3/12/2014

1

REFORMASI BIROKRASI DALAM PENATAAN ORGANISASI DAN ARAH KEBIJAKAN

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DIPLOMA BIDANG KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Oleh :

Kepala Biro Organisasi

Kementerian Dalam Negeri

Diktikes Pemda dalam MembantuPercepatan Pembangunan Kesehatan

DiktikesPemda

Motor UtamaPemda dalamMeningkatkanPembangunan

Kesehatan

LulusanTrampil

danBerkualitas

NonProfitOriented

3/12/2014

2

Kedudukan Diktikes Pemda

Kebijakan MenkesTahun1996 SekolahKesehatan Pemda

ditingkatkan menjadiDikti Kes Pemda

UU nomor 20 Thn2003 , PP 19 THn2005, PP 38 Thn

2007

Pemda Tidakmempunyaikewenangan

menyelenggrakanPendidikan Tinggi

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN

SE Mendagri Nomor 061/3936/SJ Tgl 19 Desember 2008Membuat Kebijakan “Status Quo” Terhadap KelembagaanPendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemda.

SRT MENDAGRI KEPADA MENDIKNAS Nomor 061/2234/SJ Tanggal 22 Juni 2009Perihal Kelembagaan Akademi Kesehatan Di Daerah Agar PenyelesaianPermasalahan Tersebut Dapat Ditetapkan Melalui Keputusan Bersama AntaraMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan Dan DenganMenteri PAN DAN RB

SRT MENDAGRI KEPADA MENDIKNAS DAN MENKES Nomor 061/2568/Sj Tgl 5 Maret2010 Perihal Kelembagaan Akdemi Bidang Kesehatan Di Daerah Untuk MelakukanPengelolaan Kelembagaan Pendidikan Tingggi Kesehatan Milik Pemda MenjadiBHPP, BHPM, dan Merger Dengan PTN Setempat.

SRT MENDAGRI KEPADA MENPAN DAN RB Nomor 061/400/SJ Tgl 10 Februari 2011, hal Rancangan Permendagri ttg Otk Institusi Pendidikan Diploma Bidang KesehatanMilik Pemerintah Daerah.

SRT SUSULAN MENDAGRI KEPADA MENPAN DAN RB Nomor 061/2886/Sj Tgl 25 Juli2011 hal Penyampaian Data Institusi Pendidikan Diploma Biang Kesehatan MilikPemda

3/12/2014

3

PASCA PENCABUTAN UU 9 THN 2009 MENDAGRIBERSURAT KEPADA MENDIKNAS DAN MENKES Nomor061/2568/Sj Tgl 29 Juni 2010 Perihal Pelimpahan KewenanganPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan PadaPemerintah Daerah, Agar Pemerintah Mempertimbangkan DapatMelimpahkan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan TinggiBidang Kesehatan Kepada Pemda Yang Selama Ini TelahMemiliki Institusi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi BidangKesehatan Untuk Legalitas Operasionalnya.

SRT MENDAGRI KEPADA MENKOKESRA Nomor 061 4501/SJTanggal 4 Nopember 2010 Perihal Kelembagaan AkademiBidang Kesehatan Di Daerah Untuk Memfasilitasi PenyelesaianPermasalahan Keberadaan Kelembagaan Akademi BidangKesehatan Milik Pemda.

KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKNAS , MENKES DANMENDAGRI Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor1962/Menkes/PB/XII/2010 , Dan Nomor 420-1072 Tahun 2010Tentang Pengelolaaan Institusi Pendiikan Diploma BidKesehatan Milik Pemda

Lanjutan Upaya Pemerintah

KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKAS, MENKES, DAN MENDAGRI

• Selama Proses Revisi Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait

Dengan Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik

Pemerintah Daerah, Tetap Diselenggarakan.

• Menteri Pendidikan Nasional memberikan ijin penyelenggaraan dan

pembinaan akademik pendidikan diploma bidang kesehatan milik

pemerintah daerah setelah memperoleh rekomendasi/pertimbangan

tertulis dari Menteri Kesehatan.

• Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap

penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah

daerah.

• Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas fasilitasi daerah dalam

hal pembiayaan, pengadaan sarana prasarana, pemenuhan SDM

Pendidik dan Kependidikan dan fasilitas pendidikan lainnya serta

kelembagaan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB.

• Dengan terbitnya Keputusan Bersama ini, Institusi Pendidikan Diploma

Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah mengajukan permohonan ijin

penyelenggaraan pendidikan (alih bina perijinan) kepada Menteri

Pendidikan Nasional.

3/12/2014

4

• Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah dipimpin

oleh Kepala dengan sebutan Direktur yang secara Teknis Pelaksana

civitas akademik dibina oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan Petunjuk

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten dan secara teknis Operasional dan

Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah; dan

• Direktur Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibantu oleh beberapa

Pembantu Direktur (selanjutnya disebut PUDIR) sesuai dengan

bidangnya masing-masing.

KELEMBAGAAN DIKTIKES PEMDA

TUGAS DAN FUNGSI

• Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah, menyelenggarakan fungsi :

– pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam bidang pendidikan tinggi kesehatan;

– pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan tinggi kesehatan;

– pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ;

– pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan; dan

– pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

3/12/2014

5

SUSUNAN ORGANISASI DIKTIKES PEMDA

Klasifikasi Institusi Pendidikan Diploma

Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah

1) Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah, terdiri atas:

a. Tipe A (Variabel ≥ 50) ; dan b. Tipe B (Variabel < 50).

2) Tipe Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah ditetapkan

berdasarkan variabel:

a. jumlah mahasiswa; b. akreditasi; dan c. besarnya anggaran; d. nilai asset; e. jumlah pegawai; dan f. jumlah dosen.

Variable

VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI

2 3 4

JUMLAH MAHASISWA < 250

≥ 250

15

30

AKREDITASI ≤ B

A

15

30

BESARNYA ANGGARAN < 1.000.000.000

≥ 1.000.000.000

5

10

NILAI ASET < 10.000.000.000

≥ 10.000.000.000

5

10

JUMLAH PEGAWAI < 20

≥ 20

5

10

JUMLAH DOSEN < 20

≥ 20

5

10

3/12/2014

6

STRUKTUR ORGANISASI DIKTIKES PEMDA TYPE A

DIREKTUR

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

WAKIL DIREKTUR

KEMAHASISWAANWAKIL DIREKTUR

KERJASAMA

WAKIL DIREKTUR

BIDANG AKADEMIK

SUBBAGIAN

UMUM

SUBBAGIAN

PROGRAMSUBBAGIAN

KEUANGAN

SEKRETARIAT

STRUKTUR ORGANISASI DIKTIKES PEMDA TYPE B

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

KEMAHASISWAANWAKIL DIREKTUR

KERJASAMA

WAKIL DIREKTUR

BIDANG AKADEMIK

SUBBAG TATA

USAHA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

3/12/2014

7

ESELONISASI

1) Eselon Pejabat Struktural Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah

Tipe A, terdiri atas: a. Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan

struktural eselon II.b; b. Wakil Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan

struktural eselon III.a; c. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a; dan d. Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

2) Eselon Pejabat Struktural Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah

Tipe B, terdiri atas: a. Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan

struktural eselon IIIa; b. Wakil Direktur merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan

struktural eselon III.b; dan c. Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

3) Pengisian jabatan pada Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Institusi Pendidikan Tinggi

Kesehatan milik Pemerintah Daerah

dibebankan pada APBD dan sumber

anggaran lainnya yang sah dan tidak

mengikat.

3/12/2014

8

TINDAK LANJUT SKB 3

MENTERI

1. Surat Menteri Dalam negeri Nomor061/2886/SJ Tanggal 25 Juli 2011 halPenyampaian Data Informasi DataInstitusi Pendidikan Diploma BidangKesehatan Milik Pemda;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor061/2270/SJ Tanggal 15 Juni 2012 halPersetujuan Penataan Kelembagaan.

TERIMA

KASIH