hukum lingk

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANUU NO 32 /2009 Tentang

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

LINGKUNGAN HIDUP 1)

• Lingkungan Hidup: Kesatuan ruang dg semua ben da, daya, keadaan, mahluk hidup termasuk manu sia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri

• Lingkungan Hidup ALAMI: Udara; air; tanah Pesisir dan laut; Keanekaragaman hayati

• Lingkungan Hidup BUATAN : Perkotaan; Perdesaan; Kawasan tertentu

• Lingkungan Hidup SOSIAL BUDAYA: Adat Istiadat; Pranata Sosial

Penegakkan Hukum 2)

Upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan (Rangkuti, 1996:190)

Kegiatan usaha Korporasi dan Perorangan dapat menyebabkan:

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Undang Undang 32/2009 tentang PPLH yg akan diikuti dg PP,PERMEN, KEPMEN dst.

KONSEPSI PENEGAKKAN HUKUM

1. Penyelesaian sengketa LH di luar Pengadilan2. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di

Pengadilan3. Sangsi Administrasi4. Sangsi Pidana

UNDANG UNDANG No.32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 3)

1. DITETAPKAN TANGGAL 3 OKTOBER 20092. 17 BAB 127 PASAL3. SEMUA PERATURAN YG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSA

NAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TDK BERTEN- TANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAKSA- NAAN UU INI.

4. PADA SAAT UNDANG-UNDANG INI DI UNDANGKAN, UNDANG-UNDANG NO.23/97 ttg.PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI

PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN

1. PENYUSUN AMDAL WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI.

2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI

3. SEGALA IZIN PLH YG DIKELUARKAN OLEH MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/

WALIKOTA WAJIB DI INTEGRA SIKAN DLM IZIN LINGKUNGAN.

4. PERATURAN PELAKSANAAN DITETAPKAN.

1. USAHA/KEGIATAN YG MEMPU NYAI IZIN USAHA TANPA AMDAL WAJIB MENYELESAI KAN AUDIT LINGKUNGAN.

2. USAHA/KEGIATAN TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TANPA UKL/UPL WAJIB MEMBUAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

KETENTUAN PERALIHAN 4)

RPP RPERMEN1. RPPLH , PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA

DUKUNG2. KLHS3. BAKU MUTU LINGKUNGAN 4. KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH 5. AMDAL DAN ANALISIS RESIKO LINGKUNGAN6. IZIN LINGKUNGAN7. INSTRUMEN EKONOMI LH 8. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN9. KONSERVASI DAN PENCADANGAN SDA SERTA

PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFIR.10. PENGELOLAAN B3 DAN LB311. PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI

ADMINISTRASI 12. LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA

LH

1. BAKU MUTU AIR LIMBAH, BAKU MUTU EMISI DAN BAKU MUTU GANGGUAN .

2. JENIS USAHA/KEGIATAN WAJIB AMDAL 3. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL 4. PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI 5. UKL/UPL DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 6. AUDIT LINGKUNGAN 7. SISTIM INFORMASI LH 8. TATA CARA PENGADUAN9. KERUGIAN LH

PERATURAN PELAKSANAAN 5)

RUANG LINGKUP PPLH: Upaya sistimatis & melestarikan fungsi lingk terpadu yg dilakukan ut & mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan

PERENCANAAN

PEMANFAATAN

PENGENDALIAN

PEMELIHARAAN

PENGAWASAN GAKUM

Pasal 20: penentuan terjadinya pencemaran LH diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.

a. Baku mutu air (ukuran batas atau kadar mahluk hdp, zat, energi, atau komponen yg ada atau hrs. ada dan/atau unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya di dalam air)

b. Baku mutu air limbah (ukuran batas atau kadar polutan yg ditenggang untuk dimasukkan ke media air)

c. Baku mutu air laut (ukuran batas atau kadar mahluk hdp, zat, energi, atau komponen yg ada atau hrs ada dan/atau unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya di dalam air laut)

d. Baku Mutu Udara Ambien (ukuran batas atau kadar zat, energi, atau komponen yg seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya di dlm air)

e. Baku Mutu Emisi(ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang ut dimasukkan ke media udara)

f. Baku mutu gangguan (ukuran batas unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauan)

