Aspek Lingkungan dalam PembangunanKuliah 2 Sistem dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Landasan FilosofisCita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembanagunan.

PengertianSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pendekatan Proses Perencanaan1. Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye. 2.Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan3.Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang4.Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

Proses Politik dan Teknokratik

PENYUSUNAN RENCANAPENETAPAN RENCANAPENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANAEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

ASAS PENYUSUNAN RENCANAASAS KEPASTIAN HUKUMASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARAASAS KEPENTINGAN UMUMASAS KETERBUKAANASAS PROPORSIONALITASASAS AKUNTABILITAS

Alur Perencanaan dan PenganggaranDiacuDiperhatikanDiserasikan Melalui Musrenbang RKP RPJM NasionalRPJP NasionalRenstra KLRenja - KLRAPBNRKA-KLAPBNRincian APBNPedomanDijabarkanPedomanPedomanPedomanPedomanDiacuPemerintah PusatRPJM DaerahRPJP DaerahRKP DaerahRenstra SKPDRenja - SKPDRAPBDRKA - SKPDAPBDRincian APBDPedomanPedomanPedomanDijabarkanPedomanPedomanDiacuUU SPPNPemerintah DaerahUU KNBahanBahanBahanBahanKlik DisiniKlik Disini

Ruang Lingkup Perencanaan (UU No. 25/2004) Sinergi Consulting; 021.2514428

NASIONALDAERAHDokumenPenetapanDokumenPenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)UU (Ps. 13 Ayat 1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)Perda (Ps. 13 Ayat 2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah)Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)Peraturan Pimpinan KL( Ps. 21 Ayat 3)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dokumen Perencanaan DaerahRenstra SKPDRenja SKPDRKA SKPDDPASKPDPedomanPedomanDiacuDiperhatikanDiacuRKP RPJM NasionalRPJM DaerahRKP DaerahRAPBDAPBDPedomanDijabarkanBahanBahanHubunganAntar DokumenRPJP DaerahPedoman

Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Menurut UU ini, ada dua entitas penyusun rencana pembangunan, yaitu:Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda (Pasal 33 ayat (2)). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 33 ayat (3)).

Dokumen RencanaDisusun BappedaRPJP DaerahRPJM DaerahRKPDDisusun SKPDTidak ada jangka panjang Renstra SKPDRenja SKPD

**************