2

Pentingnya Implementasi Zona Integritas• Reformasi Birokrasi (RB):• Penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

efektif dan efisien,sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional, sebagaimana tercermin dalam• Tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas organisasi2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas

KKN3. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

Perlunya akselerasi pencapaian sasaran hasil RB:• Membangun pilot project pelaksanaan RB• Pembangunan Zona Integritas.

Hakikat Pembangunan Zona Integritas

3

Membangun dan mengimplementasikan program RB secara baik sehingga mampu

menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasiyang anti korupsi dan budaya birokrasi yang

melayani publik secara baik di lingkunganK/L/Pemda

Pembangunan Zona Integritas:• Membangun percontohan pada tingkat

Unit Kerja (UK) K/L/Pemda• UK menuju WBK/WBBM

4

PERMENPAN&RB

Permenpan & RB No. 52 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan Instansi Pemerintah

4

DASAR HUKUM

5

DASAR HUKUM PERMENPAN

1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah;7. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010 – 2025;8. Perpres 16 / 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;9. Perpres 54 / 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Korupsi;10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PERMENPAN tentang ZI

Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilah Bebas dari Korupsi

Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan K/L dan Pemda

Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di

Lingkungan Instansi Pemerintah

diubah

diubah

ILUSTRASI PROGRAM REFORMASI & PEMBANGUNAN ZI-MENUJU WBK/WBBM

6

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi (KKN) dan melayani publik dengan baik

INDEKS RB

P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

MAN

AJEM

EN P

ERU

BAHA

N (5

%)

PEN

ATAA

NPE

RATU

RAN

PE

RUN

DAN

G-U

NDA

NG

AN (5

%)

PENGUATAN PENGAWASAN (12%)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

(6%)

PEN

ING

KATA

N K

UALI

TAS

PELA

YAN

AN P

UBL

IK 6

%)

PENATAAN & PENGUATAN

ORGANISASI (6%)

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

(15%)

PENATAAN TATALAKSANA

(5%)

H A S I L ( 4 0 % )

Kapasitas danAkuntabilitas Organisasi

(20%)

Pemerintah yang bersihdan bebas KKN (10%)

Peningkatan PelayananPublik (10%)

Kerangka Logis Evaluasi Reformasi Birokrasi (Internal dan Eksternal)

7

Komponen Pengungkit

Reformasi Birokrasi Zona Integritas

1. Manajemen Perubahan 1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang –Undangan

2. Penataan Tatalaksana

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Penataan Sistem Manajemen SDM

4. Penataan Tatalaksana 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 5. Penguatan Pengawasan6. Penguatan Akuntabilitas 6. Penguatan Kualitas Pelayanan

Publik7. Penguatan Pengawasan8. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik 8

Reformasi Birokrasi Zona Integritas

1. Kapasitas dan AkuntabilitasKinerja Organisasi

1.Terwujudnya Pemerintahanyang Bersih dan Bebas KKN

2. Pemerintah Yang Bersih danBebas KKN

2. Pelayanan Publik kepadaMasyarakat

3. Kualitas Pelayanan Publik

9

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2018No. Komponen Bobot asesor 2017 Menpan 2017 asesor 2018 Menpan 2018

1 Manajemen Perubahan 5,00 4,65 3.88 4.37 2.99

2 Penataan Peraturan Perundang – Undangan 5,00 1,88 2.71 3.34 2.71

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 6 4.34 5.67 4.26

4 Penataan Tatalaksana 5,00 4,59 3.93 3.93 3.52

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 13,81 13.74 14.29 13.28

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,74 4.3 5.00 4.23

7 Penguatan Pengawasan 12,00 6,29 7.65 8.04 7.738 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 5,62 3.96 5.32 4.06

Sub Total Pengungkit 60,00 47,58 44.51 49.94 42.78

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20,00)

Nilai AKIP 14,00 13,55

9.93 10.05 10.05

Survei Integritas 6,00 4.82 4.6 4.87

2 Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10,00)

Survei eksternal persepsi korupsi

7,00 6,5

5.60 5.6 6.2

Opini BPK 3,00 3.00 3 33 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8 7.89 7.9 8.87

Sub Total Hasil 40,00 28,05 31.24 31.15 32.99Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 75,63 75,74 81.09 75.77

Upaya perbaikan pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB)

• Pembentukan Agen Perubahan di setiap unit kerja

• Penerapan seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

• Penggunaan E-Government yang semakin merata

• Beberapa unit layanan telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

11

Catatan yang harus diperhatikanterkait upaya menjalankan RB

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Belum dilakukan secara terpadu.Pelaksanaan reformasi birokrasi lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk. Hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing Pokja tersebut belum terintegrasi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang semakin membaik di BPPT.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lebih banyak dilakukan pada tingkatlembaga BPPT semata. Unit Kerja terutama Es I belum terlihat perubahan yang berarti dan merata dalam pelaksanaan rb ini. Perbaikan yang dilakukan pada unit kerja belum secara subtantif memperbaiki tata kelola yang ada.

