peranan ekonomi kerakyatan pada otonomi daerah

Juara III Sayembara Nasional Essay Otoda Tingkat Dosen, Mhs S3 dan Mhs S2 Sulawesi TengahTahun 2013

PERANAN EKONOMI KERAKYATAN

PADA OTONOMI DAERAH

OlehSiswadi Sululing

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah LuwukEmail:[email protected]

PendahuluanEkonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada

kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai

kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat

secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi yang dapat diusahakan dan

dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan,

makanan, dan lain sebagainya.

Ekonomi kerakyatan dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan

keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka

secara turun temurun. Ide ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya

alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang

dialami oleh negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori

pertumbuhan. Penerapan teori ini yang telah membawa kesuksesan di negara

kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa

yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa

dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak

rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil

pembangunan yang diharapkan itu.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan

yang berpihak pada kepentingan rakyat. Konsep ekonomi kerakyatan dilakukan

sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih

mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Mubyarto (alm),


sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas

kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh–

sungguh pada ekonomi rakyat dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat

dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan

sentra–sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam

suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar

domestik diantara sentra dan pelaku usaha masyarakat.

Sebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap

bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi

dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga

bisnis internasional, ekonomi kerakyatan dengan sistem kepemilikan koperasi

dan publik. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar

kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai

sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi

rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus

terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan pembeli .

Perkembangan ekonomi kerakyatan pada daerah otonomi sangat

bervariasi; ada yang maju bahkan ada yang tidak; hal ini disebabkan oleh

berbagai hal, antara lain ekonomi kerakyatan dilakukan secara terbatas

berdasarkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh

masyarakat. Kegiatan ekonomi kerakyatan belum menjadi perhatian

pemerintah daerah, terutama pada daerah otonomi baru (DOB) sehingga belum

memberikan peran yang maksimal, karena pada pemerintah DOB lebih

menfokuskan pada pembentukan infra struktur sarana dan prasarana

pemerintahan seperti pembentukan struktur kelembagaan pemerintah daerah

melalui pembentukan SKPD, pembentukan DPRD dan anggotanya persiapan

pemilihan bupati definitif, sehinga diperlukan waktu sekitar 1- 2 tahun. Pada

tahun ketiga pemerintah DOB baru mulai melaksanakan program-program

kegiatan ekonomi kerakyatan dengan anggaran yang terbatas.

2


Dalam hubungan otonomi daerah dan ekonomi kerakyatan, penulis

mengemukakan beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Otonomi

Daerah? (2) Bagaimana Ekonomi Kerakyatan? (3) Bagaimana Ekonomi

Kerakyatan di Tengah Arus Kapitalisme Global? (4) Bagaimana Peranan

Ekonomi Kerakyatan pada Otonomi Daerah?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Untuk mengetahui

Otonomi Daerah, (2) Untuk mengetahui Ekonomi Kerakyatan, (3) Untuk

mengetahui Ekonomi Kerakyatan di Tengah Arus Kapitalisme Global, dan (4)Untuk mengetahui Peranan Ekonomi Kerakyatan pada Otonomi Daerah

Otonomi DaerahOtonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 : 6 adalah kewenangan

daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam ikatan NKRI. Bila kita ingin

merealisasikan adanya otonomi daerah berarti kita ingin merencanakan dan

melaksanakan sendiri apa yang menjadi kepentingan kita di daerah. Khususnya

di kabupaten maupun di kota-kota. Untuk dapat merencanakan dan

melaksanakan sendiri apa yang diinginkan daerah, tentu tidak lepas dari aspek

pembiayaannya. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di Indonesia,

pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang dan serangkaian

Peratuaran Pemerintah yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan itu dimaksudkan untuk

memperkuat keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, serta

untuk menjamin pemerataan pembangunan antar daerah.

Pelaksanaan otoda sebagai amanat UUD 1945 secara konstitusional

maupun legal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam penjelasan UU No. 32/2004

tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa melalui otonomi luas, daerah

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

3


demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi

dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Tahun 2012 otoda memasuki usianya yang ke-16, sejak ditetapkan sesuai

dengan Keputusan Presiden RI No. 11/1996 tertanggal 7 Februari 1996 tentang

Hak Otonomi Daerah, tanggal 25 April ditetepkan sebagai Hari Otoda. Isra Noor

(2012: 71-72) menyampaikan pokok-pokok pandangan dan evaluasi tentang

otonomi daerah sebagai berikut: (1) legalitas pelaksanaan Otoda semakin

kokoh, setelah lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta

mempunyai landasan konstitusional dalam pasal 18 dan 18A UUD 1945.

