pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi
TRANSCRIPT
PELAKSANAAN RESCHEDULING TERHADAP NASABAH
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO
TUGAS AKHIR
Oleh:
DITA PRATIWI KUSUMANINGTYAS
NPM. 1066098
PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARI’AH
JURUSAN SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN JURAI SIWO METRO
TAHUN 2013
PELAKSANAAN RESCHEDULING TERHADAP NASABAH
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO
Diajukan Kepada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Untuk Memenuhi
Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan
Syari’ah
Oleh:
DITA PRATIWI KUSUMANINGTYAS
NPM. 1066098
Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari’ah
Jurusan : Syari’ah
Pembimbing 1 : H. Nawa Angkasa, SH., MA
Pembimbing 2 : Selvia Nuriasari, M.E.I
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
TAHUN 2013
ABSTRAK
PELAKSANAAN RESCHEDULING TERHADAP NASABAH WANPRESTASIPADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO
DITA PRATIWI KUSUMANINGTYASNPM: 1066098
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro adalah salah satu bank syariahyang memberikan berbagai macam pilihan untuk akad pembiayaan, salah satunyaadalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jualbeli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.Pembiayaan jenis ini adalah yang paling populer, karena lebih menguntungkanbagi nasabah. Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro sistem pembayaranpembiayaan murabahah adalah dengan cara mengangsur sesuai dengan jumlahdan rentan waktu yang telah disepakati. Namun terkadang dijumpai kondisidimana nasabah tidak dapat membayar angsuran tepat waktu atau yang biasadisebut wanprestasi. Hal ini dapat memicu terjadinya kerugian atau resiko lainyang dihadapi bank.
Dalam mengatasi terjadinya wanprestasi tersebut, PT Bank MuamalatIndonesia KCP Metro mempunyai beberapa alternatif pemecahan masalah, salahsatunya adalah dengan melakukan rescheduling. Rescheduling (penjadwalankembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadapbeberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayarankembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace period), termasukperubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. Reschedulingmemberi manfaat kepada kedua belah pihak, nasabah akan terbantu denganadanya kelonggaran waktu dan jumlah angsuran yang diperkecil sehingga dapatmelakukan pembayaran angsuran kembali dan bank akan mendapatkan kembaliangsuran dari pembiayaan yang telah dikeluarkan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Pengumpulan data penelitian ini mengunakan metode wawancara. Analisis datamengunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaatdari penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasanpraktek perbankan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan reschedulingdi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan rescheduling atas nasabahwanprestasi pada pembiayaan murabahah PT Bank Muamalat Indonesia KCPMetro telah berjalan dengan baik karena telah dibentuknya unit remedial yangbertugas khusus menangani masalah wanprestasi. Pelaksanaan rescheduling padaPT Bank Muamalat Idonesia KCP Metro juga telah sesuai dengan Surat EdaranBank Indonesia No. 13/16/DPbS.
ii
ORISINILITAS PENELITIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : DITA PRATIWI KUSUMANINGTYAS
NPM : 1066098
Jurusan : Syariah
Prodi : Program Diploma (D-III) Perbankan Syariah
Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian
saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan
dalam daftar pustaka.
Metro, 23 Juli 2013
Yang Menyatakan
DITA PRATIWI KUSUMANINGTYASNPM: 1066098
v
MOTTO
...... .........
.....Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....
(QS: Ar Ra’d [13], ayat 11)
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:
1. Kedua orang tua ku tercinta (Adi Wasito, S.Pd., M.Si dan Zubaidah) yang
tidak pernah lelah memberi doa dan dukungannya selama proses pembuatan
Tugas Akhir ini
2. Keluarga besar ku (kakek, nenek, om, tante dan sepupu) yang selalu
memberikan dukungan selama ini
3. Abang ku Rudi Hartono yang juga tidak pernah jenuh memberikan motivasi
4. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah 2010 yang sekaligus
menjadi keluarga kedua ku, tempat berbagi keluh kesah dan pemberi
semangat dalam proses penulisan Tugas Akhir ini
5. Untuk semua sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan motivasi untuk
menyelesaikan Tugas Akhir ini
6. Segenap civitas akademika STAIN Jurai Siwo Metro
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan
inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini
dengan baik. Dengan ini penulis mengucapkan kepada pihak-pihak yang
membantu dalam penulisan laporan ini diantaranya:
1. Kedua orang tua ku tercinta (Adi Wasito, S.Pd., M.Si dan Zubaidah) yang
tidak pernah lelah memberi doa dan dukungannya
2. Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo
Metro.
4. Liberty, SE, MM selaku Ketua Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan
Syariah.
5. H. Nawa Angkasa, SH., MA., selaku dosen pembimbing I yang telah
memberi dukungan, bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat
membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun laporan ini.
6. Selvia Nuriasari, M.E.I., selaku dosen pembimbing II yang telah memberi
dukungan, bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membangun
bagi kesempurnaan dalam menyusun laporan ini.
7. Seluruh staf STAIN yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Muntolib,S.Ag. selaku pimpinan Bank Muamalat Indonesia Kantor
Cabang Pembantu Kota Metro yang memberikan ijin kepada penulis untuk
mengadakan penelitian.
viii
9. Karyawan dan karyawati Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Metro yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan
informasi tentang penelitian ini.
10. Teman-teman Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Tahun 2010 yang
selalu saling mendukung dari awal kuliah hingga penyusunan Tugas Akhir
ini.
11. Rekan-rekan dan pihak lain yang turut membantu memberi dukungan moril
maupun materil guna penyelesaian Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian
ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat
membantu memperbaiki hasil penelitian ini. Akhir kata penulis selalu berharap
semoga hasil-hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan
ilmu Perbankan Syariah.
Metro, 30 Juli 2013
Penulis
DITA PRATIWI KUSUMANIGTYASNPM: 1066098
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................................
i
ABSTRAK.......................................................................................................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................
iii
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................
iv
ORISINILITAS PENELITIAN.....................................................................
v
MOTTO...........................................................................................................
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....................................................................
vii
KATA PENGANTAR....................................................................................
viii
DAFTAR ISI...................................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR......................................................................................
xiv
DAFTAR TABEL...........................................................................................
xv
x
DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................
xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.........................................................
1
B. Rumusan Masalah...................................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat................................................................
7
D. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian................................................................
8
2. Sifat Penelitian.................................................................
8
3. Sumber Data....................................................................
9
4. Tekhnik Pengumpulan Data............................................
10
5. Tekhnik Analisis Data.....................................................
11
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pembiayaan
1. Definisi Pembiayaan........................................................
13
xi
2. Unsur Pembiayaan...........................................................
14
3. Tujuan Pembiayaan.........................................................
16
4. Analisis Pembiayaan........................................................ 18
B. Murabahah
1. Definisi Murabahah.........................................................
20
2. Landasan Hukum.............................................................
21
3. Biaya-biaya dalam Murabahah.......................................
21
4. Syarat-Syarat Murabahah................................................
23
5. Murabahah dalam Praktik Perbankan.............................
24
6. Aturan-Aturan dalam Kontrak Murabahah.....................
26
C. Wanprestasi
1. Definisi Wanprestasi........................................................
27
2. Sebab-sebab Wanprestasi................................................
29
xii
3. Akibat Hukum Wanprestasi.............................................
31
4. Wanprestasi pada Bank Syariah......................................
32
D. Gambaran umum Restrukturisasi atas WanprestasiPembiayaan Murabahah
1. Restrukturisasi Pembiayaan
34
2. Rescheduling Pembiayaan Murabahah...........................
34
3. Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan ReschedulingPembiayaan Murabahah
35
BAB III PEMBAHASAN
A. Sekilas tentang PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
1. Sejarah.............................................................................
37
2. Visi dan Misi...................................................................
41
3. Struktur Organisasi..........................................................
41
4. Karyawan dan Tugas-Tugasnya......................................
42
xiii
5. Produk Pembiayaan Murabahah pada PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro.....................................
45
6. Mekanisme Pembiayaan Murabahah PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro
48
B. Mekanisme Pelaksanaan Rescheduling terhadap Nasabah
Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro
1. Syarat-syarat Rescheduling
51
2. Analisa Pembiayaan Murabahah yang akan
Direscheduling
53
3. Tujuan Dilakukannya Rescheduling
55
4. Satuan Kerja Rescheduling
56
5. Proses Rescheduling Pembiayaan Murabahah
58
xiv
6. Pengawasan Pembiayaan Murabahah Setelah
Rescheduling....................................................................
61
C. Analisis Pelaksanaan Rescheduling PembiayaanMurabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP MetroBerdasarkan Sebi No. 13/16/Dpbs................................................................................................................................................................................................63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan.............................................................................
67
B. Saran.......................................................................................
68
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
69
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Skema operasional bank syariah
Gambar 2.1 Skema pembiayaan murabahah dalam contoh aplikasi
perbankan
Gambar 3.1 Struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
Gambar 3.2 Skema Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia KCP
Metro
Gambar 3.3 Skema Pelaksanaan Rescheduling
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Karyawan
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 2 Surat Tugas
Lampiran 3 Surat Izin Research
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5 Alat Pengumpul Data (APD)
Lampiran 6 Formulir Permohonan Pembiayaan
Lampiran 7 Contoh Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah (KPR)
Lampiran 8 Tabel Angsuran Pembiayaan
xvi
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia No. 21
Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank
konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan Bank
syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah,1 yakni
berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Dengan kata lain, bank syariah
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan
jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.2
Pada sistem operasional bank syariah, bank akan bertindak dalam dua
peran yang menjalankan fungsi intermediasi. Pertama, bank akan bertindak
sebagai mudharib dimana pemilik dana (shahibul maal) menitipkan dananya
pada bank (mudharib) dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil,
selanjutnya bank akan bertindak sebagai penyalur dana (shahibul maal) yang
mana dana dari nasabah (shahibul maal) kemudian disalurkan kepada nasabah
pembiayaan (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai
kesepakatan.
