:
1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu
Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar
dalam mengarahkan serta membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku Dosen Penguji Samping I yang telah
banyak memberi masukan terhadap isi skripsi ini.
5. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku Dosen Penguji Samping II yang telah
banyak memberi masukan terhadap isi skripsi ini
6. Bapak / ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, yang telah banyak memberikan
bekal pendidikan bagi penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta.
vii
8. Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul , yang
telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis untuk melakukan
penelitian
Yogyakarta 13 September 2019
Karolina. Wob
xii
SINOPSIS
Pertumbuhan penduduk telah menimbulkan akibat bertambahnya pola
konsumsi masyarakat yang akhirnya menyebabkan bertambahnya volume sampah.
Bertambahnya volume sampah bukan hanya pada jumlah, tetapi juga pada jenis
sampah yang semakin beragam. Kondisi ini diperparah dengan pola hidup
masyarakat yang instan dan paradigm masyarakat yang masih menganggap
sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Pada dasarnya
antara manusia dan lingkungan hidup adalah suatu bangunan yang seharusnya
berdiri saling menguatkan, manusia amat tergantung pada lingkungannya dan
begitu pula sebaliknya lingkungan juga amat tergantung pada aktivitas manusia.
Pengelolaan sampah Kabupaten Bantul dibawah koordinasi Dinas Lingkungan
Hidup bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan dan juga masyarakat.
Hal ini didasari penetapan dari kebijakan pengelolaan sampah yang baik.
Dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bantul penyusun ingin
mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Bantul melalui perumusan Masalah sebagai berikut :1. Bagaimana
Implementasi Peraturan Daerah No 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Bantul ? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup
dalam pengelolaan sampah di Unit Pelaksana Tugas, Kebersihan Persampahan
dan Pertanaman (UPT KP2) Kabupaten Bantul DIY terkait Implementasi
Peraturan Daerah No 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ?
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menuliskan atau
menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu atau kelompok tertentu
atau pada saat tertentu. Metode deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah merupakan metode yang berupaya mendiskripsikan fakta-fakta yang
ditemui dilapangan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam
upaya pengelolaan sampah DLH Kabupaten Bantul telah menerapkan beberapa
kebijakan. Pada umumnya kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi
yang ada di Kabupaten Bantul namun pelaksanaannya belum maksimal karena
masih kurangnya sarana prasarana, petugas pengangkut dan sebagian masyarakat
belum menyadari pentingnya hidup bersih.pelaksanaan teknik oprasional
pengelolaan sampah dimula dari pewadahan, pengumpulan, pengelolaan, serta
pembuangan ke TPA.
Dalam penelitian tersebut maka penyusun menyarankan agar DLH
Kabupaten Bantul melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang hidup bersih
dan lingkungan yang bersih dan juga pengawasan regulasi teknis perlu
ditingkatkan lagi agar masyarakat merasa nyaman dengan hati adanya
penumpukan sampah dimana-mana.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Peraturan, Pengelolaan Sampah
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, ditambah
dengan terus bertambahnnya tempat hunian yang tersebar diberbagai daerah
dan perkotaan di Indonesia tidak bisa terlepas dari banyaknya sampah yang
dihasilkan. Belum lagi dengan menjamurnya pabrik-pabrik dan pasar
swalayan yang hampir disetiap daerah, membuat produksi sampah semakin
meningkat, persoalan sampah, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari
sebuah kota atau daerah, seiring pertumbuhan penduduk yang meningkat tentu
saja akan berpengaruh pada penggunaan dan kebutuhan konsumsi
masyarakatnya yang terus melonjak.
Masalah lingkungan telah menjadi perhatian internasional, bahkan
kepopulerannya sering disejajarkan dengan masalah hak asasi manusia (HAM)
dan demokrasi. Lingkungan memang bagian dari integral dari kehidupan
manusia dimana dan kapanpun mereka berada. Lingkungan yang rusak akan
membuat penduduk menderita , lingkungan memang harus menjadi perhatian
dan ukuran keberhasilan suatu proses pembangun bangsa dan umat manusia.
Pertumbuhan penduduk telah menimbulkan akibat bertambahnya pola
konsumsi masyarakat yang akhirnya menyebabkan bertambahnya volume
sampah. Bertambahnnya volume bukan hanya pada jumlah, tetapi juga pada
jenis sampah yang semakin beragam. Kondisi ini diperparah dengan pola
2
hidup masyarakat yang instan dan paradigma masyarakat yang masih
menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Di
sisi lain, pengelolaan sampah hanya dilakukan sebagai sesuatu yang bersifat
rutin, yaitu hanya dengan cara membuang sampah. Pada akhirnya, hal ini
berdampak pada semakin langkahnya tempat untuk membuang sampah dan
produksi sampah yang semakin banyak mencapai ribuan m3/hari.
Pada dasarnya antara manusia dan lingkungan hidup adalah suatu
bangunan yang seharusnya berdiri saling menguatkan, manusia amat
tergantung pada lingkungannya dan begitu pula sebaliknya lingkungan juga
amat tergantung pada aktifitas manusia.
Pemerintah diharapkan telah mengambil kebijakan dan langkah-
langkah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan sebagai tindakan
antisipasi sedini mungkin terhadap masalah lingkungan, permasalah
lingkungan yang akan terjadi baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.
Terutama pemecahan terhadap masalah sampah ini sangat diperlukan
pengaturan yang insentif dan terus menerus oleh aparat pemerintah dan
tentunya dukungan serta kesadaran dari segenap lapisan masyarakat. Karena
jika tidak, barang yang sudah tidak dipakai ini bisa menimbulkan masalah
yang lebih besar. Seperti masalah lingkungan, masalah kesehatan dan masalah
etestika.
