10. kuliah 10 = aspek hukum pengelolaan bmnd - alih prog
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
1/65
ENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA
DISAMPAIKAN OLEH
DRS. A.Y. SURYANAJAYA, SH.MH.Widyaiswara Utama
BERDASARKAN ! "AHUN #$%
K E M E N T E RI AN K E U AN GAN RI
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
2/65
2
KONSE SI DASAR
ONSE SI DASAR
PENGELOLAAN BARANGPENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA/DAERAHMILIK NEGARA/DAERAH
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
3/65
DASAR HUKUM
ENGELOLAAN BMN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung a!ab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan "arang #ilikNegara$%aerah
3
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
4/65
"arang milik negara adalah semua barang &angdibeli atau di'eroleh atas beban (P"N atau berasaldari perolehan lainnya yang sah.
"arang milik daerah adalah semua barang &ang
dibeli atau di'eroleh atas beban (P"% atau berasaldari perolehan lainnya yang sah.
Perolehan lainn&a &ang sah meli'uti )
*ibah$sumbangan atau &ang se+enis,
ebagai 'elaksanaan dari 'er+an+ian$kontrak,
"erdasarkan ketentuan 'erundang-undangan,atau
"erdasarkan 'utusan 'engadilan &ang telahberkekuatan hukum teta'.
4
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
5/65
LINGKUP BMN/DLINGKUP BMN/D
ASAL PEROLEHAN
Jenis belanja:- - Belanja baran!"#$- - Belanja %&'al!"3$
- - Belanja (iba(!")$- - Ban*+an s&sial!",$- - Belanja Lain-lain!"$
Hiba(/s+%bananPerjanjian/.&n*ra.
Pera*+ran er+n'an-+n'anan
P+*+san ena'ilan
(P"N
Per&le(an Lain
0ansa(
Pen+a*an 'asar (+.+% 'an eneasan ena*+ranuang lingku' "#N$% dalam PP menga/u 'ada 'engertianberdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan mengenailingku' "#N$% dibatasi 'ada 'engertian "#N$% &ang bersiatber!u+ud namun se'an+ang belum diatur lain j+a %elin.+i
BMN/D 0an bersi1a* *a. ber2+j+' sebagai kelom'ok "#N$%lide 5
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
6/65
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BMN
1. Pengelolaan BMN memenuhi azas fungsional,kepastian hukum, transparansi, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai,
2. Perencanaan pengadaan BMN adalah dalam
rangka memenuhi kebutuhan aset untukpenyelenggaraan !"#
$. Pengadan harus memenuhi azas efisiensi,
efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil %
tidak diskriminatip, akuntabel4. BMN digunakan hanya untuk penyelenggaraan
!"# pemerintah
&
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
7/65
PRINSIP-PRINSIP (Lanjutan)
'. BMN harus di(amin keamanannya) fisik,administratif, hukum.
&. anah dan % atau bangunan yg.tidakdigunakan utk penyelenggaraan !"#
*a(ib diserahkan kpd. Menteri +euanganselaku Pengelola Barang
. Menteri +euangan atas tanah dan % ataubangunan yang telah diserahkan tsb -
menetapkan status penggunaan)
melaksanakan pemanfaatan, dan
melaksanakan pemindahtanganan
/. anah milik negara harus disertifikatkana.n. Pemerintah 0#
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
8/65
Asas Pengelolaan BMN
Pengelolaan Barang Milik Negara%aerahdilaksanakan berdasarkan asas :
•fungsional,
•kepastian hukum,
•transparansi,
•efisiensi,
•akuntabilitas, dan
•kepastian nilai.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
9/65
PRESIDEN:
PEMEGANG KEKUASAANPENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
MENTERI KEUANGANPENGELOLA BARANG
MENTERI/PIMP.LBGPENGGUNA BARANG
GUB/BUPT/WALKOTAPEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD
DISERAHKANDIKUASAKAN
KEPALA KANTOR
KUASA PENGGUNA BMN SEKRETARIS DAERAHPENGELOLA BMDKEPALA SKPDPENGGUNA BMD
KEENANGAN DAN 4ANGGUNG JAABKEENANGAN DAN 4ANGGUNG JAAB
Pen0e'er(anaan Bir&.rasi
Pendelegasian ke!enangan Pengelola "#N ke'ada Pengguna "#NPasal 4 a&at 3
Pendelegasian ke!enangan Pengguna "#N ke'ada Kuasa Pengguna"aran Pasal a at 3 lide
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
10/65
a5 Peren6anaanKeb+*+(an 'anenanaran7
b5 ena'aan7
65 Pen+naan7'5 Pe%an1aa*an7
e5 ena%anan 'ane%eli(araan7
15 Penilaian7
5 Pe%in'a(*ananan7
(5 Pe%+sna(an7
i5 Pen(a+san7
j5 Pena*a+sa(aan7 'an.5 Pe%binaan8
ena2asan 'anenen'alian
PENGELOLAANBARANG MILIK
NEGARA
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
11/65
11
Li&'()* P+&'+-aa& BMND
PN3566N
B606N3
M##+
N3606%
6067
PN66!"6766N
PM6N8666N
PN#6#6N
PN33!N66N
P0N96N66N+B!!76N :
PN36N33606N
PM#N676N36N6N
PN36M6N6N :PM#76066N
PN3666N
PMB#N66N
PN36;6"6N :
PN3N6#6N
PM!"N676N
PM!"N676N
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
12/65
12
P6("(T P6N6898( "((NP6("(T P6N6898( "((N#:8:K N6(($%(6(*#:8:K N6(($%(6(*
PN356
B606N3
+!6"6
PN33!N6
B606N3
PN33!N6
B606N3
Menteri +euangan
adalah Pengelola
BMN
"ekretaris aerahadalah Pengelola
BM
Menteri%Pimpinan
embaga adalah
Pengguna BMN
+epala "+Padalah Pengguna
BM
+epala +antor di
lingkungan
kementrian%lembaga
adalah kuasapengguna barang
pada kantor yang
dipimpinnya
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
13/65
PEREN9ANAAN KEBU4UHAN DANPENGANGGARAN
1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta
ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.
. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat !1"
meliputi perencanaan pengadaan# pemeliharaan# Pemanfaatan#
Pemindahtanganan# dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.
$. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat !1"
merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/ Lembaga/satuankerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran
untuk kebutuhan baru !new initiative" dan angka dasar !baseline"
serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
14/65
Pedoman Perencanaan Kebutuhan
Perencanaan +ebutuhan dimaksud
kecuali untuk Penghapusan
berpedoman pada-•standar barang)
•standar kebutuhan) dan%atau
•standar harga
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
15/65
Penetapan Standar
1. Standar barang dan standar kebutuhan dtetapkan o!eh"
a. Penge!o!a #arang$ untuk #arang M!k Negara sete!ah
berkoordnas dengan nstans terkat% atau
b. Gubernurupat&'a!kota$ untuk #arang M!k (aerahsete!ah berkoordnas dengan dnas tekns terkat.
a. Penetapan standar kebutuhan o!eh Gubernurupat&
'a!kota dmaksud d!akukan berdasarkan pedoman )ang
dtetapkan Menter (a!am Neger.b. Standar harga dtetapkan sesua dengan ketentuan peraturan
perundang*undangan.
1'
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
16/65
Proses Penyusunan 0encanaProses Penyusunan 0encana
+ebutuhan Barang+ebutuhan Barang
Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang
yang diajukan %leh Kuasa Pengguna Barang yang berada di
lingkungan kant%r yang dipimpinnya.
Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BarangMilik Negara/Daerah kepada Pengel%la Barang.
Pengel%la Barang melakukan penelaahan atas usul rencana
kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah bersama Pengguna Barang
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengel%la Barang dan menetapkannya
sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
17/65
1717
Alasan %ela.+.an eren6anaanAlasan %ela.+.an eren6anaan
.eb+*+(an 'an enanaran.eb+*+(an 'an enanaran
Untuk mengisi kebutuhan barang karenaUntuk mengisi kebutuhan barang karena
adan&a 'erkembangan organisasi dan atauadan&a 'erkembangan organisasi dan atau
'ega!ai unit organisasi bersangkutan.'ega!ai unit organisasi bersangkutan.
(dan&a barang-barang &ang rusak(dan&a barang-barang &ang rusakdiha'uskan di+ual hilang mati atau sebabdiha'uskan di+ual hilang mati atau sebab
lain &ang da'at di'ertanggung+a!abkan.lain &ang da'at di'ertanggung+a!abkan.
(dan&a mutasi 'ega!ai(dan&a mutasi 'ega!ai
Untuk men+aga tingkat 'ersediaan barangUntuk men+aga tingkat 'ersediaan barang
Perkembangan teknologiPerkembangan teknologi
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
18/65
'engadaan Pengadaan BMN% dilaksanakan berdasarkanprinsipprinsip efisien, efektif, transparan, dan
terbuka, bersaing, adil%tidak diskriminatif dan
akuntabel. Pelaksanaan enga!aan Ba"ang M#l#k
Nega"a$%ae"a& !#lakukan sesua# !engan
ketentuan e"atu"an e"un!ang-un!angan'
keual# !#tentukan la#n !ala Pe"atu"anPee"#nta& #n#*
PP N5. 2 7. 2
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
19/65
1+1+
PN33!N66N BMN%PN33!N66N BMN%
"tatus penggunaan BMN% ditetapkan
oleh-
Pengelola barang untuk Barang MilikNegara
3ubernur%Bupati%;alikota untuk
Barang Milik aerah
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
20/65
Pene6+alian Pene*aan S*a*+s
Penetapan status Penggunaan tdak d!akukan terhadap"
a.#arang M!k Negara&(aerah berupa"
a. barang persedaan%
b. konstruks da!am penger+aan% atauc. barang )ang dar a,a! pengadaann)a drencanakan untuk
dhbahkan.
b.#arang M!k Negara )ang berasa! dar dana dekonsentras dan dana
penun+ang tugas pembantuan$ )ang drencanakan untuk dserahkan%
c.#arang M!k Negara !ann)a )ang dtetapkan !ebh !an+ut o!eh Penge!o!a#arang% atau
d.#arang M!k (aerah !ann)a )ang dtetapkan !ebh !an+ut o!eh
Gubernurupat&'a!kota.
