A. Prinsip-Prinsip Penyusunan Formasi

Kebutuhan pegawai baik di perusahaan swasta maupun di

lingkungan Dinas Pemerintahan akan selalu bertambah seiring

berkembangnya institusi yang menaungi. Perkembangan

perusahaan/institusi ini tak pelak membutuhkan pegawai baru

yang mengisi unit bagian yang semakin banyak. Untuk merekrut

pegawai baru, ada beberapa hal yang harus dicermati mengenai

analisis analisis kebutuhan pegawai.

Analisis kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan

formasi. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses

perhitungan secara logis dan teratur dari segala

dasar-dasar/faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat

menentukan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil

yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk

mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasil guna

dan berkelanjutan Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan: 

a. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus

dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan

tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan

perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. 

b. Sifat Pekerjaan

Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam

penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari

sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan-

Page1

pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama jam kerja saja,

misalnya pekerjaan tata usaha, tetapi ada pula pekerjaan yang

hams dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya pemadam

kebakaran, tenaga medis dan para medis di rumahrumah sakit

pemerintah. 

c. Perkiraan Beban Kerja

Adalah frekuensi rata-rata dari masing-masing

jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

d. Perkiraan Kapasitas Pegawai

Adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk

menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu

tertentu. Perkiraan beban kerja dan prakiraan kapasitas kerja

diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan. 

e. Jenjang dan Jumlah Jabatan serta Pangkat, 

Penentuan jenjang, jumlah jabatan dan pangkat dalam suatu

organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi

dan tidak ditinjau per unit organisasi. Penentuan susunan

pangkat merupakan satu syarat mutlak untuk dipelihara dengan

baik dalam suatu organisasi. 

f. Analisis Jabatan

Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis

jabatan untuk mengetahui secara konkrit jumlah dan

kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit

organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara

berdayaguna, berhasilguna, dan berkesinambungan. Analisis

Page2

jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan

mengorganisasikan informasi tentang jabatan.

g. Prinsip pelaksanaan pekerjaan 

Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam

menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan

membersihkan ruangan atau merawat pekarangan harus dikerjakan

sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus

diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu, akan tetapi

kalau pekerjaan membersihkan ruangan dan merawat pekarangan

diborongkan kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkat

pegawai untuk pekerjaan itu. 

h. Peralatan yang tersedia

Peralatan yang tersedia atau yang diperkirakan akan tersedia

dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan

mempengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Pada

umumnya makin tinggi mutu peralatan kerja yang ada dan

tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi jumlah

pegawai yang diperlukan.

i. Kemampuan Keuangan Negara/ Daerah

Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang

selalu harus diperhatikan dalam penentuan formasi Pegawai

NegeriSipil. Walaupun penyusunan formasi telah sejauh mungkin

ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai seperti

diuraikan terdahulu, akan tetapi apabila kemampuan keuangan

negara masih terbatas, maka penyusunan formasi tetap harus

Page3

didasarkan kemampuan keuangan negara yang tersedia. Meskipun

formasi telah disusun secara rasional berdasarkan hasil

analisis jabatan dan analisis kebutuhan, realisasinya tetap

disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Lalu bagaimana penyusunan formasi pegawai untuk swasta?,

hal apasajakah yang harus dipertimbangkan?. Untuk perusahaan

swasta berukuran kecil perekrutan pegawai baru lebih

ditekankan pada kebutuhan perusahaan dan dana yang tersedia,

namun untuk perusahaan berskala besar, prinsip diatas juga

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan selain prinsip-

prinsip yang tentunya dimiliki perusaan sendiri.

B. Sistem penyusunan formasi

Sistem penyusunan formasi dapat digunakan system sama dan

system ruang ligkup. Sistem sama merupakan system yang

menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua

satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban

kerja.Sedangkan system ruang lingkup merupakan suatu system

yang menetukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis,

sifat dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu

organisasi. 

Metode

Dalam menghitung formasi, banyak metode yang dapat

dipergunakan. Namun demikian, dalam pedoman ini disajikan

metoda yang sederhana yang memungkinkan dapat memberi

kemudahan bagi instasi menggunakannya. Metoda yang dipilih

adalah metoda beban kerja yang diidentifikasi dari :

Page4

Hasil kerja

Objek kerja

Peralatan kerja

Tugas per tugas jabatan

penysunan formasi pegawai

Prinsip Penyusunan Formasi

Dalam penyusunan formasi hendaknya diperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut:

1. setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan

beban kerjanya.

2. setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena

adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia

posisi jabatan yang lowong.

3. selain beban kerja organisasi tidak berubah komposisi

jumlah pegawai juga tidak berubah.

C. Faktor-Faktor Penyusunan Formasi

Faktor yang mempengaruhi penempatan formasi diatur dalam

pasal 2 peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1976 yang

menyatakan bahwa formasi untuk masing-masing satuan organisasi

Negara disusun berdasarkan:

Page5

a. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus

dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan

tugas pokoknya misalnya pengetikan pemeliharaan arsip,

penelitian, dan lain-lain.

b. Sifat pekerjaan yang mempengaruhi penetapan formasi lamanya

waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu.

Sebagaimana diketahui pekerjaan pada umumnya dapat dilakukan

selama 24 jam terus menerus memerlukan pegawai yang lebih

banyak.

c. Perkiraan beban kerja dan kemampuan Pegawai Negeri sipil

dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan beban kerja

adalah frekwensi rata-rata, masing-masing jenis pekerjaan

dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja masing-

masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan

perhitungan/pengalaman. Misalnya perkiraan beban kerja

pengetikan dan pengangendaan dapat didasarkan jumlah dan

jenis perkara yang terjadi pada waktu dan daerah tertentu.

Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing

satuan organisasi, untuk menentukan jumlah pegawai yang

diperlukan ditetapkan perkiraan kapasitas seseorang Pegawai

Negeri.

d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh dalam

menentukan formasi, misalnya apabila ditentukan bahwa

membersihkan ruangan dan merawat pekerjaaan harus dikerjakan

oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat

pegawai untuk menjalankan pekerjaan itu.

e. Jenjang dan jumlah pangkat pekerjaan yang tersedia, jenjang

jumlah dan jabatan yang tersedia dalam masing-masing satu

Page6

organisasi harus selalu diperhatikan dalam menentukan

formasi, sehingga dengan demikian dapat dipelihara piramida

kepangkatan dan jabatan yang sehat.

f. Peralatan yang tersedia

Peralatan yang tersedia diperkirakan akan tersedia dalam

melaksanakan tugas pokok mempengaruhi penentuan jumlah

pegawai yang diperlukan.

g. kemampuan keuangan negara

dalam menetapkan formasi, faktor kemampuan keuangan

negaraadalah faktor penting yang harus selalu diperhatikan.

D. Analisa Kebutuhan Pegawai

Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui

analisis jabatan untuk mengetahui secara konkrit jumlah dan

kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi

untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna,

berhasilguna, dan berkesinambungan. Analisis jabatan adalah

suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan

informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi:

1. Uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi

yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari

suatu jabatan atau pekerjaan. 

2. Kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan

mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang

pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu misalnya

pendidikan tertentu, 

3. Peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan

struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu

Page7

struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah

sampai dengan yang paling tinggi dan jenis jabatan

fungsional serta jumlah yang diperlukan.

Selain prinsip-prinsip diatas ada beberapa hal lain yang

mesti dicermati dalam penyusunan formasi pegawai, yakni:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan

dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu

melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

2. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat

ini. Persediaan pegawai disebut juga dengan Bezetting.

3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan

secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk

mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan.

Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai

memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara

nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian

misi organisasi atau program yang telah ditetapkan.

4. Standar kemampuan Rata-rata pegawai adalah standar

kemampuan yang menunjukkan ukuran enerji rata-rata yang

diberikan seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk

memperoleh satu satuan hasil. Standar kemampuan rata-rata

pegawai disebut standar prestasi rata-rata pegawai.

5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target

hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu

tertentu.

E. Pengadaan Pegawai

Apabila suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja

Page8

baru, maka akan diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga

yang di hararapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Langkah ini sebenarnya merupakn langkah kedua, sedangkan

langkah pertama ialah menentukan keadaan dan sifat pekerjaan

yang lowong serta keadaan dan sifat atau kecakapan

orang/tenaga kerja yang diharapkan sanggup melakukan pekerjaan

itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya

pencarian atau penarikan tenaga kerja di lakukan setelah

diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang

akan dicari, antara lain menyangkut pengetahuan, pengalaman,

kepribadiannya dan sebagainya.

