ekonomi dan kebijakan transportasi-1

258
EKONOMI DAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI Jamaluddin Rahim UNIVERSITAS HASANUDDIN PROGRAM PASCA SARJANA 2015 PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK TRANSPORTASI

Upload: iqbal

Post on 09-Dec-2015

99 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

nn

TRANSCRIPT

Page 1: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

EKONOMI DAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jamaluddin Rahim

UNIVERSITAS HASANUDDINPROGRAM PASCA SARJANA

2015

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK TRANSPORTASI

Page 2: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

GARIS GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

• Deskripsi : Mata kuliah ini membahas berbagai hal yang saling berpengaruh terhadap ekonomi dan kebijakan transportasi

• Setelah menyelesaiakan mata kuliah ini Mahasiswa/i mampu menjelaskan dan menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan kebijakan transportasi.

Page 3: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Daftar Bacaan1. Transport Economic by KJ Button2. Transport Demand Analysis By Adif Kanafani3. Khisty, J. C., Lall, B. K., 2003, Transportation Engineering: An

Introduction/ Third Edition, Erlangga, Jakarta.4. Manheim, Marvin L., 1979, Fundamentals of Transportation

Systems Analysis Volume 1: Basic Concepts, The MIT Press, Massachus

5. Morlok, Edward K., 1978, Introduction to Transportation Engineering and Planning, McGraw-Hill Kogakusha Ltd, Tokyo.

6. Dunn, William N, 1994, Public Policy Analysis : An Interduction, Prentice Hall, New Jersey

7. Douglas, George W., Miller, James C., 1974, Economic Regulation of Domestic Air Transport: Theory and Policy, The Brookings Institution, Washington

Page 4: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Tujuan PembelajaranMeningkatkan kompetensi agar :• Mampu menganalisis aspek ekonomi

terhadap kebijakan pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana transportasi.

• Mampu menganalisis aspek ekonomi terhadap kebijakan pembangunan dan pengembangan jaringan pelayanan transportasi.

Page 5: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....• Mampu memantau dan mengevaluasi

kinerja kebijakan transportasi yang telah melayani masyarakat.

• Menguasai metode analisis kebijakan dari berbagai kriteria penilaian

• Mampu mengkomunikasikan mensosialisasikan kepada stakeholder terhadap kebijakan yang telah ditetapkan

Page 6: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI IILMU EKONOMI

• Ilmu Ekonomi berkembang sejak tahun 1776 setelah Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia mengangkat tentang keberhasilan revolusi industri.

• Kegiatan ekonomi : Suatu kegiatan seseorang, masyarakat, perusahaan, produksi barang dan jasa maupun konsumsi barang dan jasa.

Page 7: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang, kelompok, perusahaan dan masyarakat akan melakukan berbagai pilihan atau alternatif untuk melakukannya.

• Berdasarkan alternatif tersebut yang tersedia seseorang, kelompok, perusahaan atau masyarakat perlu memutuskan yang terbaik untuk dilaksanakan.

Page 8: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Mengapa kita harus memilih alternatif, karena kegiatan ekonomi memiliki masalah kelangkaan atau kekurangan.

• Ekonomi menyangkut kehidupan manusia, kebutuhan pokok terdiri atas sandang, pangan dan papan.

• Kelangkaan terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi.

Page 9: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kebutuhan masyarakat

• Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa.

• Kita ketahui bahwa sebagian barang dan jasa harus diimport sehingga membutuhkan proses meskipun sebagian besar diproduksi dalam negeri.

Page 10: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Barang dan Jasa

• Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dibedakan atas (i) keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli (ii) keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli.

• Jika keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli disebut permintaan efektif.

Page 11: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Barang

• Barang yang dibutuhkan manusia terutama terdiri dari benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik seperti baju, sepatu, makanan dan minuman.

• Barang adalah Setiap benda yang dibutuhkan manusia karena berguna atau bermanfaat. Ukuran barang tersebut adalah nilai guna (utility).

Page 12: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

JASA

• Jasa bukanlah berbentuk benda sebab ia merupakan layanan seseorang atau suatu barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.

• Jasa adalah tindakan ekonomi oleh individu maupun oleh kelompok yang mampu memenuhi kebutuhan manusia.

• Uang tidak termasuk barang dan jasa, hanya bisa digunalkan untuk membeli keduanya.

Page 13: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...• Ciri jasa dapat dirasakan dapat dinikmati

meskipun tanpa dilihat mujudnya tanpa dirasa bila diraba bentuknya, dapat didengar suaranya atau dapat dilihat atau dilihat pada waktu tertentu gambarnya.

• Contoh jasa adalah kegiatan tukang, pelayanan dokter, guru, service, transportasi, siaran radio, film, cetak foto dan hiburan.

Page 14: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

JASA TRANSPORTASI• Karakteristik barang terhadap konsumen

adalah kepuasan dalam memanfaatkan, mengoperasikan atau menikmati barang tersebut.

• Karakteristik jasa terhadap konsumen adalah dapat memberikan kesan yang menarik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, kesan menikmati jasa yang diberikan oleh pemberi jasa.

Page 15: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Siklus Loope

ATC

Nelayan

Penjual ikan

Petani

Penjual berasPenjual

Kain

Tukan Jahit

Butik

Operator Bandar Udara

Page 16: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

PENGERTIAN

• Transportasi adalah proses perpindahan/ pergerakan orang, barang atau jasa dari suatu tempat (asal) ke tempat yang lain (tujuan) yang dilengkapi prasarana dan sarana.

• Transportasi akan melibatkan empat unsur yaitu barang/orang yang diangkut, alat angkut (sarana/moda), jaringan/trayek/rute (Way), prasarana asal dan tujuan (terminal,pelabuhan, stasiun, bandar udara)

Page 17: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

PergerakanTransportasi

BARANG/PAX

TRANSPORTASIASAL TUJUAN

SARANA(MODA)

MEDIA(WAY)

PRASARANA

Page 18: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Trip

• Trip adalah jasa transportasi yang diberikan oleh operator transportasi dalam hal ini penumpang yang hanya mengharapkan berangkat dan tiba ditempat tujuan dengan aman dan selamat.

• Travel adalah jasa trasportasi yang diberikan oleh operator transportasi dalam hal ini penumpang menikmati perjalanannya, selain mengharapkan tiba ditempat tujuan dengan aman dan selamat.

Page 19: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Travel

• Travel adalah jasa trasportasi yang diberikan oleh operator transportasi dalam hal ini penumpang menikmati perjalanannya, selain mengharapkan tiba ditempat tujuan dengan aman dan selamat.

Page 20: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Jenis Transportasi

• Transportasi jalan• Transportasi jalan baja • Transportasi Air ( Sungai, danau

Penyeberangan dan laut)• Transportasi Udara• Transportasi Pipa• Transportasi kabel, rantai, ban berjalan, screw

Page 21: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Ruang Lingkup Ilmu Transportasi

• Perencanaan Transportasi• Teknik Transportasi• Manajemen Transportasi• Ekonomi Transportasi• Lingkungan Transportasi• Hukum Transportasi• Penunjang Transportasi

Page 22: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pagandeng dari Gowa

Page 23: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Dump Truk dari Pangkep

Page 24: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Ruas Jalan Merauke – Tanah Merah

Page 25: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Becak di Beijing

Page 26: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kereta Api Monorel

Page 27: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Long Boat Danau Sentani

Page 28: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Speed Boat Teluk Holtkam

Page 29: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kapal Penyeberangan di Lembar

Page 30: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kapal Peti Kemas

Page 31: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kapal Perintis di Pelabuhan Sorong

Page 32: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pedagang Kaki lima di Terminal Bandar Udara Internasional Lombok Mataram

Page 33: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Muatan Kargo di Bandar Udara Nop Goliat Dekai Kab. Yahukimo

Page 34: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pesawat Amphibi S-208 di Kepi

Page 35: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Kabel Tembok Cina

Page 36: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Karakteristik Transportasi

• Tidak dibatasi administrasi pemerintahan• Multi Modal• Multi Sektor• Multi Masalah• Multi Disiplin ilmu• Multi moda transportasi

Page 37: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Batas Administratif

• Operasional transportasi tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi untuk suatu wilayah tingkat nasional.

• Untuk operasional antar negara membutuhkan hubungan bilateral terhadap pengoperasian multimoda berdasarkan hukum internasional seperti IMO untuk transportasi laut dan ICAO untuk transportasi udara.

Page 38: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Multi Sektor

• Sektor Transportasi termasuk bidang ekonomi dan sektor penunjang, keberhasilan sektor lain sangat tergantung dari kesiapan fasilitas dan moda transportasi.

• Beberapa pemerintah daerah dalam era otonomi menjual keterlambatan pertumbuhan ekonominya karena keterbatasan pelayanan transportasi.

Page 39: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Barang konsumsi dan strategis pada setiap wilayah terjadi surplus/defesit sehingga membutuhkan pola distribusi logistik.

• Kebijakan sektor (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dll) perlu dijabarkan oleh sektor transportasi.

• Begitupula sebaliknya kebijakan sektor transportasi mutlak dijabarkan sektor terkait.

Page 40: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Multi Masalah

• Permasalahan transportasi tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan parsial karena multi sektor di atas.

• Betapa banyak pelaksanaan pembangunan terhambat karena belum mampu memecahkan masalahnya.

• Masalah kemacetan, zero insiden belum mampu diwujudkan.

Page 41: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Masalah keterbatasan SDM berdasarkan persyaratan internasional.

• Masalah keterbatasan dana untuk membangun fasilitas transportasi yang memadai.

• Masalah Legalitas yang selalu membutuhkan revisi

• Masalah koordinasi lintas sektor, dll.

Page 42: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Multi Disiplin

• Sektor Transportasi membutuhkan campur tangan berbagai Latar belakang pendidikan.

• Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan, Bandar Udara akan melibatkan tenaga ahli Transportasi, Teknik sipil, geodesi, lingkungan, ekonomi, Penerbangan, Kelautan, Statistik, Komputer, Elekto, Elektronika, Arsitektur, Mesin , Industri, Perencanaan Wilayah dan Kota, Sosial, Juru Gambar dll.

Page 43: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Multi Moda

• Moda transportasi darat terdiri atas Moda transportasi jalan dan jalan baja (kereta api).

• Moda transportasi jalan, non mesin, bermesin dan baterey

• Moda transportasi jalan non mesin adalah kendaraan yang digunakanan dengan mengan dalkan otot baik otot manusia (becak, sepeda) maupun hewan dokar, pedati, andong, cidomo dll

Page 44: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

TUGAS 1 (Individu)

• Cari satu kasus pelayanan jasa transportasi dan buatlah/gambarkan satu siklus loope yang menggambarkan keterkaitan sektor transportasi dengan sektor ekonomi, Tetapkan Topiknya

• Deskripsikan hubungan antara loope dengan loope dari aspek ekonomi dan transportasi

• Minimal 10 Loope, 800 kata, spasi 2, form 4433• Dikumpul minggu depan.

