Keterbukan Infomasi PintuPerbaikan Tata Kelola Hutan
Pembelajaran dariSengketa Informasi Publik
Jakarta, 3 November 2015
Keterbukan Infomasi PintuPerbaikan Tata Kelola Hutan
Pembelajaran dariSengketa Informasi Publik
EraTransparansi
Ketersediaan informasi Memberi kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan (perencanaan,
pemanfaatan dan pengawasan) sumber daya hutan Mendorong semua pihak dapat aktif terlibat memerangi illegal logging, membantu
penyelesaian konflik tenurial, maupun mencegah kerugian negara akibat korupsi di sektorkehutanan.
Memberi ruang bagi masyarakat lokal atau adat untuk menentukan pilihannya ataspembangunan kehutanan yang mempengaruhi kehidupan mereka
Relasi Deforestasi –Indeks Transparansi
Sumber: Kajian ICEL&FITRA 2013 dan FWI 2014, dimuat di dalam Policy Brief“Memperkuat Transparasi: Membangun Kredibilitas dan Kepercayaan Publik BagiPengelolaan Hutan di Indonesia”, Pokja Tata Kelola Hutan. 2014
Melakukan pemantauan Sistem Verifikasi LegalitasKayu (SVLK) di seluruh Indonesia, dalam rangkamenjaga kredibilitas dari implementasi SVLK
FWI mengajukanPermohonan Informasi
kepada KLHK
SVLK menjamin ruang untuk peran serta masyarakat dalam pengawasan(Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 dan perubahannya)
UU Kehutanan (pasal 60 ayat (2)): Masyarakat dan atau perorangan berperanserta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 68 ayat (2): “Selain haksebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:a. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutanb. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan
kehutanan; danc. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
UU KIP : Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
SVLK menjamin ruang untuk peran serta masyarakat dalam pengawasan(Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 dan perubahannya)
UU Kehutanan (pasal 60 ayat (2)): Masyarakat dan atau perorangan berperanserta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 68 ayat (2): “Selain haksebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:a. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutanb. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan
kehutanan; danc. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
UU KIP : Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
• Ajudikasi:1. Dokumen dan lampiran peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
(RKTUPHHK)3. Dokumen Lengkap Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)4. Dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
• Mediasi: SK IUPHHK dan SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan
FWI Mengajukan Permohonan Informasikepada KLHK (mediasi - ajudikasi)
• Ajudikasi:1. Dokumen dan lampiran peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
(RKTUPHHK)3. Dokumen Lengkap Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)4. Dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
• Mediasi: SK IUPHHK dan SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan
a. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikb. UU No.41/1999 tentang Kehutananc. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan (PPID) Kementerian Kehutanand. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011
jo P.45/Menhut-II/2012 jo P.42/Menhut-II/2013 Tentang Standar Dan PedomanPenilaian PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu
e. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 TentangPengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia denganUni Eropa (Voluntary Partnership Agreement)
g. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 antara Syamsul Rusdi dengan Dishut Kab Ketapang
Dasar Argumentasi FWI Dokumenyang Diminta adalah Informasi Terbuka
a. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikb. UU No.41/1999 tentang Kehutananc. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan (PPID) Kementerian Kehutanand. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011
jo P.45/Menhut-II/2012 jo P.42/Menhut-II/2013 Tentang Standar Dan PedomanPenilaian PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu
e. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 TentangPengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia denganUni Eropa (Voluntary Partnership Agreement)
g. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 antara Syamsul Rusdi dengan Dishut Kab Ketapang
Dasar Pengecualian (oleh KLHK)Berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikannomor S.410.1/PHM-2/2014 tertanggal 2 Juli 2014
• RKUPHHK• RKTUPHHK• RPBBI
Argumentasi: menimbulkanpersaingan usaha tidak sehat
• RKUPHHK• RKTUPHHK• RPBBI
Argumentasi: menimbulkanpersaingan usaha tidak sehat
Dasar Tidak di Kuasainya Informasi(oleh KLHK)
• Dokumen IPK
Argumentasi: Dokumen dimilikioleh pemerintah Provinsi danKabupaten IPK di Areal Penggunaan Lainmekanisme di Provinsi
IPK di Produksi Konversimekanisme di Kabupaten
• Dokumen IPK
Argumentasi: Dokumen dimilikioleh pemerintah Provinsi danKabupaten IPK di Areal Penggunaan Lainmekanisme di Provinsi
IPK di Produksi Konversimekanisme di Kabupaten
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
• Secara singkat ada 3 point yangdiadili dan diputuskanoleh PTUN pada tanggal 26Agustus 2015, yaitu:• Menerima permohonan
keberatan dari pemohonkeberatan yg dahulutermohon informasi;
• Menguatkan putusan KIP RINo 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014tanggal 8 Mei 2015; dan
• Menghukum pemohonkeberatan membayar biayaperkara.
