kerangka acuan kegiatan - perkim.bantenprov.go.id · - masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi...

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima - Serang

KERANGKA ACUAN

KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Capaian/ Goals Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

(dampak/impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang

mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada

level masyarakat yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur bidang

perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan dalam mewujudkan: layanan

infratruktur dasar yang berkualitas; dan keseimbangan pembangunan antardaerah sehingga

dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Kemudian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya

dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik.

Rancangan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;

2. Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan

Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional;

3. Tercapainya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas;

Tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

melaksanakan 25 kegiatan sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman

3 Penatagunaan Kawasan Permukiman

4 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

5 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

6 Penatagunaan Pengembangan Perumahan

7 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Program Keciptakaryaan

8 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih

9 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi

10 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan

11 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman

12 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

13 Pengelolaan gedung strategis Provinsi

14 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi

15 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

Program Tata Kelola Pemerintahan

16 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

20 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

21 Peningkatan Kapasitas Aparatur

22 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah

23 Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan

24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B

25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Terdapat permasalahan pokok Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta

Karya-an diantaranya:

- Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih

melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890

sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008.

- Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru

85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri.

Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50

m2. Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air

bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri

sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum

ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Secara khusus, permasalahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta

Karya-an adalah sebagai berikut:

- Kurang optimalnya penanganan persampahan regional

- Masih kurang optimalnya penangan air limbah domestik (Rumah tangga) regional.

- Masih kurang optimalnya penangan air bersih lintas kabupaten / kota.

- Masih belum optimalna infrastruktur di kawasan strategis daerah provinsi

- Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi

daerah provinsi

- Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkukungan di kawasan

strategi provinsi serrta lintas daerah kabupaten kota

- Tingginya Backlog (kepemilikan rumah ) di provinsi Banten

- Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman

- Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari tolok ukur program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah terlaksananya seluruh kegiatan

pada Tahun 2019.

1.4 SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai alat kontrol pengendalian pelaksanaan

pembangunan dan acuan perencanaan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan sasaran kepada masyarakat dan aparatur

pemerintahan.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk

Hukum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan

Berita Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun

2018 Nomor 9);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun

2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Banten Nomor

44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun

2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51);

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten

Tahun 2018 Nomor 50);

20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan

Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2018.

2.2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan terdiri dari program, kegiatan, target pekerjaan dan pagu anggaran

yang dibutuhkan pada Tahun 2019 sebagai berikut:

No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Pagu Anggaran

(Rp)

Jadwal Kegiatan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B Belanja Langsung

I Program Tata Kelola Pemerintahan 39.794.055.000,00

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset 170.000.000,00

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 dokumen 140.140.000,00

2

Penyusunan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparatur Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

2 dokumen 21.180.000,00

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 dokumen 8.680.000,00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.045.000.000,00

1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan

kegiatan 9 dokumen 77.575.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Penyusunan Perencanaan Program dan

Kegiatan Tahunan 3 dokumen 601.930.800,00

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan

Pengendalian 5 dokumen 291.227.500,00

4 Revisi Renstra OPD 1 dokumen 74.266.700,00

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.840.255.000,00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.440.255.000,00

2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.142.000.000,00

1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung /

Kantor 20% Tahun 572.920.000,00

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 20% Unit 2.279.750.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK 20% Unit 289.330.000,00

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16.032.813.000,00

1 Operasional Kantor tidak Tetap 12 Bulan 4.103.386.000,00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan

Halaman (Outsourching) 1 Paket 3.220.200.000,00

3 Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 2.088.492.800,00

4 Penyediaan Bahan Cetak 1 Tahun 628.231.000,00

5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 358.045.000,00

6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 3.735.783.200,00

7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 2 Kegiatan 271.925.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Penyediaan BBM 12 Bulan 1.626.750.000,00

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 160.000.000,00

1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian 68 Orang 18.820.000,00

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 20 % 141.180.000,00

7 Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke

Luar Daerah 330.000.000,00

1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 133.830.000,00

2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 196.170.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan 140.000.000,00

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 50 Orang 84.060.000,00

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 55.940.000,00

9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B 14.308.987.000,00

1 PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA KP3B 20% Kegiatan 14.308.987.000,00

10 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 625.000.000,00

1

Tersedianya Profil Kinerja Program Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2018

3 Dokume

n 105.115.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Tersusunnya Visualisasi Profil Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2

Laporan

Visual 131.725.000,00

3 Tersusunnya Bahan Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial Tematik 2 Laporan 325.285.000,00

4 Terkelolanya PPID dan Media Informasi 1 Laporan

62.875.000,00

II PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN 112.362.260.000,00

11 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kumuh 37.591.000.000,00

1

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH KOTA

TANGERANG SELATAN 14,9 Ha

3.252.977.000,00

2


PERMUKIMAN KUMUH KOTA SERANG 14,04 Ha

9.095.368.000,00

3


PERMUKIMAN KUMUH KAB.