Page 45: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI IIOperasional Transportasi

Regulator

Operator User

Pajak

Safety

Legalitas

Pajak

Service

ongkos

Lingkungan

Page 46: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

REGULATOR

• Regulator sebagai pengatur dari unsur pemerintah dan pembuat kebijakan transportasi dalam bentuk regulasi sehingga pihak operator dan user berkewajiban menjalankannya selain itu pihak regulator memberikan penjaminan kepada pihak user dari aspek keselamatan sedangkan pihak user berkewajiban membayar pajak kepada regulator dan ongkos kepada operator dan pihak operator berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada user

Page 47: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Unsur Lingkungan

• Operasional transportasi tidak terlepas dari aspek lingkungan, sehingga bisa terjadi orang tidak terlibat didalam operasional transportasi tetapi menerima dampak terhadap operasional transportasi baik sifatnya positif maupun negatif.

• Dampak Positif dari aspek ekonomi dan sosial• Dampak negatif dari aspek lingkungan , sosial

dan budaya

Page 48: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Modernisasi moda Transportasi

• Tuntutan Pemakai jasa transportasi untuk menaklukkan jarak, waktu perjalanan, kapasitas muatan serta karakteristik wilayah.

• Penemuan moda transportasi dengan kecepatan tinggi, Kapasitas besar dan tingkat keamanan dan keselamatan yang handal, serta kenyamanan .

• Penyusunan peraturan dan standar operasional prosedure yang berlaku nasional dan internasional.

Page 49: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Peran Ekonomi

• Transportasi adalah derived demand (permintaan turunan), sehingga pertumbuhan ekonomi terhadap sektor akan diikuti oleh pertumbuhan transportasi.

• Mekanisme pasar akan berfungsi bilamana tersedia fasilitas dan moda transportasi.

• Jangkauan pemasaran barang dan jasa dapat dilakukan tanpa mengenal batas wilayah.

Page 50: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Fungsi transportasi dalam Perekonomian dan Pembangunan

• Korelasi positif dengan kegiatan ekonomi, pembangunan dan masyarakat.

• Alokasi sumber daya ekonomi secara optimal.• Produksi efesien dan efektif.• Kesempatan kerja.• Pendapatan masyarakat meningkat.• Kesenjangan antar daerah dapat ditekan. Hal tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup

besar terhadap pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

Page 51: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Hal tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

• Indikatornya dapat dilihat dari PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia

Page 52: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Ekonomi Transportasi

• Melakukan analisis ekonomi dan finansial terhadap pembangunan suatu Prasarana Transportasi serta pengadaan dan operasional moda transportasi.

• Kemungkinan layak dari segi ekonomi tetapi tidak layak dari segi finansial (ditinjau dari aspek ekonomi makro)

• Kelayakan ekonomi dapat ditinjau dari segi manfaat lintas sektor dan kontribusinya pada PDRB daerah.

• Kelayakan finansial ditinjau dari segi investasi, pendapatan sehingga menghasilkan keuntungan pada tahun tertentu.

Page 53: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Aplikasi

Pembangunan jaringan jalan, pelabuhan dan bandar udara dengan melakukan perhitungan kelayakan finansial ekonomi (Benefit Cost Rasio, Net Present Value, Internal Rate Return dan Payback Period).

Operasional pelabuhan dan bandar udara dilakukan dengan membandingan antara pendapatan dan pengeluaran.

Operasional operator jasa transportasi dengan menghitung keuntungan perusahaan Transportasi. (Konektivitas)

Page 54: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Benafit Cost Rasio

• BCR adalah suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalan kurun waktu penyelenggaraan kegiatan pembangunan/pengembangan bandar udara.

Page 55: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Pendekatan analisis finansial dan ekonomi terhadap investasi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi termasuk bandar udara.

• Jika suatu investasi pemerintah dari aspek finansial menunjukkan angka B/C < 1, tetapi aspek ekonomi dan sosialnya menunjukkan angka positif terhadap sektor lain maka investasi tersebut dapat dilaksanakan.

Page 56: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Net Present Value (NPV)

• NPV adalah nilai keuntungan bersih saat sekarang yang perhitungannya didasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan bandar udara pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial.

Page 57: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Internal Rate Return (IRR)

• IRR adalah tingkat bunga pengembangan suatu kegiatan pembangunan/pengembangan bandar udara yang perhitungannya berdasarkan NPV sama dengan nol

Page 58: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Payback Priode

• PP adalah kurun waktu dalam tahun yang diperlukan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dikeluarkan dalam suatu kegiatan pembangunan/pengembangan bandar udara

Page 59: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Bisnis Transportasi Jalan

• Operator Taxi, Pengusaha Autobus (AKAP, AKDP, ALBN), Angkot, Angdes, Bus pariwisata, Rental Car, Bus Antar Jemput dll.

• Pengusaha Truck, Trailler• Jasa Ekspedisi Transportasi Jalan (logistik)• Bengkel Perawatan Kendaraan • Bengkel Salon Mobil• Bengkel Karosori• Toko Suku cadang

Page 60: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Bisnis Kereta Api

• Operator Kereta api, Kereta api cepat, monorel,

• Depo Lok dan gerbong• Jasa Ekspedisi Transportasi KA (logistik)• Perawatan Sinyal• Gerbong Restoran• Perawatan Track

Page 61: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Bisnis Pelayaran

• Kepelabuhanan (dermaga umum, khusus)• Perusahaan Pelayaran (Kapal motor, pelayaran

rakyat, kapal penyeberangan) • Logistik permakanan kapal• Perusaan Lapangan Penumpukan Peti Kemas• Jasa Transportasi Dump Truk, Traller, Fork Lift dll• Ekspedisi Muatan Kapal Laut• Travel, jasa tiketing • Lembaga Pendidikan (SDM Transportasi Laut).

Page 62: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Bisnis Penerbangan

• Perusahaan Penerbangan (sayat tetap, sayap putar, carter, penumpang dan kargo)

• Katering Penerbangan• Pemadu moda transportasi (Monorel, Travel,

Bus, taxi, rental)• Restoran, Kios• Espedisi Muatan Pesawat Udara (Kargo)

Page 63: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Handling Equipment• Hotel bandar Udara• Gedung Parkir Bandar Udara• Pengelolaan Parkir• Perawatan Pesawat Udara• Hanggar Pesawat• Travel, jasa ticketing• Pendidikan SDM Penerbangan

Page 64: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan

Pelayanan lalu lintas udara dengan meminimalisasi waktu operasional (taxi, holding dan parkir) pesawat udara.

Perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara dengan mempercepat waktu pelayanan barang .

Sistem ticketing dengan menklsasifikasi harga tiket berdasarkan waktu (hari-jam), No. Flight, operator, nomor seat dan jenis pesawat

Page 65: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Faktor Produksi

• Benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.

• Dalam istilak ekonomi faktor produksi dapat dinyatakan dengan sumber-sumber daya.

• Faktor produksi dibedakan atas : - Tanah dan sumber alam seperti tanah, jenis

tambang, hasil hutan , sumber daya air untuk listrik.

Page 66: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Nilai Transportasi• Place Utility : Nilai Tempat• Time Utility : Nilai Waktu• Dimana seorang berdomisili tidak selalu sama

dimana orang tersebut beraktivitas• Dimana suatu barang diproduksi selalu tidak sama

dimana barang tersebut dipasarkan• Untuk menjembatani pemasaran maka

adaTransportasi • Transportasi menjual Jasa

Page 67: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Tugas 2• Cari satu kasus pelayanan jasa transportasi

(jalan, kereta api, penyeberangan, sungai dan danau, laut dan udara yang menunjukkan disparitas harga karena faktor transportasi. Tetapkan Topiknya.

• Tulisan didukung data sekunder yang menunjukkan disparitas harga.

• Minimal 800 kata, spasi 2, form 4433• Dikumpul minggu depan.

Page 68: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI IIIAspek Ekonomi Transportasi

• Analisis demand (permintaan), Bab 2,9,10 Khisty, Bab 3, 10 Morlok

• Analisis Supply (persediaan), Bab 2,9,10 Khisty, Bab 3,10 Morlok

• Analisis pembiayaan, Bab 2 Khisty, Bab 8,9 Morlok• Analisis investasi/permodalan, Khisty dan Morlok• Analisis pentarifan(pricing), Bab 2 Khisty dan Bab 9

Morlok• Analisis ruang (space), Bab 3 Khisty dan Bab 2 Morlok

Page 69: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

TATA RUANG DAN TRANSPORTASI

• Perencanaan sistem transportasi acuan awalnya adalah tata ruang, tergantung tingkat ruang lingkup perencanaannya.

• Sistranas dan Tatranas adalah RTRWN, Tatrawil adalah RTRWP dan Tatralok adalah RTRWK.

• Setiap pola pergerakan berdasarkan model perencanaan mutlak dibutuhkan kebutuhan ruangnnya.

Page 70: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pemanfaatan Ruang

• Dalam RTRW telah terekomendasi tentang arahan pembangunan yang bersefat sektor dan terkecuali prasarana transportasi.

• Terbentuknya tatanan kepelabuhan dan kebandarudaraan merupakan acuan untuk melihat kemampuan suatu wilayah dalam memberikan pelayanan.

• Tidak semua wilayah tetap konsisten terhadap pemanfaatan ruang karena kadang kala unsur lain yang cukup berpengaruhi seperti politik dan ekonomi daerah.

Page 71: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pengembangan Wilayah

• Pengembangan wilayah erat kaitannya dengan sistem transportasi.

• Pusat nodal (hirarki, konfigurasi dan orientasi, jasa distribusi secara geografis)

• Wilayah pengaruh atau wilayah pelayanan• Jaringan transportasi• Interaksi antar wilayah (Provinasi, Kota,

Kecamata, desa)

Page 72: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Hirarki Satuan Pengembangan

• Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal• Kota Megapolitan, Metropolitan Besar, Sedang

dan Kecil• Kota Orde I, Orde II dan Orde III• Satuan Wilayah Pengembangan, Wilayah

Pengembangan Parsial (A,B,C,D,E) • Pengembangan Kawasan (Budidaya, Industri,

Pariwisata, Taman Nasional, Ekonomi (KAPET,KEK,MP3EI dll)

Page 73: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Sisklus Tata Guna Lahan & Transportasi

Tata Guna Lahan Perjalanan

Nilai LahanKebutuhan akan

Transportasi

AksesibilitasFasilitas

Transportasi

Page 74: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pengembangan Transportasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan SistemTransportasi

Memperluas Pasarkomoditas

Ekspansi Pasar Dan Diversifikasi Usaha

Kegiatan BaruMuncul

Perekonomian Wilayah Tumbuh

Membuka LapanganKerja

Page 75: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Investasi Prasarana dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi Prasarana ransportasi

Peningkatan Kepasitas Effisiensi, Keandalan

dan Mutu Layanan Transportasi

Biaya Transportasi Turun

Ekspansi Usaha

Waktu Pergerakan

Turun

Produktivitas dan Iklim Kompetisi Meningkat

Pertumbuhan Ekonomi

Page 76: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Jaringan Transportasi

• Jaringan jalan Arteri, Kolektor dan Lokal• Jaringan jalan Kawasan Agropolitan, Industri,

Pariwisata dll• Trayek Utama, Cabang, Ranting dan Langsung• Lintas Negara, Provinsi, Kabupaten/kota dst• Trayek Reguler dan tidak teratur• Rute Komersial dan non komersial,

Internasional, domestik, lokal, perintis dan tidak teratur

Page 77: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Infrastruktur Transportasi

• Seluruh prasarana dan Sarana transportasi yang berfungsi untuk mendukung kelancaran operasional transportasi (Asal Tujuan) yang efesien dan efektif .

