rangkuman materi kuliah hukum bisnis
TRANSCRIPT
RANGKUMAN MATERI KULIAH HUKUM BISNIS
Sejarah KUHD ( Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)· Tahun 1673 di Perancis di Bentuk Ordonance Du Commerce· Tahun 1681 di bentuk Ordonance De La Marine( Hukum Perdagangan melalui laut)· Tahun 1807 atas kedua Ordonance tersebut di Perancis dibentuk peraturan Hukum Dagang Perancis yaitu Code De Commerce. Peraturan ini terpisah dari Hukum Perdata Perancis yaitu Code Civil Das Francais.· Tahun 1838 Kedua kodifikasi tersebut berlaku di Belanda oleh karena Belanda menjadi jajahan Perancis. Pada tahun ini juga Pemerintah Belanda berhasil mengesahkan WetboekVan Kophandel Nederland(W.v.K. Nederland)· Tanggal 1 Mei 1843 W.v.K juga diberlakukan di Indonesia ,karena mulai tanggal 1 Mei 1843 Indonesia menmjadi jajahan Belanda.· Tanggal 17 Agustus 1945 : W.v.K KUHD tetap berlaku diIndonesia. Dasar hukumnya adalah Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
Politik Hukum ( Sejarah Indonesia)Ada 3 zaman /era:
ZAMAN HINDIA BELANDAPeraturan pokok pada zaman Hindia Belanda
A.B = Algemere Bepaling Van Wetgeving Voor Indonesia Ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia. Di keluarkan tanggal 30 April 1847 Dimuat dalm STB 1847/23
R.R = Regerings Reglement Peraturan Perundangan Dikeluarkan pada tanggal 2 September 1854 Dimuat dalam STB 1854/2
I.S = Indische Staatsregeling Peraturan ketatanegaraan Indonesia Perubahan dari R.R ke I.S pada tanggal 23 Juni 1925 Dimuat dalam STB 1925/415
ZAMAN JEPANG
Dasar hukumnya Undang-Undang No.1 tahun 1942 : Berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang.
Proklamasi Kemerdekaan Republik IndonesiaDimulai sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.Dasar hukumnya Pasal II Aturan peralihan UUD 1945,yang berbunyi “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
HUKUM DAGANG Pengertian Hukum Dagang
Hukum dagang sering disebut juga hukum khusus ,yaitu Hukum yang mengatur saling hubungan antara orang satu sama lain ataupun antara badan hukum yang satu dengan yang lain dalam lapangan perdagangan dan perusahaan untuk mencari keuntungan. Sumber Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( Wetboek Van Kophandel)- Hukum yang dikodifikasikan- Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan Peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang hal-halyang berhubungan dengan dunia perdagangan.- Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan Kitab Undand-Undang Hukum Perdata (Boegerlijke Wetboek)
Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata ( Pasal 1 KUHD)
Prof.Subekti,SH berpendapat bahwa terdapatnya KUHDdisamping KUHS sekarang tidak pada tempatnya,oleh karenasebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “HukumPerdata”,dan perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertianhukum melainkan suatu pengertian perekonomian.
Seperti telah kita ketahui ,pembagian Hukum Sipil kedalam KUHS dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja ,yaitukarena dalam Hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari
Hukum Perdata Eropa Barat) belum terkenal peraturan-peraturansebagai yang sekarang termuat dalam KUHD ,sebab perdaganganantar negara baru mulai berkembang dalam abad pertengahan.
Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuanmenghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua kitab Undang-Undang itu. Pada beberapa negara lain seperti Swiss ,tidakterdapat suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terpisahdari KUHS. Dahulumemang peraturan –peraturan yang termuatdalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang“pedagang “saja.
Menurut Prof.Sudiman Kartohadiprojo: KUHD merupakan LEXSPECIALIS terhadap KUHS sebagai LEX GENERALIS ,maka sebagaiLEX SPECIALIS kalau seandainya dalam KUHD terdapat ketentuanmengenai hal yang dapat aturan pula dalm KUHS ,maka ketentuandalam KUHD itulah yang berlaku. Adapun pendapat sarjana hukumlainnya mengenai kedua hukum ini antara lain sebagai berikut:
VAN KAN beranggapan ,bahwa hukum Dagang adalah suatutambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit.Sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusushukum perdata dalam arti sempit itu.
VAN APELDORN menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewadari lapangan Hukum Perserikatan yang tidak dapat ditetapkandalam Kitab III KUHS.
SUKARDONO mengatakan ,bahwa pasal I KUHD “memeliharakesatuan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang ……sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHS.”
TIRTAMIJAYA menyatakan ,bahwa hukum dagang adalah suatuHukum Sipil yang Istimewa.
Arti PerusahaanPerusahaan (bedrijf) adalah suatu pengertianekonomis yang
banyak dipakai dalam KUHD.Seseorang yang mempunyai sebuahperusahaan disebut Pengusaha.
Walaupun di dalam KUHD menggunakan istilah PERUSAHAAN,namunKUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran resmi tentangperusahaan ;pihak pembentuk Undang-Undang dalam hal iniberkehendak menyerahkan penetapan pengertian tentang“perusahaan “ kepada doktrin (dunia keilmuan danyurisprodensi).
Berhubungan dengan itu perumusan tentang perusahaan dalamdunia keilmuan adalah sebagai berikut ini:
Perumusan dari Pemerintah Belanda: Minister Van JustitieNederland di dalam Memorie jawaban kepada Parlemen diNederland menafsirkan pengertian perusahaan itu sebagaiberikut:”Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan ,apabilaada pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentuuntuk memperoleh laba dari dirinya sendiri.
Definisi yang diberikan Menteri Kehakiman ini sebenarnya agakberlebihan (terlampau luas) oleh karena memuat juga merekayang sebenarnya tidak menjalankan peruisahaan ,melainkanmenjalankan pekerjaan ,sedangkan dalam rancangan Undang-Undangdibedakan antara perusahaan dan pekerjaan..
MOLENGRAAFF berpendapat,perusahaan yang dipakai oleh Undang-Undang 1943/347 adalah pengertian ekonomis .Beliau memberikan perumusan perusahaan sebagai berikut:”Barulah dapat dikatakan ada perusahaan jika secara terusmenerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan denganmempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakanperjanjian-perjanjian perdagangan.
Definisi Molengraaff ini adalah sesuai dengan perumusanMenteri Kehakiman Belanda,definisi yang disetujui pula olehProf.Sukardono.
POLAK menambahkan dalam perumusan perusahaan dariMolengraaff “dengan keharusan melakukan pembukuan”. Dengandemikian Polak menambahkan untuk komersil pada unsur-unsurlainnya. Pendapat Polak ini memang sesuai dengan keharusanmengadakan pembukuan yang oleh pasal 6 KUHD dibebankan kepadapengusaha.
Menurut Prof.Subekti: Seseorang dapat dikatakan mempunyaiperusahaan jika ia bertindak keluar untuk mencarikeuntungan ,dengan cara dimana ia menurut imbangan lebihbanyak menggunakan modal(kapital) dengan menggunakan modalsendiri (arbeid).
Orang –Orang Perantara dalam Dunia Perniagaan
Kedudukan orang-orang perantara dalam Dunia perusahaandan perdagangan mempunyai peranan penting dalam melancarkandan mengembangkan perdagangan atau perusahaan.
Macam-macam orang perantara dalam dunia perniagaan: Agen Dagang ( Commercial Agent ) Makelar (Broker) Komisioner (Factory )
1. Agen Dagang (Commercial Agent )Yang disebut agen dagang yaitu orang yang mempunyai
perusahaan untuk memberikan perantara pada pembuatanpersetujuan tertentu,misalnya persetujuan jual-beli antarapihak ketiga dengan seorang principal. Ia mempunyai hubungantetap ,hubungan ini bisa bercorak /bermacam-macam sepertiberikut:
a. Ia membeli sendiri barang-barang suatu perusahaan ,untukdijualnya sendiri.
b. Ia bisa juga bertindak sebagai komisionerc. Ia dapat pula bertindak sebagai wakil perusahaan itud. Ia menemui pembeli ,kepadanya ia menawarkan dan kemudian ia
melakukan perjanjian jual beli jika mereka menginginkannya.