20
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
21/65
Tata cara Penetapan Status BMN
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara yang
diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulPenggunaan; dan
b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
menetapkan status penggunaannya.
Dalam kondisi tertentu Pengelola Barang dapatmenetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara
pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan dari
Pengguna Barang.
!1
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
22/65
Pene*aan s*a*+s +n*+.
'i&erasi.an Pi(a. Lain9 #arang M!k Negara&(aerah dapat dtetapkan status
penggunaann)a untuk pen)e!enggaraan tugas dan -ungs
Kementeran&embaga&satuan ker+a perangkat daerah$ guna
doperaskan o!eh Phak an da!am rangka men+a!ankan pe!a)anan
umum sesua tugas dan -ungs Kementeran& embaga&satuan ker+a
perangkat daerah )ang bersangkutan.
9 #arang M!k Negara )ang te!ah dtetapkan status penggunaann)a
pada Pengguna #arang dapat dgunakan sementara o!eh Pengguna
#arang !ann)a da!am +angka ,aktu tertentu tanpa harus mengubahstatus Penggunaan #arang M!k Negara tersebut sete!ah ter!ebh
dahu!u mendapatkan persetu+uan Penge!o!a #arang.
##
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
23/65
Penali(an S*a*+s Pen+naanPenali(an S*a*+s Pen+naan
"arang #ilik Negara da'at dialihkan status'enggunaann&a dari Pengguna "arang ke'adaPengguna "arang lainn&a untuk
'en&elenggaraan tugas dan ungsi berdasarkan'ersetu+uan Pengelola "arang.
Pengalihan status Penggunaan "arang #ilikNegara da'at 'ula dilakukan berdasarkan
inisiati dari Pengelola "arang dengan terlebihdahulu memberitahukan maksudn&a tersebutke'ada Pengguna "arang.
2323
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
24/65
Status Penggunaan Tanahdan/atau Bangunan
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara% aerah berupa tanah
dan%atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bah*a tanah dan%atau
bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan%atau +uasa Pengguna Barang yang
bersangkutan.
Pengguna Barang *a(ib menyerahkan Barang Milik Negara%aerah
berupa tanah dan%atau bangunan yang tidak digunakan dalampenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada-
Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara) atau
3ubernur%Bupati%;alikota melalui Pengelola Barang Milik aerah, untuk Barang
Milik aerah.
ikecualikan dari ketentuan dimaksud, apabila tanah dan%atau bangunan
tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam (angka *aktu tertentu yang ditetapkan oleh-
Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara) atau
3ubernur%Bupati%;alikota, untuk Barang Milik aerah.
24
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
25/65
anksi
< Pengguna "arang &ang tidak men&erahkan"arang #ilik Negara beru'a tanah dan$ataubangunan &ang telah diteta'kan sebagai"arang #ilik Negara &ang tidak digunakan
dalam 'en&elenggaraan tugas dan ungsi.< Pengguna "arang dimaksud dikenakan sanksi
beru'a)= 'embekuan dana 'emeliharaan "arang #ilik Negara
beru'a tanah dan$atau bangunan tersebut, dan$atau= 'enundaan 'en&elesaian atas usulan Pemanaatan
Pemindahtanganan atau Pengha'usan "arang #ilik
Negara.
25
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
26/65
2,2,
PEN9ABU4AN S4A4US PENGGUNAANPEN9ABU4AN S4A4US PENGGUNAAN
a*as *ana( 'an/a*a+ ban+nana*as *ana( 'an/a*a+ ban+nan
ana& !an$atau .angunan /ang t#!ak !#gunakan
atau t#!ak !#an0aatkan !#a.ut enetaan
status enggunaann/a ole&:
a* Pengelola Ba"ang' untuk Ba"ang M#l#k Nega"a
atau
.* Gu.e"nu"$Buat#$al#kota' untuk Ba"ang M#l#k
%ae"a&*
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
27/65
Peneta'an "#N &ang harusdiserahkan
1. Pengelola "arang meneta'kan "arang #ilik Negara &angharus diserahkan oleh Pengguna "arang karena tidakdigunakan untuk ke'entingan 'en&elenggaraan tugas danungsi Pengguna "arang dan$atau Kuasa Pengguna "arangdan tidak dimanaatkan oleh Pihak 8ain.
2. %alam meneta'kan 'en&erahan di atas Pengelola "arang#ilik Negara atau ubernur$"u'ati$>alikota mem'erhatikan)
a. standar kebutuhan tanah dan$atau bangunan untukmen&elenggarakan dan menun+ang tugas dan ungsiinstansi bersangkutan,
b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan$atau bangunan,dan$atau
/. la'oran data dan inormasi &ang di'eroleh dari sumberlain.
27
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
28/65
Tindak 8an+ut Tindak lan+ut 'engelolaan atas'en&erahan "arang #ilik Negara atau
"arang #ilik %aerah dimaksudmeli'uti)
a. 'eneta'an status Penggunaan,
b. Pemanaatan, atau/. Pemindahtanganan.
