bab 9 - kerangka kebijakan inovasi daerah

9Bab

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

1. PENDAHULUAN

Diskusi pada bagian sebelumnya antara lain menyajikan tinjauan tentang konsep maupun contoh praktik di beberapa negara dalam pengembangan sistem inovasi. Di antara kesimpulan penting dari penggalian tentang ini adalah:

1. Pentingnya kerangka kebijakan inovasi yang komprehensif sebagai basis bagi pengembangan instrumen kebijakan yang diperlukan;

2. Mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan yang kontekstual; 3. Merancang instrumen kebijakan dengan landasan isu kebijakan yang jelas,

baik dalam bentuk ”kegagalan pasar,” “kegagalan pemerintah” maupun “kegagalan sistemik”, dan mekanisme yang sesuai (antara lain misalnya dengan meletakkannya dalam upaya melengkapi/memperkuat peran pasar, bukan “menggantikannya”);

4. Senantiasa memperbaiki penadbiran kebijakan, termasuk mendorong pembelajaran dalam proses kebijakan.

Berbagai pihak mengajukan beberapa pola kebijakan inovasi yang dipandang penting. OECD (1999) misalnya, menetapkan tujuh tema utama kebijakan inovasi yang dinilai penting sebagai kemungkinan respons yang baik menyangkut tantangan kebijakan yang bersifat generik dalam konteks nasional tertentu. Ketujuh tema kebijakan tersebut adalah:

1. Mengamankan kondisi kerangka kerja yang sesuai; 2. Membangun budaya inovasi; 3. Meningkatkan difusi teknologi; 4. Mendorong jaringan dan klasterisasi; 5. Mengungkit penelitian dan pengembangan; 6. Merespon globalisasi; 7. Memperbaiki pembuatan kebijakan.

Uni Eropa, melalui the First Action Plan for Innovation in Europe 1996 pada awalnya menetapkan tiga prioritas, yaitu:

1. Menumbuhkembangkan budaya inovasi; 2. Menciptakan suatu kerangka legal regulasi, dan keuangan yang kondusif

bagi inovasi; dan 3. Mendorong/menggerakkan riset lebih erat dengan inovasi baik pada tataran

nasional maupun Komunitas Eropa.

PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN 302

Semangat mengejar ketertinggalan Uni Eropa, terutama dari Amerika Serikat, memotivasi upaya-upaya bersama dari the Innovation Action Plan, yang pada intinya mendorong tujuan bersama terutama mendorong inovasi di seluruh Eropa, mengembangkan regulasi yang lebih baik bagi perkembangan inovasi, mendorong pasar yang dinamis bagi pengetahuan, meningkatkan investasi dalam inovasi, meningkatkan keterampilan bagi inovasi, dan mengembangkan penadbiran inovasi yang efisien.

Selanjutnya menindaklanjuti the Lisbon Strategy di tahun 2000, Uni Eropa (EC, 2000), menetapkan lima agenda utama kebijakan, yaitu:

1. Koherensi kebijakan inovasi.

2. Kerangka regulasi yang kondusif bagi inovasi.

3. Mendorong penciptaan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan inovatif.

4. Memperbaiki antarmuka (interface) yang penting dalam sistem inovasi.

5. Masyarakat yang terbuka terhadap inovasi.

Sebagai agenda penyempurnaan/penguatan dari prakarsa-prakarsa sebelumnya, kemudian ditetapkan empat agenda prioritas tambahan, yaitu (EC, 2003):

1. Interaksi dengan bidang-bidang kebijakan lainnya untuk memperbaiki lingkungan bagi perusahaan-perusahaan inovatif.

2. Menstimulasi dinamisme pasar yang lebih besar dan memanfaatkan konsep pasar pemimpin (lead market).

3. Mendorong inovasi dalam sektor publik.

4. Memperkuat dimensi daerah dalam kebijakan inovasi.

Uni Eropa juga mengungkapkan beberapa contoh praktik baik negara (tahun 2000) dalam konteks tertentu. Untuk klaster dan jaringan misalnya adalah Belanda (kebijakan klaster yang relatif termaju), Belgia (diseminasi trans-nasional yang aktif, PLATO). Sedangkan menyangkut penadbiran inovasi, misalnya adalah Finlandia (dewan inovasi sebagai struktur koordinasi), Denmark (reorganisasi administratif), Inggris (praktik foresight), dan Irlandia (penggunaan program-program eksperimental).

Sementara itu, Bank Dunia mendorong negara-negara menyikapi kecenderungan perkembangan ekonomi pengetahuan dengan kerangka K4D (Knowledge for Development) dan menekankan pada elemen:

1. Insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang memberikan insentif bagi pemanfaatan pengetahuan yang ada dan yang baru secara efisien serta menyuburkan kewirausahaan.

2. Pengembangan SDM yang terdidik, kreatif dan terampil.

3. Pengembangan infrastruktur informasi yang dinamis.

4. Penguatan sistem inovasi nasional yang efektif.

Diskusi sebelumnya juga membahas contoh praktik kebijakan inovasi di beberapa negara, yang secara formal ditetapkan melalui dokumen formal maupun diskusi para pakar yang menyarankan beberapa agenda utama kebijakan inovasi. Untuk Amerika Serikat misalnya, Branscomb dan Keller (1997) menyarankan enam langkah utama kebijakan, yaitu:

BAB 9 KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

303

1. Mendorong inovasi perusahaan.

2. Menekankan riset teknologi dasar.

3. Memanfaatkan secara lebih baik teknologi yang tersedia.

4. Menggunakan keseluruhan alat kebijakan, bukan sekedar dukungan litbang.

5. Membangkitkan globalisasi inovasi.

6. Memperbaiki efektivitas pemerintah.

Bab ini selanjutnya akan mendiskusikan kerangka kebijakan daerah secara umum, dengan memetik pelajaran dari praktik di beberapa negara, dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia secara nasional maupun daerah pada umumnya. Kerangka kebijakan yang diajukan di sini lebih dilandaskan pada penelaahan sistem inovasi Indonesia (Bab 6), penggalian isu-isu kebijakan (Bab 7), dan pokok-pokok pikiran tentang strategi inovasi daerah seperti yang telah disampaikan pada Bab 8.

2. KERANGKA LEGISLASI

Kerangka legislasi sangat penting sebagai landasan legal bagi para aktor dalam sistem inovasi untuk berperan efektif. Kerangka legislasi seyogyanya memberikan pijakan apa yang dinilai penting dan memungkinkan berkembangnya sinyal-sinyal ekonomi yang tepat bagi para pelaku untuk berfungsi dan berkontribusi bagi perkembangan sistem inovasi daerah yang maju dan dinamis, sesuai dengan potensi terbaik setempat.

Secara konsep, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi (sistem iptek) merupakan bagian integral dari sistem inovasi (pada beragam tataran). Karena itu sangat logis menempatkan kebijakan strategis pembangunan sistem iptek di daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan strategis pembangunan sistem inovasi daerah yang bersangkutan. UU No. 18/2002 tentunya merupakan salah satu acuan dalam menyusun kebijakan strategis daerah berkaitan dengan pembangunan sistem iptek di daerah. Dengan memahami konsep tersebut dan mengacu kepada UU No. 18/2002, maka beberapa hal penting berikut merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam perancangan kebijakan daerah.

Namun tentu perlu diingat bahwa sistem iptek (pada tingkat daerah ataupun nasional) merupakan bagian integral dari sistem inovasi (pada tingkat daerah ataupun nasional). Karena itu sangat logis bila muncul anggapan bahwa kebijakan strategis iptek (pada tingkat daerah ataupun nasional) merupakan bagian integral dari kebijakan strategis inovasi atau strategi inovasi (pada tingkat daerah ataupun nasional).

Walaupun perundangan yang ada ”baru” mewajibkan perlunya kebijakan strategis pembangunan iptek, namun ini baru merupakan prasyarat minimal bagi peningkatan daya saing daerah. Yang sangat diperlukan adalah kebijakan strategis berkaitan dengan sistem inovasi (daerah). Dalam kaitan ini, perundangan terbaru tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 tahun 2004) dan beberapa perundangan lainnya merupakan komplemen (bagi UU No. 18 tahun 2002) untuk perumusan kebijakan strategis inovasi daerah.

Simplifikasi tentang bagaimana keterkaitan, kesejalanan dan koherensi kebijakan inovasi nasional dan daerah dalam pengembangan sistem inovasi, serta bagaimana keterpaduan kebijakan inovasi perlu dikembangkan di daerah ditunjukkan pada Gambar 9.1 dan 9.2.


Sistem Inovasi Nasional (SIN)

Sisnas P3iptek

Sistem Inovasi Daerah (SID)

Sisda P3Iptek

Landasanbagi

Legislasi Nasional (Khususnya UU No.18/2002)

Legislasi di Tingkat Daerah (misalnya Perda, jika

dipandang perlu)

Perpres No.7/2005

Perundangan terkait lain

Strategi Inovasi NasionalKebijakan Strategis

Bangnas Iptek

Strategi Inovasi Daerah

Kebijakan Strategis Bangda Iptek

Koherensi

kebijakan

Gambar 9.1 Kerangka Keterkaitan, Kesejalanan dan Koherensi Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengembangan Sistem Inovasi.

Sebagaimana telah didiskusikan, beberapa peraturan perundangan yang berkembang secara sendiri maupun bersama turut menentukan/membentuk bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengembangan sistem inovasi daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundangan yang sangat erat kaitannya dalam konteks ini antara lain adalah:

UU. No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

UU. No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Perundangan HKI;

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.


305

Strategi Inovasi Daerah(Kebijakan Strategis

PengembanganSistem Inovasi Daerah)

UU No.18/2002SISNAS P3IPTEK

Kebijakan Strategis Bangnas Iptek

Kebijakan Strategis Bangda Iptek

Koherensi

kebijakan

UU No.25/2004SPPN

UU No.32/2004PEMDA

Perundangan HKI

Perundangan Lain yang Relevan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJPMD)

Bagian Integral RPJMD

Perundangan “Sektoral”

UU No.20/2003SISDIKNAS

Gambar 9.2Simplifikasi Kerangka Keterpaduan Legislasi di Daerah Terkait dengan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam UU No. 18 tahun 2002 tidak dijelaskan secara spesifik yang dimaksud dengan ”daerah” dalam konteks ini, apakah ”daerah provinsi” saja atau ”daerah kabupaten/kota” saja atau keduanya. Tetapi disebutkan dalam UU tersebut bahwa yang dimaksud dengan ”pemerintah daerah” adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Ini artinya pengertian daerah menyangkut "provinsi” maupun ”kabupaten dan kota.” Selain itu, tentunya mengingat pembangunan bidang iptek khususnya dan sistem inovasi umumnya juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam arti pada seluruh tataran, maka pengertian ”daerah” dalam hal ini menyangkut baik ”pemerintah provinsi” maupun ”pemerintah kabupaten/kota.”

Dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, disebutkan dalam Bab 22 (Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), diungkapkan beberapa permasalahan lemahnya daya saing bangsa dan kemampuan iptek, yaitu:

1. Rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global menuju KBE.

2. Rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi.

3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna.

4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek, sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan.


5. Masih terbatasnya sumber daya iptek, yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek.

6. Belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat.

7. Belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup.

8. Masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.

Berkaitan dengan itu, Perpres No. 7 tahun 2005 tersebut juga menetapkan bahwa sasaran dari “Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” adalah:

1. Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang nasional yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan bertanggung jawab.

2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) iptek.

3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan industri, meningkatnya kandungan teknologi dalam industri nasional, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional.

4. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas, sistem pembinaan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem standarisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan dalam “Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” adalah untuk:

1. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas.

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya dan jaringan iptek di pusat dan daerah.

3. Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur industri.

4. Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya iptek untuk meningkatkan peradaban.

Selanjutnya, arah kebijakan “Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” difokuskan pada enam bidang prioritas yaitu: (i) pembangunan ketahanan pangan, (ii) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, (iii) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, (iv) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (v) pengembangan teknologi pertahanan, dan (vi) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan; yang dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Detail setiap program selanjutnya dapat dilihat dalam dokumen Perpres No. 7 tahun 2005 tersebut.


307

KRT (didukung oleh DRN) merumuskan dan menetapkan tujuan strategis dalam ”Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2000 – 2004” (versi revisi dari dokumen sebelumnya), yaitu:

1. Penguatan ekonomi nasional yang berkelanjutan. 2. Pemantapan tatanan sosial politik. 3. Reposisi kelembagaan iptek. 4. Peningkatan kemandirian dan keunggulan. 5. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Saat buku ini disusun, Jakstra Iptek terbaru masih dalam proses perumusan.

Beberapa pokok pikiran dalam UU No. 18 tahun 2002 dengan implikasi pentingnya bagi daerah adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 9.1. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2002, daerah perlu membentuk Dewan Riset Daerah (DRD). Mengingat DRD merupakan kelembagaan non-struktural yang peran utamanya dalam penadbiran kebijakan inovasi adalah sebagai ”badan penasihat” (advisory body), maka daerah perlu mengembangkan bentuk yang dinilai paling sesuai untuk menghindari tumpang tindih kelembagaan yang tidak efisien. Bagi daerah yang telah mengembangkan kelembagaan dengan fungsi sejenis atau lebih luas dari bidang riset, maka salah satu alternatif adalah memperkaya fungsi kelembagaan tersebut dengan fungsi yang perlu dilaksanakan oleh DRD. Pilihan ini perlu dikaji misalnya untuk daerah yang telah mengembangkan forum/dewan peningkatan daya saing daerah (lihat Bab 8).

Tabel 9.1 Beberapa Pokok Pikiran dalam Kerangka Kebijakan Iptek di Daerah (UU No. 18/2002, Pasal 20).

Butir Isu Esensi yang Perlu Diperhatikan

Ayat 1: Fungsi pemerintah daerah, yaitu menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian integral dari Sisnas P3Iptek.

Semangat otonomi atau kewenangan daerah dalam bertindak yang sesuai dengan konteks lokal selalu dalam kerangka nasional.

Namun tentunya untuk efektifnya fungsi mendasar tersebut, maka bukan saja diperlukan kerangka legislasi di daerah (sebagai landasan berpijak para aktor kunci), tetapi juga kemungkinan pengembangan intervensi-intervensi khusus yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing.

Ayat 2: Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pembangunan menjadi agenda bersama para pihak di daerah.

Ayat 3: Pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterbukaan Pemda terhadap advisory dan advokasi serta masukan dan pandangan yang penting bagi daerah, dari unsur kelembagaan iptek.