• Pembangunan Infrastruktur membutuhkan ruang, jalan, Track KA, LKr dan LKp Pelabuhan, LKr dan LKp bandar udara, KKOP maupun diluar kawasan tersebut.

Page 78: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Jalan

• Transportasi jalan meliputi jaringan jalan, jembatan, bahu jalan, Saluran air, Median Jalan, Trotoar,pedestarian(Rumaja, Rumija dan Ruwasja)

• Terminal Barang(tanaman pangan, hortikultura, buah, hasil perkebunan dan Penumpang (A,B,C)

• Marka, Rambu,RPPJ, Delinator, Guard Real, Traffic Light• Jembatan Penyeberangan, Terowongan

Penyeberangan, Halte, Shelter, Pita penggayuh, ATCS, PKB, Jembatan Timbang, Paku marka, Mata Kucing dll

Page 79: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Kereta Api• Track/Jalan KA/Monorel, , Stasiun, Depo, Sinyal• Transporatsi Sungai dan danau, Dermaga, trestel,

Terminal dan kantor • Transportasi Penyeberangan, Fasilitas sisi laut : Dermaga,Koridor, Mooring dolpin ,

Rumah Kontrol, Breasting dolpin, Couse way/talud, Gedung Operasional.

Fasilitas sisi darat :Terminal Penumpang, Tempat Parkir Kendaraan (truk dan penumpang), Jembatan timbang, Gudang, Fasilitas ibadah. Pemadam Kebakaran, Fasilitas utilitas (air bersih, listrik, bahan bakar dan telekomunikasi).

Page 80: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Laut

Fasilitas sisi Laut :• Dermaga, Jetty, Couse way dan talud, • Trestel, Mooring dolpin, Catwalk, Boalder• Pemecah Gelombang ; (buatan) :Balok atau buis beton Tetra pods, quadri pods, hexa pods, tribars, modified

cubes Kolam pelabuhan Alur Pelayaran Mooring bouy (silinder, drum, pear shped, spherical)

Page 81: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....

• Pemecah Gelombang ; (buatan) :• Balok atau buis beton• Tetra pods, quadri pods, hexa pods, tribars,

modified cubes Kolam pelabuhan Alur Pelayaran Mooring bouy (silinder, drum, pear shped,

spherical)

Page 82: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Fasilitas sisi darat

• Terminal Penumpang, garbarata, • Gudang,• Jalan Penghubung• Terminal peti kemas• Lapangan penumpukan barang curah dan peti

kemas ( Container Yard)• Fasilitas utilitas (air, listrik dan bahan bakar)

Page 83: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Gedung operasional, Tempat parkir kendaraan, Fasilitas bunker, Tempat Pengolahan Limbah, Pool Kendaraan operasional, Gudang B3 (Barang berbahaya, bau dan beracun)

• Gantry Crane• Peralatan operasional lainnya (trailler, Truck

forklift, staddle carrier)

Page 84: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Udara

• Fasilitas sisi udara :

Landasan pacu (RWY), Penghubung landasan pacu (TXW), Tempat Parkir Pesawat (Apron), Shoulder, Runway strip, Stopway, RESA, Turning area, Clear way,Fillet, Saluran dan heliport, PKP-PK

Page 85: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Fasilitas Sisi Darat

Bangunan Terminal Penumpang, Terminal Kargo, Tempat parkir Kendaraan,Operasional, Menara Pengatur Lalu Lintas Udara (tower), Bangunan VIP, Meteorologi, SAR, Jalan Masuk, Depo pengisian bahan bakar pesawat udara,

Marka dan rambu, Pembangkit Listrik, Air bersih , Bengkel dan Hanggar, pagar

Page 86: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Fasilitas navigasi Udara

• Fasilitas Navigasi Penerbangan: NDB (Non direction Beacon), DVOR (Doppler

VHF Omni Range), DME (Distance Measuring Equipment), Run Way Visual Range (RVR), Instrument Landing System (ILS), Radio Derection And Ranging (RADAR), Very High Frequency.

Page 87: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....

• Differential Global Positioning System (DGPS), Automatic Dependent Suvellace (ADS), Satelit Navigation System(SNS), Aerodrome Survace Detection Equipment (ASDE), Very High Frequency Omni Directional Range (VHF-ODR).

Page 88: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Fasilitas Listrik

• Catu Daya Listrik• Sistem Pembangkit & Catu daya

cadangan• Fasilitas Penerangan• AFL (Airfield Lighting System)

Page 89: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Alat Bantu Visual

• Alat Bantu Pendaratan Visual : Marka dan Rambu, Run Way Lighting, Taxi

Way Lighting, Threshold Lighting, Apron Lighting/Flood Ligting, Visual Approach Slope Indicator (VASI), Precision Approach Path Indicator (PAPI),Rotating Beacon, Approach Lighting System, Indicator and Signaling Deviace, Circling Guidance Light

Page 90: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Sequence Flashing Light, Runway Lead in Lighting System, Runway Guard Light,Road hoalding Position Light, AirSystem, Signal Area and landing Tee, Wind Cone, Obctraction Light, Air craft Docking Guidance

Page 91: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pemeliharaan Peralatan Penunjang

Peralatan Listrik • Elevator• Escalator• Travelator• Bagage Handling System• Peralatan Garbarata• AC system

Page 92: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Peralatan Teknik Elektronika Bandara

1. Security Equipment• X-ray• WTMD (walkthrough metal detector)• Body Scanner• Access Control• CCTV

2. Fire Alarm

3. PIS (Public Information System)

4. FIDS (Flight Information Display System)

5. PABX (Private Branch Exchage)

6. Jaringan Data• LAN (Local Area Network)• Internet

7. BCMS (Building Control & Monitoring System)

8. Master Clock

Page 93: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Fasilitas Komunikasi Penerbangan

• Komunikasi antar stasiun Penerbangan (aeronautical Fixed Servise/AFS) terdiri : Automatic Messege Switching (AMSC), Aeronautical Fixed Telecommunication Network (Telex/AFTN)

• High Frequency Since Side Band (HF-SSB), Direct Speech, Tele Printer.

Page 94: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....

• Peralatan Komunikasi Lalu Lintas Udara Penerbanagan (Aeronautical Mobile Service/AMS) terdiri :

High Frequency Air Ground Comunication, Very High Frequency air Ground Communication, Voice Swiching Communication System, Very High Frequency Digital Link, Intergrated Remote Control and Monitoring System, Aerodrome Terminal Information System.

Transmissi Terdiri : Radio Link dan Very Small Apperture Terminal (VSAT)

Page 95: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Wewenan Prasarana Transportasi

• Wewenang adalah Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan

• Jalan Tol oleh BUMN dan Swasta• Jalan Nasional oleh Penerintah Pusat• Jalan Provinsi oleh Pemerintah Provinsi• Jalan Kabupaten/kota dan jalan desa oleh

Pemerintah Kabupaten/kota

Page 96: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kereta Api

• Perasarana Jalan baja oleh Pemerintah Pusat• Pengelolaan/operasional oleh PT.KIA• Transportasi Sungai dan Danau dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten/kota atau Swasta• Transportasi Penyeberangan, Pemerintah Pusat,

Provinsi dan ASDP• Transportasi Laut, Pemerintah Pusat, Provinsi,

Kabupaten/kota, BUMN dan Swasta• Transportasi Udara, Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta

dan Yayasan Sosial

Page 97: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Latihan Individu

• Cari waktu tersingkat pada soal 3-4 Morlok dari : NY – LOU, CHI – NY, BOS – IND dan DET – RIC.

• Hitung gerbong yang efesien pada soal 3-8 Morlok

Page 98: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI IVPerencanaan Transportasi

• Proses yang dilaksanakan dalam bentuk studi atau telaah teknis untuk menghasilkan dokumen dalam bentuk rencana induk Sistem Transportasi (Sistranas, Tatranas, Tatrawil, Tatralok), Jalan Arteri, Kereta Api, Terminal Penumpang, Terminal Barang, Pergudangan, Terminal Peti Kemas, Tatanan kebandarudaraan, Rencana induk trayek, tatanan kepelabuhan, keterpaduan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.

Page 99: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Perencanaan Transportasi

Land Use

Trip Generation

Trip Distribution

Model Choice

Traffic Assignment

Page 100: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Memperhatikan Kebijakan Internasional, Nasional, Regional tentang transportasi

• Menetapkan skenario yang menimbulkan bangkitan pergerakan

• Melakukan proyeksi jumlah pergerakan• Menerapakan hasil teknologi berdasarkan

karakteristik wilayah • Merumuskan rekomendasi

Page 101: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Guna Lahan

• Guna Lahan mengindetifikasikan fungsi lahan yang diperkirakan dapat menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas.

• Besaran bangkitan dan tarikan tergantung dari besaran potensi yang dimiliki baik dari segi demografi maupun potensi sektor .

• Dibutuhkan data primer dan sekunder untuk mengetahui besaran data tersebut.

Page 102: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Trip Generation

• Besaran bangkitan pergerakan transportasi yang terjadi pada setiap zone yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik pergerakan yang terjadi pada setiap zone.

• Jumlah bangkitan dapat dilakukan berdasarkan hasil survey data primer melalui wawancara rumah tangga, atau cara lain yang dapat mewakili.

Page 103: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Trip Distribution

• Jumlah sebaran pergerakan yang terjadi pada setiap zone terhadap bangkitan, atau dan sebaliknya jumlah tarikan yang terjadi pada waktu yang sama.

• Pada setiap zone memiliki unsur tarikan dan bangkitan transportasi, dan jumlah ini selalu sama besarannya.

Page 104: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Choice

• Pola distribusi yang terjadi akan memunculkan pemilihan moda transportasi bagi pemakai transportasi, dan hal ini penting untuk mengetahui moda transportasi unggulan suatu zone atau wilayah.

• Moda transportasi unggulan sangat terkait dengan karakteristik wilayah, demografi, potensi wilayah dll.

Page 105: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Traffic Assignment

• Model ini mengarahkan pada pemilihan jaringan moda transportasi yang digunakan (taryek, rute), dan kondisi ini dipengaruhi oleh pemakai jasa transportasi terhadap tingkat pelayanan.

