REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH
ADMINISTRASI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh:
Ahmad Hidayah
1110112000009
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H/2014 M
i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang Berjudul :
REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 September 2014
Ahmad Hidayah
ii
REFORMASI BIROKRASI : PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Oleh :
Ahmad Hidayah
NIM : 1110112000009
Dibawah Bimbingan
Suryani, M.Si
NIP. 105411224
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2014
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa :
Nama : Ahmad Hidayah
NIM : 1110112000009
Progam Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul :
REFORMASI BIROKRASI PELAYAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji :
Jakarta, 15 September 2014
Mengetahui Menyetujui
Ketua Program Studi Pembimbing
Ali Munhanif, Ph. D Suryani M.Si
NIP. 196512121992031004 NIP.105411224
iv
v
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang reformasi birokrasi pelayanan publik di
bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik
bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu serta permasalahan dan
hambatan yang terjadi dalam proses reformasi birokrasi pelayanan publik bidang
pendidikan.
Peneliti menggunakan 3 teori, yaitu Birokrasi, Pelayanan Publik, dan
Reformasi Birokrasi. Peneliti menemukan bahwa reformasi birokrasi yang
dilakukan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu terbagi dalam 3
aspek, yaitu Infrastruktur dan sarana prasarana, kualitas guru, serta Kartu Jakarta
Pintar (KJP). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan
di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, tepatnya di Suku Dinas Pendidikan dan
sekolah – sekolah di 6 kelurahan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan studi lapangan dalam bentuk
observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa ada infrastruktur dan
sarana prasarana telah terjadi reformasi birokrasi dengan baik. Hal ini dibuktikan
dengan sudah baiknya bangunan di setiap sekolah SD, SMP dan SMA. Perbaikan
juga terjadi pada prosedur permintaan perbaikan infrastruktur. Hal ini berdampak
pada percepatan proses pelayanan. Pada kualitas guru, reformasi birokrasi belum
mencapai titik maksimal. Ada 3 aspek, pertama adalah spesialisasi guru. Pada
tahap ini guru belum tersepsialisasi. Kedua adalah penyebaran. Penyebaran telah
merata di setiap pulau, namun di beberapa wilayah masih banyak terdapat tenaga
honorer dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS). Ketiga adalah
sertifikasi guru. Suku Dinas Pendidikan telah berhasil membuat seluruh guru di
Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki sertifikat sebagai tenaga pengajar. Hal ini
menandakan bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pengajar yang profesional
dan berkualitas.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga merupakan salah satu bentuk reformasi
birokrasi. Sebab, dengan adanya KJP meringankan beban masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan di DKI Jakarta, Khususnya Kabupaten Kepulauan
Seribu.
vi
KATA PENGANTAR
Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “
Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten
Kepulauan Seribu” Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya dari awal hingga akhir
zaman.
Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan didalamnya. Oleh karena itu peneliti mengaharapkan kritik dan saran
yang membangun dari semua pihak. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima
kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Bapak Ali Munhanif, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si. selaku sekretaris Program Studi Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Ibu Suryani M.Si, Selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah
membimbing dengan sabar dan iklas, serta meluangkan waktu, tenaga dan
pikiran untuk memberikan masukan serta nasehat, dan memberikan
motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yanto Siregar selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu dan Bapak Bambang selaku Kasubag Umum Suku
Dinas Kabupaten Kepulauan seribu. terima kasih telah meluangkan
waktunya untuk diwawancari dan meminta data untuk keperluan penelitian
6. Kepala sekolah dan guru di Kabupaten Kepulauan Seribu yang saya
wawancari. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk
peneliti wawancarai
vii
7. Orang tua tercinta Bapak Bobbi Rosadi dan Ibu Nelly Kadriana serta adik
saya Siti Rasya Salsabila dan Desyafran Rafa yang memberikan segala
bentuk dukungan berupa finansial dan moral sehingga skripsi ini dapat
selesai.
8. Angga Patiar Boru Sianturi, Terima Kasih telah selalu berada di samping
peneliti dalam suka maupun duka selama pengerjaan skripsi ini.
9. Brian Aderinanda Bahri, Kokoh dan Dwi Andika Irawan. Terima kasih
untuk selalu menjadi sahabat baik saya dan menemani saya selama
penelitian di Kepulauan Seribu.
10. Keluarga Besar BEM FISIP 2013 – 2014, khususnya Hilman Hidayat,
Rida Fauziah Qinvi, Andhita Nooryani Sarasati, Anggita, Ricardo
Taufano, La Ode, Fikri Mahir Lubis, Ahsan, Mhd Ikhsan dll. Terima kasih
telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Seluruh teman – teman Ilmu Politik 2010, khususnya Herman Afrianto,
Aliya dan Abdurrahman Abudan dll yang tidak pernah lelah membantu
skripsi peneliti dari awal sampai akhir.
12. Seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu
persatu.
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi
para pembaca sekalian.
Jakarta, 10 September 2014
Ahmad Hidayah
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME........................................i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN................................................ii
ABSTRAK.............................................................................................................iii
KATA PENGANTAR...........................................................................................iv
DAFTAR ISI.........................................................................................................vi
DAFTAR TABEL...............................................................................................viii
DAFTAR DIAGRAM...........................................................................................ix
DAFTAR GAMBAR..............................................................................................x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..........................................................................1
B. Perumusan Masalah ................................................................................9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................................9
D. Tinjauan Pustaka...................................................................................10
E. Metodologi Penelitian............................................................................11
BAB II KERANGKA TEORI
A. Birokrasi ...............................................................................................14
1. Definisi Birokrasi .........................................................................14
2. Tujuan Birokrasi ...........................................................................16
3. Tugas Birokrasi .............................................................................17
4. Kelemahan Birokrasi di Negara Berkembang...............................18
B. Reformasi Birokrasi ..............................................................................18
1. Definisi Reformasi Birokrasi .........................................................18
2. Sejarah Reformasi Birokrasi .........................................................21
3. Strategi Reformasi Birokrasi .........................................................22
C. Pelayanan Publik .................................................................................24
BAB III PROFIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Seribu ..................................................27
B. Geografis Kabupaten Kepulauan Seribu ..............................................28
C. Unsur Demografi Kabupaten Kepulauan Seribu ................................. 29
1. Pendidikan .....................................................................................29
2. Tingkat Ekonomi ...........................................................................31
3. Penyebaran Jumlah Penduduk .......................................................32
D. Struktur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu ..........................34
BAB IV REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
A. Reformasi birokrasi bidang pendidikan ...............................................35
ix
B. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana ...............................38
1. Tingkat Sekolah Dasar (SD) .........................................................40
2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)..................................41
3. Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) .....43
C. Perbaikan Kualitas Guru .......................................................................46
1. Spesialisasi Guru ...........................................................................46
2. Penyebaran Guru ...........................................................................48
3. Sertifikasi Guru .............................................................................50
D. Kartu Jakarta Pintar ..............................................................................53
E. Masalah dan Hambatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
1. Minimnya Jumlah Murid Tingkat SMA/SMK ..............................60
2. Minimnya Transportasi Antar Pulau .............................................62
3. Pola Pikir Masyarakat ...................................................................62
4. Belum Terspesialisasi Guru ..........................................................63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ...........................................................................................64
B. Saran .....................................................................................................65
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................xi
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi............................................3
Tabel 1.2 10 Besar Provinsi Pelayanan Publik Terbaik .................................6
Tabel 1.3 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru tahun 2014 ..............................7
Tabel 1.4 Persentase Tingkat Pendidikan di Kepulauan Seribu .....................8
Tabel 3.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru tahun 2014 .............................29
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Seribu.......................31
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kepulauan Seribu ............................31
Tabel 3.4 Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Kepulaun Seribu .........32
Tabel 4.1 Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Tingkat SD ....................41
Tabel 4.2 Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Tingkat SMP .................42
Tabel 4.3 Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Tingkat SMA/SMK........45
Tabel 4.4 Jumlah PNS dan Honorer Berdasarkan Kelurahan........................49
Tabel 4.5 Jumlah PNS dan Honorer Berdasarkan Jenjang Pendidikan..........49
Tabel 4.6 Jumlah Alokasi Anggaran Bagi Anggota KJP...............................54
xi
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 3.1 Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu ...................30
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Bangunan Sekolah Dasar (SD) 02 Pari........................................41
Gambar 4.2 Lapangan SMAN 69 Pramuka yang sedang di renovasi ...............45
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan birokrasi di Indonesia bukanlah permasalahan baru.
Problem birokrasi ini merupakan suatu problem yang kompleks dan sulit untuk di
selesaikan oleh pemerintah. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat
menyatakan bahwa birokrasi bukanlah menjadi pelayan bagi masyarakat
melainkan sebagai sumber masalah bagi masyarakat. Selain itu birokrasi di
Indonesia sangat erat kaitanya dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme).1
Berbagai permasalahan yang ada dalam birokrasi tersebut merupakan
serangkaian permasalahan yang ada dalam birokrasi baik di pusat maupun daerah.
Khususnya bagi daerah, otonomi daerah yang semula diharapkan dapat lebih
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan
semakin baik, justru pada kenyataannya tujuan tersebut belum mampu dijalankan
dengan baik.
Kesan negatif yang di pandang oleh masyarakat kepada birokrasi
diakibatkan karena birokrasi selama ini tidak dapat merespon keinginan
masyarakat. Konsep birokrasi di Indonesia dinilai tidak lagi mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat. Birokrasi
1Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi di Publik Indonesia (Yogyakarta: Pusat Studi
Kebijakan dan Kependudukan UGM, 2002), h.228
2
dinilai bekerja dengan lambat, hati – hati dan metodologi sudah tidak dapat
diterima oleh masyarakat saat ini yang cepat, efisien, tepat waktu, dan sederhana.
Ditambah lagi sekarang telah memasuki era globalisasi yang menuntut segala
sesuatunya berjalan dengan cepat dan tepat.
Oleh karena itulah konsep reformasi birokrasi harus dilaksanakan di
Indonesia. Gerakan reformasi birokrasi ini mendambakan birokrasi yang memiliki
netralitas politik, transparan, responsibel, akuntabel dan bersih. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah daerah yang lama harus segera
di tinggalkan dan digantikan dengan paradigma pemerintahan daerah yang baru.
Hal tersebut di rasa menjadi suatu keharusan sehingga otonomi daerah tidak
menjadi sia – sia.
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia NO 81 Tahun 2010
mengatakan bahwa dalam mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan
yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh
Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah.2 Menurut Peraturan Presiden ini
jelas menegaskan bahwa setiap Instansi pemerintah harus melakukan Reformasi
birokrasi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu harus sesegera
mungkin dalam proses reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi memiliki beberapa tujuan yaitu birokrasi yang bersih
dari praktik KKN, pelayanan publik yang baik, Profesionalisme pegawai,netralitas
2 httpwww.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.pdf, di akses pada
tanggal 12 November 2013.
3
dan lain – lain. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi
seperti yang dikemukakan tabel di bawah ini.