Penilaian Kinerja individu belum didasarkan pada kinerja organisasi.

Pengendalian internal belum berjalan dengan baik pada berbagai jenjangorganisasi

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

CBA

SURVEY INTEGRITAS JABATAN

3.0%87.9%

9.1%

Memahami apa yang dikerjakan dan kesesuaiannya dengan tugas fungsiserta memahami ukuran keberhasilan pekerjaan

Memahami apa yang dikerjakan dan kesesuaiannya dengan tugasfungsi namun tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan

Tidak memahami apa yang dikerjakan dan kesesuaiannya dengan tugasfungsi serta tidak pula memahami ukuran keberhasilan pekerjaanC

B

A

Survei Menpan atasintegritas jabatan

(laporan bagian 4.a)

Survei Masyarakat penggunalayanan BPPT

Survei persepsi pelayanan

Adanya upaya perbaikan, sehingga dapat mengurangi gap antaraharapan penerima layanan dengan realita kondisi layanan yang diterima

2017 2018

3,16 3,55

Survei persepsi anti korupsi

Upaya pembangunan integritas cukup dirasakanoleh penerima layanan namun integritasaparatur masih perlu ditingkatkan karena belummemenuhi batas minimal indeks integritas yangbaik sebesar 3,6

2017 2018

3,20 3,54

Langkah Langkah meningkatkankualitas birokrasi di BPPT

Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT denganmenetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusunlangkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan

Menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan di lingkungan BPPT kepada seluruh pegawai secara berjenjang di seluruh unit kerja, sehingga seluruhpegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan

Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan "agen perubahan" sertamengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuanperubahan mindset aparatur dapat terwujud

#Lanjutan

Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dankonseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya, setidaknya tigabulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secaraberkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisrne pengendalian internal

Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dankegiatan lainnya untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu perludilakukan penyempurnaan system integritas terkait pengelolaan SDM pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai sertamenginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai

Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagaipenilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaanreformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja secaraspesifik

Kepala Instansi & Kepala Unit/Satker

Pencanangan ZonaIntegritas:1. Penandatangan Pakta

Integritas2. Pernyataan Komitmen

Telah Siap Membangun ZI (deklarasi)

Kelompok Kerja & Tim Pembangun

Pembangunan Zona Integritas:1. Mengidentifikasi

Unit/Satker untuk ditetapkan sebagai Unit/Satker WBK/WBBM kepada Kepala Instansi

2. Membangun Unit/Satker Menuju WBK/WBBM

3. Mengusulkan ke TPI untuk dinilai

Tim Penilai Internal (TPI)

Pengusulan:1. Penilaian Mandiri 2. Melaporkan hasil

penilaian kepada Pimpinan Instansi

3. Pengusulan Kemenpan & RB

Tim Penilai Nas: Menpan & RB, KPK, ORI

Reviu Penilaian:1. Reviu oleh Tim Penilai

Nasional (TPN)

Menpan & RB

Penetapan WBK/WBBM:1. Menpan RB mengusulkan kepada

Instansi Pemerintah agar unit/satker ditetapkan menjadi WBK/WBBM

2. MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM 18

19

SYARAT WBK WBBM

TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH

Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut

Nilai AKIP minimal “CC”

TINGKAT UNIT KERJA

Setingkat Es. I s.d Es. III

Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis

Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

SIKLUS PLAN – DO – CHECK - ACT

20

Pertanyaan di Kertas KerjaZona Integritas Siklus PDCA

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? Plan

b. Whistle Blowing System telah diterapkan Do

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapanWhistle Blowing System Check

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti Act

Beberapa upaya untukmeningkatkan Survei IPK dan IKM :

• Mengkomunikasikan secara intensif berbagai inovasipelayanan yang telah dilakukan kepadastakeholders,

• Responsif terhadap berbagai masukan,• menindaklanjuti apabila ada keluhan yang disampaikan

oleh pengguna jasa, dan• membangun “intimacy” dengan stakeholders sehingga

terjalin komunikasi yang baik antara pemberilayanan dan pengguna layanan.