1Rizal Yaya, Et.al, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer,
(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 222 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.1
2
Berikut adalah skema operasional bank syariah.3
Gambar 1.1
Di Indonesia, masuknya sistem perbankan syariah ditandai dengan
lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia itu
sendiri, muncul karena diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Pemerintah Indonesia. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia
ditandatangani pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, dan
memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992.4
3Rizal Yaya, Et.al, Op. Cit, h. 57
4Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 25
3. Menerima pendapatan4.menyalurkan pendapatan
Bagi hasil, margin, fee
Nasabah
pembiayaan
(mudharib)
Penyaluran
dana lainnya
(mudharib)
Bank Syariah
Sebagai pengelola dana/penerima dana titipan (mudharib)
Sebagai pemilik dana/ penjual/ pemberi sewa(shahibul maal)
Sebagai penyedia jasa keuangan(shahibul maal)
Bagi hasil, bonus
1.Menghimpundana
Nasabah Pemilik dan penitip dana (shahibul maal)
(2.
Penyalurandana
5.Penyediaandana
Jasa-Jasa
Bank
(mudharib
)
3
Dalam menjalankan usahanya PT Bank Muamalat Indonesia, selalu
mengacu kepada konsep-konsep syariah dalam mengatur produk-produk dan
operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam
mengembangkan produk bank syariah. Baik dalam produk-produk yang
berfungsi untuk funding maupun financing.
Keberadaan PT Bank Muamalat Indonesia sangat membantu masyarakat.
Disaat kondisi perokonomian masyarakat Indonesia yang cenderung rendah,
mereka membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang
menyangkut untuk konsumsi maupun untuk modal kerja. Sering kali desakan
kebutuhan hidup membuat mereka terjebak pada kredit Bank Konvensional
atau bahkan rentenir yang menggunakan bunga berlipat ganda. Dengan
lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia tersebut, masyarakat mempunyai
alternatif lain untuk melakukan pembiayaan tanpa adanya bunga yang
memberatkan.
Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Bank Muamalat
Indonesia untuk nasabah, antara lain5:
1. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis
2. KPR Muamalat iB
3. Pembiayaan Investasi
4. Pembiayaan Modal Kerja
5. Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi)
6. Dana Talangan Porsi Haji
7. Pembiayaan Umroh Muamalat
8. Automuamalat
9. Pembiayaan Koperasi
5 www.bankmuamalatindonesia.com , diunduh tanggal 17 mei 2013
4
Diantara produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Bank
Muamalat Indonesia, masyarakat cenderung lebih tertarik dengan pembiayaan
dengan akad murabahah. Murabahah itu sendiri merupakan perjanjian jual
beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah
disepakati.6 Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga awal
produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya.
Banyaknya jumlah masyarakat yang memilih produk pembiayaan dengan
akad murabahah dikarenakan sistem murabahah dirasa lebih menguntungkan
bagi nasabah. Dimana dalam kontrak murabahah tidak boleh terjadi
perubahan harga setelah akad, dan juga tidak dikenakan penalti apabila terjadi
wanprestasi. Bagi bank sendiri murabahah akan lebih menguntungkan karena
pada umumnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara tunda atau
mengangsur sehingga pendapatan yang akan diperoleh bank dapat diprediksi.
Hal tersebut karena dalam sistem murabahah menggunakan sistem mark up
dalam mengambil keuntungan dari harga pokok dengan sepersetujuan
nasabah.
Dalam praktik kegiatan operasional pembiayaan, tentunya tidak terlepas
dari berbagai macam resiko dan kendala – kendala yang dihadapi, termasuk
resiko terjadinya wanprestasi atas pembiayaan yang telah diberikan kepada
nasabah.
Sedangkan dalam agama Islam seseorang itu diwajibkan untuk
menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang telah
6Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit,h. 101
5
diberikan kepadanya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam
Q.S Al- Anfaal [8]: 27:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”7
Berdasarkan pra-survey yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro juga tidak terhindar dari terjadinya
wanpretasi nasabah pembiayaan. Menurut Bapak Muntolib selaku
Sub Branch Manager (SBM) PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro,
selama berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro yaitu tahun 2010
sampai dengan saat ini jumlah wanprestasi pembiayaan khususnya
pembiayaan murabahah masih jauh dari ambang batas yang telah ditentukan.
Rendahnya tingkat wanpretasi tersebut dikarenakan ketelitian pihak bank
dalam proses analisis pembiayaan.8
Untuk mengatasi wanprestasi tersebut dan untuk meminimalisir
terjadinya kerugian, salah satu cara yang diambil oleh PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro yakni dengan melakukan rescheduling terhadap
nasabah tersebut.
Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk
melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung:
CV Diponegoro, 2005), h. 1438Hasil wawancara dengan Bapak Muntolib Sub Branch Manager (SBM) PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro pada tanggal 05 Juni 2013
6
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk
tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu
dengan penambahan kredit.9
Selain memberi manfaat bagi bank, pelaksanaan rescheduling juga dapat
membantu nasabah. Dengan memperkecil jumlah angsuran dan
memperpanjang waktu pembiayaan tentu sangat membantu nasabah yang
memang benar-benar belum mampu membayar cicilan kepada bank. Hal ini
telah sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa jika seseorang yang
mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang
memberi hutang untuk menunggu sampai ia mampu kembali.
Namun, tidak semua wanprestasi pembiayaan pada PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro diselesaikan dengan rescheduling. Hanya pembiayaan
yang berada pada kolektabilitas 3 atau yang mengalami kemacetan lebih dari
91 hari baru akan dilakukan rescheduling dengan permohonan nasabah yang
bersangkutan.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas
mengenai pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada
pembiayaan murabahah PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.
B. Rumusan Masalah
9Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), h. 76
7
Dari latar belakang masalah diatas, peneliti mengemukakan rumusan
masalah yang akan diajukan yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah
wanprestasi pada pembiayaan murabahah PT Bank Muamalat Indonesia
KCP Metro?
2. Apakah pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada
pembiayaan murabahah PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, telah
sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah
wanprestasi pada pembiayaan murabahah PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro
b. Untuk mengetahui pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah
wanprestasi pada pembiayaan murabahah PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro, telah sesuai dengan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 13/16/DPbS
2. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai
manfaat-manfaat yang yang bisa menambah wawasan, baik untuk
peneliti, pihak lembaga keuangan syari’ah.
a. Manfaat bagi peneliti
Dapat menambah wawasan yang lebih luas tentang pelaksanaan
rescheduling terhadap nasabah wanprestasi.
8
b. Bagi Akademik
Memberikan informasi dan tambahan referensi dalam hal tentang
pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi.
c. Manfaat bagi lembaga keuangan Syari’ah
Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan peneliti bagi lembaga
keuangan syariah dalam pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah
wanprestasi berdasarkan syariah Islam.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (field research) yaitu
suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam
terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu
kasus.10 Objek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan rescheduling
terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro yang terletak di Jalan Jendral Sudirman
No. 282, Metro Pusat.
2. Sifat Penelitian
Metode Penelitian dalam tugas akhir ini bersifat deskriptif yaitu
memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu,
tindakan, gejala oleh kelompok tertentu”.11
10Suraya Murcitaningrum, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Lampung: Ta’lim
Pers, 2012), h. 9511Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penarbitan Psikologi
UGM, 1985), h. 3
9
Adapun penulisannya adalah deskriptif kualitatif yaitu hanya
memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai
pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada
pembiayaan murabahah PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.
3. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan
sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan
keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi
menjadi dua, yaitu:
a. Data Primer.
Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
(atau petugas- petugasnya) dari sumber pertamanya.12 Dalam hal ini
penulis melakukan penelitian langsung di PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro. Sumber data primer yang peneliti temui di
lapangan adalah Sub Branch Manager (SBM) dan karyawan bank
khususnya Relationship ManagerFinancing (RMF) PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro.
b. Data Sekunder.
Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh
melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-
dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.13
Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam
12 Sumadi Suryabarata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), h. 3913 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 93
10
mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga
sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi
acuan sumber data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku
yang berkaitan dengan produk pembiayaan murabahah dan
penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4. Teknik Pengumpulan Data
Selain mengumpulkan data lapangan (field research), dalam
penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui
kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku,
dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, antara lain:
a. Dokumentasi
Merupakan “cara yang digunakan untuk mengumpulkan data
berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan
penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan
sesuai dengan masalah penelitian.14 Dalam penelitian ini data yang
dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari manager dan karyawan
bagian financing PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro adalah
data mengenai syarat-syarat pembiayaan murabahah dan mekanisme
pelaksanaan rescheduling.
14 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 152
11
b. Wawancara
Merupakan “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu data tertentu”.15
Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian
ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang
pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasipada
pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
dengan melakukan wawancara terhadap Sub Branch Manager
(SBM) dan Relationship Manager Financing (RMF) PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang lebih mudah di baca dan diinterprestasikan”.16Data yang diperoleh
dari wawancara dan dokumentasi dari PT Bank Muamalat Indonesia
KCP Metroakan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan
sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa
tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan
keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.
15 Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, h. 190
16Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3ES,
1995), h. 263
12
Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil
wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir
induktif. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “berfikir induktif
berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik
generalisasi yang mempunyai sifat umum”17
Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat mengetahui
bagaimanakah pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi
pada pembiayaan murabahah dan mengetahui apakah pelaksanaan
rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro telah sesuai dengan peraturan
yang ada.
