BIROKRASI
MENUJU WORLD CLASS
BUREAUCRACY
RONALD ANDREA ANNAS, Ak,ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI,
AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
REFORMASI
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI ADALAH SUATU PERUBAHAN POKOK DALAM SUATU SISTEM BIROKRASI TERUTAMA MENYANGKUT ASPEK-ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI), KETATALAKSANAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.”
-- Mandy Hale --
3
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
3 SASARAN
REFORMASI B IROKRASI
Pelayanan Publik Masih Buruk
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
EVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA
MENDORONG PELAKSANAAN
S A S A R A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I D I R P J M N
B I R O K R AS I YAN G
B E R S I H D AN AK U N TAB E L
1. Opini WTP atas Laporan
Keuangan
2. Kapabilitas APIP Tingkat (level 3)
3. Tingkat Kematangan
Implementasi SPIP (level 3)
4. Instansi Pemerintah yang
akuntabel (Skor B atas SAKIP)
5. Penggunaan e-Procurement
terhadap belanja pengadaan
B I R O K R A S I YA N G
E F E K T I F D A N
E F I S I E N
1. Indeks Reformasi Birokrasi
Rata-rata Nasional
2. Indeks Profesonalitas ASN
3. Indeks E-Government
Nasional
B I R O K R A S I Y A N G
M E M I L I K I
P E L A Y A N A N P U B L I K
Y A N G B E R K U A L I T A S
1. Indeks Integritas
Aparatur
2. Persentase Kepatuhan
Pelaksanaan UU
Pelayanan Publik (Zona
Hijau)
4
“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.”
-- Mandy Hale --
SYARAT REFORMASI BIROKRASI
KOMITMEN
MESIN REFORMASI
AGENDA REFORMASI
TIDAK ADA KONFLIK
KEPENTINGAN
DUKUNGAN POLITIK
TRUST-WORTHNESS
1 2 3
P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I
B I R O K R A S I
Mendorong perbaikan
tata kelo la menuju 3
sasaran reformasi
bi rokrasi
Reformasi
Bi rokras i
Mendorong penerapan
manajemen kiner ja menuju
efekt iv i tas dan ef is iensi
anggaran
Akuntabi l i tas
Kiner ja
Mendorong percepatan
reformasi b i rokras i melalu i
pembangunan uni t ker ja
pelayanan percontohan
Zona
In tegr i tas
Langkah-langkah Reformasi Birokrasi
7
Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Membentuk tim reformasi birokrasi
Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)
Menerapkan manajemen berbasis kinerja
Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
PMPRB 1.0
8
Kepemimpinan
Sumber DayaManusiaAparatur
Proses
Hasil pada Sumber DayaManusia Aparatur
Hasil pada Masyarakat/ Pengguna Layanan
Hasil pada KomunitasLokal, Nsional, dan
Internasional
Hasil KinerjaUtama
Inovasi dan Pembelajaran (Inovation and Learning)
PerencanaanStratejik(Renstra)
Kemitraan danSumber Daya
Pengungkit (Enabler) Hasil (Result)
KOMPONEN
5 KRITERIA4 KRITERIA
SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria
SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria
9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
P M P R B ( 2 . 0 )
9
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen
SDM
Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
PENGUNGKIT HASIL PENGUNGKIT
Perubahan budaya kerja organisasi
SURVEY KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
ORGANISASI
HASIL REFORMASI BIROKRASIPeraturan yang tidak
tumpang tindih
Organisasi yang tepat ukuran dalam
pencapaian kinerja
Busines Proses yang implementatif
ASN yang profesional
Peningkatan Budaya kinerja
Peningkatan Integritas aparatur
Pelayanan publik yang berkualitas
KONSEP PMPRB 3.0Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)
Indeks Integritas (Road Map)
Penyelesaian Penerbitan Per-UU-anRevisi Per-UU-an
Indeks Kelembagaan (Road Map)
Indeks Tata Laksana (Road Map)Indek E-Gov (Road Map)/(SPBE)
Indeks Profesionalitas (Road Map)
Indeks Akuntabilitas (Road Map)
Opini BPK (Road Map)IACM (Road Map)SPIP (Road Map)
Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)Inovasi Pelayanan Publik (Road Map)
Hasil Evaluasi Kinerja PelayananPublik(Ketaatan UU No. 25) (Road Map)
Tindak Lanjut Pengaduan (Road Map)
INDIKATOR
Indeks ArsipIndeks Keterbukaan Informasi
Publik
LHKPN/LHKASNWBK/WBBM
Indeks Integritas PelayananPublik (Road Map)
Public Service Indeks (Road Map)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Ronald Andrea Annas, Ak.Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA
Peringkat Nilai
AA >90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D 0-30
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran
negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.
Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:
1. Merencanakan kinerja dan targetkinerja,
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
12
PERENCANAAN KINERJA
• Setiap instansi harus memiliki rencanakinerja yang baik, tepat, dan jelas sasarandan tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level outcome, output maupun input.
PENGUKURAN KINERJA
• Setiap instansi melakukan pengukurankinerja secara berkala dengan metodeyang tepat dengan membandingkanantara target dengan capaiannya.
PELAPORAN KINERJA
• Setiap instansi melaporkan kinerjanyasecara berjenjang dari unit terbawahhingga tertinggi.
EVALUASI KINERJA
• Setiap instansi melakukan evaluasicapaian kinerjanya untuk mengidentifikasikeberhasilan, kegagalan, hambatan, dantantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi
CAPAIAN KINERJA
• Capaian kinerja yang dihasilkan olehinstansi pemerintah pada kurun waktusatu tahun.
KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
30 25
1015
20
PERUBAHAN PARADIGMA
TUJUAN/SASARANOUTCOME/OUTPUT
KEGIATANPROSES
KERJA KINERJA(EFEKTIF & EFISIEN)
INPUT
KEUANGAN(REALISASI
ANGGARAN)
®onn 2017
PERUBAHAN PARADIGMA: MANAJERIAL
MANAJER
MANAJERIAL(STRATEGIC DECISION)
STAF
ADMINISTRA-TIF
(TATA USAHA, KLERIKAL, CATAT MENCATAT)
ACT
CHECK
PLAN
DO
®onn 2018
MINIMUM REQUIREMENTPEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA
AKSIEVALUASI INTERNAL
CASCADING APLIKASI MANAJEMEN KINERJA
AA
A
ADA Y ADA Y ADA Y
3/3 OPD
ADA Y ADA YADA,
INTEGRASI
ADA, IMPLEMEN
TASIKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y
CASCADING CASCADING CASCADING
BB
ADA Y ADA Y ADA Y
2/3 OPD
ADA Y ADA Y
ADAADA,
KUALITASKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y
CASCADING CASCADING CASCADING OPD
B
ADA Y ADA Y ADA Y
1/3 OPD
ADA Y ADA P
X XKWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T
1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA
CCADA Y ADA Y
X X X X X XKWAL Y KWAL T
CADA Y ADA Y
X X X X X XKWAL T KWAL T
DTIDAKADA
TIDAK ADA
X X X X X X
®onn 2017
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(Efektivitas dan Efisiensi Anggaran)
± 392,87
T
1.Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)
2.Ukuran kinerja tidak jelas
3.Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
4.Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan
INEFISIENSI TERJADI KARENA :
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 2016 DIINDIKASIKAN TERDAPAT POTENSI INEFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN > 30% APBN/APBN (DILUAR BELANJA PEGAWAI) ATAS INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK AKUNTABEL (NILAI DIBAWAH 60 (PREDIKAT CC))
Money Follow
Program
Alokasi anggaran harus digunakan untuk untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, (pemerintahan berorientasi hasil)
Stop Pemborosan
Anggaran
Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai
Skala nilaiKementeri
an/ Lembaga
Pemerintah Provinsi
Kabupaten/ Kota
Kategori
RangeNilai
2016 2017 2016 2017 2016 2017
AA90-100
0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 3 4 2 2
BB 70-80 27 28 7 6 10 22
B 60-70 37 40 12 19 57 148
CC 50-60 11 7 10 5 199 142
C 30-50 3 3 2 0 193 153
D 0-30 0 0 0 0 14 8
1.Perumusan sasaran pembangunan lebihberorientasi hasil yang sesuai dengankebutuhan masyarakat;
2.Refocusing Program/Kegiatan yang sesuaidengan sasaran pembangunan tersebut;
3.Upaya cross cutting program dan kebiatansehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar instansi.
± 41.15 T
Peningkatan efisiensi :
Hal ini terjadi pada 32 K/L, 10 provinsi dan 32 Kab/Kota
PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL
Sasaran PembangunanNasional/Daerah
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/Result
SasaranStrategis/Result
GO
ALS
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
AC
TIV
ITY
Tidak adaKeterkaitan antaraProgram/Kegiatandengan Sasaran
Tujuan/sasaranTidak orientasi hasil
Ukuran kinerjatidak jelas
1
2
3
Tidak jelas hasilyang akan dicapai
Tidak efektifdan efisien
Rincian kegiatantidak sesuai dengan maksudkegiatan
4
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50 K/L, 24 PROV., 456 KAB./KOTA)BERPOTENSI MENGALAMI INEFISIENSI.
> 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai.
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah/SKPD/OPD
20
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (Outcomes)
Information on results (performance indicators)
Targets for results
Link between objectives and means
SASARAN TIDAK ORIENTASI HASIL
UKURAN KINERJA TIDAK JELAS
PROGRAM/KEGIATAN TIDAK TERKAIT DNG
SASARAN
RINCIAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DNG MAKSUD
KEGIATAN
1
2
3
4
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
23
Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (outcomes)
Information on results (performance indicators)
Targets for results
Link between objectives and means
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
TIDAK ORIENTASI
HASIL
KINERJA TIDAK
LEVELNYA
CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN
SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI
DENGAN UNIT KERJA TIDAK LOGIS
KINERJA TIDAK JELAS
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
®onn 2012
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
TIDAK ORIENTASI
HASIL
KINERJA TIDAK
LEVELNYA
CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN
SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI
DENGAN UNIT KERJA TIDAK LOGIS
KINERJA TIDAK JELAS
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
®onn 2012
KINERJA VS KERJA
TUJUAN/SASARANOUTCOME/OUTPUT
KEGIATANPROSES
KERJA KINERJA(EFEKTIF & EFISIEN)
INPUT
KEUANGAN(REALISASI
ANGGARAN)
KONDISI POSITIF YG INGIN DIWUJUDKAN/
DITINGKATKAN
KONDISI NEGATIF YG INGIN DIHILANGKAN/
DIKURANGI
CARA UNTUK MENCAPAI SUATU
KONDISI YG DIINGINKAN
®onn 2018
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
TIDAK ORIENTASI
HASIL
KINERJA TIDAK
LEVELNYA
CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN
SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI
DENGAN UNIT KERJA TIDAK LOGIS
KINERJA TIDAK JELAS
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
®onn 2012
KEJELASAN TUJUAN/SASARAN
Meningkatnya kinerjapengawasan ?