Tabel 1.1
8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Sumber : httpwww.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.pdf, di
akses pada tanggal 12 November 2013
Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki beberapa tahapan dalam
pencapaian hasil. Tahapan ini dilakukan dalam 5 tahun. Setiap 5 tahun pemerintah
memiliki tujuan atau target yang harus dicapai. Tahapan ini di antaranya adalah :
AREA HASIL YANG DI HARAPKAN
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran
Tata Laksana efektif, efisien, dan sesuai dengan good governance
Peraturan Undang -
Undang Undang - Undang yang lebih tepat sasaran
Sumber Daya Manusia berintegritas, kompeten, netral, kapabel, dan profesional
Pengawasan bersih dan bebas dari KKN
Akuntabilitas peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik
pelayanan yang sesuai keinginan dan kebutuhan
masyarakat
Pola Pikir dan Budaya
Kerja birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
4
1. Sasaran Lima Tahun Pertama (2010 – 2014)
Sasaran pada lima tahun pertama ini di fokuskan pada pewujudan birokrasi
yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas
pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
2. Sasaran Lima Tahun Kedua (2015-2019)
Sasaran pada tahap kedua adalah pengobtimalisasi dari capaian pada tahap
pertama
3. Sasaran Lima Tahun ketiga (2020 – 2014)
Sasaran pada tahap ketiga adalah peningkatan kapasitas birokrasi untuk
menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari tahap kedua. 3
Sekarang ini Indonesia masih berada pada tahap pertama dalam proses
reformasi birokrasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan sangat
bergantung kepada kemampuan mereka dalam mendapatkan pelayanan publik
yang baik. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk melakukan
pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang ada pada daerahnya. Proses
pelayanan publik oleh daerah mencakup obyek yang luas seperti : pengurusan
KTP, berbagai macam perizinan, penyediaan air bersih, dan sebagainya.
Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah penting,
baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik. Pelayanan dalam bentuk
barang publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan
3 httpwww.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.pdf, di akses pada
tanggal 12 November 2013
5
masyarakat seperti jalan raya, air bersih dan lain sebagainya. Semakin tinggi
kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik maka kehidupan masyarakat akan
baik, artinya tidak ada masalah yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan
sehari-hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan
masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyelenggaraan
transportasi.
Salah satu daerah yang sedang melakukan reformasi birokrasi khususnya
dalam pembenahan pelayanan publik adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada
tingkat Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh hasil yang cukup
baik dalam hal peringkat pelayanan publik yang dikeluarkan oleh kementrian
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
mendapat peringkat 7 dengan kategori cukup baik (CC).
6
Tabel 1.2
10 Besar Provinsi Dengan Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia
NO PROVINSI NILAI PROVINSI
1 JAWA TIMUR B
2 JAWA TENGAH B
3 JAWA BARAT CC
4 DI YOGYAKARTA CC
5 KALIMANTAN TIMUR CC
6 LAMPUNG CC
7 DKI JAKARTA CC
8 BALI CC
9 BANTEN CC
10 SULAWESI UTARA CC
Sumber : Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2012
Pada kenyataannya, pelayanan publik yang memperoleh peringkat 7 dari
seluruh provinsi di Indonesia belum merata di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Hal
ini diperkuat dengan pernyataan dalam Republika Online pada tanggal 12 Januari
2014 menyatakan bahwa pelayanan bidang pendidikan belum merata di seluruh
wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah wilayah Kabupaten
7
Kepulauan Seribu. Hal ini di buktikan dengan rendahnya tingkat pendidikan di
Kabupaten Kepuluan Seribu.4
Berikut di paparkan jumlah sekolah, guru dan murid di daerah Kabupaten
Kepulauan Seribu :
Tabel 1.3
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Kepulauan Seribu
Tahun 2014
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dan jumlah
murid dari jenjang SD sampai ke SMA mengalami penurunan. Dari jumlah 2705
murid yang terdiri dari 14 SD yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya hanya
sekitar 1241 murid yang berada di 7 SMP. Terjadi penurunan jumlah murid
sekitar 50% lebih. Tidak hanya dari SD ke SMP, jenjang selanjutnya pun
mengalami penurunan jumlah murid. Dari total 1241 yang terdiri dari 7 SMP,
hanya terdapat 1 SMK dan 1 SMA di tingkat selanjutnya yang terdiri dari 623
murid. Melihat jumlah angka tersebut dapat di pastikan bahwa terjadi penurunan
jumlah murid sekitar 50 persen dari jenjang SMP ke tingkat SMA atau SMK.
4Ajeng Rizky, 12 Januari 2014, Kepulauan Seribu Bukan Anak Tiri, dalam
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/12/mza2jd-kepulauan-seribu-bukan-anak-tiri, diakses pada 23 mei 2014
Jenis Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid
TK 13 70 658
SD 14 184 2705
SMP 7 95 1241
SMA 1 26 363
SMK 1 17 262
8
Selain itu, data di atas juga dapat menjawab pertanyaan mengapa tingkat
pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu masih tergolong rendah. Berikut di
paparkan persentase tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu :
Tabel 1.4
Persentase Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2011
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
Berdasarkan data diatas, dapat menjelaskan bahwa persentase jumlah
penduduk yang memiliki ijazah SD paling besar di bandingkan dengan SMP dan
SMA atau SMK. Hal ini berarti masih banyak penduduk di Kabupaten Kepulauan
Seribu yang hanya berijazahkan tamatan SD yang berarti pula tidak melanjutkan
ke jenjang selanjutnya yaitu SMP dan SMA.
Mengenai anggaran maka berdasarkan data Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melansir total belanja DKI Jakarta
pada 2010 mencapai Rp 26,23 triliun. Jumlah ini dialokasikan untuk belanja
pembangunan sebesar Rp 17,55 triliun Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan daerah
Jenis Pendidikan Persentase
Tidak Punya Ijazah 24
SD 30
SMP 21
SMA 19
Diploma 3 (D3) 1
SI 4
S2-S3 1
9
Kabupaten Kepulauan Seribu hanya Rp 170 miliar.5 Dari total anggaran yang
dialokasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekitar Rp 31 miliar
dialokasikan untuk biaya pendidikan.6
B. Perumusan Masalah
Penelitian skripsi ini secara umum ingin melihat bagaimana proses
reformasi birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan
Seribu serta faktor – faktor penghambat dan segala problem pendidikan di
Kabupaten Kepulauan Seribu.
1. Bagaimana Implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik bidang
pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu ?
2. Apa saja hambatan Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu dalam
meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari Penelitian skripsi ini di harapkan :
1. Mengetahui implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik
bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Mengetahui hambatan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan
Seribu dalam meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan
Manfaat Penelitian
1. Manfaat akademis, yaitu mengembangkan ilmu politik khususnya di
bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5Inu “Kepulauan Seribu Namanya, Miskin Keadaanya”, artikel di akses pada tanggal 1
April 2014 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1edafb23e1b/pulau-seribu-namanya-miskin-keadaannya
6 Data Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2013
10
2. Manfaat praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah
informasi bagi penulisan skripsi di masa yang akan datang
D. Tinjauan Pustaka
1. Myrna Nurbaini : Tesis Universitas Diponogoro dengan judul Reformasi
Birokrasi di Pemerintahan kota Surakarta. Tesis ini meneliti bagaimana
proses Reformasi Birokrasi di kot Surakarta ? dan faktor apa saja yang
menjadikan kunci keberhasilan pemerintah kota Surakarta dalam proses
Reformasi Birokrasi ?. kesimpulan dari penelitian ini adalah Sejumlah
terobosan baru diluncurkan dalam membangun Kota Surakarta. Tak hanya
soal penataan fisik kota seperti revitalisasi pasar, penataan hunian liar,
hingga fasilitas-fasilitas pelayanan, pembangunan nonfisik juga banyak
dilakukan. Misalnya di bidang pelayanan perijinan, pendidikan, kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat. Usaha-usaha tersebut seolah ingin
membuktikan keunggulan lain kota ini dalam hal kompetensi sumber daya
manusianya. Program-program yang digagas pemerintahadalah program
inovatif daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Rizky Al Karim : Skripsi Universitas Negeri Surabaya dengan judul
Reformasi Birokrasi di Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian
ini ingin meneliti bagaimana proses Reformasi Birokrasi di Kesehatan
Provinsi Jawa Timur ? kesimpulan dari penelitian ini adalah Reformasi
birokrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan.
Reformasi birokrasi tersebut berada pada penataan ketatalaksanaan dengan
melakukan penyusunan SOP-AP. Penyusunan SOP-AP dijalankan oleh
11
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik di wilayah Jawa Timur khususnya pada pelayanan
kesehatan. Pemanfaatan adanya SOP-AP dimaksudkan untuk menjadi
standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan
pekerjaannya agar efisien, efektif, runtut dan dapat memenuhi target.
Terdapat beberapa tahap yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur dalam penyusunan SOP-AP seperti tahap persiapan, penilaian
kebutuhan dan pengembangan.
E. Metodologi Penelitian
Pendekatan Penelitian
Menurut Lexy J.Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan analisis data statistik atau
cara kuantifikasi lainnya. Secara prosedur menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Maka metode
penulisan yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan ini adalah
pendekatan kualitatif. Karena sesuai dengan penelitian yang akan peneliti ambil
yaitu menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkitan dengan masalah
yang diteliti. Supaya dapat dengan jelas menghadirkan data-data tersebut dengan
sistematis agar dapat menjadi karya ilmiah yang baik.7
7 Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya,2006), h. 4.
12
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,
tepatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan sekolah –
sekolah, sedangkan waktu penelitian akan dilakukan secara bertahap hingga
selesai penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini
adalah:
a. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan berupa pengumpulan data-data dalam
bentuk apapun yang terkait dengan penelitian ini. Dokumetasi diperlukan untuk
mempermudah peneliti menemukan jawaban dan kejelasan dari permasalahan
penelitian, juga agar peneliti dapat menjelaskan secara jelas terkait dengan
permasalahan skripsi ini.
b. Wawancara
Memperoleh data melalui narasumber yang bersangkutan dengan tema
skripsi. Demi memenuhi dan mencari data (serta fakta) langsung sebanyak-
banyaknya dari narasumber yang menjadi pelaku ataupun pengamat yang
berkaitan dengan masalah Pelayanan publik. Peneliti mewawancarai Kepala Suku
dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kasubag Suku Dinas
13
Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepala Sekolah dan Guru, serta
masyarakat setempat.
Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
pengumpulan data dari objek yang diteliti salah satunya adalah wawancara dengan
narasumber. Adapun untuk penelitian ini, narasumber yang diwawancarai
meliputi aktor-aktor terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu, Kepala Sekolah dan guru.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari lingkaran luar objek
penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui pemberitaan di media massa,
hasil penelitian sebelumnya, maupun internet.
14
BAB II
KERANGKA TEORI
A. BIROKRASI
1. Definisi Birokrasi
Dalam ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna
diantaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro, badan eksekutif
pemerintah, dan keseluruhan pejabat publik, baik itu pejabat tinggi ataupun
rendah. Namun makna tersebut mengandung inti pengertian bahwa birokrasi erat
kaitannya dengan suatu lembaga pemerintahan. Makna birokrasi erat kaitannya
dengan pemerintah muncul karena pada umumnya lembaga pemerintah selalu
berbentuk birokrasi.8
Birokrasi selalu di kaitkan oleh seorang tokoh yang bernama Max Webber.