17Sutrisno Hadi, Op, Cit,h.42
13
BAB IILANDASAN TEORI
A. Pembiayaan
1. Definisi Pembiayaan
Di dalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal, karena bank
syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam
menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah
menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis itu sendiri
adalah sebuah aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna
mengutamakan nilai keuntungan.1 Sifat pembiayaan, bukan merupakan
utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada
nasabah dalam melakukan usaha.2
Sedangkan pembiayaan itu sendiri berasal dari kata believe atau
trust, yang berarti kepercayaan atau yang dapat ditafsirkan dengan
‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya
kepercayaan (trust) yang berati bank menaruh kepercayaan kepada
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku
shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan
harus disertai dengan ikatan dan syarat syarat yang jelas serta saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak, 3 sebagaimana firman Allah
SWT dalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 29:
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 304
2 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 106
3 Veithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 698
14
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Pemurah Kepadamu”.4
Dengan demikian pembiayaan merupakan bentuk piutang yang
diberikan oleh lembaga keuangan kepada seseorang maupun kelompok
atas dasar kepercayaan, yang kemudian piutang tersebut dikelola oleh
peminjam sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Unsur Pembiayaan
Adapun unsur pembiayaan adalah:5
a. Adanya dua pihak, yaitu shahibul maal dan mudharib, yang sifatnya
tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat
Al-Mai’dah [5] ayat 2:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamumelanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatanbulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangguorang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencarikurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telahmenyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlahsekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung:
CV Diponegoro, 2005), h. 655 Veithzal Rivai, Arvian Arifin, Log.Cit
15
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmuberbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamudalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalahkamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.’’ 6
b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang
didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib.
c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal
dengan pihak lain yang berjanji membayar dari mudharib ke
shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan,
tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (credit instrumen).
d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal
kepada mudharib.
e. Andanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur
unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu,
baik dari shahibul maal maupun dari mudharib.
f. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik di pihak shahibul maal
maupun pihak mudharib. Risiko di pihak shahibul maal adalah
risiko gagal bayar (risk of default), kegagalan usaha,
ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar.
3. Tujuan Pembiayaan
Pada dasarnya pembiayaan harus memenuhi tujuan dari pelaku-
pelaku pembiayaan, antara lain:7
a. Lembaga Keuangan (Selaku mudharib atau shahibul maal)
6 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 85
7Veithzal Rivai, Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 130
16
1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana;
2) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan
terbesar hampir pada sebagian lembaga keuangan;
3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan
sumber pendapatan terbesar;
4) Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan
pelayanan pada customer;
5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusidalam
pembangunan;
6) Sebagai salah satu komponen dari asset alocation approach.
b. Customer/Nasabah (Selaku shahibul maal atau mudharib)
1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau
investasi atau dana yang dimiliki;
2) Sebagai salah satu potensi unntuk mengembangkan usaha;
3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan;
4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
c. Negara (Selaku regulator)
1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan;
2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar;
3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian;
4) Meningkatkan negara dari pajak;
5) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan
syariah adanya peran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang
17
mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan
kepatuhan atas aspek syariahnya.
Sedangkan tujuan penyaluran pembiayaan yang dilakukan PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro adalah sebagai berikut :8
a. Memperoleh pendapatan dengan biaya yang efisien, sehingga
mendatangkan keuntungan yang berkelanjutan, dan risiko yang
terkelola dengan baik.
b. Berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, melalui
pelaksanaan fungsi intermediasi, berupa penyaluran dana dari pihak
yang surplus kepada pihak yang defisit.
c. Turut serta mengembangkan entrepreunership, terutama untuk
Ummat Islam di Indonesia.
d. Memberikan kebutuhan masyarakat akan penambahan dana dalam
bentuk pembiayaan yang sesuai syariah.
4. Analisis Pembiayaan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan
pada bank syariah adalah sebagai berikut:9
a. Pendekatan Analisis Pembiayaan
8 Dokumentasi PT Bank Muamalat KCP Metro dikutip pada tanggal 24 mei 2013
9 Muhammad, Log. Cit
18
Beberapa pendekatan yang harus dilakukan bank sebelum
mengambil keputusan memberikan pembiayaan yakni tidak terlepas
dari analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Colateral dan
Condition, antara lain:
1) Pendekatan karakter (character)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara bank mencermati
secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
2) Pendekatan kemampuan pelunasan (capacity)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara bank menganalisis
kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang
telah diambil.
3) Pendekatan kebutuhan modal (capital)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara bank menganalisis
berapa modal yang dibutuhkan nasabah dengan juga
memperhatikan kemampuan nasabah dalam mengembalikan
pinjaman modal tersebut.
4) Pendekatan jaminan (colateral)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara bank dalam
memberikan pembiayaan harus selalu memperhatikan kuantitas
dan kualitas jaminan yang dimiliki peminjam.
5) Pendekatan dengan studi kelayakan (condition)
19
Pendekatan ini dilakukan dengan cara bank memperhatikan
kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
b. Tujuan Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum
dan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan
jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka
mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi jasa-jasa,
bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat.
Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:
1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
B. Murabahah
1. Definisi Murabahah
Pada masa ini, perbankan syari’ah memberikan kemudahan dalam
transaksi jual beli dengan menawarkan produk untuk pembiayaan yaitu
20
bai al-murabahah, bai al-salam, dan bai al-istishna’.10 Dari ke tiganya
yang lebih populer dan lebih diminati masyarakat dalam melakukan
pembiayaan adalah pembiayaan yang menggunakan akad al-murabahah.
Dalam fikih Islam Ba’i al-murabahah adalah istilah yang berarti
suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual mengatakan biaya perolehan
barang/harga pokok, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan
(margin) yang diinginkan.11
Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, Bai’
al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati.12
Jadi, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual-beli
antara 2 (dua) orang atau lebih yang mana terdapat penambahan atas
biaya pokok.
2. Landasan Hukum
Dalam pelaksanaannya, bai al-murabahah diharuskan berdasar pada
syariat Islam. Yang menjadi landasan transaksi murabahah adalah
Q.S Al-Baqarah Ayat 275:
10Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insai, 2001), h. 10111 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),
h. 81-8212 Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtihad wa
Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam), vol. II, h. 216 disadur dari Muhammad Syafi’i Antonio, Log,
Cit
21
Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapatberdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitanlantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jualbeli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanyalarangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datanglarangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;mereka kekal di dalamnya. 13
Dari ayat tersebut sudahlah jelas bahwa Islam telah menghalalkan
transakssi jual-beli dengan jenis apapun, baik dengan tunai maupun
dengan angsuran atau kredit. Asalkan transaksi jual-beli tersebut benar-
benar terhindar dari unsur ribawi.
3. Biaya-Biaya dalam Murabahah
Dalam transaksi jual-beli, terdapat penambahan biaya yang diambil
sebagai keuntungan bagi penjual. Begitupun dengan jual-beli
Murabahah.
Dalam kaitannya dengan penambahan biaya tersebut, ada beberapa
ulama yang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut lebih
mengenai biaya apa saja yang boleh dibebankan pada harga pokok atau
tingkat keuntungan yang diperbolehkan, antara lain adalah:14
a. Ulama Madzhab Maliki membolehkan pembebanan biaya langsung
terkait dengan transaksi jual beli tersebut dan biaya-biaya yang tidak
13 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 36
14 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), h.87
22
langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai
tambah pada barang tersebut.
b. Ulama Madzhab Syafi’i memperbolehkan menambah biaya-biaya
yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya
tenaga kerjanya sendiri karena koponen ini termasuk dalam
keuntungan, begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah
nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen
biaya-biaya.
c. Ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan menambah biaya yang
secara umum timbul dalam transaksi jual beli namun mereka tidak
membolehkan biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.
d. Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung
maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga pokok selama
biaya-biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ke tiga
dan akan menambah nilai barang yang dijual.
Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
penambahan biaya terhadap harga pokok diperbolehkan
asalkan dapat menambah nilai jual barang tersebut.
4. Syarat-Syarat Murabahah
Untuk pelaksanaan murabahah itu sendiri ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut: 15
a. Pihak yang berakad
1) Cakap hukum; dan15Nurul huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan
Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 41
23
2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/
dibawah tekanan.
b. Objek yang diperjual-belikan
1) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang;
2) Bermanfaat;
3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan;
4) Merupakan hak milik penuh yang berakad;
5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan
penjual.
c. Akad/sighat
1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan berakad;
2) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
3) Tidak menganandung klausul yang bersifat menggantungkan
keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang; dan
4) Tidak membatasi waktu.
5. Murabahah dalam Praktik Perbankan
Dalam praktik perbankan murabahah adalah akad jual-beli antara
lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan
harga yang disepakati bersama.16 Sedangkan pembiayaan murabahah itu
sendiri berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 10/16/PBI/ 2008 adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamaka dengan itu berupa
transaksi jual beli dalam bentuk pitang murabahah.17 Selanjutnya
lembaga keuangan atau bank tersebut akan mengadakan barang yang
16 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Op. Cit, h. 147
24
dipesan nasabah dan menjualnya dengan harga setelah ditambah
keuntungan. Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan
pembiayaan dengan jangka pendek, yang lebih mengarah kepada
pembiayaan konsumtif.
Berdasarkan proses pengadaan barangnya, dalam praktik perbankan
murabahah dapat dibagi menjadi:18
a. Murabahah tanpa pesanan.
Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual
beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak.
b. Murabahah berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian).
Dalam jenis ini pengadaan barang (barang syari’ah sebagai
pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar
pesanan yang diterima (bank syari’ah sebagai pembeli).19
Berikut adalah skema pembiayaan murabahah dalam contoh aplikasi
perbankan.20
Gambar 2.1
17Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi.4, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2010), h. 47418 Wiroso, Produk Perbankan Syari’ah, (Jakarta: LPFEI Usakti, 2009), h. 163
19 Ibid, h. 166
20Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Op.Cit, h. 148
1. Negosiasi
2. Akad
3. Bayar Uang Muka
25
Keterangan:
a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana
transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Point negosiasi meliputi
jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
b. Bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli. Dalam akad jual
beli ini, disepakati objek jual-beli dan harga jual barang.
c. Nasabah membayar sejumlah uang muka kepada bank syariah
d. Bank membeli mobil dari supplier/showroom, sesuai dengan
pesanan nasabah
e. Supplier mengirimkan mobil tersebut kepada nasabah atas perintah
bank syariah
f. Selanjutnya bank syariah mengirimkan dokumen-dokumen mobil ke
nasabah.
g. Nasabah melakukan pembayaran angsuran yang besarnya telah
ditetapkan dan disepakati oleh bank dengan nasabah.