Meningkatnya efektivitaspengendalian
Terwujudnya optimalisasipembinaan
?
?
®onn 2016
Berfungsinya lembaga pelatihan ?
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
TIDAK ORIENTASI
HASIL
KINERJA TIDAK
LEVELNYA
CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN
SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI
DENGAN UNIT KERJA TIDAK LOGIS
KINERJA TIDAK JELAS
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
®onn 2012
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
KINERJA TIDAK
LEVELNYA
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
TERLALU TINGGI
TERLALU RENDAH
®onn 2012
PENGERTIAN
1. A small waterfall, typically one of several that fall in stages down a steep rocky slope
1.1 A mass of something that falls or hangs in copious quantities
2. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed
on
(Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa informasi atau pengetahuan, yang
diteruskan secara berturut-turut)
2.1 A succession of devices or stages in a process, each of which triggers or initiates the next.
(Urutan perangkat atau tahapan dalam sebuah proses, yang masing-masing memicu atau
memulai yang berikutnya)
(Oxford Dictionary)
®onn 2015
INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME
POLA PROGRAM LOGIC
INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME
✖
✔
PERFORMANCE BASED PLANNING DIMULAI DARI HASIL YANG INGIN DICAPAI, BUKAN DARI INPUT YANG
DIMILIKI
®onn 2016
POLA PROGRAM LOGIC
INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME ✔✖
INPUT KEGIATAN OUTPUTIMMEDIA
TE OUTCOME
INTER-MEDIATE OUTCOME
ULTIMATE OUTCOME
UNTUK MENGHASILKAN OUTCOME TIDAK BISA LANGSUNG OUTPUT.
TERDAPAT SERANGKAIAN OUTCOME ANTARA YANG MENJEMBATANI
OUTCOME AKHIR DENGAN OUTPUT
✔
®onn 2016
POLA PROGRAM LOGIC
VARIABEL YANG MENYEBABKAN OUTCOME TIDAK SELALU LINIER
HANYA BERASAL DARI SATU INPUT.
OUTCOME BIASANYA TERJADI DARI KOMBINASI BERBAGAI OUTCOME YANG LEBIH RENDAH, OUTPUT, PROSES KEGIATAN, DAN INPUT
INPUT KEGIATAN OUTPUTIMMEDIA
TE OUTCOME
INTER-MEDIATE OUTCOME
ULTIMATE OUTCOME
INPUT KEGIATAN OUTPUTIMMEDIA
TE OUTCOME
INTER-MEDIATE OUTCOME
ULTIMATE OUTCOME
INPUT KEGIATAN OUTPUTIMMEDIA
TE OUTCOME
INTER-MEDIATE OUTCOME
✔✖
✔
®onn 2016
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOME
ALIG
NED
®onn 2018
CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI
MeningkatkanIndustri Pariwisata
Pengembangan Usaha
Pengembangan sarana danprasarana
Pengembangan Aksesbilitas
Pemasaran danPromosi
Pengembangan Produk Wisata
Peningkatanmanajemenpengelolaan
pariwisata secaralebih profesional
Pengelola danpelaku usaha wisata
perlu melakukandiversifikasi ataupengembangan
usaha produk wisatasecara beragam yang inovatif dan kreatif
Peningkatanpemasaran danpromosi melalui
penyebaraninformasi di
berbagai media, baik media cetak
maupun elektronik
Perlu diadakanupaya pemberian
insentif untukmemotivasi
pengelola obyekwisata dalammeningkatkan
pengelolaan obyekwisata.
Peningkatan kemudahan aksesangkutan umum/
kendaraanpribadi untuk
mencapai obyekwisata
Peningkatan kemudahan akses
informasi agar obyekwisata dapat diaksesdengan mudah dari
berbagai macamsumber
Perbaikan danpeningkatansarana dan
prasarana yang ada di obyek
wisata.
Peningkatankualitas
pelayanankepada
pengunjungobyek wisata
Pengembangan obyek wisata yang masih berupapotensi menjadiobyek wisata yang riil dalammendukung PAD.
MeningkatkanRasa AmanWisatawan
Peningkatan keamanan
khusus daerahwisata
Sumber Dayayang
dibutuhkan
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
Sumber Dayayang dibutuhkan
1. SDM2. Anggaran
SATPOL PPKoperasi dan
UKMPariwisata
Perhubungan danInformatika
Dinas PU Dinas Pariwisata
Contoh Keselarasan Kinerja
RPJMD
RenstraSKPD
Program
Kegiatan
SKPD
Anggaran
Meningkatkan Industri Pariwisata
PDRB sektor pariwisataTarget : 10%
Keamanan wisatawan
Angka kriminalitasTarget : 5%
Daya saing UKM
% UMKM yang sehatTarget 70%
Daya saing pariwisata
Kunjungan wisatawanTarget : 6 juta
Konektifitas antar daerah
Indeks aksesibilitasTarget : 8
Kualitas lingkungan hidup
Indeks LHTarget: 80
Pencegahan kriminalitas
% potensi kriminalitas yang dicegahTarget : 90%
Iklim usaha kondusif
Jumlah UMKM baru
Target : 2000
Pemasaran pariwisata
% peningkatan wisatawanTarget : 5%
Layanan angkutan
% penumpang yang dilayaniTarget : 90%
Kesehatan lingkungan hidup
% penumpang yang dilayani
Target : 90%
1.Patroli keamanan2.Sosialisasi
pencegahan
1.Pelatihan usaha baru
2.Bantuan koperasi
1.Penyelenggaraan promosi
2.Penyelenggaran travel dialog
1.Pemantauan angkutan jalan
2.Uji KIR Kendaraan
1.Pengelolaan sampah
2.Sosialisasi hidup sehat
Sat Pol PPDinas Koperasi
dan UKMDinas Pariwisata
Dinas Perhubungan
Dinas Lingkungan Hidup
Rp.4.000.000.000 Rp.2.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.1.500.000.000 Rp.900.000.000
Pro
gra
m
follow
result
Money follow
pro
gra
m
e-budgeting
PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
47
4
7
Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomiIndikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
Sasaran:Terjaganya fungsi lahansesuai peruntukannya.
