kebijakan diklat-bambang - 10 feb 2015

LOGO2014

Oleh :Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd

KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LOGO

NAMA : Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd

NIP : 19610816 1981031 001

TEMPAT, TGL. LAHIR : PURBALINGGA, 16 Agustus 1961

PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA Tk. I – IV/b

JABATAN SEKARANG : KABID. PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ALAMAT KANTOR : JL. VETERAN NO. 10, JAKPUS – 10110, Telp. (021) 3455021

e-mail : [email protected]

ALAMAT RUMAH : Perum Dasana Indah Blok TC VI, Rt. 02/22, Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang 15820

LOGO DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

www.themegallery.com

LOGO

ARAH PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


LOGO

PEMBINAAN PNS(Landasan Filososofis UU ASN )

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;


LOGO

2.Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, KOMPETENSI, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

3.Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.


LOGO

4.Kompetensi meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat

dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;

b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan

c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.


LOGO

5.Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

6.Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.


LOGO

KEBIJAKAN DIKLAT(PP No. 101/2000)

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki KOMPETENSI yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

LOGO

DIKLAT BERTUJUAN:

1. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;

2. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

3. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

4. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

LOGO ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN DIKLAT APARATUR

Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;

Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS;

Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;

Diklat diarahkan untuk mempersiap kan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

LOGO ESENSI KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR

1. TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT2. JENIS DAN JENJANG DIKLAT3. PESERTA DIKLAT4. KURIKULUM DAN METODE DIKLAT5. TENAGA KEDIKLATAN 6. SARANA DAN PRASARANA7. PENYELENGGARAAN DIKLAT8. PEMBIAYAAN PENGENDALIAN DIKLAT9. PEMBINAAN DIKLAT

LOGO

DIKLATPendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang

selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. (PP

No.101/2000)

LOGOJENIS DAN

JENJANGDIKLAT1.Jenis Diklat terdiri dari:

a. Diklat Prajabatan (merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS;

b. Diklat Dalam Jabatan (dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya).

2.Diklat dalam Jabatan terdiri dari:a. Diklat Kepemimpinan;b. Diklat Fungsional;c. Diklat Teknis.

LOGO INSTANSI PEMBINA DIKLAT(PP 101/2000)

1. Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan;

Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui : Penyusunan pedoman Diklat; Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat; Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat; Standarisasi dan akreditasi Diklat; Standarisasi dan sertifikasi widyaiswara; Pengembangan Sistem Informasi Diklat; Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat; Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan

ditempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

LOGO

2. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Instansi Pengendali Diklat yang merumus kan

standar kompetensi Jabatan & Pengend/ Pemanfaatan Lulusan Diklat.

3. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN Melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat Memastikan Kesesuaian Kompetensi Diklat dan

Kompetensi Jabatan Menetapkan Peserta Diklat atas Pertimbangan

Baperjakat. Penempatan Lulusan Diklat.


POKOK POKOK KEBIJAKAN DIKLATSesuai PP. 101 Tahun 2000

LOGO PENYELENGGARAAN DIKLAT

1. Diklat Prajabatan Dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi

2. Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II Dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi

3. Diklatpim Tingkat I Dilaksanakan oleh Instansi Pembina

4. Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Dilaksanakan oleh Lembaga Diklat yang Terakreditasi

(PP 101/2000)

LOGOISSU STRATEGIK SDM APARATUR

Orientasi Kuantitas dan ketidak seimbangan tingkat pendidikan aparatur pemerintah (PNS).

Otonomi Daerah diiringi dengan pengembangan daerah-daerah baru yang memicu munculnya permasalahan baru khususnya sektor SDM aparatur.

Manajemen Kediklatan dan Kepegawaian yang belum optimal.

Peran Pembinaan Kepegawaian


LOGO

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN DIKLAT1.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I

2.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II

3.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III

4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV


LOGO Kebijakan Lanjutan 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16

Tahun 2013 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan Dan Kepemimpinan;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggaraan Diklat Fungsional;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggaraan Diklat Teknis;

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III

LOGO

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan II Yang diangkat dari tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau 2

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III Pola Aneka

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan 1 dan 2 Pola Aneka


LOGOSEKUEN PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS K1/K2

11/18/22

P3D LAN RI

22

No Mata Diklat Jumlah JP Jumlah HariPembukaan 3 JP

1 hari kerjaPengarahan Program 3 JP

Dinamika Kelompok 6 JP

Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI

6 JP1 hari kerja

Manajemen ASN 6 JP

Percepatan Pemberantasan Korupsi 12 JP 1 hari kerjaPola Pikir ASN Sebagai Pelayan Prima

24 JP 2 hari kerja

Ujian Akhir 6 JP1 hari kerjaPenutupan 3 JP

Jumlah 69 JP 6 hari kerja

LOGOSTRUKTUR KURIKULUMSTRUKTUR KURIKULUMDIKLAT PRAJABATANDIKLAT PRAJABATAN

I. Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri SipilTahap pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan untuk menjadi pelayan masyarakat yang profesional. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kelima nilai dasar ini dapat diakronimkan menjadi ANEKA.

II. Tahap Pembentukan Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan dasar tentang bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dan bekerja untuk mencapai visi berbangsa dan bernegara.

III. Tahap Pembentukan Sikap dan Perilaku Displin PNSTahap pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan menjaga dan meningkatkan sikap, kesehatan jasmani dan rohani, dan stamina kerja sebagai pelayan masyarakat.

IV.Tahap Aktualisasi Kompetensi Tahap pembelajaran ini memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, pengetahuan administrasi umum, disamping sikap, kesehatan jasmani dan rohani serta stamina kerja.Coaching dan Counselling selama tahap aktualisasi dilakukan melalui fasilitas e-learning

23

LOGOSUSUNAN MATA DIKLAT SETIAP TAHAPSUSUNAN MATA DIKLAT SETIAP TAHAP

1. Akuntabilitas;2. Nasionalisme;3. Etika Publik;4. Komitmen Mutu;5. Anti Korupsi.

Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara

24

LOGO FOKUS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT

> TENAGA KEDIKLATAN > PROGRAM DIKLATSARANA DAN PRASARANA DIKLATSISTEM INFORMASI DIKLAT

LOGO

1. TERIMA KASIH ATAS PER-HATIAN ANDA;

2. MOHON MAAF JIKA ADA KATA-KATA YANG KURANG BERKENAN;

3. SAMPAI JUMPA LAGI

Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd

kebijakan diklat-bambang - 10 feb 2015

Documents