Ayat 4: Pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Instrumen ”kelembagaan” di daerah (DRD) dengan fungsi penyusunan kebijakan iptek di daerah, dukungan kepada Pemda dalam berkoordinasi, dan perwakilannya dalam DRN.


3. KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya (terutama dalam Bab 7), terdapat 6 (enam) kelompok isu umum sangat penting yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan prioritas berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah, sebagai berikut:

1. Kelemahan kerangka umum. Ini antara lain terkait dengan:

Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti:

Regulasi yang menghambat;

Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan);

Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi;

Administrasi yang birokratif;

Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi;

Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi;

Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.

2. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM. Berbagai fungsi yang belum berkembang, lembaga yang ada yang belum berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan kelemahan daya dukung iptek/litbang yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah merupakan faktor belum berkembangnya sistem inovasi daerah dan rendahnya daya saing daerah. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya.

3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang). Kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara perkembangan knowledge pool dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antar berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) merupakan isu yang menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi daerah.

4. Persoalan budaya inovasi. Beragam isu yang diungkapkan tersebut pada dasarnya juga menunjukkan belum berkembangnya kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan dengan:

Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan;

Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini;

Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;


309

Kelemahan di lingkungan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi, baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat.

5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. Kelemahan dalam bisnis maupun non bisnis yang saling terkait, yang sangat penting bagi dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan keunggulan daya saing yang khas:

Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada, dan belum berkembangnya kompetensi daerah yang penting bagi, pembentukan potensi keunggulan yang lebih terfokus;

Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang lemah;

Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya;

Relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif;

Ketertinggalan mayoritas pelaku bisnis (UKM) untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi.

6. Tantangan global. Seperti telah didiskusikan, berbagai kelemahan yang dimiliki pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan Indonesia (pada tataran nasional maupuan daerah) berperan di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat meminimalisasi dampak negatifnya dan memaksimumkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjabarkan pokok-pokok pikiran tentang strategi inovasi yang didiskusikan dalam Bab 8, maka diajukan 6 (enam) kelompok ”tema” utama (agenda utama) kebijakan inovasi yang menurut hemat penulis perlu dikembangkan di daerah. Ini tentu tidak perlu ditafsirkan bahwa seluruhnya merupakan ranah monopoli daerah dan harus dilakukan dengan sumber daya dan kapabilitas daerah sendiri sepenuhnya. Namun tentu saja, sikap proaktif dan keprakarsaan/kepeloporan daerah sendiri merupakan kunci bagi implementasi agenda ini dalam pemajuan/pengembangan sistem inovasi dan daya saing daerah yang bersangkutan. Keenam tema utama ini, yang juga merupakan tujuan strategis pengembangan sistem inovasi daerah adalah:

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi UKM.

3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang.

4. Mendorong budaya inovasi.

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global.


4. BEBERAPA TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Tujuan strategis kebijakan inovasi daerah tentu akan sangat kontekstual dengan daerah masing-masing. Apa yang disampaikan di sini lebih merupakan tujuan strategis yang dipandang umum (generik) bagi hampir semua daerah. Hal ini didasarkan pada persoalan umum yang berkembang di Indonesia sejauh ini dan isu-isu ”universal” serta praktik-praktik baik (terbaik) terkait dengan sistem inovasi yang dapat dipetik dari beragam pelajaran negara lain.

Pada dasarnya setiap pemerintah (pusat maupun daerah) perlu memecahkan persoalan/ tantangan yang dihadapi melalui struktur administratif dan instrumen-instrumen kebijakan yang dikembangkan sebagai respons terhadap persoalan-persoalan di masa lalu. Umumnya, intervensi dilakukan lebih pada bidang teknologi untuk mengatasi persoalan kegagalan pasar. Namun, seperti telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, persoalan kegagalan sistemik perlu dipecahkan karena persoalan-persoalan inilah yang umumnya menentukan berfungsinya sistem inovasi, menghambat aliran efektif teknologi, pengetahuan dan/atau praktik baik/terbaik dan tentunya juga mengurangi efektivitas maupun efisiensi upaya dan hasil-hasil litbang.

Ada 2 (dua) bagian utama yang terkait dengan kebijakan inovasi daerah yang perlu dikembangkan. Bagian pertama berkaitan dengan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah, dan bagian kedua berkaitan dengan tema/agenda kebijakan inovasi yang bersifat khusus untuk beberapa tujuan strategis daerah, yang secara ringkas adalah seperti berikut.

4.1 Kerangka Dasar Kebijakan Inovasi Daerah

Tujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi di daerah secara umum adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi. Penataan mendasar termasuk penataan/pengembangan basisdata daerah berkaitan dengan sistem inovasi daerah. “Kelemahan data” merupakan kelemahan umum bagi perencanaan dan kebijakan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tatanan kelembagaan (dalam arti luas) yang tepat penting untuk memecahkan persoalan ini, terutama berkaitan dengan: “mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi.” Pemajuan inovasi di daerah tidak semata mendorong peningkatan litbang, difusi hasilnya atau aktivitas inovasi sektor swasta, tetapi juga inovasi atau perbaikan di lingkungan pemerintahan dan perbaikan kebijakannya. Agenda ini pada intinya berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi bisnis, dan perkembangan sistem inovasi daerah pada umumnya. Pada dasarnya, hal ini berkaitan dengan konteks ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan beberapa hal lain yang menjadi ”ranah” pemerintah pusat. Walaupun begitu pada konteks tertentu, pemerintah daerah memiliki peran sangat penting misalnya berkaitan dengan perijinan bisnis dan investasi, penyediaan infrastruktur dasar, dukungan aksesibilitas, kualitas hidup, dan lainnya. Selain itu, terkait dengan ini, daerah dipandang perlu untuk mengembangkan landasan legal khusus yang berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah masing-masing.

Tindakan yang diperlukan dan dinilai mendesak antara lain adalah:

a. Perbaikan (reformasi) kebijakan inovasi daerah. Prakarsa yang perlu diprioritaskan terutama adalah:

1. Penghapusan regulasi daerah yang menghambat. Upaya peninjauan (review) tentang regulasi daerah merupakan langkah awal sangat penting dalam memastikan tidak adanya hambatan regulasi yang bersifat kontra produktif bagi perkembangan inovasi di daerah, dan untuk menentukan urgensi memelihara, menghapus dan/atau memperbaiki regulasi yang ada.


311

2. Pengembangan lingkungan legal dan regulasi yang kondusif. Ini berkaitan dengan kerangka legislasi (misalnya ”Perda”) untuk kebijakan strategis daerah, atau strategi inovasi daerah (atau kebijakan strategis pengembangan sistem inovasi daerah, atau setidaknya kerangka legislasi daerah tentang kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang iptek). Kejelasan dan ketegasan legislasi yang melandasi secara eksplisit strategi inovasi daerah dan hubungannya dengan kebijakan strategis pembangunan daerah perlu diperhatikan oleh daerah.

Selain itu, setiap daerah perlu melakukan penataan dan pengembangan sistem basisdata daerah, terutama yang relevan bagi sistem inovasi daerah. Tindakan yang perlu diprioritaskan adalah penyusunan basisdata daerah (misalnya pengayaan statistik ”daerah dalam angka” dengan data/indikator penting tertentu yang relevan dengan sistem inovasi daerah).