6. Aturan-Aturan dalam Kontrak Murabahah
Suplier
Penjual Pembeli
7. Bayar Angsuran
6. Surat-surat Mobil
4.Pembelian Barang 5. Kirim Mobil
26
Dalam Kontrak Murabahah pada perbankan syariah terdapat
beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi, antara lain:21
a. Potongan Pelunasan dalam MurabahahSesuai dengan Fatwa Dewan Islam No. 23/DSN-MUI/ III/ 2002
tanggal 28 maret 2002: 1) Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telahdisepakati. Lembaga keuangan Islam boleh memberikanpotongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarattidak diperjanjikan dalam akad.
2) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkankeapada kebijakan dan pertimbangan Lembaga keuangan Islam(LKS).
b. Uang Muka dalam Murabahah1) Dalam akad pembiayaan murabahah , LKS diperbolehkan untuk
meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.2) Besarnya uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan3) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus
memberi ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat
meminta tambahan kepada nasabah5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.c. Diskon dalam Murabahah
Sesuai Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16september 2000:1) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang
disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai(qimah) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggimaupun lebih rendah.
2) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biayayang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
3) Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon darisupplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karenaitu, diskon adalah hak nasabah.
4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskontersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yangdimuat dalam akad.
5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklahdiperjanjikan dan ditanda tangani.
C. Wanprestasi
1. Definisi Wanprestasi
21Nurul huda, Mohamad Heykal, Log. Cit
27
Di dalam perjanjian selalu ada prestasi yang wajib dijalankan.
Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh
para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak
melaksanakan seluruh prestasi yang telah disepakati dengan kreditur (bank),
hal ini disebut wanprestasi.
Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda
“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban
yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu
perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun
perikatan yang timbul karena undang-undang.22
Menurut Prof. R. Subekti, SH, wanprestasi itu adalah kelalaian atau
kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 23
a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai
mana yang diperjanjikan.
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
d. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat
dilakukan.
Dalam hukum Islam, pengingkaran janji tersebut sangat tidak
diperbolehkan. Seperti yang telah diperintahkan Allah SWT dalam Q.S
Al-Anfal [8] ayat 27:
22http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29955/3/Chapter%20II.pdf, diunduh
tanggal 03 Juni 201323 R. Subekti, Hukum Perjanjian Cet.ke-II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), h. 50
28
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang
kamu mengetahui.”24
Pada intinya, wanprestasi merupakan pengingkaran terhadap janji
atau kesepakatan yang telah dilakukan baik dikarenakan adanya suatu
masalah maupun dikarenakan adanya unsur kesengajaan.
Dalam agama Islam pun semua orang diwajibkan untuk mematuhi
setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya, apabila
tidak dalam keadaan yang sulit.
2. Sebab-Sebab Wanprestasi
Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan
dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh
pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya
suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh
dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain
yakni :
a. Karena kesalahan nasabah, baik karena kesengajaan ataupun
kelalaiannya. 25
Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.
Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu
24 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 143
25 J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1999), h. 84
29
kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang
merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan
timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana
tentu kesemuanya dengan memperhitungan keadaan dan suasana
pada saat peristiwa itu terjadi.
Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya nasabah debitur
jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur
yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur
sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh
debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang
debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan
perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.26
Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau
tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa
menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan
demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat
menghindari” (dapat bersikap lain) dan “dapat menduga” (timbulnya
kerugian).
b. Karena keadaan memaksa (overmacht/force majure), diluar
kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. 27
Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya
prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan
26 Ibid, h. 91
27 Ibid
30
karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak
dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan
karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan
kemampuan debitur.
3. Akibat Hukum Wanprestasi
Terjadinya wanprestasi pembiayaan menimbulkan beberapa masalah
bagi bank sebagai kreditur. Sebagai akibatnya, debitur yang telah
melakukan wanprestasi harus mendapat hukuman atau sanksi yang
berdasarkan Pasal 1276 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:28
a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
c. Membayar ganti rugi;
d. Membatalkan perjanjian; dan
e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
Selain untuk pengganti kerugian yang telah terjadi, ganti rugi yang
diambil juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi kreditur
tersebut maupun kreditur lain. Adapun ganti rugi yang harus dibayar
berdasarkan Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata terdiri dari biaya, rugi,
dan bunga, adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:29
28 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), h. 32029 Ibid, h.315
31
a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata
sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Dalam hal ini adalah biaya yang
dikeluarkan oleh kreditur.
b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan
kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang
sudah dibayarkan atau proyeksikan sebelumnya oleh kreditur.
4. Wanprestasi pada Bank Syariah
Pada bank syariah wanprestasi terjadi pada pembiayaan. Hal yang
dilakukan pihak bank dalam penyelesaian wanprestasi tersebut adalah
dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Mekanisme pelaksanaan
restrukurisasi pembiayaan murabahah itu sendiri adalah sebagai
berikut:30
a. Analisis sebab wanprestasi
1) Aspek Internal
a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
c) Laporan keuangan tidak lengkap
d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
e) Perencanaan yang kurang matang
f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha
tersebut
2) Aspek Eksternal
a) Aspek pasar kurang mendukung
30 Muhammad, Op. Cit, h. 311
32
b) Kemampuan daya beli masyarakat berkurang
c) Kebijakan pemerintah
d) Kenakalan peminjam
Kenakalan peminjam seharusnya tidak terjadi, jika
pihak bank melakukan analisis 5C dengan benar-benar
cermat, yang mana salah satunya adalah analisis terhadap
character nasabah yak ni sifat atau karakter nasabah
peminjam, sehingga bank akan terhindar dari resiko
nasabah nakal yang sengaja lalai membayar angsuran.
b. Menggali potensi peminjam
Nasabah yang melakukan wanprestasi harus dimotivasi untuk
memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab ia
melakukan wanprestasi pembiayaan. Setelah dilakukan penggalian
potensi itu, selanjutnya nasabah diarahkan untuk beralih ke
potensinya atau dengan membuka usaha baru yang sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki, dengan begitu dana yang dipinjam lebih
efektif dalam penggunaannya.
c. Melakukan perbaikan akad (remidial)
d. Memberikan pinjaman ulang
e. Penundaan pembayaran
f. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan
margin baru (rescheduling)
g. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
33
Dari ketiga jenis restrukturisasi pembiayaan murabahah peneliti
hanya terfokus kepada pelaksanaan rescheduling saja dan lingkup
penelitian terbatas hanya dari sumber internal bank.
D. Gambaran umum Restrukturisasi atas Wanprestasi PembiayaanMurabahah
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang
melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa
ketentuan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu SEBI
No.13/16/DPbs tanggal 30 Mei 2011 sebagai perubahan atas SEBI No.10/35/
DPbS tanggal 22 Oktober 2008, yang isinya antara lain:31
1. Restrukturisasi Pembiayaan
Berdasarkan SEBI No.13/16/DPbs, restrukturisasi pembiayaan
terbagi dalam 3 jenis, antara lain adalah:
a. Penjadwalan kembali (rescheduling)
b. Persyaratan kembali (reconditioning)
c. Penataan kembali (restructuring)
Diantara ketiga jenis restrukturisasi pembiayaan diatas,
penelitian ini hanya terfokus dengan pelaksanaan rescheduling
terhadap nasabah wanprestasi pembiayaan murabahah saja.
2. Rescheduling Pembiayaan Murabahah
31http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_103508.htm diunduh pada tanggal
20 Juni 2013
34
Rescheduling Pembiayaan Murabahah dilakukan dengan merubah
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak
termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah
yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan
disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
3. Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Rescheduling PembiayaanMurabahah
Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai
berikut:
a. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani
Restrukturisasi Pembiayaan.
b. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang
direstrukturisasi.
c. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
d. Sistem dan Standard Operating Procedure (SOP) Restrukturisasi
Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan
direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk
dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil
direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk
sebagai pengelola Pembiayaan.
e. Sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan, antara lain
berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan
Pembiayaan yang direstrukturisasi.
35
f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap Pembiayaan yang tergolong Non-Lancar
(Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal
dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan Restrukturisasi
Pembiayaan dengan kolektibilitas Non-Lancar bukan untuk masing-
masing kolektibilitas Pembiayaan Non-Lancar.
g. Bank melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur
Restrukturisasi Pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank
Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
37
BAB IIIPEMBAHASAN
A. Sekilas tentang PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
1. Sejarah
PT Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 24 Rabiul
Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan
operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan
nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)
dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian PT Bank Muamalat
Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen
pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat
penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara
silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh
tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam
modal senilai Rp 106 miliar.1
Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan,
PT Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai
Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan
sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan
beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.2
Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang
memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara.
1 www.bankmuamalatindonesia.com, diunduh tanggal 17 mei 2013
2 Ibid
38
Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen
korporasi. PT Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di
tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.
Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik
terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.3
Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT Bank Muamalat
Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif
oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah,
Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi
salah satu pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia. Oleh
karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-
masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi PT Bank
Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, PT Bank Muamalat
Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat
upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan
yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan
terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.4
Melalui masa-masa sulit ini, PT Bank Muamalat Indonesia berhasil
bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru
dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat,
PT Bank Muamalat Indonesia kemudian menggelar rencana kerja lima
tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal
tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun
3 Ibid
4 Ibid
39
terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan
biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan
kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama
di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan
usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda
utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha
dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran
PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun ketiga dan seterusnya.5
Saat ini PT Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan bagi
lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi
di Indonesia. Jaringan PT Bank Muamalat Indonesia didukung pula oleh
aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh
Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. PT Bank
Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah
yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur,
Malaysia yang bekerjasama dengan Malaysia Electronic Payment System
(MEPS).6
Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia
berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya
comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi
masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi
oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta
masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima
5 Ibid
6 Ibid
40
oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain
sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News
(Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia
2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic
Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong
Kong).7
Seiring dengan perkembangannya PT Bank Muamalat Indonesia
mengalami kemajuan hal tersebut terbukti dengan bertambahnya kantor-
kantor cabang yang berada di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu
cabang pembantu berada di Kota Metro yang telah berdiri dan beroprasi
sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan saat ini telah berdiri
kurang lebih tiga tahun.8
Selama tiga tahun ini PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Metro pun banyak mengalami kemajuan yang pesat karena
kebaradaan PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Kota Metro ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat
khususnya di Kota Metro. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan
sebagai The Best Marketing Se-Sumatra Selatan. Yang akan
diapresiasikan dengan pergantian status dari Kantor Cabang Pembantu
akan menjadi Kantor Cabang.9
7 Ibid
8 Hasil wawancara dengan Bapak Muntolib Sub Branch Manager (SBM) PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro, 05 Juni 20139 Ibid
41
2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro10
a. Visi Bank Muamalat
Visi dari Bank Muamalat adalah menjadi bank syariah utama di
Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar
internasional.
b. Misi Bank Muamalat
Sedangkan Misi Bank Muamalat adalah menjadi role model
Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat
kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang
inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.
3. Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
Berikut ini struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Kantor
Cabang Pembantu Metro sebagai berikut :11
Gambar 3.1
Gambar di atas merupakan struktur organisasi PT Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Metro. Sedangkan PT Bank
10 www.bankmuamalatindonesia.com, diunduh tanggal 17 mei 201311 Dokumentasi struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dikutip
pada tanggal 24 Mei 2013
SUB BRANCH MANAGER
MARKETINGSUPERVISOR OPERASIONAL
RM FINANCINGRM FUNDINGTELLER CS
SATPAMOB DRIVER
42
Muamalat Indonesia terdiri atas BMI Pusat, BMI Kantor Cabang, BMI
Kantor Cabang Pembantu, dan BMI Unit. Semua produk dan layanan
yang diberikan sama antara BMI Pusat, BMI Cabang, BMI Cabang
Pembantu dan BMI Unit. Yang membedakan hanyalah tingkat
kewenangan dalam memberikan keputusan.
4. Karyawan dan Tugas-Tugasnya
Berikut ini adalah nama-nama karyawan PT Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Metro, antara lain adalah:12
Tabel 3.1Daftar Nama-Nama Karyawan
NoNama Karyawan L/P Posisi Jabatan
1 Muntolib. S.Ag. L SBM PT BMI KCP Metro
2Arista Ferdian L Supervisor Operasional
3 Bella Juliza Arif P RM Funding
4Redian Ariri L RM Financing
5 Arif Yutono L RM Financing
6 Evi Ariesty P RM Financing
7Zue Eridevi L RM Financing
8 Dwi Rahmawati P Teller dan BO
9 Siti Mutmainah P Teller dan BO
10 Devina Masitha E. P Customer Service (CS)
11 Bayu Irawan L Satpam SIAGA
12Destra Eristiadi L Satpam SIAGA
13 Agus L OB
14 Miftahul Huda L Driver
15 Gatot Harsono L Driver
12 Dokumentasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dikutip pada tanggal 24Mei 2013
43
Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian pada Bank
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Metro diantaranya :13
a. Kepala Cabang Pembantu/Sub Branch Manager (SBM)1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan Capem/
UPS, agar selaras dengan visi, misi dan strategi BMI.2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja
Capem/UPS untuk memastikan tercapainya target Capem/UPSyang telah ditetapkan, secara tepat waktu.
3) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI diCapem/UPS, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDIsesuai dengan strategi Bank.
4) Melakukan analisa SWOT terhadp kondisi Capem/UPS setiapbulan dalam rangka menetapkan posisi Capem/UPS terhadapposisi pesaing di wilayah kerja setempat.
5) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non-operasional.
6) Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untukmencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalandengan visi, misi, dan Sasaran Kegiatan Kerja.
b. Teller1) Setoran tunai dan nontunai2) Melakukan pembayaran3) Mengambil/menyetor uang dari/ke Bank Indonesia, Kantor
Pusat, Cabang lain atau tempat lain sesuai penugasan4) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan
membuat laporan sesuai dengan bidangnya.c. BO (Back Office)
1) Mengurus kepegawaian dan pemeliharaan kantor2) Rekrutmen karyawan3) Melaksanakan transfer non tunai, kliring dan RTGS4) Membuat Laporan bulanan
d. Legal1) Mengkonstruksikan perikatan pembiayaan dengan nasabah
sesuai limit cabang.2) Memastikan pemikatan pembiayaan nasabah yang di luar
wewenang limit cabang oleh kantor pusat3) Menyusun naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
13 Hasil wawancara dengan Bapak Muntolib Sub Branch Manager (SBM) PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro, 05 Juni 2013
44
4) Memberikan opini hukum yang terkait dengan seluruh kegiatancabang sesuai dengan wewenangnya.
5) Memastikan penyelesaian perkara/kasus hukum di cabangberkoordinasi dengan kantor pusat.
6) Memenuhi tanggungjawab tersebut di atas untuk cabang-cabanglain atau unit kerja di bawah koordinasi wilayah cabangnya.
e. Funding1) Memasarkan produk pendanaan, treasury dan haji sesuai strategi
pemasaran yang telah ditetapkan.2) Memasarkan produk bancassurance (produk asuransi yang di
pasarkan oleh bank) , produk investasi dan jasa non-banklainnya.
3) Meningkatkan business relation antara bank dengan nasabahsesuai dengan target yang ditetapkan.
4) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuaikelolaan.
5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengannasabah prioritas.
f. Lending/FinancingMemberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang akan
melakukan pembiayaan, Sesuai dengan ketentuan dan syarat yangberlaku pada bank muamalat.
g. CS (Customer Services)1) Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, syarat dan
tata caranya.2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan.3) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran4) Melayani permintaan buku cek / bilyet giro
h. Security1) Bertugas untuk mengamankan lembaga keuangan.2) Memberikan kenyamanan kepada nasabah.
i. Office Boy (OB)Bertugas untuk membersihkan lingkungan lembaga keuangan
agar memberikan kesan yang nyaman bagi para nasabah yang ada dilembaga keuangan.
j. Driver Membantu mengantarkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh karyawan Bank Muamalat. Terutama dalam membantukegiatan marketing saat melaksanakan tugas kantor.
45
5. Produk Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia KCPMetro
Berikut adalah beberapa pembiayaan pada PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro yang menggunakan akad murabahah, antara lain:14
a. Auto MuamalatAutomuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu
Anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalahkerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance(ALIF).1) Peruntukkan :
a) Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempopembiayaan
b) Badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia, baiknasional maupun multinasional
2) Fitur Unggulan :a) Pembiayaan hingga jangka waktu 5 tahunb) Kemudahan dalam persyaratan dan uang mukac) Proses persetujuan pembiayaan yang cepat “One Day
Approval”d) Margin pembiayaan yang bersaing berdasarkan jangka
waktue) Angsuran tetap hingga lunasf) Kemudahan dalam pembayaran angsurang) Plafond dapat meningkat sesuai kecukupan rasio angsuran
terhadap pendapatanh) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan dendai) Dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru maupun
bekas (second)j) Nilai pembiayaan sebesar harga kendaraan hingga siap
pakai (on the road/OTR)3) Fitur Umum :
a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah (jual-beli)
b) Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumberpenghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (jointincome)
c) Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akandilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggaldunia
d) Fasilitas angsuran secara autodebet dari TabunganMuamalat
b. KPR Muamalat iB
14 www.bankmuamalatindonesia.com, diunduh tanggal 17 Mei 2013
46
KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akanmembantu Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas),apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR daribank lain.1) Peruntukkan :
Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahununtuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempopembiayaan
2) Fitur Unggulan :a) Pembiayaan hingga jangka waktu 15 tahunb) Uang muka ringan minimal 10%c) Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau
kesempatan angsuran yang lebih ringand) Plafond hingga Rp 25 miliare) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan dendaf) Dapat digunakan untuk pembelian
rumah/ruko/rukan/kios/apartemen baru maupun bekas, dantake over kpr/pembiayaan sejenis dari bank lain
g) Nilai pembiayaan yang tinggi hingga 90% dari nilai rumah3) Fitur Umum :
a) Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akadmurabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah(kerjasama sewa)
b) Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumberpenghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (jointincome)
c) Dapat diajukan dengan sumber pendapatan gabungan darigaji karyawan dan penghasilan sebagai wiraswasta dan/atauprofesional
d) Untuk akad murabahah dimungkinkan uang muka 0%dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunantambahan yang diterima oleh Bank
e) Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akandilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggaldunia
f) Fasilitas angsuran secara autodebet dari TabunganMuamalat
c. Hunian Syariah BisnisPembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan
yang akan membantu usaha Anda untuk membeli, membangunataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-overpembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis Anda.1) Fitur Unggulan
a) Pembiayaan hingga jangka waktu 10 tahun b) Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau
kesempatan angsuran yang lebih ringanc) Plafond hingga Rp 50 miliar
47
d) Dapat digunakan untuk, pembelian dan pembangunanproperti untuk bisnis (rumah/ruko/rukan/kios/gedung barumaupun bekas), take over kpr/pembiayaan sejenis dari banklain.