Perusahaan dari agen perniagaan disebut “agentuur”sedangkanpersetujuan antara agen perniagaan dengan principalnyadinamakan”agentuur contract”.
Menurut Prof.Sukardono ,pada pokoknya apabila ditinjau darisudut pemberian perantaraan ,maka pedagang keliling tidakberbeda dengan seorang agen dagang yang juga menghubungkanpengusaha dengan pihak ketiga;akan tetapi pedagang kelilingitu berada dalam ikatan perburuhan dengan majikannya,sedangkanagen dagang itu sebagai perantara berdiri sendiri (biasanya)terhadap beberapa pengusaha,dan ia tidak terikat olehperjanjian perburuhan,melainkan perjanjian untuk melakukanpekerjaan (evereenkomst tot het verrichten enkele diensten)dari pasal 1601 KUHS.
Dengan demikian ,bedanya dari pedagang keliling ialah bahwaagen dagang ituberdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagaipekerja terhadap principalnya. Agen dagang biasanyaberkedudukan di suatu tempat ,dimana sebuah perusahaanmempunyai relasi sedemikian banyaknya ,sehingga perlu untukmenunjuk seorang yang setiap hari berhubungan langsung denganlangganan-langganannya.
Agen dagang mengusahakan kepentingan-kepentingan perusahaanyang diwakilinya ,sehingga kadang-kadang ia mewakili beberapaperusahaan. Di dalam melakukan pelayanan itu tak bolehmerugikan kepentingan –kepentingan seorang pengusaha lain yangia layani pula
Seorang agen dagang disamping tugasnya sebagai orangperantara ,juga berdagang untuk kepentingan sendiri ;dalam halini ia dilarang bersaingan dengan peruswahaan –perusahaan yangdiwakilinya itu. Ia bertidak aytas nama pengusaha yang iawakili.
Dari jerih payahnya seorang agen dagang menerima upah yangdisebut denganprovisi. Haknya bertanggung jawab sampai jumlahprovisinya(janji del credere). Perjanjiannya untuk jangkawaktu tertentu atau tanpa batas,dan apabila terjadi kematianberarti perjanjian otomatis akan berakhir.
2. MAKELAR ( BROKER)Pasal 62 KUHD
(s.d.u. dg. S. 1906-335; 1938-276.) Makelar adalah pedagang perantarayang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden)atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenanguntuk itu. Mereka menyelenggamkan perusahaan mereka denganmelakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat danatas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapathubungan kerja tetap.Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harusbersumpah di depan raad van justitie di mana Ia termasuk dalamdaerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yangdibebankan dengan jujur. (KUHPerd. 1078; KUHD 59, 71 dst.,681; S. 1920-69.)
Pasal 63. Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidakdiangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yanglebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjianpemberian amanat. (KUHPerd. 389, 1155, 1792 dst.; KUHD 67dst.)Pasal 64.Pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian danpenjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek tainnya dan
obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-suratdagang tainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi,perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal,perutangan uang dan lain sebagainya. (KUHPerd. 1078; KUHD 62,681 dst.)Pasal 65.Pengangkatan makelar adalah umum, yaitu dalam segala bidang,atau dalam akta pengangkatan disebutkan bidang atau bidang-bidang apa saja pekerjaan makelar itu boleh dilakukan.Dalam bidang atau bidang-bidang di mana ia menjadi makelar, Iatidak diperbolehkan berdagang, baik sendiri maupun denganperantaraan pihak lain, ataupun bersama-sama dengan pihak-pihak lain, ataupun secara berkongsi, ataupun menjadi penjaminperbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan perantaraan mereka.(KUHD 62, 64, 71 dst.; KUHPerd. 1468 dst.)
Pasal 66. Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap
perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku mereka, danselanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harianmereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, ataucatatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktupenyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semuapersyaratan perbuatan yang dilakukan. (KUHD 6.)
Pasal 67.Para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihakyang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka inimenghendaki, petikan-petikan dari buku mereka yang berisisegala sesuatu yang mereka catat berkenaan dengan perbuatanyang menyangkut pihak tersebut. (KUHD 12.)Hakim dapat memerintahkan para makelar untuk membuka buku-bukunya di hadapan pengadilan untuk mencocokkan petikan-petikan yang dikeluarkan dengan aslinya, dan mereka dapatmenuntut pewelasan tentang itu. (KUHPerd. 1905.)
Pasal 68.Bila perbuatannya tidak seluruhnya dipungkiri, maka catatan-catatan yang dipindahkan oleh makelar dari buku-sakunya kebuku-hariannya merupakan bukti antara pihak-pihak yang ber-sangkutan mengenai waktu, dilakukannya perbuatan dan
penyerahannya, inengenai sifat-sifat danjumlah barangnya,mengenai harga beserta syarat-syaratnya yang menjadi dasarpelaksanaan perbuatan itu. (KUHD 66.)
Pasal 69.Bila tidak dibebaskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, makapara makelar harus menyimpan contoh dari tiap-tiap partaibarang yang telah dijual atas dasar contoh dengan perantaraanmereka, hingga pada waktunya terselenggara penyerahan, dengandibubuhi catatan yang cukup untuk mengenalinya.
Pasal 70.Setelah menutup jual-beli surat wesel atau efek lain semacamitu yang dapat diperdagangkan, makelar menyerahkannya kepadapembeh, bertanggung jawab atas kebenaran tanda tangan penjualyang ada di atasnya. (KUHD 65, 100, 110-113, 178, 187, 506dst.)
Pasal 71.Para makelar yang bersalah karena melanggar salah satuketentuan yang diatur dalam bagian ini, sejauh mengenaimereka, akan dihentikan sementara dari tugasnya oleh kekuasaanumum yang mengangkat mereka, menurut keadaan, atau dihentikandari jabatannya, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yangditentukan untuk itu, demikian pula penggantian biaya-biaya,kerugiankerugian dan bunga-bunga yang menjadi kewajibannyasebagai penerima amanat. (KUHPerd. 1801, 1803; KUHD 62, 65dst., 69.)
Pasal 72.Seorang makelar dihentikan sementara dari tugasnya olehkeadaan pailit, dan kemudian dapat dihentikan dari jabatannyaoleh hakim.Dalam hal pelanggaran larangan yang termuat dalam pasal 65alinea kedua, seorang makelar yang telah dinyatakan pailit,harus dipecat dari jabatannya. (KUHD 62, 71.)
Pasal 73.Makelar yang telah dihentikan dari jabatannya tak dapat samasekali dikembalikan ke dalam jabatannya. (KUHD 71 dst.)
Kewajiban-kewajiban makelar:
Makelar harus mengadakan buku harian dan buku saku.Segala sesuatu yang ia lakukan sebagai makelar harus dicatat.Di dalam buku saku ia harus mencatat segala sesuatu,segerasetelah ia lakukan. Sedangkan buku harian dikerjakan tiap-tiaphari. Catatan-catatan dalam kedua buku itu harus memuat denganjelas nama-nama dari pihak-pihak yang bersangkutan ,waktu dariperbuatan dan penyerahan,keadaan,kualitas,jumlah dan hargadaripada barang-barang ,syrat-syarat perjanjian.