#
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
29/65
Pe%an1aa*an a'ala(en'a0a+naan BaranMili. Neara/Daera(0an *i'a. 'i+na.an
+n*+. en0elenaraan*+as 'an 1+nsiKe%en*erian/Le%baa/sa*+an .erjaeran.a* 'aera(
'an/a*a+ &*i%alisasiBaran Mili.Neara/Daera( 'enan*i'a. %en+ba( s*a*+s.ee%ili.an5
PEMAN;AA4AN BARANG MILIKNEGARA
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
30/65
KRI4ERIA PEMAN;AA4AN BMN
1. Pemanaatan "arang #ilik Negara$%aerah dilaksanakan oleh)
a. Pengelola "arang untuk "arang #ilik Negara &ang berada dalam'enguasaann&a,
b. Pengelola "arang dengan 'ersetu+uan ubernur$ "u'ati$>alikotauntuk "arang #ilik %aerah &ang berada dalam 'enguasaan
Pengelola "arang,
/. Pengguna "arang dengan 'ersetu+uan Pengelola "arang untuk"arang #ilik Negara &ang berada dalam 'enguasaan Pengguna"arang, atau
d. Pengguna "arang dengan 'ersetu+uan Pengelola "arang untuk
"arang #ilik %aerah beru'a sebagian tanah dan$atau bangunan&ang masih digunakan oleh Pengguna "arang dan selain tanahdan$atau bangunan.
2. Pemanaatan "arang #ilik Negara$%aerah dilaksanakan berdasarkan'ertimbangan teknis dengan mem'erhatikan ke'entingannegara$daerah dan ke'entingan umum.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
31/65
3131
BENTUK PEMANFAATAN BMNBENTUK PEMANFAATAN BMNBENTUK PEMANFAATAN BMNBENTUK PEMANFAATAN BMN
Sewa
Pinjam Pakai Kerja Sama Pemanfaatan (KS Bangun Guna Serah (BGS) ata
Bangun Serah Guna (BSG) Kerja Sama Penyediaan nfra!
Sewa
Pinjam Pakai Kerja Sama Pemanfaatan (KSP Bangun Guna Serah (BGS) ata
Bangun Serah Guna (BSG) Kerja Sama Penyediaan nfra!t
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
32/65
SEWA Se3a a!ala& Pean0aatan Ba"ang M#l#k Nega"a$%ae"a& ole&
#&ak la#n !ala jangka 3aktu te"tentu !an ene"#a#.alan uang tuna#*
Se3a Ba"ang M#l#k Nega"a$%ae"a& !#laksanakan te"&a!a:
" Ba"ang M#l#k Nega"a /ang .e"a!a a!a Pengelola
Ba"ang
" Ba"ang M#l#k %ae"a& .e"ua tana& !an$atau .angunan
/ang su!a& !#se"a&kan ole& Pengguna Ba"ang kea!a
Gu.e"nu"$Buat#$al#kota
" Ba"ang M#l#k Nega"a /ang .e"a!a a!a Pengguna
Ba"ang
" Ba"ang M#l#k %ae"a& .e"ua se.ag#an tana& !an$atau
.angunan /ang as#& !#gunakan ole& Pengguna Ba"ang
atau
" Ba"ang M#l#k %ae"a& sela#n tana& !an$atau .angunan*
#!
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
33/65
Kriteria Sewa1. Barang Milik Negara%aerah dapat dise*akan kepada Pihak
ain.
2. =angka *aktu "e*a Barang Milik Negara%aerah paling lama '
>lima? tahun dan dapat diperpan(ang.
$. =angka *aktu "e*a Barang Milik Negara%aerah sebagaimana
dimaksud pada ayat >2? dapat lebih dari ' >lima? tahun dan
dapat diperpan(ang untuk-
a. ker(a sama infrastruktur)
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan
*aktu se*a lebih dari ' >lima? tahun) atau
c. ditentukan lain dalam !ndang!ndang.
4. 8ormula tarif%besaran "e*a Barang Milik Negara%aerah
berupa tanah dan%atau bangunan ditetapkan oleh-
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara) atau
b. 3ubernur%Bupati%;alikota, untuk Barang Milik aerah.
##
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
34/65
5. ?ormula tari$besaran e!a "arang #ilik Negara$%aerahselain tanah dan$atau bangunan diteta'kan oleh)
a. Pengguna "arang dengan 'ersetu+uan Pengelola "aranguntuk "arang #ilik Negara, atau
b. ubernur$"u'ati$>alikota dengan ber'edoman 'ada kebi+akan'engelolaan "arang #ilik %aerah untuk "arang #ilik %aerah.
. e!a "arang #ilik Negara$%aerah dilaksanakan
berdasarkan 'er+an+ian &ang sekurang-kurangn&amemuat)
a. 'ara 'ihak &ang terikat dalam 'er+an+ian,
b. +enis luas atau +umlah barang besaran e!a dan +angka!aktu,
/. tanggung +a!ab 'en&e!a atas bia&a o'erasional dan'emeliharaan selama +angka !aktu e!a, dan
d. hak dan ke!a+iban 'ara 'ihak.
45
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
35/65
K:T6:( ...
,5 Hasil Se2a Baran Mili. Neara/Daera( %er+a.an
eneri%aan neara 'an sel+r+(n0a 2ajib 'ise*&r.an .ere.enin Kas U%+% Neara/Daera(5
5 Pen0e*&ran +an Se2a (ar+s 'ila.+.an se.ali+sse6ara *+nai alin la%ba* # !'+a$ (ari .erja sebel+%'i*an'a*ananin0a erjanjian Se2a Baran Mili.