Sasaran:Meningkatnya produksipertanian.
Sasaran:Meningkatnya kualitasdan Kuantitas Saranadan prasarana
Sasaran:Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Indikator Kinerja:% Lahan pertanianterhadap luas wilayahTarget: 20%
Indikator Kinerja:Jumlah produksipertanianTarget: 100.000 ton
Indikator Kinerja:Panjang jalan dengankualitas baik.Target: 95%
Indikator Kinerja:Jumlah koperasi aktifbidang pertanian.Target: 100 Koperasi
Kegiatan:Menetapkan lahanpertanian agar digunakan sesuaidengan fungsinya.
Kegiatan:•Menerapkan teknologi pertanian.•Penggunaan bibit unggul.
Kegiatan:•Membangun jalan akses ke sentra pertanian
Kegiatan:Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.
RPJMD
Anggaran: Rp. 150.000.000
Anggaran:Rp. 2.000.000.000
Anggaran:Rp. 4.000.000.0000
Anggaran:Rp. 1.500.000.000
BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM
48
ANGKA KEMISKINANTarget : 5%
KEMISKINAN
AngkaPenganggura
nTarget : 4%
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja
RPJMD
kalori per kapita
Target : 2100 kk
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan
pangan % keluargamemiliki
Rumah LayakHuni
Target : 90%
Meningkatnya
pemenuhan rumah layak
huniAPK target
100%APM target
100%
Meningkatnya
pemenuhan atas
pendidikan Cakupanlayanan
kesehatanTarget : 100%
Meningkatnya
pemenuhan atas
kesehatan
% Penyerapan
Angkatankerja
Target : 40%
Program perluasan
kesempatan kerja
Produksi padiTarget :
1000juta ton
Program peningkatan
produksi pangan rumah layak
huni yang dibangun
Target : 1000 Rumah
Program pembangunan rumah murah
Rasio ruangkelas terhadap
siswaTarget 1:30
Program peningkatan
kualitas sarana pendidikan Rasio
puskesmas thdsatuan
pendudukTarget : 1 : 500
Program pengingkatan
kualitas sarana kesehatan
1. Pelatihantenaga kerja
2. Penyaluranbantuanmodal
3. dstDinas TenagaKerja
1. Percetakansawah
2. Distribusipupuk
3. dst
1. Pengadaanrumahmurah
2. Subsidirumahmurah
3. dst
1. Pembangunan sekolah
2. Pemeliharaan ruangsekolah
3. dst
1. Pembangunan Pukesmas
2. Pengadaanalatkesehatan
3. dst
RENSTRA
SKPD
PROGRAM
KEGIATAN
DinasPertanian
Dinas PUDinas
PendidikanDinas
KesehatanRp.
500.000.000Rp.
1500.000.000Rp.
500.000.000Rp.
500.000.000Rp.
500.000.000
SKPD
ANGGARAN
CONTOH PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA
DENGAN PENGANGGARAN
e-budgeting
Mo
ney
fo
llow
p
rogr
amP
rogr
am
follo
w R
esu
lt
AKUNTABILITAS KINERJA BAIK
PELAPORAN KINERJA BAIK
EVALUASI KINERJA BAIK
PERENCANAAN KINERJA BAIK
PENGUKURAN KINERJA BAIK
RENCANA
AKSI BAIK
RENSTRA
BAIK
PK BAIK
KEBIJAKAN BAIKDELIVERY
KEBIJAKAN BAIK
PEMATERI BAIK
INSTRUMEN EVALUASI BAIK
EVALUASI AKIP BAIK
EVALUATOR BAIK
E-APLIKASI BAIK DATA BAIK
IK INDIVI
DU BAIK
IKU BAIK
DATA BAIK
INFORMASI
KINERJA BAIK
EVALUASI
AKIP BAIK
EVALUASI
PROGRAM
BAIK
PEMANFAATAN PELAPORAN
PEMANFAATAN EVALUASIPEMANFAATAN PERENCANAAN
PEMANFAATAN PENGUKURAN
PEMENUHAN PELAPORAN
PEMENUHAN EVALUASIPEMENUHAN
PERENCANAANPEMENUHAN PENGUKURAN
CASCADING KINERJA BAIK MONITORING KINERJA BAIKINTERPRETASI DAN
AKUNTABILITAS KINERJA BAIKFEEDBACK KINERJA BAIK
®onn 2017
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
TIDAK ORIENTASI
HASIL
KINERJA TIDAK
LEVELNYA
CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN
SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI
DENGAN UNIT KERJA TIDAK LOGIS
KINERJA TIDAK JELAS
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
®onn 2012
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN
SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI
DENGAN UNIT KERJA TIDAK LOGIS
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
SASARAN LEBIH TINGGI DARIPADA TUJUAN
SASARAN TIDAK RELEVAN DNG TUJUAN
SASARAN TIDAK CUKUP UNTUK MENCAPAI TUJUAN