• Kriteria baku kerusakan tanah ut produksi biomassa (ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yg dpt ditenggang berkaitan dengan produksi biomassa yg mencakup lahan pertanian,lahan budidaya dan hutan)

• Kriteria kerusakan baku terumbu karang (ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yg dapat ditenggang)

• Kerusakan LH yg berkaitan dg kebakaran hutan dan/atau lahan( pengaruh perubahan pada lingkungan yg berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingk yg berkaitan dg kebakaran hutan dan/atau lahan yg diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan)

Pelestarian Fungsi LH 7)

1. Setiap Usaha/kegiatan dilarang melanggar BML dan Baku kriteria Kerusakan LH

2. Rencana Usaha dan atau kegiatan yg menimbulkan Dampak Penting thp LH wajib memiliki AMDAL

3. Setiap penanggung jwb usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah yg dihasilkan

4. Setiap penanggung jwb usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan

PENCEMARAN

UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU 23/97)

UU PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(UU 32/2009)

PENCEMARAN LH ADALAH: 1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HDP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDLM L H 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUN SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU 4.YANG MENYEBABKAN LINGKUNAN HIDUP TDK DPT BERFUNGSI SESUAI DG PERUTUKKANNYA.

PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAH- LUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LH 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN

Deputi Penaatan Lingkungan,

Kementerian Lingkungan Hidup



PENCEMARAN

3 10

4 12

5 15

3 10

4 12

5 15

MIN

MAX

MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN MANUSIA SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN(Pasal 1 ayat 14

BAKU MUTU LINGKUNGAN

BM Air imbah

BM Emisi

BM Gangguan

BM Air imbah

BM Emisi

BM Gangguan

BM AIR

BM AIR LAUT

BM UDARA AMBIEN

PPPasal 20 ayat (4)

PP

Pasal 20

ayat (3)

SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN (PASAL 69 ayat point a

Paling lama 3 tahun dan 3 M (pasal 100 ayat 1)

Apabila sanksi adm tidak dipatuhi serta pelanggaran lebih dari satu kali Pasal 100 ayat (2)

Sengaja(Pasal 98)

Lalai(pasal 99)

BAKU MUTU

LUKA

MATI

SANKSI DENDA

M

IN

MAX

PERIZINAN LINGKUNGAN

1. Penyimpanan, Pembuangan limbah cair ke air atau sumber air

2. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah (land aplication)

3. Penimbunan sementara LB34. Pengumpulan LB35. Pemanfaatan LB3 sebagai usaha utama6. Pengolahan LB37. Penimbunan LB38. Pembuangan limbah cair ke laut9. Dumping ke laut10.Dumping ke darat

IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)

AMDAL /UKL/UPLAMDAL

/UKL/UPL

Komisi berlisensiKomisi berlisensi

KKLH / Rekomendasi

UKL/UPL

KKLH / Rekomendasi

UKL/UPL

Izin lingkungan

Izin lingkungan Izin UsahaIzin Usaha

persyaratanpersyaratan

Keputusan TUN

Keputusan TUN

pengumumanpengumuman

1. Persyaratan yg diajukan Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi

2. Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi

3. Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL

1. Persyaratan yg diajukan Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi

2. Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi

3. Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL

batalbatal

KLHSKLHS





1. IZIN LINGKUNGAN MERUPAKAN PERSYARATAN IZIN USAHA

2. IZIN LINGKUNGAN DICABUT, IZIN USAHA DIBATALKAN

3. USAHA/KEGIATAN BERUBAH, IZIN LINGKUNGAN DIPERBARUI

RPPLH

PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN(pasal 44)