(2) lahirnya UU Pemerintah Daerah yang baru yakni UU No. 32/2004, yang kini

sudah diubah dengan UU 12/2008 juga telah melahirkan sistem politik baru di

daerah, oleh karena kepala daerah/wakil kepala daerah dipilih secara langsung

oleh rakyat. (3) realisasi otoda juga telah menghasilkan kepemimpinan daerah

yang lebih kredibel dan akuntabel, peningkatan efektivitas fungsi-fungsi

pelayanan eksekutif yang terdesentralisasi, penataan sistem administrasi,

efisiensi dan standarisasi keuangan daerah yang lebih jelas bersumber pada

pendapatan negara dan daerah, serta akselerasi sumber-sumber penerimaan

terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pajak dan retribusi, juga

pinjaman daerah. (4) otoda tidak dapat dipungkiri telah menghasilkan kondisi

obyektif bagi tumbuhnya budaya lokal, serta partisipasi rakyat secara

melembaga dan kritis sebagai kontrol politik terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah. (5) otoda telah memperkokoh sendi-sendi perekonomian

daerah dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur yang

menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal (local economic

growth) serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

(6) pelaksanaan otoda yang menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) telah mendorong para kepala daerah untuk

mengembangkan kepemimpinan yang lebih transparan dan akuntabel, serta

mengkondisikan berbagai langkah reformasi birokrasi.

4


Perkembangan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi/Kabupaten/Kota

pembentukan tahun 1999-2013 nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan Pembentukan DOB mulai tahun 1999-2013

Keterangan Propinsi Kabupaten Kota Total

Jumlah 8 175 34 217

Sumber data: http://www.depdagri.go.id

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanat UUD 1945 secara

konstitusional maupun legal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam Penjelasan UU No.

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa melalui otonomi

luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan

kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Ekonomi KerakyatanDalam era reformasi sekarang ini, kita sering mendengar tentang sistem

ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi

nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral

pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi

rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

sosial terdiri dari berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan

berkepribadian di bidang budaya. Sedangkan yang mendasari paradigma

pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial adalah:

penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan

sistem dan kebijakan ekonomi, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang

multidisipliner dan multikultural, dan pengkajian ulang pendidikan dan

5


pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan

tinggi

Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi

kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi

ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam

penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “Produksi dikerjakan oleh

semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota

masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran

perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah

koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi

semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Bumi,

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok

kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ada 5 (lima) hal pokok yang segera diperjuangkan agar sistem ekonomi

kerakyatan dapat dilaksanakan, yaitu: (1) peningkatan disiplin pengeluaran

anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya, (2) penghapusan monopoli melalui

penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition),

(3) peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah

daerah, (4) penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada

petani penggarap, dan (5) pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-

koperasi “ sejati” dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.

Penerapan sistem ekonomi kerakyatan diharapkan dapat mencapai

tujuannya: membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat

6


secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan, mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan mendorong pemerataan

pendapatan rakyat, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Ekonomi Kerakyatan Di Tengah Arus Kapitalisme GlobalDalam berbagai event politik, ekonomi kerakyatan (seperti UMKM dan

koperasi) sering dibicarakan, diprogramkan dan setelah event itu usai tidak

diurus lagi. Sehingga yang sebenarnya terjadi adalah menjadikan issue

ekonomi kerakyatan sekedar sebagai ”dagangan politik” untuk menarik simpati.

Secara umum, nasib ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM-Koperasi

memang hanya menarik untuk dijadikan komoditi politik ketimbang secara

serius diperjuangkan sebagai kebutuhan rakyat. Sebagian besar politisi,

perjuangan untuk menerapkan ekonomi kerakyatan secara riil di arena politik

merupakan mimpi di siang bolong, karena kehidupan politik yang disemangati

nilai-nilai kapitalisme saat ini justru dianggap sebagai peluang yang lebih

menguntungkan ketimbang berjuang memberlakukan ekonomi kerakyatan.

Sikap pesimis, ragu dan oportunis para politisi dan penyelenggara

negara terhadap ekonomi kerakyatan akhirnya melahirkan ambivalensi dalam

memproduksi kebijakan. (1) secara substansial dan obyektif, mereka menerima

kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang harus diberlakukan di negeri ini.