21

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas– Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPPT dilakukan oleh Kepala

BPPT setelah pimpinan dan seluruh pegawainya telah menandatanganiDokumen Pakta Integritas

– Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilanjutkan secara berjenjangmulai dari Ka. unit eselon I, Ka. Unit Eselon II, Ka. Satuan kerja, Ka. UnitEselon III, Ka. Unit Eselon IV dan seluruh staf (Aparatur Sipil Negara) dilingkungan BPPT

– Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dandipublikasikan secara luas dengan turut mengundang MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para pimpinanKPK, ORI dan unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokohmasyarakat/LSM, dunia usaha)

23

B. Proses Pembangunan Zona Integritas MenujuWBK/WBBM - Proses pembangunan Zona Integritas BPPT

merupakan tindak lanjut pencanangan yang telahdilakukan oleh Kepala BPPT.

- Pembangunan Zona Integritas difokuskan padapenerapan program Manajemen Perubahan,Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,Penguatan Pengawasan, Penguatan AkuntabilitasKinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikyang bersifat konkrit.

24

25

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKNM

ANAJ

EMEN

PER

UBA

HAN

(5)

PENATAAN TATALAKSANA(5)

PEN

ING

KATA

N K

UALI

TAS

PELA

YAN

AN P

UBL

IK(1

0)

PENATAAN MANAJEMEN SDM(15)

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

(20)

MAN

AJEM

EN P

ERU

BAHA

N(5

)

PENATAAN TATALAKSANA(5)

PEN

ING

KATA

N K

UALI

TAS

PELA

YAN

AN P

UBL

IK(1

0)

PENATAAN MANAJEMEN SDM(15)

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

(20)

I. ManajemenPerubahan

26

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dankonsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set),serta budaya kerja (culture set) individu pada unitkerja yang dibangun, menjadi lebih baik.

Target Indikator

a. Meningkatnya komitmen seluruhjajaran pimpinan dan pegawai unitkerja dalam membangun ZI menujuWBK / WBBM;

b. Terjadinya perubahan pola pikir danbudaya kerja pada unit kerja yangdiusulkan sebagai ZI menuju WBK /WBBM;

c. Menurunnya risiko kegagalan yangdisebabkan kemungkinantimbulnya resistensi terhadapperubahan

a. Penyusunan Tim Kerjab. Dokumen Rencana Pembangunan

Zona Integritas menuju WBK/WBBM;c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

ZI menuju WBK/WBBMd. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

II. PenataanTatalaksana

TARG

ET

• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK/WBBM;

• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK/WBBM

• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK/WBBM

INDI

KATO

R

• Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama• E-Office• Keterbukaan Informasi Publik

27

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi danefektivitas sistem, proses, dan prosedur kerjayang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZIMenuju WBK/WBBM.

TARGET

1. Meningkatnya ketaatanterhadap pengelolaan SDMaparatur pada masing-masingZI menuju WBK / WBBM;2. Meningkatnya transparansidan akuntabilitas pengelolaanSDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritasmenuju WBK/WBBM;3. Meningkatnya disiplin SDMaparatur pada masing-masingmasing Zona Integritasmenuju WBK/WBBM;4. Meningkatnya efektivitasmanajemen SDM aparaturpada ZI menuju WBK/WBBM;5.Meningkatnyaprofesionalisme SDM aparaturpada ZI menuju WBK/WBBM.

TUJUAN

untuk meningkatkanprofesionalisme SDMaparatur pada ZonaIntegritas MenujuWBK/WBBM.

INDIKATOR

a. PerencanaanKebutuhan Pegawaisesuai denganKebutuhan Organisasib. Pola Mutasi Internalc. PengembanganPegawai BerbasisKompetensid. Penetapan KinerjaIndividue. Penegakan AturanDisiplin/KodeEtik/Kode PerilakuPegawaif. Sistem InformasiKepegawaian

28

IV. PenguatanAkuntabilitas

TUJUAN

• untukmeningkatkankapasitas danakuntabilitaskinerja instansipemerintah

TARGET

• meningkatnyakinerjainstansipemerintah

• meningkatnyaakuntabilitasinstansipemerintah

INDIKATOR

• KeterlibatanPimpinan

• PengelolaanAkuntabilitasKinerja

29

Adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalanpelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dantujuan organisasi.

30

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansipemerintah.

kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara

efektivitas pengelolaan keuangan negara

status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara

tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-

masing instansi pemerintah.