SETIAP PENYU SUNAN PER UU AN PADA TKT. NASIONAL DAN DAERAH

WAJIB MEMPERHATIKAN

PERLINDUNGAN FUNGSI LH

PRINSIP PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LH

ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP(pasal 45)

PEMERINTAH DAN DPR

PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD

WAJIB

MENGALOKASIKAN ANGGARAN YG MEMADAI

KEGIATAN PPLH

PROGRAM PEMBANGUNAN YG BERWAWASAN LINGKUNGAN

WAJIB

MENGALOKASIKAN ANGGARAN DAK yg MEMADAI

DAERAH YG MEMILIKI KINERJA PPLH YG BAIK

PENGAWASAN (pasal 71 – pasal 75)

Wewenang

Melakukan Pengawasan thd kegiatan dan/atau usaha :

- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan

Menetapkan Pejabat Pengawas LH (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional

•Menteri•Gubernur•Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)

dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat/instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pejabat Pengawas Lingk Hdp berwenang:

a. Melakukan pemantauanb. Meminta keteranganc. Membuat salinan dokumen & atau membuat catatan yg

diperlukand. Memasuki tempat tertentue. Memotretf. Membuat rekaman audio visualg. Mengambil sampelh. Memeriksa peralatani. Memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi &/atauj. Mengehentikan pelanggaran tertentu(Dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dg PPNS)

LARANGAN(Pasal 69)

• Melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

• Memasukkan B3 yang dilarang menurut PUU ke wilayah NKRI (DDT,PCBs dan Dieldrin)

• Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah NKRI• Membuang limbah, limbah B3 dan B3 ke media LH• Melepaskan produk rekayasa genetik ke media LH yang bertentangan

dengan PUU atau izin lingkungan• Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar memperhatikan

kearifan lokal masing2 daerah: pembakaran maksimal 2 ha/KK dg sekat bakar ut mencegah penyebaran api.

• Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusun amdal; dan/atau

• Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yg tidak benar

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

ADMINISTRASI(pasal 76 ssd 83)

PERDATA(pasal 93 sd 120)

PIDANA(pasal 83 sd 93

FUNGSI FUNGSI FUNGSI

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

GANTI RUGI DAN PEMULIHAN

LINGKUNGAN

EFEK JERA DAN EFEK DERITA

Tindak pidana dijatuhkan bila:

* Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau

* Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali

SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83)

1. Teguran Tertulis2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izin

1. Menteri2. Gubernur3. Bupati/walikotaSesuai kewenangannya

Pembekuan izin , pencabutan izin ,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap

terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH

TIDAK MEMBEBASKAN DARI TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN DAN PIDANA

Paksaan Pemerintah(pasal 80)

Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan:

•Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH

•Dampak yg lebih besar & lebih luas Jika pelanggaran tidak segera dihentikan.

•Kerugian yg lebih besar bagi LH jika tidak sgr dihentikn

1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI

2. PEMINDAHAN SARANA PRODUKSI3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANG

AN AIR LIMBAH ATAU EMISI4. PEMBONGKARAN5. PENYITAAN6. PENGHENTIAN SEMENTARA

SELURUH KEGIATAN7. TINDAKAN LAIN UNTUK

MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.

KALAU PAKSAAN PEMERINTAH TIDAK DILAKSANAKAN DAPAT DIKENAKAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PAKSAAN PEMERINTAH

MENTERI, GUBERNUR,

BUPATI/WALIKOTA(Pasal 82)

MEMAKSA UNTUK MELAKUKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN ATAU KERUSAKAN

DAPAT MENUNJUK PIHAK KETIGA UNTUK MELAKUKAN PEMULIHAN ATAS BIAYA PENANGGUNG JAWAB

USAHA/KEGIATAN (PEMRAKARSA)

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(pasal 84 – pasal 92)

MELALUI PENGADILAN

Hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.

