pertemuan 8

Pertemuan 8Penghasilan: konsep, pengakuan dan realisasi

1

Pengertian penghasilan• Definisi Penghasilan (Income) menurut PSAK

No. 23 Tahun 2000. Suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

2

Penghasilan meliputi :a. Pendapatan (REVENUE)

Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti penjualan (barang), imbalan atas jasa, penghasilan dari modal seperti : bunga, deviden, royalti, dan sewa.b. Keuntungan (GAINS)

Kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan) yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan, misalnya dapat berasal dari pengalihan aset perusahaan

3

Pengakuan dan pengukuran penghasilan•Untuk dpt mengenakan PPh tahunan, ada 2 hal yg perlu ditentukan :

a) Pengakuan – Kapan dan pada kondisi apa penghasilan harus diakui.

b) Pengukuran – Berapa jumlah penghasilan yang harus diakui.

4

Pengakuan penghasilan : Stelsel Kas dan Stelsel AkrualStelsel Akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung pada kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.Contoh : pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi atau metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu secara Built Operate and Transfer (BOT) dan real estat.

5

Pengakuan penghasilan : Stelsel Kas dan Stelsel AkrualStelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam satu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

6

Penghasilan diakui pada saat:a) Selesainya proses produksi - (diterapkan thd produk

yg harga & pemasarannya terjamin, contoh : logam mulia, produk pertanian yg harganya dijamin Bulog).

b) Penghasilan diakui secara proposional selama tahap produksi - (proyek konstruksi)

c) Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima - (umumnya dipakai perusahaan jasa dgn kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa yg kurang pasti & kemungkinan tdp pembatalan dlm frek. yg tinggi)

d) Penghasilan dari penjualan konsinyasi.

7

Objek Pajak (1)Pasal 4 Ayat (1)

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU Pajak Penghasilan;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. Laba usaha;

8


d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: i. Keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti

saham atau penyertaan modal; ii.Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

iii.Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

iv.Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan; dan

v. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

9


e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta; j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali

sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

10


l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. Premi asuransi; o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan

dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang

- Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. Surplus Bank Indonesia.

11

Dikecualikan Sebagai Objek Pajak (1)Pasal 4 Ayat (3)

a. Bantuan atau sumbangan, zakat yang diterima oleh badan/ lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

12


c. Warisan; d. Harta, termasuk setoran tunai, sebagai pengganti

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau WP dengan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit);

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

13


g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: • Dividen berasal dari cadangan laba yang

ditahan; dan • Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik

negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

14


i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: • Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah,

atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

• Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

15


l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK;

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

16

Penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan.

PP No. 5 Tahun 2002

Penghasilan dari hadiah undian.PP No. 132 Tahun 2000

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

PP No. 71 Tahun 2008

Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.


Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.PP No. 14 Tahun 1997

Penghasilan berupa bunga/ diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.

PP No. 16 tahun 2009Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.


Peraturan Pelaksana Pajak Final

17

Penghasilan dikecualikan rekonsiliasi fiskal•Bunga deposito, obligasi, koperasi•Dividen orang pribadi•Hadiah undian•Penghasilan transaksi saham di bursa•Usaha jasa konstruksi•Pengalihan dan sewa tanah bangunan

18

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO DALAM RUGI LABA FISKAL1. Penghasilan netto dihitung dari pembukuan. • Penghasilan netto yang dihitung dari pembukuan dilakukan dengan menghitung semua penghasilan yang diperoleh wajib pajak dan dikurangi dengan harga pokok serta biaya biaya yang berhubungan kegiatan wajib pajak untuk memperoleh penghasilan.

• Penghasilan netto merupakan penjumlahan dari laba usaha dengan berbagai penghasilan lainnya baik didapat di Indonesia maupun penghasilan yang diperoleh dari luar negri.

19

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO DALAM RUGI LABA FISKAL2. Penghasilan netto dihitung dengan norma. • Penghasilan netto pada wajib pajak perorangan yang memimlih menggunakan norma penghitungan penghasilannetto dihitung dari peredaran bruto dikalikan dengan prosentase tertentu, yang untuk setipa jeis kegiatan besarnya telah ditentukan.

• Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memilih norma penghasilan netto untuk penghitungan penghasilan nettonya, tidak dapat dikurangkan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kotor/bruto. 20

Pertemuan 9Beban dan pengurangan penghasilan

21

Konsep Biaya di Perpajakan•Utk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dpt dikurangkan ke penghasilan (NON DEDUCTIBLE)

•Koreksi biaya dpt dilakukan dlm thn pajak yg sama langsung ke laba/rugi. (KOREKSI POSITIF / NEGATIF)

•Dlm ketentuan perpajakan, Pasal 6 (1) UU PPh mengatur tentang biaya yg dpt dikurangkan, sedangkan pasal 9 (1) UU PPh menyebutkan pengeluaran yg tdk boleh dikurangkan.

22

a. 1) biaya pembelian bahan, 2) biaya berkenaan dng pekerjaan a/ jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 3) bunga, sewa, dan royalti, 4) biaya perjalanan 5) biaya pengolahan limbah 6) premi asuransi 7) biaya promosi & penjualan yg diatur dng a/ berdsrkn Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 8) biaya administrasi; dan 9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. Penyusutan & amortisasi sbgmn dimaksud dlm Pasal 11 dan Pasal 11A ; c. Iuran kpd dana pensiun yg pendiriannya tlh disahkan o/ Menteri Keuangan

;d. Kerugian krn penjualan a/ pengalihan harta yg dimiliki & digunakan dlm

persh a/ yg dimiliki u/ mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ;

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia; g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat.ditagih.i . Sumbangan dlm rangka penanggulangan bencana nas. yg ditetapkan dg

PP; j. Sumbangan dlm rangka penelitian &n pengembangan yg dilakukan di Ind

yg diatur dgn PP; k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur

dengan PP ; l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah (PP); m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur

dalam PP.

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKANDARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 6 ayat (1)

23

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;

b. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota;

c. Pembentukan dana cadangan, kecuali: • Cadangan untuk jenis usaha tertentu yang

ditetapkan KMK;• Cadangan untuk usaha asuransi;• Cadangan jaminan sosial dibentuk BPJS;• Cadangan penjaminan yang dibentuk LPS;• Cadangan biaya reklamasi untuk usaha

pertambangan;• Cadangan biaya reforestasi untuk usaha

kehutanan;• Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan

tempat limbah industry untuk usaha pengelolaan limbah; 24

Non Deductible Expenses (1)Pasal 9 Ayat (1)

d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi;

e. Penggantian/ imbalan atas pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:• Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh

pegawai ;• Diberikan di daerah tertentu atau diberikan

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK;

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, selain sumbangan yang ditetapkan sebagai deductible expense serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah;

h. Pajak penghasilan;

25


i. Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan;

j. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

26


27

Ketentuan Khusus Atas Natura

Natura yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu adalah imbalan yang terkait dengan:Tempat tinggal bagi pegawai dan keluarganya.• Pelayanan kesehatan.• Pendidikan.• Peribadatan.• Pengangkutan.• Olahraga, selain golf, power beating, pacuan kuda,

dan terbang layang.Natura yang diberikan akibat keharusan suatu pekerjaan di antaranya dapat berupa seragam bagi petugas pengamanan, atau penginapan bagi kru pelayaran atau penerbangan.

Atas penghasilan – penghasilan yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak bagi pihak yang menerima penghasilan bersangkutan, maka pada umumnya biaya – biaya dari pihak yang melakukan pengeluaran terkait penghasilan tersebut, akan ditetapkan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible).

Dialektika Pajak: Asas Resiprokalitas

28

29

Kompensasi KerugianPasal 6 Ayat (2)

Atas penanaman modal di bidang – bidang usaha tertentu atau di daerah – daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat diberikan hingga

paling lama 10 tahun.

Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya, berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Pertemuan 10Akuntansi PPN

30

Ketentuan pembukuan yang diwajibkanData yang harus dicantumkan secara terpisah dan jelas oleh PKP yg bersangkutan tentang :1. Harga perolehan atau Nilai Impor2. Harga jual atau Nilai penggantian3. Nama barang dan satuannya4. Harga jual dari Non BKP5. Nilai ekspor6. Harga jual yang dikenakan PPnBM

31

Metode membukuan PPN• METODE FAKTUR, dengan karakteristik : PPN terutang dicatat

pada saat faktur pajak dikeluarkan; Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran atau saat penyerahan BKP/JKP; dan diterapkan oleh perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

• METODE KAS, dengan karakteristik : PPN terutang dicatatpada saat penerimaan pembayaran; pencatatan tidak tergantung pada pembuatan Faktur Pajak, dan diterapkan oleh perusahaan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP.

32

Saat terutang PPN

• PRINSIP AKRUAL : terutang PPN pada saat penyerahan BKP, JKP, saat impor atau saat lain yang ditetapkan oleh Menkeu RI.

• PRINSIP KAS : terutang PPN pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP dilakukan.

33

Pencatatan Retur BKP(a)Retur Penjualan BKP akan mengurangi nilai

penjualan & Pajak Keluaran.

(b)Retur Pembelian BKP akan mengurangi nilai pembelian & Pajak Masukan.

34

Prosedur Pencatatan Pembelian Pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-nya :

- Pembelian barang persediaan :SISTEM PHYSICAL :PEMBELIAN XXX ---PPN MASUKAN XXX ---UTANG DAGANG --- XXX

SISTEM PERPETUAL :PERSEDIAAN BRG DAG./JADI XXX ---PPN MASUKAN XXX ---UTANG DAGANG --- XXX

- Pembelian barang modal :MESIN XXX ---PPN MASUKAN XXX ---KAS/UTANG DAGANG --- XXX

35

Prosedur Pencatatan Pembelian

Pembelian yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan :

• Pembelian barang persediaan :PERLENGKAPAN KANTOR XXX ---BIAYA PPN XXX ---KAS/UTANG DAGANG --- XXX

• Pembelian barang persediaan yang masa manfaatnya > 1 tahun :PERALATAN KANTOR XXX ---UTANG DAGANG --- XXX

• Pembelian barang modal :KENDARAAN SEDANXXX ---KAS/UTANG DAGANG --- XXX

Retur Pembelian :UTANG DAGANG XXX ---RETUR PEMBELIAN --- XXXPPN MASUKAN --- XXX 36

Prosedur Pencatatan PenjualanSISTEM PHYSICAL DENGAN KREDIT :PIUTANG DAGANG XXX ---PPN KELUARAN --- XXXPENJUALAN --- XXX

SISTEM PERPETUAL DENGAN KREDIT :PIUTANG DAGANG XXX ---PPN KELUARAN --- XXXPENJUALAN --- XXXHPP XXX ---PERSEDIAAN BRG --- XXX

37

Prosedur Pencatatan Retur Penjualan

Retur Penjualan :

SISTEM PHYSICAL :RETUR PENJUALAN XXX ---PPN KELUARAN XXX ---

PIUTANG DAGANG --- XXXSISTEM PERPETUAL :RETUR PENJUALAN XXX ---PPN KELUARAN XXX ---

PIUTANG DAGANG --- XXXPERSEDIAAN BARANG XXX ---

HPP --- XXX38

Pencatatan Penjualan Dengan Uang Muka

• PEMBAYARAN DENGAN UANG MUKA : KASXXX ---

UANG MUKA PELANGGAN --- XXXPPN KELUARAN --- XXX

• PENYERAHAN BARANG : KAS XXX --- UANG MUKA PELANGGANXXX ---

PENJUALAN --- XXXPPN KELUARAN --- XXX

39

Pencatatan Penjualan Dengan CicilanSAAT PENYERAHAN BARANG :PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN XXX ---

PENJUALAN ---XXXPPN KELUARAN ---XXX

SAAT PEMBAYARAN ANGSURAN :KAS XXX ---

PIUT. PENJUALAN ANGSURAN --- XXXHPP XXX ---

PERSEDIAAN BARANG --- XXX 40

pertemuan 8

Documents