Begitu besar pengaruh pemikiranya sehingga jika bicara mengenai birokrasi maka
nama Max Webber akan muncul. Max Webber adalah salah seorang tokoh asal
Jerman yang di pandang sebagai bapak birokrasi. Birokrasi Webber membentuk
sebuah hierarki atau sebuah struktur organisasi dimana atasan memberikan tugas
dan kewajiban kepada bawahannya.9
8 Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 22 9 Max Webber, Economy and Society, (California: University of California Press, 1978) h.
956
15
Dalam suatu konsep birokrasi modern Webber menjelaskan birokrasi harus
di jalankan dengan rasional. Menurut Webber tipe birokrasi yang ideal meliputi
cara – cara sebagai berikut :
Individu seorang pejabat pada hakikatnya adalah bebas namun dibatasi
oleh aturan yang berlaku. Pejabat tidak bebas melakukan segala sesuatu
demi kepentingan pribadi ataupun keluarganya.
Jabatan disusun berdasarkan tingkatan Hierarki dari atas ke bawah ataupun
dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Konsekuensinya adalah ada jabatan
yang lebih tinggi dan ada jabatan yang lebih rendah.
Tugas dan fungsi masing – masing bidang memiliki perbedaan.
Setiap jabatan memiliki kontrak kerja yang dimana di dalam kontrak kerja
tersebut berisikan tugas dan fungsi pejabat.
Setiap pejabat diseleksi berdasarkan keahliannya
Terdapat struktur jenjang karir yang jelas
Setiap pejabat dijalankan dengan disiplin dan peraturan yang jelas serta
pengawasan10
Model birokrasi Webber selama ini dipahami sebagai sebuah mesin yang
disiapkan untuk menjalankan demi mewujudkan suatu tujuan tertentu. Dengan
demikian para pekerja di dalam sistem birokrasi diibaratkan sebagai penggerak
dalam mesin birokrasi tersebut. Pemicu ataupun pengerak mesin ini haruslah
netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Hal ini membuat birokrasi
pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan
10
Ibid.,h.959 - 963
16
kelas ataupun kelompok tertentu. Pejabat yang bersikap netral diharapkan akan
patuh dan mengabdi kepada masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi ataupun
kelompok tertentu.
2. Tujuan Birokrasi
Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam
mensejahterakan masyarakat. Menurut Webber tujuan penyedian birokrasi
pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggung jawab
pemerintah.
2. Memajukan kepentingan sektor ekonomi
3. Membuat regulasi atau aturan11
Berdasarkan pendapat Webber diatas dapat dilihat bagaimana pemerintah
memberi kesejahteraan kepada rakyatnya melalui birokrasi yang menjadi pelayan
bagi masyarakat. Tujuan utama birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat
harus tertancap keras pada para aparatur pelaksana, agar mereka tetap konsisten
dalam menjalankan tugasnya.
Sebagaimana pendapat Thoha, birokrasi yang merupakan organisasi
pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu: melindungi
11
Ibid.,
17
kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya
tujuan utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.12
3. Tugas Birokrasi
Tugas birokrasi merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh
birokrasi untuk mencapai tujuannya. Tugas birokrasi tidak hanya memberi
pelayanan kepada masyarakat dalam arti sempit, tetapi juga berperan mengelolah
kebijkan publik13
. Salah satu bagian dari pengelolaan kebijakan yang dilakukan
oleh birokrasi yaitu pembuatan keputusan. Langkah awal dalam pengelolaan
kebijakan adalah bagaimana peran birokrasi dalam mengambil keputusan. Webber
dalam bukunya Economic and Society memperlihatkan peranan birokrasi dalam
pengambilan keputusan, yakni sebagai berikut :
a. Pembuat peraturan di bawah peraturan perundang-undangan
b. Pemprakarsa kebijakan
c. Birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan kepatuhan14
Kondisi masyarakat di zaman modern yang semakin cerdas dan
mempunyai banyak kebutuhan menjadikan aparatur sebagai pelaksana birokrasi
dituntut untuk lebih responsif terhadap keadaan internal dan eksternal birokrasi.
Tugas birokrasi dalam melayani masyarakat tidak boleh terlalu kaku. Keadaan
12
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Era Reformasi (Jakarta: encana, 2009) h.37 13
Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.70-71
14Max Webber, Economy and Society, (California: Universityof California Press, 1978) h.
980
18
lingkungan diluar birokrasi dalam hal ini yaitu perkembangan masyarakat yang
dinamis harus menjadi perhatian birokrasi untuk menyesuaikan dalam
memberikan pelayanan.
4. Kelemahan Birokrasi di Negara Berkembang
Birokrasi di negara berkembang cenderung memiliki beberapa problem
yang menjadi sebuah kelemahan pada sistem birokrasi. Kelemahan inilah yang
harus di perbaiki dalam sebuah konsep reformasi birokrasi. Menurut Heady dan
Wallis, kelemahan birokrasi di negara berkembang adalah :
1. Pola dasar sistem administrasi negara merupakan tiruan dan jiplakan dari
sistem administrasi kolonial yang dikembangkan negara penjajah khusus
untuk negara yang di jajahnya.
2. Birokrasi pemerintah kurang sumber daya manusia yang berkualitas dalam
hal keterampilan, kepemimpinan dan manajemen yang baik.
3. Birokrasi belum maksimal dalam mementingkan kepentingan masyarakat
dan cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi15
B. REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi di Indonesia memiliki catatan yang kurang bagus, khususnya
pada pada masa orde baru yang menggunakan birokrasi sebagai mesin politik.
efek peninggalan dari era orde baru ada tidak efisien, kinerja yang buruk, dan
rusaknya birokrasi di Indonesia. Lebih dari pada itu, birokrasi di Indonesia rentan
akan kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
15
Ginanjar Kartasasmita, Administrasi Pembangunan,(Jakarta: LP3SE, 1997) h. 48
19
Menurut Miftah Thoha, reformasi adalah suatu keharusan. Reformasi
harus dilakukan karena demi menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik
pada masanya. Reformasi Birokrasi seharusnya memberikan suatu rancangan
besar yang akan dilakukan. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi,
setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara haruslah mengakomodir
kepentingan rakyat. Pemimpin yang baik harus mengenal rakyatnya dengan baik.
Sehingga orientasi pelayanan publik tidak kepada kepentingan penguasa
melainkan demi kepentingan rakyat.16
Salah satu contoh adalah ketika suatu
masyarakat tertimpa bencana, maka birokrasi tidak boleh menyulitkan dalam hal
memberikan bantuan. Antrian yang panjang dan birokrasi yang menyulitkan
adalah bukti bahwa pelayan publik di indonesia masih berada di tingkat bawah.
Tahun 1998 adalah pintu gerbang bagi reformasi di Indonesia. Reformasi
dimaknai sebagai perubahan secara menyeluruh di Indonesia, termasuk dalam
bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Dalam aspek politik dan
pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi wacana yang naik ke permukaan.
Reformasi birokrasi menjadi sebuah isu yang ingin di realisasikan. Terlebih lagi,
akibat jadinya birokrasi sebagai mesin politik pada masa orde baru membuat
birokrasi memberikan sumbangan bagi keterpurukan bangsa pada pasca
reformasi. Budaya yang melekat pada birokrasi pada saat itu adalah KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tetapi tidak ada jaminan pasca reformasi maka
budaya birokrasi yang buruk ini akan hilang. KKN telah menjadi permasalahan
yang akut dan mengakar di kalangan birokrasi di Indonesia.
16
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007) h.18-19
20
Tuntutan terbesar pasca reformasi adalah mereformasi birokrasi. Birokrasi
harus berubah menjadi pelayan publik yang baik. Pandangan buruk yang melekat
pada birokrasi imbas masa orde baru haruslah segera di hilangkan. Dengan adanya
tuntutan reformasi inilah birokrasi harus merubah fungsi dan perannya. Misalnya
dahulu birokrasi di anggap suka memerintah, sekarang birokrasi haruslah berubah
wujud menjadi sosok penolong bagi masyarakat.
1. Definisi Reformasi Birokrasi
Menurut Zauhar, Reformasi Birokrasi berasalkan dari 2 suku kata, yaitu
reformasi dan birokrasi. Reformasi berarti perubahan struktur administrasi untuk
ke arah yang lebih baik. Sedangkan birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang
biasanya dikaitkan dengan pemerintah yang menyelenggarakan pemerintah dan
pelayanan publik. Dari pengertian diatas bahwa reformasi birokrasi adalah
perubahan organisasi pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. 17
Selain itu, Sedamaryanti menjelaskan bahwa reformasi birokrasi
merupakan proses upaya sistematis, terpadu dan komperhensif, demi mewujudkan
tata pemerintahan yang baik atau good governance.18
Jadi reformasi birokrasi
bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
dan menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.
Reformasi birokrasi dalam sektor publik menurut Mark Schacter dalam
papernya Public Sector Reform In Developing Countries, mengatakan bahwa
17
Soesilo Zauhar, Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) h.56
18Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan
Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.67
21
reformasi birokrasi adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahanan khususnya sektor publik.19
2. Sejarah Reformasi Birokrasi
Good governance menjadi tolak ukur sekaligus tujuan dari reformasi
birokrasi. Konsep good governance tidak serta merta muncul begitu saja. Pada
awalnya reformasi birokrasi dilakukan untuk memenuhi konsep The Old Public
Administration. Konsep The Old Public Administration menekankan pada
pelaksanaan kebijakan dan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh negara
dalam hal ini yaitu pemerintah kepada masyarakat. Konsep The Old Public
Administration menekankan bahwa administrasi negara hanya menjadi pelaksana
peraturan yang dibuat oleh pejabat. Ide konsep The Old Public Administration ini
dapat berlangsung pada semua sektor kehidupan, mulai dari sektor pertahanan,
kesejahteraan rakyat, pendidikan, transportasi dan lain-lain.20
Keberadaan konsep The Old Public Administration tergeser sekitar tahun
80-an. Pada tahun tersebut muncul konsep baru yaitu New Public Management
(NPM).. Inti dari konsep NPM ini yaitu mentraformasikan sistem kinerja yang ada
disektor privat dan bisnis ke sektor publik. Pada hakikatnya konsep ini menuntut
efektif dan efisien dengan cara mengganti (reform) kebiasaan kinerja publik yang
bergantung pada aturan yang dibuat oleh pejabat menjadi berorientasi pada pasar
19
Mark Schacter, 2000, Public Sector Reform In Developing Countries, dalamhttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017800.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014
20Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, (Jakarta : Kencana, 2008) h.71
22
(market). Menurut Thoha slogan yang berbunyi “mengatur dan mengendalikan
pemerintah tidak jauh bedanya mengatur dan mengendalikan bisnis”. 21
Perkembangan zaman yang serba dinamis akhirnya menggesr paradigma
The Old Public Administration dan New Public Management. Konsep yang
muncul di abad XXI ini dan sekaligus menggeser kedua konsep tersebut adalah
New Public Service (NPS). Menurut Thoha NPS merupakan konsep yang
menekankan berbagai elemen. Di dalam perkembangannya konsep NPS akhirnya
mengalami pembaharuan, sekarang dikenal dengan good governance.22
Di
Indonesia good governance ini diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yang
baik. Menurut Kumorotomo ada tiga asas besar dalam good governance, yaitu
prinsip demokrasi, keadilan sosial dan pemerataan, serta mengusahakan
kesejahteraan umum.23
3. Strategi Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik dan sesuai
dengan tujuan, apabila dalam melakukan reformasi birokrasi terdapat strategi.
