kebijakan dan kerangka kerja evaluasi kinerja pembangunan daerah

Download Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

If you can't read please download the document

Upload: dadang-solihin

Post on 08-Jun-2015

2.964 views

Category:

Education


4 download

DESCRIPTION

Rapat Pembahasan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota di Bappeda DKI, 9 Maret 2011

TRANSCRIPT

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2

2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan: Direktur Evaluasi KinerjaPembangunan DaerahgBappenas Alamat Kantor: Jl. Taman Suropati No. 2JakartaJ k t 10310 Telp/Fak Kantor: (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email: [email protected] Website:http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3 3. Materi M t i Tujuan, Sasaran, dan Hasil Pendekatan Penyusunan IndikatorEKPD 2010 S.M.A.R.T Komponen EKPD 2010p Kerangka Kerja EKPD 2010 Tahapan Evaluasi 5 TahunPelaksanaan RPJMN 2004-2009 Tahapan Evaluasi Relevansi RPJMDProvinsi Dengan RPJMN 2010 2014P i iD 2010-2014 Hasil Evaluasi Kinerja PembangunanDaerah 2010 di DKIdadang-solihin.blogspot.com 4 4. EKPD 2010TujuanSasaranHasilUntuk melihat: Tersedianya data/ Tersedianya dokumen Kontribusi pelaksanaan informasi dan penilaian evaluasi pencapaianRPJMN 2004-2009 pada pelaksanaan RPJMNl kpelaksanaan RPJMN l kpembangunan daerah;2004-2009 di daerah;2004-2009 untuk setiap Tersedianya data/ provinsi; Keterkaitan prioritas/program (outcome)informasi dan penilaian Tersedianya dokumendalam RPJMN 2010-keterkaitan RPJMN evaluasi keterkaitan2014 d dengan2010-2014 2010 2014 denganRPJMN 2010 2014 2010-2014prioritas/program yang RPJMD Provinsidengan RPJMD Provinsiada dalam RPJMDProvinsi. dadang-solihin.blogspot.com 5 5. Pendekatan Penyusunan Indikator yEKPD 2010 S.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan Achievable: kapasitas dan sumber daya yang ada; py y g ;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;5. Time Bond:5 TiBondB d: Waktu/periode W kt / i d pencapaian ki j dit t k i kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 6 6. Komponen EKPD 2010 2.Evaluasi Relevansi RPJMN 2010-1.Evaluasi RPJMN 2004-2009 2014 dengan RPJMD Provinsi1. Mewujudkan Indonesia yang Aman 1.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Damai2.Pendidikan2.2 Mewujudkan Indonesia yang Adil3.3 Kesehatan dan Demokratis 4.Penanggulangan Kemiskinan3. Meningkatkan Kesejahteraan 5.Ketahanan Pangan Rakyat 6.6 InfrastrukturI f t kt7.Iklim Investasi dan Iklim Usaha8.Energi9.Lingkungan Hidup dan PengelolaanBencana10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &gg ,p , ,Pasca-konflik11. Kebudayaan, Kreativitas dan InovasiTeknologig Kesejahteraan Rakyat lainnya Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya P kPerekonomian l ii lainnyadadang-solihin.blogspot.com 7 7. Kerangka Kerja EKPD 2010 Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Evaluasi (ex-post) l ( )Evaluasi Relevansi RPJMD dgn RPJMNE liR li dAgenda PembangunanAman dan Damai11 Prioritas Prioritas RPJMD Pembangunan Provinsi Nasional dan 3Adil dan Demokratis prioritas lainnyaMeningkatkan Kesejahteraan RakyatAnalisis Prioritas/Program RPJMD yangMendukung Prioritas NasionalAnalisis Kualitatif (How and Why)Hasil Evaluasi Relevansi Hasil Evaluasi Pelaksanaan 5 Tahun RPJMD dengan RPJMN 2010-2014Kinerja PembangunanDaerahRPJMN 2004-2009Rekomendasi Kebijakan Perencanaan PembangunanRekomendasi Kebijakan Perencanaandadang-solihin.blogspot.com 8Nasional Pembangunan Nasional/Daerah 8. Tahapan Evaluasi 5 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Ta2004- 12 34PemilihanIdentifikasi Data Analisis Data RekomendasiFokus AnalisisMengidentifikasi Melakukan pemilihan Melakukan analisis Menyusundan melengkapid lk ifokus analisiskuantitatif yangk tit tifrekomendasi kd iData Tabelterhadap data yangmenjelaskan How and berdasarkan agendadinilai cenderungIndikator tahun lebih tinggi atauWhy capaian pembangunan untuk2004-20092004 2009 daricenderung lebih pembangunan daerah mempertajamsumber yang rendah dengan(tidak) efektif danperencanaan danada di daerah.data tahunmemberikan penganggaransebelumnya untukpenjelasan terhadappembangunan periodecapaian indikator hal tersebut yangberikutnya.tahun 2004, 2005, didukung oleh data.2006, 2007 dan2008,2008 Sedangkan capaianindikator 2008-2009dianalisis secarakeseluruhan. Data pendukungdimasukkan kedalam grafik analisisanalisis.dadang-solihin.blogspot.com 