Gugatan Perbuatan melawan Hukum

Strict liability – bagi B3,LB3 dan pelanggaran serius

Legal standing Pem & Pemda gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu.

Class action kepentingan dirinya atau kepentingan masy kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan

Legal Standing LSM – telah melaksanakan kegiatan nyata 2 thn tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa tuntutan ganti rugi kecuali biaya riil

DILUAR PENGADILAN

Secara sukarela utk mencapai kesepakatan

Tidak berlaku bagi tindak pidana Lingkungan Hidup

Dapat digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter ut membantu menyelesaikan sengketa

Masy dpt membentuk Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa LH yg bersifat bebas tdk berpihak

Pemerintah dpt memfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian sengketa yg bersifat bebas tdk berpihak

Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan dilakukan ut mencapai kesepakatan mengenai: ( pasal 85)

a. Bentuk dan besarnya ganti rugi b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/ atau perusakan c. Tindakan tertentu ut menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. Tindakan ut mencegah timbulnya dampak negatif terhadap LH

Penyelesaian Sengketa LH di Pengadilan Tanggung jwb Mutlak (Strict Liability) (psl 88)• Unsur kesalahan tdk perlu dibuktikan oleh pihak

penggugat sbg dasar pembayaran ganti kerugian (Lex Specialis): 1. Kegiatan Usaha Menggunakan B3 2. Menghasilkan dan /atau mengelola Limbah B3 3. Menimbulkan ancaman serius thd LH, bertang gung jwb mutlak atas kerugian yg terjadi

Tergugat dpt bebas dari Kewajiban membayar ganti kerugian apabila dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan Ling- kungan Hidup disebabkan :1. Adanya Bencana Alam/Peperangan2. Keadaan terpaksa3. Adanya tindakan PIHAK KETIGA

Hak Masyarakat Mengajukan Gugatan (Class Action):

• Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok ut kepentingan dirinya sendiri dan/atau ut kepentingan masyarakat yg mengalami kerugian

• Gugatan diajukan apabila trd. kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum

• Kesamaan Tuntutan

Hak Organisasi LH Mengajukan gugatan (Legal Standing):

• Untuk kepentingan pelestarian fungsi LH• Melakukan tindakan tertentu• Tanpa adanya tuntutan ganti rugi (kecuali

pengeluaran riil yang dikeluarkannya)

HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN(Pasal 92)

NGOs - TINDAKAN TERTENTU

- PENGELUARAN RIIL

a. BERBENTUK BADAN HUKUM

b. ANGGARAN DASAR ORGANISASI TERSEBUT DIDIRIKAN UNTUK KEPENTINGAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

c. KEGIATAN NYATA DENGAN ANGGARAN DASAR PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN

GUGATAN ADMINISTRATIF

SETIAP ORANG DAPAT

MENGAJUKAN GUGATAN

KEPUTUSAN TUN

PEJABAT TUN MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN TANPA AMDAL DAN/ATAU

UKL/UPL

PEJABAT TUN MENERBITKAN IZIN USAHA TANPA IZIN LINGKUNGAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANATindak pidana lingkungan adalah kejahatanSanksi dan denda maksimum dan minimumkorporasi

ULTIMUM REMIDIUM

Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan satu kali

PREMUM REMIDIUM

Pencemaran dan perusakan LHSanksi administrasi tidak dipatuhiPelanggaran dilakukan lebih dari satu kaliMemasukkan B3 yg dilarangMemasukkan LB3 di NKRIMemasukkan limbah di NKRIMembuang limbah Membuang B3 dan LB3Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)Melakukan pembukaan lahan dengan membakarMenyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensiMemberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar





SANGSI PIDANA:• Berdasarkan azas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM

REMIDIUM). Hukum (sangsi) Pidana sebagai penunjang Hukum Administrasi.