Strategi dalam reformasi birokrasi merupakan alat dan sekaligus pedoman yang
mempermudah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Menurut Sedarmayanti
strategi reformasi birokrasi antara lain:
21
Ibid., h.74 22
Ibid., h.84 23
Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2011) h. 318
23
Pembaharuan mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja)
1. Peningkatan penghasilan dengan prinsip pekerjaan seimbang
dengan imbalan.
2. Pengembangan budaya kerja (penerapan nilai budaya pada tiap unit
pelaksana pelayanan publik).
3. Internalisasi dan konkretisasi prinsip tata kepemerintahan yang
baik.
Sistem menajemen pemerintahan
1. Penciptaan pola dasar organisasi pemerintah (unit pelaksana
pelayanan publik).
2. Perubahan dari manajemen ketatausahaan ke manajemen sumber
daya manusia apratur.
3. Simplikasi dan otomatisasi tatalaksana, sistem prosedur dan
mekanisme pelayanan publik.
4. Perbaikan sistem pengolahan aset atau barang milik negara.
5. Pembaharuan sistem manajemen keuangan unit pelayanan publik.
6. Perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur.24
24
Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h.76
24
C. PELAYANAN PUBLIK
Demi terwujudnya pemeritahan yang ideal, maka birokrasi haruslah
menjadi pelayan masyarakat. Salah satu tugas penting birokrasi adalah
memberikan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik yang
baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan birokrasi. Jadi, pelayanan
publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang sesuai
dengan aturan pokok ataupun aturan yang telah di tetapkan.
Secara umum pelayanan publik terbagi atas 3 bagian, yaitu barang, jasa
dan administratif. Pelayanan dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas-
fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat seperti jalan raya, air bersih dan
lain sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik
maka kehidupan masyarakat akan baik, artinya tidak ada masalah yang
menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sementara pelayanan
dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan
pendidikan serta penyelenggaraan transportasi. Pelayanan administratif
merupakan sebuah pelayanan perizinan, misalnya adalah pebuatan KTP (Kartu
Tanda Penduduk), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan lain – lain. 25
Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat
standarisasi bagi pelayanan publik dalam suatu instansi yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Keputusan ini
berisikan sebagai berikut :
25
Lijan Poltak Sinambella, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) h.5
25
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya)
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
26
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan26
26
Data Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2012
27
BAB III
PROFIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
A Sejarah Kabupaten Kepulauan Seribu
Kepulauan Seribu yang merupakan wilayah Kepulauan memiliki
karakteristik yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta yang lainya. Melihat
potensi alam wilayah Kepulauan Seribu yang merupakan daerah kepulauan, maka
pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk mengembangkan wilayah
kepulauan seribu dalam bidang peningkatan kegiatan pariwisata, meningkatkan
kualitas hidup nelayan, dan pemanfaatan sumber daya laut.
Melihat tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah peningkatan
bidang pariwisata, namun hal ini belum memberikan sesuatu yang berarti. Sebab
eksploitasi sumber daya laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungkan. Selain
itu, wilayah kepulauan seribu yang berbentuk kepulauan menyebabkan daerah ini
masih tergolong tertinggal dari daerah DKI Jakarta yang lainya. Penyebabnya
adalah minimnya sarana transportasi menyebabkan daerah ini seakan – akan
terisolir dari wilayah lainya. Selain itu, rendahnya tingkat ekonomi dan
pendidikan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk mencapai tujuan dalam pengembangan kepulauan seribu, maka
Kecamatan Kepulauan seribu yang tadinya masuk dalam pemeritahan wilayah
Jakarta Utara, kini statusnya menjadi Kabupaten Kepulauan Seribu. Ketentuan ini
diatur dalam Undang – Undang No 34 tahun 1999 tanggal 31 Agustus tahun 1999
tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dalam perubahan status
28
menjadi Kabupaten Kepulauan Seribu, maka terjadi juga pemekaran dari 1 (Satu)
kecamatan menjadi 2 (Dua) kecamatan dan dari 4 (Empat) Keluarahan menjadi 6
(Enam) Kelurahan.
Kecamatan Kepulauan Seribu utara terdiri dari 81 pulau dan 3 Kelurahan,
yaitu Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Harapan. Sedangkan di
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari 25 Pulau yang terdapat 3
Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Pari, dan
Kelurahan Tidung. 27
B. Geografis Kabupaten Kepulauan Seribu
Secara Astronomi Kabupaten Kepulauan Seribu terletak antara 5010’00’’
sampai dengan 5057’00’’ Lintang Selatan dan 106
019’30’’ sampai dengan
106044’50’’ Bujur Timur. Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan dataran
rendah dengan ketinggian rata – rata 1 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah
Kepulauan Seribu berdasarkan SK Gubernur no 171 tahun 2007 adalah 8,70 Km2.
Berdasarkan posisi geografisnya, Kepulauan Seribu memiliki batas –
batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Laut Jawa atau Selat Sunda
Sebelah Timur : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, dan Jakarta
Barat
27
http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA, diakses pada tanggal 28 April 2014
29
Sebelah Barat : Laut Jawa atau Selat Sunda.28
D. Unsur Demografi Kabupaten Kepulauan Seribu
1. Pendidikan
Berikut di paparkan mengenai jumlah sekolah, guru dan murid di
Kabupaten Kepulauan Seribu.
Tabel 3.1
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun
2014
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dan jumlah
murid dari jenjang SD sampai ke SMA mengalami penurunan. Dari jumlah 2705
murid yang terdiri dari 14 SD yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya hanya
sekitar 1241 murid yang berada di 7 SMP. Terjadi penurunan jumlah murid
sekitar 50% lebih. Tidak hanya dari SD ke SMP, jenjang selanjutnya pun
mengalami penurunan jumlah murid. Dari total 1241 yang terdiri dari 7 SMP,
hanya terdapat 1 SMK dan 1 SMA di tingkat selanjutnya yang terdiri dari 623
28
Ibid.,
Jenis Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid
TK 13 70 658
SD 14 184 2705
SMP 7 95 1241
SMA 1 26 363
SMK 1 17 262
30
murid. Melihat jumlah angka tersebut dapat di pastikan bahwa terjadi penurunan
jumlah murid sekitar 50 persen dari jenjang SMP ke tingkat SMA atau SMK.
Jumlah sekolah, murid, dan guru yang menurun dapat menjelaskan
mengapa pendidikan di kabupaten Kepulauan Seribu masih tergolong rendah.
Berikut di papatkan persentase tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulauan
Seribu.
Diagram 3.1
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
Penduduk di Kabupaten kepulauan Seribu yang tidak memiliki ijazah
sebesar 24%, yang hanya berijazahkan SD mendominasi dengan 30%. Lalu, untuk
tingkat SMP sebesar 21% dan tingkat SMA 19%. Untuk lulusan diploma 3 hanya
sebesar 1% dan yang memiliki ijazah sarjana S1 sebanyak 4% dan sisanya sebesar
1% mendapat ijazah S2 dan S3.
Tingkat Pendidikan Kabupaten Kep. Seribu 2011
Tidak Punya Ijazah
SD
SMP
SMA/SMK
Diploma 3
S-1
S-2
31
2. Tingkat Ekonomi
Berikut dipaparkan jumlah penduduk miskin dan laju pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Kepulauan Seribu dari tahun 2007 – 2010
Tabel 3.2
Laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2007 – 2010
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Seribu
Tahun 2007 – 2010
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
Dari data diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa laju pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Kepulauan Seribu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Tahun Laju pertumbuhan Ekonomi (%)
2007 0,9
2008 1,22
2009 1,54
2010 2,6
Tahun Jumlah Penduduk Miskin
2007 3.200
2008 2.900
2009 2.600
2010 2.100
32
Hal ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten
Kepulauan Seribu.
3. Penyebaran Jumlah Penduduk
Berikut di paparkan jumlah penyebaran penduduk berdasarkan jenis
kelamin di Kabupaten Kepulauan Seribu serta luas wilayah per Kecamatan.
Tabel 3.4
Jumlah Penyebabaran Penduduk dan Luas Wilayah per Kecamatan di
Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2012
Sumber : http://jakarta.bps.go.id/index.php?bWVudT0xOTMwJnBhZ2U9YnVrdWRkYXdpbA
E. Struktur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebuah kabupaten
administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Wilayah Kabupaten
Kepulauan Seribu meliputi gugusan kepulauan di Teluk Jakarta. Bupati saat ini
adalah Drs. H. Asep Syarifuddin, M.Si. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak
di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten
sejak tahun 2003.
Kecamatan Luas Wilayah (Km) Laki - Laki Perempuan Jumlah Penduduk
P. Tidung 1,07 2.370 2.321 4.741
P. Pari 0,95 1.531 1.459 2.990
P. Untung Jawa 1,03 1.078 1.051 2.129
P. Panggang 0,62 3.194 3.017 6.211
P. Kelapa 2,58 3.288 3.281 6.509
p. Harapan 2,45 1.212 1.144 2.356
Jumlah 8,7 12.673 12.263 24.936
33
Terdapat dua kecamatan di Kepulauan Seribu, yaitu kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan dan kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan dengan camatnya bernama Satriadi Gunawan dan untuk lurah di
wilayah kecematan tersebut yaitu untuk Lurah Pulau Tidung dijabat Husnul Fauzi.
Lalu, Lurah Pulau Pari dijabat Bunyamin. Sedangkan Lurah Pulau Untung Jawa
dijabat Angga Saputera
Untuk kecamatan Kepulauan Seribu Utara memiliki seorang camat
bernama Heriyanti. Selanjutnya, untuk posisi Lurah Pulau Kelapa dijabat oleh
Astawan Husin. Lalu, Lurah Pulau Harapan ditempati Ismail. M. Ali Saleh
bertugas menjadi Lurah Pulau Panggang.29
29
http://beritapulauseribu.com/berita-camat-dan-lurah-di-pulau-seribu-diisi-wajah-lama.html, diakses pada tanggal 28 April 2013
34
Bagan 3.1
Struktur Pemerintahaan Kabupaten Kepulauan Seribu
Sumber : http://beritapulauseribu.com/berita-camat-dan-lurah-di-pulau-seribu-diisi-wajah-
lama.html, diakses pada tanggal 29 Juni 2014
35
BAB IV
REFORMASI BIROKRASI : PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
A. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
Dalam proses menuju tata kelola pemerintah yang baik, maka pemerintah
pada tahun 2010 mengeluarkan kebijakan akan perlunya reformasi birokrasi. Oleh
karena itu semua instansi atau organisasi kepemerintahan wajib untuk membenahi
birokrasinya. Reformasi birokrasi diharapkan dapat memperbaiki birokrasi di
Indonesia yang sebelumnya memiliki beberapa kekurangan sehingga tugas – tugas
birokrasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Salah satu agenda dalam
reformasi birokrasi adalah perbaikan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik
merupakan salah satu indikator penting dari 8 area perubahan reformasi birokrasi.
Perbaikan pelayanan publik di harapkan dapat memaksimalkan tugas birokrasi
sebagai pelayanan masyarakat.
Dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal, maka harus ada
standar untuk mengukur pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada
masyarakat. Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat
standarisasi bagi pelayanan publik dalam suatu instansi yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Keputusan ini
berisikan sebagai berikut :
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
36
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya)
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati.
37
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu adalah salah satu
organisasi kepemerintahan yang sedang melakukan reformasi birokrasi khususnya
pada pelayanan publik berdasarkan standar baku pelayanan. Oleh karena itu ada 3
aspek penting yang sedang di perbaiki dan di optimalkan yaitu adalah pelayanan
barang berbentuk sarana dan prasarana, pelayanan jasa berbentuk perbaikan
kualitas tenaga pengajar dengan adanya spesialisasi, penyebaran, dan sertifikasi,
serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan kebijakan pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan di DKI Jakarta.30
30
Wawancara dengan Yanto Siregar, Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 18 Juni 2014
38
Berdasarkan standar baku yang telah di tetapkan pemerintah, maka suku
dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu berusaha memperbaiki beberapa
sektor, diantaranya adalah :
1. Prosedur Pelayanan. Dalam mempercepat proses pelayanan dalam
perbaikan infrastruktur, maka Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu bisa langsung berkoordinasi dengan DPRD tidak harus
melewati dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengenai
hubungan antara sekolah dan dinas sudah menggunakan sistem online atau
menggunakan internet, misalnya berupa email.
2. Kualitas Pelayanan. Sertifikasi Guru atau tenaga pengajar merupakan
bentuk reformasi birokrasi dalam memperbaiki petugas pelayanan. Seluruh
tenaga pengajar telah mendapat sertifikat di Kabupaten Kepulauan Seribu.
3. Biaya Pelayanan. Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait KJP
bertujuan meningkatkan angka pendidikan di Kabupaten Kepulauan
Seribu. Sehingga biaya pelayanan pendidikan pendidikan menjadi lebih
murah. 31
B. Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
Salah satu Indikator dalam memperbaiki pelayanan publik bidang
pendidikan adalah dengan memperbaiki Infrastruktur. Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Seribu sudah mulai memperbaiki beberapa hal, diantaranya
adalah perbaikan Infrastruktur berupa bangunan, pengadaan buku, serta
31
Wawancara Pribadi dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
39
penambahan sarana penunjang. Berikut di paparkan pengadaan dan perbaikan
infrastruktur di beberapa Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Jumlah sekolah dari tahun 2010 sejak adanya reformasi birokrasi tidak ada
penambahan. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah dengan jumlah murid
sudah cukup. Pada tahun 2011 ada 2 aspek yang diperbaiki yaitu prosedur
pelayanan dalam perbaikan infrastruktur dan penambahan sarana penunjang.
Prosedur pelayanan diperbaiki dengan alurnya di percepat. Jadi tidak harus
melewati dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melainkan dapat langsung ke
DPRD
Berikut di paparkan tahapan pengajuan perbaikan dari sekolah :
1. Sekolah mengirim pengajuan permohonan perihal perbaikan infrastruktur
melalui email kepada suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu.
2. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan
pengecekan ke sekolah.
3. Setelah sesuai, maka suku dinas pendidikan meneruskan permohonan
kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi DKI Jakarta
4. Setelah disetujui DPRD, dana perbaikan diberikan kepada suku dinas
pendidikan untuk dilakukan perbaikan infrastruktur. 32
32
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
40
1. Tingkat Sekolah Dasar
Berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah di 6 Kelurahan,
Dalam Perbaikan Gedung Sekolah Dasar sudah terjadi di beberapa Sekolah di 6
Keluaran. Hampir setiap gedung memiliki gedung yang baik, misalnya catnya
yang diperbaharui ataupun genteng – genteng yang sudah lama diganti kembali.
Kedua adalah alokasi jumlah buku. Setiap sekolah dasar sudah
mendapatkan buku gratis yang diberikan oleh Suku Dinas Pendidikan. Namun,
jumlah dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan
Mahdiah selaku wakil kepala sekolah SDN 02 Pramuka menjelaskan bahwa buku
selalu diberikan dari Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu namun
kualitas dan kuantitasnya masih tergolong kurang. Mahdiah berharap ada
penambahan jumlah buku.33
Ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan
prasarana menjadi bagian yang penting dalam proses pembangunan infrastruktur.
Misalnya seperti pembangunan tempat sampah, perpustakaan, lapangan, alat olah
raga dan lain – lain. Untuk beberapa alat penunjang sudah cukup terpenuhi,
namun masih harus di tingkatkan lagi.
Berikut di paparkan realisasi biaya yang dikeluarkan suku dinas
pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam perbaikan infrastruktur dan
sarana prasarana.
33
Wawancara dengan Mahidah, Wakil Kepala Sekolah SDN 02 Pramuka, tanggal 20 Juni 2014
41
Tabel 4.1
Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur Sarana dan Prasaranan SD
Tahun 2013
NO Program / Kegiatan Jumlah
1 Rehab sedang SDN 01 Harapan Rp. 806.000.000
2 Rehab berat SDN 01 Panggang Rp. 2.750.000.000
Jumlah Rp. 3.556.000.000
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
Gambar 4.1
Tampak Bangunan dan Lapangan Sekolah Dasar (SD) 02 Pari
Sekolah
2. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Seperti halnya di tingkat sekolah dasar, ada 3 aspek yang sedang
diperbaiki dan dikembangkan oleh Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepualauan Seribu, di antaranya adalah perbaikan gedung atau bangunan,
penambahan jumlah buku, serta pembangunan dan perbaikan sarana dan
prasarana.
Ketiga aspek yang menjadi fokus dari upaya perbaikan pada tingkat SMP
kurang lebih sama dengan tingkat sekolah dasar (SD). Untuk bangunan sudah
42
tergolong cukup baik karena komunikasi dengan dinas berjalan dengan baik
dalam perbaikan bangunan. Untuk permasalahan buku tergolong cukup namun
masih perlu di perbanyak. perbedaanya ada di sarana dan prasarana. Karena
tingkat pendidikan juga naik, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana juga
meningkat. Misalnya masih ada beberapa sekolah yang kekurangan alat Lab.
“ Gedungnya sudah bagus. Kalau membahas gedung sudin cepat tanggap,
langsung di perbaiki. Kalau soal buku sudah gratis dan cukup. Tapi lebih
bagus lagi kalau di tambah, semakin banyak referensi dan buku semakin
bagus. Sarana dan prasarana yang masih agak kurang. Misalnya alat
laboratorium kaya cairan kimia masih kurang.” 34
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP 288 Pari, ia
menjelaskan bahwa hubungan dengan Suku Dinas pendidikan berjalan dengan
baik sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Kalaupun ada beberapa hal yang
tidak dapat terpenuhi, suku dinas pendidikan cepat memberikan respon dan
penjelasan perihal masalah tersebut.
Berikut dipaparkan realisasi biaya perbaikan dan penambahan
infrastruktur serta sarana prasarana pada tahun 2013.
Tabel 4.2
Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur dan Penambahan Sarana Prasarana
Tahun 2013
NO Program / Kegiatan Jumlah
1 Rehab berat SMPN 133 Pramuka Rp. 2.100.000.000
2 Pengadaan Audio Visual di seluruh SMP Rp. 2.000.000.000
Jumlah Rp. 4.100.000.000
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
34
Wawancara dengan H. Mansur, Kepala Sekolah SMPN 288 Pari, tanggal 21 Juni 2014
43
3. Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK)
Pada Tingkat SMA dan SMK, pembangunan infrastruktur sudah tergolong
cukup baik seperti hal nya dengan tingkat SMP ataupun SD. Hanya saja
jumlahnya yang masih tergolong sedikit menjadi problem di Kabupaten
Kepulauan Seribu. Sampai pada saat ini ada 2 sekolah, yaitu SMK di pulau
Tidung yang merupakan Bagian dari Kepulauan Seribu bagian selatan dan SMA
di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu bagian utara.
Melihat problem diatas, maka yang melanjutkan pendidikan ketingkat
SMA atau SMK yang bertempat tinggal di wilayah Selatan (Untung Jawa,
Tidung, Pari) masuk ke SMK yang terdapat di Pulau Tidung. Sedangkan yang
bertempat tinggal di wilayah Utara (Harapan, Kelapa, Pramuka) akan masuk ke
SMA yang terdapat di Pulau Pramuka. Mereka yang datang dari lain pulau akan
disediakan asrama untuk menetap dan diperbolehkan pulang pada hari libur.
Menurut data yang peneliti dapat dari Kasubag Umum Suku Dinas
pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa tidak ada penambahan sekolah
untuk tingkat SMA dan SMK sebab jumlah penduduknya sedikit sehingga
peminat untuk SMA dan SMK menjadi sedikit. Oleh karena itu sekolah hanya
menyediakan asrama bagi murid yang berada di luar pulau atau lokasi sekolah.
“ Tidak ada opsi untuk penambahan jumlah sekolah. Soalnya
penduduknya sedikit. Misalnya kita buka pendaftaran untuk 2 kelas. Eh,
yang daftar cuman 1 kelas. Lalu kenapa dari SD ke SMP menurun? Dan
dari SMP ke SMA menurun? Masih banyak anggapan warga bahwa
pendidikan lebih baik di darat di banding di pulau. Jadi mereka banyak
44
memilih untuk merantau. Itu alasan mengapa jumlah murid dan lulusan
tiap tingkatanya menurun”35
Menyikapi hal ini Suku dinas menganjurkan kepada sekolah untuk
melakukan promosi SMA dan SMK untuk masuk ke SMP di seluruh Kabupaten
Kepulauan Seribu. Promosi ini telah berjalan semenjak 2013 lalu walaupun
hasilnya masih sama saja dan belum ada peningkatan yang signifikan dalam
jumlah murid.
Penyediaan buku masih tergolong kurang. Kadang berapa jumlah yang
diminta oleh sekolah tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh Suku Dinas
Pendidikan. Sehingga kebutuhan buku masih belum terpenuhi. Untuk sarana dan
prasarana, di tahun 2013 – 2014 Suku dinas pendidikan Kabupaten kepulauan
Seribu sedang membangun asrama untuk meningkatkan jumlah murid.
Diharapkan murid tidak lagi bingung mengenai tempat tinggal jika mereka datang
dari luar pulau.
“Gedung ini tergolong masih baru. Gedung baru jadi tahun 2002, lalu di
perbaiki tahun 2013 akhir. Untuk sarana dan prasarana ada pembangunan
asrama pada tahun 2014. Untuk buku sekolah sudah menyiapkan, jadi
tidak perlu bingung lagi soal buku. Namun, jumlah yang diberikan oleh
dinas kadang – kadang tidak sesuai dengan yang kita minta. Jadi
tergolong masih kurang”36
35
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
36 Wawancara dengan Drs. H. Taufik, MPD – Kepala Sekolah SMK Tidung, tanggal 22 Juni
2014
45
“Solusinya adalah di tambah asrama untuk yang datang dari luar pulau.
Buku sudah cukup, Cuma kalau bisa ya di tambah. Saya lebih berharap
pemerintah bangun SMA atau SMK di setiap kelurahan supaya tingkat
pendidikan juga jadi lebih baik” 37
Berikut dipaparkan Berikut dipaparkan realisasi biaya perbaikan dan
penambahan infrastruktur serta sarana prasarana pada tahun 2013.