Alasan ”sesuai perkembangan jaman” merupakan pertimbangan yang

seringkali dirasionalisasi untuk melegitimasi aturan main yang seolah-olah

merupakan penjabaran dari Konstitusi Dasar Republik ini. (2) melakukan

formalisasi ekonomi kerakyatan secara institusional, dan bukan pemberlakuan

sistem ekonomi nasional secara substansial. Institusionalisasi tersebut

berbentuk lembaga-lembaga UMKM dan Koperasi yang fungsi dan perannya

sengaja dimarginalkan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi politik. Keberadaan

Departemen Koperasi dan UKM, dalam konteks ini adalah salah satu bentuk

formalisasi dimaksud, sekedar supaya pemerintah dianggap menjalankan soko

guru ekonomi nasional.

7


Namun, apa yang terjadi setelah 67 tahun Indonesia merdeka? Sistem

Kapitalisme yang diberlakukan, koperasi (sebagai soko guru/sisterm ekonomi)

justru ditinggalkan. Kapitalisme mendapat dukungan bukan hanya dalam

bentuk intervensi asing, tapi juga berbentuk produk kebijakan politik ekonomi

dalam negeri yang memanjakannya. Sebaliknya, koperasi justru dimarginalkan

sebatas institusi untuk sekedar ada. Dalam kekhawatirannya perihal akan

tergusurnya koperasi oleh kapitalisme, Bung Hatta juga pernah menyatakan:

”Kolonialisme secara pemerintah jajahan sudah lenyap, sudah kita runtuhkan.

Tetapi kapitalisme kolonial sebagai suatu kekuasaan organisasi ekonomi masih

kuat duduknya. Kekuasaannya itu hanya dapat dipatahkan dengan membangun

perekonomian rakyat di atas dasar koperasi”.

Di tengah arus kapitalisme global, terdapat beberapa pimpinan daerah

tetap fokus pada program ekonomi kerakyatan, seperti Isran Noor (mantan

Bupati Kutai Timur kini Gubernur Kalimantan Timur) berupaya

mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat

dalam berbagai sektor sebagaimana dimuat dalam buku perspektif media

(2012: 22-23): membuat program ekonomi rakyat yang bernama pembangunan

ekonomi kerakyatan melalui Grand Strategi Gerdabangsari untuk memperkuat

ekonomi rakyat melalui Revitalisasi Pertanian dalam arti luas yang meliputi

revitalisasi perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan, serta dilakukan

dengan 6 (enam) langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Peranan Ekonomi Kerakyatan Dalam Otonomi Daerah

Keberadaan ekonomi kerakyatan seperti UKM, KUK, KUD di Indonesia

jatuh bangun hal ini disebakan oleh keterbatasan modal, keterbatasan ilmu

pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola ekonomi kerakyatan, perhatian

dan dukungan pemerintah daerah belum maksimal. Ekonomi kerakyatan perlu

mendapat perhatian dan bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi

ekonomi kerakyatan yang modern. Bila ekonomi kerakyatan berhasil tentu

sangat berperan membantu program pemerintah daerah seperti peningkatan

8


kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja baru dan

memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah. Berikut ini

gambaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2012 adalah:

Tabel 2 Perkembangan UMKM dan Karyawan Tahun 2012

No. Unit Usaha Jumlah Karyawan Perkembangan (%)

1. Usaha Mikro (UM) 55,856,176 4,901,720 1,296,207 2,38

2. Usaha Kecil (UK) 629,418 615,977 27,223 4,52

3. Usaha Menengah 48,997 417,354 4,717 10,65

Total 56,534,592 5,935,051 1,328,147

Sumber data: http://www.Kementrian Koperasi, dan UKM

Sedangkan perkembangan Koperasi di Indonesia tahun 2012 adalah:

Tabel 3 Perkembangan Koperasi Tahun 2012

No. Koperasi (Unit) Jumlah Karyawan

1. Koperasi Aktif 139,321 393,502

2. Koperasi Tidak Aktif 54,974

Total 194,295 393,502

Sumber data: http://www.Kementrian Koperasi, dan UKM.