Pencemaran lingkungan tersebut diatas, dalam kehidupan sehari-hari
banyak ditimbulkan oleh sampah. Sampah yang merupakan benda padat yang
dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna lagi. Sampah yang
3
dibuang seringkali dilakukan disembarang tempat, sehingga selain dapat
menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan juga dapat mengganggu
kesehatan dan keindahan lingkungan.
Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat maupun bertepatan langkah-
langkah pemerintah dalam teknik sampah, merupakan syarat pokok untuk
terciptanya keselarasan terhadap ekosistem sebab pada dasarnya pengelolaan
sampah menjadi tanggung jawab setiap warga itu sendiri.
Sampah-sampah yang dihasilkan itu sendiri dapat berupa sampah
rumah tangga, industri, bahkan sampah perkantoran maka pemerintah
direncanakan suatu kebijakan yang dirumuskan, ditetapkan atau disahkan.
Suatu kebijakan atau peraturan harus di implementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan
perlu adanya kerja sama dan didukung antara aktor dan masyarakat agar
sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik.
Kondisi ini makin memburuk manakala pengelolaan sampah di
masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, berwawasan lingkungan
serta tidak terkordinasi dengan baik, jika pengelolaan sampah belum
dilaksanakan dengan baik maka akan menjadi sumber masalah, baik sosial
maupun lingkungan yang muncul di masyarakat, munculnya berbagai elemen
penyakit akibat pencemaran air, tanah, polusi udara hanya sebagian kecil
akibat dari buruknya pengelolaan sampah tersebut.
4
Pengelolaan Sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola
hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya
sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan
alam, sehingga pengelolaan kebersihan belum mampu melayani seluruh yang
dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin
meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah serta volume
sampah yang sangat tinggi.
Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, dilakukan berdasarkan
peraturan provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta No.193 tahun 1995,bahwa
pengelolaan sampah dilaksanakan secara terkoordinasi dan atau melalui
kerjasama pembangunan atara daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk pengelolaan sampah di Provinsi
Daerah Istimewah Yogyakarta dilaksanakan secara terpadu antar daerah dalam
lingkup wilayah, Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini dimaksudkan agar
kawasan TPA tidak mengaggu kawasan penting lainya dan sebagai bentuk
pengendalian penggunaan ruang,di D.I Yogyakarta.
Pengelolaan Sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah
lingkungan lainnya, terutama untuk kota-kota besar yang terdapat di Negara-
negara berkembang, oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan fasiitas
pengelolalaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut
dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi. Pemerintah Kabupaten
Bantul memiliki pekerjaan besar terkait penanggulangan sampah, pasalnya
sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Bumi Projotamansari jumlahnya
5
mencapai 600 ton setiap hari. Jumlah tersebut belum termasuk sampah
kiriman dari wilayah utara yang hanyut melalui sungai-sungai.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah
sebagai barang sisa yang tak berguna , bukan sebagai sumber daya yang perlu
dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada
pendekatan akhir yaitu, sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat
pemprosesan akhir sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpuk
pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan
paradigma baru pengelolaan sampah, di mana sampah sebagai sumber daya
yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk
energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri.
Penanganan terkait permasalahan sampah ini bukan hanya
mengandalkan dari pemerintah semata, namun dibutuhkan pula kesadaran
masyarakat untuk secara bersama-sama mengurangi beban sampah. Sebelum
dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), sampah dari limbah rumah
tangga dilakukan proses pemilahan dari sampah organik dan sampah
anorganik ini masing-masing dilakukan di rumah pilah. Adanya rumah pilah
ini agar tidak semua di buang ke TPA sehingga timbunan sampah dikurangi.
Pengoprasiannya bisa di intergrasikan dengan keberadaan bank sampah dan
perajin sampah, sehingga prinsip yaitu (1). pemanfaatan kembali (Reuse)
adalah manfaat barang bekas untuk fungsi sama atau berbeda.misalnya botol
sirup bekas untuk tempat air, memberikan pakian bekas layak pakai kepada
yang membutuhkan, dan menyumbangkan barang bekas ke pihak-pihak yang
6
membutuhkan. (2). Pengurangan (Reduce) yaitu mengurangi penggunaan
segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Misalnya mengurangi
penggunaaan kertas tissue dan menggantikannya dengan sapu tangan, kurangi
penggunaan kertas di kantor dengan print preview sebelum mencetak agar
tidak salah, baca Koran online dan lainnya.(3). Mengolah kembali/mendaur
ulang (recycle), adalah mengubah bentuk atau sifat sampah melalui proses
biofisik-kimiawi menjadi produk baru yang lebih berharga. Misalnya
mengubah sampah basah menjadi kompos, mengolah sampah plastik menjadi
pelet. Untuk memberikan nilai tambah pada sampah, potensi pemanfaatan
sampah hanya bisa di gali oleh individu yang kreatif. Salah satunya adalah
memanfaatkan sampah, baik organik maupun anorganik sebagai sumber daya
kehidupan.
Definisi sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat. Menurut Ditjen Cipta Karya Departemen
Pekerjaan Umum (2007), sampah merupakan suatu buangan atau produk sisa
dalam bentuk padat sebagai akibat kegiatan manusia yang dianggap sudah
tidak bermanfaat lagi, untuk itu harus dikelola agar tidak membahayakan
lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah yang tidak ditangani dengan baik
dapat mengundang kuman penyakit.
