kebijakan transportasi kota

26
KEBIJAKAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Upload: arif-darmawan

Post on 21-Apr-2015

240 views

Category:

Documents


44 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan Transportasi Kota

KEBIJAKANTRANSPORTASI PERKOTAAN

Page 2: Kebijakan Transportasi Kota

CONVENTIONAL APPROACH(PREDICT AND PROVIDE)

PHYSICAL DEVELOPMENT APPROACH

VERSUS

TRANDPORT DEMAND MANAGEMENT APPROACH

(PREDICT AND MANAGE)MODERN APPROACH

Page 3: Kebijakan Transportasi Kota

PREDICT AND PROVIDE

O ISU POKOK “Kemacetan lalu lintas di akibatkan oleh ketidakmampuan jaringan jalan untuk mengakomodasi beban permintaan lalu lintas”

O Physical Development ApproachesO Pembangunan fisik sebagai prioritas

Page 4: Kebijakan Transportasi Kota

PREDICT AND MANAGE

O ISU POKOK “Kemacetan lalu lintas di akibatkan oleh ketidakmampuan MANAJEMEN untuk mengakomodasi beban permintaan lalu lintas”

O Demand Management ApproachesO Pengaturan dan pengendalian melalui

optimalisasi, keterpaduan “policy” and “planning”

Page 5: Kebijakan Transportasi Kota

PREDICT AND MANAGE

O ISU POKOK “LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN”

O “PERTUMBUHAN PERJALANAN LEBIH BESAR DARI PERTUMBUHAN PEMILIKAN KENDARAAN”

O TRANSPORT DEMAND MANAGEMENT Approaches

O MANAJEMEN MOBILITIAS/PERMINTAAN : traffic restraint (pembatasan lalu lintas) “three in one”, bus lane and priority, busway, dsb

Page 6: Kebijakan Transportasi Kota

Assumption

Analisis Skematik penentuan “Policy”

Problems approach

“Policy”

• PREDICT AND PROVIDE CONCEPT

• PREDICT AND MANAGE CONCEPT

Page 7: Kebijakan Transportasi Kota

SISTRAKOT

LINGKUNGAN

SOSIAL

MENGURANGI KETERGANTUNGAN THD PEMAKAIAN KENDARAAN PRIBADI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN

OPERASI ANGKUTAN UMUM DAN ATAU MEMBERIKAN KELELUASAN LALU LINTAS

KENDARAAN TDK BERMOTOR

PERGESERAN PARADIGMA DALAM PERSPEKTIF SISTRAKOT

Page 8: Kebijakan Transportasi Kota

PERTUMBUHAN KENDARAAN PRIBADI

LEBIH BESAR DARI PERTUMBUHAN

JARINGAN JALAN

PERTUMBUHAN LALU LINTAS KENDARAAN

PRIBADI LEBIH BESAR DARI PERTUMBUHAN

PEMILIKAN KENDARAAN

PERGESERAN PARADIGMA

PREDICT AND PROVIDE

PREDICT AND MANAGE

PERGESERAN . . .

Page 9: Kebijakan Transportasi Kota

“PREDICT AND PROVIDE”

“PREDICT AND MANAGE”

PHYSICAL DEVELOPMENT

APPROACH

TRANSPORT DEMAND

MANAGEMENT APPROACH

SISTEM TRANSPORTASI

KOTAPRIORITAS PRIORITAS

PERGESERAN . . .

Page 10: Kebijakan Transportasi Kota

SISTEM

TRANSPORTASI

KOTA

WAWASAN LINGKUNGAN

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN TERBEBAS DARI POLUSI YANG MENYESAKKAN DI

PERKOTAAN

WAWASAN SOSIAL

ORIENTASI PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DLM

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI, SEPERTI :

DALAM PENYEDIAN JASA DAN IFNRASTRUKTUR

PERGESERAN . . .