• Sangsi Pidana digunakan apabila: a. Sangsi Administrasi tdk efektif b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tdk efektif c. Penyelesaian sengketa di pengadilan tidak efektif

d. Kesalahan pelaku relatif/ besar dan berate. Timbul keresahan di Masyarakatf. Menimbulkan orang sakit g. Menyebabkan orang meninggal dunia

Ada alat bukti permulaan cukupPelaku pencemaran & atau perusakan jelas

JaksaPenuntutUmum

Penyidik POLRI

PPNS LH

SPDPBERKAS PENYIDIKAN

Kewenangan lainnya

Menangkap dan menahan

penyitaan

penggeledahan

Menghentikan penyidikan

pemeriksaan





KOORDINASI

PENEGAKAN HUKUM TERPADU(pasal 95)

• PPNS• KEPOLISIAN• KEJAKSAAN MENEG LH

KOORDINASI





PENEGAKAN HUKUM LINGKUNG TERPADU (ONE ROOF ENFORCEMENT SYSTEM)

ALAT BUKTI

1. KETERANGAN SAKSI2. KETERANGAN AHLI3. SURAT 4. PETUNJUK5. KETERANGAN TERDAKWA DAN/ATAU 6. ALAT BUKTI LAIN, TERMASUK ALAT BUKTI YANG DIATUR

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ALAT BUKTI LAIN MELIPUTI: Informasi lisan, dikirimkan,diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik dan/atau serupa dengan itu: dan atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yg dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yg terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda. Angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca

PIDANA TAMBAHAN (TATA TERTIB):

a. PERAMPASAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA

b. PENUTUPAN SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

c. PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA

d. KEWAJIBAN MENGERJAKAN APA YANG DILALAIKAN TANPA HAK

e. PENEMPATAN PERUSAHAN DIBAWAH PENGAMPUNAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

TINDAK PIDANA KORPORASI(Pasal 116 - 120)

TINDAK PIDANA

BADAN USAHA

PIDANA, DENDA DIPERBERAT 1/3

PEMBERI PERINTAH/ PEMIMPIN TINDAK PIDANA

PENGURUS

DIPIDANA SEBAGAI PELAKUFUNGSIONAL KARENA:

•MEMILIKI KEWENANGAN TERHADAP PELAKU FISIK

• MENERIMA TINDAKAN PELAKU FISIK :

• MENYETUJUI• MEMBIARKAN• TIDAK CUKUP MELAKUKAN PENGAWASAN • MEMILIKI KEBIJAKAN YG MEMUNGKINKAN TERJDNYA TINDAK PIDANA

Jenis Jenis PelanggaraPelanggara

nnAkibatAkibat

PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)

MinimuMinimumm

MaksimMaksim.. MinimumMinimum MaksimMaksim..

SengajaSengaja

> BM> BM 3 tahun3 tahun 10 tahun10 tahun 3 millir3 millir 10 miliar10 miliar

Orang LukaOrang Luka 4 tahun4 tahun 12 tahun12 tahun 4 miliar4 miliar 12 miliar12 miliar

Orang MatiOrang Mati 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar

LalaiLalai

> BM> BM 1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar

Orang LukaOrang Luka 2 tahun2 tahun 6 tahun6 tahun 2 miliar2 miliar 6 miliar6 miliar

Orang MatiOrang Mati 3 tahun3 tahun 9 tahun9 tahun 3 miliar3 miliar 9 miliar9 miliar

Melepaskan/Melepaskan/mengedarkan mengedarkan produk produk rekayasa rekayasa genetikagenetika

1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar

Mengelola Mengelola limbah B3 tanpa limbah B3 tanpa izinizin


Tidak mengelola Tidak mengelola limbah B3 yang limbah B3 yang dihasilkannyadihasilkannya


Sanksi Pidana (tindak pidana merupakan kejahatan)





Ketentuan Pidana untuk Pelanggaran Lainnya

PelanggaranPelanggaran PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)

