I. Definisi: 1. Konvensi Wina 1969 pasal 2 : Perjanjian

internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.

2. UU RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pasal 1 ayat 1 : Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik

3. Menurut Psl 38 ayat I Statuta Mahkamah Internasional: Perjanjian internasional adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya.

4. Mochtar Kusumaatmaja: Perjanjian

internasional adalah perjanjian yg diadakan antar bangsa yg bertujuan untuk menciptakan akibat2 hukum tertentu

5. Oppenheimer- Lauterpacht: Perjanjian

internasional adalah suatu persetujuan antar negara yg menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak2 yg mengadakannya.

II. Penggolongan Perjanjian Internasional

KLASIFIKASI

PERJANJIAN

INTERNASIONAL

Menurut

Subjeknya

Menurut

Isinya

Menurut

Prosesnya Menurut

Fungsinya

Politik,

Ekonomi, hukum

Wilayah

kesehatan

Penting 3 tahap

Sederhana

2 tahap

Negara,

Subjek hukum,

Sesama subjek

hukum

Law making treaties

Treaty contract

Penggolongan perjanjian : ◦ Treaty contract : perjanjian seperti suatu kontrak

hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh : perjanjian mengenai dwikewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan , perjanjian pemberantasan penyelundupan, dsb.

◦ Law making treaties : perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh : Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Konvensi Vienna tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik, dsb.

III. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional

No Nama Uraian Keterangan

1. Traktat

(Treaty)

Yaitu, perjanjian paling formal

yang merupakan persetujuan dari

dua negara atau lebih.

Perjanjian ini khusus

mencakup bidang

politik & bidang

ekonomi.

2. Konvensi

(Convention

)

Yaitu persetujuan formal yang

bersifat multilateral, dan tidak

berurusan dengan kebijaksanaan

tingkat tinggi (high policy).

Persetujuan ini harus

dilegalisasi oleh wakil-

wakil berkuasa penuh

(plaenipotentiones).

3. Protokol

(Protocol)

Yaitu persetujuan yang tidak

resmi dan pada umumnya tidak

dibuat oleh kepala negara.

Mengatur masalah tam-

bahan penafsiran

klausal-klausal ttn.

4. Persetujuan

(Agreement

)

Yaitu prjanjian yang berifat

teknis atau admistratif

Agrement tidak dirati-

fikasi karena sifatnya

tidak seresmi traktat

atau konvensi.

5. Perikatan

(Arrange-

ment)

Yaitu istilah yg digunakan

untuk transaksi-transaksi

yang bersifat sementara.

Perikatan tidak

seresmi traktat dan

konvensi.

6. Proses

Verbal

Yaitu catatan-catatan atau

ke-simpulan konferensi

diplomatik, atau suatu

permufakatan.

Proses verbal tidak

diratifikasi.

7. Piagam

(Statute)

Yaitu himpunan peraturan

yang ditetapkan oleh

persetujuan internasional

baik mengenai pekerjaan

maupun kesatuan-kesatuan

tertentu seperti pengawasan

internasional yang mencakup

tentang minyak atau

mengenai lapangan kerja

lembaga-lembaga

internaional.

Piagam itu dapat

digu-nakan sebagai

alat tambahan untuk

pelaksanaan suatu

konvensi (seperti

piagam kebebasan

transit).

8. Deklarasi

(Declara-

tion)

Yaitu perjanjian

internasional yg berbentuk

traktat, dan dokumen tidak

resmi. Deklarasi sebagai

traktat bila menerang-kan

suatu judul dr batang tubuh

ketentuan traktat, dan

sebagai dokumen tidak resmi

apabila merupakan lampiran

pd traktat /konvensi.

Deklarasi sebagai

per-setujuan tidak

resmi bila mengatur

hal-hal yang kurang

penting.

9. Modus

Vivendi

Yaitu dokumen untuk

mencatat persetujuan

internasional yang bersifat

sementara, sampai ber-hasil

diwujudkan perjumpaan

yang lebih permanen,

terinci, dan sistematis serta

tidak me-merlukan ratifikasi.

10. Pertukaran

Nota

Yaitu metode yang tidak

resmi, tetapi akhir-akhir ini

banyak digunakan. Biasanya,

pertuka-ran nota dilakukan

oleh wakil-wakil militer dan

negara serta dapat bersifat

multilateral.

Akibat pertukaran

nota ini timbul

kewajiban yang

menyangkut mereka.

11. Ketentuan

Penutup

(Final Act)

Yaitu ringkasan hasil konvensi

yang menyebutkan negara

peserta, nama utusan yang

turut diundang, serta masalah

yang disetujui konferensi dan

tidak memerlukan ratifikasi.

12. Ketentuan

Umum

(General

Act),

Yaitu traktat yang dapat

bersifat resmi dan tidak resmi.

LBB menggunakan ke-

tentuan umum

arbitrasi untuk

menyelesaikan scr

damai pertikaian

internasional th. 1928.

13. Charter Yaitu istilah yang

dipakai dalam

perjanjian

internasional untuk

pendirian badan yang

melakukan fungsi

administratif.

Misalnya, Atlantic

Charter.

14. Pakta

(Pact)

Yaitu istilah yang

menunjukkan suatu

persetujuan yang lebih

khusus (Pakta

Warsawa).

Pakta

membutuhkan

ratifikasi.

15. Covenant Yaitu anggaran dasar

LBB (Liga Bangsa-

Bangsa).

IV. Kekuasaan membuat perjanjian (treaty making power)

a. Kewenangan mutlak eksekutif : kekuasaan

terkonsentrasi pada kepala negara sebagai kepala eksekutif. Sistem ini umumnya dipakai dalam sistem monarki absolut

b. Kewenangan mutlak legislatif : lembaga legislatif memgang kekuasaan penuh dalam pembuatan perjanjian. Misalnya : Konstitusi Turki memberikan kekuasaan kepada parlemen untuk melakukan pengesahan perjanjian.

c. Pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif : kewenangan untuk membuat perjanjian berada ditangan lembaga eksekutif namun untuk melaksanakan kewenangan tersebut lembaga eksekutif harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif