PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN

Bahasa Indonesia

Oleh

SITI RAKHMAWATI

1301065603

08 PAF

FAKULTAS EKONOMI DAN KOMUNIKASI

AKUNTANSI

2013

KATA PEGANTAR1

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rakhmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas makalah bahasa Indonesia

dengan judul “Pajak Penghasilan PPh 21 Terhadap Karyawan”.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tugas ini tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Gatot Soepriyanto, SE.,Ak.M.Buss (Acc) selaku Ketua Jurusan Akuntansi

2. Bapak Widjono Hs., Drs., MM., Dr, selaku Dosen Bahasa Indonesia

3. Semua pihak yang ikut dalam penyusunan tugas ini

Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan tugas ini.

Penulis berharap semoga tugas ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan dapat memenuhi

salahsatu persyaratan. Amin

Jakarta, 11 Juni 2013

Siti Rakhmawati

DAFTAR ISI

2

Halaman Judul...............................................................................................................................1

Kata Pengantar..............................................................................................................................2

Daftar Isi.........................................................................................................................................3

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................................4

I.1 Latar Belakang....................................................................................................................................4

I.2 Indentifikasi Masalah……………………………………………………………………………………………………………………..5

I.2 Rumusan Masalah...............................................................................................................................5

I.3 Tujuan Penulisan ................................................................................................................................5

I.4 Metode Penelitian..............................................................................................................................5

BAB II PEMBAHASAN................................................................................................................7

II.1 Pengertian Pajak................................................................................................................................7

II.2 Pengertian Pajak Penghasilan............................................................................................................9

II.3 Subjek PPh Pasal 21...........................................................................................................................9

II.4 Objek PPh Pasal 21...........................................................................................................................12

II.5 Pemotong Subjek Pajak ...................................................................................................................13

II.6 Cara Menghitung PPh Pasal 21.........................................................................................................14

BAB III SARAN DAN KESIMPULAN ....................................................................................23

III.1 Saran...............................................................................................................................................23

III.2 Kesimpulan.....................................................................................................................................23

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................24

BAB I3

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai

kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti

kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya.

Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari

penerimaan Negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indicator atas peran

serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan,

karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam

bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi

rakyat.

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang

memperoleh penghasilan.Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak

diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran(cash

disbursment) tanpa adanya imbalan langsung untuk perusahaan tersebut. Sehingga biasanya

banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin

selama hal tersebut memungkinkan

4

Pada hakekatnya setipa masyarakat yang hidup di suatu negara memiliki potensi untuk

menjadi wajib pajak. Dan yang menjadi obyek pajak adalah atas pengahasilan yang diperoleh

dan di terima oleh masyarakat. Pengertian dari penghasilan adalah setipa tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Pajak yang dikenakan atas pengahasilan

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak disebut Pajak penghasilan. Pengertian dari Pajak

Penghasilan sendiri itu adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang

berpenghasilan atau atas pengahasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk

kepentingan negara dan masyarakat.

1.3 Indentifikasi Masalah

PPh akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang

memperoleh penghasilan.Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak

diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran(cash

disbursment) tanpa adanya imbalan langsung untuk perusahaan tersebut. Sehingga biasanya

banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin

selama hal tersebut memungkinkan. Oleh karena itu indentifikasi masalah ini adalah bagaimana

cara menghitung pajak penghasilan 21 terhadap karyawan yang bekerja di dalam perusahaan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1.    Apa pengertian dari pajak penghasilan pasal 21?

5

2.    Siapa subjek atau Wajib Pajak PPh pasal 21?

3.    Siapa pemotong pajak penghasilan pasal 21?

4.    Penghasilan apa saja yang dipotong PPh Pasal 21 (Objek Pajak)?

5.    Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21?

I.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan

evaluasi untuk menambah ketertiban dan kepatuhan serta meningkatkan sumber daya manusia

perusahaan dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak.

Dalam hal ini juga untuk mengetahui prosedur pemotongan, kewajiban pemotong,

penghasilan baik yang dipotong maupun tidak dipotong dalam PPH21 serta dapat mengetahui

juga hak dan kewajiban pemotong yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

I.4 Metode Penelitian

Dalam menyusun makalah karya ilmiah ini, perlu sekali pengumpulan data serta sejumlah

informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehubungan dengan masalah

tersebut dalam penyusunan makalah karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metode

pengumpulan data, yang pertama dengan membaca bahan presentasi dari nara sumber, kedua

browsing di internet, terakhir dengan pengetahuan yang dimiliki.

BAB II

PEMBAHASAN

6

II.I PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah

dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi  pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan

tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani = pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. = pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan  undang-undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. = Pajak adalah suatu

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum,

namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya

untuk menjalankan pemerintahan.