2) Fitur Umum :a) Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad
murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah(kerjasama sewa)
b) Uang muka minimal 30%c) Untuk akad murabahah dimungkinkan uang muka 0%
dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunantambahan yang diterima oleh Bank
d. Pembiayaan InvestasiPembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan
membantu kebutuhan investasi usaha Anda sehingga mendukungrencana ekspansi yang telah Anda susun.1) Peruntukkan
Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yangmemiliki legalitas di Indonesia
2) Fitur a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah atau
ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasib) Dapat digunakan untuk pembelian atau penyewaan tempat
usaha, peralatan investasi (mesin, kendaraan, alat berat, dll),dan pembangunan
c) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahund) Plafond mulai Rp 100 jutae) Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi
jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaanasuransi apabila Anda meninggal dunia
f) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan dendae. Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akanmembantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaranoperasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.1) Peruntukkan
Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yangmemiliki legalitas di Indonesia
2) Fitur a) Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad
musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai denganspesifikasi kebutuhan modal kerja
b) Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhitambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahanbaku atau biaya-biaya overhead
c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasimodal kerja
d) Plafond mulai Rp 100 juta
48
e) Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransijiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaanasuransi apabila Anda meninggal dunia
f) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan dendag) Dapat menggunakan skema revolving maupun non-
revolving (bergantung karakteristik Nasabah)h) Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah.
6. Mekanisme Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia KCPMetro
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro memberikan fasilitas
pembiayaan dengan berbagai akad yang ditawarkan antara lain akad
musyarakah, musyarakah mutanaqisah, Ijarah, mudharabah,
murabahah, al-qard, as-salam.
Namun pada prakteknya, masyarakat sekitar yakni masyarakat Kota
Metro lebih tertarik dengan pembiayaan murabahah karena mereka lebih
cenderung kepada masyarakat yang konsumtif.
Berikut adalah mekanisme pemberian pembiayaan pada PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro:15
Gambar 3.2Skema Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
Keterangan:
15 Hasil wawancara dengan Ibu Evi Ariesty Relationship Manager Financing (RMF)
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, tanggal 05 Juni 2013
a.Pengisian
Aplikasi
h. Pelepasan g. Angsurane. Pencairan f. Pembayaran
Biaya-biaya
c. Persetujuan b. Verifikasi d. Pengikatan
49
a. Calon nasabah datang ke PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembiayaan yang
dikehendaki. Selanjutnya nasabah tersebut mengisi lengkap formulir
aplikasi pengajuan pembiayaan dan menyerahkan dokumen-
dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah:
1) Data Pribadi
2) Aplikasi permohonan
3) KTP Pemohon & suami/istri/penjamin
4) Kartu keluarga
5) Surat keterangan ganti nama (bagi WNI keturunan)
6) Akte nikah/cerai
7) NPWP pribadi/perusahaan
8) Surat persetujuan suami/istri/penjamin
9) Foto berwarna suami & istri: 4 x 6 sebanyak 2 lembar
10) Data Penghasilan
a) Slip gaji terakhir/ surat keterangan penghasilan
b) Surat keterangan lama bekerja dan jabatan terakhir dari
perusahaan/ copy SK pengangkatan pegawai
c) SPT pajak 1 tahun terakhir
d) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
11) Akte pendirian dan perubahannya
12) Neraca dan laba rugi/ informasi keuangan terakhir
13) Ijin-ijin usaha yaitu: TDP, SIUPP, HO/ SITU
14) Data Jaminan
50
a) Sertifikat: SHM/SHGB
b) IMB
c) PBB (tahun terakhir)
d) Covernote notaris
e) BPKB/ pernyataan dealer
b. Selanjutnya bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri
nasabah, verifikasi penghasilan, dan verifikasi jaminan.
c. Bank selanjutnya melakukan penilaian terhadap nasabah melalui
analisis kelayakan pembiayaan 5C. Dari kelima kriteria tetsebut yang
menjadi penentu utama adalah kriteria character. Walaupun 4C
yang lain memenuhi kriteria, namun character calon nasabah tidak
baik, mka pengajuan pembiayaan tidak akan disetujui.
Apabila nasabah dinilai layak bank akan mengkonvirmasikan
kepada nasabah dan memberikan offering letter.
d. Nasabah diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan
pembiayaan dengan notaris rekanan bank setelah sebelumnya telah
dilakukan pengecekkan terhadap keaslian seluruh dokumen.
e. Sebelum dilakukannya droping/pencairan pembiayaan terlebih
dahulu nasabah membuka rekening tabungan dengan menyetorkan
sejumlah dana untuk setoran awal dan diperuntukkan juga untuk
membayar biaya-biaya yang ada, antara lain:
1) Biaya administrasi
2) Biaya asuransi jiwa
3) Biaya asuransi kebakaran
51
4) Biaya notaris
5) Biaya materai
f. Setelah dilakukannya pembayaran biaya-biaya tersebut, bank akan
melakukan droping dana ke rekening nasabah. Dari rekening
tersebut bank akan langsung melakukan transfer ke rekening penjual
atas instruksi nasabah melalui slip transfer/pinbuk.
g. Nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal
yang telah disepakati, dan angsuran akan didebet bank dari rekening
nasabah.
h. Setelah nasabah melakukan pelunasan maka bank akan
mempersiapkan dokumen-dokumen pelepasan jaminan.
B. Mekanisme Pelaksanaan Rescheduling terhadap Nasabah Wanprestasipada Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
1.Syarat-syarat Rescheduling
Pelaksanaan rescheduling pada PT Bank Muamaat Indonesia KCP
Metro dilakukan atas permohonan nasabah yang bersangkutan.16
Syarat awal dapat dilakukan rescheduling pada PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro adalah pembiayaan tersebut berada pada
kolektabilitas 3 yakni pembiayaan yang telah mengalami penunggakan
selama lebih dari 91 hari atau pembiayaan yang kondisinya masih bisa
diselamatkan.17
16 Hasil wawancara dengan Bapak Muntolib Sub Branch Manager (SBM) PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro, 05 Juni 201317 Ibid
52
Namun, tidak semua pembiayaan kolektabilitas 3 dapat dilakukan
rescheduling. Pembiayaan tersebut harus melalui analisa pembiayaan
dengan memenuhi standar umum restrukturisasi pembiayaan, yakni
terdiri dari:18
a. Standar Kelayakanb. Standar Nasabahc. Standar Legalitasd. Standar Jaminane. Standar Risikof. Standar Dokumentasi
Dari ke enam standar di atas, penulis menemukan fakta dilapangan
bahwa pihak PT Bank Muamalat KCP Metro lebih condong untuk
melakukan analisis terhadap standar nasabah dan standar jaminan.
Ke dua hal tersebut dirasa lebih penting karena sebagai jaminan bahwa
bank tidak akan mengalami kerugian yang besar.
Standar nasabah yang dinilai adalah karakter nasabah tersebut yang
mana dengan menilai karakter akan ada suatu keyakinan bahwa nasabah
tidak akan lari dari tanggungjawabnya. Penilaian terhadap karakter
nasabah itu sendiri menurut Ibu Evi Ariesty adalah dengan melakukan BI
checking, dan melakukan survey (bertanya) pada warga sekitar kediaman
nasabah.19
Standar jaminan sendiri sangat penting karena jika terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan, misalnya nasabah lari atau usaha nasabah
mengalami kebangkrutan, masih ada yang bisa mengcover nilai dari
18 Dokumentasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dikutip pada tanggal 24Mei 2013
19 Hasil wawancara dengan Ibu Evi Ariesty Relationship Manager Financing (RMF)PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, tanggal 05 Juni 2013
53
pembiayaan yang telah diberikan. Sehingga bank tidak akan kehilangan
assetnya. Cara penilaian itu sendiri untuk tanah ditaksir dari harga yang
berlaku dipasaran, sedang untuk bangunan dilihat dari lama waktunya,
kondisi bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, dan material yang
dipakai.
2.Analisa Rescheduling20
a. Melakukan analisa berdasarkan prospek usaha nasabah, meliputi
penilaian terhadap komponen-komponen:
1) Potensi/prospek usaha
Potensi atau prospek usaha dapat dilihat dari jenis usaha
yang dilakukan. Jenis usaha lebih kepada usaha harus
diusahakan kepada usaha yang banyak peminat atau banyak
yang membutuhkan dengan jumlah pesaing yang kurang
banyak.
2) Kondisi keuangan nasabah
Penilaian kondisi keuangan nasabah dilakukan dengan
mengunjungi usaha nasabah melakukan analisa resiko-resiko
yang mungkin timbul dalam keuangan dengan menganalisis
laporan keuangan hariannya.
3) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
Posisi usaha nasabah harus juga diperhatikan. Posisi ini
lebih kepada imej usaha tersebut dimata konsumennya.
Misalnya usaha nasabah memiliki pelayanan yang lebih baik
dibandingkan dengan usaha lain yang serupa. Dengan begitu
20 Ibid
54
usaha nasabah tersebut akan lebih dikenal baik dimata
konsumen.
4) Kualitas manajemen
Kualitas manajemen sangat penting dalam usaha, karena
jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik maka
usaha tersebut akan berjalan baik.
Manajemen yang tidak kompeten cenderung untuk tidak
mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Disamping itu,
keputusan manajemen yang lemah dapat menimbulkan masalah
dan kegagalan pembiayaan.
b. Melakukan analisa kemampuan membayar sesuai arus kas, meliputi
komponen-komponen :
1) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin / bagi hasil / fee2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan3) Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan4) Kepatuhan terhadap Akad Pembiayaan5) Kesesuaian penggunaan dana6) Kewajaran sumber pembayaran
c. Identifikasi dan Retaksasi Agunan
Identifikasi dan retaksasi agunan dilakukan untuk
memperkirakan nilai realisasi agunan apabila dilakukan penjualan
sebagai sumber pembayaran pembiayaan bermasalah.
Jaminan tersebut harus bisa mengcover pembiayaan bernilai
sekurang-kurangnya 75% dari total pinjaman termasuk bagi
hasil/profit margin.
55
Analisa rescheduling menjadi sangat penting dilakukan sebagai
tindakan penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan dilakukan
rescheduling. Analisa juga merupakan tindakan preventif yang dilakukan
bank agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Analisa rescheduling ini dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Pada PT Bank Muamalat Indonesia sendiri penulis mendapati fakta
bahwa analisa rescheduling dilakukan dengan tiga cara, yakni melakukan
wawancara, dokumentasi, dan dengan melakukan survey ke lapangan.