Memberikan pada tiap-tiap waktu dan dengan segera ,salinancatatan-catatan dalam buku-buku itu kepada pihak-pihak yangbersangkutan. Hakim dapat mencocokkan salinan-salinan itudengan yang asli.(pasal 67 KUHD)
Makelar harus menyimpan contoh barang (monster) yangdiperdagangkan itu ,sampai waktu penyerahan selesai. Disertaudengan catatan-catatan terang untuk dapat diketahui lagi.
Pada penjualan surat-surat wesel atau surat-surat daganglain,makelar harus dapat menjamin keaslian tanda tangan darisi penjual yang tercantum dalam surat-surat itu.
Membuka buku-bukunya dalam perkara dan memberi segalaketerangan atas buku-buku itu.
Seorang makelar tidak diperbolehkan berdagang barang yangmenjadi objek pengangkatannya sebagaimakelar,misalnya :makelar kopi tidak boleh berdagangkopi,apabila makelar melanggarnya ,maka makelar melakukantindakan pidana.
Fungsi buku saku atau buku catatan yang dimiliki makelaradalah sebagai alat pembuktian jika pada suatu saat terdapatperselisihan atau persengketaan antara pihak-pihak.
Penghentian dan pemecatan makelarApabila seorang makelar tidak memenuhi kewajibannya atau
jika ia melanggar suatu larangan tersebut di atas ,makelar itudapat dipecat atau diberhentikan oleh pembesar yangmengangkatnya.
Apabila seorang makelar dinyatakan bangkrut ,ia dipecat dandapat diberhentikan oleh Hakim dari Jabatannya. Seorangmakelar yang diberhentikan ,tidak dapat diangkat lagi dalamjabatan makelar itu.
3. KOMISIONERMengenai komisioner diatur dalam pasal 76-85 KUHD.
Pasal 76.(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Komisioner adalah orang yang menyelenggarakanperusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atasnamanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atauprovisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain.(KUHPerd. 1792 dst.; KUHD 6 dst, 62, 79, 85a.)Pasal 77. Komisioner tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepadaorang dengan siapa ia bertindak tentang yang menanggung bebantindakannya itu.Ia langsung bertanggungjawab terhadap sesama rekan dalamperjanjian seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri.(KUHPerd. 1802; KUHD 78, 85a, 240, 262.)Pasal 78.Pemberi amanat tidak mempunyai hak tagihan terhadap pihakdengan siapa komisioner bertindak, seperti halnya pihak yangbertindak dengan komisioner tidak dapat menuntut pemberiamanat. (KUHPerd. 1799.)Pasal 79.Akan tetapi bila seorang komisioner telah bertindak atas namapemberi amanat, maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, jugaterhadap pihak ketiga, diatur oleh ketentuan-ketentuan KitabUndang-undang Hukum Perdata dalam Bab "Pemberian Amanat".Ia tidak mempunyai hak mendahului seperti dimaksud dalampasal-pasal berikut. (KUHPerd. 1792 dst., 1812; KUHD 80 dst.)Pasal 80.Untuk tagihan-tagihan terhadap pemberi amanat sebagaikomisioner, demikian pula dalam hal uang yang telah dibayarkanlebih dahulu, bunga-bunga, biaya-biaya dan provisi-provisi,demikian juga untuk perikatan-perikatannya yang masihberjalan, komisioner mempunyai hak mendahului atas barang-barang yang telah dikirim kepadanya oleh pemberi amanat untukdijual, atau untuk disimpan sampai penentuan lebih lanjut,atau yang telah dibeli olehnya untuk pemberi amanat dan telahditerimanya, selama barang-barang itu masih ada dalamkekuasaannya.Hak mendahului ini mengalahkan segala hak lainnya, kecuahdari pasal 1139-10 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.(KUHPerd. 1134, 1139-41, 51 dan 7'; KUHD 81 dst., 85, 85a.)Pasal 81.Bila barang-barang yang dimaksud dalam pasal 80 dijual dandiserahkan atas nama pemberi amanat, maka komisioner membayar
pada dirinya sendiri jumlah tagihan-tagihannya yang ada hakmendahuluinya menurut pasal tersebut, yang diambilkan darihasil penjualannya. (KUHPerd. 1425 dst.; KUHD 85a.)Pasal 82.Bila pemberi amanat telah mengirimkan barang-barang kepadakomisioner, dengan amanat untuk menyimpannya sampai ketentuanlebih lanjut atau membatasi kekuasaan komisioner untukmenjualnya, atau bila amanat untuk menjualnya sudah dihapus,dan yang disebut pertama tidak memenuhi tagihan-tagihankomisioner terhadapnya yang diberi hak mendahului oleh pasal80, maka dengan memperlihatkan surat-surat bukti yang perlu,atas surat permohonan sederhana komisioner dapat memperolehizin dari raad van justitie tempat tinggalnya untuk menjualbarang-barang itu seluruhnya atau sebagian dengan cara yangditentukan dalam surat keputusan hakim.Komisioner tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepadapemberi amanat baik tentang permohonan izin itu, maupuntentang penjualan yang telah terjadi berdasarkan izin itupaling lambat hari berikutnya, bila tiap-tiap hari ada posataupun telegrap, atau kalau tidak demikian, dengan pospertama yang berangkat. Pemberitahuan dengan telegrap ataudengan surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah.(KUHPerd. 1366 dst.)Pasal 83.Seorang komisioner yang untuk pemberi amanat telah membelibarang-barang dan menerimanya, dapat diberi kuasa oleh raadvan justitie tempat tinggalnya dengan cara seperti ditentukandalam pasal di atas untuk menjual barangbarang itu, bilapemberi amanat tidak memenuhi tagihan-tagihan komisioner ituterhadapnya dan yang menurut pasal 80 diberi hak mendahului.Alinea terakhir pasal 82 berlaku terhadap hal ini. (KUHD 81,85a.)Pasal 84.(s.d.u. dg. S. 1906-348.) Dalam hal pailitnya pemberi amanat, makaketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 56, 57 dan 58 peraturankepailitan mengenai pihak pemegang gadai atau pihak yangberutang berlaku bagi dan terhadap komisioner,Penundaan pembayaran yang diberikan kepada pihak pemberiamanat tidak menjadi halangan baginya untuk menggunakanwewenang-wewenang yang diberikan kepadanya oleh pasal-pasal81, 82 dan 83.Pasal 85.
Pemberian wewenang-wewenang tersebut dalam pasal 81, 82 dan 83sama sekali tidak mengurangi hak menahan yang diberikan kepadakomisioner oleh pasal 1812 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.(KUHD 76-79.)
Dalam pasal 76 KUHD dirumuskan ,bahwa komisioner adalahseseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakykanperbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma diasendiri ,tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dandengan upah yang disebut komisi.
Jelas disini bahwa menurut pasal 76 KUHD seorang komisioneritu harus menjalankan perusahaan. Dengan demikian orang yangjuga dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjiandengan pihak ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan oranglain,tetapi tidak menjalankan perusahaan bukanlah komisionermenurut pasal 76 KUHD.
Berlainan dengan seorang makelar ,maka seorang komisionertidaklah disyaratkan pengangkatan resmi dan penyumpahan olehpejabat tertentu. Dalam menjalankan pekerjaannya iaberhubungan dengan pihak pemberi kuasanya(komiten) denganpihak-pihak ketiga dengan menggunakan namanya sendiri.
Selain ia bertindak atas namanya sendiri ,menurut pasal77 iapun tidak diwajibkan untuk menyebutkan kepada pihakketiga dengan siapa ia berniaga,yaitu nama orang yang memberiperintah ;oleh karena itu ia berhubungan dengan pihak ketigaitu seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri.