4. Smeets = Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma

umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak

individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah

7

5. Suparman Sumawidjaya = pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif

dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

3. Pajak dapat dipaksakan

4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah

berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib

pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka

menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap

pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk

menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

8

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial  (fungsi

mengatur / regulatif).

II.2 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan,

perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif,

proporsional, atau regresif

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan

dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih

dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam

negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut apabila lebih dari 183 hari tinggal di

Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21.

II.3. SUBJEK PPh PASAL 21

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

9

1. pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap

atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja

baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam

jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan

periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi

kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,

2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau

jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,

arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris,

pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,

bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama,

penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya,

olahragawan,

penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,

pengarang, peneliti, dan penerjemah,

10

pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada

suatu kepanitiaan,

agen iklan,

pengawas atau pengelola proyek,

pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,

petugas penjaja barang dagangan,

petugas dinas luar asuransi,

distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatansejenis

lainnya,

     4.  peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan        

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni,

ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,

peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja,

peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,

peserta pendidikan, pelatihan, dan magang,

peserta kegiatan lainnya.

11

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh

Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan

orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal

bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut,

serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha

atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

II.4 OBJEK PAJAK PPh PASAL 21

1. Penghasilan yang sifatnya teratur.

berupa gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan-tunjangan, bea siswa, premi asuransi yang

dibayar pemberi kerja

2. Penghasilan yang sifatnya tidak teratur

berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, penghasilan

lainnya.

12

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan / borongan

4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang tunjangan hari tua, uang pesangon dan

sejenisnya

5. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, bea siswa

6. Imbalan kepada tenaga ahli : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris dan

penilai.

7. Imbalan lain-lain, yang diterima oleh jasa kepanitiaan, penemu pesanan, penemu langganan,

peserta perlombaan, seniman, olah ragawan, pengajar, peterjemah, pengarang, peneliti, dan

lain-lainnya.

Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa

dan asuransi beasiswa

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib

pajak atau wajib pajak yang PPh-nya final dan yang dikenakan PPh berdasarkan Norma

Penghitungan.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan

Menteri Keuangan dan Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang

dibayar oleh pemberi kerja.

4. Kenikmatan berupa pajak yg ditanggung pemberi kerja.

13

5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan badan atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

KETERANGAN :

Dari uraian diatas apabila diambil ringkasannya adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pemotong PPh Pasal 21 adalah Pemberi Kerja atau Pemberi Imbalan Jasa

2. Pihak yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi sebagai wajib pajak

dalam negeri

3. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ada penghasilan yang bersifat seperti

gaji, upah, tunjangan, imbalan jasa dll.

II.5 PEMOTONG PPh PASAL 21

Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

sehubungan pekerjaan.

a. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

b. Dana Pensiun dan badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain.

c. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium atau pembayaran

lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan

pekerjaan bebas.

14

d. Yayasan, lembaga, Kepanitiaan, Asosiasi, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik dan

organisasi lainnya sebagai pembayar gaji, upah, honorarium atau imbalan lainnya

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan pelaksanaan suatu

kegiatan (rapat, sidang, seminar, work shop, pendidikan khusus, pelatihan, pemagangan,

pertunjukan, olah raga dan lainnya.

II.6 CARA MENGHITUNG PPh PASAL 21

II.6.1 Tarif PPh Pasal 21

Tarip PPh Pasal 21 sama dengan Tarip Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh

sebagai berikut

No Penghasilan Kena Pajak Tarip Pajak

1 Sampai dng Rp 50.000.000 5%

2 Diatas Rp 50.000.000

Sampai dng Rp 250.000.000

15%

3 Diatas Rp 250.000.000

Sampai dng Rp 500.000.000

25%

4 Diatas Rp 500.000.000 30%

Keterangan :

15

Terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tariff lebih tinggi 20 % dari

tarif tersebut di atas (atau 120 % x Pajak Terutang).

PTKP / PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Penghasilan Tidak Kena Pajak / PTKP untuk menghitung PPh Pasal 21 sama dengan PTKP

untuk menghitung Pajak Penghasilan Umum sebagai berikut :

BESARNYA PTKP SESUAI DENGAN TANGGUNGANNYA :

Berikut disampaikan besar PTKP yang baru serta perbandingannya dengan PTKP yang lama.