Pengembangan lembaga pendukung yang khusus/terspesialisasi dan sangat dibutuhkan oleh daerah untuk mengembangkan potensi terbaiknya (potensi keunggulannya) perlu didorong. Ini merupakan salah satu faktor penentu (determinan) dalam menumbuhkembangkan daya saing atas faktor-faktor lokalitas.

3. Pengembangan penadbiran kebijakan inovasi, termasuk kelembagaan bagi koherensi kebijakan inovasi. Mekanisme penadbiran yang perlu dikembangkan, menurut hemat penulis perlu diarahkan untuk menata/mengembangkan/ memperbaiki beberapa pola mekanisme, terutama:

Kelembagaan kebijakan. Bagaimana penataan pengambilan keputusan tertinggi di daerah dan peran badan penasihat (advisory body), serta pelaksana dan aktor lainnya dalam sistem inovasi daerah. Suatu kelembagaan kolaboratif daerah bagi pengembangan sistem inovasi daerah, peningkatan daya saing daerah atau sejenisnya (setidaknya bentuk ”Dewan Riset Daerah/DRD” sebagaimana ketentuan UU No. 18 tahun 2002). Mungkin bentuk ”Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah” juga diperlukan sebagai suatu bentuk kolaborasi multipihak dan forum pakar di daerah yang juga berperan dalam perbaikan koordinasi, fasilitasi dan pemikiran tentang arah, kebijakan strategis dan program utama di daerah berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah atau peningkatan daya saing daerah. Mekanisme koordinasi kebijakan inovasi perlu dikembangkan, baik di setiap daerah, maupun antara suatu daerah dengan ”pihak luar” (daerah lain, pusat/nasional, internasional).

Strategi Inovasi Daerah (Kebijakan Strategis Inovasi Daerah). Ini terkait dengan yang disampaikan pada butir 2, adanya dokumen strategis sangat penting agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di dalam pengembangan sistem inovasi daerah (atau setidaknya di bidang iptek). Dokumen strategis ini juga berfungsi sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah. Dengan demikian pengembangan/penguatan sistem inovasi menjadi agenda bersama para pihak di daerah (termasuk peran-peran lembaga lain di daerah yang bersangkutan).

Program payung (umbrella program) yang menjadi alat pengarah fokus, koordinasi dan kolaborasi di daerah maupun antara daerah dengan pihak lain (termasuk pusat). Menjadikan pengembangan/penguatan sistem inovasi dan daya saing daerah sebagai salah satu tema utama/sentral daerah (”Gerakan Membangun Inovasi dan Daya Saing Daerah ~ GERBANG INDAH”) merupakan salah satu contoh yang dapat dikembangkan. Prakarsa dari tema


yang lebih khusus juga merupakan suatu alternatif (misalnya ”Modernisasi dan Inovasi UKM”).

Mekanisme keterpaduan anggaran. Ini menyangkut koordinasi perencanaan program yang didukung oleh beragam sumber pendanaan (dan mungkin juga pelaku/aktor). Pola investasi dari APBD (provinsi, kabupaten/kota), APBN (misalnya melalui program oleh lembaga nasional), mekanisme DAU dan DAK, dan lainnya (misalnya swasta, lembaga internasional atau lembaga non pemerintah).

Mekanisme koordinasi terbuka.

Saluran-saluran formal (seperti regulasi atau instrumen kebijakan formal lain) sebagai mekanisme yang lebih ”tertutup” tentu sangat penting untuk pengembangan koordinasi. Tetapi hal ini juga sering tersendat karena terkendala oleh kekakuan birokrasi yang berlebihan atau bahkan faktor individu orang. Persoalan koordinasi memang bukan monopoli ”Pusat” atau ”Daerah” atau negara-negara berkembang secara umum. Negara maju pun sebenarnya menghadapi persoalan serupa. Karena itu upaya-upaya meminimalisasi hambatan koordinasi menjadi bagian agenda penting dalam perbaikan kebijakan.

Perbaikan koordinasi khususnya dan perbaikan kebijakan pada umumnya harus dilakukan melalui keterbukaan, komunikasi dan proses pembelajaran terutama para pembuat kebijakan. Sebagai komplemen dan/atau penguat dari mekanisme yang telah berkembang, mekanisme koordinasi terbuka dapat dikembangkan oleh daerah. Melalui kehendak politik yang kuat, kepeloporan dan komitmen melakukan perbaikan kebijakan serta didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet), suatu prakarsa mekanisme koordinasi terbuka berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi dapat dikembangkan oleh berbagai pihak.

4. Simplifikasi administratif. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administratif, baik berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan oleh lembaga pemerintah.

Reformasi kebijakan yang mempengaruhi inovasi di sektor bisnis dan pemerintah, serta meningkatkan kolaborasi sinergis antara pemerintah dan swasta (non pemerintah), khususnya dalam investasi dan aktivitas inovasi, merupakan bagian mendasar yang sangat urgen untuk dilakukan oleh setiap daerah.

b. Pengembangan infrastruktur dasar bagi sistem inovasi. Beberapa tindakan, yang tentunya perlu disesuaikan prioritasnya (termasuk sesuai kemampuan daerah), antara lain adalah pengembangan/penguatan lembaga khusus terspesialisasi (misalnya laboratorium tertentu) yang penting bagi pengembangan potensi daerah, infrastruktur informasi dan komunikasi (termasuk misalnya internet) yang penting bagi akses dan diseminasi data/informasi, pengetahuan dan pertukaran/komunikasi di daerah maupun antara daerah dengan dunia luar, serta perkembangan inovasi dan difusi di daerah.

c. Pembiayaan/pendanaan inovasi. Sebagaimana telah dibahas, bahwa salah satu titik lemah dalam sistem inovasi secara umum di Indonesia adalah rendahnya investasi inovasi. Menurut hemat penulis, selain tujuan-tujuan kebijakan strategis lain yang lebih spesifik dan akan diuraikan, ada suatu agenda kebijakan daerah yang sebenarnya bersifat ”lintas isu” dan dalam praktiknya merupakan hal yang sangat penting yang selalu turut menentukan di negara manapun. Agenda tersebut adalah menyangkut pembiayaan inovasi di daerah (termasuk alih dan difusi inovasi/pengetahuan/teknologi, hasil-hasil litbang atau praktik-praktik baik/terbaik, baik dalam pola komersial maupun non/semi komersial).


313

Penetapan target/sasaran investasi litbang 3% (terhadap PDB) seperti dilakukan oleh Uni Eropa, atau 2% seperti disarankan UNESCO atau besaran tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing negara, mungkin masih merupakan ukuran kuantitatif yang terlalu ”ambisius” bagi Indonesia, atau daerah-daerah umumnya di Indonesia. Namun, investasi inovasi yang memadai sangatlah penting bagi pemajuan sistem inovasi. Penetapan sasaran proporsi dana litbang terhadap PDB atau PDRB sebesar 1 – 2% atau lebih, atau sasaran proporsi dana aktivitas inovasi terhadap PDB atau PDRB (termasuk iptek) sebesar 2 – 3% atau lebih dalam kurun waktu 5 – 10 tahun mendatang nampaknya merupakan salah satu upaya perbaikan investasi inovasi yang perlu dipertimbangkan. Jika tidak, potensi semakin melebarnya ketertinggalan dari negara/daerah lain di masa datang akan sangat besar.