Hak-hak yang dimiliki komisioner1. Hak PrivilegeUntuk segala sesuatu yang dapat ditagihnya dari komitennyaberhubung dengan pelaksanaan perintah komisioner mempunyaiprivillege atas:- Barang-barang yang dikirimkan oleh komitennya kepadanyauntuk dijual atau disimpan sambil menunggu perintah.- Barang-barang yang dibeli dan diterimanya untukkomitennya. Adapun yang dimaksud dengan privillege ialah suatuhak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditur untukmenerima pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yanglain pada pembagian hasil eksekusi pelelangan hasil sitaan )sesuatu barang tertentu atau seluruh harta benda debitur.
Mengenai pelaksanaan privillege komisioner yang diatur dalampasal 80 KUHD itu terjadi:a. Dengan pembayaran pada diri sendiri dari hasil penjualanbarang-barang yang untuk tanggungan komiten telah dijual dandiserahkan.b. Dengan penjual barang komiten yang masih ada dalamtangannya dan mengambil pembayaran dari jumlah penjualan itu.2. Hak RetensiHak komisioner yang kedua yaitu hak retensi (menahan 0yangtercakup dalam pasal 85 KUH Dagang dengan menunjuk pada pasal1812 KUH Perdata,mengenai hubungan antara orang-orang yangmenyuruh dan pesuruh. Ketentuan ini diberlakukan juga terhadaphubungan antara komisioner dengan majikanHak retensi ini pada intinya adalah hak komisioner untukmenahan barang milik komiten selama piutang-piutangnya belumdilunasi.3. Hak komisioner yang ketiga ,dapat dilihatpada pasal 84 KUH Dagang. Ini adalah hak dalam hal komitenbangkrut ,komisioner dapat melaksanakan haknya seperti komitenyang tidak bangkrut ,komisioner dapat melaksanakan haknyaseperti komiten yang tidak bangkrut. Dalam hal ini ,komisionersam a kedudukannya dengan pemegang hipotik pertama ,pemegangikatan panen,dan pemegang gadai.Hak-hak tersebut hanya dapat dilaksanakan ,apabila pemeganghak-hak itu tidak merupakan pemilik dari barang-barang yangbersangkutan.
DAFTAR PERNIAGAAN / DAFTAR PERUSAHAAN
Setiap pemilik perusahaan atau usaha perniagaandiwajibkan untuk mendaftarkan usahanya itu pada dewanperusahaan di Jakrta atau Majelis Perniagaan dan perusahaan didaerah yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Pendaftaran ini wajib bagi perusahaan atau usahaper5niagaan yang sudah mendapatkan izin usaha dan mendaftarkandiri di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkanperusahaannya dapat dikenakan sanksi yaitu pidana penjara ataukurungan. Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran akandiumumkan di mass media,akan dicabut izinnya dan tidakdiperkenankan melakukan kegiatan usaha.
Bentuk-bentuk perusahaan yang wajib daftarperusahaan yaitu:
a. Perusahaan Perseoranganb. Firmac. CVd. PTe. Koperasif. PN(Perusahaan Negara)
Dikecualikan ~ Perjan (Oleh karena tidak mencari untung)~ Perusahaan kecil perorangan yang dikelola pemiliknya untukmemenuhi kebutuhan hidupnya.
NAMA PERUSAHAAN DAN DAFTAR PERUSAHAAN Nama perniagaan atau nama perusahaan yaitu nama yangmenunjukkan kepada suatu usaha perniagaan tertentu dan jugauntyuk membedakan antara berbagai usaha yang satu dengan usahalainnya.
Menurut Wet Op De Handelsnaam ( STB.1912. No 842)dikemukakan 2 azas,yaitu:
Harus dicegah kebingungan dan kebimbangan pada khalayakramai karena pemakaian suatu nama perniagaan.
Larangan pemakaian nama perniagaan yang terutama ditujukanuntuk mencegah kemungkinan merugikan orang lain.
Pasal 24 KUHD menetapkan : Dilarang memakai nama perniagaanyang dapat menyebabkan umum mendapatkan gambaran yang kelirumengenai usaha yang dijalankan memakai nama tersebut.
Nama perniagaan dapat dipindahtangankan dengan cara:a. Diwariskanb. Dijualbelikan
Syarat peralihan harus bersama-sama usaha perniagaan secarakeseluruhan,
BURSA PERNIAGAAN/ BURSA PERDAGANGANMengenai Bursa Perdagangan diatur dalam pasal:
Pasal 59.Bursa perdagangan adalah pertemuan para pedagang, juragan kapal, makelar, kasir dan orang-orang lain yang bersangkut-paut dengan perdagangan.
Hal itu diselenggarakan atas kekuasaan Gubernur Jenderal (dalam hal ini Menteri Keuangan). (KUHPerd. 1156; KUHD 61; Rv.595-31.)
Pasal 60.Dari perundingan-perundingan dan kesepakatan-kesepakatan yang diadakan pada bursa disusunlah ketentuan-ketentuan kurs-kurs wesel, harga barang-barang dagangan, asuransi-asuransi dan muatan janji laut, biaya pengangkutan laut dan darat, obligasidalam dan luar negeri, dana-dana, dan surat-surat berharga lainnya yang dapat digunakan untuk menetapkan kurs.Kurs-kurs atau harga-harga yang bermacam-macam itu disusun menurut peraturan atau kebiasaan setempat. (KUHPerd. 389, 398,1077, 1155, 1427; KUHD 15 13 , 262, 621 dst.)
Pasal 61.Jam mulai diadakan dan berakhirnya bursa, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan ketertibannya yang baik diatur oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Menteri Keuangan) dengan peraturan tersendiri.
Bursa berasal dari kata beurs ,adalah nama orang belgia yangsangat kaya raya bernama Van Den Beurs ,beliau menyediakanrumahnya untuk pertemuan para pedagang ,para orang-orangperantara dan para bankir untuk kepentingan kegiatanperdagangan. Dari aktivitas itu maka munculah istilah Beursatau bursa
Di Indonesia bursa perniagaan ini sudah mengalamiperkembangan dan kemajuan sehubungan dengan semakinberkembangnya dunia perniagaan dan perusahaan ,juga semakinmeningkatnya perdagangan uang dan efek-efek ,surat-suratberharga serta valuta asing.
Fungsi Bursa :Bursa diselenggarakan untuk kepentingan perdagangan padaumumnya ,tetapi juga dimungkinkan untuk satu cabang perniagaanatau lebih. (Contoh:bursa emas,bursa efek ,dll)
Efek-efek :Yang dimaksud dengan efek-efek yaitu surat-surat berhargayang dapat diperniagakan /diperdagangkan di dalam bursaseperti saham,obligasi,wesel,sertifikat,dll
- Saham yaitu surat-surat bukti bagi pemegang saham suatu PT.
- Obligasi yaitu surat bukti bagi orang yang meminjamkanuang, atas modal yang dipinjamkannya itu ia memperoleh bungantetap.
- Sertifikat yaitu surat bukti seseorang ikut dalam pinjamanoleh negara.
BEJ( Bursa Efek Jakarta ) dibuka kembali oleh pemerintahRepublik Indonesia dasarnya adalah UU Darurat No.13 Tahun 1951ditetapkan sebagai UU No.15 tahun 1952 tentang Bursa.
Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 13 Januari 1972No.Kep.25/MK/N/1/1972 Tentang tugas pengaeasan atas bursa efekyang dilakukan oleh Badan Pembina Pasar Uang dan Modal.
Dalam perkembangan pengertian “kasir” dalam pasal 59 KUH.Dagang tidak dapat dipertahankan lagi ,sehingga tidak ada lagiperbedaan antara kasir dan bankir.Para Bankir lebih banyak terlibat dalam perdagangan uang danefek.