Tabel 4.3
Realisasi Biaya Perbaikan Infrastruktur dan Penambahan Sarana Prasarana
Tahun 2013
NO Program / Kegiatan Jumlah
1 Pengadaan tempat tidur & lemari asrama putri SMAN 69 Pramuka Rp. 99.500.000
2 Rehab berat asrama putri SMAN 69 Pramuka Rp. 3.085.000.000
Jumlah Rp. 3.184.500.000
Gambar 4.2
Lapangan SMAN 69 Pramuka Sedang di Renovasi
37
Wawancara dengan Hery Chandra Jaya – Wakil Kepala Sekolah SMAN 69 Pramuka, tanggal 20 Juni 2014
46
C. Perbaikan Kualitas Guru
1. Spesialisasi Guru
Guru sebagai tenaga pengajar termasuk dalam katagori pelayanan publik.
guru memberikan jasanya sebagai tenaga pengajar kepada masyarakat yang
bersekolah. Oleh karena itu perbaikan kualitas guru juga menjadi agenda Suku
Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam mereformasi birokrasi
pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Salah satu aspek dalam kualitas guru
adalah spesialisasi guru. Kabupaten Kepulauan Seribu masih memiliki problem
pada spesialisasi guru. Sebab, dibeberapa tingkat dan wilayah belum terjadi
spesialisasi sepenuhnya.
Ditingkat sekolah dasar, berdasarkan data yang didapat peneliti dari
Kepala Sekolah SDN 02 Pari bahwa seluruh guru sudah sesuai dengan
spesialisasinya yaitu PGSD, terkecuali yaitu guru agama dan olah raga. Sebab,
mata pelajaran tersebut sudah di ajar oleh guru dengan lulusan Pendidikan Agama
atau Pendidikan olah raga.38
Pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah
Atas (SMA) spesialisasi belum terjadi sepenuhnya. Ada beberapa guru yang
masih mengajar diluar bidangnya. Misalnya guru lulusan Agama harus mengajar
seni budaya dikarenakan kekuarangan jumlah guru dengan spesialisasi tersebut.
38
Wawancara dengan Sutrisno, Kepala Sekolah SDN 02 Pari, tanggal 21 Juni 2014
47
“Ada beberapa yang belum sesuai dengan bidangnya, misalnya ibu
Nurlela. Ia lulusan pendidikan agama islam, tapi harus mengajar PKN.
Ada juga guru Bahasa Indonesia mengajar Tikom, gelar nya S.Sos
mengajar seni budaya. Ya mau gimana lagi, asal sekiranya masih bisa
untuk mengajar ya tidak apa – apa. Dari pada gak ada sama sekali”39
“Soal spesialisasi masih kurang. Kita gak punya guru TIK dan Seni
Budaya. Ya terpaksa saya harus mengajar Seni Budaya. Cuman gara –
gara waktu itu pak kepala sekolah liat saya membantu anak – anak
paduan suara berlatih bernyanyi”40
Dalam mengenai permasalahan spesialisasi guru ini, maka suku dinas
Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bekerja sama dengan BKN (Badan
Kepegawaian Daerah) dalam penempatan guru di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Jadi, semua guru yang PNS ataupun Honorer diberikan oleh BKN kepada Suku
Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, lalu suku dinas pendidikan
Kabupaten Kepulauan Seribu yang mendistribusikan keseluruh wilayah yang
membutuhkan.
“Mengenai masalah spesialisasi sebenarnya sudin hanya mendistribusikan
guru berdasarkan pemetaan dan permintaan dari sekolah yang sekiranya
kekurangan guru. Nah, problemnya adalah terkadang lulusan yang diminta
tidak ada karena lulusan tersebut sedikit. Oleh karena itu, dari pada tidak
ada sama sekali ya kita membuka bagi siapa saja yang mampu mengajar
pada bidang tersebut walaupun lulusannya berbeda.”41
39
Wawancara dengan H. Mansur, Kepala Sekolah SMPN 288 Pari, tanggal 21 Juni 2014 40
Wawancara dengan Heri Chandra Jaya, Kepala Sekolah SMAN 69 Pramuka, tanggal 20 Juni 2014
41 Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu, tanggal 3 September
48
Berikut dipaparkan alur permintaan tenaga pengajar atau guru setiap
tahunnya :
1. Setiap tahun ada pemetaan guru yang dilakukan oleh Suku Dinas
Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pemetaan guru ini bertujuan
untuk mengecek jumlah guru di setiap wilayah dan melaporkan jika ada
sekolah yang memerlukan tambahan guru.
2. Hasil laporan diberikan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah)
3. Setelah itu BKD mencarikan tenaga guru sesuai yang dibutuhkan
4. Setelah proses pencarian selesai, BKD memberikan data tersebut ke Suku
Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu.
5. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu mendistribusikan
guru ke wilayah – wilayah yang membutuhkan.
2. Penyebaran Guru
Penyebaran jumlah guru di setiap pulaunya sudah tergolong merata dan
sama. Karena jumlah murid yang tidak terlalu banyak, maka jumlah guru juga
menjadi tidak terlalu banyak. Namun yang menjadi kekurangan adalah jumlah
guru yang sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Masih banyak guru – guru
yang belum di angkat menjadi PNS atau masih honorer.
Menurut suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu jumlah
tenaga honorer guru di Kabupaten Seribu masih tergolong cukup banyak. Oleh
karena itu pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pada tahun 2013
lalu untuk tidak menambah jumlah tenaga honorer khususnya guru. Solusi dari
permasalahan ini adalah Suku Dinas Kabupaten Kepulauan Seribu membantu agar
49
NO Kelurahan PNS Honorer
1 Untung Jawa 20 8
2 Tidung 72 55
3 Pari 20 45
4 Panggang 59 37
5 Harapan 21 42
6 Kelapa 21 9
Jumlah 213 196
NO Tingkatan Pendidikan PNS Honorer
1 Sekolah Dasar (SD) 134 90
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 62 79
3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 17 27
Jumlah 213 196
para honorer untuk ikut dalam CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sehingga
nantinya bisa di angkat menjadi PNS.
“ pada 2013 lalu ada himbauan dari pemerintah provinsi untuk tidak
menambah jumlah tenaga honorer lagi. Ya jadi kita harus membantu para
tenaga honorer untuk di angkat menjadi PNS. Misalnya dengan membantu
memberikan informasi yang jelas sampai membantu segala keperluan
mengenai administratif”42
Berikut di paparkan jumlah PNS dan tenaga honorer berdasarkan tingkatan
pendidikan dan berdasarkan Kelurahan :
Tabel 4.4
Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan Kelurahan Tahun 2014
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
Tabel 4.5
Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014
Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
42
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
50
Berdasarkan jumlah PNS dan tenaga honorer diatas memperlihatkan
bahwa jumlah honorer masih tergolong cukup banyak walaupun jumlah PNS lebih
banyak dari honorer. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
berharap jumlah honorer tidak akan bertambah lagi serta para honorer yang
diangkat menjadi PNS.
Berdasarkan data dari Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan
Seribu bahwa pada tahun 2010 hanya ada 3 orang yang diangkat dari honorer
menjadi PNS. Lalu jumlahnya meningkat pada tahun 2011 tercatat ada 11 orang
yang di angkat menjadi PNS. Pada tahun 2012 terjadi penurunan yaitu hanya 8
orang yang di angkat menjadi PNS. Dan pada tahun 2013 terjadi penurunan
drastis yaitu hanya 2 orang yang di angkat menjadi PNS.43
3. Sertifikasi Guru
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus
memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
IV), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.44
Pengakuan
kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat
43
Data Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2014 44
http://kepri.kemenag.go.id/file/UndangUndang/lysc1391498449.PDF, di akses pada tanggal 19 Agustus 2014
51
guru. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat
meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara
berkelanjutan.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah
memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang
layak.45
Berikut dipaparkan tujuan dari sertifikasi guru :
1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen
pembelajaran dan mewujudkan tujuan nasional pendidikan
2. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru sebagai pendidik
4. Meningkatkan profesionalisme guru
5. Meningkatkan kesejahteraan guru
6. Meningkatkan mutu seorang guru
7. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
8. Melindungi masyarakat dari praktik yang tidak kompeten sehingga
merusak citra guru46
45
Manshur Muclis, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h.2
46 Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(Jakarta: Rajawali Press, 2008) h. 46-47
52
Dalam mencapai tujuan tersebut, maka syarat – syarat untuk mendapatan
sertifikat guru juga menjadi penting. Berikut adalah syarat untuk mengajukan
sertifikasi guru :
1. Memenuhi standar akademik S1 atau D4
2. Menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji
kompetensi yang diselenggaran oleh perguruan tinggi penyelenggara yang
ditetapkan oleh pemerintah
3. Memiliki pengalaman mengajar kurang lebih 5 tahun47
Di Kabupaten Kepulauan Seribu, para guru yang telah lolos syarat – syarat
untuk mengajukan sertifikasi sudah mengambil sertifikasi sebagai tenaga guru
profesional. Mengenai sertifikasi guru, kepala sekolah, guru dan para orang tua
murid ikut senang dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebab ini
merupakan suatu bentuk apresiasi bagi profesionalisme guru dan menjamin bahwa
tenaga pengajar di kepulauan seribu merupakan tenaga pengajar yang kompeten.
“Hampir seluruh guru yang PNS sudah mengambil sertifikasi. Yang S1
dan masih honorer juga rata – rata sudah”48
“Sertifikasi merupakan suatu langkah yang bagus. Sebab, dengan adanya
sertifikasi menjadikan tenaga guru merupakan tenaga yang profesional,
sama derajatnya dengan hakim, pengacara dan lain – lain. Disekolah
kami, sudah semua yang memenuhi syarat dan ketentuan, ikut dalam
sertifikasi guru”49
47
Muliyasa, Standar Kompetensi dan Sertifiksi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h.124
48 Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu, 3 September 2014 49
Wawancara dengan Hery Chandra Jaya. Wakil Kepala Sekolah SMAN 69, tanggal 20 Juni 2014
53
“ Ya sebagai orang tua murid, kami jadi yakin bahwa sekolah yang
gurunya sudah memiliki sertifikat merupakan sekolah yang bagus. Kami
jadi tidak ragu menitipkan anak – anak kepada sekolah. Ya diharapkan
mutu pendidikan juga meningkat”50
D. Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Seperti yang dikatakan Mark Schater dalam papernya yang berjudul
Public Sector Reform in Developing Countries bahwa Reformasi birokrasi dalam
sektor pelayanan publik tidak hanya membenahi sistem birokrasi melainkan
penyelesain masalah yang muncul dalam pemerintahan.51
Dalam hal ini pemeritah
memiliki sebuah masalah terhadap tingkat pendidikan dan ingin menaikan
partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khususnya di ibu kota DKI Jakarta.
Oleh karena itu KJP merupakan sebuah kebijakan yang termasuk dalam pelayanan
yang diberikan pemeritah provinsi DKI Jakarta kepada warga DKI Jakarta agar
angka partisipasi pendidikan di DKI Jakarta meningkat.