Tentu ini tidak serta-merta harus diartikan bahwa seluruhnya perlu dilakukan oleh pemerintah (termasuk pemerintah daerah), walaupun peran pemerintah dan pemerintah daerah terutama di masa-masa awal pengembangan, sangatlah menentukan. Upaya peningkatan inovasi justru perlu semakin didorong pula melalui investasi inovasi di kalangan pelaku bisnis. Untuk itu, pemerintah, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan perlu terus menggali dan mengembangkan alternatif terbaik bagi tujuan ini.

Ketersediaan “pembiayaan/pendanaan berisiko”, merupakan di antara yang selalu dinilai sebagai faktor penentu perkembangan inovasi dan difusi di berbagai negara. Secara umum upaya kebijakan untuk ini dilakukan melalui peran pemerintah (secara langsung, misalnya melalui program/kegiatan iptek atau litbang) dan pengembangan/penguatan lembaga pembiayaan berisiko, selain tentunya perbaikan sistem pembiayaan yang telah dikenal luas (perbankan). Walaupun ini umumnya juga merupakan agenda nasional, namun peran proaktif daerah dalam mengatasi tantangan ini akan sangat menentukan seberapa cepat daerah yang bersangkutan kelak mampu memanfaatkan kemajuan inovasi/pengetahuan/teknologi dibanding dengan daerah lain.

d. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan HKI. Keragaman sosial budaya, potensi alam dan karakteristik daerah lainnya merupakan modal penting bagi daerah bukan saja dalam memajukan perekonomian daerah, tetapi juga membangun citra daerah (regional image) dan memposisikan daerah di arena nasional maupun internasional. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan HKI sangat penting dalam meningkatkan keperdulian para pihak di daerah tentang pentingnya HKI, memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kemanfaatan potensi (aset-aset) terbaik setempat serta membangun keungulan daerah (peningkatan daya saing daerah).

e. Perpajakan dan pengelolaan risiko inovasi. Tujuan yang relevan bagi daerah dalam hal ini antara lain adalah mengembangkan sistem pajak/retribusi daerah dan pengelolaan risiko inovasi secara kreatif untuk mendorong investasi inovasi di daerah.

f. Persaingan bisnis yang sehat dan adil. Dalam konteks ini, peran daerah bertujuan ”memastikan” persaingan bisnis yang sehat dan adil secara konsisten di daerah. Termasuk dalam hal ini misalnya sistem pengadaan pemerintah, perkuatan kelembagaan pelaku bisnis mikro, kecil, dan menengah, memfasilitasi tindakan-tindakan kolektif (misalnya litbang kolektif), dan sejenisnya.

Hubungan antardaerah perlu dikembangkan. Penetapan pungutan oleh suatu daerah yang berpotensi saling merugikan bagi pelaku bisnis dari daerah lain perlu dihindari karena akan menjadi kontra produktif bagi perkembangan kemitraan yang penting bagi perkembangan inovasi.


4.2 Kelompok ”Khusus” Kebijakan Inovasi Daerah

Seperti telah disampaikan, setiap daerah perlu mempertimbangkan beberapa tujuan kebijakan strategis berikut yang juga sebenarnya merupakan agenda universal, walaupun tentu perlu memerlukan penyesuaian secara kontekstual. Kelompok ini disebut ”khusus’ dalam arti memiliki tujuan yang lebih terfokus/spesifik dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Beberapa tujuan kebijakan strategis tersebut adalah sebagai berikut:145

A. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi UKM

Tujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi daerah, meningkatkan daya ungkit (leverage) peran iptek/litbang yang sesuai dan spesifik/terspesialisasi bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan (dalam arti luas) dan hasil litbang/inovasi serta mengembangkannya.

Kelembagaan dan aktivitas litbang di Indonesia yang berkembang sejauh ini lebih “bersifat nasional.” Walaupun beberapa daerah memiliki (atau “ditempati”) oleh beberapa institusi litbang pusat atau mulai memiliki lembaga litbang sendiri, namun umumnya hal ini belum banyak “berkontribusi” bagi perkembangan/pemajuan secara khas daerah yang bersangkutan. Karena itu perlu upaya “penyesuaian” agenda litbang dari berbagai lembaga tersebut (baik yang “dimiliki” oleh daerah maupun institusi-institusi lintas daerah, nasional dan internasional) untuk dapat mendukung perkembangan pemanfaatan (dan pengembangan) potensi terbaik daerah setempat, termasuk perkembangan model kewirausahaannya. Daerah perlu mengembangkan perannya untuk semakin mampu menjadi ”dirijen” dalam penggalangan dan pengkoordinasian pemanfaatan aset dan kapabilitas lembaga/aktor yang (dapat) mempengaruhi sistem inovasi daerah. “Stimulasi/insentif” untuk mendorong aktivitas litbang yang lebih berorientasi dan memberikan “nilai pragmatis” bagi daerah setempat perlu dikembangkan. Hal demikian memang hampir tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus proaktif memprakarsainya.

Pemanfaatan pengetahuan/teknologi di daerah tidak selalu membangun/mengembangkan industri/bisnis dengan menjadikan bidang pengetahuan/teknologi tersebut sebagai ”inti” aktivitas bisnis/industri, tetapi juga dapat memanfaatkan pengetahuan/teknologi untuk meng-upgrade/ mendorong peningkatan proses nilai tambah, memperkuat jaringan rantai nilai dan/atau mereformasi praktik bisnis. Karena itu, ketanggapan daerah mencermati dan memanfaatkan perkembangan beberapa bidang iptek sangat penting, seperti misalnya:

Pengetahuan yang berpotensi memberikan dampak luas dalam perekonomian daerah; Beberapa ”bentuk/bidang” teknologi (misalnya teknologi generik, infratechnologies dan/atau

proprietary technologies) yang bermanfaat bagi peningkatan kapabilitas UKM setempat dan perbaikan aktivitas bisnis yang telah berkembang di daerah, serta pengembangan potensi terbaik daerah. Namun pada tahap saat kini sebaiknya daerah, yang umumnya dihadapkan pada keterbatasan pendanaan, lebih memprioritaskan pada aspek alih, komersialisasi dan difusi teknologi yang relatif sudah memiliki ”kesiapan teknis” tinggi, kecuali bagi daerah yang memiliki kemampuan pembiayaan relatif tinggi.

Sehubungan dengan itu, setiap daerah perlu berinisiatif melakukan dan/atau mendorong kajian-kajian yang sangat dibutuhkan terutama dalam pemajuan/pengembangan sistem inovasi dan daya saing daerah masing-masing.

145 Tujuan-tujuan kebijakan strategis tersebut tentu hingga batas tertentu akan saling berkaitan satu dengan lainnya.


315

UKM adalah kelompok pelaku bisnis di setiap daerah. Perbaikan (upgrading) UKM juga membutuhkan peningkatan kemampuannya dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan (termasuk teknologi, manajemen, praktik-praktik baik, dan lainnya) dan hasil litbang/inovasi serta mengembangkannya dalam membangun/memperkuat kompetensinya. Karena itu, ”modernisasi UKM” setempat perlu menjadi salah satu program prioritas setiap daerah. B. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik

baik/terbaik dan/atau hasil litbang

Tujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dampak inovasi atau pengetahuan/teknologi secara signifikan atas kemajuan ekonomi daerah sebenarnya akan ditentukan oleh seberapa cepat dan luas difusinya dapat didorong di daerah yang bersangkutan. Bagi negara seperti Indonesia, agenda ini merupakan faktor yang penting dibanding dengan di negara maju, mengingat sebagian besar pelaku bisnis (yaitu UKM) pada dasarnya merupakan pelaku yang relatif tertinggal kemampuan dan aksesibilitasnya terhadap beragam kemajuan teknis. Upaya yang perlu diperhatikan juga mencakup ketersediaan dan kesiapan teknologi (sisi penyediaan) dan kemampuan absorpsi pengguna baik swasta maupun pemerintah (sisi permintaan), serta keterkaitan/interaksi produktif dan mekanisme transaksi antara keduanya. Daerah perlu proaktif dalam mengembangkan jaringan kerjasama, baik di daerah sendiri maupun dengan pihak lain di ”luar” daerah yang bersangkutan.