Page 11: Kebijakan Transportasi Kota

PERTUMBUHAN PENDUDUK

KOTA-KOTA DI INDONESIA

4,6 %

PER TAHUN

73 JUTA PENDUDUK TINGGAL DI WILAYAH

PERKOTAAN

9 KOTA BERPENDUDUK LEBIH DARI 1 JUTA

12 KOTA BERPENDUDUK LEBIH DARI 500.000

Page 12: Kebijakan Transportasi Kota

CIRI DASAR PERENCANAAN TRANSPORTASI

O MULTIMODAPENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI YANG TERPADU (INTRA MAUPUN ANTAR MODA)

O MULTI DISIPLINKAJIAN PERENCANAAN TRANSPORTASI HARUS

MEMPERTIMBANGKAN SEGAL ASPEK SINERGITAS DARI DISIPLIN ILMU YANG

BERKOMPETEN

O MULTI SEKTORALPERUMUSAN PERENCANAAN TIDAK TERLEPAS DARI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBAGAI INSTITUSI BAIK LANGSUNG

MAUPUN TIDAK LANGSUNG

O MULTI MASALAHKAJIAN PERENCANAAN TRANSPORTASI MELIBATKAN

MULTIMODA, MULTI DISIPLIN, MULTI SEKTORAL, SEBAGAI KONEKWENSI LOGIS AKAN MELAHIRKAN DIMENSI PERMASALAHAN YANG CUKUP LUAS

Page 13: Kebijakan Transportasi Kota

CIRI PERGERAKAN

O TIDAK SPASIALO SEBAB TERJADINYA PERGERAKAN, TERJADINYA PERGERAKAN

DAPAT DIKELOMPOKAN BERDASARKAN MAKSUD PERJALANAN.O WAKTU TERJADINYA PERGERAKAN, WAKTU PERJALAN SANGAT

VARIATIF DAN TERGANTUNG DARI MAKSUD PERJALAN.O JENIS MODA YANG DIGUNAKAN

O SPASIALO KONSEP DASAR PERGERAKAN SPASIAL ADALAH SUATU

PERJALANAN DILAKUKAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU DI LOKASI YANG DITUJU, DAN LOKASI KEGIATAN TSB DITENTUKAN OLEH POLA TATA GUNA LAHAN KOTA TERSEBUT.

O ADA 2 (DUA) JENIS POLA PERGERAKAN SPASIAL :O POLA PERJALANAN ORANG O POLA PERJALANAN BARANG

Page 14: Kebijakan Transportasi Kota

KEMACETAN LALU LINTAS

10 TRILUN PER TAHUN (1997)

15 KM/JAM (JAKARTA)

PENCEMARAN LINGKUNGAN

PENYEBAB UTAMA KENDARAAN BERMOTOR

(MOTORIZED TRAFFIC)

KECELAKAAN LALU LINTAS

5.5000 KORBAN MENINGGAL DI JALAN PERKOTAAN

SETIAP TAHUNNYA (1997)

PERMASALAHAN

Page 15: Kebijakan Transportasi Kota

PARADIGMA BARU DLM KONTEKS PENGEMBANGAN SISTRAKOT DI INDONESIA :

*PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

* PENGEMBANGAN INDUSTRI ANGKUTAN UMUM YANG SEHAT

* PENGEMBANGAN MANAJEMEN PRIORITAS ANGKUTAN UMUM

* PENGENALAN PEMBATASAN LALU LINTAS

* PENINGKATAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI

* PEMBERIAN FASILITAS KHUSUS KEND TDK BERMOTOR

*PENGENALAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASAL (SAUM)

PERGESERAN . . .