Pada tahun 2013 lalu, dibawah kepemimpinan gubernur Ir. Joko Widodo,
pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan sebuah program Kartu Jakarta
Pintar (KJP). KJP merupakan sebuah Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP)
untuk membantu peserta didik yang tidak mampu dalam bidang pendidikan.
Bentuk KJP ini berupa ATM Bank DKI yang dimana orang tua murid
mendapatkan kartu ini yang nantinya akan diisikan sejumlah uang oleh
pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk digunakan oleh murid untuk keperluan
sekolah seperti baju, sepatu dan lain – lain.
50
Wawancara Pribadi dengan Muhammad Lutfi, Orang tua murid, tanggal 21 Juni 2014 51
Mark Schacter, 2000, Public Sector Reform In Developing Countries, dalam http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017800.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014
54
Berikut dipaparkan beberapa syarat atau kriteria yang berhak mendapatkan
KJP :
1. Tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba
2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3. Menggunakan angkutan umum
4. Daya beli sepatu dan seragam sekolah rendah
5. Daya beli buku, alat tulis, tas dan segala perlengkapan sekolah rendah
6. Daya beli konsumsi makanan atau uang jajan rendah
7. Daya pemanfaatan internet rendah
8. Tidak mampu mengikuti kegiatan ekstrakulikuler karena berpotensi
penambahan biaya 52
Berikut di paparkan tabel anggaran yang diperoleh oleh anggota KJP tiap
tahunnya :
Tabel 4.6
Jumlah Alokasi Anggaran Bagi Anggota KJP tahun 2014
NO Unit Kebutuhan SD SMP SMA / SMK
1
Transport dari dan ke
Sekolah Rp. 900.000,-
Rp.
1.200.000,-
Rp.
1.320.000,-
2
Buku, alat tulis, dan Tas
Sekolah Rp. 400.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-
3 Baju dan Sepatu Sekolah Rp. 560.000,- Rp. 560.000,- Rp. 710.000,-
4
Tambahan Makan dan
Minum Rp. 300.000,- Rp. 335.000,- Rp. 400.000,-
Jumlah Total
Rp.
2.160.000,-
Rp.
2.520.000,-
Rp.
2.880.000,-
Sumber : InfoJKP.net, diakses pada tanggal 17 Agustus 2014
52
InfoKJP.net, di Akses pada tanggal 17 Agustus 2014
55
Dari dana yang telah disalurkan diatas, nantinya orang tua murid yang
menerima dana bantuan akan membuat sebuah lembar pertanggung jawaban
dimana tertera didalam lampiran tersebut rincian dana yang dikeluarkan untuk
keperluan sesuai dengan kwitansi pembelian yang ikut di sertakan. Setelah itu
laporan pertanggung jawaban diberikan kepada sekolah dan diperiksa apakah
sudah sesuai dengan ketentuan. Setelah semua data terkumpul, maka sekolah akan
melaporkan kepada dinas.
“ untuk laporan sudah bagus dan masyarakat sudah mengerti cara
membuatnya. Ya walaupun terkadang ada sedikit masalah misalnya
kadang laporannya bohong tidak ada kwitansi. Tapi itu sebagian kecil.
Solusinya kita dari pihak sekolah terus memberikan sosialisasi dan
arahan bahwa KJP harus di gunakan semana mestinya”53
Berikut dipaparkan alur atau proses pengajuan KJP :
1. pengajuan usulan kepada pihak sekolah
2. lalu pihak sekolah mengecek dan memverifikasi apakah pengaju
merupakan layak untuk memperoleh bantuan dana
3. Lalu diuji publik, dengan cara para peserta yang telah lolos uji verifikasi,
daftar namanya akan di tempel di kelurahan, kecamatan, dan di sekolah
setempat selama 7 hari
4. Jika ada protes dan keberaran dari masyarakat, kepala sekolah dan pihak
kecamatan akan memverifikasi ulang atau pengecekan lapangan kembali
53
Wawancara dengan Umi Sitatun, guru SMPN 288 Pari, Bagian Kepengurusan KJP Sekolah, tanggal 21 Juni 2014
56
5. Setelah tidak ada protes ataupun proses verifikasi ulang telah selesai
(selama 3 hari), maka daftar nama penerima KJP akan diusulkan kepada
dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta.
6. Setelah di cek dan di verifikasi oleh dinas pendidikan provinsi DKI
Jakarta, maka daftar nama penerima KJP akan di tempel di sekolah,
kelurahan, dan kecamatan.
7. Setelah itu para penerima KJP akan diberikan beberapa arahan dan point –
point penting oleh pihak sekolah, serta diberikan kartu Bank DKI untuk
pencairan dana. Pencairan dana KJP terbagi 2 yaitu semester I (Januari –
Juni) dan semester II (Juli – Desember)
8. Setelah dana didapatkan oleh penerima KJP, maka orang tua penerima
KJP berhak membuat laporan pertanggung jawaban yang dilaporkan
kepada pihak sekolah.
Manfaat dan dampak positif yang diharapkan melalui program KJP ini adalah :
1. Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikannya sampai tingkay
SMA/SMK
2. Mutu pendidikan di wilayah DKI Jakarta meningkat secara signifikan
Namun, pada kenyataanya di beberapa sekolah di Kabupaten Kepulauan
Seribu menyatakan bahwa ada dampak negatif akibat KJP. Diantaranya adalah
menurunnya tingkat partisipasi kegiatan diluar jam sekolah misalnnya seperti
ekstrakulikuler, pendalaman materi. Hal ini diakibatkan KJP tidak menyentuh
pola pikir dari orang tua murid.
57
“ KJP secara keseluruhan sudah baik. Namun ada beberapa kekurangan
yang perlu di evaluasi. Kadang tingkat bolos sekolah juga mengingkat.
Saya pernah survey mengapa hal ini bisa terjadi. Karena orang tua murid
kan sekolah gratis, tidak keluar uang, bahkan di bayar. Makanya jadi
kurang semangat. Tanggung jawab sekolahnya jadi gak ada”54
Menurut Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, walaupun
KJP tidak meningkatkan partisipasi anak sekolah tetapi efek dari KJP adalah anak
– anak dan orang tua murid menjadi lebih tenang dalam mengenyam pendidikan.
Jadi, anak – anak yang tadinya ikut membantu orang tua mencari nafkah
tambahan untuk biaya tambahan sekolah kini tidak perlu lagi berkat adanya KJP.55
Reformasi birokrasi tidak hanya melihat pada pengembangan kualitas
pelayanan, namun juga sistem pengawasan terhadap kebijakan yang merupakan
salah satu produk pelayanan. Dalam hal ini adalah pengawasan terhadap KJP. KJP
yang merupakan pemberian dana langsung kepada murid haruslah di awasi
sehingga penggunaanya tepat guna.
Pada tahap awal, para orang tua murid yang mendapatkan KJP akan
diberikan penyuluhan atau sosialisasi dalam penggunaan dananya oleh pihak
sekolah. Tujuaanya adalah agar para murid dan orang tua murid mengerti
kegunaan dari KJP. Pada tahap ini sekolah juga memberikan penjelasaan bahwa
segala benda yang dibeli dari dana KJP harus diberikan laporan pertanggung
jawaba. Bentuk atau format lembar pertanggung jawaban bisa diambil disekolah
ataupun mengunduh dari website resmi KJP.net. Setiap kwitansi pembelian juga
54
Wawancara dengan Khairussaleh, Guru Agama Islam SMK 61 Tidung, tanggal 22 Juni 2014
55 Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
58
harus di sertakan kedalam laporan pertanggung jawaban. Setelah semua laporan
terkumpul, sekolah melaporkan ke Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan
Seribu untuk di cek kembali. Setelah sesuai, lalu Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Seribu melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke DPRD. Jika ada penyalah gunaan dana
oleh pihak orang tua murid, maka pada periode berikutnya KJP akan dicabut dan
tidak berhak menerima bantuan dana.
Dalam proses kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi partisipasi
masyarakat, Berdasarkan buku pemasaran di sektor publik, ada 4 model kebijakan
yang dapat digunakan untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu Insentif
Moneter, Disinsentif Moneter, Insentif Non Moneter, Disisentif Nonmoneter. 56
Pertama adalah Insentif Moneter. Insentif moneter adalah sebuah upaya
atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menunggunakan uang agar
mempengaruhi masyarakat. Sebagai contoh adalah minimnya tingkat pendidikan
di India. Pada saat itu pemerintah India mendapatkan sebuah kesaksian bahwa
seorang ibu melarang anaknya untuk sekolah karena demi membiayai kehidupan
sehari – hari. Maka anak tersebut tidak disekolahkan dan bahkan harus bekerja
membantu perekonomian keluarga. Melihat hal ini, maka pemerintah India
mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu menggratiskan biaya sekolah dan
mendapatkan makan siang gratis bagi setiap anak yang bersekolah. Alhasil,
kebijakan ini mampu meningkatkan tingkat pendidikan di India.
56
Philip Kotler, Manajemen Sektor Publik, (Jakarta: PT Index, 2007) h. 85-96
59
Kedua adalah disinsentif moneter. Hampir sama dengan Insentif Moneter,
perbedaanya adalah bukan pemerintah yang mengeluarkan dana lebih, melainkan
sebuah kebijakan denda yang dikeluarkan pemerintah. Fokusnya ada pada
pelarangan yang berakibat pada denda. Misalnya adalah kebijakan denda yang
cukup besar diberikan kepada masyarakat Washington DC yang ketahuan
membuang sampah sembarangan. Alhasil, kebijakan ini berhasil menurunkan
tingkat pembuangan sampah sembarangan sebesar 24%. Selain itu Disinsentif
moneter juga dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam
menambah pengeluaran masyarakat demi mencegah sesuatu. Misalnya adalah
penggunaan plastik yang berlebihan di Irlandia menyebabkan sampah plastik
banyak ditemukan di sembarang tempat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan
bahwa kantong plastik tidak lagi menjadi gratis di supermarket dan pasar
swalayan, melainkan harus membayar 15sen Euro. Alhasil, banyak pengguna
kantong plastik yang beralih menggunakan kertas.
Ketiga adalah Insentif Non Moneter. Insentif Non Moneter adalah sebuah
kebijakan pemerintah untuk mengajak masyarakatnya melakukan sesuatu namun
tidak menggunakan uang. Ada satu hal unik di Negara Singapura melihat
pertumbuhan pendudukannya masih rendah atau angka kelahiran yang sangat
minimal. Oleh karena itu pemerintah Singapura membuat sebuah LoveByte Café
yang bertujuan dimana mengajak anak – anak muda untuk berkencan dan
menikah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kelahiran di
SIngapura yang tergolong rendah.
60
Keempat adalah Disisentif Non Moneter, yaitu kebijakan atau program
pemerintah yang melarang sesuatu namun tidak menggunakan uang atau denda.
Sebagai sebuah contoh adalah pemerintah Washington mengeluarkan sebuah
website yang bernama Filthy 15. Website ini berisikan rumah rumah, bangunan,
dan apartement yang tergolong tidak bersih. Dalam website ini ada beberapa
bangunan yanng kotor karena sampah berserakan dan tembok bangunan yang
tercoret – coret. Kebijakan ini adalah melarang untuk membuang sampah
sembarangan, merusak properti ataupun mencoret coret tembok, serta mengajak
pemilik property untuk membersihkan bangunan tersebut.57
Melihat dari keempat model kebijakan pemerintah yang dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat diatas, maka program Kartu Jakarta Pintar
adalah Insentif Moneter. Insentif artinya ajakan, KJP ingin mengajak masyarakat
untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pendidikan sehingga tingkat pendidikan di
Kabupaten Kepulauan Seribu meningkat. Ditambah dengan kata moneter, berarti
pemerintah mengeluarkan dana berlebih kepada masyarakat agar tingkat
pendidikan masyarakat ikut meningkat.