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) Kadin yaitu organisasi para pengusaha /gabungan usaha
Nasional maupun Daerah yang bertujuan untuk mempersatukan danmengarahkan kemampuan usaha dalam rangka meningkatkanpartisipasinya dalam pembangunan nasional KADIN di Indonesia didirikan berdasarkan keputusanPresiden No.49 tahun 1973,dan berstatus Badan Hukum. Kadinmenjadi partner pemerintah dalam rangka pembinaan dunia usahadi Indonesia. Kadin di Indonesia berkedudukan di Jakarta ( ibukota negara),Kadin Daerah (Kadinda) di Ibukota masing-masingdaerah ( Kadinda tingkat I dan Kadinda Tingkat II) Keanggotaan Kadin: 1. Anggota Biasa 2. AnggotaLuar Biasa 3. AnggotaAfiliasi ( Campuran) Dengan berlakunya UU.No.1 Tahun 1987 tentangKadin ,diharapkan funfsi dan peranan Kadin dapat lebihditingkatkan.
HAK REKLAMEHAK REKLAME adalah Hak penjual untuk menuntut kembali barangnya.
Jika pembeli tidak memenuhi prestasinya membayarharga(wanprestasi),maka penjual mempunyai hak untuk:
a. Menuntut pemecahan perjanjian melalui putusan hakimb. Menuntut pembayaran ganti rugi dan pemecahan perjanjianc. Menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perjanjiand. Menuntut pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi
Jika barang –barang bergerak telah diserahkan kepadapembeli,tetapi harga pembelian belum dilunasi seluruhnyasesuai perjanjian ,maka penjual dapat menuntut kembalibarangnya dengan syarat:
a. Barang tersebut masih berada ditangan pembeli dan masihdalam keadaan seperti semula
b. Delam jangka waktu tiga puluh hari setelah penyerahanJika pembeli dinyatakan pailit oleh hakim ,maka penjualmenunjukkan hak reklamenya kepada B.H.P (Balai HartaPeninggalan) sebagai Budel Pailit
Pasal 235 KUHD Penjual yang menerima kembali barangnya wajibmemberikan ganti rugi kepada harta orang yang jatuh pailituntuk semua yang telah dibayar atau yang masih terutang karenabea, upah pengangkutan, komisi, asuransi, avarij umum(kerugian laut umum), dan selanjutnya segala biaya yangdigunakan untuk keselamatan barang dagangan.
ARBITRASE (PERADILAN WASIT)Apabila para pihak ada yang merasa dirugikan dan tidak
dapat diselesaikan secara damai ,maka diperlukan adanya campurtangan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan yangdisebut Arbitrase /Peradilan Wasit.
Ada dua kemungkinan penyelesaian: Penyelesaian melalui peradilan umum melalui PengadilanNegeri
Penyelesaian melalui Peradilan Khusus disebut PeradilanWasit
Arbitrase adalah cara penyelesaian perselisihan atau persengketaanoleh seorang wasit atau majelis wasit yang bertindak atau berfungsi sebagaihakim.
Batas waktu penyelesaian sengketa hanya enam bulanterhitung mulai diterimanya penunjukkan atau pengangkatansebagai wasit.
Di Indonesia tanggal 3 Desember 1977 didirikan BadanArbitrasi Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa KADINIndonesia.Lingkup sengketa mengenai soal-soal perdagangan ,industri dankeuangan baik yang bersifat nasional maupun intrernasional.
PEMBUKUANPasal 6 KUHD : Setiap orang yang menjalankan perusahaandiwajibkan untuk membuat pembukuan mengenai kekayaanperusahaan dan segal sesuatu yang berkenaan dengan perusahaan.Pasal 6 ayat 2 KUHD : Bahwa setiap tahun diwajibkan pula untukmembuat neraca dan perhitungan laba rugi.Pasal 7 KUHD : Semua catatan atau pembukuan dari perusahaanitu dapat digunakan sebagai alat bukti kuat (akurat )bagiperusahaan ,sedangkan kekuatan pembuktian atas pembukuan ituyang berwenang menentukan ialah hakim.Pasal 8 KUHD : Pihak yang dapat memaksa untuk menyuruhmenunjukkan semua pembukuan hanyalah hakim.Pasal 12 KUHD : Pembukuan dari perusahaan itu tidakboleh dilihat atau diketahuai oleh orang yang tidak berhakkarena tidak ada izin.
Setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuatcatatantentang keadaan kekayaan dan tentang segala sesuatumengenai perusahaannya menurut keperluan-keperluan perusahaanitu. Sedemikian rupa hingga dari catatan-catatan itu dapatdiketahui hak-hak dan kewajiban –kewajibannya pada setiapwaktu.
Kewajiban itu berlaku bagi setiap orang yang menjalankanperusahaan. Kewajiban dimaksudkan bahwa mereka yangmenjalankan perusahaan harus membuat segala sesuatu yangbersangkut paut dan berhubungan dengan perusahaannya.
Cara bagaimana acatatan itu harus dibuat tidak ditentukanoleh Undang-Undang. Berarti bahwa mereka yang menjalankanperusahaan bebas untuk menggunakan cara apapun juga untukmembuat catatan –catatan tersebut,bahkan mereka dapat memakaisistem kartu dalam memegang buku perusahaannya. Asalkan,padasetiap waktu hak-hak dan kewajibannya dapat diketahui. Catatanitu harus dibuat menurut keperluan –keperluanperusahaan ,berarti bahwa perusahaan yang kecil dapatmenyelenggarakan tata buku yang lebih sederhana daripadaperusahaan besar.
Khusus Untuk Perseroan Terbatas (PT) pembuatan neraca danperhitungan laba/rugi itu tiap tahunnya harus diumumkan ,yangdapat dilakukan dengan:
Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Neraca dan perhitungan laba/rugi itu dikirimkan kepada tiap-tiap pemegang sahamnya.
Neraca dan daftar perhitungan laba rugi itu diletakkan dikantor PT agar tiap-tiap pemegang saham dapat melihatnya
Mengingat pentingnya pembukuan maka pembukuan harus disimpandean karena Undang – Undang tidak memberi ketentuan berapalama ,maka perusahaan telah mengambil kebiasaan umumnyadisimpan dalam jangka waktu 10-30 tahun.
Perusahaan go public yang saham nya dijual kepadaumum ,biasanya pembukuan yang disebarkan adalah pembukuan yangsudah direkayasa. Dan untuk menghindari pajak yang besarbiasanya diadakan pembukuan secara rahasia.
PERUSAHAANPemikiran-pemikiran dalam pendirian perusahaan:
a. Bentuk perusahaanb. Letak perusahaanc. Bidang usahad. Organisasie. Perencanaan dan Pengawasan produksif. Ketenagakerjaan
Bentuk Perusahaan:a. Bentuk Hukumb. Besarnya Modalc. Tanggung jawab Hutang Piutangd. Persoalan Pimpinan yang tepate. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat
Pembagian Perusahaan: Apabila dipandang dari sudut Teknis Ekonomis/Kegunaan, yang
diciptakan perusahaan dibagi menjadi 3:1. Form Utility
Contoh: Industri kerajinan2. Place,time,possesion utility
Contoh:Perusahaan Dagang,Perusahaan pengangkutan,PerusahaanPergudangan
3. Memberi jasa pada perusahaan lainContoh:perusahaan assuransi,perbankan,dan perkreditan
Apabila dipandang dari sudut yuridis ekonomis/Bentuk-bentukperusahaan:
1. Perusahaan Perseorangan2. Usaha Persekutuan3. PT(NV)4. Koperasi5. Yayasan6. Perusahaan Negara
Jenis-Jenis Usaha Menurut Tinjauan Teknis Ekonomis:1. Persahaan Pabrikasi,dibagi menjadi 3 yaitu:a. Industri besarb. Industri menengah/sedangc. Industri Kecil2. Perusahaan Dagang/ Middleman,dibagi menjadi 2:a. Merchant Middleman: Wholesaler dan retailerb. Agent Middleman: Makelar,Agen dagang,Komisioner,Agen
Pembeli3. Perusahaan Jasa/Facilitating Marketing Institutions
Bergerak di bidang penjualan jasa untuk mendapatkan keuntungan.Contoh:Perusahaan Transportasi,Perusahaan Gudang,
Perusahaan Asuransi,Perusahaan Perbankan,dll
PERSEKUTUAN PERDATA(BUGERLYK MAATSCHAP)Pasal 1618 KUHPer : Persekutuan perdata ialah suatu
persetujuan dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diriuntuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untukmembagi keuntungan yang terjadi karenanya.