®onn 2012
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOMEPEMD
A
OPD
ES 3
ES 4
ALIG
NED
®onn 2018
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOMEPEMD
A
OPD
ES 3
ES 4
ALIG
NED
®onn 2018
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOMEPEMD
A
OPD
ES 3
ES 4
ALIG
NED
®onn 2018
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOMEPEMD
A
OPD
ES 3
ES 4
ALIG
NED
®onn 2018
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOMEPEMD
A
OPD
ES 3
ES 4
ALIG
NED
®onn 2018
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOMEPEMD
A
OPD
ES 3
ES 4
ALIG
NED
®onn 2018
ES 3ES 3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
75
Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (outcomes)
Information on results (performance indicators)
Targets for results
Link between objectives and means
INDIKATOR KINERJA PADA
POHON KINERJA
OUT
-PUT
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUTCOME OUTCOME
IK: IK: IK:
IK: IK: IK:
IK: IK: IK: IK: IK:
IK: IK: IK:IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK:
IK: IK: IK: IK: IK: IK:
®onn 2018
AKUNTABILITAS KINERJA vs
AKUNTABILITAS KERJA vs AKUNTABILITAS KEUANGAN
PRO-GRAM/ KEGIA-
TAN
INDI-KATOR
TAR-GET
REALISASI
% CAPAI-AN
KERJA KINERJA(EFEKTIF & EFISIEN)
KEUANGAN(REALISASI
ANGGARAN)
TUJUAN/ SASA-RAN
INDI-KATOR
TAR-GET
REAL ISASI
% CAPAI-
AN
ANG-GARAN
REALISASI
% CAPAI
-AN
®onn 2018
TIPE
INDIKATOR KINERJA
- KUALITATIF(TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUSKESMAS)
- KUANTITATIF ABSOLUT(JUMLAH PASIEN)
- PERSENTASE(PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR YANG MENJADI AKSEPTOR KB)
- RASIO(RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK)
- RATA-RATA(ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)
- INDEKS(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA/HDI)
®onn 2006
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA
OBYEKTIF
INDIKATOR KINERJA TIDAK
RELEVAN
INDIKATOR KINERJA TIDAK CUKUP
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
INDIKATOR KINERJA TIDAK PERLU
®onn 2011-16
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA
OBYEKTIF
INDIKATOR KINERJA TIDAK
RELEVAN
INDIKATOR KINERJA TIDAK CUKUP
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
INDIKATOR KINERJA TIDAK PERLU
®onn 2011-16
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya peran serta tokoh
masyarakat dalam mewujudkan
kehidupan yang harmoni.
Tingkat KEBERDAYAAN
masyarakat pedesaan.
Tingkat KEPEKAAN masyarakat
terhadap informasi.
Meningkatnya peran dan fungsi
rumah ibadah dalam berbagai
kegiatan ekonomi, kepemudaan,
kesenian, dan lain-lain.
Meningkatnya PERANAN tokoh
agama dan ormas dalam
pembangunan agama.
Berkembangnya pola pembinaan
keamanan dan ketertiban
masyarakat secara mandiri.
Tercapainya KEAMANAN dan
KENYAMANAN Lingkungan.
Terciptanya situasi yang
KONDUSIF dan TERKENDALI.
Terciptanya KERUKUNAN umat
beragama.
INDIKATOR KINERJA YANG TIDAK DAPAT DIUKURSECARA OBYEKTIF
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA
OBYEKTIF
INDIKATOR KINERJA TIDAK
RELEVAN
INDIKATOR KINERJA TIDAK CUKUP
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
INDIKATOR KINERJA TIDAK PERLU
®onn 2011-16
INDIKATOR KINERJA YANG TIDAK RELEVAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan partisipasi tiap
jenjang Pendidikan.
Meningkatnya kompetensi tenaga
pendidik.
Meningkatnya perekonomian
berbasis potensi daerah.
Terlaksananya pengelolaan dan
pemanfaatan hutan.
Terciptanya masyarakat yang cinta
lingkungan / alam.
Terlatihnya petani dan pelaku
agribisnis.
Meningkatnya daya saing produk
pertanian dan perkebunan.
Terpenuhinya monitoring, evaluasi,
dan pelaporan.
Terkumpulnya data perkebunan
yang benar.