• Pemilihan trayek atau rute bisa dipengaruhi oleh faktor kepentingan, biaya, lingkungan, artinya seseorang melakukan perjalan Asal Tujuan dapat melewati zone A,B,C atau B,D,F.

Page 106: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Matriks Asal Tujuan MAMINASATA

Asal Tujuan Makassar Gowa Maros Takalar Jumlah

Makassar Internal M-G M-Ms M-T Asal Makassar

Gowa G -M Internal G-Ms G-T Asal Gowa

Maros Ms-M Ms-G Internal Ms-T Asal Makasssar

Takalar T-M T-G T-Ms Internal Asal Takalar

Jumlah Tujuan Makassar

Tujuan Gowa

Tujuan Maros

Tujuan Takalar

Total Pergerakan

Page 107: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• G-M, Gowa sebagai bangkitan dan Makassar seagai Tarikan

• M-G, Makasar sebagai bangkitan dan Gowa sebagai tarikan

• T-M, Takalar sebagai bangkitan dan Makassar sebagai Tarikan

• M-T, Makassar sebagai bangkitan dan Takalar sebagai Tarikan

Page 108: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Desire Line Pergerakan

Makassar

Gowa

Takalar

Maros

Page 109: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Contoh Matriks Asal Tujuan Pergerakan Barang KTI

TUJUANASAL

NTB NTT SulutSulten

gSulsel Sultra

Gorontalo

SulbarMaluk

u

Maluku

UtaraPapua

Papua Barat

Oi

NTB17,684,

7662,765,8

90512,58

3747,65

64,301,96

41,109,4

94298,17

9454,57

8281,92

9208,24

9249,66

1109,27

528,724,

226

NTT2,556,6

935,207,1

63408,70

1551,01

42,887,05

31,100,4

33236,48

7289,38

9323,06

7193,17

5243,89

8105,05

514,102,

127

Sulut540,32

1463,23

520,369,

1032,255,

9234,137,49

51,714,8

832,339,1

18586,70

5806,25

01,397,

535571,86

1341,62

535,524,

056Sulteng

764,304

594,786

2,375,414

877,122

965,060310,03

3242,00

1160,61

173,648 74,834 52,417 26,121

6,516,351

Sulsel6,841,4

214,634,9

286,575,8

281,615,

181156,634,

71817,761,

6924,093,0

4712,135,

8882,470,

0422,101,

0411,863,

999949,34

3217,67

7,127

Sultra1,245,4

901,304,4

761,834,2

10335,66

212,862,3

851,336,1

79120,43

4145,60

6100,15

578,073 63,468 32,164

19,458,302

Gorontalo

308,909

255,515

2,154,557

219,402

2,395,988

101,537

4,069,067

522,133

424,615

556,227

307,479

176,225

11,491,654

Sulbar501,55

8337,74

9642,18

4185,50

98,146,79

2144,36

0567,05

21,997,9

97282,71

3264,61

7222,38

9104,94

713,397,

867

Maluku269,22

0316,05

3799,84

467,713

1,500,465

87,235420,53

0244,15

2368,66

7111,86

3124,80

777,859

4,388,409

Maluku Utara

212,643

206,428

1,376,761

72,7871,293,89

272,341

548,902

222,063

125,386

540,958

64,135 48,9004,785,1

95

Papua231,98

3234,07

4524,60

246,697

1,085,670

52,597291,20

5179,22

0114,86

858,264

1,361,828

133,922

4,314,930

Papua Barat

124,106

125,393

377,375

28,964 631,214 32,756184,66

0101,24

987,696 51,820

174,045

268,819

2,188,096

Dd31,281

,41416,445

,69137,951

,1627,003,

631196,84

2,69523,823

,53913,410

,68217,039

,5925,459,

0375,636,

6555,299,

9882,374,

254362,56

8,340Sumber : Hasil analisis 2012

Page 110: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Contoh Diserline Pergerakan Barang KTI

Page 111: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Hirarki Pergerakan Transportasi

Page 112: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Sistem Konektivitas

Desa

Desa

Desa

Locally Integrated Globally Connected

Pelabuhan Hub InternasionalEROPA

AntarPulauKota/

Kab

Pelabuhan Hub InternasionalASIA

Pelabuhan Hub InternasionalAMERIKA

Pelabuhan Hub

InternasionalIndonesia

AntarPulau

AntarPulau

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Kota/Kab

Kota/Kab

Pelabuhan Hub InternasionalAFRIKA

Pelabuhan Hub InternasionalAUSTRALIA

Desa

Konektivitas Desa – Desa,Desa – Kota, Kota – Kota. Konektivitas Antar Pulau Konektivitas Antar Negara

Page 113: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Pendekatan• Travel Demand Management (Pengelolaan

Kebutuhan Perjalanan), yaitu melakukan penataan terhadap pemakai jasa transportasi (moda transportasi, parkir, aktivitas dll)

• Transit Oriented Development ( Pengembangan berorientasi Transit), yaitu menata sistem transit perjalanan sehingga dapat mengurangi pergerakan pada ruang lalu lintas, seperti model gedung parkir dll.

Page 114: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI VPermintaan Transportasi

• Permintaan transportasi dipengaruhi oleh 2(dua) variabel yaitu :

Aktivitas dan Service atau : D = f (A,S)• Aktivitas adalah seluruh kegiatan manusia

yang dapat menghasilkan produksi seperti pekerjaan, pendapatan, PDRB, kebijakan tentang transportasi, dan lain-lain.

Page 115: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Permintaan atas barang dan jasa tergantung pada pendapatan masyarakat dan tarif yang ditetapkan oleh operator.

• Permintaan memiliki karakteristik terhadap moda transportasi dan tingkat pelayanan (service) yang diberikan oleh operator.

• Pada saat tertentu tarif tidak berpengaruh pada menurunnya permintaan seperti hari raya keagamaan, liburan atau terdapat momen penting.

Page 116: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....

• Permintaan transportasi kadangkala kurang diimbangi oleh kapasitas yang tersedia baik pada jaringan prasarana maupun jaringan pelayanan.

• Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar selain faktor manajemen peran keterbatasan kapasitas jalan sangat berpengaruh.

• Pertumbuhan panjang jaringan jalan kurang diimbangi dengan pertumbuhan moda transportasi.

Page 117: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Load Faktor

• Ketidakseimbangan antara permintaan dan supply dapat dilihat dari Load Faktor untuk angkutan penumpang, D/S untuk jalan, BOR, OSOR untuk dermaga dan kinerja RWY, Apron, Terminal untuk Bandar Udara.

• Permintaan angkutan penumpang pada load faktor di atas 70 % terjadi pada jam puncak.

Page 118: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Load Faktor Angkutan Umum

• Load Faktor angkutan umum dikategorikan atas (i) load faktor tetap dan load faktor dinamis.

• Load faktor tetap dapat dilihat dari perbandingan antara permintaan yang terjadi dengan kapasitas yang tersedia.

• Informasi ini dapat dilihat dari jumlah seat yang terisi sebelum berangkat atau pada saat tiba diterminal .

Page 119: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Load faktor dinamis

• Load faktor yang terjadi terhadap jumlah komulatif penumpang yang menaiki angkutan tersebut pada setiap trayek, namun tarifnya belum tentu tetap untuk setiap trayek.

• Kasus diatas dalam pengamatan dilakukan melalui survey mobile pada angkutan umum yang melayani setiap Trayek.

Page 120: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Elastisitas Tarif

• Pengguna jasa transportasi akan meningkat bilamana tarif transportasi pada suatu trayek mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya menurun pada saat tarif taransportasi mengalami peningkatan.

• Elastisitas (e) = Perbandingan antara persentase (%) perubahan jumlah satuan permintaan dengan persentase perubahan tarif.

Page 121: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pegertian nilai e

• Jika e > 1, artinya tarif dan pendapatan total memiliki hubungan yang negatif atau besifat elastis, maka kenaikan tarif akan mengurangi penerimaan total, namun penurunan tarif akan menaikkan pendapatan operator.

• Jika e < 1, artinya tarif dan pendapatan total memiliki hubungan yang positif atau bersifat tidak elastis, maka kenaikan tarif akan meningkatkan pendapatansedangkan penurunan tarif akan menurunkan pendapatan total.

• Jika e = 1, maka pendapatan tidak berubah, meskipun tarif naik maupun turun.

Page 122: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Kraft Demand

• Formula pada model ini : Q = (p) dalam hal ini Q = Permintaan P = Tarif , = parameter konstan dari

fungsi permintaan.

Page 123: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Latihan ...

• Elastisitas permintaan terhadap moda transportasi adalah – 2,75, kenaikan tarif 1 % akan menurunkan penumpang 2,75 orang. Jika moda ini mengangkut 12.500 penumpang/hari dengan tarif 50 rupiah, jika tarif dinaikkan 70 rupiah, Lakukan perhitungan dan apa sarannya.

Page 124: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Penyelesaian

12.500 = (50)- 2.75

= 12.500 x 50 2,75

= 5.876 x 10 8

Q = 5.876 x 10 8 x (70) -2,75 = 4.955 orang

Untuk kenaikan tarif dari 50 menjadi 70 rupiah (40 %) terjadi penurunan penumpang dari 12.500 menjadi 4.955 orang (turun 60,36 %)

Page 125: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kalkulasi Pendapatan

• Pada saat tarif 50 rupiah jumlah penumpang 12.500 atau Rp 625.000,-

• Pada saat tarif menjadi 70 rupiah jumlah penumpang sisa 4.955 atau pendapatan sebesar : Rp 346.850

• Artinya terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp 278.150, sehingga kebijakan yang perlu ditetapkan adalah tunda kenaikan tarif.

Page 126: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Service

• Service adalah sesuatu yang dilakukan oleh operator atau regulator yang dapat memberikan kesan atau cita rasa kepada user.

• Dalam Sistranas terdapat 14 variabel yang mempengaruhi pelayanan, yaitu :

• Selamat : terhindarnya pengoperasian transportasi dari kecelakaan akaibat faktor internal.

Page 127: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Aksesbilitas tinggi : jaringan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dan internasional.

• Terpadu : terwujudnya keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

• Kapasitas : Kapasitas sarana dan prasarana transportasi cukup tersedia untuk memenuhi permintaan penggunan jasa.

Page 128: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....

• Teratur : Pelayanan transportasi memiliki jadwal waktu keberangkatan dan kedatangan.

• Lancar dan cepat : Terwujudnya waktu tempuh yang singkat dengan tingkat keselamatan tinggi.

• Mudah dicapai : Pelayanan informasi yang jelas, shg mudah mendap[atkan tiket, alih moda transportasi.

Page 129: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Tepat waktu : Pelayanan transportasi dilakukan dengan jadwal yang tepat baik pada saat keberangkatan maupun kedatangan.

• Nyaman : Terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi penumpang selama perjalanan.

• Tarif terjangkau : Tarif mampu dijangkau oleh pemakai jasa berdasarkan kelasnya.

Page 130: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Tertib : Pengoperasian dilakukan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (NSPM, NSPK, SOP) dll.