PUTUSAN KIP PUTUSAN PTUN
• Secara singkat ada 3 point yangdiadili dan diputuskanoleh PTUN pada tanggal 26Agustus 2015, yaitu:• Menerima permohonan
keberatan dari pemohonkeberatan yg dahulutermohon informasi;
• Menguatkan putusan KIP RINo 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014tanggal 8 Mei 2015; dan
• Menghukum pemohonkeberatan membayar biayaperkara.
Kenapa Perlu DiketahuiPublik..??
Rencana Pemanfaatan SDH
24%2%
6%68%
HPHBUMNHTIIzin Bupati
100%
HPH
Pola Konsumsi IndustriKayu
24%2%
6%68%
HPHBUMNHTIIzin Bupati
100%
HPH
Kejelasan Sumber BahanBaku Kayu – pemenuhanSVLK
• Jangan takut bersengketa. Meskipun ada prinsip cepat, berbiaya ringan,tetapi tetap bersiaplah untuk sidang sengketa hingga 100 hari kerja.
• Permintaan informasi melalui mekanisme KIP, memiliki kisaran waktu yangketat. Tips menyusun kalender permintaan informasi, bila atas namalembaga perlu ada time keeper.
• Perlu menyusun argumentasi untuk menjelaskan KEPENTINGAN PUBLIK,dengan melengkapi produk hukum yang diterbitkan dan ilustrasiargumentasi yang menguatkan.
• Sampaikan argumentasi untuk melakukan UJI KONSEKUENSI terhadap atasinformasi yang dikecualikan oleh Badan Publik.
• Pastikan Badan Hukum Lembaga dan Identitas Diri masih valid• Menggunakan jaringan untuk memperkuat argumentasi dan tekanan
publik terhadap proses sengketa informasi.
Tips Sengketa InformasiPublik
• Jangan takut bersengketa. Meskipun ada prinsip cepat, berbiaya ringan,tetapi tetap bersiaplah untuk sidang sengketa hingga 100 hari kerja.
• Permintaan informasi melalui mekanisme KIP, memiliki kisaran waktu yangketat. Tips menyusun kalender permintaan informasi, bila atas namalembaga perlu ada time keeper.
• Perlu menyusun argumentasi untuk menjelaskan KEPENTINGAN PUBLIK,dengan melengkapi produk hukum yang diterbitkan dan ilustrasiargumentasi yang menguatkan.
• Sampaikan argumentasi untuk melakukan UJI KONSEKUENSI terhadap atasinformasi yang dikecualikan oleh Badan Publik.
• Pastikan Badan Hukum Lembaga dan Identitas Diri masih valid• Menggunakan jaringan untuk memperkuat argumentasi dan tekanan
publik terhadap proses sengketa informasi.
• Keterbukaan informasi bukan titik akhir, tetapi awal perjuangan untukmendorong perbaikan tata kelola
• UU KIP harus menjadi instrumen yang mempermudah dan bukanmempersulit publik untuk mendapatkan informasi
• PPID, tidak selalu berkuasa atas data/informasi yang diminta, karenabukan sebagai pengelola data/informasi. Peran PPID perlu diperkuatdalam mengelola sistem informasi dan pelayanan
• Organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat harus menjadimotor penggerak uji akses informasi publik
• Keterbukaan informasi tidak berada di ruang hampa, harusberkontribusi menjawab persoalan kehutanan (tenurial, penebanganliar, korupsi)
• Sehingga memerlukan saluran pada setiap Badan Publik dalammenerima laporan dari masyarakat
Pembelajaran Sengketa InformasiPublik
• Keterbukaan informasi bukan titik akhir, tetapi awal perjuangan untukmendorong perbaikan tata kelola
• UU KIP harus menjadi instrumen yang mempermudah dan bukanmempersulit publik untuk mendapatkan informasi
• PPID, tidak selalu berkuasa atas data/informasi yang diminta, karenabukan sebagai pengelola data/informasi. Peran PPID perlu diperkuatdalam mengelola sistem informasi dan pelayanan
• Organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat harus menjadimotor penggerak uji akses informasi publik
• Keterbukaan informasi tidak berada di ruang hampa, harusberkontribusi menjawab persoalan kehutanan (tenurial, penebanganliar, korupsi)
• Sehingga memerlukan saluran pada setiap Badan Publik dalammenerima laporan dari masyarakat
T e r i m a k a s i h#FightForFreedomInformation
[email protected]+0251 - 8333308
: @fwindonesia: Pemantau Hutan
:
T e r i m a k a s i h#FightForFreedomInformation
[email protected]+0251 - 8333308