E. Masalah dan Hambatan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan
Seribu
1. Minimnya Jumlah Murid di SMA dan SMK
Salah satu problem pendidikan di kepulauan seribu adalah masih
minimnya jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK). untuk SMA dan SMK
hanya ada 2, yaitu SMA 69 di Pramuka dan SMK 61 di Tidung. Oleh karena itu
57
Ibid.,
61
beberapa siswa yang berada di selatan (P.Tidung, P. Untung Jawa, P. Pari) selain
dipulau Tidung harus menginap di asrama milik sekolah. Begitu pula dengan yang
berada di utara (P. Harapan, P. Kelapa, dan P.Pramuka) selain di pulau Pramuka
harus menginap di asrama milik SMA 69 yang berada di pulau Pramuka.
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu menjelaskan bahwa
tidak akan ada penambahan jumlah sekolah untuk tingkat SMA dan SMK di
Kabupaten Kepulauan Seribu. Hal ini disebabkan karena murid pada tingkat SMA
dan SMK yang masih tergolong sedikit. Menurut Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Seribu problem utama bukan karena minimnya jumlah
sekolah melainkan banyaknya murid yang bersekolah di darat (Wilayan Jakarta
Selain Kepulauan Seribu) di bandingkan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Oleh
karena itu Suku Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pihak sekolah SMK dan
SMA untuk mempromosikan sekolah mereka kepada murid murid SMP yang
berada di Kepulauan Seribu.58
“ Kita bekerja sama dengan pihak SMA dan SMK untuk promosi keliling
ke SMP. Tujuanya agar mereka melanjutkan sekolah mereka. Selain itu
juga agar mereka sekolah di SMA atau SMK disini bukan di darat.
Soalnya banyak yang berfikir bahwa SMA di darat lebih bagus dari pada
disini. ada juga yang berfikiran bahwa lebih mudah masuk PTN dari darat
dari pada dari sini. Padahal ya tidak juga. Sekolah disini sudah bagus kok.
Itu pandangan mereka saja. Ada alasan lain misalnya di daerah Untung
Jawa, karena mereka lebih dekat ke Tangerang dari pada ke Tidung
makanya mereka rata – rata larinya ke Tangerang”59
58
Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
59 Wawancara dengan Bambang, Kasubag Umum Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepulauan Seribu, tanggal 3 September 2014
62
2.Minimnya jumlah transportasi antar pulau
Transportasi juga menjadi kendala utama dalam proses pendidikan di
Kabupaten Kepulauan seribu. Pasalnya, jam keberangkatan antar satu pulau
dengan pulau lainya hanya ada 1 kali setiap harinya. Hal ini membuat murid tidak
punya pilihan selain bersekolah di pulau atau kelurahan tempat ia tinggal. Selain
itu, kapal yang melintas dari wilayah utara ke selatan atau sebaliknya hanya ada
kapal kayu (kapal milik nelayan) dan tidak ada kapal milik pemerintah.
Jadi, kapal milik pemerintah yang bernangkat dari muara angke, ada 2
rute, yaitu ke utara atau ke selatan. Rute untuk ke utara adakah P. Pramuka, P.
Harapan, P, Kelapa. Sedangkan untuk keselatan adalah P. Untung Jawa, P. Pari, P.
Lancang, P. Tidung,
“Transportasi jadi masalah juga. Kita tidak punya pilihan banyak selain
sekolah di tempat tinggal kita. Soalnya transportasinya masih minim. Itu
juga jadi alasan kenapa harus ada asrama di tiap SMA. Harapannya
transportasi pemerintah di perbanyak. Mungkin ada kapal yang khusus
untuk anak sekolah. Jadi gak perlu tinggal di asrama”60
3. Pola Pikir Masyarakat
Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan sebuah program pemerintah yang
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan.
Dengan diberikannya dana tambahan untuk siswa, diharapkan dapat
meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan. Namun hal ini justru malah
melenceng dari tujuan. Sebab, berdasarkan keterangan beberapa guru di
Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa sering kali ditemukan bahwa prestasi anak –
60
Wawancara dengan Muhammad Lutfi, Orang Tua Murid, tanggal 21 Juni 2014
63
anak menurun. Hal ini disebabkan karena orang tua tidak ada beban ketika
menyekolahkan anak – anaknya.
“Minat anak sekolah jadi rendah. Banyak yang tidak ikut pendalaman
materi atau ekstrakulikuler. Ya mungkin karena kalau orang dulu berfikir
karena sudah bayar anaknya harus sekolah yang benar. Kalau sekarang
kan beda, udah gratis di kasih uang pula. Jadi tidak ada beban nya”61
Menurut Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu bahwa KJP
memiliki efek yang baik namun bukan pada tingkat partisipasi anak sekolah. KJP
tidak berpengaruh bertambahnya jumlah murid dikarenakan jumlah murid yang
sedikit di Kabupaten Kepulauan Seribu. Efek dari KJP adalah pengurangan beban
kepada masyarakat sehingga murid dan orang tua murid menjadi lebih tenang.
4. Masih Banyak Guru yang Belum Terspesialisasi
Salah satu probelm pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah
masih ada beberapa sekolah yang belum mempunyai guru sesuai bidangnya.
Misalnya seperti di SMP 288 masih kekurangan guru yang benar – benar lulusan
pendidikan teknik komputer, seni budaya dan PKN. Selain itu di tingkat SMA,
misalnya seperti di SMA 69, masih kekurangan guru seni budaya. Untuk
mengatasi permasalahan ini, kepala sekolah di sekolah yang kekurangan mencari
guru yang mempunyai bakat atau keahlian untuk mengajar bidang tersebut tanpa
melihat gelar atau lulusannya.
“Solusinya kita cari yang bisa mengajar bidang itu aja. Contohnya saya
karena bisa menyanyi jadi ya di tunjuk kepala sekolah untuk mengajar
seni budaya. Kita sudah sering tanya soal ini kepada dinas, tapi ya dinas
juga susah. Emang sedikit lulusan untuk mata pelajaran seperti seni
61
Wawancara dengan Sutrisno, Kepala Sekolah SDN 02 Pari, tanggal 21 Juni 2014
64
budaya. Tapi dinas berjanji untuk mencari guru yang memang kompeten
di bidangnya”62
“ selama bisa mengajar ya tidak apa – apa. Harapan saya dinas berusaha
untuk memecahkan masalah ini bersama. Misalnya di cari yang lulusan
teknik komputer walaupun bukan lulusan pendidikan. Ya minimal
memang mengerti bidangnya. Soal gaya mengajar itu nanti sekolah yang
bisa ajarkan”63
Oleh karena itu Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
selalu berusaha meminta kepada BKN (Badan Kepegawaian Negara) agar guru
yang di distribusikan ke Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan guru - guru
yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya.
62
Wawancara Pribadi dengan Hery Chandra Jaya, Wakil Kepala Sekolah SMA 69 Pramuka, tanggal 20 Juni 2014
63 Wawancara Pribadi dengan H. Mansur, Kepala Sekolah SMP 288 Pari, tanggal 21 Juni
2014
65
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian berdasarkan observasi mengenai reformasi birokrasi
pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu maka dapat
menjawab dari pertanyaan penelitian :
1. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten
Kepulauan Seribu memiliki 3 aspek penting, yaitu perbaikan Infrastruktur,
perbaikan kuantitas dan kualitas tenaga guru, serta peningkatan partisipasi
pendidikan dengan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pada perbaikan
infrastruktur, suku dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu lebih
memperbaiki ke arah prosedur pelayanan yang berdampak pada percepatan
pelayanan. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu juga
memperbaiki kualitas guru sebagai jasa pelayanan. Sertifikasi guru merupakan
salah satu langkah reformasi birokrasi. Dalam hal spesialisasi dan penyebaran,
belum ada perubahan yang secara signifikan. Kartu Jakarta Pintar juga
merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. KJP merupakan suatu bentuk
perbaikan terhadap biaya pelayanan.
2. Permasalahan dan Hambatan reformasi birokrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu
adalah menurunnya jumlah murid di tingkat SMA/SMK yang berdampak pada
minimnya jumlah gedung SMA/SMK. Kedua adalah Minimnya jumlah
transportasi antar pulau. Sebab, transportasi memegang peranan penting pada
anak – anak yang bersekolah diluar pulau dari tempat tinggal mereka. Pola Pikir
Masyarakat. Adanya perbaikan terhadap biaya pendidikan yang murah bahkan
66
dengan adanya KJP murid mendapatkan biaya bantuan, tidak merubah mutu
pendidikan. Jumlah partisipasi murid berkurang dalam hal ekstrakulikuler
ataupun pendalaman materi.
B. SARAN
1. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang berkelanjutan. Oleh
karena itu diharapkan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu lebih
konsisten dan serius dalam perbaikan pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten
Kepulauan Seribu.
2. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu diharapkan juga melakukan
perubahan dalam perbaikan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan.
3. Sistem pengawasan anggaran juga lebih diketatkan sehingga tidak terjadi
penyelewengan dana.
xiii
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Dwiyanto, Agus. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi
Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi di Publik Indonesia. Yogyakarta: Pusat
Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM, 2002.
Kartasasmita, Ginanjar. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3SE. 1997.
Kotler, Philip. Manajemen Sektor Publik. Jakarta: PT Index, 2007.
Kumorotomo, Wahyudi. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo
Perkasa. 2011.
Kunandar. Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 2008
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya, 2006.
Muclis, Manshur. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Jakarta:
Bumi Aksara. 2007.
Muliyasa, Standar Kompetensi dan Sertifiksi Guru. Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008.
Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
Sinambella, Lijan Poltak. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan
Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. 2007.
Thoha, Miftah. Birokrasi Pemerintah Era Reformasi. Jakarta: Kencana. 2009.
xiv
Thoha, Miftah. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana. 2008
Webber, Max. Economy and Society. California: University of California Press.
1978.
Zauhar, Soesilo. Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2007.
Internet :
Inu. “Kepulauan Seribu Namanya, Miskin Keadaanya”, diakses pada tanggal 1
April 2014 dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1edafb23e1b/pulau-seribu-
namanya-miskin-keadaannya.
Rizky, Ajeng. “Kepulauan Seribu Bukan Anak Tiri” diakses pada 23 mei 2014
dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-
nasional/14/01/12/mza2jd-kepulauan-seribu-bukan-anak-tiri.
Schacter, Mark. “Public Sector Reform In Developing Countries” diakses pada 24
Mei 2014 dari
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan017
800.pdf,
“Undang – Undang No 14 Tahun 2005” di akses pada 19 Agustus 2014
http://kepri.kemenag.go.id/file/UndangUndang/lysc1391498449.PDF.
“Undang – Undang No 81 Tahun 2010” diakses pada tanggal 12 November 2013
dari
http://www.kemenkumham.go.idattachmentsarticle175perpres81_2010.p
df.