MinimumMinimum MaksimumMaksimum MinimumMinimum MaksimuMaksimumm

Memasukkan limbah B3Memasukkan limbah B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar

Memasukkan B3Memasukkan B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar

Membakar lahanMembakar lahan 3 tahun 3 tahun 10 tahun10 tahun 3 miliar3 miliar 10 miliar10 miliar

Melakukan usaha dan/atau Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izinkegiatan tanpa izin 1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar

Menyusun AMDAL tanpa Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat memiliki sertifikat kompetensi penyusun kompetensi penyusun AMDALAMDAL

-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar

Memberikan informasi palsu dlm kaitan dg Pengw

- 1 tahun - 1 miliar

Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah

- 1 tahun - 1 miliar

Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS

- 1 tahun - 500 jutaDeputi Penaatan Lingkungan,




PelanggaranPidana

maksimumDenda

(rupiah)maksimum

Menerbitkan izin lingkungan Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPLatau UKL-UPL

3 tahun3 tahun 3 miliar3 miliar

Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan

3 tahun 3 miliar

Dengan sengaja Tidak mela kukan pengawasan yang mengakibatkan pencemaran /kerusakan yg mengakibatk hilangnya nyawa manusia

1 tahunAtau

500 juta

44

SANKSI BAGI PEJABAT PEMERINTAH

PROGRAM PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN

PENANGANAN KASUS

PENINGKATAN KAPASITAS

1. PENGADUAN LINGKUNGAN ELEKTRONIK

(ONLINE SYSTEM)2. PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN TERPADU (ONE ROOF ENFORCEMENT

SYSTEM) 3. SERTIFIKASI HAKIM

LINGKUNGAN (JUDGES SERTIFICATION)4. EVALUASI PERDA

LINGKUNGAN5. PENYLESAIAN RPP DAN

PERMEN6. CETAK BIRU PENAATAN

LINGKUNGAN7. PENYUSUNAN PEDOMAN

1. PENGELOLAAN PENGADUAN

2. PIDANA

3. PERDATA

4. ADMINISTRASI

1. PPNS/PPLH

2. KEPOLISIAN

3. KEJAKSAAN

4. HAKIM LINGKUNGAN

5. PENGELOLA PENGADUAN

6. RAKORNAS/RAKOREG GAKUM

PENGEMBANGAN KERJASAMA

KERJA SAMA DENGAN

KEPOLISIAN DAN KEJAKSANAAN

MAHKAMAH AGUNG

DEPDAGRI , DEP HUKUM DAN HAM

SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN (JUDGES SERTIFICATION)

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU (ONE ROOF ENFORCE MENT SYSTEM)

EVALUASI PERDA LINGKUNGAN

TATA CARAPENGADUAN PEMERINTAH

0811 932 932

TELP/FAX021-85909533

SURAT

DATANG LANGSUNG

ASDEP PENGADUAN LINGKUNGAN DAN PENY SENGKETAJL DI PANJAITAN KAV 24GEDUNG A LANTAI VKEBON NANAS, JAKARTA TIMUR

PENYEBARAN PPNS

REGIONAL PROVINSI / KABUPATEN / KOTAPPNS

Sumatera 129

Bali & Nusa Tenggara 21

Sumapapua 71

Jawa 138

Kalimantan 79

KLH 68

Pusreg 44

Jumlah 550

No Tahun ADMINISTRASI PERDATA PIDANA JUMLAH

1 2005 11 21 79 111

2 2006 90 52 59 201

3 2007 34 172 69 275

4 2008 49 12 68 129

5 2009 24 29 53 106

TOTAL 208 286 328 822

PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUPPENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP

49Deputi Penaatan Lingkungan,




TANGGUNG JAWAB KEBERHASILAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN: • Pihak Pemerintah• Dunia Usaha• Masyarakat• Keluarga & • Individu

hukum lingk

Documents