Namun sebelum mencari pegawai baru ada beberapa hal yang

harus diperhatikan baik untuk instansi pemerintah, maupun

swasta, hal ini meliputi; prinsip-prinsip penyusunan formasi,

sistem penyusunan formasi, analisa jabatan, sampai pada

anggaran/budget yang tersedia, kesemua itu harus dicermati

dengan baik.

Page9

Agar pelaksanaan pengadaan pegawai kantor berjalan

lancar, maka pelaksanaanya harus berdasarkan prosedur yang

ada. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menetapkan perencanaan kebijakan kepegawaian, sehingga

menghasilkan penggolongan pekerjaan, analisa pekerjaan,

gambaran pekerjaan dan rincian pekerjaan.

2. Menentukan penarikan pegawai dari sumber-sumber tenaga

kerja, baik intern maupun ekstern.

3. Membuat pengumuman lowongan pekerjaan, analisis

pekerjaan, gambaran pekerjaan dan perincian pekerjaan.

4. Penerimaan surat lamaran pekerjaan dari calon tenaga

kerja.

5. Mengadakan seleksi atau penyaringan administrasi dari

surat lamaran yang masuk.

6. Menentukan diterima tidaknya lamaran kerja (dipilih yang

memenuhi persyaratan).

7. Menyiapkan segala perangkat seleksi (baik soal, pedoman

penilaian maupun standar kelulusan).

8. Melakukan pemanggilan bagi calon yang memenuhi syarat

untuk mengikuti tes atau ujian.

9. Mengadakan seleksi pegawai, berupa tes lisan, tertuis,

intelegensi, psikotes, dan kesehatan jasmani.

10. Memeriksa hasil tes dan sekaligus menentukan

rangking serta jumlah calon yang lulus.

11. Memanggil calon pegawai yang lulus untuk mengikuti

masa percobaan.

12. Mengangkat pegawai dengan Surat Keputusan dalam

status masa percobaan.

Page10

13. Calon pegawai mengikuti orientasi masa percobaan.

14. Melakukan penilaian selama calon mengikuti

orientasi.

15. Menentukan lulus tidaknya masa orientasi.

16. Membuat Surat Keputusan pengangkatan pegawai

berstatus pegawai tetap.

17. Menempatkan pegawai pada jenjang jabatan tertentu

dengan tugass, wewenang dan tanggung jawab.

18. Melakukan pembinaan dan pemeliharaan terhadap

pegawai, agar para pegawai berkembang dan betah bekerja

di perusahaan.

F. Cara Penanganan Pemeliharaan Dokumen Administrasi

Kepegawaian

Penanganan dokumen administrasi kepegawaian dapat

dilakukan sebagai berikut :

a. Menghimpun : Menghimpun merupakan kegiatan mencari dan

mengusahakan tersedianya segala keterangan untuk keperluan

tertentu yang tadinya masih belum di klasifikasikan

penghimpunannya.

b.   Mencatat : mencatat merupakan kegiatan membubuhkan

berbagai keterangan tertulis pada dokumen yang masih

dianggap penting agar tulisan dapat dibaca, dikirim, dan

disimpan.

c.    Mengolah : mengolah adalah macam-macam kegiatan dengan

mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan maksud

yang lebih bermanfaat.

Page11

d.   Menggandakan : menggandakan merupakan kegiatan

memperbanyak dengan berbagai cara tertentu sebanyak jumlah

tertentu yang diinginkan.

e.    Mengirim : kegiatan menyampaikan dokumen ke pihak lain

dengan menggunakan alat dan perantara.

f.     Menyimpan : kegiatan menyimpan data dan dokumen

tertentu di tempat tertentu dengan tujuan agar dokumen

dapat terjaga semaksimal mungkin, dan bisa digunakan suatu

saat jika diperlukan.

Pemeliharaan Dokumen Administrasi Kepegawaian

a. Data Fisik

Penyimpanan dokumen berupa fisik maksudnya adalah

penyimpanan dokumen atau file berupa kertas, surat,

gambar, patung dan lain-lain. Penyimpanan dokumen fisik

ini biasanya disebut arsip, yaitu menyimpan secara

langsung dokumen ditempat yang telah ditentukan dan diberi

label tertentu.

b.    Data Digital

Penyimpanan dokumen berupa data digital merupakan

penyimpanan dokumen atau file berupa data computer atau

hasil scanning dari file data fisik.