Ketiganya biasanya dilakukan secara keseluruhan, namun dapat pula
dilakukan hanya satu atau dua cara saja, hal ini disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang ada.
Wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara langsung
terhadap nasabah, atau dengan melakukan wawancara terhadap para
tetangga (rumah/usaha) untuk memastikan kebenaran dari pernyataan
nasabah. Dokumentasi dilakukan dengan meminta nasabah melengkapi
dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan untuk survey
dilapangan dilakukan dengan melakukan pengecekkan langsung terhadap
usaha nasabah, dan juga jaminan untuk kemudian dilakukan taksir
jaminan secara langsung.
3.Tujuan Rescheduling
Tujuan dilakukannya rescheduling tentu untuk menyelamatkan
likuiditas, dan profitabilitas bank. Namun, pada PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro tujuan dilakukannya rescheduling lebih kepada
tujuan sosial yakni untuk membantu nasabah yang benar-benar
56
mengalami kesulitan dam usahanya.21 Hal tersebut dilakukan atas dasar
firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2], ayat 280:
Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.”22
Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro telah melaksanakan fungsi lainnya sebagai
lembaga keuangan syariah, yakni selain berorientasi kepada laba atau
profit juga berorientasi kepada keadaan sosial masyarakat.
4.Satuan Kerja Rescheduling
Dalam pelaksanaan rescheduling, terdapat beberapa orang atau
bagian dari lembaga keuangan yang bertanggung jawab terhadap
keberhasilannya yakni Unit Remmedial yang ditetapkan oleh SK Direksi.
Unit Remedial memiliki tugas-tugas sebagai berikut:23
a. Menerima pelimpahan pengelolaan nasabah pembiayaan bermasalah
dan macet dari Unit Bisnis dengan dilengkapi Berita Acara
Pelimpahan Nasabah.
b. Melakukan identifikasi dan diagnosa permasalahan.
21 Hasil wawancara dengan Bapak Muntolib Sub Branch Manager (SBM) PT BankMuamalat Indonesia KCP Metro, 05 Juni 2013
22 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 37
23 Dokumentasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dikutip pada tanggal 24Mei 2013
57
c. Menetapkan Strategi Penyelamatan/Penyelesaian.
d. Melakukan evaluasi/analisa penyelamatan/penyelesaian.
e. Memberikan rekomendasi penyelamatan/penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah.
Unit Remedial itu sendiri antara lain terdiri dari:24
a. Account Manager Remedial
Account Manager Remedial biasanya merupakan Relationship
Manager Financing (RMF) yang ditunjuk oleh manajemen
cabang/cabang pembantu. Account Manager Remmedial merupakan
pelaksana pertama dalam proses rescheduling.
Dalam proses rescheduling, Account Manager Remmedial
mempunyai tugas melakukan alanisis terhadap nasabah wanprestasi.
b. Komite Penyelesaian Pembiayaan
Komite pembiayaan merupakan penentu atau pengambil
keputusan apakah usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau
usulan pelaksanaan rescheduling disetujui atau tidak.
c. Unit Support Pembiayaan
Dalam proses rescheduling, USP memiliki tugas-tugas
memerikasa antara lain:
1) Apakah Memorandum Usulan Penyelesaian/Penyelamatan
Pembiayaan (MUPPP) telah ditandatangani oleh seluruh
anggota Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.
2) Apakah keputusan persetujuan telah dinyatakan sahih
3) Persyaratan-persyaratan yang diminta
24 Ibid
58
Karyawan yang termasuk dalam Unit Remmedial adalah orang-orang
yang mempunyai ketelitian tinggi. Terlebih Anggota Komite. Ketelitian
menjadi suatu keharusan karena penyelesaian pembiayaan bermasalah
mengandung resiko yang tinggi. Ketelitian dalam hal ini adalah tetiti
dalam menganalisis layak atau tidaknya nasabah pembiayaan murabahah
tersebut untuk direscheduling, teliti dalam pemeriksaan keabsahan
dokumen, dan teliti dalam monitoring.
Unit Remmedial sebaiknya adalah karyawan yang memang benar-
benar mempunyai skill atau ahli dibidangnya agar pelaksanaan
rescheduling berjalan baik dan lancar. Namun sangat disayangkan karena
pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro tidak diadakan pelatihan-
pelatihan khusus mengenai pelaksanaan rescheduling. Unit Remmedial
hanya berpedoman pada ketentuan umum berupa tulisan yang telah
ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, sehingga unit remmedial
terlihat kurang paham dan kurang lihai dalam proses pelaksanaan
rescheduling.
5. Proses Rescheduling Pembiayaan Murabahah
Pada PT Bank Muamalat KCP Metro, rescheduling dilakukan
dengan menambah waktu angsuran dan tidak menambah jumlah hutang
yang tersisa.25
Mengenai sistem pembayaran angsuran tersebut ditawarkan pula
sistem ballon payment, yakni pembayaran angsuran yang mana bila
kondisi usaha atau kondisi keuangan nasabah sedang tidak baik maka
25 Hasil wawancara dengan Bapak Muntolib Sub Branch Manager (SBM) PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro, 05 Juni 2013
59
jumlah angsuran diperkecil, bila kondisi sudah membaik maka jumlah
angsuran kembali seperti semula dan pada akhir-akhir waktu pembiayaan
jumlah angsuran dinaikan untuk menutupi jumlah angsuran yang lalu.26
Dalam pelaksanaannya, proses rescheduling pada PT Bank
Muamalat KCP Metro harus melewati berbagai tahapan berikut:27
Gambar 3.3Skema Pelaksanaan Rescheduling
Keterangan:
a. Nasabah mengajukan surat permohonan pelaksanaan rescheduling/
restrukturisasi pembiayaan ke PT Bank Muamalat Indonesia KCP
Metro.
b. Manajemen cabang menetapkan Account Manager Remmedial yang
akan melakukan rescheduling, selanjutnya permohonan
rescheduling tersebut diproses terlebih dulu oleh Account Manager
Remmedial:
26 Ibid
27 Hasil wawancara dengan Ibu Evi Ariesty Relationship Manager Financing (RMF)
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, tanggal 16 juni 2013
NASABAH
WANPRESTASI
PT Bank Muamalat
KCP Metro
Diproses Oleh Account
Manager Remmedial
Komite PembiayaanUSP
60
1) Account Manager Remmedial menghubungi nasabah dan
memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas
pembiayaannya.
2) Account Manager Remmedial melakukan penghimpunan data
dan informasi lengkap atas nasabah wanprestasi.
3) Account Manager Remmedial melakukan evaluasi/analisa
restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan
Analisa Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah berdasarkan
strategi penyelamatan yang ditetapkan oleh Manajemen cabang.
c. Berdasarkan hasil analisa, Account Manager Remmedial membuat
Memorandum Usulan Penyelesaian/Penyelesaiaan Pembiayaan
(UPPP) dan mengajukannya ke Komite Pembiayaan.
d. Komite Pembiayaan memberikan keputusan kepada Account
Manager Remmedial apakah menyetujui permohonan rescheduling
atau tidak. Keputusan ini didapat dari rapat Anggota Komite atau
melalui Sirkulasi keseluruh Anggota Komite Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah.
e. Setelah itu Account Manager Remmedial menyusun draft Surat
Persetujuan Prinsip Penyelesaian Pembiayaan (SP4). Draft SP4
diserahkan kepada Unit Support Pembiayaan (USP) dengan
melampirkan Usulan Penyelesaian/Penyelamatan Pembiayaan
(UPPP) dan dokumen-dokumen pendukung untuk dilakukan review.
SP4 antara lain berisikan :
1) Jenis fasilitas pembiayaan2) Jumlah plafond fasilitas
61
3) Jangka waktu pembiayaan4) Jaminan yang diberikan5) Persyaratan-persyaratan6) Penetapan batas waktu penawaran (paling lama 14 (empat belas)
hari kalender sejak tanggal SP4).
f. USP melakukan pemeriksaan keabsahan dari keputusan komite
pembiayaan dan kemudian menyerahkannya ke Account Manager
Remmedial.
g. Account Manager Remmedial selanjutnya menyerahkan SP4 kepada
Nasabah. Apabila nasabah menyetujui dan menyanggupi seluruh
persyaratan dan kondisi yang ditetapkan, maka nasabah
menandatangani SP4 tersebut dan menyerahkan kembali ke PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro, dan berarti rescheduling telah
dapat dilaksanakan.
6.Pengawasan Setelah Dilakukannya Rescheduling
Perlu dilakukan pengawasan atau monitoring secara ketat agar tidak
terjadi resiko lain dan penambahan kerugian setelah dilakukannya
rescheduling tersebut.
Monitoring pelaksanaan penyelamatan / penyelesaian pembiayaan
wajib dilakukan oleh Account Manager Remmedial, dengan tujuan
untuk:28
1. Menilai sejauh mana kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh
nasabah.
2. Menilai perkembangan usaha nasabah dari waktu kewaktu yang
berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank.
28 Dokumentasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dikutip pada tanggal 24
Mei 2013
62
3. Membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang
diperlukan.
Monitoring pembiayaan selain harus dilakukan secara ketat, juga
harus dilakukan secara berkesinambungan dan tepat waktu agar dapat
segera mengetahui permasalahan yang terjadi dan mencari cara
penanggulangannya setelah dilakukan restrukturisasi dan dapat segera
mengusulkan ke Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah langkah-
langkah penyelamatan sedini mungkin.
Monitoring dilakukan dengan cara melakukan kunjungan untuk
memantau perkembangan usaha nasabah, melihat ketepatan pembayaran
angsuran atau melakukan pengecekan terhadap mutasi rekening nasabah,
selalu mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran baik via telepon
maupun secara langsung.29
Setelah dilakukan pengawasan, Account Manager Remedial
diwajibkan membuat beberapa laporan, antara lain:30
a. Laporan kunjunganb. Rencana Penyelesaianc. Jadwal Angsur / tunggakand. Laporan Perkembangan Proyek/ Usahae. Laporan Perkembangan Penyelamatan / Penyelesaian Pembiayaanf. Laporan Perubahan Kolektibilitas Pembiayaan
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan fakta bahwa
monitoring dengan cara kunjungan ke lokasi usaha nasabah tidak selalu
29 Hasil wawancara dengan Ibu Evi Ariesty Relationship Manager Financing (RMF),
tanggal 05 Juli 201330 Dokumentasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dikutip pada tanggal 24
Mei 2013
63
dilakukan, dan pihak bank juga tidak melakukan monitoring terhadap
laporan keuangan usaha nasabah.
C. Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Murabahah padaPT Bank Muamalat KCP Metro Berdasarkan Sebi No. 13/16/Dpbs
Menurut Bapak Muntholib selaku Sub Branch Manager (SBM)
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, pelaksanaan rescheduling untuk
pembiayaan murabahah dilakukan dengan menambah waktu angsuran dan
tidak menambah jumlah hutang yang tersisa.31
Mengenai kesesuaian antara kebijakan dan prosedur pelaksanaan
rescheduling pembiayaan murabahah yang berlaku dalam PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro dengan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 13/16/Dpbs tanggal 30 mei 2011 yakni:
1. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani restrukturisasi
pembiayaan.
Pada PT Bank Muamalat KCP Metro telah didelegasikan wewenang
terhadap pegawai khusus melaksanaan rescheduling, yakni Unit
Remmedial yang ditetapkan oleh SK Direksi. Unit Remmedial itu sendiri
terdiri dari Account Manager Remmedial, Unit Suport Pembiayaan, dan
Komite Pembiayaan, yang mana ketiganya memiliki peran masing-
masing dalam pelaksanaan rescheduling tersebut.
2. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi
Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, keputusan
dilakukannya rescheduling atas pembiayaan murabahah adalah
31 Hasil wawancara dengan Bapak Muntholib Sub Branch Manager (SBM), tanggal 05
juni 201316 Juni 2013
64
wewenang Komite Pembiayaan. Dalam hal ini menurut Ibu Evi Ariesty
selaku Relationship Manager Financing PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro, pembiayaan murabahah dapat dilakukan
rescheduling apabila telah disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota
Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang terdiri dari oleh
minimal 2 Anggota Komite atau jumlah Anggota Komite yang setuju
lebih banyak dari yang tidak setuju.32
Untuk cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan
mengadakan rapat Anggota Komite atau dengan melakukan Sirkulasi
yakni dengan menyampaikan Usulan Penyelesaian/Penyelamatan
Pembiayaan (UPPP) beserta lampiran-lampirannya keseluruh Anggota
Komite secara bergiliran sesuai dengan batasan limitnya.
3. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi
Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, rescheduling dapat
dilakukan terhadap pembiayaan murabahah yang berada pada
kolektabilitas 3 yakni pembiayaan yang telah mangalami penunggakan
selama lebih dari 91 hari atau pembiayaan yang kondisinya masih bisa
diselamatkan. 33
4. Sistem dan standard operating procedure restrukturisasi pembiayaan
Dalam hal ini penyerahan pembiayaan bermasalah dari Account
Manager Non Remmedial kepada Account Manager Remmedial untuk
dilakukan penanganan atau bisa jadi dilakukan rescheduling.
32 Hasil wawancara dengan Ibu Evi Ariesty Relationship Manager Financing (RMF)
PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, tanggal 16 Juni 201333 Hasil wawancara dengan Bapak Muntolib Sub Branch Manager (SBM) PT Bank
Muamalat KCP Metro, 05 Juni 2013
65
Setelah pelaksanaan rescheduling atau setelah pembiayaan kembali
lancar maka pembiayaan kembali diserahkan Account Manager
Remmedial ke Account Manager Non Remmedial.
5. Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan
Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan adalah
berupa laporan berkala yang didapat setelah pejabat bank melakukan
monitoring atas pembiayaan murabahah yang telah dilakukan
rescheduling tersebut.
Dalam hal ini yang bertugas adalah Account Manager Remmedial
(AMR). Adapun laporan-laporan tersebut adalah:
a. Laporan kunjunganb. Rencana Penyelesaianc. Jadwal Angsur / tunggakand. Laporan Perkembangan Usahae. Laporan Perkembangan Penyelamatan / Penyelesaian Pembiayaan.f. Laporan Perubahan Kolektibilitas Pembiayaan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
telah melaksanakan rescheduling pembiayaan murabahah sesuai dengan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/Dpbs yang mana penetapan pejabat
khusus sudah dilaksanakan dimana pejabat khusus tersebut adalah unit
remedial yang terbagi lagi ke dalam kelompok-kelompok dengan pembagian
tugasnya yang sangat jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar
kelompok dalam unit.
Namun penulis melihat beberapa hal yang kurang baik dalam
pelaksanaan rescheduling pembiayaan murabahah ini, yakni dalam proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia
KCP Metro mengenai pelaksanaan rescheduling dirasa terlalu memakan
66
waktu, karena terintegrasinya keputusan/ wewenang PT Bank Muamalat
Indonesia yang berada di wilayah Lampung termasuk PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro oleh PT Bank Muamalat Inndonesia KC Bandar
Lampung. Di mana untuk USP sendiri berada di PT Bank Muamalat KC
Bandar Lampung dan rapat anggota komite diselenggarakan di PT Bank
Muamalat KC Bandar Lampung yang berjarak cukup jauh dengan PT Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro.
Selain itu pada proses monitoring juga ditemukan terjadinya
penyimpangan prosedural oleh petugas atau pelaksana rescheduling, yang
mana monitoring lebih terfokus kepada ketepatan membayar angsuran saja.
Sedangkan monitoring pada bagian lain dilakukan hanya sekedarnya saja.
Salah satunya adalah monitoring lapangan, yang tidak dilakukan secara
berkesinambungan. Hal ini berarti pada sistem informasi manajemen terdapat
dua laporan yang diragukan validitas dari datanya, yakni laporan kunjungan
dan laporan perkembangan usaha.
Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi bank. Kunjungan
lapangan yang tidak dilakukan secara berkala dapat memicu terjadinya tadlis
yakni suatu keadaan dimana salah satu dari kedua pihak menyembunyikan
suatu informasi atau incomplete information, sehingga akan menimbulkan
kerugian bagi pihak lainnya. Dalam hal ini dapat berupa terjadinya moral
hazard oleh nasabah, yakni pemanipulasian keadaan dimana seolah-olah
kondisi usaha atau keuangan nasabah memburuk yang kemudian menjadi
alasan nasabah melakukan wanprestasi kembali. Jika hal tersebut terjadi
sudah bisa dipastikan bank akan mengalami kerugian yang lebih lagi.
67
67
BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Metro, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:
1. Pelaksanaan rescheduling pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP
Metro dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektabilitas 3,
yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan. Proses rescheduling
itu sendiri yakni nasabah mengajukan permohonan pelaksanan
rescheduling kepada bank, kemudian diproses AMR yang diteruskan ke
komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, jika disetujui maka
USP akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan persetujuan
komite pembiayaan dan setelah itu AMR dapat melakukan rescheduling.
2. Pelaksanaan rescheduling pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP
Metro telah sesuai dengan No. 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Hal ini
dapat dilihat dari penambahan jangka waktu angsuran tanpa menambah
kewajiban yang tersisa, penetapan pejabat khusus pembiayaan
bermasalah (Unit Remmedial), penetapan limit wewenang memutus
pembiayaan yang direscheduling ada pada anggota KPPB, yakni
disetujui oleh minimal 2 anggota atau jumlah yang setuju lebih banyak.
Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yakni monitoring
secara langsung tidak dilakukan secara berkala (passive monitoring) yang
berarti ada dua laporan yang diragukan validitasnya, yakni laporan
kunjungan dan laporan perkembangan usaha.
68
B. SARAN
1. PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro diharapkan untuk lebih teliti
lagi dalam melakukan analisis setiap calon nasabah pembiayaan, untuk
menghindari terjadinya wanprestasi nasabah. Analisa terhadap 5C harus
benar-benar diperhatikan tanpa memprioritaskan beberapa point saja.
2. PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro sebaiknya mengadakan
pelatihan-pelatihan khusus terhadap karyawan atau unit remmedial agar
dapat melaksanakan rescheduling dengan baik dan sesuai dengan
ketentuan umum pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia.
3. Monitoring pembiayaan setelah rescheduling sebaiknya dilakukan secara
berkala. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan usaha nasabah
tersebut, dan juga sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi moral
hazard oleh nasabah.
69
DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman A. Karim. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta:
Gema Insani Press. 2001
Adiwarman A. Karim. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi.4.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010
Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
2006
Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian. Bandung: CV. Pustaka Setia.
2008
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Bandung: CV Diponegoro. 2005
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group. 2008
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29955/3/Chapter%20II.pdf
diunduh tanggal 03 Juni 2013
http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_103508.htm diunduh
pada tanggal 20 juni 2013
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
J. Satrio. Hukum Perikatan. Bandung : Alumni. 1999
Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. Metode Penelitian Survei. Jakarta :
LP3ES. 1995
Muhamad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008
70
Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: YKPN. 2002
Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. 2004
Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta:
Gema Insani. 2001
Nurul huda, Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan
Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
R. Subekti, Hukum Perjanjian Cet.ke-II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970
Rizal Yaya, Et.al. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik
Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat. 2009
Soedharyo Soimin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar
Grafika. 2012
Sumadi Suryabarata. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada. 2011
Suraya Murcitaningrum. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Lampung:
Ta’lim Pers. 2012
Sutrisno Hadi. Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan Penarbitan
Psikologi UGM. 1985
Veithzal Rivai, dan Andrian Permata Veithzal. Islamic Financial
Management. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008
Veithzal Rivai, dan Arvian Arifin. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep,
dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
Wiroso. Produk Perbankan Syari’ah. Jakarta: LPFEI Usakti. 2009
www.bankmuamalatindonesia.com, diunduh tanggal 17 mei 2013
71