Page 16: Kebijakan Transportasi Kota

SISTEM ANGKUTAN UMUM MASAL

BERBASIS JALAN RAYA (BUS PRIORITIES : BUSWAYS)

BERBASIS JALAN REL (KERETA API KOTA : MASS RAPID TRANSIT)

Page 17: Kebijakan Transportasi Kota

KETERKAITAN STUDI-STUDI TERDAHULU

ARSDS, ITSI, TNPR, JMTSS,CNP,ARSDSII,

TPPAUJ, BDS, PSRDD,

DAN

RBD

SISTEM ANGKUTAN UMUM MASAL

KERETA API KOTA (MASS RAPID TRANSIT)

JALUR BLOK M - KOTA

Page 18: Kebijakan Transportasi Kota

STUDI KASUS MRT DI JAKARTA

KORIDOR

FATMAWATI -KOTA

JALUR

FATMAWATI-MONAS

Page 19: Kebijakan Transportasi Kota

• MRT akan mampu mendukung pengurangan emisi gas buang dari kendaraan bermotor (pencemaran udara), terutama CO, Nox dan HC.

• Operasi MRT di Jakarta (14 km) akan mampu mengurangi CO (0,18 %), HC (0,018%), dan Nox (0,09%).

• Pengurangan emisi dalam volume sekitar 42,8 kg CO, 0,94 kg HC dan 4,19 kg Nox pada jam puncak setiap harinya.

PERBAIKAN LINGKUNGAN

KEUNTUNGAN. . .

Page 20: Kebijakan Transportasi Kota

• Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas• Mengurangi Waktu Perjalanan• Mengurangi Kecelakaan• Meningkatkan Kualitas Pelayanan

PERBAIKAN SISTEM LALU LINTAS

KEUNTUNGAN . . .

Page 21: Kebijakan Transportasi Kota

• Mampu menyerap tenaga kerja pada pelaksanaan konstruksi dan setelah (pengoperasian MRT)

• Selama konstruksi 58.000 tenaga kerja• Pengoprasian MRT 560 tenaga kerja

PENYEDIAN LAPANGAN KERJA

KEUNTUNGAN. . .

Page 22: Kebijakan Transportasi Kota

• Menyediakan kebutuhan produk dan material (202.344 ton baja dan 321.900 ton semen, dan tenaga listrik 75 juta kWh/y)

• Indutri pendukung : assembling and repair workshops, part/component manufactures, machine tool and electric component companies, dan inspection companies

PEMBERDAYAAN INDUSTRI LOKAL

KEUNTUNGAN . . .

Page 23: Kebijakan Transportasi Kota

PENANGANAN TRANPORTASI

(MULTI DIMENSI, MULTI INSTITUSI, MULTI MODA)

TERPADU

(SKALA KOTA, SKALAWAKTU)

TERENCANA

(SKALA PRIORITAS,

STAGING)

TERSTRUKTUR

KESIMPULAN

Page 24: Kebijakan Transportasi Kota

ORIENTASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PERKOTAAN YANG BERWAWASAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

KEBERPIHAKAN THD PEMBERDAYAAN ANGKUTAN UMUM TANPA MENGESAMPINGKAN KEPENTINGAN

PENGGUNA KENDARAAN PRIBADI

SAUM SALAH SATU ALTERNATIF BAGI KOTA METROPOLITAN ATAU KOTA BESAR YANG BERPOTENSI MENJADI METROPOLITAN (BANDUNG DAN SURABAYA)

KESIMPULAN

Page 25: Kebijakan Transportasi Kota

PROPORSI INVESTASI DIMUNGKINKAN LEBIH BESAR UNTUK KEPENTINGAN ANGKUTAN UMUM (SARANA, PRASARANA

DAN MANAJEMEN OPERASI) DARIPADA INFRASTRUKTUR JALAN

KECENDERUNGAN PERGESERAN PARDIGMA DALAM KEBIJAKSANAAN DAN PERENCANAAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA SEBAIKNYA UNTUK

DIKAJI DAN DITERJEMAHKAN DALAM KONTEKS INDONESIA

KESIMPULAN

Page 26: Kebijakan Transportasi Kota

FIN