Dari sisi lain pengelolaan sampah hanya dilakukan sebagai suatu yang
bersifat rutin, yaitu hanya dengan cara memindahkan, membuang, dan
memusnakan sampah. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada semakin
7
langkanya tempat untuk membuang sampah dan produksi sampah yang
semakin banyak dicapai ribuan m3/hari,menyebabkan merebaknya TPA/TPS
illegal di berbagai tempat baik lahan kosong maupun di sungai-sungai yang
terdapat di wilayah Kabupaten Bantul.
Pemerintah Kabupaten Bantul guna mengelola sampah membuat satu
kebijakan yaitu dirumuskan dan ditetapkan suatu kebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang
memutuskan dan menetapkan bahwa Instansi yang berwenang adalah satuan
kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang
pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah
tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga
adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga
yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik.sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak
berasal dari rumah dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, fasilitas umum, dan ataupun fasilitas lainnya.
Menurut Peraturan Daerah No 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Sampah pada pasal 4 menyatakan pengelolaan sampah bertujuan: (a)
Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; (b)
Meningkatkan kualitas masyarakat; (c) Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup; (d) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan (e) Merubah perilaku
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
8
Menurut data Dinas Lingkungan Hidup, kalkulasi timbunan sampah
jika menggunakan perhitungan standar, maka setiap orang menghasilkan
sampah antara 0.55 kg sampai 0.65 kg perhari. Jika perhitungan tersebut
dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 955 ribu jiwa
(angka ini berdasarkan sensus BPS tahun 2007), maka sampah yang
dihasilkan sekitar 600-700 ton perhari.
Minimnya jumlah kendaraan pengangkat dan jumlah personil
kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul terhitung tahun
2017 personil dan alat pengangkut masih kurang karena jumlah petugas
kebersihan baru 300 orang dan armada truk pengangkut sampah baru ada 16
unit, idealnya untuk petugas ada 600 orang dan truk pengangkut ada 60 unit.
Dan pada mei 2019 baru ada penambahan 17 armada pengangkut. Masih
banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, ada
beberapa titik yang masih banyaknya tumpukan sampah. Dinas Lingkungan
Hidup akan serius menangani persoalan sampah dan akan rutin menggelar
OTT bagi masyarakat yang gemar membuang sampah sembarang, OTT yang
dimaksud semacam operasi tanggap tangan (OTT) bagi pembuang sampah di
tempat-tempat illegal yang bukan semestinya. Operasi ini melibatkan jajaran
Satpol-PP, Polsek, Koramil hingga Pemerintah Desa.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat
rumusan masalah sebagai berikut :
9
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pada Dinas Lingkungan Hidup, UPT KP2 ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam
Pengelolaan Sampah di UPT KP2 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Sampah ?
C. Tujuan Penelitian
Sebelum dilaksanakannya suatu penelitian, hendaknya diketahui
terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan penelitian tersebut, sehingga
penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
Untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No
15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul.
D. Manfaat Penelitian
Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
No 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bantul.
10
b. Memberi informasi kepada masyarakat atau pihak terkait mengenai
Implementasi Kebijakan Perda No. 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Sampah di DLH Kabupaten Bantul, DIY
c. Memberikan input yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi
pihak pelaksana dalam hal ini DLH Kabupaten Bantul, DIY dimasa yang
akan datang.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel
dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep, defisi tertentu.
Unsur yang paling besar peranannya dalam suatu penelitian adalah teori.
Karena dengan unsur inilah penulis mencoba menjelasakan permasalahn yang
terjadi.
1. Pengertian Implementsi Kebijakan
Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195)
menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainnya tujuan-tujuan yang telah digaris dalam keputusan kebijakan.
Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.
11
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196)
menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan adalah keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang
penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara
untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana
dikemukakan diatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai
pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengaju pada pedoman-pedoman yang
telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan
tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat
memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi
sasaran program.
Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:196)
mengatakan bahwa, implementasi kebijakan sebagai tahap
penyelenggaraan kebijakan segera telah di tetapkan menjadi undang-
undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai
pengadmisistrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi,
prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk
mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan
tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting
12
dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses
kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau
tidaknnya pencapaian tujuan.
Menurut Bressman dan Widansky dalam Agustino (2008:198)
menyatakan bahwa, Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi
antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan.
Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi
kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan
kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action)
diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Van Metter dan Van Horn (Wahab, 2001),
menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan:
1) Standar dan Sasaran Kebijakan
Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran
kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut,
tujuan kebijakan dapat terwujud. Apabila standar dan sasaran
kebijakan tidak jelas, akan terjadi multi-interpretasi dan
menimbulkan kesalah pahaman serta konflik di antara para agen
implementasi.
2) Sumber Daya
13
Suatu implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber
daya, baik sumber daya manusia (human resources), sumber daya
materi (matrial resources), maupun sumber daya metode (method
resources). Dan ketiga sumber daya tersebut, sumber daya yang
paling penting adalah sumber daya manusia karena di samping
sebagai subjek implementasi kebijakan, sumber daya manusia juga
termasuk objek kebijakan pemerintah.
3) Hubungan Antarorganisasi
Dalam berbagai program implementtasi kebijakan, sebagai
realitas dari program kebijakan, diperlukan hubungan yang baik
antarinstansi yang berkaitan, yaitu dukungan komonikasi dan
koordinasi. Komonikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat
nadi dari sebuah organisasi agar semua programnya dapat di
realisasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
4) Karateristik Agen Pelaksana
Untuk mencapai keberhasilan maksimal suatu implementasi
kebijakan harus diidentifikasikan dan diketahui karateristik agen
pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola
hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semua itu akan
mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah
ditentukan.