Persekutuan Perdata merupakan suatu bentuk kerjasama yangpaling sederhan aoleh karena tidak ada penetapan modaltertentu yang harus disetor ,bahkan dapat diperbolehkan pulaseorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Selain itulapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada suatu haltertentu,sehingga bentuk ini kiranya dapatlah dipakai jugauntu melakukan perdagangan. Bentuk ini sebenarnya hanyamengatur hubungan intern saja antara orang-orang yangtergabung di dalamnya. Maksud persekutuan ini adalah:
- Harus bersifat kebendaan- Harus untuk memperoleh keuntungan- Keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota-
anggotanya- Harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan.
Persekutuan Perdata dalam posisinya sebagai badanhukum diatur dalm BW(Burgerlijke Wetboek) namun aktifitasdalam perusahaannya diatur oleh W.v.K(Wetboek Van Kophandel).Tujuan Maatschap ialah memperoleh keuntungan dengan melakukanpekerjaan bersama-sama.
Persekutuan Perdata berakhir (Pasal 1646 KUHPer)apabila:
a. Karena jangka waktu berdirinya telah habisb. Karena barang yang menjadi obyek persekutuan lenyap.c. Karena salah satu anggota meninggal dunia,masuk dalam
keadaan kurtele atau jika anggota dinyatakan pailit.d. Jika persekutuan perdata itu diadakan untuk waktu yang tak
tertentu dan salah satu dari anggotanya itu menyatakankeinginan untuk menghapuskan persekutuan perdata.
e. Jika persekutuan perdata dihapuskan menurut Keputusan Hakimatas permintaan salah satu pesero atau karena sebab-sebabpenting lainnya.
Apabila suatu perseroan berakhir ,maka diadakanlahpemisahan dan pembagian harta persekutuan antara para anggota-anggotanya yang dilakukan sebagai berikut:
a. Setiap anggota mengambil kembali harga sero sebanyak jumlahyang disetorkan semula.
b. Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan menurutketentuan undang-undang yang dijelaskan di atas.
c. Apabila perseron menderita kerugian ,maka kerugian ituditanggung oleh para anggotanya menurut ketentuan yangditetapkan dalam perjanjian yang mereka adakan. Bentuk - Badan Usaha Milik Swasta:
EMAANZAK/Perusahaan PerseoranganPerusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannyadimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usahaperseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orangbebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untukmendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodalkecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki
tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksiteknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan sepertitoko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, danlain sebagainya.ciri dan sifat perusahaan perseorangan :- relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan- tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi- tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi- seluruh keuntungan dinikmati sendiri- sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri- keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar- jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup- sewaktu-waktu dapat dipindah tangankanKebaikan :- Pemilik bebas mengambil keputusan- Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan- Rahasia perusahaan terjamin- Pemilik lebih giat berusaha
Keburukan :- Tanggungjawab pemilik tidak terbatas- Sumber keuangan perusahaan terbatas- Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin- Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks
PERSEROAN FIRMAFirma adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur
bersama-sama dengan perseroan komanditer dalam Bagian II danBab III Kitab I KUHD dari pasal 16 sampai dengan pasal 35.
Pasal 16. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang
didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu namabersama. (KUHD 19 dst., 22 dst., 26-11, 29; Rv. 6-5o, 8-2 o,99.)
Pasal 17. Tiap-tiap pesero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai
wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atasnama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga,dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yangtidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi parapesero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya,
tidak dimasukkan dalam ketentuan ini. (KUHPerd. 1632, 1636,1639, 1642; KUHD 20, 26, 29, 32.)
Pasal 18. Dalam perseroan firma tiap-tiap pesero bertanggungjawab
secara tanggung-renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. (KUHPerd. 1282, 1642, 1811.)
Pasal 19. Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau
disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorangatau antara beberapa orang pesero yang bertanggung-jawabsecara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orangatau lebih sebagai pemberi pinaman uang.Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firmaterhadap pesero-pesero firma di dalamnya dan perseroankomanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16, 20, 22dst.)
Pasal 20. Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal
30 alinea kedua, maka nama pesero komanditer tidak bolehdigunakan dalam firma. (KUHD 19-21.)Pesero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan ataubekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkanpemberian kuasa sekalipun. (KUHD 17, 21, 32.)Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yangtelah dimasukkannya dalam perseroan atau yangharus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikankeuntungan yang telah dinikmatinya. (KUHPerd. 1642 dst.)
Pasal 21.Pesero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alineapertama atau alinea kedua dari pasal yang lain,bertanggungjawab secara tanggung-renteng untuk seluruhnyaterhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. (KUHD 18.)
Pasal 22. Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta
otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap
pihak ketiga, bila akta itu tidak ada. (KUHPerd. 1868, 1874,1895, 1898; KUHD 1, 26, 29, 31.)
Pasal 23. para pesero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu
dalam register yang disecliakan untuk itu pada keparliteraanraad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempatkedudukan perseroan itu. (Ov. 82; KUHPerd. 152; KUHD 24, 27dst., 30 dst., 38 dst.; S. 1946-135 pasal 5.)
Pasal 24. Akan tetapi para pesero firma diperkenankan untuk hanya
mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentukotentik. (KUHD 26, 28.)
Pasal 25. Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang
terdaftar, dan dapat memperoleh sahnannya atas biaya sendiri.(KUHD 38; S. 1851-27 pasal 7.)
Pasal 26. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus
memuat:1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para pesero
firma;2. pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu
umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dariperusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, denganmenunjukkan cabang khusus itu; (KUHD 17.)
3. penunjukan para pesero, yang tidak diperkenankanbertandatangan atas nama firma;
4. saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;5. dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari
perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hakpihak ketiga terhadap para pesero. (KUHD 27 dst.)
Pasal 27. Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta
atau petikannya itu dibawa kepada panitera. (KUHD 23.)
Pasal 28.
Di samping itu para pesero wajib untuk mengumumkan petikanaktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal26. (Ov. 105; KUHPerd. 444, 1036; KUHD 29, 38.)
Pasal 29. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) Selama pendaftaran dan pengumuman belum
terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketigadianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggapdidirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiadaseorang pesero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindakdan bertandatangan untuk firma itu.Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yangdiumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yangdicantumkan dalam surat kabar resmi. (KUHPerd. 1916; KUHD 30dst., 39.)
Pasal 30. Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat
dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatanperjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegasoleh bekas pescro yang namanya disembut di situ, atau biladalam hal adanya kematian, para ahli waiisnya tidakmenentangnya, dan dalam hal itu ulituk membuktikannya harusdibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalamsurat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukandalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukumanyang tercantum dalam pasal 29.Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalaupesero yang mengundurkan diri sebagai pesero firma menjadipesero komanditer. (KUHPerd. 1651, KUHD 26.)
Pasal 31. Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang
ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasandiii atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktuyang ditentukan, demikian puia segala perubahan yang diadakandalam petia4ian yang asfi yang berhubungan dengan pihakketiga, diadakanjuga dengan akta otentik, dan terhadap ini
berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalamsurat kabar resmi seperti telah disebut.Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran,pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlakuterhadap pihak ketiga.Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam halperpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuanpasiti 29. (KUHPerd. 1646 dst.; KUHD 22, 26, 30.)