• Aman : Terhindarnya pengopersian transportasi akibat faktor eksternal seperti gangguan alam, gangguan manusia dll.

• Polusi rendah : polusi yang dihasilkan berupa gas buang, air, suara dan getaran terjadi serendah mungkin.

Page 131: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Efesiensi : mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, masyarakat dan lingkungan atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum.

Page 132: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Karakteristik Moda Transportasi

• Setiap moda transportasi memiliki keunggulan dan keterbatasan .

• Sebagai contoh moda transportasi udara memiliki karakteristik (i) Penumpang, (ii) Barang dengan Nilai Ekonomi Tinggi, (ii) Cepat , (iv) Aman dan Nyaman, (v) Presisi Tinggi, (vi) Mengikuti Perkembangan Teknologi, dan (vii)Investasi Mahal

Page 133: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Laut• Kapasitas Besar • Kecepatan rendah• Berbagai type kapal terkait dengan

peruntukannya• Butuh investasi besar tergantung bobot kapal• Menguntungkan untuk jarak jauh

Page 134: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi jalan

• Kapasitas kecil • Jumlah trip lebih banyak • Cocok untuk jarak dekat• Investasi lebih kecil• Aksesibilitas lebih tinggi• Fleksibel dalam pengoperasian

Page 135: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Atau

Atau

Indeks Aksesibilitas Jaringan jalan

Page 136: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Peran Moda Dalam Sistem Transportasi Antar Moda

Jarak

jalan KA

laut/udara

biay

a tr

ansp

orta

si (p

erun

it)

C1

C2C3

D1 D2

Page 137: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI VITARIF

• Tarif adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemakai jasa transportasi untuk mendapatkan pelayanan dari tempat asal ke tujuan.

• Tarif didasarkan atas kalkulasi ekonomi agar pihak pengusaha mendapatkan keuntungan dalam waktu tertentu disatu pihak dan dipihak lain konsumen mendapatkan pelayanan berdasarkan besarnya tarif yang dikeluarkan.

Page 138: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....

• Tarif dibagi atas dua kategori yaitu tarif yang mengikuti mekanisme perhitungan tarif dan tarif berdasarkan perjanjian.

• Operator mengharapkan tarif yang tinggi sedangkan pemakai jasa menginginkan tarif lebih rendah.

• Perbedaan ini membutuhkan batas batas kewajaran tarif yang difasilitasi oleh pemerintah.

Page 139: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....• Tarif operator dapat dilakukan pelayanan

berjadwal dan tidak berjadwal• Tarif terdiri atas tarif golongan tarif pelayanan

kelas ekonomi dan non ekonomi.• Komponen perhitungan tarif penumpang

pelayanan kelas ekonomi terdiri atas : tarif jarak, pajak, iuran wajib, asuransi dan biaya tambahan seperti fuel surcharge dll.

• Tarif berdasarkan pax/km atau Ton/km

Page 140: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan ......• Tarif Penumpang ditetapkan berdasarkan

keputusan Pemerintah/Pemda untuk tarif ekonomi sedangkan non ekonomi ditetapkan oleh operator berdasarkan mekanisme pasar.

• Tarif terdiri atas tarif atas (ceiling tariff) dan tarif bawah (floor tariff).

• Tarif ekonomi harus dipublikasikan kepada konsumen, dan tidak diizinkan melebihi tarif atas.

• Tarif kargo ditetapkan oleh pemerintah/pemda dan operator pelayanan jasa ekspedisi.

Page 141: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan......• Tarif penumpang angkutan udara niaga dan angkutan

kargo berjadwal luar negeri ditetapkan dengan berpedoman pada hasil perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral.

• Tarif angkutan perintis (darat, sungai dan danau, penyeberangan, laut dan udara) ditetapkan berdasarkan pertimbangan asumsi load faktor penumpang serta biaya operasi penerbangan, dan kekurangannya akan disubsidi oleh pemerintah sehingga tarifnya lebih rendah dari tarif normal.

Page 142: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pelayanan Perintis

• Transportasi Jalan Bus DAMRI melayani lintas Perbatasan

(Jayapura – Skow) Jayapura – Bandar Udara Sentani.• Transportasi Sungai Trayek Merauke - Bade – Getentiri – Tanah

merah Merauke – Okaba - Kaptel

Page 143: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Transportasi Laut :R - 72 melayani Trayek Merauke -173- Wanam-

130-Bayum-134-Atsy-89-Ecy—145-Agat—45-Akat-80-Yamas-24- Sawaerna PP, Kapal 350 DWT, 1.640 mil, 15 hari dan 20 Voyage.

• Transportasi Udara : Makassar – Selayar, Makassar – Bua , Makassar –

Masamba, Masamba – Rampi, Masamba –Seko.

Page 144: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Pesawat Perintis

Page 145: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Wamena

Namia

Yogura

Kenyem

Puidamat

Apalipsili

Elelim

Dekai

Tiom

BokondiniKarubagaMulia

Benana

Tokoni

Serdala

Obokaim

Sumohai

Ndundu

MarmitPanaga

Jayapura

Biri

KasonawejaDabra

BiakKapeso

Sarmi

Batom

Bafone

Senggeh

Luban

Aboy

Bime

Mulia

Kanowage

Ilaga

Sinak

Kepi

Kamur

Bomakia

Okaba Kimaan

Merauke

Tanah Merah

Wanan

Mendipitanah

Yadimura

Tarub

Iwur

Kower

Oksibil

Makassar

Page 146: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Bandar Udara Mulia

Page 147: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....• Bagi operator yang melanggar aturan tersebut

dapat diberikan sanksi peringatan atau pencabutan izin rute penerbangan.

• Tarif angkutan udara niaga untuk penumpang dan angkutan kargo tidak berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan operator.

Page 148: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

KARAKTERISTIK TARIF

• Operator penerbangan• Rute penerbangan(langsung, transit)• Nomor Penerbangan• Waktu booking tiket• Waktu pembelian tiket• Harga promosi• Kondisi jam puncak (kegiatan nasional,

keagamaan, budaya, olahraga, pendidikan dll)

Page 149: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.........• Pelayanan diatas pesawat (konsumsi dan non

konsumsi)• Ekonomi dan non ekonomi• Nomor Seat (jendela, tengah dan gang)• Seat pada posisi exit• Tipe pesawat• Kantor operator di Kota, di Bandar udara atau

di Travel.

Page 150: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Dasar Penetapan Tarif

• Biaya operasi (Cost of service pricing)• Nilai jasa angkutan bagi pemakai

angkutan (value of service pricing)• What the traffic will bear (tarif

berada pada batas maksimum dan minimum)

Page 151: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Perhitungan tarif berdasarkan biaya operasi

• Menghitung biaya operasi dalam satuan ton- km untunk angkutan barang dan penumpang-km untuk angkutan penumpang

• Biaya operasi, dikelompokkan dalam beberapa golongan yang disesuaikan dengan sifat biaya tersebut.

• Semua biaya dikelompokkan dalam biaya tetap (fixed cost), biaya variabel (variabel cost), biaya umum (common cost) dan biaya khusus (special cost)

Page 152: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Biaya tetap

• Penyusutan moda transportasi, Bangunan pool, terminal, dan modal tetap lainnya.

• Biaya tetap tidak berpengaruh oleh perubahan besarnya jasa transportasi yang dihasilkan dan hanya berubah dalam jangka panjang jika terjadi perobahan kapasitas produksi

Page 153: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Biaya Variabel

• Biaya yang dikeluarkan yang erat hubungannya dengan kegiatan operasional seperti bahan bakar, pelumas, suku cadang, asuaransi, SDM, peralatan penunjang.

• Biaya ini berobah sejalan dengan besarnya jasa transportasi yang dihasilkan oleh perusahaan.

Page 154: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Biaya Umum

• Biaya umum adalah biaya yang tidak dapat dialokasikan secara tepat kepada tiap jasa transportasi karena penggunaan yang sama atas fasilitas transportasi tertentu.

• Biaya khusus : Biaya yang timbul karena adanya perlakuan khusus, seperti pengiriman barang, termasuk pengepakan, penyimpanan diruang pendingin, penggunaan oksigen, pengunaan catu daya listrik dll.

Page 155: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Prinsip biaya marginal

• Biaya marginal Tarif akan memberikan keuntungan maksimum kepada perusahaan apabila biaya marginal sama dengan penerimaan marginal (MC=MR).

• Biaya marginal dan penerimaan marginal adalah biaya dan penerimaan dari satu jasa tambahan yang dihasilkan (marginal output).

• Biaya marginal dapat berupa long run marginal cost atau short run marginal cost

Page 156: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Prinsip biaya rata-rata

• Prinsip biaya rata-rata merupakan metode perhitungan tarif yang muda diikuti.

• Biaya rata-rata satuan dihitung dengan cara membagi jumlah operasi rata-rata ditambah bagian keuntungan perusahaan.

Page 157: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Prinsip Incremental outof pocket cost

• Dasar penetapan tarif dilakukan melalui perhitungan biaya yang dikeluarkan dengan mengecek batas mana tarif tidak dapat ditekan lebih rendah lagi.

• Biaya ini sama dengan biaya variabel rata-rata (average variabel cost) dari jasa transportasi

• Jika jasa transportasi yang dihasilkan cukup besar jumlahnya maka AVC mendekati biaya variabel.

Page 158: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Perhitungan tarif berdasrkan nilai jasa transportasi (value of service pricing)

• Sistem ini banyak diterapkan dalam menetapkan tarif saat ini.

• Tinggi rendahnya tarif berdasarkan nilai pelayanan yang diberikan pada pelanggang.

• Tinggi rendahnya penilaian dapat diketahui dari elastisitas permintaan jasa transportasi.

• Tarif ini termasuk kebijakan tarif diskriminatif dan dapat melayani pasaran yang luas

Page 159: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

What the traffic will bear

• Prinsipnya sama dengan tarif nilai jasa transportasi, hanya ditekankan pada tarif maksimum dan minimum.

• Penggunaan tarif atas barang atau kelompok barang tertentu agar perusahaan mendapatkan penerimaan yang besar sehingga mampu menutupi biaya tetap perusahaan

Page 160: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Jenis Tarif Transportasi

• Tarif linehaul yaitu tarif yang ditetapkan tanpa memasukkan unsur tarif lain seperti bongkar muat barang, namun tarif akan lebih rendah besarannya apabila jumlah barang yang dikirim lebih besar volumenya atau jaraknya lebih jauh.

• Tarif kelas yaitu tarif yang ditentukan berdasarkan fisik barang yang diangkut dan sifatnya kontinyu pengirimannya, dan jaraknya jauh

Page 161: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Latihan Individu

Kerjakan Soal dari Teks book Morlok:• 8 – 1• 8 – 2• 8 – 3• 8 - 5• 8 – 8• Kerjakan Soal dari Teks book Khisty Bab 2 dan

Bab 3

Page 162: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI VIIKINERJA TRANSPORTASI

• Perbandingan terbait antara fasilitas yang tersedia dengan produksi yang dihasilkan

• Kinerja dapat dilihat dari jaringan prasarana maupun jaringan pelayanan

• Untuk kinerja Transportasi jalan dapat didasari pada SPM yang diterbitkan oleh Kementerian PU, sedangkan Transportasi laut dan udara oleh Kementerian Perhubungan.