14
5) Disposisi Implementor
Implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini
dibedakan menjadi tiga hal yaitu: (a) respons implementor terhadap
kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah; (b) kondisi, yaitu pemehaman
terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; (c) intens disposisi
implementor, yaitu prefensi nilai yang dimiliki tersebut.
6) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang
dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh
mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan
bagi implementasi kebijakan; karateristik para partisipan, yaitu
mendukung atau menolak; sifat opini pemerintah yang ada di
lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi
kebijakan.
Lebih lanjut Merille S. Gerindle (1980) mengatakan bahwa
keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yaitu : isi
kebijakan dan lingkungan dari implementasi atau konteks kebijakan.
(Subarsono,2005:93)
a. Isi kebijakan
Isi kebijakan, meliputi beberapa faktor seperti : kepenttingan
yang dipengaruhi, tipe keuntungan yang diharapkan, cakupan
perubahan yang diupayakan, situs pembuatan keputusan, implementor
15
program, dan sumber daya yang tersedia. Jika semua kepentingan
benar-benar diperhitungkan dan diakomodasikan, maka suatu
kebijakan dapat diimplementasikan jika kebijakan tersebut
memberikan keuntungan kolegian dan dapat langsung dirasakan dari
pada kebijakan yang hanya memberikan manfaat kepada kelompok
tertentu dan hasilnya baru dinikmati dalam jangka panjang. Selain itu,
semakin luas cakupan perubahan yang diupayakan oleh suatu
kebijakan, maka semakin sulit kebijakan tersebut diimplementasikan.
b. Konteks kebijakan
Sedangkan dalam konteks kebijakan tediri dari beberapa
variabel seperti : kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang
terlibat, karakteristik rezim dan institusi, serta ketaatan tingkat daya
tangkap. Aspek yang terakhir ini sangat penting, tanpa responsivitas
yang tinggi, implementor kehilangan banyak informasi yang
sebenarnya dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijkan. Daya tangkap
yang dimaksud harus di usahakan dalam kerangka menciptakan
fleksibilitas, dukungan dan umpan balik, sehingga keluaran dan
dampak kebijakan yang diharapkan tetap dapat diwujudkan maka
implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses
melaksanakan suatu keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah
eksekutif atau dekrit Presiden).
16
Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier dalam
Agustino,(2008:196) terdapat tiga kelompok veriabel yang
berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu:
1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problem) kelompok
variabel karakteristik masalah mencakup:
a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan,
b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran,
c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi,dan
d. Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to
structure implementation) kelompok variabel karakteristik/
undang-undang mencakup:
a. Kejelasan isi kebijakan,
b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis,
c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan
tersebut,
d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar
berbagai institusi pelaksana,
e. Kejelasan dan kostitensi aturan yang ada pada badan pelaksana,
f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebiujakan, dan
g. seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
17
3. Variabel lingkungan (nonstatutory varibles affecting
implementation) variabel lingkungan kebijakan mencakup
a. Kondisi sosial, eonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi
b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
c. Sikap dari kelompok pemilih, dan
d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan
implementor
c. Kebijakan
Kebijakan adalah sesuatu ucapan atau tulisan yang memberikan
petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas
dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak secara etimologis.
Kebijakan adalah terjemahan dari kata policy kebijakan dapat juga
sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak kebijakan dapat
berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh
pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang
berulang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan
keputusan.
Pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau pendapat
para ilmuan sebagai berikut :
Menurut Mustopadidjaja, mengemukakan bahwa kebijakan
adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi
18
permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan
tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman
perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus
dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan
kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang
telah ditetapkan baik di dalam hubungan dengan unit organisasi
pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.
Menurut Friedrik (1963) kebijakan adalah serangkain tindakan
yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan
tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta
kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam
upaya mencapai tunjuan.
Menurut Wiliam Dun (1999), kebijakan adalah aturan tertulis
yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat,
yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai
baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para
anggota organisasi atau organisasi masyarakat dalam berperilaku.
Kebijakan pada umumnya bersifat problem dan proaktif berbeda
dengan hukum dan peraturan (regulation), kebijakan lebih bersifat
adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur apa yang
boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat
bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik.
19
Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondiri
spesifik yang ada. Berikut ada tiga petunjuk kebijakan yaitu :
a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang ,menjadi pedoman atau
petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun bersifat
negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang
bersangkutan.
b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah
tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
c. Kebijakan teknik, yaitu kebijakan oprasional yang berada dibawah
kebijakan pelaksana.
2. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan
Menurut Wahab (2001), implemetasi kebijakan dapat dilihat dari
beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut:
1) Perhatian pertama pembuat kebijakan memfokuskan diri pada sejauh
mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alas an yang
menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.
2) Dari sudut pandang implementor, implementasi terfokus pada tindakan
pejabat dan instansi dilapangan untuk mencapai keberhasilan program.
3) Dari sudut pandang target groups, implementasi akan lebih dipusatkan
pada apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah
pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu
hidup termasuk pendapatan mereka.
20
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli tersebut,
disimpulkan bahwa implemetasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau
usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan
memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu
kebijakan itu sendiri.
a. Rumusan Kebijakan Pemerintahan
W.I. Jenkins (Wahab,1997) merumuskan kebijaksanaan
pemerintahan yaitu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang
diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik
berkenan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk
mencapainya dalam suatu di mana keputusan-keputusan itu pada
prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan
dari para aktor tersebut.