AKUNTABILITAS KINERJA vs
AKUNTABILITAS KERJA vs AKUNTABILITAS KEUANGAN
PRO-GRAM/ KEGIA-
TAN
INDI-KATOR
TAR-GET
REALISASI
% CAPAI-AN
KERJA KINERJA(EFEKTIF & EFISIEN)
KEUANGAN(REALISASI
ANGGARAN)
TUJUAN/ SASA-RAN
INDI-KATOR
TAR-GET
REAL ISASI
% CAPAI-
AN
ANG-GARAN
REALISASI
% CAPAI
-AN
®onn 2018
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA
OBYEKTIF
INDIKATOR KINERJA TIDAK
RELEVAN
INDIKATOR KINERJA TIDAK CUKUP
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
INDIKATOR KINERJA TIDAK PERLU
®onn 2011-16
KONDISI:MENINGKATNYA PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN NILAI
TAMBAH PERTANIAN
HUBUNGAN ANTARA
INDIKATOR KINERJA DENGAN KINERJA
?INDIKATOR KINERJA:
PRODUKSI PERTANIAN
INDIKATOR KINERJA:
NILAI TAMBAH
INDIKATOR KINERJA:
PRODUKTIVITAS
? ?®onn 2009
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA
OBYEKTIF
INDIKATOR KINERJA TIDAK
RELEVAN
INDIKATOR KINERJA TIDAK CUKUP
1. Clarity about objectives (Goal Setting)
2. Information on results (Measurement Setting)
3. Targets for results (Target Setting)
4. Link between objectives and means (Program Setting)
INDIKATOR KINERJA TIDAK PERLU
®onn 2011-16
INDIKATOR KINERJA PADA
POHON KINERJA
OUT
-PUT
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUT
-PUT
OUTCOME OUTCOME
IK: IK: IK:
IK: IK: IK:
IK: IK: IK: IK: IK:
IK: IK: IK:IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK:
IK: IK: IK: IK: IK: IK:
®onn 2018
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
96
Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (outcomes)
Information on results (performance indicators)
Targets for results
Link between objectives and means
KEADAAN SEKARANG:• MEMBUTUHKAN DATA KINERJA YANG
ANDAL
KEADAAN YANG INGIN DICAPAI:• MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA YANG
DIMILIKI– ANGGARAN– KEWENANGAN– STRUKTUR ORGANISASI– SUMBER DAYA MANUSIA– TEKNOLOGI
• MEMANFAATKAN PIHAK EKSTERNAL SEBAGAI SUMBER DAYA – KOORDINASI– KERJASAMA– EDUKASI
PENETAPAN TARGET
TERLALU TINGGI
TERLALU RENDAH
®onn 2016
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
99
Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (outcomes)
Information on results (performance indicators)
Targets for results
Link between objectives and means
e-Performance Based Budgeting
E-Performance Based Budgeting
PRIORITASNASIONAL
PROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow ProgramProgram Follow Result
mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah
penyimpangan
meningkatkan efektifitas danmengurangi pemborosan
anggaran
®onn 2016
CROSSCUTTINGCROSSCUTTING
CROSSCUTTING
POHON KINERJA
OU
T-
PU
T
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
INTERMED
OUTCOME
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OUTCOME OUTCOME
ALIG
NED
®onn 2018
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
OU
T-
PU
T
PROGRAM EXISTING VS PROGRAM HASIL CASCADING
EXISTING CASCADING
EXISTING CASCADING
PROGRAM EXISTING VS PROGRAM HASIL CASCADING
EXISTING CASCADING
PROGRAM EXISTING VS PROGRAM HASIL CASCADING
EXISTING CASCADING
PROGRAM EXISTING VS PROGRAM HASIL CASCADING
EXISTING CASCADING
PROGRAM EXISTING VS PROGRAM HASIL CASCADING
Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan
Reformasi BirokrasiKINERJA
Memastikan kinerja yang akan diwujudkan
telah sesuai dengan mandat dan memberikan
dampak yang dirasakan oleh masyarakat
PENGAWASAN
Untuk memastikan setiap
aktivitas bebas dari
penyimpangan dan risiko
pencapaian tujuan
PROSES BISNISMemastikan cara yang paling efektif dan
efisien dalam mencapai sasaran/tujuan
organisasi
MANAJEMEN SDMMemastikan standar kompetensi SDM untuk
mengisi struktur organisasi yang telah
dirancang.
STRUKTUR ORGANISASIMemastikan organisasi yang paling tepat
fungsi dan tepat ukuran untuk menjalankan
proses bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan
organisasi
PERATURAN
PERUNDANGAN
untuk memayungi legalitas
setiap pelaksanaan aktivitas
organisasi
AREA PERUBAHAN DAN HASILYANG DIHARAPKAN
Meningkatnya penerapan/internalisasiasas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan
kode perilaku, termasuk penguatanbudaya kinerja dan budaya pelayanan
Meningkatnya keterlibatan pimpinan dalam memimpin
perubahan
Perubahan ke arah perbaikan dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.
Meningkatnya citra positifaparatursebagai pelayan masyarakat
Manajemen Perubahan
Tim Reformasi Birokrasi
• Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
• Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi
• Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
Road Map RB
• Road Map telah disusun dan diformalkan
• Road Map telah mencakup 8 area perubahan
• Road Map telah mencakup "quick win"
• Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh anggota organisasi
• Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada anggota organisasi
111
Manajemen PerubahanPemantauan Dan Evaluasi RB
• PMPRB direncanakan dan diorganisasikandengan baik
• Aktivitas PMPRB dikomunikasikan denganunit kerja
• Dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB
• Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor
• koordinator asesor PMPRB mereviu kertaskerja asesor sebelum menyusun kertaskerja instansi
• para asesor mencapai konsensus sebelummenetapkan nilai PMPRB instansi.
• RATL telah dikomunikasikan dandilaksanakan
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
• Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
• Terdapat media komunikasi secara reguleruntuk menyosialisasikan tentang reformasibirokrasi yang sedang dan akan dilakukan
• Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model
112
Meningkatnya keterlibatanpublik dalam prosesperumusan kebijakan;
Meningkatnya kualitas regulasi yangmelindungi, berpihak pada publik,
harmonis, tidak tumpang tindih danmendorong iklim kondusif bagi
publik.
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Harmonisasi
• Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron.
• Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron
Sistem pengendalian dalampenyusunan peraturanperundang-undangan
• Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi
• Dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
BACK 114
Meningkatnya ketepatan ukuran,ketepatan fungsi dan sinergisme
kelembagaan
Menurunnya tumpang tindih tugas danfungsi
Penataan dan Penguatan Organisasi
BACK
Evaluasi
•Evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
•evaluasi jenjang organisasi
•evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi
•evaluasi satuan organisasi yang berbeda tujuannamun ditempatkan dalam satu kelompok
•evaluasi kemungkinan pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
•evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengankinerja yang akan dihasilkan
•evaluasi kesesuaian struktur organisasi denganmandat
•evaluasi tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
•Evaluasi kemampuan struktur organisasi untukadaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
Penataan
• Hasil evaluasi telah ditindaklanjutidengan mengajukan perubahanorganisasi
116
Meningkatnya penerapanketerbukaan informasi
publik;
Meningkatnya penerapansistem pengadaan barang dan
jasa secara elektronik;
Meningkatnya penerapan sistem,prosesdan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
cepat, terukursederhana, transparan,partisipatif, dan berbasise- Government;
Meningkatnya penerapanmanajemen kearsipan
yang andal;
Penataan Tatalaksana
Proses bisnis dan prosedur operasionaltetap (SOP) kegiatan utama
• Memiliki proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsi
• Peta proses bisnis sudah dijabarkan kedalam prosedur operasional tetap(SOP)
• Prosedur operasional tetap (SOP) telahditerapkan
• Peta proses bisnis dan Proseduroperasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitasbirokrasi
E-government
• Memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi
• Pengembangan e-government secaraterbatas di lingkungan internal dalamrangka mendukung proses birokrasi.
• Ppengembangan e-government untukmeningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat
• Pengembangan e-government untukmeningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat dalam tingkatantransaksional
118
Penataan Tatalaksana
Keterbukaan Informasi Publik
• Adanya kebijakan pimpinan tentangketerbukaan informasi public
• Menerapkan kebijakan keterbukaan informasipublik
• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
119
Meningkatnya kepatuhaninstansi untuk penerapan
manajemen SDM aparatur yangberbasis merit;
Meningkatnyaprofesionalisme aparatur
Meningkatnya penerapanmanajemen kinerja individu
untuk meningkatkan kompetensiSDM aparatur;
Meningkatnya kemampuan unit yangmengelola SDMASNuntuk
mewujudkan SDM aparatur yangkompeten dan kompetitif.
Penataan Sistem Manajemen SDM
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
• Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan
• Perhitungan kebutuhan pegawaitelah dilakukan
• Rencana redistribusi pegawaitelah disusun dan diformalkan
• Proyeksi kebutuhan 5 tahun telahdisusun dan diformalkan
• Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dandiformalkan
Proses penerimaan pegawaitransparan, objektif, akuntabel
dan bebas KKN
• Pengumuman penerimaandiinformasikan secara luaskepada masyarakat
• Pendaftaran dapat dilakukandengan mudah, cepat dan pasti(online)
• Persyaratan jelas, tidakdiskriminatif
• Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel danbebas KKN
• Pengumuman hasil seleksidiinformasikan secara terbuka
Pengembangan pegawai berbasiskompetensi
• standar kompetensi jabatan
• asessment pegawai
• diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
• disusun rencana pengembangankompetensi dengan dukungananggaran yang mencukupi
• pengembangan pegawai berbasiskompetensi sesuai denganrencana dan kebutuhanpengembangan kompetensi
• monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasiskompetensi secara berkala
121
Penataan Sistem Manajemen SDM
Promosi jabatan dilakukansecara terbuka
• Kebijakan promosi terbukatelah ditetapkan
• Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan
• Promosi terbuka dilakukansecara kompetitif dan obyektif
• Promosi terbuka dilakukanoleh panitia seleksi yang independen
• Hasil setiap tahapan seleksidiumumkan secara terbuka
Penetapan kinerja individu
• Penetapan kinerja individu
• penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerjaorganisasi
• Ukuran kinerja individu sesuaidengan indikator kinerjaindividu level diatasnya
• Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
• monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.
• Hasil penilaian kinerja individutelah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu
• Capaian kinerja individu telahdijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja
Penegakan aturandisiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai
• Aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku instansi telahditetapkan
• Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
• Monev atas pelaksanaanaturan disiplin/kode etik/kodeperilaku instansi
• pemberian sanksi dan imbalan(reward)
122
Penataan Sistem Manajemen SDM
Pelaksanaan evaluasi jabatan
• Informasi faktor jabatan telah disusun
• Peta jabatan telah ditetapkan
• Kelas jabatan telah ditetapkan
Sistem Informasi Kepegawaian
• Sistem informasi kepegawaian telahdibangun sesuai kebutuhan
• Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai
• Sistem informasi kepegawaian terusdimutakhirkan
• Sistem informasi kepegawaian digunakansebagai pendukung pengambilankebijakan manajemen SDM
123
Meningkatnya penerapansistem manajemen kinerja
Meningkatnya pengintegrasianperencanaan, penganggaran dan
kinerja
Meningkatnyaakuntabilitas aparatur
Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
keterlibatan pimpinan
• pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
• pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
• pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
• upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitaskinerja
• pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun
• Sistem Pengukuran Kinerja telahdirancang berbasis elektronik
• Sistem Pengukuran Kinerja dapatdiakses oleh seluruh unit
• Pemutakhiran data kinerjadilakukan secara berkala
125
Meningkatnya kapasitas APIP
Meningkatnya implementasi Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
Meningkatnya integritas aparatur
Penguatan PengawasanGratifikasi
• kebijakan penanganan gratifikasi
• dilakukan public campaign
• Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
• dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
• Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti
Penerapan SPIP
• peraturan Pimpinan K/L tentang SPIP
• dibangun lingkungan pengendalian
• dilakukan penilaian risiko atas organisasi
• dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
• SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
• dilakukan pemantauan Pengendalian intern
Pengaduan Masyarakat
• disusun kebijakan Pengaduan masyarakat
• Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan
• Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
• Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System
• Telah terdapat Whistle Blowing System
• Whistle Blowing System telah disosialisasikan
• Whistle Blowing System telah diimplementasikan
• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System
• Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
127
Penguatan PengawasanPenanganan Benturan
Kepentingan
• terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.
•Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.
•Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
•dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
•Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Pembangunan Zona Integritas
•dilakukan pencanangan zona integritas
•ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas
• ilakukan pembangunan zona integritas?
•dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan?
• terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”?
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
•APIP didukung dengan komitmen pimpinan
•APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.
•APIP didukung dengan anggaran yang memadai
•APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko
128
Meningkatnya sistem monitoringdan evaluasi terhadap kinerja
pelayanan publik;
Meningkatnya kualitas pelayananpublik sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat;
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Standar Pelayanan
•Terdapat kebijakan standar pelayanan.
•Standar pelayanan telah dimaklumatkan.
•Terdapat SOP sesuai standar pelayanan
•Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
Budaya pelayanan prima
•dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.
• Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
• terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
• terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.
Pengelolaan Pengaduan
•Terdapat Media Pengaduan Pelayanan
•Terdapat SOP pengaduan pelayanan
•Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
•dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan
•Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan
130
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penilaian kepuasan terhadappelayanan
• Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
• Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
• Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Pemanfaatan TeknologiInformasi
• Telah memiliki rencanapenerapan teknologiinformasi dalam pemberianpelayanan
• Telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberipelayanan.
• Telah dilakukan perbaikansecara terus menerus
131
HASIL (40)
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
(20)
• Nilai Akuntabilitas Kinerja(14)
• Nilai Kapasitas Organisasi(Survei Internal) (6)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
(10)
• Nilai Persepsi Korupsi(Survei Eksternal) (7)
• Opini BPK (3)
Kualitas Pelayanan Publik(10)
• Nilai Persepsi KualitasPelayanan(Survei Eksternal) (10)
132
ZONA
INTEGRITASMENUJU WBK DAN
WBBMPeningkatan Kapasitas dan AkuntabilitasOrganisasi, Pemerintah yang Bersih dan
Bebas KKN, serta Peningkatan PelayananPublik
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PEMBANGUNAN
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
134
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PENCANANGAN ZI
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atausebagian besar pegawa
pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
PEMBANGUNANZI
PENGUSULAN
REVIIU TPN
PENETAPAN WBK/WBBM
Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) - TPI melaporkan kepada pimpinan Instansi - pengusulan ke Kemen PAN dan RB
Reviu oleh Tim Penilai Nasional
- MenPAN dan RB mengusulkan kepada instansiPemerinta agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
- MenPAN dan RB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pemimpin instansipemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalamrangka memperoleh predikat menujunWBK/WBBM
Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilain unti kerja dalam rangka memperolehpredikat WBK/WBBM
PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN
Unit Kerja Percontohan
Penilaian TPI
Pemenuhan Indikator
Hasil
Pemenuhan Indikator
Proses
Reviu TPN
MEMENUHI SYARAT
TIDAK MEMENUHI
SYARAT
MWBK
MWBBM
5
Instansi Pemerintah(Kementerian/Lembaga/Pemda)
Unit Kerja PelayananInstansi Pemerintah
(contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, Samsat dsb)
EVALUASIREFORMASI BIROKRASI
ZONA INTEGRITAS (MENUJU WBK/WBBM)
Proses (8 Area) Proses (6 Area)
PeraturanPerundang-undangan (5)
Organisasi (6)
Manajemen Perubahan(5)
Tatalaksana (5)
Manajemen SDM (15)
Akuntabilitas (10)
Pengawasan (15)
Pelayanan Publik (10)
Hasil (3 Sasaran)
1.Nilai Akuntabilitas (14)2.Survey Integritas
Organisasi (Internal) (6) Survei Persepsi PelayananPublik (Eksternal) (10)
1.Opini BPK (3)2.Survei Persepsi Korupsi
(Survey Eksternal) (7)
Hasil (2 Sasaran)
1.Survei PersepsiKorupsi (15)
2.Temuan Tindak LanjutPemeriksaan (5)
Survei PersepsiPelayanan Publik (20)
SURVEI PERSEPSI KORUPSI OLEH KEMENPANRB DAN KPK SURVEI PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPANRB DAN BPS
Manajemen Perubahan(5)
Tatalaksana(5)
Manajemen SDM(15)
Akuntabilitas (6)
Pengawasan (12)
Pelayanan Publik (6)
60%
40%
KERANGKA LOGIS PENILAIAN
138
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS
KKN (20)
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20)
)
MA
NA
JE
ME
N P
ER
UB
AH
AN
(5
) PENATAAN TATALAKSANA(5)
PE
NIN
GK
AT
AN
KU
AL
ITA
S P
EL
AY
AN
AN
PU
BL
IK (
10
)
PENATAAN MANAJEMEN SDM (15)
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(10)
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
(20)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
SYARAT WBK WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH
Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut
Nilai AKIP minimal “CC”
TINGKAT UNIT KERJA
Setingkat Es. I s.d Es. III
Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Telah sebelumnya mendapat predikat WBK
HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBB)
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)minimal
75 85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18 18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5 13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
3,5 3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
- 16
LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
1. Membangun komitmen Bersama dan menyamakanpersepsi tentang program zona integritas
2. Membentuk tim internal pembangunan zona integritas
3. Melakukan survey pendahuluan
4. Mengidentifikasi isu strategis dan melaksanakan kegiatanyang berdampak langsung ke masyarakat
5. Mempublikasikan inovasi dan komitmen pembangunanwilayah bebas korupsi melalui media sosial
6. Melaksanakan reward dan punishment
7. Melakukan monitoring dan evaluasi
THANK YOU