Page 163: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kapasitas dan Tingkat Pelayanan

• Morlok : Karakteristik Lalu Lintas sebagai ciri arus lal lintas secara kualitatif meupun kuantitatif berkaitan denganvolume, kecepatan dan konsentrasi lalu lintas serta hubungannya dengan waktu maupun jenis kendaraan yang menggunakan ruang jalan.

• Karakteristik diperluakan karena sebagai acuan dalam perencanaan pengelolaan lalu lintas.

Page 164: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Volume, Kecepatan dan Kapasitas

• Volume Lalu lintas : Jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada jalur gerak terhadap satuan waktu.

• Kecepatan : Kecepatan rata-rata kendaraan yang tejadi pada suatu ruas jalan tertentu dengan memperhitungkan faktor hambatan.

• Kapasitas jalan : kapasitas suatu ruas jalan dalam suatu sistem jalan raya, dalam hal ini kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut sau atau dua arah dalam priode waktu tertentu dan kondisi jalan dan lalu litas umum.

Page 165: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Tamin : Arus Lalulintas berinteraksi dengan sistem jaringan transportasi, jika arus lalu lintas meningkat makan pada ruas jalan tertentu waktu tempu akan meningkat pula, karena kecepatan kendaraan menurun yang dapat melewati suatu ruas jalan atau disebut kapasitas ruas jalan.

Page 166: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Jalan

• Perhatikan PM Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 Tanggal 24 Pebruari 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

• PM Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional

• Bab 6,7 Khisty• Bab 5,16 Morlok

Page 167: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Satuan Mobil Penumpang (SMP)

• Kapasitas ruas jalan perkotaan dinyatakan dalam Satuan Mobil Penumpang, yaitu pengaruh dari setiap jenis kendaraan terhadap keseluruhan arus lalu lintas, diperhitungkan dan membandingkannya terhadap pengaruh dari suatu mobil penumpang.

Page 168: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Konversi SMP

• Mobil Penumpang/jeep : 1• Taksi : 1• Pick Up/Mobil barang Ringan : 1• Bis Besar Tingkat : 1,8• Bis Kecil (9 – 25 Pnp) : 1,3• Mobil Barang > 2,5 Ton : 1,5• Gandengan/Trailer : 2,5• Bemo/bajaj : 0,8• Sepeda Motor : 0,2• Becak : 0,5• Dokar/bendi : 1,8

Page 169: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• Faktor SMP untuk jenis kendaraan tertentu pada ruas jalan akan berbeda pada persimpangan. Untuk roda 3 dan sepeda di persimpangan faktor SMP akan lebih kecil dari pada SMPnya pada ruas jalan, ini berrti bahwa kedua kendaraan memiliki kelincahan gerak sedangka untuk bus besar SMPnya akan semakinmeningkat.

Page 170: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Tingkat Pelayanan

• Tingkat Pelayanan di jalan dapat diukur dengan kecepatan atau waktu tempuh dan derajat kejenuhan pada suatu ruas jalan.

• Beberapa variavel yang berpengaruh dalam perhitungan Tingkat Pelayanan di Jalan adalah Kecepatan, Vulume kendaraan dan Kapasitas jalan.

Page 171: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Penurunan tingkat pelayanan di jalan menjadi masalah pada setiap kota besar di Indonesia, karena salah satu dampaknya adalah kemacetan.

• Faktor kemacetan disebabkan karena sistem jaringan jalan, pengelolaan lalu lintas dan faktor sarana transportasi.

• Dampak kermacetan adalah pemborosan bahan bakar, efesiensi waktu dan kenyamanan.

Page 172: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Simbol Tingkat Pelayanan

• Indeks Tingkat Pelayanan memiliki simbol A,B,C,D,E dan F

• Tingkat Pelayanan A : menunjukkan arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengembudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.

• Tingkat Pelayana B : Menunjukkan arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lal lintas, volume pelayanan yang dipakai untuk disain jalan keluar kota atau jalan antar kota.

Page 173: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Tingkat Pelayan C

• Tingkat Pelayanan C, menunjukkan arus stabil, kecepatan dikontrol oleh lalu lintas, volume pelayanan yang dipakai untuk disain jalan perkotaan.

• Tingkat Pelayanan D, Menunjukkan mendekati arus tidak stabil atau arus mulai tidak stabil

Page 174: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Tingkat E

• Tingkat Pelayanan E, Menunjukkan arus yang tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.

• Tingkat Pelayanan F, menunjukkan arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume lebih besar dari kapasitas, banyak berhenti dan aliran arus lalu lintas mengalami kemacetan total.

Page 175: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Indeks Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan % Kecepatan Bebas Tingkat Kejenuhan Lalu Lintas

A

B

C

D

E

F

≥ 90

≥ 70

≥ 50

≥ 40

≥ 33

< 33

< 0,35

< 0,54

< 0,77

< 0,93

< 1

≥ 1

Page 176: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Laut

• PM Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional

• Bab 6,7 Khisty• Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun

2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional• DITJEN Perhubungan Laut, Pedoman Teknis

Pemilihan dan Penetapan Lokasi Pelabuhan Di Indonesia

• Port Development Hand Book, JICA

Page 177: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kinerja Pelabuhan

• Berth Occupancy Rtaio (BOR), dalam %• Berth Through Put (BTP), dalam m3/ton/m’• Shed Occupancy Ratio (SOR) dalam %• Shed Through Put (STP), dalam m3,Ton/m2• Yard Occupancy Ratio (YOR) dalam %• Container Yard Occupancy Ratio (CYOR), %• Container Yard Through Put (CYTP), TEUS/m2

Page 178: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Produksi Pelabuhan Penyeberangan

• Jumlah Trip Kapal, GT Kapal• Barang/muatan, barang (bongkar muat),

Kendaraan( roda 6, roda 4, roda 2, alat berat, naik dan turun)

• Penumpang ( naik turun)• Interval Keberangkatan kapal (jam)• Waktu dan tiba kapal

Page 179: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Berth Occupancy Ratio (BOR)

• Dermaga yang dibagi atas beberapa tambatan, maka penggunaan tambatan tidak /oleh panjang kapal :

Jumlah jam tambat selruh kapal BOR = ___________________________ x 100 % Waktu tersedia• Dermaga yang tidak terbagi atas beberapa tempat

tambatan (continues berth)_, perhitungan penggunaan tambatan didasarkan pada panjang kapal ditambah 5 meter sebagai pengaman depan belakang.

Page 180: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

∑ (panjang kapal + 5) x waktu tambatBOR = ____________________________x100 % panjang dermaga x waktu yang tersedia• Dermaga yang digunakan untuk penambatan

kapal secara susun sirih, panjang yang diperhitungkan tidak mengikuti panjang kapal tetapi panjang dermaga yang dipakai.

Page 181: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan ....

Panjang dermaga yang dipakaiBOR =_________________________ x 100 Panjang demaga x waktu tersedia Dermaga yang digunakan untuk penambatan

kapal melambung tidak diperhitungkan ke dalam BOR karena BOR hanya dihitung berdasarkan kapal yang bertambat secara merapat.

Page 182: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Berth Through Put (BTP)

• BTP adalah jumlah Ton.m3 barang didermaga konvensional atau TEUs peti kemas pada dermaga peti kemas dalam satu priode (bulan/tahun) yang melewati dermaga yang tersedia :

Jumlah barang satu priode BTP = ------------------------------------ x 100 % Panjang dermaga

Page 183: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Latihan .....

• Jika pelabuhan di atas terdapat jumlah barang yang dibongkar dan muat sebesar 27.856 ton dan 9.854 Teus, maka :

• BTP General cargo = 27.856/640 = 43,525 T/m• BTP Peti Kemas = 9.854/640 = 15,40 Teus/m• Untuk perhitungan kinerja gudang dan

lapangan penumpukan pada prinsipnya sama dengan dermaga baik SOR maupun STP.

Page 184: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kinerja Gudang

• Gudang pada saat ini relatif menurun pemanfatannya, hal ini disebabkan karena penggunaan peti kemas sebagai media angkutan barang jauh lebih efesien .

• Untuk menghitung kinerja gudang dibutuhkan variabel luas gudang, dwelling time (DT) (ton,M3) dan lama penumpukan / penyimpanan.

Page 185: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• DT adalah jumlah hari rata2 tiap ton atau m3 barang yang ditampung selama priode tertentu.

Jumlah ton tiap party barang X Lama hari penumpukan tiap partyDT = ------------------------------------------ Jumlah ton barang yang ditumpuk pada

priode tertentu

Page 186: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SOR, YOR dan CYOR

Ton/m3 barang x hari DT SOR/YOR= ---------------------------------- x 100 % Luas/kapasitas penumpangContoh : Gudang Pelabuhan X luasnya 400 m2, dala

setiap tahun terdapat 32 party barang masing2 9 tonyang ditampung dengan waktu penumpukan rata2 5 hari dan luas yang digunakan adalah 15 % .Berapaha SOR Gudang tersebut.

SOR = (32 x x 5 x (0,15)/400 x 365) % = 6,57 %

Page 187: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan......

• Untuk menghitung YOR perinsipnya sama, hanya SOR adalah gudang sedangkan YOR adalah lapangan penumpukan (Gudang terbuka)

• STP adalah jumlah Ton/m3 barang dalam satuan priode (waktu) yang melewati gudang atau lapangan peumpukan perluas gudang/lapangan penumpukan.

• Jika soal di atas dihitung STPnya, maka :• STP = 5 x 32 x 9 /400 = 3,6 ton/m2/tahun

Page 188: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Untuk menghitung CYOR dibutuhkan variabel luas CY yang efektif, jumlah peti kemas, ukuran peti kemas, lama /waktu penumpukan peti kemas dan teknik penyusunan peti kemas.

• Penyusuanan peti kemas didasarkan atas pertimbangan kapasitas optimal setiap lapangan penumpukan peti kemas, mengingat peti kemas memiliki dimensi berbeda tergantung jenis peti kemas, misalnya jenis 1 CC, memiliki dimensi 20 x 8 x 8,5 feet, sedangkan dimensi lapangan penumpukan penumpukan adalah metrik.

Page 189: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Container Yard (CY)

• Container Yard dijumpai pada Pelabuhan Peti Kemas atau Terminal Peti Kemas, namun pada pelabuhan konvensional juga disediakan hanya arealnya terbatas.

• Pihak swasta banyak membangun CY untuk dipersewakan.

• Penyusunan peti kemas harus memperhitungkan mobilisasai peralatan, pemindahan dan ruang gerak peralatan.

Page 190: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Terminal Peti Kemas

• Terminal Peti Kemas adalah Pelabuhan yang melayani khusus kapal-kapal peti kemas dan arah pengembangan pelabuhan ke depan adalah membangun fasilitas pelabuhan yang arahnya untuk menampung kapal peti kemas dengan kapasitas lebih besar.