Keterangan PTKP Baru  PTKP Lama 

Diri Sendiri       24,300,000.00  15,840,000.00

Tambahan WP Kawin         2,025,000.00    1,320,000.00

Tambahan Istri Bekerja       24,300,000.00  15,840,000.00

Tambahan Tanggungan         2,025,000.00    1,320,000.00

CARA MENGHITUNG PPH PASAL 21

Secara garis besarnya menghitung PPh Pasal 21 dibagi sbb :

1. Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

2. Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

3. Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai/Pekerja Harian/Mingguan/Borongan

4. Menghitung PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

16

5. Menghitung PPh Pasal 21 Penerima imbalan lainnya

PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP

1. Dihitung Penghasilan Bruto sebulan

terdiri dari Gaji + tunjangan dan lain-lain + Premi Asuransi

2. Dihitung Penghasilan Neto sebulan

dari Penghasilan Bruto sebulan angka 1 dikurangi :

a. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto *)

b. Iuran Pensiun dan Iuran Tunjangan Hari Tua

3. Dihitung Penghasilan Neto setahun

dari Penghasilan Neto sebulan angka 2 dikalikan 12

4. Dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

dari Penghasilan Neto setahun angka 3 dikurangi PTKP

5. Dihitung PPh Pasal 21 setahun

dari Penghasilan Kena Pajak angka 4 (PKP) X Tarip Pajak

6. Dihitung PPh Pasal 21 sebulan

Dari PPh Pasal 21 setahun angka 5 dibagi 12

*) Keterangan :

Biaya jabatan maksimal sebesar Rp 500.000,- sebulan (untuk menghitung PPh pasal

21 sebulan)

17

Biaya jabatan maksimal sebesar Rp 6.000.000,- setahun (untuk menghitung PPh

Pasal 21 setahun)

PPH ATAS THR ATAU BONUS

Apabila perusahaan memberikan THR atau Bonus kepada pegawai, harus mengenakan PPh Pasal

21 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dihitung PPh 21 setahun atas Gaji + THR

2. Dihitung PPh 21 setahun atas Gaji

3. PPh 21 atas THR = Perhitungan PPh 21 angka 1 dikurangi perhitungan PPh 21 angka 2

PPh 21 setahun Gaji + THR = misal Rp 900.000.-

PPh 21 setahun Gaji = misal Rp 800.000.-

PPh 21 THR = Rp 100.000.-

PASAL 21 KARYAWATI

Karyawati yang belum menikah PTKP-nya sesuai dengan tanggungan keluarganya misalnya

TK/0, TK/1, Tk/2 dan Tk/3.

18

1. Karyawati yang telah menikah PTKP-nya menjadi TK/0 karena tanggungan keluarganya

mengikuti PTKP suaminya.

2. Kecuali suaminya tidak punya penghasilan yang dinyatakan dengan surat lurah/camat,

maka PTKP isteri sesuai dengan tanggungan keluarganya misal K/0, K/1. K/2 dan K/3.

PPH PASAL 21 ATAS UANG RAPEL

Apabila perusahaan membayarkan uang rapel gaji karena adanya kenaikan gaji pegawai yang

berlaku surut maka harus memotong PPh Pasal 21 dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Dihitung PPh Pasal 21 sebulan setelah kenaikan Gaji

2. Dihitung PPh Pasal 21 sebulan sebelum kenaikan Gaji

3. PPh Pasal 21 atas Rapel kenaikan Gaji sebulan = perhitungan PPh Pasal 21 pada angka 1

dikurangi perhitungan PPh Pasal 21 pada angka 2

atau :

PPh Pasal 21 setelah Gaji naik = misalnya Rp 75.000.-

PPh Pasal 21 sebelum Gaji naik = misalnya Rp 60.000.-

PPh Pasal 21 atas Rapel sebulan = Rp 15.000.-

PPH 21 PEGAWAI TIDAK TETAP

19

Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap berbeda dengan menghitung PPh Pasal 21

Pegawai Tetap

a. Menghitung PPh 21 Pegawai Tetap pengurangnya biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT

dan PTKP

b. Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap pengurangnya hanya PTKP

CARA MENGHITUNG PPH 21 PEGAWAI TIDAK TETAP :

1. Dihitung Penghasilan Bruto setahun dari Penghasilan sebulan dikalikan dua belas

2. Dihitung Penghasilan Kena Pajak dari Penghasilan Bruto setahun angka 1 dikurangi PTKP

3. Dihitung PPh Pasal 21 setahun dari Penghasilan Kena Pajak angka 2 X Tarip Pajak

4. Dihitung PPh Pasal 21 sebulan dari PPh Pasal 21 setahun angka 3 dibagi dua belas ( 12 )

PPH PASAL 21 PEGAWAI HARIAN

Yang dimaksud pegawai harian menurut peraturan pajak adalah pegawai harian yang dibayar

berdasarkan hari masuk kerja, apabila masuk kerja dibayar dan apabila tidak masuk kerja tidak

dibayar. Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Harian yang tidak dibayarkan secara bulanan, ada 2

cara untuk menghitung besarnya PTKP sehari :