9 9. Tahapan Evaluasi RelevansiRPJMD Provinsi Dengan RPJMN 2010-20142010- 1234 IdentifikasiIdentifikasi DokumenPrioritas/Analisis RelevansiRekomendasiRPJMD dan RPJMNProgramMengumpulkan Menyandingkana. Menganalisis prioritas/ Rekomendasi kebijakan program dalam RPJMDdan memahami prioritas/program yang mendukungkepada pemerintahdokumen RPJMNdaerah (yang adapencapaian target prioritas daerah (terkait dengan2010-2014 dandalam RPJMD pembangunan nasionalpenyempurnaan RPJMD dalam RPJMN 2010-2014 2010 2014.RPJMD Provinsi.Provinsi) yang b. Melakukan analisis kualitatif Provinsi) dan nasional terkait dengan 11 yang diarahkan pada tiga(terkait dengan revisi prioritas pilihan, sebagai berikut: penyempurnaan RPJMN Tidak ada program pembangunanbdaerah yang mendukung 2010-2014). 2010 2014) nasional dan 3prioritas/program prioritas lainnya nasional. Ada program daerah y gp g yang dalam RPJMN mendukung sepenuhnya 2010-2014 . prioritas/program nasional. Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasionalc. Membuat penjelasan terhadap Analisis Kualitatif.dadang-solihin.blogspot.com10 10. dadang-solihin.blogspot.com 11 11. Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004-2009dadang-solihin.blogspot.com 12 12. INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009Indikator Agenda No Indikator yang Pembangunan Pb digrafikkan1 Mewujudkan Indeks kriminalitas Indonesia yangdAman dan Damai Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasionaldadang-solihin.blogspot.com13 13. INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009Indikator Agenda No Indikator yang g Pembangunan digrafikkan2 MewujudkanPelayanan PublikIndonesia yang Adildan Dd Demokratisk iPersentase kasus korupsi yangtertangani dibandingkan dengang g gyang dilaporkanPersentase kabupaten/ kota yangmemiliki peraturan daerahpelayanan satu atapPersentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporanWajar Tanpa Pengecualian (WTP)DemokrasiGender Development Index (GDI)G d DlI dGender Empowerment Meassurement (GEM) dadang-solihin.blogspot.com 14 14. INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009Agenda Indikator yangNo IndikatorPembangunandigrafikkan3Meningkatkan M i k tk Indeks P bI d k Pembangunan ManusiaMi Kesejahteraan RakyatPendidikanAngka Partisipasi Murni (SD/MI)Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)Rata-rata nilai akhir SMP/MTsRata-rata nilai akhir SMA/SMK/MAAngka Putus SekolahA k P t S k l h SDAngka Putus Sekolah SMP/MTsAngka Putus Sekolah Sekolah MenengahAngka melek aksara 15 tahun keatas Persentase jumlah guru yang layak jgy g ymengajar SMP/MTsPersentase jumlah guru yang layakmengajar Sekolah Menengah dadang-solihin.blogspot.com15 15. INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009Indikator AgendaNo Indikatoryang Pembangunan digrafikkan Kesehatan Umur Harapan Hidup (UHH)p p ( ) Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi G bu u (%) e a e s Gizi buruk Prevalensi Gizi kurang (%) Persentase tenaga kesehatan perpenduduk Keluarga Berencana Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate) Laju pertumbuhan penduduk Total Fertility Rate (TFR) dadang-solihin.blogspot.com16 16. INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 Agenda Indikator yangNoIndikator Pembangunandigrafikkan Ekonomi Makro Laju Pertumbuhan ekonomi Persentase ekspor terhadap PDRB pp Persentase output Manufaktur terhadap PDRB Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) Laju Inflasi Investasi Nilai Rencana PMA yang disetujui Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta) Nilai Rencana PMDN yang disetujui Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar) Realisasi penyerapan tenaga kerja PMAdadang-solihin.blogspot.com17 17. INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 AgendaIndikator yangNo Indikator Pembangunan digrafikkan Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam kondisi: dalam satu grafik Baik Sedangg Buruk % Panjang jalan provinsi dalam kondisi: Baik Sedang Buruk Pertanian Rata-rata nilai tukar petani pertahun PDRB sektor pertaniandadang-solihin.blogspot.com18 18. INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 Indikator AgendaNo Indikator yang Pembangunandigrafikkan Kehutanan Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis Kelautan Jumlah tindak pidana perikanan Luas kawasan konservasi laut (juta Ha)Kesejahteraan sosial Persentase penduduk miskin Tingkat pengangguran terbuka dadang-solihin.blogspot.com19 19. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNANDAERAHDKI JAKARTA Tahun 2010dadang-solihin.blogspot.com 20 20. 1 AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAIIndikator :1. Indeks Kriminalitas2.2 Persentase Pen elesaian Kas s KejahatanPenyelesaian Kasus Konvensional3. Persentase P3 PtPenyelesaian Kl i Kasus K j h t Kejahatan Transnasional dadang-solihin.blogspot.com 21 21. dadang-solihin.blogspot.com 22 22. INDEKS KRIMINALITAS Penyebab penurunan Jumlah Kasus Kriminalitas di DKIJakarta Kemungkinan berkurangnya jumlah pelapor; Program Polisi dalam Reformasi Polisi Community Policing dadang-solihin.blogspot.com 23 23. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional dadang-solihin.blogspot.com 24 24. Perlu upayappencapaianpkinerja dadang-solihin.blogspot.com 25 25. Perlu upayapencapaiankinerja dadang-solihin.blogspot.com 26 26. Perlu upayapencapaiankinerja dadang-solihin.blogspot.com 27 27. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional K j h t Kil Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional DKIJakarta memiliki nilai yang lebih baik, yaitu peningkatanpenyelesaian kasus kejahatan konvensional di tahun 2008 yangsebelumnya di tahun 2007 ada di bawah persentase NasionalIndonesia.Indonesia Tahun 2009 persentase penyelesaian kasus kejahatankonvensional mengalami penurunan sebesar 0,11 perseng p, pdikarenakan adanya kendala yang dihadapi POLDA METRO JAYA.dadang-solihin.blogspot.com28 28. 2AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATISIndikator:1. Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan2.2 Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap3. Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar ()p y g p p j Tanpa Pengecualian (WTP)4. Gender Development Index (GDI)5. Gender E5 G d Empowerment Mt Meassurement (GEM)tdadang-solihin.blogspot.com 29 29. KASUS KORUPSI YANG TERTANGANIDIBANDINGKAN DENGAN YANG DILAPORKAN Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta TahunJumlah PerkaraPersidangan20043 perkara3 perkara2005 11 perkara11 perkara20063 perkara3 perkara20078 perkara8 perkara2008 14 perkara14 perkara20098 perkara8 perkara2010 10 perkara10 perkaradadang-solihin.blogspot.com 30 30. KinerjaTercapai dadang-solihin.blogspot.com 31 31. Analisis Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan dengan yangDilaporkanDilkAnalisis terhadap tabel diatas memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2004 sampai 2009 Kejaksaan Tinggi DKI telah bekerja Optimal dengan kinerja maksimal.Penyelesaian Perkara mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 100 %.dadang-solihin.blogspot.com 32 32. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap DKI Jakarta termasuk Provinsi yang belum mempunyai Perdatentang Pelayanan Terpadu Satu Atap. Namun sejak tahun 2009 Provinsi DKI Jakarta telah memiliki2009,Sistem Pelayanan Satu Pintu untuk sejumlah sektor atau bidang.dadang-solihin.blogspot.com33 33. Persentase instansi (SKPD) provinsiyang memiliki pelaporan Wajar TanpaPengecualian (WTP)P li Audit yang dilakukan oleh BPK terhadap DKI tidakdipecah pecahdipecah-pecah dalam satuan SKPD, namun DKI sebagaiProvinsi dianggap satu unit utuhdadang-solihin.blogspot.com 34 34. Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)TahunStatus Opini Hasil Audit BPK2004tidak ada2005 Wajar Dengan Pengecualian2006 Wajar Dengan Pengecualian2007 Disclaimer Di l i2008 Wajar Dengan Pengecualian2009 Wajar Dengan Pengecualian jgg dadang-solihin.blogspot.com 35 35. Perlu Upaya Pencapaiian Kinerjadadang-solihin.blogspot.com 36 36. Gender Development Index (GDI) 20052006 20072008GEM_IND 0,691 0,704 0,726 0,721GEM_JKT 0,579 0,620,6290,6337dadang-solihin.blogspot.com 37 37. Gender DG d Development I d (GDI) lt IndexYang dimaksud dengan Gender Development index (GDI) yaitu mengukur empat hal:1. perbandingan dari harapan hidup.2. pengukuran melek huruf3. pengukuran pendidikan4. pengukuran standar hidup.Model pengukuran ini sama dengan model HUMAN DEVELOPMENT INDEX(HDI), namun model GDI ini menekankan pada ketidak seimbangan antara pria dan wanita wanita.dadang-solihin.blogspot.com38 38. Gender EG d Empowerment Measurement (GEM)tMt dadang-solihin.blogspot.com 39 39. Gender Development Index & GenderpEmpowerment Measurement Gender Development Index dan Gender EmpowernmentMeasurement DKI Jakarta menempati posisi yang tinggidibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.Hal ini disebabkan beberapa