Berdasarkan tabel 2 dan 3 di atas, diketahui bahwa jumlah UMKM dan

Koperasi Aktif masing-masing berjumlah 56,534,592 dan 139,321, maka

ekonomi kerakyatan dapat berperan dalam meningkatkan

pendapatan/kesejahteraan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran di

Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap

karyawan. Contoh jumlah UMKM dan Koperasi tersebut menyerap karyawan 1

orang per tahun, maka jumlah karyawan yang diserap per tahun sebesar 1 x

(56,534,592 + 139,321) = 56,673,913, angka yang cukup besar sumbangsihnya

dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Belum lagi penghasilan

9


UMKM akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

melalui pajak daerah bagi UMKM. Sekarang tinggal kemauan kuat pemerintah

daerah untuk lebih memperhatikan dan mendorong pertumbuhan serta

pengembangan UMKM dan Koperasi melalui program pemerintah seperti

pemberian bantuan kredit tanpa agunan, bantuan pelatihan kewirausahaan dan

manajemen organisasi, program kemitraan, sistem bapak angkat, ataupun

pemerintah daerah jemput bola untuk pemasaran hasil produksi UMKM, atau

pemerintah daerah bisa mendirikan BUMD untuk membeli produk UMKM

kemudian dilakukan ekspor oleh BUMD, atau bekerja sama dengan

perusahaan BUMN maupun Multinational Corporate (MNC), dan lain-lain serta

pengawasan yang terencana dan berkelanjutan agar permasalahan dan

perkembangan UMKM bisa dideteksi dan diketahui sejak dini serta dapat

dicarikan solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

KesimpulanPelaksanaan otoda sebagai amanat UUD 1945 secara konstitusional

maupun legal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat dalam sistem NKRI.

Perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih jauh dari

harapan kita, oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan dan mendorong

UMKM dan Koperasi secara terus menerus dan berkelanjutan agar lebih maju

melalui berbagai program pemerintah seperti program bantuan modal UMKM,

kemitraan dan pelatihan kewirausahaan, sistem bapak angkat, pelatihan

manajeril UMKM dan Koperasi , dan berbagai instrumen lainnya. Tinggal

kemauan yang kuat dari pemerintah untuk melakukannya mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Bila dilaksanakan dengan baik

tentu akan memberikan hasil kepada daerah otonomi mulai dari peningkatan

kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, pemasukan

10


bagi pendapatan asli daerah, dan menciptakan lapangan kerja baru untuk

mengurangi jumlah pengangguran yang terjadi.

REFERENSI

H. Isran Noor, 2012, Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI, SevenStrategic Studies.

H. Isran Noor, 2012, Perspektif Media, Seven Strategic Studies.

http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2024/ekonomi_kerakyatan_Zaenal%20Ma%27arif.htm

http://riyanipuspa93.blogspot.com/2011/02/penerapan-sistem-ekonomi-kerakyatan-di.html

http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/

http://putraaldy.blogspot.com/2012/01/contoh-makalah-ekonomi-kerakyatan.html'

http://matakuliahekonomi.wordpress.com/2010/10/21/contoh-makalah-sistem-ekonomi-kerakyatan/

http://www.depdagri.go.id, Daerah Otonomi Baru 1999-2013, diakses tanggal31 Mei 2013 Jam 19.00-20.00 WITA.

http://www.departemen koperasi.go.id, UMKM dan Koperasi Tahun 2012,diakses tanggal 30 Mei 2013 Jam 19.00-20.00 WITA.

http://ilahnartilah.blogspot.com/2013/04/penghapusan kemiskinan dan ekonomi.html

Undang-Undang No. 2 Tahun 1999, Pemerintahan Daerah, dalam SepuluhUndang-Undang 1999, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999.


LAMPIRAN

1. DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PER PROPINSI DI INDONESIA

TAHUN 1999 - 2013

2. PERKEMBANGAN UMKM DAN USAHA BESAR TAHUN 2011-2012

3. REKAPITULASI DATA KOPERASI BERDASARKAN PROPINSI

TANGGAL 31 DESEMBER 2012

4. DOKUMENTASI ISRAN NOOR MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

KUTAI TIMUR DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI

KERAKYATAN MELALUI GRAND STRATEGI GERDABANGSARI


Lampiran 1: DOB DI INDONESIA TAHUN 1999 - 2013


Lampiran 2: PERKEMBANGAN DATA UMKM DAN USAHA BESARTAHUN 2011-2012


Lampiran 3: REKAPITULASI DATA KOPERASIBERDASARKAN PROPINSI

31 DESEMBER 2012


Lampiran 4: DOKUMENTASI ISRAN NOOR MEMBERDAYAKANMASYARAKAT KUTAI TIMUR MELALUI GRANDSTRATEGI GERDABANGSARI

peranan ekonomi kerakyatan pada otonomi daerah

Documents