• Kebutuhan Terminal Peti Kemas adalah kolam pelabuhan memiliki kedalam diatas 10 meter dan areal sisi darat yang cukup luas.

Page 191: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Terminal Peti Kemas

Sumber :PT. Pelindo IV

Page 192: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Peti Kemas

Jenis Peti Kemas :• Tunnel Type Container / dry 20 feet, yaitu

konstruksinya terbuat dari aluminium, banyak digunakan untuk mengangkut atau menyimpan barang kelontong, barang kering termasuk barang mahal dan mudah pecah.

• Open top steel container yaitu kontainer tanpa tutup banyak digunakan untuk mengangkut alat-alat berat dan ukuran tingginya 8,5 ft, penutupnya biasanya digunakan terpal.

Page 193: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Last Rack Container

• Fungsinya sama dengan open top steel container, jenis ini tidak memiliki dinding hanya 4 tiang penyangga serta lantai, penggunaannya biasanya barangnya dimasukkan duluan kemudian pemasang tiang kontainer.

• Reefer Contaoner, jenis kontainer ini khusus digunakan untuk mengangkut barang yang tidak tahan lama dalam perjalanan seperti ikan, daging, buah dan sayur mayur. Mesin pendinginnya dipasang pada bagian ujung depan peti kemas.

Page 194: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Dimensi Peti Kemas

Type Ukuran Peti Kemas (ft) Volume (M3)

1 A1 AA1 B

1 BB1 C

1 CC1 D1 E1 G

40 x 8 x 8 40 x 8 x 8,5

30 x 8 x 830 x 8 x 8,520 x 8 x 8

20 x 8 x 8,510 x 8 x 86,5 x 8 x 85 x 8 x 8

30,530,525,425,420,320,310,27,15,1

Sumber : Pedoman Pembangunan Pelabuhan

Page 195: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Manfaat Peti Kemas bagi Pemilik Barang

• Barang dapat terlindung dari kerusakan dan kehilangan

• Dapat berfungsi sebagai gudang mobile sehingga hemat biaya gudang

• Waktu pengiriman sangat cepat• Mudah ditemukan jenis barang yang dimuat• Mampu mengirim barang dengan kapasitas besar• Menghemat biaya upah buruh karena sistem fork

lift atau crane .

Page 196: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Manfaat Bagi Operator

• Meningkatkan Produksi Pelabuhan Menghemat Waktu kerja dipelabuhan

• Hanya membutuhkan lapangan terbuka• Memudahkan pengamanan dan pengawasan• Mempercepat bongkar muat• Meningkatkan pendapatanj pelabuhan• Menekan waktu kapal di dermaga, bila

didukung gantry crane yang memadai.

Page 197: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Penyusunan Peti Kemas

• Penyusunan peti kemas dilakukan pada lapangan penumpukan peti kemas dengan membagi wilayah peti kemas terisi dan kosong.

• Pemamfaatan lapangan peti kemas dihindari untuk peti kemas kosong dan tinggal lama karena dapat metugikan operator pelabuhan maupun pengusaha.

• Peti kemas kosong dapat disusun 5 bila ruang terbatas dan kemampuan alat tersedia.

Page 198: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Transportasi Udara• PM Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2005 Tentang

Sistem Transportasi Nasional• Perhatikan PM No. 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan

Kebandarudaraan• PM Menteri Perhubungan No. 38 Tahun 2015 Tentang

Standar Pelayanan Penumpang di Bandar Udara.• Standar Terminal Bandar Udara (KM 20 Th 2005)• Perhatikan PM No. 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan

Kebandarudaraan• Bab 16 Morlok

Page 199: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

. Annex 14, aerodrome Design and operation Volume1

• Doc. 9157, Aerodrome Design Manual Part 1 Runway

• Doc. 9157, Aerodrome Design Manual Part 2 Taxiway

• Doc. 9157, Aerodrome Design Manual Part 3 Pavement

• Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara

Page 200: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kinerja Bandar Udara

• Fasilitas sisi darat : Indeks Awal Pembangunan, Pengembangan

dan Pengoperasian (IAP4 sisi darat)• IAP4 >0,75, kapasitas yang tersedia dapat

dikembangkan• 0,75 ≥ IAP4 >0,6, kapasitas yang tersedia

menjadi perhatian untuk dikembangkan• IAP4 ≤0,6 kapasitas yang tersedia masih

mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Page 201: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Fasilitas sisi udara

• IAP4 >0,9, kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan

• 0,9 ≥ IAP4 >0,75 kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan

• IAP4 ≤0,75 kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Page 202: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI VIII

• Ujian Tengah Semester (UTS)• Materi soal besar dari latihan individu

(optimalisasi, efesiensi waktu dan biaya)• Pengembangan dari soal latihan individu,

sifatnya deskripsi

Page 203: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI IXAnalisis Kebijakan

• Prof. Dr. Mustopadidjaja. AR.

• Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Page 204: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....

• Carl Friedrich

• Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

Page 205: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• William N Dunn

• Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas serta pembangunan perkotaan.

Page 206: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan..

• William N. Dunn.

• “Awal dan bukan akhir dalam upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan”

• - Ilmu sosial terapan untuk menghasilkan “informasi” bagi

pembuat keputusan.

• - Sebagai “paradigma dan sebagai metode”

Page 207: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• W.I. JENKINS

• Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian, kriminalitas serta pembangunan perkotaan

Page 208: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan..

• Raymond. A. Bauer (1968)

• “Proses dalam pembuatan kebijakan yang didasari atau meneliti sebab akibat dan kinerja kebijakan yang ada”.

Page 209: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• CHIEF J. O. UDOJI

• Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

• THOMAS R. DYE

• Pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

Page 210: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

• JAMES E ANDERSON

• Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

• ANDERSON

• Langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Page 211: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Rangkuman Pendapat

• Suatu aktivitas keilmuan yang dilakukan dalam proses politik, yang mana memiliki lima tahap dalam pembuatan kebijakan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Page 212: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

KASUS KEBIJAKAN YANG KURANG TEPAT SASARAN

No Kebijakan Sasaran Realisasi Masalah

1 Pembangunan rumah masyarakat terasing “Tau Balo” di Ralla Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

– Relokasi masyarakat “Tau Balo” dari Desa Bulo-Bulo ke Ralla

– Tidak satupun keluarga yang pindah.

– Asing terhadap kehidupan baru

– Jauh dari mata pencaharian

2 Pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Sumba Timur – NTT

– Supply air bersih kepada masyarakat pedesaan

– Tidak ada air yang mengalir

– Sumber air baku terbatas

3 Pengadaan pangan umbi-umbian pada bencana kekeringan pegunungan tengah Provinsi Irian Jaya

– Menenuhi kebutuhan pangan masyarakat

– Umbi-umbian rusak tidak dapat dikonsumsi

– Didatangkan dari Pulau Jawa

Page 213: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...

No Kebijakan Sasaran Realisasi Masalah

4 Pembukaan dan percetakan areal persawahan pada Unit Pemukiman Transmigrasi di Koya Jayapura

Pemberdayaan masyarakat Papua dalam bidang pertanian

Areal sawah diolah oleh masyarakat pendatang

Budaya pramu

5 Pembangunan terminal di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan

–Bus AKAP dan AKDP singgah di terminal

Hanya non bus AKDP yang singgah

AKAP dan AKDP adalah bus cepat

Page 214: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Keterampilan dalam Kebijakan• .Mampu dan cepat mengambil keputusan pada kriteria

keputusan yang paling utama• Mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin, jika pun

tidak, mampu mengakses kepada sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya.

• Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan yang dapat diambil.

• Mampu menghindari pendekatan toolbox (atau texbook) untuk menganalisa kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia.

Page 215: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan...• Mampu mengatasi ketidakpastian.• Mampu mengemukakan dengan angka (tidak

hanya asumsi kwalitatif).• Mampu membuat rumusan analisa yang

sederhana namun jelas.• Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan.• Mampu meletakkan diri dalam posisi orang lain

(tempati) khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituenya.

Page 216: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....• Mampu menahan diri hanya untuk memberikan

analisis kebijakan bukan keputusan

• Mampu tidak saja mengatakan ya atau tidak pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan defenisi dan analisa dari usulan tersebut.

• Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional, dan sama sekali komplit,

• Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik.

• Mempunyai etika profesi yang tinggi.

Page 217: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Kelembagaan

Tugas membuat kebijakan adalah pemerintah.

berdasarkan fungsi-fungsi kelembagaan, setiap sektor dan tingkat.

Bersifat universal dan monopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama.mengabaikan masalah-masalah lingkungan.

Page 218: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model proses

Model proses

Politik merupakan proses sebuah aktivitas, mempunyai proses.

Bagaimana Kebijakan publik dibuat atau seharusnya dibuat.

Page 219: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model teori kelompok

• mengendalikan Kebijakan publik sebagai titik keseimbangan.

• interaksi di dalam kelompok menghasilkan keseimbangan yang terbaik.

• menyelesaikan konflik yang timbul merumuskan aturan main, menata kompromi, menyeimbangkan kepentingan, membuat kompromi, memperkuat kompromi.

Page 220: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI XKELOMPOK KEBIJAKAN PUBLIK

1. Kebijakan Nasional (UUD, TAP MPR)

2. Kebijakan Umum (UU, PP)

3. Kebijakan Teknis :

• Keputusan Teknis

• PERPRES

• INPRES

• PERMEN

• KEPDIRJEN

• KEPDIS

Page 221: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

BENTUK KEBIJAKAN

•Kebijakan Umum

•Kebijakan Manajerial

•Kebijakan Teknis Operasional

Page 222: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

STRATA KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Kebijakan Puncak (Strategi Dasar)

2. Kebijakan Umum (Pelaksanaan Strategi Dasar)

3. Kebijakan Khusus

4. Kebijakan Teknis

5. Kebijakan Wilayah Provinsi

6. Kebijakan Wilayah Kabupaten/Kota

Page 223: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

KEBIJAKAN UMUM TRANSPORTASI

–UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan.

–UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

–UU No 23 Tahun 2007 tentang Kereta api

–UU No 21 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

– UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

–PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

–PP No 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol.

Page 224: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....•PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan •PP No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.•PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kereta Api;• PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;• PP No. 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api

Page 225: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan.....

• Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan

• Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional

• Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Page 226: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

KEBIJAKAN PUNCAK

• HIRARKI PEMERINTAH

–Pemerintah Pusat.

–Pemerintah Provinsi.

–Pemerintah Kabupaten/Kota.

• STRATEGI DASAR (NASIONAL)

–Perencanaan strategis (RPJP DAN RPJM).

–SISTRANAS, TATRANAS

–RUTR NASIONAL

Page 227: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

CIRI-CIRI VISI

– Mengilhami.

– Berorientasi pada perubahan.

– Berorientasi pada manusia.

– Memberi kekuatan.

– Menyatakan masa depan yang menjanjikan.