Neara/Daera(5
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
36/65
PINJAM PAKAIPINJAM PAKAI
Pinjam Pakai adalah penyerahanPenggunaan barang antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah atau antarPemerintah Daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dansetelah jangka waktu tersebut berakhirdiserahkan kembali kepada PengelolaBarang.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
37/65
6etentuan P#nja Paka#6etentuan P#nja Paka#
Pin+am Pakai "arang #ilik Negara$%aerahPin+am Pakai "arang #ilik Negara$%aerah
dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dandilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah %aerah atau antar PemerintahPemerintah %aerah atau antar Pemerintah
%aerah dalam rangka 'en&elenggaraan%aerah dalam rangka 'en&elenggaraan
'emerintahan.'emerintahan.
angka !aktu Pin+am Pakai "arang #ilik angka !aktu Pin+am Pakai "arang #ilik
Negara$%aerah 'aling lama 5 lima tahunNegara$%aerah 'aling lama 5 lima tahun
dan da'at di'er'an+ang 1 satu kali.dan da'at di'er'an+ang 1 satu kali. Pin+am Pakai dilaksanakan berdasarkanPin+am Pakai dilaksanakan berdasarkan
'er+an+ian'er+an+ian
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
38/65
Kerja Sama Pemanfaatan
• +er(a "ama Pemanfaatan adalah
pendayagunaan Barang Milik Negara%aerah
oleh pihak lain dalam (angka *aktu tertentu
dalam rangka peningkatan penerimaan negara
bukan pa(ak%pendapatan daerah dan sumberpembiayaan lainnya.
• +er(a "ama Penyediaan #nfrastruktur adalah
ker(a sama antara Pemerintah dan Badan !saha
untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
39/65
4+j+an Kerja Sa%aPe%an1aa*an
Ker+a ama Pemanaatan "arang #ilikNegara$%aerah dengan Pihak 8ain
dilaksanakan dalam rangka)a.mengo'timalkan da&a guna dan hasil guna"arang #ilik Negara$%aerah, dan$atau
b.meningkatkan 'enerimaan
negara$'enda'atan daerah.
$@
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
40/65
+etentuan +"P+etentuan +"P Kerja &ama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan dengan
ketentuan al'
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam (nggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya %perasi%nal# pemeliharaan#
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/Daerah
tersebut)
mitra Kerja &ama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender# kecuali untuk BarangMilik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung)
mitra Kerja &ama Pemanfaatan harus membayar k%ntribusi tetap setiap tahun
selama jangka *aktu peng%perasian yang telah ditetapkan dan pembagian
keuntungan hasil Kerja &ama Pemanfaatan ke rekening Kas +mum
Negara/Daerah) selama jangka *aktu peng%perasian# mitra Kerja &ama Pemanfaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi %bjek Kerja
&ama Pemanfaatan) dan
jangka *aktu Kerja &ama Pemanfaatan paling lama !tiga puluh" tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
41/65
#GS (AN #SG
Bangun Guna Se"a& a!ala& Pean0aatan Ba"ang M#l#kNega"a$%ae"a& .e"ua tana& ole& #&ak la#n !engan a"a
en!#"#kan .angunan !an$atau sa"ana .e"#kut 0as#l#tasn/a'
keu!#an !#!a/agunakan ole& #&ak la#n te"se.ut !ala jangka
3aktu te"tentu /ang tela& !#seakat#' untuk selanjutn/a
!#se"a&kan ke.al# tana& .ese"ta .angunan !an$atau sa"ana
.e"#kut 0as#l#tasn/a setela& .e"ak"n/a jangka 3aktu.