Komersialisasi inovasi teknologi dan/atau hasil-hasil litbang yang sangat penting bagi pemajuan aktivitas ekonomi yang telah berkembang di daerah ataupun yang belum berkembang namun didukung oleh potensi khas keunggulan lokasional daerah perlu menjadi prioritas program daerah. C. Membangun budaya inovasi di daerah

Tujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di daerah. Persoalan ketertinggalan bisnis dari pesaing, kemampuan menyerap kemajuan iptek, penyesuaian diri terhadap perubahan persaingan bisnis yang dinamis, serta rendahnya perkembangan perusahaan baru yang inovatif membutuhkan perhatian yang sangat serius dari banyak pihak. Pemerintah daerah sudah semestinya proaktif mengatasi persoalan/tantangan ini di daerah masing-masing, secara sendiri maupun bekerjasama dengan beragam pihak, termasuk pemerintah pusat.

Untuk mendorong budaya inovasi di daerah, setiap daerah perlu “bersaing/berlomba” dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis, kewirausahaan, dan inovasi di daerah masing-masing. Pengembangan SDM daerah seyogyanya tidak diartikan secara sempit sekedar “mengistimewakan putra asli daerah” (atau “semboyan” lain yang lebih sebagai sentimental kedaerahan sempit sejenisnya), tetapi benar-benar membangun talenta, bahkan “menarik” talenta (dari luar daerah) yang benar-benar sesuai/dibutuhkan bagi kemajuan daerah.

Sistem pendidikan di daerah perlu terus dikembangkan. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa pengembangan budaya kewirausahaan perlu dilakukan sejak dini. Karena itu, penumbuhan sikap dan keterampilan kreatif dan kewirausahaan perlu dikembangkan baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Daerah sebaiknya juga mempertimbangkan agar “cita-cita daerah” yang diidealkan dan menjadi konsensus bersama diperkenalkan melalui “muatan lokal” dalam pendidikan untuk meningkatkan keperdulian yang sedini mungkin dalam masyarakat tentang daerahnya. Daerah sebaiknya memprakarsai beberapa tindakan seperti misalnya: meningkatkan keperdulian masyarakat (public awareness); meningkatkan dan memperluas pendidikan dan pelatihan di seluruh wilayah daerah dalam bidang/topik yang kontekstual bagi daerah; mendorong mobilitas siswa/peneliti/ pengajar dalam aktivitas inovasi dan difusi; meningkatkan inovasi dan manajemen, termasuk di lingkungan pemerintah (public authorities).


SDM bertalenta sangat penting bagi perkembangan inovasi dan daya saing daerah. Menarik dan mempertahankan talenta yang diperlukan oleh daerah merupakan agenda yang perlu dipertimbangkan. Dalam kerangka jangka panjang, pengembangan SDM bukan sebatas memberikan pelatihan-pelatihan, tetapi juga peningkatan dan penyebarluasan talenta di daerah secara lebih mendasar, terutama untuk menyuburkan perkembangan generasi baru yang kreatif-inovatif di daerah. “Pembelajaran sumur hidup” (life-long learning) merupakan agenda penting jangka menengah-panjang bagi daerah dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing daerah.

Beberapa tindakan untuk menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif di daerah perlu dikembangkan atas inisiatif daerah sendiri. Pengenalan/pendidikan dini di bidang kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan di lingkungan pendidikan tinggi dan lembaga litbang, model inkubator, taman iptek, pelatihan dan pola magang (internship/apprenticeship), pengembangan lembaga keuangan modal ventura, pengembangan skema-skema insentif keuangan, pengelolaan risiko, dan pengadaan pemerintah adalah di antara beberapa tindakan (kombinasi tindakan) yang perlu dipertimbangkan untuk ini.

Sistem inovasi yang kuat dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat tidak saja akan menyuburkan proses peningkatan nilai tambah bisnis dan ekonomi (added value), tetapi juga lebih memungkinkan bagi penguatan nilai terintegrasi (integrated value), memperbesar modal sosial (social capital) bagi pemajuan sosial budaya dalam masyarakat, yang secara timbal-balik juga memperkuat sistem inovasi. Karena itu, nilai-nilai sosial budaya setempat yang positif perlu dikembangkan dan memperoleh perhatian dan upaya lebih sungguh-sungguh. Di antara tindakan yang perlu dilakukan adalah inventarisasi (dan dokumentasi), pengembangan/inovasi dan pemanfaatan pengetahuan/teknologi masyarakat (indigenous knowledge/technology), serta perlindungan hukumnya. Langkah-langkah yang mendorong kerjasama/kolaborasi antar berbagai komponen masyarakat dalam aktivitas pengetahuan/inovasi (termasuk yang bersifat “non-teknologi”) sangat penting untuk agenda ini. D. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan

klaster industri daerah dan nasional

Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di daerah. Seperti telah disampaikan, pengembangan sistem inovasi dan prakarsa klaster ibaratnya adalah mata uang logam bersisi ganda yang saling memperkuat (atau memperlemah). Instrumen kebijakan inovasi perlu diarahkan untuk mendorong sehimpunan aktor (bisnis dan non bisnis) dalam jaringan atau klaster industri terutama yang memiliki basis potensi terbaik daerah, bukan kepada perusahaan secara individual. Bentuk instrumen kebijakan yang mengurangi hambatan kerjasama antara knowledge pool dengan kalangan bisnis daerah, mendorong pertukaran pengetahuan, mengurangi kegagalan informasi, serta menstimulasi formasi dan penguatan kolaborasi sinergis (misalnya aliansi strategis) di daerah dan antardaerah perlu menjadi prioritas untuk tujuan kebijakan ini. Tindakan yang penting dalam hal ini (dan tentunya akan terkait dengan agenda lainnya), misalnya pengembangan litbang unggulan dan strategis daerah dan/atau sinkronisasi program nasional dan daerah (contohnya adalah riset-riset unggulan dan strategis KRT, program nasional seperti pengembangan klaster-klaster industri dari berbagai lembaga nasional/lembaga sektoral dan non sektoral pusat, pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi, program modernisasi UKM, dan lainnya).

E. Penyelarasan dengan perkembangan global

Tujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun para pemangku kepentingan di daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah (pelaku usaha dan masyarakat di daerah serta pemerintah daerah) dan kemajuan daerah.