faktor: Wilayah DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan bisnis, sehingga semua fasilitas baik sosial, ekonami, bisnis dan sebagainya tersedia disinidisini. Propinsi DKI Jakarta termasuk propinsi yang wilayahnya relatif kecil, sehingga memudahkan terjadinya antara pengambil,gg jy p g kebijakan dan masyarakat.dadang-solihin.blogspot.com 40 40. Rekomendasi BidR kd i Bidang P lPelayanan P blikPublik Sebagai salah satu propinsi terbesar di Indonesia DKI Jakartasudah seharusnya mempunyai sejumlah peraturan daerah yangberkaitan dengan Pelayanan Publik. Peraturan daerah pertama yang seharusnya dimiliki segera adalahPerda P lP d Pelayanan Publik yang d P blik dapat menjadi P d tj di Perda payung b i bagiberbagai perda lainnya yang pada hakekatnya dibuat untukmenunjang p yj g pelayanan p publik di Propinsi DKI Jakarta. p Perda berikutnya yang perlu dibuat adalah Perda yang berkaitandengan pembentukan dan berfungsinya unit pelayanan terpadusatu pintu.dadang-solihin.blogspot.com41 41. REKOMENDASI Gender Development Index & Gender Empowerment Measurement Sekalipun perkembangan Gender Development Index, GenderMeasurement Index dan pembangunan manusia mengalami manusia,pertumbuhan yang pesat, namun perlu disadari bahwa migrasipenduduk dari luar ke kota ini sangat pesat. Sebagian besar dariggmereka tidak terjangkau oleh pelayanan yang baik dari pemerintahdaerah. UntukU t k mempertahankan prestasi t t h kt i tersebut, pemerintah d b t i t h daerah DKIhJakarta perlu melakukan kebijakan menahan arus migrasi ke kotaini. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, terutama yangberkaitan dengan pelayanan sosial dan ekonomi, sehingga mampulebih jauh menjangkau masyarakat miskin.dadang-solihin.blogspot.com 42 42. 3AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAANRAKYATIndeks Pembangunan ManusiagInvestasiPendidikan 1. Nilai Persentase Realisasi1. Angka Partisipasi Murni (SD/MI)Investasi PMA2. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) 222. Nilai Persentase Realisasi3. Angka melek aksara 15 tahunInvestasi PMDNkeatasKesehatanKesejahteraan Sosial1. Angka Kematian Bayi (AKB) 1. Persentase Penduduk Miskin2. Persentase penduduk ber-KB2. Tingkat Pengangguran Terbuka(contraceptive prevalence rate)( l )3. Laju pertumbuhan pendudukEkonomi Makro1. Laju Pertumbuhan Ekonomi2. Pendapatan per kapita (dalamJuta Rupiah)3. Laju Inflasidadang-solihin.blogspot.com 43 43. Indeks Pembangunan Manusiadadang-solihin.blogspot.com 44 44. KinerjaTercapaidadang-solihin.blogspot.com 45 45. Indeks P bI d k Pembangunan ManusiaMi Pada tahun 2004 2008, IPM di DKI Jakarta sudah mencapaiangka di atas 75%. Nilai ini berada di atas IPM Nasional yangsekitar 70%. Selain itu, IPM DKI Jakarta selama 5 tahun tersebut mengalamipeningkatan, yaitu d i 75 80% pada t h 2004 menjadi 77 75%i k t it dari 75,80% d tahun 2004, j di 77,75%pada tahun 2008. Diproyeksikan pada tahun 2009 IPM DKI Jakarta sudah mencapai 2009,78,0%.dadang-solihin.blogspot.com46 46. PendidikanAngka Partisipasi Murni (SD/MI) dadang-solihin.blogspot.com 47 47. Perlu upaya p pencapaian p kinerjadadang-solihin.blogspot.com 48 48. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) gp( ) Dari Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI terlihat bahwaAPM DKI Jakarta l bih rendah d i d APM N iJ k t lebihd h daripada Nasional. P b d l PerbedaanAPM yang agak jauh terutama terlihat pada tahun 2004, 2005, dan2006. Pada tiga tahun tersebut, APM Nasional sudah mencapai 93%,sedangkan APM DKI Jakarta baru mencapai 91%. Selain itu, padatahun 2005 dan 2006 bahkan terjadi penurunan APM, baru pada tahun2007 dan 2008. APM DKI Jakarta sudah mendekati APM Nasional Meskipun APMNasional.Tingkat SD/MI di DKI Jakarta lebih rendah daripada APM Nasional,namun APM yang sudah di atas 90% menunjukkan bahwa hampiry g jpsemua anak usia sekolah di DKI Jakarta sudah mengikuti pendidikandasar. Dengan kebijakan DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah anakyang mengikuti pendidikan dasar hingga berusia 12 tahun diharapkan tahun,APM DKI Jakarta untuk tingkat SD/MI pada tahun mendatang jugaakan meningkat.g dadang-solihin.blogspot.com49 49. Angka Melek Aksara100,0098,00 98,768 98,30 898,4098,60 98 60 98,3096,0094,0094 00 DKI Jakarta92,0091,8791 879 9 92,19 Nasional90,0090,9091,50 90,4088,0086,002004 2005 20062007 2008 dadang-solihin.blogspot.com50 50. Secara keseluruhan terlihat bahwa Angka Melek Aksara usia 15gtahun ke atas di DKI Jakarta