Chief J. O. Udoji (Wahab,1997) mendefinisikan kebijaksanaan
pemerintah yaitu, suatu tindakan yang bersanksi yang mengarah pada
suatu tindakan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau
sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi
sebagian besar warga masyarakat.
Berdasarkan pendapat di atas, kebijakan pemerintah adalah
semacam jawaban terhadap suatu masalah pemerintah dengan
menggunakan serangkaian tindakan yang berpola atau usaha yang
dilakukan, baik oleh perseorangan maupun kelompok dengan
21
menggunakan sarana-sarana yang cocok dilaksanakan selangkah untuk
mencapai tujuan tertentu serta berpengaruh terhadap orang banyak.
b. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik
Anderson (Islamy, 1997) menyebutkan prinsip-prinsip
kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun badan dan pejabat
pemerintah. Implikasi dari kebijakan adalah:
1) Mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada
tujuan;
2) Berisi tentang tindakan-tindakan pemrintah;
3) Benar-benar dilakukan oleh pemerintah, sehingga bukan
merupakan hal-hal yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
4) Bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah
mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau yang bersifat
negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu;
5) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat
meningkat dan memaksa.
c. Faktor Pendorong Keberhasilan dan Kegagalan Perumusan Kebijakan
Publik.
Ripley dan Franklin (Winarno, 2002) menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukan
dari tiga faktor yaitu:
22
1) Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi
dari kepatuhan terhadap atasan;
2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan
tiadanya personal.
3) Implemetasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang
memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat
yang diharapkan.
Secara sederhana, ketiga faktor di atas merupakan suatu
kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan
sehingga tidak adanya salah satu faktor memengaruhi kinerja
kebijakan tersebut.
Adapun tentang kegagalan perumusan kebijakan publik
menurut Jam Marse (Solichin, 2005) didasarkan atas tiga faktor berikut.
1) Isu kebijakan, yaitu implementasi kebijakan gagal Karena ketidak
tetapan atau ketidaktegasan internal ataupun eksternal atau
kebijakan itu menunjukan adanya kekurangan yang menyangkut
sumber daya pembantu.
2) Informasi, yaitu kekurangan informasi mengakibatkan gambaran
yang kurang tepat, baik pada objek kebijakan maupun kepada para
pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-
hasil dari kebijakan itu.
3) Dukungan, yaitu implementasi kebijakan pemerintah sulit apabila
pada pelaksanaanya tidak cukup untuk kebijakan tersebut.
23
Ketiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses
implementasi kebijakan harus dipertimbangkan dalam merumuskan
kebijakan harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan, sebab
kegagalan dalam penerapan kebijakan dapat pula pada awal perumusan
kebijakan oleh pemerintah yang tidak dapat bekerja maksimal, bahkan
tidak tau apa yang harus dilakukan.
3. Pengelolaan Sampah
Beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik
adalah sebagai berikut:
(Suwerda, 2012:6) :
a. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor,hal
ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikro organisme patogen
yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat
sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.
b. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara
yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya
pemansan global.
c. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan
berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap
ketanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air tanah, dan
yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.
d. Pembuangan sampah kesungai atau badan air dapat menimbulkan
pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya
24
banjir .Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada
lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
perkotaan,sementara, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah
juga makin terbatas.
Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan
semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk
menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997 : 5)
mendefinisikan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu
penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk
memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu
tujuan.
Selanjutnya Reksopoetranto (1992), mengemukakan beberapa
pengertian manajemen (pengelolaan) sebagai berikut :
a) Manajeman adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian
agar semua sumber dana dan daya yang dimiliki organisasi dapat
dimanfaatkan sebagai daya guna dan berhasil guna diarahkan untuk
mencapai tujuan.
b) Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengkoordinasian dan pengkontrolan manusia dan
sumberdaya alam untuk mencapai tujuan yang telah tetapkan.
c) Manajeman dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan
dengan usaha orang lain.
25
d) Manajemen dapat sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha
orang lain.
e) Manajemen adalah suatu proses meliputi perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang
mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata pengelolaan
mempunyai empat pengertian yaitu :
a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelola.
b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan
menggerakan tenaga orang lain.
c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan
dan tujuan organisasi.
d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua
hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian
tujuan.
F. Ruang Lingkup
Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk
memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan yang menjadi fokus
didalam pelaksanaan penelitian ini agar data dan informasi yang diambil
sesuai dengan yang menjadi kebutuhannya. Jadi yang dimaksud dengan
Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2011 tentang
26
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
penelitian ini adalah :
Pengelolaan sampah merupakan indikator yang paling sulit di tangani
oleh sebagian orang diantaranya ada tujuh indikator dalam pelaksanaan
program pengelolaan sampah tempat kumuh di Kabupaten Bantul, yakni
penataan jalan, lingkungan, keteraaturan bangunan, air minum, drainase
lingkungan, air limbah dan pengamanan kebakaran, maka ruang lingkup
dalam penelitian ini adalah :
Implementasi Kebijakan Perda No. 15 tahun 2011 tentang pengelolaan
sampah.
1. Standar dan Sasaran Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah
2. Sumber Daya Pengelolaan Sampah.
3. Hubungan Antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam Pengelolaan
Sampah.