Bangun Se"a& Guna a!ala& Pean0aatan Ba"ang M#l#k
Nega"a$%ae"a& .e"ua tana& ole& #&ak la#n !engan a"a
en!#"#kan .angunan !an$atau sa"ana .e"#kut 0as#l#tasn/a' !an
setela& selesa# e.angunann/a !#se"a&kan untuk!#!a/agunakan ole& #&ak la#n te"se.ut !ala jangka 3aktu
te"tentu /ang !#seakat#*
41
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
42/65
$etentuan B%& dan B&%
1* Bangun Guna Se"a& atau Bangun Se"a& Guna Ba"ang M#l#kNega"a$%ae"a& !#laksanakan !engan e"t#.angan:
a* Pengguna Ba"ang ee"lukan .angunan !an 0as#l#tas .ag#
en/elengga"aan ee"#nta&an nega"a$!ae"a& untuk
keent#ngan ela/anan uu !ala "angka en/elengga"aan
tugas !an 0ungs# !an.* t#!ak te"se!#a atau t#!ak uku te"se!#a !ana !ala Angga"an
Pen!aatan !an Belanja Nega"a$%ae"a& untuk en/e!#aan
.angunan !an 0as#l#tas te"se.ut*
2* 7angka 3aktu Bangun Guna Se"a& atau Bangun Se"a&
Guna al#ng laa 48 (t#ga ulu&) ta&un sejak e"janj#an!#tan!atangan#*
4* Penetaan #t"a Bangun Guna Se"a& atau #t"a Bangun
Se"a& Guna !#laksanakan elalu# ten!e"*
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
43/65
4#
PENGAMANAN BARANG
MILIK NEGARA
Pengamanan adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk
men'aga dan melindungi barang milik negara dengan
tu'uan agar dalam pengurusan dan pemanfaatannya
terhindar dari resiko kehilangan penyerobotan pengambilalihan atau klaim pihak lain dan
penyimpangan lainnya (safeguarding resources)assets
against loss due to *aste abuse mismanagement
errors and fraud and irregularities + ,N-&/,0.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
44/65
4444
Ke*en*+an 4en*anKe*en*+an 4en*an
Pena%anan BMN/DPena%anan BMN/D
Penel&la baran8 en+na baran 'an/a*a+Penel&la baran8 en+na baran 'an/a*a+.+asa en+na baran 2ajib %ela.+.an.+asa en+na baran 2ajib %ela.+.anena%anan baran %ili. neara/'aera( 0anena%anan baran %ili. neara/'aera( 0an
bera'a 'ala% en+bera'a 'ala% en+aasasaaann0a5nn0a5 Pena%anan baran %ili. neara/'aera(Pena%anan baran %ili. neara/'aera(
%eli+*i ena%anan a'%inis*rasi8%eli+*i ena%anan a'%inis*rasi8
ena%anan =si.8 'an ena%anan (+.+%ena%anan =si.8 'an ena%anan (+.+%
PPPP #,#,/#>/#>??8 Ps58 Ps5 ??##
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
45/65
45
Pena%anan
A'%inis*rasiPena%anan a'%inis*rasi %eli+*i.eia*an e%b+.+an8
enin@en*arisasian8 'an ela&ranbaran %ili. neara/'aera( ser*aen0i%anan '&.+%en .ee%ili.an
se6ara *er*ib5
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
46/65
4
BUK"I KE EMILIKAN
UK"I KE EMILIKAN
BMN% berupa tanah harus disertifikatkan atas namaBMN% berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
Pemerintah 0epublik #ndonesia%pemerintah daerahPemerintah 0epublik #ndonesia%pemerintah daerah
ybs.ybs.
BMN% berupa bangunan harus dilengkapi denganBMN% berupa bangunan harus dilengkapi dengan
bukti kepemilikan atas nama Pemerintah 0epublikbukti kepemilikan atas nama Pemerintah 0epublik#ndonesia% pemerintah daerah ybs.#ndonesia% pemerintah daerah ybs.
BMN selain tanah dan%atau bangunan harusBMN selain tanah dan%atau bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas namadilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
pengguna barang.pengguna barang.
BM selain tanah dan%atau bangunan harusBM selain tanah dan%atau bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas namadilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
pemerintah daerah ybs.pemerintah daerah ybs.
BMN%
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
47/65
4
+&yim*a&a& B)(ti
K+*+mi,i(a&
Bukti kepemilikan BMN% *a(ibdisimpan dengan tertib dan aman
Penyimpanan bukti kepemilikan BMN
berupa tanah dan%atau bangunan dilakukan
oleh pengelola barangPenyimpanan bukti kepemilikan BMN selain
tanah dan%atau bangunan dilakukan oleh
pengguna barang%kuasa pengguna barang
Penyimpanan bukti kepemilikanBMN dilakukan oleh pengelola
barang.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
48/65
42
PENGAMANAN FISIK
Pengamanan fisik antara lain ditu(ukan untuk
mencegah ter(adinya penurunan fungsi
barang, penurunan (umlah barang, dan
hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
antara lain dilakukan dengan cara pemagaran
dan pemasangan tanda batas tanah,
sedangkan untuk selain tanah dan bangunanantara lain dilakukan dengan cara
penyimpanan dan pemeliharaan.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
49/65
Pengamanan hukum antara lain meli'utikegiatan melengka'i bukti statuske'emilikan.
"ukti ke'emilikan tanah dan bangunanberu'a serti@kat atas nama Pemerintahe'ublik :ndonesia$Pemerintah %aerah &angbersangkutan sedangkan selain tanah dan
bangunan harus dilengka'i dengan buktike'emilikan atas nama 'engguna barang.