sudah mendekati 99%. Ini berartihampir semua penduduk DKI Jakarta yang berusia di atas 15 tahunsudah melek aksara aksara. Angka ini juga jauh di atas Angka Melek Aksara Nasional yang barumencapai 92% Tingginya Angka Melek Aksara di DKI Jakarta 92%.diperkirakan sejalan dengan semakin banyaknya penduduk Jakartayang telah mengikuti pendidikan di sekolah dasar sehingga sudahmendapat pelajaran membaca, menulis, serta berhitung. dadang-solihin.blogspot.com51 51. KesehatanAngka Kematian Bayi Tabel Angka Kematian Bayi di DKI Jakarta 2005 20082005200620072008AKB 18,008,60 28,00 8,20 Berdasarkan Tabel, dapat dilihat bahwa angka kematianmenunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Dengan angka tertinggiterjadi pada tahun 2007.Secara rata-rata angka kematian bayi dari tahun 2005 2008adalah sebesar 15,7 dan nilai ini masih memenuhi sasaran dariRPJMN yaitu penurunan angka d i 35 menjadi 26 per 1000it k dari j dikelahiran hidupdadang-solihin.blogspot.com52 52. Kinerjae jaTercapaidadang-solihin.blogspot.com 53 53. Umur Harapan Hidup Umur Harapan Hidup DKI Jakarta 2004 2008 20042005 2006 20072008UHH72,40 72,5072,6072,80 75,90 Berdasarkan Tabel, dapat dilihat bahwa usia harapan hidupcenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini sejalan danbahkan telah melebihi sasaran dari RPJMN 2004-2009 yangmenargetkan kenaikan UHH dari 66 2 menjadi 70 666,2 70,6 dadang-solihin.blogspot.com 54 54. Keluarga Berencana- Pertumbuhan Penduduk Tabel Pertumbuhan Penduduk di DKI Jakarta 2005-20092005 2009 20052006 20072008 2009Pertumbuha1,541,16 6 1,13 0,90 0,84 8n Penduduk Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa program KB untuk menekanpertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang cukup baikdengan menurunnya angka pertumbuhan penduduk setiapd kt b hd d ktitahunnya.dadang-solihin.blogspot.com 55 55. Perlu upayapencapaiankinerja dadang-solihin.blogspot.com 56 56. Kesehatan: Angka Kecukupan GiziTabel Angka Kecukupan Gizi di DKI Jakarta 2005 & 20072005 2007Gizi BurukGi i B k7,30 2,90 Gizi Kurang Tabel dapat dilihat bahwa program perbaikan gizi balita Berdasarkan p 15,00p g p 10,00 g mengalami peningkatan yang cukup baik dengan menurunnya angka gizi buruk dan gizi kurang. Hasil pencapaian program pada tahun-tahun tersebut sesuai dan lebih baik jika dibandingkan dengan sasaran program RPJMN yaitu menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25 8 menjadi 25,8 20 persen. dadang-solihin.blogspot.com 57 57. Laju Pertumbuhan Ekonomi(dalam persen)76543DKI Jakarta2 Nasional102004 2005 2006 2007 2008 2009DKI Jakarta 5,65 6,01 5,94 6,44 6,22 5,01NasionalN il5 5,75,56,366,1 64,4dadang-solihin.blogspot.com 58 58. KinerjaTercapaidadang-solihin.blogspot.com 59 59. Laju Pertumbuhan Ekonomi L j P t b h Ek i Provinsi DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi 5.65 persendimana lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional (5persen). Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2005 terusmeningkat.meningkat Namun peningkatan tersebut lebih didorong olehkonsumsi dari pada investasi. 2006 pertumbuhan ekonomi melemah dampak dari kenaikanBahan Bakar Minyak (BBM) pada semester kedua 2005. 2007 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatanmenjadi 6.44 persen tren penurunan pada tahun 2008 (6.22 persen) dan 2009 (5.01persen) k di i ekonomi nasional d i t ) kondisi k ii l dan internasional.i l dadang-solihin.blogspot.com60 60. Pendapatan Per Kapita(dalam jutaan rupiah)908070605040DKI Jakarta30Nasional2010 0200420052006 2007 20082009DKI Jakarta 42,92 48,97 55,9862,4974,04 82,08Nasional10,6110 61 12,6712 67 15,0215 02 17,517 5 21,7 21 724,3 24 3dadang-solihin.blogspot.com61 61. KinerjaTercapaidadang-solihin.blogspot.com 62 62. Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita nasional DKI Jakarta empat kali lebih besardaripada nasional Pendapatan per kapita Jakarta memiliki tren meningkat sejak 2004sampai 2009. Dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang agresif,pendapatan per kapita DKI Jakarta meningkat hampir 100 persendalam kurun waktu lima tahun PDRB DKI Jakarta lebih dipengaruhi tahun.oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi, bukan investasi.dadang-solihin.blogspot.com 63 63. Laju Inflasi (dalam persen) j(p )18161412108 DKI Jakarta6 Nasional4202004 2005 2006 2007 2008 2009DKI Jakarta 5 87 16 06 6 03 6 04 11 11 2 345,87 16,06 6,03 6,04 11,11 2,34Nasional 6,4 17,11 6,6 5,59 11,06 2,78 