Pasal 32. Pada pembubaran perseroan, para pesero yang tadinya mempunyai
hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas perseroanitu atas nama firma itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannyaditentukan lain , atau seluruh pesero (tidak termasuk parapesero komanditer) mengangkat seorang pengurus lain denganpemungutan suara seorang demi scorang dengan suara terbanyak.Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambilkeputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layakuntuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu. (KUHPerd.1652; KUHD 17, 20, 22, 31, 56; Rv. 6-5, 99.)
Pasal 33. Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi
untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, makamereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapatmenagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroanoleh tiap-tiap pesero menurut bagiannya masing-masing. (KUHD18, 22.)
Pasal 34. Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas
perseroan, harus dibagikan sementara. (KUHD 33.)
Pasal 35. Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada
perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itutetap ada pada pesero yang terpilih dengan suara terbanyakatau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnyapemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan parapesero atau para penerima hak untuk melihatnya. (KUHPerd. 1801dst., 1652, 1885; KUHD 12, 56.)
ciri dan sifat firma :
- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.- keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup- seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma- pendiriannya tidak memelukan akte pendirian- mudah memperoleh kredit usahaKebaikan :- Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota- Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Akta atau tidak memerlukan Akta Pendirian- Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi
Keburukan :- Tanggungjawab pemilik tidak terbatas- Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditangung bersama anggota lainnya- Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu
PERSEROAN KOMANDITER ( CV= Comanditaire Vennootschap)Bentuk perseroan ini tidak diatur sendiri dalam KUHD
melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenaifirma.
Pasal 19 KUHD menyebutkan ,bahwa perseroan komanditeradalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yangdibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yangsecara tanggung menanggung bertanggungjawab untukseluruhnya(tanggung jawab solider) pada satu pihak ,dan satuorang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) padapihak yang lain
Adapun dasar pikiran dari pembentukan perseroan ini ialahseorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untukdigunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepadaseorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaantersebut,dan karena itulah orang yang menjalankan perusahaanitu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihakketiga.
Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari PESERO AKTIF dan PERSERO PASIF yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya.ciri dan sifat cv :- sulit untuk menarik modal yang telah disetor- modal besar karena didirikan banyak pihak- mudah mendapatkan kridit pinjaman- ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan- relatif mudah untuk didirikan- kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentuKebaikan :Kemampuan manajemen lebih besarProses pendirianya relatif mudahModal yang dikumpulkan bisa lebih besarMudah memperoleh kredit
Keburukan :Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatasSulit menarik kembali modalKelangsungan hidup perusahaan tidak menentu
PERSEROAN TERBATAS (PT)/Naamloze Vennootschap(NV)KUHD tidak memberikan definisi tentang Perseroan Terbatas
dan KUHD hanya mengatur bentuk perseroan ini secara terbatasdan sederhana. Ada 20 Pasal dalam KUHD yang mengatur PT yaitupasal 36 sampai dengan pasal 56.
Berlainan dengan KUHD Belanda yang didlamnya terdapat 120pasal yang khusus mengatur soal PT. hal ini disebabkanperkembangan PT di Indonesia tidak secepat di Negeri Eropa.Akan tetapi pada waktu akhir-akhir ini bentuk perseroan ini diIndonesia banyak sekali dipakai.
Berhubung dalam perundang-undangan kita sedikitketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan PT ,maka PT yangmengatur sendiri dalam akte pendirian ,apabila dalam undang-
undang kita terdapat ketentuan yang mengatur soal-soaltertentu.
Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatubentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatuperusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atassaham –saham ,dimana para pemegang saham (pesero)ikut sertadengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukanperbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengantidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan –persetujuanperseroan itu(dengan tanggungjawab yang semata-mata terbataspada modal yang mereka setorkan.
Badan Hukum PTBerlainan,perseroan firma dan perseroan komanditer, PT
adalah suatu Badan Hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapatmelakukan perbuatan-perbuatan seperti seorang manusia dandapat pula mempunyai kekayaan atau utang
Walaupun suatu badan hukum bukanlah seorang manusia yangmempunyai pikiran dan kehendak ,akan tetapi menurut hukum iadapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazimdianut ,kehendak dari para pesero pengurus dianggap sebagaikehendak PT. akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yangbertindak atas nama PT ,pertanggungjawabannya terletak pada PTdengansemua harta bendanya.
Cara Mendirikan PTBerlainan dengan di luar negeri ,di dalam KUHD tidak
ditetapkan berapa orang sedikitnya secara sah mendirikan PT.di Jerman ditentukan sedikitnya seorang dan di Perancis danBelgia paling sedikit 7 orangbaru dapat secara sah mendirikanPT. menurut Prof.Sukardono di Indonesia sedikit –dikitnya duaorang.
Berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan pasal 36 ayat 2 KUHD ,PTharus didirikan dengan akta notaris ,dengan ancaman tidak sahbila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlakuntuk mengesahkan pendirian PT. Dengan demikian adanya aktaNotaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alatpembuktian belaka seperti halnya pada suatu Perseroan Firma.Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka PT yang sudah didirikantidak akan mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman. AktaNotaris pendirian itu berisi persetujuan mendirikan PT ,yang
di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran dasar (Statuten ) PTyang memuat:
a. Nama PTb. Tempat kedudukanc. Maksud dan tujuand. Lamanya akan bekerjae. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketigaf. Hak dan kewajiban pesero dan pengurus
Penyetoran / Pemasukan modal
Pada waktu mendirikan PT ,para pendiri harus ikut sertadalam modal perseroan sekurang-kurangnya dengan 20% dansebelum pengesahan diperoleh 10% dari modal perseroan sudahharus disetor. Penyetorannya ini dapat juga dilakukan denganbarang-barang atau hak yang harus dinilai dengan uang.
Macam-macam PTA. PT. Tertutup
PT.Tertutup ialah Perseroan dimana tidak setiap orang dapatikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapasaham.
B. PT. TerbukaPT.Terbuka ialah perseroan yang terbuka untuk setiap orang.Setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membelisatu /lebih surat saham.
C. PT.UmumPerseroan Umum adalah perseroan terbuka ,yang kebutuhanmodalnya dari umum dengan jalan dijual sahamnya dalam bursa.Pada perseroan umum orang yang ikut serta dalam modalperseroan hanyalah mempunyai perhatian pada kurs saham.
D. PT.PerseoranganPT tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja ,karenaperseroan merupakan suatu perjanjian ,dan perjanjian hanyamungkin dilakukan paling sedikit dua orang.
Akan tetapi setelah PT berdiri mungkin sekali semua sahamjatuh di satu tangan sehingga hanya ada seorang pemegang sahamsaja yang juga menjadi direkturnya.
Macam-macam SahamA. Saham Biasa,yaitu yang tidak mempunyai hak lebih dari pada
saham-saham lain.B. Saham Preferen ,yaitu saham-saham yang menurut kebiasaan
diberikan kepada pendiri PT. Saham ini lain daripada saham –
saham biasa,karena pemegang saham preferen diberikan hak utamatentang umunya kepada saham-saham prioterit ini diberikan hakdeviden yang lebih dari deviden saham-saham biasa. Dan apabilamemperoleh keuntungan lebih dahulu dibayarkan devidennyakepada pemilik saham preferen,baru sisa keuntungannyadibagikan kepada pemegang saham biasa.
C. Saham preferen kumulatif,yaitu saham-saham yang jika padasuatu tahun tidak dapat diberikan deviden karena perseroanmenderita kerugian ,maka deviden dari tahun-tahun yang rugiitu dapat digabungkan dengan deviden dari tahun berikutnyadimana didapat keuntungan.
D. Saham preferen komulatif yang berhak mendapat bagiankeuntungan,yaitu sifat saham ini dan hak dari pada pemegangsaham ii ialah seperti hak-hak pemegang saham preferenkomulatif ,dengan tambahan bahwa disamping itu para pemegangsaham tersebut masih mendapat hak atas bagian tertentu darikeuntungan.
