OTONOMI DAERAH

KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan : 15130018 Nailatus Shova : 15130030 Diyan Fitriana : 15130095

Nuroniatul Khusnia : 15130148

LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Otonomi daerah di indonesia lahir ditengah gejolak sosial yang sangat

masif di tahun 1999. gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis

ekonomi yang melanda indonesia di tahun 1997 yang kemudian

melahirkan gejolak politik dan puncaknya ditandai dengan berakhirnya

pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32

tahun di indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada

tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem

ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah

memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang

dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai

konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan

ketatanegaraan indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti.

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Menurut undang-undang no 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan

yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

MAKSUD DAN TUJUAN OTONOMI DAERAH

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.

Pengembangan kehidupan demokrasi.

Keadilan dan Pemerataan.

Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta

antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Jadi, pada dasarnya adalah untuk mencapai efektifitas pemerintahan.

SENTRALISASI VS DESENTRALISASI

Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk

penyelenggaraan negara. Sebelum adanya otonomi daerah

Indonesia menganut sistem sentralisasi dimana semua

urusan pemerintahan diatur oleh pusat, hal ini

mengakibatkan ketiadaan ruang prakarsa dan kreatifitas

daerah dalam memberikan kontribusi pembangunan

Indonesia.

Setelah terjadi penuntutan reformasi pada tahun 1998,

sistem Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi

dan mulai diberlakukan pada tahun 1999 berdasarkan

undang-undang no 22 tahun 1999 dan di revisi menjadi UU

no 32 tahun 2004 sebagai jawaban atas kehendak rakyat.

Sentralisasi vs desentralisasi

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF SENTRALISASI

Segi Ekonomi

Perekonomian lebih terarah dan teratur karena hanya pusat saja yang

mengatur. Namun daeerah seolah – olah dijadikan “sapi perah” dan tidak

dibiarkan mengatur kebijakan ekonomi daerahnya.

Segi Sosial Budaya

Dengan sistem ini perbedaan budaya dapat disatukan sehingga tidak

saling menonjolkan budayanya masing – masing dan hanya berpegang

pada Bhineka Tunggal Ika. Dengan sistem ini pemerintah pusat begitu

dominan dalam menggerakkan seluruh aktifitas negara sehingga

mengakibatkan ketergantungan yang pada akhirnya mematikan inisiatif

lokal dalam membangun lokalitasnya.

Segi Keamanan dan Politik

Keamanan lebih terjamin dan jarang terjadi konflik antar

daerah. Kemudian dalam hal politik pemerintah tidak harus

pusing dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi terjadi

kemandulan dalam diri daerah sebab hanya terus

bergantung pada pusat.

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DESENTRALISASI

Segi Ekonomi

Pemerintah daerah mudah dalam mengelola SDA yang dimiliki,

sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Tetapi sistem

ini membuka peluang yang besar bagi pejabat untuk melakukan KKN.

Segi Sosial Budaya

Memperkuat ikatan sosial budaya pada setiap daerah karena mereka

dapat menampilkan potensi setiap daerahnya. Sedangkan dampak

negatifnya adalah setiap daerah berlomba – lomba untuk

menonjolkan kebudayaannya sehingga secara tidak langsung dapat

melunturkan kesatuan bangsa Indonesia.

Segi Keamanan dan Politik

Dalam mempertahankan NKRI, daerah – daerah bisa

meredam keinginannya untuk memisahkan diri. Sedangkan

di dalam bidang politik pemerintah daaerah lebih aktif dalam

membuat kebijakan dalam mengelola daerahnya, namun

wewenang tersebut banyak disalahgunakan untuk

kepentingan pribadi atau golongan.

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Setelah otonomi daerah atau Desentralisasi bejalan sekitar

lebih dari satu dekade, berbagai permasalahan muncul yang

dapat kita rumuskan secara umum, yaitu:

1. Kewenangan yang tumpang tindih

2. Anggaran

3. Pelayanan Publik

4. Orientasi kekuasaan

1. Kewenangan Yang Tumpang Tindih

adanya saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi

persoalan yang terjadi pada suatu daerah.

2. Anggaran

banyak terjadi masalah dimana keuangan daerah tidak

mencukupi yang pada akhirnya pembangunan menjadi

terhambat. Kemudian kurangnya transparansi dalam

penyusunan APBD serta banyaknya keinginan yang

bertabrakan antara masyarakat dan kepentingan elit.

3. Pelayanan Publik

Banyak daerah otonom kelebihan PNS dengan kompetensi

yang tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualitas yang

baik serta prosedur pelayanan yang berbelit – belit dan rumit.

4. Orientasi Kekuasaan

kepentingan elit lokal menjadi lebih jelas dalam memanfaatkan

otoda sebagai momentum untuk mensukseskan kepentingan

politiknya dan mengembangkan sentimen (putra daaerah) dalam

pilkada.

SUDAH MAKSIMALKAH OTONOMI DAERAH ?

Musibah atau Berkah ?

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah mengakibatkan

terjadinya perubahan yang sangat besar. Hal ini menimbulkan celah

negatif karena tidak diimbangi kesiapan dari seluruh pihak, serta tidak di

dahului dengan persiapan infrastruktur yang memadai, baik itu berupa

sarana dan prasarana fisik maupun regulasi atau peraturan yang lebih

komprehensif. Seperti yang telah dipaparkan diatas otonomi daerah

sedikit banyak telah menimbulkan ketidak harmonisan antar lembaga

(ego sektoral) yang berpotensi menghambat penyelenggaraan good

governance.

ALTERNATIF UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK!!!

Dokumentasi

Modal Utama otonomi daerah?