dadang-solihin.blogspot.com 64 64. KinerjaTercapaidadang-solihin.blogspot.com 65 65. Inflasi Inflasi melonjak tinggi pada tahun 2005 karena didorong oleh kenaikanharga BBM. Inflasi tertinggi disumbang oleh kenaikan harga kelompoktransportasi dan komunikasi serta kelompok perumahan, bahanmakanan dan kelompok makanan jadi minuman dan rokok jadi, rokok. DKI Jakarta sebagai kota dengan j gg jumlah kendaraan y g sangat tinggiyang gggsecara langsung sangat terpengaruh oleh kenaikan BBM meskipunpemerintah telah menetapkan tarif maksimal kendaraan umum. Inflasi kemudian turun pada tahun 2006 (6.03 persen) kemudian stabilhingga 2007 (6.04 persen). Inflasi naik pada tahun 2008 menjadi 11.11persen dan turun drastis menjadi 2 34 persen pada tahun 2009 Inflasi2.34 2009.yang cukup tinggi di DKI Jakarta pada 2008 didorong oleh kelangkaanbahan bakar rumah tangga dan naiknya harga makanan pokok akibattersendatnya distribusi.t d t di t ib i dadang-solihin.blogspot.com66 66. Realisasi Penanaman Modal Asing(dalam persen) 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% %Realisasi50,00% 0,00% -50,00%-100,00% 200420052006200720082009DKI Jakarta -48,45% 125,09% -55,05% 218,50% 112,27% 48,86%NasionalN il-16,02%6 % 94,87% 8 %-32,76% 6% 72,60% 6 %43,80% 8 %105,90%% dadang-solihin.blogspot.com67 67. Perlu upayapencapaiankinerja dadang-solihin.blogspot.com 68 68. Realisasi PMA Survey y g dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan y yang gyMasyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM UI) dilima kota besar se-Indonesia menunjukkan bahwa dalammelakukan il k k investasi, para pelaku bi i bt il k bisnis banyak menemukan k khambatan. Tiga hambatan utamanya yakni instabilitas ekonomimakro, ketidakpastian kebijakan dan korupsi. Sedangkan hambatan ,p j p glainnya yaitu sistem hukum, infrastruktur yang belum memadai,pajak, masalah ketenagakerjaan -termasuk aturannya-, cost offinance, aturan perdagangan dan perijinan.fi tdd iji Sedangkan penurunan persentase realisasi yang tajam terjadi padatahun 2006 (-55 05 persen) dan 2008 (112 27 persen) Penurunan ( 55.05 (112.27 persen).persentase realisasi pada tahun 2006 didorong oleh inflasi yangtinggi pada 2005 (16.06 persen), depresiasi nilai tukar rupiah (diatas9300 per dollar Amerika) dan ketersediaan sumber pembiayaan.Fluktuasi tersebut juga terjadi pada level nasional.dadang-solihin.blogspot.com69 69. Realisasi Penanaman M d l D lR li i P Modal Dalam N Negerii(dalam persen) 300,00% 250,00% 200,00% 200 00% 150,00%asiRealisa 100,00%50,00% 0,00% -50,00% -100,00%20042005 2006 200720082009DKI Jakarta -15,69% -31,76% 21,29% 36,59% -56,44% 279,46%Nasional25,82% 99,39% -32,79% 68,91% -41,62% -1,58%dadang-solihin.blogspot.com 70 70. Perlu upayappencapaianpkinerja dadang-solihin.blogspot.com 71 71. Realisasi PMDN Kendala investasi menurut Bank Indonesia ialah kendala strukturalyang mencakup efisiensi birokrasi, regulasi ketenagakerjaan dankepailitan, pajak serta kesiapan infrastruktur. Survey Bank Indonesiamenemukan bahwa permasalahan utama dari peningkatan ik b hl h t d i i k t investasit iialah biaya yang ditimbulkan dari pungutan-pungutan tak resmi yangmencapai 60 pp persen dari ppermasalahan. Sedangkan hasil surveygyBank Dunia bahwa untuk berinvestasi di Indonesia membutuhkan12 prosedur yang harus dilewati dengan kebutuhan waktu 151 hari.Hal ini dinilaiH l i i di il i sangat tid k efisien, t t t tidak fi i terutama jik dib di k jika dibandingkandengan negara lain di Asia, misalnya Malaysia yang hanyamembutuhkan 9 prosedur dengan hanya memakan waktu 30 hari. pgy Rata-rata nilai proyek pada PMDN jumlahnya lebih besar daripadaPMA, hal ini dapat dilihat pada perbandingan antara jumlah proyekdengan nilai proyek tersebut. Pada tahun 2005 dan 2008, realisasiinvestasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan yang cukupsignifikan.dadang-solihin.blogspot.com72 72. InfrastrukturPersen Panjang Jalan Nasional Jalan ProvinsiKondisi Jalan 2012004 20052006 2007 20082009 0Baik(%) 100,00-100,00 99,26 - --Sedang(%)0,00 -0,00 - - --Rusak ringanR k i (%)0,00 0 00 -0,00 0 00 0,740 74- --Rusak berat (%)0,00 -0,00 - - -- Jalan Nasional Kondisi Jalan2004200520062007200820092010 Baik (%)100,00 --98,70 100,00- 42,61 Sedang (%) 0,000 00--0,000 00 0,00 0 00 - 54,4454 44 Rusak ringan (%) 0,00--1,30 0,00 - 2,88 Rusak berat(%) 0,000 00--0,000 00 0,00 0 00 - 0,010 01dadang-solihin.blogspot.com 73 73. Infrastruktur Persen Panjang Jalan Nasional Berbedanya