4. Kondisi Lingkungan, sosial, politik dan ekonomi Pemerintahan Daerah
dalam Pengelolaan Sampah.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan metode yang menyajikan bagaimana
caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian
secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
27
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menjawab
permasalahan secara ilmiah. Didalam melaksanakan suatu penelitian harus
menggunakan suatu metode yang sesuai inti dari permasalahan yang akan
diteliti. Supaya dapat memperoleh data relevan sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti metode penelitian ini mempunyai peran
penting. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian tersebut terdapat segala
sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan suatu penelitian
mulai dari penelitian dan penetapan focus penelitian sampai dengan cara
menganalisis dari data yang diperoleh.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Menurut Moleong (2013:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang
berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana
adanya, untuk itu penelitian dibatasi hanya mengungkapkan fakta fakta
dan tidak mengungkapkan hipotensi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang
timbul dalam masyarakat untuk dijadikan objek penelitian. Selanjutnya
dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana
penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan temuan-temuan
yang diamati, dalam penelitian ini peneliti mengamati Implementasi
Kebijakan Peraturan Daerah No 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan
28
Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta.
2. Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah,
penelitian di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3. Lokasi Penelitian
Adapun tempat penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Subyek Penelitian
Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai
informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud
sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh
(Suharsimi Arikunto, 2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka
perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan
kebutuhan data (purposive). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi kebijakan peraturan daerah No 15 tahun 2011 di DLH
Kabupaten Bantul DIY pelaksanaan Program. Oleh karena itu, subyek
yang diperlukan pada penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan
UPT KP2 dan Masyarakat sebagai pelaku dari implementasi PERDA
Dalam penelitian yang akan menjadi informan dibagi dalam 9
informan yaitu:
29
1) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2) Kasie Pengelolaan Sampah
3) Kabag Tata Usaha UPT KP2
4) Staf UPT KP2
5) Masyarakat
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara
melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:
a. Teknik Observasi (Pengamatan Langsung)
Teknik observasi ( pengamatan) merupakan suatu proses yang
kompleks, suatu proses yang tersusun dilakukan berbagai biologis, dan
psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan peneliti untuk mengadakan pengamatan pada
obyek secara langsung untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti tanpa terlibat
di dalamnya.
b. Teknik Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu lebih mendalam tentang obyek
penelitian, situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan dimana hal
tersebut tidak dapat ditemukan melalu observasi. Esterberg dalam
Sugiyono (2013:23).
30
Melalui teknik wawancara, maka peneliti dapat mengetahui
hal-hal yang lebih mendalam mengenai informan dalam
menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini
tidak bisa ditemukan melalui observasi. Teknik wawacara yang
digunkan dalam penelitian ini adalah wacara resmi terstruktur. Jenis ini
sudah termasuk dalam kategori in-deppth interview, dimana dalam
pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara
terstruktur.
Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali lebih dalam
mengenai Analisis implementasi kebijakan peraturan pemerintah
Kabupaten Bantul No.15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di
dinas lingkungan hidup maka dalam melakukan wawancara, peneliti
perlu mendengarkan secara langsung dan mencatat apa yang
dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2009:73-74). Selain
berpedoman pada daftar pertanyaan, peneliti juga melakukan
wawacara yang lebih fleksible melalui dialog terasa lebih komunikatif.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang
tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan surat, buku harian,
dan dokumen-dokumen. Suharsaputra (2012:215) merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau
karya-karya monumental dari seseorang. Selain itu peneliti
dimungkinkan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono
31
(2009:83) triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari
sumber yang sama.
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada
saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam
periode tertentu. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:91)
aktivitas dalam analisis data ini adalah melakukakan analisis dengan
beberapa tahapan sebagai berikut:
a. Data reduction (reduksi data) adalah yang diperoleh di lapangan
dengan jumlah yang banyak, rumit dan kompleks perlu dipilih hal-hal
yang pokok dan dicatat secara teliti serta rinci kemudian memfokuskan
pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya.
b. Data display (penyajian data) adalah penyajian data yang telah dipilih
sebelumnya secara terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan
sehingga akan semakin muda dipahami, dengan bentuk teks naratif
atau bentuk tabel, gambar, grafik, dan sejenisnya.
c. Conclusion drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi dari proses sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
32
BAB II
PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup dan Tugas Pokok
Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul menjelaskan sebagai berikut:
Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup
1. Kedudukan DLH :
a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan Perangkat
Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
b. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas
2. Tugas DLH :
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup.
3. Fungsi DLH :
a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup
b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
33
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang
lingkungan hidup.
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Bantul adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan disiplin aparatur yang didukung oleh
kapabilitas/kemampuan aparatur serta sarana dan prasarana yang
memadai.
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melibatkan peran
serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.
c. Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumberdaya
alam melalui peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder.
d. Memantapkan koordinasi dengan semua pihak dalam upaya
peningkatan pengetahuan, kesadaran dan pengembangan
data/informasi di bidang lingkungan hidup.
Sasaran
a. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung
profesionalisme kinerja instansi.
b. Penurunan beban pencemaran dan perusakan lingkungan.
c. Meningkatkan kepatuhan semua pihak dalam menjaga kualitas fungsi
lingkungan hidup.
34
d. Terjaganya kualitas sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.
e. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar dapat
berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
5. Kebijakan Lingkungan Hidup
a. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan pegawai,
optimalisasi anggaran serta sarana dan prasarana yang dimiliki.
b. Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui pelatihan, seminar dan
bimbingan teknis bidang lingkungan hidup.
c. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, masyarakat, swasta dan
pelaku usuaha untuk menurunkan pencemaran &perusakan lingkungan
hidup.
d. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.
e. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha/kegiatan.
f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan
konservasi dan pelestari keanekaragaman hayati.
g. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi tentang kondisi
lingkungan hidup
6. TRI Sukses DLH :
a. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2017.
b. Kota Adipura Tahun 2018.
c. Bantul Bersih Sampah Tahun 2019.