– Bersifat jangka panjang.

Page 228: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

HIRARKI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

RPJP

BIDANG

SEKTOR

SUB SEKTOR

PROGRAM

PROYEK

KEGIATAN

HASIL

Visi Bangsa

Visi Sektor

Tujuan

Sasaran

InputOut put

OutputOut come BenefitImpact

Page 229: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

CONTOH PENCAPAIAN VISI

KEGIATAN : Peningkatan jaringan jalan Makassar – Pare-pare

INPUT : Dana APBN, APBD Provinsi.

PROSES : Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan.

OUT PUT : Terbangun peningkatan ruas jalan Makassar -Parepare.

OUT COME : Jaringan jalan dapat dilalui kendaraan 2 arah 4 lajur.

BENAFIT : - Kapasitas jalan meningkat.

- Nilai ekonomi lahan meningkat

- Mobilitas kendaraan tinggi

IMPACT : - Tingkat kebisingan, getaran dan polusi udara meningkat.

- Biaya pemeliharaan jalan meningkat.

Page 230: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI X

SIKLUS KEBIJAKAN

Masalah

Kebijakan

Pelaksanaan

Alternatif Hasil

Kenali Kenali Peramalan

Pemantauan Evaluasi Evaluasi

Page 231: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

TAHAP PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Perumusan Masalah

Peramalan

Rekomendasi

Pemantauan

Penilaian Penilaian Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Formulasi Kebijakan

Penyusunan Agenda

Page 232: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

PENYUSUNAN AGENDA

• Para pejabat dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Page 233: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

FORMULASI KEBIJAKAN

• Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya melaksanakan perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

Page 234: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

ADOPSI KEBIJAKAN

• Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara pimpinan kelembagaan atau keputusan peradilan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN• Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan

oleh unit-unit kerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (5M).

Page 235: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

PENILAIAN KEBIJAKAN

Unit-unit pemeriksa dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Page 236: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK

• DAVID DARY

• Kebutuhan dan nilai yang belum dapat memenuhi berbagai aspek sehingga dibutuhkan penyempurnaan melalui analisis kebijakan yang memperhatikan kebijakan publik lagi.

• Kebijakan Publik = f (Kp1, Kp2…Kpn)

• Kp1= (f (Kp11, Kp12 … Kp1n)

Page 237: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

RUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

1. Pikirkan mengenai masalah yang hendak diatasi.

2. Tetapkan batasan dari masalah.

3. Kumpulkan fakta dan informasi.

4. Rumuskan tujuan dan sasaran.

5. Identifikasi legalitas (payung kebijakan).

6. Tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi.

7. Tinjau kembali rumusan masalah yang telah disusun.

Page 238: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Kebijakan Publik : Pembuat kebijakan.

Pelaku Kebijakan : Individu, Kelompok dan lain-lain.

Lingkungan Kebijakan : Administratif, wilayah, lembaga, dan lain-lain.

Pelaku Kebijakan

Kebijakan Publik Lingkungan Kebijakan

SISTEM KEBIJAKAN

Page 239: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SESI XI

METODOLOGI ANALISIS KEBIJAKAN

Pertanyaan :

1. Apa hakekat permasalahan suatu objek.

2. Kebijakan apa yang sedang dan pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya.

3. Sejauh mana hasil yang dicapai dalam memecahkan masalah.

4. Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah.

5. Hasil apa yang diharapkan dalam memecahkan masalah.

Page 240: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN ANALISIS KEBIJAKAN

1. Pengkajian tujuan.

2. Penentuan tujuan.

3. Perumusan alternatif kebijakan.

4. Penyusunan model.

5. Penentuan kriteria.

6. Penilaian alternatif kebijakan.

7. Perumusan rekomendasi kebijakan.

Page 241: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

LIMA TIPE INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN

Kinerja Kebijakan

Masalah Kebijakan

Aksi Kebijakan

Masa Depan

Kebijakan

Hasil Kebijakan

Page 242: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

LIMA PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN

Peramalan

Rekomendasi

Evaluasi

Pemantauan

PerumusanMasalah

Rum

usa

n M

asal

ah R

umu

san

Masalah

PerumusanMasalah

Page 243: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

ANALISIS KEBIJAKAN ORIENTASI MASALAH

Kinerja Kebijakan

Hasil-Hasil Kebijakan

Masa Depan Kebijakan

Aksi Kebijakan

Masalah Kebijakan

PerumusanMasalah

Pemantauan

Ken

yata

an

Seh

arusn

ya

Evaluasi Peramalan

Rekomendasi

Perumusan Masalah

Sb+Y Formulasi KebijakanMasalah Apa Yang Dipecahkan

Sb-Y Implementasi KebijakanMemecahkan Masalah

Sb

-X R

eros

pekt

ifA

paY

ang

Tela

hTe

rjadi

dan

Bag

aim

ana

Mel

akuk

an

Sb+X

Prespektif

Apa

Yang Terjadidan

Apa

Yang Dilakukan

11

Page 244: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

PROSES KOMUNIKASI KEBIJAKAN

• Analisis kebijakan didefenisikan sebagai pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

• Kualitas analisis kebijakan dapat dilihat dari penyempurnaan kebijakan dan hasil yang dicapai.

• Analisis kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya.

• Jikapun digunakan belum menjamin kebijakan yang lebih baik.

• Bisa terjadi jarak antara implementasi kebijakan dengan asumsi analisis kebijakan.

Page 245: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

SIKLUS ANALISIS KEBIJAKAN

Kinerja kebijakan topik

Perumusan masalah

Masalah kebijakan

-

-

-

Perumusan masalahPemantauan Rekomendasi

Peramalan Evaluasi

Hasil kebijakan

-

-

-

Masa Depan/Hasil kebijakan

-

-

-

Aksi kebijakan

-

-

-

Page 246: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

BRT KOTA Makassar

Moda split gagal

Perumusan masalah

Masalah kebijakan

- Halte belum siap

- 2 Trayek

- L/F < 40%

Perumusan masalahPemantauan Rekomendasi

Peramalan Evaluasi

Hasil kebijakan

-Headway 20 mnt

- L/F < 40%

- Merugi 1 juta/hr

Hasil kebijakan

- Halte lebih siap

- 3 Trayek

- L/F > 70%

Aksi kebijakan

-Pembangunan Halte

- Pembukaan trayek baru

- Sosialisasi

Page 247: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

MODEL PEMBUATAN KEBIJAKAN

–Model kelembagaan.

–Model proses.

–Model elite.

–Model kelompok.

–Model rasional.

–Model internasional.

–Model sistem.

–Model pemilihan publik.

Page 248: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Pemilihan Publik

– Sentralistik.

– Otoriter.

– Non Partisipatip.

– Demokratik.

– Desentralisasi.

– Partisipatif.

Peran Stake Holder

Page 249: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Demokratis :

• Pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi

suara dari stakeholders.

• Menghendaki agar setiap pemilik hak demokrasi diikutsertakan

sebanyak-banyaknya

• Berkembang di negara-negara yang baru saja mengalami

transisi

ke demokrasi.

• Good Governance

• Pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan program

pembangunan

Page 250: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Model Strategis

• Menggunakan rumusan runtutan strategi sebagai basis perumusan

• kebijakan.• Pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif, dan • menekankan implikasi masa depan dengan keperluan

sekarang.• Berpikir secara stratejik dengan mengembangkan strategi-

strategi yang efektif.• Memperjelas arah masa depan.• Menciptakan prioritas.• Membuat keputusan sekarang dengan mengingat

konsekuensi masa depan

Page 251: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Lanjutan....• Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh

bagi formulasi keputusan.• Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam

bidang-bidang yang berada di bawah • Kontrol organisasi• Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi • Memecahkan masalah utama organisasi• Menangani keadaan yang berubah dengan cepat

secara efektif.• Membangun kerja kelompok keahlian

Page 252: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

TEKNIK ANALISIS

–Musyawarah (sosial budaya).

–AHP (Analytical Hierarchy Process).

–Statistik.

–Matematik.

–Operation Research.

–Simulasi.

–Ekonomi (BCR, IRR, NPV).

Page 253: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

MUSYAWARAH

Kebijakan dibuat berdasarkan kesepakatan melalui forum rapat, dialog, pertemuan pada berbagai tingkat eseloning untuk birokrasi atau staf yang terkait dengan bidang tugas kebijakan yang direkomendasikan.

Kebijakan dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui pemangku adat.

Page 254: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

STATISTIK MATEMATIK

Menggunakan formula statistik dan matematik dalam meramalkan dan menyelesaikan suatu informasi (regresi, eksponensial, logaritmis).

Menggunakan data sekunder termasuk data time series untuk peramalan beberapa tahun ke depan.

Hasil dipengaruhi oleh penetapan variabel yang berpengaruh serta asumsi yang digunakan.

Page 255: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

PROSES ANALISIS HIRARKI

Suatu pendekatan analisis berdasarkan beberapa tingkatan (hirarki) terhadap permasalahan yang ada, dengan memberikan nilai/bobot pada setiap tingkatan yang didasarkan atas tingkat keterkaitan/ketergantungan.

Hasil akhir mencerminkan jumlah nilai setiap hirarki (kriteria, sub kriteria, alternatif pilihan) dan nilai tertinggi mencerminkan tingkatan prioritas tertinggi.

Analisis untuk mendapatkan nilai setiap variabel pada setiap hirarki dapat diselesaikan secara matematik dengan formula matriks.

Page 256: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

BCR (BENAFIC COST RATIO)

Membandingkan antara keuntungan dan biaya yang didapatkan dan dikeluarkan pada jangka waktu tertentu, bila

BCR > 1 layak

BCR < 1 tidak layak

Membandingkan antara manfaat yang dihasilkan dengan kerugian yang terjadi selama waktu tertentu.

manfaat dan kerugian dalam bentuk kualitatif diusahakan di kuantitatif dengan berbagai metode pengukuran.

Page 257: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Tugas Analisis Kebijakan Transportasi

• Cari satu kasus kebijakan transportasi yang berpengaruh/berdampak terhadap ekonomi (UU,PP,Permen,PerDirjen,Perda, PerGub, Perwali,Perbup, Kadis, dll)• Buat dalam bentuk siklus analisis kebijakan• Lakukan analisis deskripsi yang didukung data sekunder atau primer• Kasus dipresentasikan pada Pertemuan Ke XII s/d XV• Materi 5 sd 10 halaman, Form 4433, Times New Roman atau Arial 12• Tugas dikumpul pada Minggu ke XVI, sebelum Ujian Akhir Semester.

Page 258: Ekonomi Dan Kebijakan Transportasi-1

Sistematika Materi Tugas

A .Latar belakang Terhadap TopikB. Kinerja Kebijakan berdasarkan Tujuan/sasaran

KebijakanC. Hasil Kebijakan lama (deskripsi)D. Masalah Kebijakan Lama (deskripsi0E. Hasil Kebijakan baru (deskripsi)F. Kebijakan yang ditetapkan/rekomendasi

(deskripsi)