lembaga / instansi yang melakukan pencatatanterhadap kondisi jalan maka berbeda pula parameter yangdipergunakan.dipergunakan Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan kondisi jalanberdasarkan IRI (International Roughness Index) sedangkan Dinas ( g )gPekerjaan Umum DKI Jakarta menetapkan kondisi jalanberdasarkan nilai IP (Indeks Permukaan Jalan). Namun jika dilihat secara general Pemerintah DKI Jakartageneral,mengalami penurunan performance terhadap pemeliharaan jalansehingga pada tahun 2010 jalan yang baik mengalami penurunansebesar l bih d i 50% d i t h 2007 d 2008 b lebih dari dari tahundan 2008. dadang-solihin.blogspot.com74 74. Persentase Penduduk Miskin2018 816141210DKI Jakarta 8Nasional 6 4 2 020042005 20062007 20082009DKI Jakarta3,183,614,574,61 4,293,62Nasional16,66 15,9717,7516,58 15,42 14,15dadang-solihin.blogspot.com 75 75. Kinerjae jaTercapaidadang-solihin.blogspot.com 76 76. Persentase Penduduk Miskine se tase e dudu s Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta dari tahun 2004 sampaidengan 2007 mengalami peningkatan. Sedangkan sejak 2007 hingga 2009, persentasenya terus menurun.Pada tahunP d t h 2008 sebesar 4 29 persen sedangkan 2009 menjadib 4.29d k j di3.62 persen. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin angka tersebut jauhmiskin,dibawa rata-rata nasional (14- 17 persen). Hal ini terkait erat denganpeluang lapangan kerja yang lebih luas, tingkat pendidikan yangbaik serta pendapatan per kapita provinsi DKI Jakarta yang cukupbaik jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Karakter penduduk miskin di Jakarta berbeda dengan ppg pendudukmiskin di pedesaan. Penduduk miskin di DKI Jakarta sangat rentanterhadap kenaikan BBM dan harga bahan pokok. Hal ini dapatdilihat bahwa terdapat kenaikan persentase penduduk miskin padatahun 2006 akibat pemerintah menaikkan harga BBM padapertengahan 2005. dadang-solihin.blogspot.com77 77. Pengangguran Terbuka (dalam persen) g gg(p ) 18 16 14 12 10 8 DKI Jakarta 6 Nasional 4 2 020042005 2006 2007 20082009DKI Jakarta 14,715,77 11,412,5612,16 11,99Nasional10,2511,910,9310,019,398,96 dadang-solihin.blogspot.com 78 78. Perlu upayapencapaian ikinerja dadang-solihin.blogspot.com 79 79. Pengangguran T b k PTerbuka Tingkat pengangguran di DKI Jakarta secara umum berada di atastingkat pengangguran nasional. Meski demikian, angka ini memilikitren menurun. Pada tahun 2004, pengganguran di Jakarta sekitar 14.7 persen.Angka ini turun menjadi 11 99 persen pada t h 2009A k i it j di 11.99d tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa program penanganan pengangguranberjalan dengan baik meskipun bisa dinilai lambat lambat.dadang-solihin.blogspot.com 80 80. Rekomendasi dadang-solihin.blogspot.com 81 81. Bidang Pendidikan Pemda DKI Jakarta perlu melanjutkan dan mempertahankanberbagai strategi dan program kerja , karena memang sudahrelevan dan efektifefektif. Pemerintah Daerah DKI Jakarta terus menerapkan kebijakan wajibbelajar 12 tahun dan meningkatkan berbagai program kerja yangj gg p g j y gmendukung kebijakan ini. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian untuk terusmengembangkan kualitas guru, disarankan agar pemerintah perluterus membuat kebijakan untuk peningkatan pada jenjangpendidikan formal maupun latihan di lingkungan instansi tenagapendidik dengan bantuan dana yang memadai. dadang-solihin.blogspot.com 82 82. Ekonomi Makro Meskipun pengendalian dan tanggung jawab terhadap kondisiekonomi makro terletak pada pemerintah pusat pemerintah daerah pusat,DKI Jakarta dapat berperan aktif untuk menjaga kestabilan harga diwilayah otoritasnya. Sebagai contoh, pyy g pemerintah daerah dapatpmelaksanakan langkah-langkah preventif seperti menjagakelancaran pasokan bahan pokok, antisipasi terhadap penimbunanbahan pokok, operasi pasar dan lain sebagainyapokoksebagainya. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdaganganmemiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam hal menjagastabilitas keamanan dan politik. Dua isu tersebut sangatmempengaruhi psikologi pasar yang kemudian akan berpengaruhkepada perubahan indikator ekonomi makro seperti harga, inflasi,pasar modal, investasi dan lain sebagainya. Dengan demikian,kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keamanan danpolitik hendaknya diberi perhatian utama. dadang-solihin.blogspot.com 83 83. InvestasiInvestasi (1) Berdasarkan data 2004-2009 maka dapat disimpulkan bahwa DKIJakarta memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan strukturekonomi nasional DKI Jakarta memiliki produktifitas yang tingginasional.dalam industri jasa dan perdangangan. Dengan demikian,hendaknya p y pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan y gpg j yangdapat mengakselerasi investasi pada sektor tersebut seperti sektoryang bergerak dalam jasa keuangan, hotel, perdangan, restoran,komunikasi,komunikasi transportasi dan konstruksi.konstruksi Ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah DKI Jakarta yangsangat terbatas secara tidak langsung mendorong pertumbuhandaerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek,Cianjur dan lain sebagainya. Dengan demikian, kamimerekomendasikan agar Pemerintah Daerah menghasilkankebijakan yang dapat mempermudah koordinasi antara DKI Jakartadengan daerah penyangga tersebut terutama terkait denganinvestasi. Dengan demikian, para investor yang membutuhkanbanyak lahan usaha akan dirujuk ke daerah penyangga DKI Jakartatersebut.dadang-solihin.blogspot.com84 84. Investasi (2)It i Pemerintah Daerah DKI Jakarta dibantu oleh pihak swastadiharapkan terus melakukan peningkatan dalam kualitas dankuantitas infrastruktur. Kondisi infrastruktur sangat berpengaruhterhadap investasi. Infrastruktur y g terkait dengan investasi antara p yangglain: pelabuhan, fasilitas bongkar muat, pergudangan, akses kepelabuhan laut dan udara, serta infrastruktur umum lainnya. Agar Pemerintah Daerah DKI Jakarta terus melakukan perbaikandalam hal kemudahan perijinan. Perijinan idealnyamengimplementasikan tata pemerintahan yang baik Dengan kata baik.lain, perijinan harus satu pintu, bebas dari pungutan liar, dapatdiakses dengan mudah dan transparan dalam memberikaninformasi. Untuk meningkatkan investasi, selain mempermudah perijinan,Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi industri tertentutertentu,misalnya industri yang mampu menyerap tenaga kerja atau industriy gyang ramah lingkungan.g g dadang-solihin.blogspot.com85 85. Kesejahteraan Rakyat (1) Meningkatkan komitmen dan pendanaan terhadap programpemberantasan kemiskinan. Program idealnya disusun berdasarkanRencana Strategis dan Road Map sehingga memiliki dampak jangkamenengah dan panjang Program dapat memberi perhatian khususpanjang.terhadap isu livelihood, pembangunan rumah susun sederhana,kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kemiskinan di DKI Jakarta juga memiliki dampak sosial. Untuk ituPemerintah Daerah seyogianya menyusun program untuk mengatasidampak sosial td ki l tersebut db t dengan melibatkan K lib tk Kementrian S i l t i Sosial,Menkokesra, Komnas Perlindungan Anak, Kepolisian dan pemangkukepentingan lainnya. Dampak sosial tersebut antara lain: anak terlantar, pg y p,gelandangan dan pengemis, tunawisma, perdagangan anak, kekerasanterhadap anak dan lain sebagainya. Memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha kecil,memfasilitasi sektor non formal dan pedagang kaki lima. Meningkatkan k t lib tM i k tk keterlibatan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. k td l t k i kiHal ini dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatandan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan y g terkait denganyj yang gkemiskinan.dadang-solihin.blogspot.com 86 86. Kesejahteraan Rakyat (2) Meningkatkan pelayanan umum terutama pelayanan bagi wargamiskin. Layanan dapat berupa layanan gratis dalam halkependudukan, pembuatan kartu Jamkesmas, surat keteranganmiskin dan lain sebagainya. BekerjaB k j sama d dengan KKementrian K t i Kesehatan, Ph t Pemerintah P i i i t h ProvinsiDKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan layanana asuransikesehatan bagi warga miskin. Memperbaiki kinerja Balai Latihan Kerja sehingga mampumenyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan bagi warga miskinsehingga mereka memiliki k thi kiliki keterampilan d dil dan dapat membangunt busaha.dadang-solihin.blogspot.com 87 87. Permasalahan dan Tantangan UtamaPembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah diProv. DKI Jakarta tergambar dari Program Dedicated, yangmencakup :1. Pembangunan Banjir Kanal Timur2.2 Normalisasi Sungai3. Pembangunan Transportasi Umum yang mencakup Busway dan Mass Rapid Transit (MRT)4. Perumahan bagi Penduduk Tidak Mampu5. Lingkungan Hidup6.6 Sampah dan Kebersihan7. Pemberdayaan Masyarakat8.8 Kualitas Pelayanan Pemda9. Revitalisasi Kota Tuadadang-solihin.blogspot.com88 88. dadang-solihin.blogspot.com 89