4@
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
50/65
/#
PEMELIHARAAN
BMND0 P+m+i1araa& adaa1 s)at)
ra&'(aia& (+'iata& )&t)( m+&2a'a
(-&disi da& m+m*+r3ai(i s+m)a3ara&' mii( &+'arada+ra1 a'ar
s+a) daam (+adaa& 3ai( da& sia*
di')&a(a& s+4ara 3+rdaya ')&a da&
3+r1asi ')&a
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
51/65
5151
6N33!N3 =6;6B6N33!N3 =6;6B
PM#76066N BMN%PM#76066N BMN%(1)(1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barangPengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang
bertanggung jawab atas peme!haraan barang m!!kbertanggung jawab atas peme!haraan barang m!!knegara/daerah "ang ada d! bawah penguasaann"anegara/daerah "ang ada d! bawah penguasaann"a
(#)(#) Peme!haraan sebaga!mana d!maksud pada a"at (1)Peme!haraan sebaga!mana d!maksud pada a"at (1)berped$man pada %a&tar Kebutuhan Peme!haraanberped$man pada %a&tar Kebutuhan Peme!haraanBarang (%KPB)Barang (%KPB)
(')(') B!a"a Peme!haraan barang m!!k negara/daerahB!a"a Peme!haraan barang m!!k negara/daerahd!bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beanjad!bebankan pada Anggaran Pendapatan dan BeanjaNegara/%aerahNegara/%aerah
CatatanCatatan :: DKPB merupakan bagian dari Daftar KebutuhanDKPB merupakan bagian dari Daftar KebutuhanBMN/D BMN/D
PPPP ## Th #*Th #*1+1+ PsPs +,+,
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
52/65
"#
PENILAIAN BMN/D Penilaian a'ala( s+a*+ r&ses .eia*an eneli*ian
0an sele.*i1 'i'asar.an a'a 'a*a/1a.*a 0an&bje.*i1 'an rele@an 'enan %en+na.an%e*&'e/*e.ni. *er*en*+ +n*+. %e%er&le( nilai
baran %ili. neara/'aera( Penilaian BMN/D 'ila.+.an 'ala% ran.a
en0+s+nan nera6a e%erin*a( +sa*/'aera(8e%an1aa*an8 'an e%in'a(*ananan BMN/D5
Pene*aan nilai BMN/D 'ala% ran.a en0+s+nannera6a e%erin*a( +sa*/'aera( 'ila.+.an 'enan
bere'&%an a'a S*an'ar A.+n*ansiPe%erin*a(an !SAP$5
Ps5 ? 'an ?<
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
53/65
94
Bentuk "emindahtanganan#Penjua$an
Tukar Menukar %i&ahPenyertaan M'da$
PemerintahPemerintahaerah (PMPPMP)
PEMNA%TANGANAN BMNPEMNA%TANGANAN BMNPEMNA%TANGANAN BMNPEMNA%TANGANAN BMN
, PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN ), PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN )
,- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////),- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
54/65
54
%A*US GN PE*SETU+UAN P*#
Pemindahtanganan tanah dan%atau
bangunan, dengan beberapa
pengecualian)
Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan%atau bangunan di atas
0p.1
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
55/65
55
P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6NP5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N (2)(2)P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6NP5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N (2)(2)
#6+ P0! P0"!=!6N P0- 4ana( 'an/a*a+ ban+nan
< S+'a( *i'a. ses+ai 'enan *a*a r+an 2ila0a( a*a+
ena*aan .&*a7
< Har+s 'i(a+s.an .arena anaran +n*+. ban+nan
enan*i s+'a( 'ise'ia.an 'ala% '&.+%en
enanaran
< Dier+n*+..an bai ea2ai neeri7
< Dier+n*+..an bai .een*inan +%+%7
< Di.+asai Neara ber'asar.an .e+*+san
ena'ilan8 0an *ela( %e%er&le( .e.+a*an
(+.+% *e*a 'an/a*a+ ber'asar.an .e*en*+an
er+n'an-+n'anan8 0an ji.a s*a*+s
.ee%ili.ann0a 'ier*a(an.an *i'a. la0a. se6ara
#6+ P0! P0"!=!6N P0- 4ana( 'an/a*a+ ban+nan
< S+'a( *i'a. ses+ai 'enan *a*a r+an 2ila0a( a*a+
ena*aan .&*a7
< Har+s 'i(a+s.an .arena anaran +n*+. ban+nanenan*i s+'a( 'ise'ia.an 'ala% '&.+%en
enanaran
< Dier+n*+..an bai ea2ai neeri7
< Dier+n*+..an bai .een*inan +%+%7
< Di.+asai Neara ber'asar.an .e+*+san
ena'ilan8 0an *ela( %e%er&le( .e.+a*an
(+.+% *e*a 'an/a*a+ ber'asar.an .e*en*+an
er+n'an-+n'anan8 0an ji.a s*a*+s
.ee%ili.ann0a 'ier*a(an.an *i'a. la0a. se6ara
e.&n&%is5
,- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////),- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////),- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////),- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)
PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN )- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)
PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
56/65
9,
P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >$?P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >$?P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >$?P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >$?
Pengguna Ba"ang
Pengelola Barang
%PR
P e n y e r a h a n % p e n g u s u l a n
B M N 1
! s u l P e m i n d a h
t a n g a n
a n B M N
2
P e r s e t u ( u a n 4
5*a
a. "+ Penghapusan
b. Pelaksanaan pemindahtanganan
PM#N676N36N6N BMN A6N3PM#N676N36N6N BMN A6N3
760!" 3N P0"!=!6N P0760!" 3N P0"!=!6N P0
5*.
P e r s e t u ( u a n
P e l a k s a n a a n
9 *
Pelaksanaan pemindahtanganan
utk. anah%bangunan krn 0!; : selain tanah%bangunan
- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)
,- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////),- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)-
PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)- PEMNA%TANGANAN BMN (.AN+UTAN////)
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
57/65
9
P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >4?P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >4?P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >4?P5+5+P5+5+ PM#N676N36N6N >4?
Pengguna Ba"ang
Pengelola Barang
Presiden
P e n y e r a h a n % p e n g u s u l a n
B M N 1
! s u l P e m i n d a h
t a n g a n a n B M N
> 0 p . 1
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
58/65
5A
PEMUSNAHAN BMN/D
Pemusnahan Barang Milik Negara%aerah dilakukan dalam hal-
Barang Milik Negara%aerah tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan%atau tidak dapat dipindahtangankan) atau
terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.
Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan,
ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangundangan.
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
59/65
P6N*(PU(N
Pengha'usan meli'uti)
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
60/65
3
PENATASA!AAN BMN"#
#nCentarisasi
Pembukuan
Pelaporan
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
61/65
,1,1
#NDN60#"6"##NDN60#"6"#
+etentuan -+etentuan -1.1. Pengguna barang melakukan inCentarisasi BMN% sekurangPengguna barang melakukan inCentarisasi BMN% sekurang
kurangnya sekali dalam lima tahunkurangnya sekali dalam lima tahun
2.2. ikecualikan tehadap ketentuan tsb terhadap BMNE yangikecualikan tehadap ketentuan tsb terhadap BMNE yang
berupa persediaan dan konstruksi dalam penger(aan,berupa persediaan dan konstruksi dalam penger(aan,pengguna barang melakukan inCentarisasi setiap tahunpengguna barang melakukan inCentarisasi setiap tahun
$.$. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inCentarisasiPengguna barang menyampaikan laporan hasil inCentarisasi
kepada pengelola barang selambatlambatnya tiga bulankepada pengelola barang selambatlambatnya tiga bulan
setelah selesai inCentarisasisetelah selesai inCentarisasi
4.4. Pengelola barang melakukan inCentarisasi BMN% berupaPengelola barang melakukan inCentarisasi BMN% berupa
tanah dan%atau bangunan yang berada dalamtanah dan%atau bangunan yang berada dalam
penguasaannya sekurangkurangnya sekali dalam lima tahunpenguasaannya sekurangkurangnya sekali dalam lima tahun
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
62/65
2
aris "esar Taha'an :nBentarisasi
ahap Persiapan - Membentuk im #nCentarisasi
Membagi tugas dan menyusun (adual pelaksanaan
Mengumpilkan dokumen BMN%
Menyiapkan label kode barang sementara
Membuat denah ruangan, nomor ruangan dan menentukanpenanggung(a*ab ruangan
Menyiapkan kertas ker(a
ahap Pelaksanaan Menghitung (umlah BMN% per subsub kelompok
Mencatat barang >(enis, merek, (umlah dll? ke dalam kertas
ker(a Menempelkan label kode barang sementara pada barang yang
telah dihitung
Menentukan kondisi barang dengan kriteria - baik, rusakringan, rusak berat
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
63/65
3
aris "esar Taha'an :nBentarisasi
ahap Pelaporan
Menyusun aporan 7asil #nCentarisasi >7#?
Membandingkan 7# dengan dokumen BMN% yang ada
Membuat daftar BMN% yang tidak ditemukan, belum terdaftar
dan yang rusak berat
Menyampaikan 7#, aftar BMN% yang tidak ditemukan,
belum tercatat dan rusak berat kepada Penanggung =a*ab!6+PB untuk ditindaklan(uti
ahap indak an(ut
Menelusuri BMN% yang tidak ditemukan
Membuat usulan penghapusan BMN% yang rusak berat
Mencatat hasil inCentarisasi ke dalam pembukuan dan
pelaporan BMN% >6kuntansi BMN%?
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
64/65
4
PEMBUKUAN5 KPB/PB (ar+s %ela.+.an en'a1*aran 'an
en6a*a*an BMD .e 'ala% Da1*ar Baran K+asaPen+na !DBKP$/Da1*ar Baran Pen+na!DBP$ %en+r+* en&l&nan 'an .&'e=.asi
baran#5 Penel&la Baran (ar+s %ela.+.an en'a1*aran
'an en6a*a*an BMD .e 'ala% Da1*ar BaranMili. Neara/'aera( !DBMN/D$ %en+r+*en&l&nan 'an .&'e=.asi baran
35 Pen&l&nan 'an .&'e=.asi baran 'aera('i*e*a.an &le( Men*eri Dala% Neeri se*ela(%en'aa* er*i%banan Men*eri Ke+anan
-
8/17/2019 10. Kuliah 10 = ASPEK HUKUM PENGELOLAAN BMND - ALIH PROG.
65/65
PELAP$RAN
1. +PB harus menyusun aporan Barang +uasa Pengguna "emesteran
>B+P"? dan aporan Barang +uasa Pengguna ahunan >B+P? untuk
disampaikan ke Pengguna Barang
2. +P harus menyusun aporan Barang Pengguna "emesteran >BP"?
dan aporan Barang Pengguna ahunan >BP? untuk disampaikan ke
Pengelola Barang
$. PB harus menyusun aporan Barang Milik Negara%aerah >BMN%?
berupa tanah dan%atau bangunan semesteran dan tahunan
4. PB harus menghimpun BP" dan BP serta BMN% berupa tanah
dan%atau bangunan
'. PB harus menyusun BMN% berdasarkan hasil penghimpunan laporan
di atas
&. BMN% digunakan sebagai bahan menyusun necara pemerintah
pusat%daerah
. ata cara pelaksanaan pembukuan, inCentarisasi dan pelaporan diatur
lebih lan(ut dalam Peraturan Menteri +euangan