317

Kemampuan daerah untuk menghadapi dinamika perkembangan global akan semakin menentukan posisi daerah yang bersangkutan secara nasional maupun di arena pergaulan internasional. Dengan perkembangan iptek yang semakin cepat dan kecenderungan global yang terus berkembang, daerah tak mungkin mengabaikan kenyataan ini dan menganggap tidak akan berpengaruh terhadap situasi daerah. Karena itu, upaya proaktif atas hal ini, terutama penyiapan berbagai tatanan di daerah, intelijen inovasi dan bisnis, pelaksanaan audit teknologi, pengelolaan dan pemanfaatan HKI serta pengembangan standarisasi dan kerjasama internasional yang kontekstual dengan masing-masing daerah perlu menjadi agenda kebijakan daerah.

5. PENJABARAN

Seperti telah dibahas, selain perkembangan perundangan iptek (seperti UU No. 18 tahun 2002 misalnya), beberapa produk hukum lain yang terkait dengan iptek di Indonesia juga ditetapkan (contoh: perundangan yang berkaitan dengan HKI). Namun tampaknya produk-produk legal tersebut, selain sebagian masih dalam proses penjabaran yang lebih operasional (misalnya UU No. 18 tahun 2002), masih belumlah cukup untuk dapat mendorong aktivitas iptek dalam memenuhi berbagai harapan dan kebutuhan masyarakat.

Di antara tantangan ke depan, upaya ”penataan/perbaikan” kebijakan dalam beragam tataran merupakan prioritas yang perlu terus dilakukan. Upaya tersebut perlu mencakup perbaikan secara signifikan koordinasi dan koherensi kebijakan, baik antarsektor dan antarpemerintahan daerah maupun antarpemerintahan yang berbeda (Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat).

Selain itu, semua pihak perlu mendorong prakarsa pengembangan/penguatan atau perbaikan (kebijakan dan program operasional). Sebab, tanpa ada tindakan, semuanya hanya akan berhenti pada sekedar ”wacana.” Bagi setiap daerah, isu/tantangan urgen yang tidak dapat diabaikan juga berkaitan dengan “keperdulian” (awareness), pemahaman dan usulan masukan terkait dengan kedua hal yang telah disampaikan tersebut, serta prakarsa/inisiatif atau kepeloporan, terutama dalam konteks masing-masing daerah.

Agenda mengembangkan/memperkuat sistem inovasi daerah bukanlah sekedar agenda satu instansi semata, melainkan harus dilakukan pada keseluruhan kelembagaan di daerah (bukan kerangka satu lembaga saja), dan potensi kolaborasi sinergis dengan pihak lain (misalnya lembaga nasional, perguruan tinggi, daerah lain, pihak internasional) sesuai potensi terbaik daerah. Untuk maksud tersebut, cakupan bidang kebijakan juga sebaiknya berfokus pada ”pemajuan pengetahuan/teknologi, inovasi dan daya saing daerah” bukan sekedar bidang iptek. Sementara itu, cakupan bidang isu sebaiknya berfokus pada tantangan di depan untuk pemajuan daerah, bukan sekedar persoalan yang dihadapi di masa lalu.

Dalam kaitan ini, pelajaran dari pengalaman praktik pihak lain (termasuk contoh prakarsa) dan kerangka umum/generik dapat dimanfaatkan, namun perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah.

Kerangka kebijakan sangat penting. Namun hal ini belum menjamin bahwa setiap kebijakan atau keseluruhan kebijakan akan memberikan dampak signifikan di daerah sesuai dengan harapan. Untuk itu, setiap kebijakan sebaiknya dirancang instrumennya sebaik mungkin agar dapat memenuhi “kriteria kebijakan yang baik” sebagaimana telah disampaikan dalam Bab 3. Seperti diilustrasikan pada Gambar 9.3, para pihak pemangku kepentingan juga perlu terus mengembangkan pola-pola implementasi untuk meningkatkan proses pembelajaran kebijakan yang lebih baik di daerah. Karena melalui proses demikianlah perbaikan kebijakan inovasi dapat dikembangkan.


• ANALISIS DAERAH• STRATEGI DAERAH

AKTIVITAS BASELINE

• KAJIAN PENDUKUNG• MASUKAN-MASUKAN• REKOMENDASI

ANALISIS/KAJIAN KEBIJAKAN

• RANCANGAN• RUMUSAN &

KEPUTUSAN KEBIJAKAN

FORMULASI KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

• MILESTONE• UMPAN BALIK

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

OPERASIONALISASI

Agenda Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan

• Instrumen kebijakan:– Aspek legal– Pengorganisasian/

kelembagaan– Mekanisme operasional

• Manajemen pelaksanaan

• Input• Proses• Keluaran• Dampak

Masukan-masukan

Gambar 9.3 Kerangka Kerja Umum bagi Proses Kebijakan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam hal ini, sangat penting bahwa daerah senantiasa:

Mengembangkan pelibatan/partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan komunikasi yang efektif. Ini antara lain berkaitan dengan aktivitas:

Penataan basisdata/indikator penting, analisis perbandingan, benchmarking, upaya foresight, pemetarencanaan (roadmapping) dan pengembangan strategi daerah;

Desain dan implementasi kebijakan; Pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang terintegrasi dalam siklus kebijakan dan

program; Koordinasi “horisontal“ lintas sektor dan administratif (termasuk kerjasama internasional).

Koordinasi antara daerah dengan daerah lain, daerah dengan nasional (pusat), dan daerah dengan komunitas internasional.

Memastikan keterbukaan (transparansi) kebijakan dan akuntabilitasnya. Mengembangkan dan mengimplementasikan pola pembelajaran kebijakan secara konsisten.

Sebagai bahan pertimbangan, kerangka pola pembelajaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.1.


319

Tabel 9.1 Kerangka Pola Pembelajaran Kebijakan Inovasi Daerah.

Pembelajaran dalam organisasi

(pembuat/pelaksana kebijakan)

Pembelajaran dalam sistem dengan

pengguna/mitra dalam sistem inovasi

Pembelajaran antarsistem dengan perbandingan dengan

”pihak lain”

Pengetahuan tacit Pengalaman. Kurva pembelajaran,

dan proses internal organisasi.

Pembelajaran antarorganisasi.

Berbagi visi. Proses partisipatif

dalam pengembangan strategi bersama, kebijakan dan/atau program.

Diskusi daerah, antardaerah, nasional dan internasional.

Peer reviews. Pertukaran

pengalaman.

Pengetahuan yang terkodifikasi

(codified knowledge)

Evaluasi internal. Sistem anggaran, dan

administratif. Dokumen strategis

organisasi, termasuk sasaran-sasaran strategis yang lebih terukur.

Diseminasi dokumen strategis dan/atau dokumen pendukung (misalnya hasil kajian, dokumen panduan, praktik baik atau lainnya).

Sistem pemantauan dan evaluasi daerah (dan nasional).

Benchmark nasional dan internasional.

Pengembangan basisdata.

Penggunaan indikator (scoreboards) kebijakan.

Mekanisme koordinasi terbuka.

Penjabaran kerangka dan indikasi tindakan kebijakan yang disampaikan pada bagian sebelumnya, biasanya perlu dituangkan dalam bentuk rencana tindak (program dan/atau kegiatan) dengan periode waktu tertentu (misalnya tahunan). Suatu kerangka logis (logical framework) yang dikenal cukup luas biasanya perlu disusun untuk merencanakan suatu/serangkaian program dan kegiatan beserta aspek-aspek pentingnya. Mengingat ini akan lebih bersifat ”kasus spesifik” (termasuk kemungkinan spesifik tempat), detail tentang hal ini tidak akan didiskusikan dalam buku ini. Kerangka kebijakan seperti yang didiskusikan dalam Bab 3 (lihat misalnya simplifikasinya dalam ilustrasi Gambar 3.4 – 3.7) merupakan salah satu alat/cara yang dapat dipertimbangkan dalam analisis dan desain instrumen kebijakan tertentu yang direncanakan oleh daerah.