a. Jumlah upah pegawai harian sebulan sampai dengan RP 1.320.000,-

Upah sehari tidak kena pajak (PTKP sehari) = Rp150.000

20

b. Jumlah upah pegawai harian sebulan lebih dari Rp 1.320.000,-

Upah sehari tidak kena pajak (PTKP sehari) = PTKP setahun/360 hari

Pegawai Harian yang Dibayar secara bulanan

Apabila upah harian dibayarkan secara bulanan, maka cara menghitung PPh Pasal 21 juga secara

bulanan sebagai berikut :

a. Dihitung upah sebulan dari jumlah hari bekerja x upah sehari

b. Dikalikan 12 menjadi upah setahun

c. Dikurangi PTKP menjadi penghasilan kena pajak

d. Dikalikan tarif pajak menjadi pajak setahun

e. Dibagi 12 menjadi pajak sebulan

PENGHASILAN PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PERUSAHAAN

a. Bukan pegawai perusahaan, menerima imbalan dari perusahaan bersifat

berkesinambungan

Apabila perusahaan / pemberi kerja membayar imbalan jasa kepada orang bukan

pegawai perusahaan dengan pembayaran secara berkesinambungan, maka harus

memotong PPh 21 dari penghasilan bruto dikurangi PTKP.

21

b. Bukan pegawai perusahaan, menerima imbalan dari perusahaan tidak bersifat

berkesinambungan

Apabila perusahaan / pemberi kerja membayar imbalan jasa kepada orang bukan

pegawai perusahaan dengan pembayaran yang tidak berkesinambungan, maka harus

memotong PPh 21 dari penghasilan bruto tidak dikurangi PTKP.

c. Bukan pegawai perusahaan, menerima imbalan

Apabila perusahaan / pemberi kerja membayar imbalan jasa kepada bukan pegawai

perusahaan sebagai tenaga ahli (dokter, akuntan, konsultan, arsitek, notaries,

pengacara, aktuaris dan penilai) maka harus memotong PPh 21 sebagai berikut :

1. Dihitung Dasar Pemotongan PPh 21 = 50 % X imbalan jasa

2. Tarif pajak atas Dasar Pemotongan PPh 21 secara kumulatif yang diberikan kepada

tenaga ahli (5%, 15 % .........30%)

CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21

Aditya pada tahun 2012 bekerja pada CV. Markisa Sirup dengan memperoleh gaji sebulan Rp

2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Aditya menikah tetapi belum

mempunyai anak.  Aditya telah mempunyai NPWP (nomor pokok wajib pajak). Aditya mulai

bekerja pada CV.Markisa Sirup sejak bulan Maret  tahun 2010.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

22

Gaji sebulan                                                               :  2.500.000

Pengurangan :

Biaya Jabatan :

5% x 2.500.000 =            125.000

Iuran pensiun    =              100.000 +                  225.000 –

Penghasilan neto sebulan                                           2.275.000

Penghasilan neto setahun adalah :

12 x 2.275.000             =                                            27.300.000

PTKP setahun adalah :

-    Untuk WP sendiri                  15.840.000

-    Tambahan WP Kawin               1.320.000   +     17.160.000-

Penghasilan Kena Pajak setahun                            10.140.000

PPh Pasal 21 terutang setahun :

5 % x 10.140.000                      =   507.000

PPh Pasal 21 sebulan :

507.000/12                                  =     42.250

Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh CV.Markisa Sirup atas penghasilan Aditya setiap

bulan untuk masa Januari s/d Nopember Tahun 2012 adalah sebesar Rp.42.250,- setiap bulan,

untuk bulan Desember akan dihitung ulang.

23

BAB III

SARAN DAN KESIMPULAN

III.1.    Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

24

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000

dan terakhir UU No 36 tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21.

III.2.    Saran

Dari uraian pembahasan di atas penulis menyarankan kepada pembaca sekalian agar

manfaat dari pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat memberikan wawasan

positif. Dimana sisi positif dari uraian tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk menambah

pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dan sisi kurang baiknya bisa dijadikan

sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, penulis sangat

mengharapkan saran dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Media cetak :

Waluyo.Perpajakan Indonesia,Jakarta:Salemba empat.2011

Ilyas,Wirawan dan Buron,Richard,hokum pajak, Jakarta: Salemba empat.2008

25

Media online :

http://stanpajak.blogspot.com/2011/07/subjek-pajak-pajak-pajak-penghasilan.html

http://www.klinik-pajak.com/2012/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-baru-mulai-2013.html

http://blogpajak.com/pengertian-pph-pasal-21/

http://blogpajak.com/cara-dan-contoh-perhitungan-pemotongan-pph-pasal-21-atas-penghasilan-

yang-diterima-oleh-pegawai-tetap-yang-mulai-bekerja-pada-awal-tahun-dan-telah-memiliki-

npwp-masa-januari-sampai-dengan-nopember/

26