PANDEGLANG 14 Ha

5.751.132.500,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4


PERMUKIMAN KAWASAN KUMUH

PROVINSI 98 Kegiatan

19.491.522.500,00

12 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang

Kawasan Permukiman 3.833.500.000,00

1

PERENCANAAN TEKNIS BIDANG

KAWASAN

PERMUKIMAN

13 Dokume

n 1.926.737.800,00

2

PENGAWASAN TEKNIS BIDANG

KAWASAN

PERMUKIMAN

12 Dokume

n 1.906.762.200,00

13 Penatagunaan Kawasan Permukiman 2.130.000.000,00

1 PENATAGUNAAN KAWASAN

PERMUKIMAN 20 % 2.130.000.000,00

14 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 38.280.000.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PENINGKATAN KUALITAS RUMAH

TIDAK LAYAK HUNI 100 Rumah 6.520.010.000,00

2 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 108 Paket 31.759.990.000,00

15 Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Perumahan 4.839.000.000,00

1 PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN 20 Dokume

n 2.448.800.000,00

2 PENGAWASAN TEKNIS PERUMAHAN 17 Dokume

n 2.390.200.000,00

16 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 1.300.260.000,00

1 PENATAGUNAAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN 20 % 1.300.260.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 24.388.500.000,00

1 PENYELENGGARAAN PENGADAAN

LAHAN

49.00

0 M2 24.000.000.000,00

2

Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk

Relokasi Adanya Program Pembangunan

Provinsi

1 Dokume

n 388.500.000,00

III PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN 263.596.440.000,00

18 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B 4.946.000.000,00

1 Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung

KP3B 20 % 4.946.000.000,00

19 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi 127.655.440.000,00

1 Pengelolaan Gedung Strategis 7 Gedung 127.280.081.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan

Bangunan Gedung 8

Kab/Kot

a 375.359.000,00

20 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan

dikawasan Strategis Provinsi 130.995.000.000,00

1 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan

di Kawasan Strategis Provinsi 3 Kawasan 130.944.273.000,00

2 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan

Bangunan Gedung 8

Kab/Kot

a 50.727.000,00

III PROGRAM KECIPTAKARYAAN 119.434.000.000,00

21 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 0,74 70.750.000.000,00

1

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

SPAM DI KAWASAN

STRATEGIS

0,59 lt/dt 20.294.024.000,00

2

PENGATURAN, PEMBINAAN

PENGEMBANGAN AIR

MINUM

8 Kab/Kot

a 269.059.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

SPAM LINTAS

DAERAH (REGIONAL)

43,3 lt/dt 50.186.917.000,00

22 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi 4.910.000.000,00

1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

SANITASI DI KAWASAN STRATEGIS 2300 kk 4.848.875.000,00

2

PENGATURAN, PEMBINAAN

PENGEMBANGAN SANITASI DAN

PERSAMPAHAN

8 Kab/Kot

a 61.125.000,00

23 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Infrastruktur Keciptakaryaan 15.011.460.000,00

1

Perencanaan, Persiapan Pengadaan Lahan

Tempat Pembuangan sampah Terpadu (TPST)

Regional Bojong Menteng

3001,

35 Ha 15.011.460.000,00

24 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan 15.560.000.000,00


(Rp)

Jadwal Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERSAMPAHAN REGIONAL

71.33

0 Jiwa 15.560.000.000,00

25 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang

Infrastruktur Permukiman 13.202.540.000,00

1 PERENCANAAN TEKNIS

INFRASTRUKTUR 29

Dokume

n 6.770.080.000,00

2 Pembinaan Perencanaan Teknis

Keciptakaryaan 8

Kab/Kot

a 54.207.000,00

3 PENGAWASAN TEKNIS

INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYA-AN 46

Dokume

n 6.260.464.000,00

4 PEMBINAAN PENGAWASAN TEKNIS

INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYA-AN 8

Kab/Kot

a 54.407.000,00

5 Pengawasan Pembangunan Bronchaptering,

Resevoar dan Perpipaan 20 % 63.382.000,00

JUMLAH 5535.186.755.000,00.

186.755.000,00

2.2 Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana Program Kegiatan Tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Pengguna Anggaran ( PA) :

Nama : Ir. H. MOH. YANUAR, MP

NIP : 19610101 198802 1 001

Pangkat : Pembina Utama Madya

Golongan : IVd

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten TA. 2019 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

BAB III

PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus membuat laporan kegiatan kepada pengguna

anggaran meliputi :

1. Laporan Bulanan Kegiatan

2. Laporan Realisasi Barang dan Jasa Kegiatan

3. Laporan Akhir Tahun Kegiatan

4. Laporan Pertanggunjawaban Kegiatan ( Laporan SPj Kegiatan)

kerangka acuan kegiatan - perkim.bantenprov.go.id · - masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi...

Documents