Indikator yang Perlu Dilakukan

Pengendalian Gratifikasi

Penerapan SPIP

Pengaduan Masyarakat

Whistle Blowing System

Penanganan Benturan Kepentingan

Target yang ingin dicapai untuk meningkatkan

31

Indikator yang Perlu Dilakukan

Kondisi Seharusnya Unit Kerja

Pengendalian Gratifikasi • memiliki public campaig tentang pengendalian gratifikasi• Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Penerapan SPIP • membangun lingkungan pengendalian• melakukan penilaian risiko atas unit kerja• melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah

diidentifikasi• mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait

Pengaduan Masyarakat • mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat• Melaksanakan tindaklanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat• telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; • menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Whistle Blowing System • menerapkan whistle blowing system• melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system• menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan• whistle blowing system

Penanganan Benturan Kepentingan

• mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama• menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan• mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan• melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan• menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih

aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi

pemerintah

jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi

pelayanan internasional pada instansi pemerintah;

indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

32

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini meliputi peningkatan:

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah

secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat

sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Standar Pelayanan

•Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;•Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;•Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan•Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

Budaya Pelayanan Prima

•UK telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

•UK telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;•UK telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;•Unit kerja telah memilikisarana layanan terpadu/terintegrasi; dan•Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pelayanan Prima

Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

33

KOMPONEN HASIL

34

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju

pada dua sasaran utama, yaitu:

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas KKN

• Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

• Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan• Presentase penyelesaian TLHP.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT (60%)

1. Manajemen Perubahan 5%2. Penataan Tatalaksana 5%3. Penataan Sistem Manajemen

SDM15%

4. Penguatan AkuntabilitasKinerja

10%

5. Penguatan Pengawasan 15%6. Penguatan Kualitas Pelayanan

Publik10%

35

NO UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT (40%)

1. Terwujudnya Pemerintahanyang Bersih dan Bebas KKN

20%

2. Pelayanan Publik kepadaMasyarakat

20%

36

NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) BOBOT(60%)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN 5

1. Tim Kerja 1

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas 1

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 2

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1

II. PENATAAN TATALAKSANA 5

5. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 1,5

6. E-Office 2

7. Keterbukaan Informasi Publik 1,5

37

NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) BOBOT

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 15

8. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

2

9. Pola Mutasi Internal 2

10. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 2

11. Penetapan kinerja individu 4

12. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

3

13. Sistem Informasi Kepegawaian 1

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 10

14. Keterlibatan pimpinan 5

15. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 5 38

NO INDIKATOR (PENGUNGKIT) BOBOT

V. PENGUATAN PENGAWASAN 15

16. Pengendalian Gratifikasi 3

17. Penerapan SPIP 3

18. Pengaduan Masyarakat 3

19. Whistle Blowing System (WBS) 3

20. Penanganan Benturan Kepentingan 3

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10

21. Standar Pelayanan 3

22. Budaya Pelayanan Prima 3

23. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 4

39

NO INDIKATOR (HASIL) BOBOT (40%)

VII. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 20

24. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

15

25. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internaldan eksternal) yang ditindaklanjuti

5

VIII. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 20

26. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

20

TOTAL HASIL NILAI ZI WBK/WBBM 100 %

40

BPPT, dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahandan percepatan pemberantasan korupsi, Kepala BPPTtelah mencanangkan bahwa instansinya siapmembangun zona integritas menuju wilayah bebasdari korupsi dengan ditandatanganinya PiagamDeklarasi Pencanangan Zona Integritas di LingkunganBPPT pada tanggal 01 Juni 2012

4242

43

1. Sosialisasi/ Roadshow ke Unit yang ditunjuk

2. membentuk Tim Pembangun ZonaIntegritas (SK Tim)

3. Menyusun Time Table KegiatanPembangunan Zona Integritas danTarget Prioritasnya

4. Mendokumentasikan setiapkegiatan (misl. Sosialisasi, monitoring, evaluasi, rapat internal, rapat External)

5. Membangun Tim/ Pengelola terkaitpengaduan (misl. gratifikasi, pengaduan masyarakat)

5. Menyiapkan informasi/ infrastruktur atas inovasi yang dimiliki terhadap layanan kepadamasyarakat (misl. Brosur, fasilitas, aplikasi order dll)

6. Membangun presepsi yang baikkepada masyarakat/ pelanggan ataslayanan yang diberikan

7. Melakukan dan mempublikasi hasilsurvey kepuasan pelanggan dansurvey integritas (bebas korupsi) yang dibuat oleh internal

8. Melakukan upaya-upayameminimalisir adanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK/WBBMkepada Unit Kerja/satuan kerja BPPT dilakukan secaraberkala oleh Tim Penilai Nasional (Kementerian PANdan RB, ORI, dan KPK). Apabila hasil penilaianmenunjukkan satuan kerja yang bersangkutan tidakmemenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBKakan dicabut dan secara otomatis satuan kerjabersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai satuankerja berpredikat WBBM.

44

Silahkan Bertanya …???