Disarankan bahwa daerah mempertimbangkan pengembangan ”program payung” yang dijabarkan dari strategi inovasi daerah (beserta kerangka dan instrumen kebijakannya) sebagai fokus agenda utama di daerah, dan dapat berfungsi sebagai alat koordinasi, keterpaduan dan pengembangan sinergi para pihak, baik di daerah maupun antara daerah dengan pihak dari ”luar” daerah (ilustrasi Gambar 9.4).


Aktor 2Aktor 1

Program/Kegiatan

Tematik “Sektoral/Klaster”

Pera

n “D

aera

h”Pe

ran

dari

“Lua

r D

aera

h”

Aktor BAktor A

Program/Kegiatan

Aktor 4Aktor 3

Program/Kegiatan

Tematik “Horisontal”

Pera

n “D

aera

h”Pe

ran

dari

“Lua

r D

aera

h”

Aktor DAktor C

Program/Kegiatan

• TUJUAN STRATEGIS• KERANGKA DAN

INSTRUMEN KEBIJAKAN

STRATEGI INOVASI

• RANCANGAN PROGRAM & KEGIATAN

• MEKANISME, DSB.

PROGRAM PAYUNG

Prioritas

Gambar 9.4 Ilustrasi Kerangka Program dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

6. CATATAN PENUTUP

Dalam upaya membangun keunggulan daya saing daerah, pengembangan sistem inovasi daerah kini semakin urgen. Dalam kaitan inilah kebijakan strategis pengembangan inovasi daerah sangat diperlukan sebagai pendorong, pemerkuat, dan pemercepat proses aliran inovasi dan difusi di daerah dalam mendukung pemajuan/modernisasi ekonomi daerah. Sehubungan dengan itu, perlu ditekankan kembali di sini bahwa setiap daerah perlu proaktif berprakarsa untuk:

Membuat/menetapkan inovasi sebagai “jantung” pembaruan/pembangunan dalam keseluruhan bidang ekonomi di setiap daerah;

Memperbaiki kerangka dan instrumen legislasi serta iklim daerah yang mendukung/kondusif bagi perkembangan inovasi;


321

Mengembangkan pasar yang dinamis bagi inovasi, pengetahuan/teknologi dan praktik-praktik baik;

Meningkatkan investasi dalam inovasi;

Memperkuat manajemen bidang-bidang kebijakan;

Mengembangkan keterampilan/kapasitas bagi pembelajaran kebijakan inovasi;

Mengembangkan penadbiran inovasi (innovation governance) yang efisien, termasuk kerangka dan instrumen-instrumen kebijakan yang fokus sesuai dengan konteks daerah.

Agar prakarsa kebijakan inovasi daerah dapat efektif, efisien dan memberikan dampak bangkitan yang signifikan bagi pemajuan daerah, seyogyanya setiap daerah melakukan hal berikut:

1. Menempatkan kebijakan inovasi sebagai salah satu prioritas dan bagian integral dari kebijakan daerah, dan mengembangkan:

a. Kerangka kebijakan inovasi daerah.

b. Koherensi pengembangan sistem inovasi daerah (SID) sejalan dengan pengembangan struktur dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah.

c. Koherensi kebijakan dan kelembagaan SID yang selaras dan saling memperkuat dengan kebijakan dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah.

d. Koherensi kebijakan inovasi daerah dengan kebijakan inovasi nasional.

2. Mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan inovasi daerah secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan potensi terbaik daerah:

a. Peningkatan intensitas pembelajaran: jaringan dan interaksi antardaerah, nasional, regional dan internasional.

b. Investasi dalam pengetahuan/teknologi/inovasi (termasuk litbang) di sektor pemerintah, swasta, dan non-pemerintah lain di daerah.

c. Mendorong inovasi oleh swasta.

d. Penentuan selektif program/aktivitas inovasi daerah sesuai dengan potensi terbaik daerah.

3. Melakukan pemutakhiran kerangka dan instrumen kebijakan inovasi daerah sejalan dengan perkembangan.

Banyak pihak yang berkompeten (termasuk lembaga litbang nasional dan perguruan tinggi, serta pihak-pihak internasional) yang seyogyanya proaktif membantu daerah dalam upaya/prakarsa-prakarsa untuk mendukung proses tindakan kebijakan inovasi daerah. Keterlibatannya di daerah dalam hal ini terutama dalam bentuk:

Mengkaji kekhususan sistem;

Memahami basis pengetahuan yang relevan;

Mengkaji dinamika sistem;

Koordinasi sistem;

Identifikasi eksternalitas pengetahuan, terutama berkaitan dengan untraded aliran pengetahuan.


Kekhasan faktor lokalitas, yang dinilai semakin menentukan daya saing global merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian berbagai pihak. Generalisasi yang berlebihan dan mengabaikan faktor lokal yang penting dalam pengembangan sistem inovasi akan sangat berpotensi membuat upaya yang dilakukan menjadi sia-sia. Pendekatan sistem inovasi pada intinya mempunyai arti pragmatis perlunya prakarsa-prakarsa yang efektif pada berbagai dimensi:

Daerah: Prakarsa harus disesuaikan dengan lingkungan/karakteristik khusus dari keragaman daerah (kekhasan lokasional);

“Sektoral”: Setiap prakarsa perlu mempertimbangkan bahwa kenyataannya sektor (aktivitas bisnis) mempunyai pola (bisnis maupun non bisnis) yang berbeda;

“Lintas sektor (klaster industri)”: Setiap klaster yang berbeda pada dasarnya memiliki arah fokus, jaringan, dan rantai nilai atas peran dan interaksi para aktor, maupun pola (bisnis maupun non bisnis) yang berbeda pula yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan prakarsa;

Nasional: Bagaimanapun, Indonesia mempunyai karakteristik dan lingkungan (beserta keragaman dan kekhasannya) serta kondisi yang berbeda dengan negara lain, yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan prakarsa pengembangan sistem inovasi.

Upaya pemajuan sistem inovasi daerah semakin penting dalam peningkatan daya saing daerah yang sekaligus juga merupakan pilar daya saing nasional. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan (pada tataran daerah maupun nasional) perlu meningkatkan prakarsa-prakarsa bersama (kolaboratif) terutama dalam mendorong:

Intensifikasi aktivitas inovasi dan kebijakan inovasi di seluruh daerah di Indonesia;

Perbaikan kerangka dan koordinasi kebijakan inovasi;

Pendinamisan pasar pengetahuan/teknologi/inovasi domestik dan internasional;

Peningkatan investasi dalam pengetahuan/inovasi;

Peningkatan keterampilan bagi inovasi;

Efisiensi penadbiran inovasi.

Sebagaimana diskusi pada bab-bab lainnya dalam buku ini, kerangka kebijakan dalam bab ini lebih merupakan kerangka kebijakan yang masih bersifat umum. Walaupun begitu diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan inovasi daerah. Mutatis mutandis apa yang dibahas dapat menjadi bahan pertimbangan untuk prakarsa-prakarsa kongkrit di daerah di seluruh wilayah Nusantara.

bab 9 - kerangka kebijakan inovasi daerah

Documents