E. Saham Bonus,saham ini diberikan kepada mereka yang telahmenjadi pesero dengan tidak membayar uang tunai ,tetapi untukmemperhitungkan beberapa hak.
Badan Usaha Milik Negara/PN: PERSERO
Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoranterbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidakjauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swastayakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya /sebesar-besarnya.
Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51%harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapakandapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis perserodituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yangterbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku danterus-menerus mencetak keuntungan.Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umumpemegang saham.Contoh persero yaitu : PT Jasamarga, Bank BNI, PT AsuransiJiwasraya, PT PLN, dan lain sebagainya.
Hal-hal mengenai Persero:1. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan
dalam arti ,karena baiknya pelayanan dan pembinaan organisasaiyang baik ,efektif,efisien dan ekonomis )
2. Status hukumnya sebagai badan hukum perdata,yang berbentukperseroan terbatas.
3. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata.4. Modal seluruh atau sebagian merupakan milik negara dan
kekayaan yang dipisahkan ,dengan demikian dimungkinkan adanyakerjasama dengan pihak swasta9nasional/asing) dan adanyapenjualan-penjualan saham milik negara.
5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara6. Dipimpin oleh suatu direksi7. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta
biasa. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham perusahaan.
PERUM(Perusahaan Umum)Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan
unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasaioleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaanbarang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umumserta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahanperusahaan.Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dandireksi.Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri /PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri,Perum Pegadaian, dll. Hal-hal mengenai Perum:
1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum(kepentingan produksi,distribusi dan konsumsi,secarakeseluruhan ) sekaligus untuk mencari keuntungan.
2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-Undang3. Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital.4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan
bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masukkedalam suatu perjanjian,kontrak-kontrak dan hubungan –hubungan dengan perusahaan lainnya.
5. Dapat dituntut dan menuntut ,dan hubungan hukumnya diatursecara hubungan hukum perdata.
6. Modal seluruhnya dimiliki oleh kekayaan negara yangdipisahkan ,serta dapat mempunyai dan memperoleh dana darikredit-kredit dalam dan luar negeri dari obligasi (darimasyarakat).
7. Dipimpin oleh suatu direksi.
8. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diaturtersendiri di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagiPegawai Negeri atau Pegawai Swasta.
9. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca untung rugidan neraca kekayaan disampaikan kepada pemerintah. Perusahaan Jawatan /Perjan
Persahaan jawatan atau Perjan adalah perusahaan miliknegara yang merupakan bagian dari sebuah departemen. Perjantidak dipimpin oleh direksi ,melainkan seorang kepala. Statuskaryawannya adalah pegawai negeri. Akan tetapi ,sejak tahun1991 Perjan sudah tidak ada lagi di Indonesia. Bentuk Perjanyang terakhir adalah PJKA yang sekatang berganti menjadiPT.KAI. Hal-hal mengenai Perjan:
1. Sifat usahanya adalah public services ,artinya pengabdiankepada masyarakat dengan memegah teguh syarat-syaratefisiensi,efektifitas dan ekonomi.
2. Memperoleh segala fasilitas Negara3. Karyawannya berstatus pegawai negeri4. Mempunyai hubungan hukum publik,yang berarti jika ingin
dituntut atau melakukan penuntutan ,maka kedudukannya adalahsebagai pemerintah atas ijin pemerintah.
5. Pembiaayan dan permodalan Perjan termasuk dana APBD yangmenjadi hak departemen yang bersangkutan.
Perusahaan Daerah/BUMDBUMD adalah perusahaan – perusahaan negara yang dimiliki
oleh daerah. Kegiatannya adalah untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat daerah itu ,contoh: PDAM (Perusahaan Daerah AirMinum). Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah,selainitu ,dapt juga berasal dari swasta berupa saham ,namunbiasanya saham terbesar dimiliki oleh daerah.
YAYASAN.Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum yangmempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dankemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formalyang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasandiatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentangYayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004
menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI MegawatiSoekarnoputrimengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.1. Pendirian yayasanPendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyaistatus badan hukum setelah akta pendirian memperolehpengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ataupejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapatdiajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman danHak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempatkedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahandiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.2. Organ yayasanYayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus,dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatanyayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajibmembuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembinamengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihatkepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.3. Kewajiban auditYayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luarnegeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlahyang ditentukan dalam undang-undang, kekayaannya wajib diauditoleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkandalam surat kabar berbahasa Indonesia.4. Penggabungan dan pembubaranPerbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan denganmenggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, danmengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkanAnggaran Dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atautidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum.
KOPERASIKOPERASI (Indonesia) : - COOPERATION
(Inggris)
KERJASAMA - COOPERATIE (Belanda)
Kerjasama dalam koperasi yaitu kerja sama dari orang-orang yang tidak banyak uangnya,dengan tujuan untuk mencarikemakmuran bersama.
Koperasi adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwataksosial ,beranggotakan orang seseorang atau Badan-badan HukumKoperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usahabersama berdasar atas asas kekeluargaan.(UU No.12 tahun 1963tentang Koperasi)
Persyaratan untuk mendirikan koperasi diatur dalam pasal pasal44 s/d 46 Undang-Undang Perkoperasian tahun1967.:
1. Mengadakan rapat pembentukan koperasi2. Berita acara rapat ,memuat catatan jumlah anggota dan nama-
nama yang diberi kuasa menandatangani akte pendirian.3. Mengajukan akte penderian kepada pejabat koperasi.4. Jika tidak bertentangan dengan UU.Koperasi (UU No.12 tahun
1967) mka didaftar dalam buku daftar umum.5. Tanggal pendaftaran akte pendirian berlaku sebagai tanggal
resmi berdirinya koperasi.6. Akte pendirian diberi tanggal,nomor pendaftaran,serta tanda
pengesahan oleh pejabat koperasi atas kuasa menteri.7. Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Fungsi Koperasi:1. Mendorong dan mengarahkan proses ekonomi menuju ke arah
suatu tatanan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.2. Koperasi berfungsi di dalam menyediakan kebutuhan
masyarakat,khususnya kebutuhan pokok yang diperlukan sehari-hari.
3. Memberikan jaminan dalam sistem harga yang lebih pasti,yaituharga yang memberi keuntungan yang wajar kepada produsen sertaharga layak bagi konsumen.
4. Mekanisme koperasi dapat mewujudkan hubungan antar sektor.5. Sebagai wadah bagi anggota masyarakat untuk bekerjasama di
dalam produksi barang-barang serta jasa .6. Menghimpun produsen-produsen yang bersaing dalam menjual
barangnya,menjadi satuan usaha pemasaran bersama dengankeuntungan lebih wajar dan terjamin.
Keanggotaan Koperasi1. Orang dan Badan Hukum2. Bersifat terbuka bagi setiap orang3. Tidak bisa dipindahtangankan Alat Kelengkapan Koperasi:1. Rapat Anggota
2. Pengurus Koperasi3. Badan Pemeriksa4. Dewan Penasehat(jika dipandang perlu) Permodalan Koperasi:
Menurut pasal 32 ayat 1 &Undang-Undang Koperasi tahun1967:a. Simpanan-simpanan : Simpanan Pokok,Simpanan Wajib dan
Simpanan Sukarela.
b. Pinjaman-pinjamanc. Penyisihan hasil usahad. Cadangane. Sumber-sumber lain Pembubaran Koperasi:a. Karena dikehendaki oleh anggotab. Karena adanya tindakan dari pejabat:- Oleh karena Koperasi melanggar Undang-Undang- Oleh Karena koperasi melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan kepentingan umum.- Kelangsungan hidup koperasi tidak bisa lagi diharapkan.