Unit-Unit Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
35
a. Unit Pelayanan Teknis Kebersihan Persampahan dan Pertamanan
(UPT KP2).
b. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan.
c. Pelayanan Dokumen Lingkungan.
d. Posko Pengaduan Kasus Lingkungan.
e. Perijinan Limbah B3, serta .
f. Pelayanan data info terkait lingkungan hidup.
7. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Tupoksi
Tugas Sekretariat adalah melaksanakan urusan kesekretariatan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat,
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan,
c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum,
organisasi dan tata laksana, hubungan masyaraka, kearsipan, dan
dokumentasi.
d. Pengelolaan barang milik daerah,
e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
DLH,
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas &
fungsi DLH,
36
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat,
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
8. Bidang Penataan Dan Penaatan PPLH
Tugas Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan penaatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja bidang,
b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak
lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta
penegakan hukum,
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan dan
kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa serta
penegakan hukum,
d. Pelaksanaan monev dan pelaporan bidang perencanaan dan kajian
dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa serta
penegakan hukum,
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
bidang, dan
37
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tupoksinya.
9. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan Peningkatan Kapasitas
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan
Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan
kapasitas. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan
Kapasitas menyelenggaraan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja bidang,
b. Perumusan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup,
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan sampah,
limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup,
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan
sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup,
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
bidang, dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tupoksinya.
10. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
38
hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup bertugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja bidang,
b. Perumusan kebijakan bidang pencemaran lingkungan, kerusakan
lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup,
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencemaran
lingkungan, kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan
hidup,
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencemaran
lingkungan, kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan
hidup,
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
bidang, dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tupoksinya.
11. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Persampahan Dan Pertamanan (Upt
Kp2)
Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan
(UPT KP2) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan
penunjang tugas Dinas di bidang Kebersihan, Persampahan, dan
Pertamanan yang mempunyai tugas :
a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan kebersihan,
persampahan, dan pertamanan;
39
b. Memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) Sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) Sampah;
c. Melakukan kebersihan/penyapuan jalan protokol Kabupaten;
d. Melakukan perawatan taman.
12. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (UPT
KP2) menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja UPT,
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kebersihan,
persampahan, dan pertamanan,
c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional kebersihan, persampahan, dan
pertamanan,
d. Pelaksanaan ketatausahaan UPT,
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi UPT, dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup.
Visi:
"Bantul yang bersih, sehat, sejuk, lestari dan proaktif di bidang pengendalian
dampak lingkungan' Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi.
40
Bersih : Artinya mengandung aspek estetika artinya disamping pengelolaan
sampah, kotoran dan limbah secara benar namun juga indah
dipandang mata.
Sehat : Artinya lingkungan yang bebas dari kuman dan sarang penyakit.
Sejuk : Artinya suatu kondisi yang dipengaruhi oleh banyaknya pepohonan
rindang yang tumbuh terpelihara dimana-mana.
Lestari : Artinya tetap terjaga alam sebagai daya tampung dan daya dukung
makhluk hidup khususnya masyarakat Bantul.
Proaktif : Arti harfiah "lebih aktif yang berarti DLH Kabupaten Bantul akan
lebih aktif dan responsiif menjawab kondisi, tantangan dan
permasalahan lingkungan hidup.
Misi:
RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 - 2021, bidang lingkungan
hidup ada pada misi 4 "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana
umum, pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup dan pengelolaan risiko bencana". Mengacu pada misi yang tertuang
dalam RPJMD tersebut, misi DLH Kabupaten Bantul adalah :
1. Melaksanakan kegiatan sekretariat secara profesional dan meningkatkan
kualitas pelayanan
2. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan
3. Melaksanakan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam.
4. Melaksanakan penaatan hukum dan pengembangan kapasitas .
41
C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Gambar 1.1
Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Sumber Data: Profil Kabupaten Bantul 2018
Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas LIngkungan Hidup, berikut ini
adalah nama perangkat Organisasi di Dinas Lingkungan Hidup:
42
Tabel 2.1
Nama Perangkat Organisasi DLH
No Nama Jabatan
1. Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Ir. Wahid, MA Sekretris
3. Tuti Yulianti, SIP, M.Si Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Esti Puspitaningtyas, SE Kasubag Program, Keuangan dan Asset
5. Tri Manora, S.Sos Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
6. Dra. Dyah Triwulandari Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkungan
7. Ichsan Santoso, S.T. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
8. Yohanes Ariyanto, SE, MP Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
9. Bambang Sudirmanto, S.T. Seksi Pencemaran Lingkungan
10. Yuyun Prihatining Rahmah,
Sp. Pt., M.Ec.Dev
Seksi Kerusakan Lingkungan
11. Ch. Woro Suryani Seksi Pemeliharaan Lingkungan
12. Karyana, ST, M. Si Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah
B3 dan Peningkatan Kapasitas
13. Esti Rahayu, S.Si, M.I.L Seksi Pengelolaan Sampah
14. Yudhi Wibowo, S.Si Seksi Limbah B3
15. Sri Rahayu, S.T. Seksi Peningkatan Kapasitas LH
16. Dra. Agustarini UPT Laboratorium Lingkungan
17. Rosnita Irawati, SE UPT Kepala UPT
18. Arief Riyadi, S.SI Kepala Subag TU
19. Drs. Suranta Kasubag.TU UPT Laboratorium
Sumber Data:Profil Dinas Lingkungan Hidup 2019
D. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Pegawai Negeri Sipil
Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
43
dan Pegawai tidak tetap. PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
sejumlah 116 orang dengan rincian tingkat pendidikan sebagai berikut ini:
Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Pegawai Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Master (S2) 3 4 7
2. Sarjana (S1) 16 9 25
3. Diploma (D3/D4) 2 2 4
4. SLTA 70 1 71
5. SMP 9 9
6. SD
7 Jumlah 116
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup 2018
Dari tabel diatas menunjukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terdapat mayoritas tingkat
pendidikan tamatan SLTA, laki-laki 70 perempuan 1,berjumlah 71
orang,Sarjana (S-1) laki-laki berjumlah 16, orang perempuan 9 orang
berjumlah 25 orang Diploma (D3/D4), laki-laki 2, perempuan 2 berjumlah 4
orang, kemudian SMP terdapat laki-laki 9 orang dari data ini dapat
disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten
bantul lebih dominan tamat SLTA, namun dari sisi pendidikan mulai dari LTA,
Sarjana, Diploma (D3/D4), dan SMP, menunjukan cukup memadai dari sisi
sumber daya manusia (SDM). Untuk melaksanakan sesuai dengan
jabatan/golongan yang mereka duduki sebagai ABDI Negara (PNS).
44
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki Pegawai tidak
tetap yang berupa Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 64 orang yang terdiri
dari :
a. 3 PHL analis kimia di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Laboratorium
Lingkungan,
b. 23 PHL Kebersihan dan 5 PHL supir truk sampah di Unit Pelayanan
Teknis Kebersihan Persampahan dan Pertamanan (UPT KP2),
c. 3 PHL kebersihan kantor, laboratorium, taman dan lingkungan kantor,
d. 20 PHL Satgas Adipura.
Tabel 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-Laki 91
2. Perempuan 25
3 Jumlah 116
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup 2018
Berdaarkan data tabel diatas dapat menunjukan bahwa jumlah Pegawai
Negeri Sipil (PNS) mayoritas lebih bayak laki-laki berjumlah 91 orang
sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), perempuan hanya berjumlah
25 orang Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki lebih banyak dari
jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dari jumlah persentase diatas
dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bantul
Dinas Lingkungan Hidup lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.
45
Tabel 2.4
Jumlah PNS Berdasarkan Agama
No Agama Jumlah
1. Islam 104
2. Kristen 4
3. Katholik 5
4. Jumlah 113
Sumber Data:Dinas Lingkungan Hidup 2018
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul,menunjukan mayoritas
menganuut Agama Islam berjumah 104,Kristen Protestan berjumlah 4 orang
sedagkan Kristen Katolikk 5 orang persentase diatas dapat disimpulkan bawa,
agama atau kepercayaan yang terdapat 3 agama yang dianut oleh Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yaiitu
Islam,Kristen Protestan dan Kristen Katholik mayoritas lebih dominan adalah
beragama Islam .
Tabel 2.5
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
No Pangkat/Golongan Jumlah
1. Pegawai Golongan IV 8
2. Pegawai Golongan III 28
3. Pegawai Golongan II 69
4. Pegawai Golongan I 11
5. Jumlah 116
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup 2018
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Pangkat/Golongan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul,
46
lebih banyak Golongan II, terdapat 69 orang, Golongan III, 28 orang dan
Golongan I, 11 orang ssedangkan Golongan IV 8 orang persentasi ini dapat
disimpukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul cukup seimbang dalam menjalankan tugas sebagai PNS di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Lingkungan
Hidup.
61
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2008: 196) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta: Jakarta
Ahmad, R. and Kamarudin, A. (2001), “Audit Delay and Timeliness of Corporate
Reporting: Malaysian Evidence”, Lecturers, MARA University of
Technology, Malaysia
Ahmad, R. and Kamarudin, A. (2001:34) Delay and Timeliness of Corporatez
Reporting: Malaysian Evidence”, Lecturers, MARA University of
Technology, Malaysia
Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. (2007: 20-22) Psikologi Belajar. Jakarta:
Rineka Cipta.
Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. (2007:20-22) Psikologi Belajar. Jakarta:
Rineka Cipta.
Drs. Herabudin, M.Si. (Februari 2016) Studi Kebijakan Pemerintahan dari
Filosofi ke Implementasi. CV Pustaka Setia: Bandung
Dunn, William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta, (2003,43) Friedrich, Carl J., ( 1963,36) Man and His
Government. New York: McGraw-H.
Dunn. William N. (1999:24) Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Friedrich, Carl J., 1963, Man and His Government. New York: McGraw-H
Nurhayati, M. (2013:5) Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan
Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Sektor
Non Jasa. Jurnal Keuangan dan Bisnis.
Reksopoetranto, Sumardi. (1992:4) Manajemen Proyek Pembangunan. Jakarta :
Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Moleong (2013:2 ) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung :
Alfabeta.
Suwerda, Bambang. (2012:32) Bank Sampah. Yogyakarta: Pustaka
Rihama.Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Suwerda, Bambang. (2012:6) Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan. Pustaka
Rihama. Yogyakarta
62
Swastha, Basu dan Irawan. (1997:5) Manajemen Pemasaran Modern. Cetakan
Kelima. Yogyakarta:Liberty.
Swastha, Basu dan Irawan. (1997:5) Manajemen Pemasaran Modern. Cetakan
Kelima. Yogyakarta:Liberty. Reksopoetranto, Soemardi. (1992:36),
Manajemen Proyek Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta.
Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003:3) Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Lukman Offset YPAPI.
Winarno, F.G. (2007:27) Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
Sumber Lain
Undang-Undang Republik Indonesia 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah
Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
http://digilib.unila.ac.id/16786/47/BAB%20II.pdf