Berikut ini beberapa kelebihan dari sistem data digital

yang menjadi pertimbangan untuk memilih data digital sebagai

pilihan dalam penyelesaian permasalahan tersebut karena:

1.   Sistem data digital memberikan kemudahan dalam proses

penyimpanan, pencarian kembali dan penyajian informasi

Page12

yang dibutuhkan. Kemudahan dari sistem data digital

disebabkan karena sebagian proses pengolahan data dapat

dilakukan oleh system komputer yang akan dibangun.

2.   Ruang tempat penyimpanan data digital tidak membutuhkan

banyak tempat, karena data digital dapat disimpan pada

hardisk, Removeable, dan dalam bentuk Compact Disk.

Berbeda dengan data konvensional semakin ditambah datanya

maka akan memerlukan banyak tempat penyimpanan.

3.   Data digital mudah dilakukan back-up file, karena back-

up file dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. Bila

terjadi kerusakan data maka data pada back-up yang masih

tersimpan dapat dipergunakan kembali. Jika pada data

konvensional jika dilakukan back-up data akan berakibat

penambahan ruang tempat penyimpanan data.

4.    Data digital juga mudah untuk dilakukan manajemen dan

pengelolaan. Pada penelitin ini pengelolaan data digital

mempergunakan manajemen folder. Pada proses manejemen data

digital sebagian proses dilakukan oleh sistem yang akan

dibangun.

5.    Memberikan kemudahan akses terhadap data digital,

penggunaan yang fleksible dan kemudahan distribusi data

digital jika diperlukan. Dengan adanya berbagai kemudahan

dari pengelolaan data digital tersebut perlu diperhatikan

masalah hak cipta dan hak kepemilikan materi digital.

Setiap materi digital yang menjadi bagian dari distribusi

elektronik bersifat rentan terhadap pengkopian dan

pendistribusian oleh orang-orang yang tidak bertanggung

jawab terhadap penggunaan data digital. Perlindungan hak

Page13

cipta dan sebagai autentikasi data digital dengan

mempergunakan teknik hidden message (steganografi).

Steganografi adalah suatu teknik yang mengijinkan para

pengguna untuk menyembunyikan suatu pesan didalam pesan

yang lain secara kasat mata tidak merubah bentuk data

digitalnya. Dengan steganografi dimungkinkan untuk

menyembunyikan informasi hak cipta seperti identitas

seorang pengarang, tanggal ciptaan, dan lainlain.

Steganografi adalah suatu cara menyisipkan/menyembunyikan

informasi kedalam berbagai macam variasi jenis dokumen

seperti: gambar, audio , video, text atau file biner.

Peraturan Cara Penanganan Pemeliharaan Dokumen Administrasi

Kepegawaian

1.   Biasakan menyimpan dokumen mengenai kepegawaian dalam

tempat khusus.

2.   Aturlah letak penyimpanan dokumen sesuai kronologis

tanggal tahun atau sesuai masalahnya.

3.   Jangan gunakan dokumen ada ditempat aman.

4.   Pastikan dokumen ada ditempat aman.

5.   Jauhkan dari air, minyak dan panas matahari.

6.   Taburkan kamper atau beri butir penyerap air (slice gel)

dalamrak/lemari.

7.   Bolak balikkan dokumen setiap 3 bulan sekali diruang

terbuka agar tidak lembab/lengket.

Page14

8.   Hindari sesering mungkin mengfotocopy dokumen karna

memperpendek umur dokumen

9.   Bila terpaksa mengambil dokumen anda untuk keperluan

tertentu, pastikan memberi penanda ditempatnya.

10. Dokumen dibuat dalam bentuk digital agar salinannya juga

aman denganmenggunakan scanner.

G. Pangkat Dan Jabatan

1. Pengertian Pangkat dan Jabatan Pegawai

Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang

menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan

kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Oleh karena itu setiap pegawai diangkat dengan pangkat

tertentu.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan

atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap

instansi tertentu. Misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)

terhadap Negara, Pegawai kantor terhadap perusahaannya

dan lain-lain. kenaikan pangkat ini dimaksudkan agar

pegawai tersebut mampu meningkatkan tingkat

produktivitasnya, memiliki motivasi yang lebih untuk

lebih melakukan hal-hal yang bersifat inovatif atau

setidaknya tidak akan melanggar aturan yang ada didalam

instansi.

Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam

suatu organisasi. Dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS)

jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

Page15

jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil

dalam kerangka suatu satuan organisasi.

2. Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Jabatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

jabatan structural dan jabatan fungsional. Jabatan

struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam

struktur organisasi, seperti sekretaris jenderal,

direktur, kepala seksi dan lain-lain. Sedangkan jabatan

fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut

fungsinya dalam suatu satuan organisasi, misalnya

peneliti, dokter ahli, juru ukur dan lain-lain. jadi

jabatan structural terikat dalam tugas yang sama untuk

suatu organisasi, sedangkan jabatan fungsional merupakan

jabatan yang berdasarkan pada fungsi atau tugas khusus

masing-masing.

3. Hubungan Pangkat dan Jabatan

Pangkat dan jabatan pegawai sangat berhubungan erat.

Dalam Pegawai Negeri sipil, pangkat diangkat sebagai

suatu pangkat dan jabatan tertentu sesuai dengan

kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerja menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam instansi

yang lain. pangkat dan jabatan sejalan (berbanding lurus)

sesuai dengan tingkat kemampuan terhadap instansi

tempatnya bernaung dan peraturan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 17 ayat 2 UPK 1974, dikatakan

bahwa dalam pelaksanaan system karier dan system prestasi

Page16

kerja harus ada kaitan antara pangkat dengan jabatan,

atau perlu adanya pengaturan jenjang kepangkatan setiap

jabatan. Pangkat pegawai negeri sipil yang diangkat dalam

suatu jabatan harus sesuai dengan pangkat yang diterapkan

untuk jabatan itu. Dalam jabatan structural, pegawai

negeri sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat

membawahi langsung pegawai negeri sipil yang berpangkat

lebih tinggi.

Selanjutnya hendaknya dibedakan pula antara

pengertian pangkat dengan golongan. Golongan menunjukkan

ruang gaji. Pengangkatan pertama menjadi pegawai

ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil dalam masa

percobaan dan kepadanya diberikan gaji pokok menurut

golongan ruang gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan

diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi golongan

menunjukkan ruang gaji yang dipergunakan sebagai dasar

dalam menentukan gaji pokok.

Pangkat dan jabatan dapat dijelaskan dengan contoh

sebagai berikut :

Pangkat

Golongan/ruang I/a - Juru Muda

Golongan/ruang I/d - Juru Tingkat I

Golongan/ruang II/a - Pengatur Muda, dan

sebagainya.

Jabatan

Kepala - Kepala Seksi

Page17

- Kepala Bagian

- Kepala Biro

- Kepala Kantor Wilayah

- Kepala Dinas

Direktur

Direktur Jenderal

4. Kenaikan Pangkat Pilihan ·

Landasan Hukum

Ketentuan yang mengatur kenaikan pangkat pilihan dapat

ditemukan dalam :

o Pasal 18 UPK 1974

o Pasal 9 sampai dengan pasal 12 peraturan pemerintah

nomor 3 tahun 1980 tentang pengangkatan dalam pangkat

pegawai negeri sipil. Pengertian Kenaikan Pangkat Piliahan

Menurut penjelasan pasal 18 ayat 1 UPK 1974, yang

dimaksud dengan kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan

pangkat yang membutuhkan pemenuhan syarat-syarat yang

ditentukan dan jabatan. Jadi, walaupun seorang pegawai

negeri sipil telah memenuhi syarat-syarat umum untuk

kenaikan pangkat, jika jabatannya belum memadai untuk

pangkat itu, ia belum dapat memperoleh kenaikan pangkat

pilihan.

Pasal 9 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1980

merumuskan kenaikan pangkat pilhan sebagai kenaikan

pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

Page18

memangku jabatan structural dan jabatan fungsional

tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan. Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa

kenaikan pangkat pilihan hanya dapat diberika kepada

pegawai yang memangku jabatan fungsional dan structural

tertentu. Jabatan fungsional yang dimaksud ditetapkan

lebih lanjut oleh menteri yang bertanggungjawab dalam

bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara

dengan memperhatikan usul menteri, jaksa agung, pimpinan

kesekretariatan lembaga tertinggi Negara, pimpinan

lembaga pemerintah non-departemen atau gubernur yang

bersangkutan dan setelah mendengar pertimbangan kepala

badan administrasi kepegawaian Negara.

Syarat Kenaikan pangkat Pilihan

Pangkat pegawai negeri sipil dapat dinaikkan setiap

kali setingkat lebih tinggi apabila :

1. Empat tahun

a. Pegawai yang bersangkutan telah empat tahun dalam

pangkat yang sama

b. Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam dua tahun terakhir.

2. Lima tahun

a. Pegawai yang bersangkutan telah lima tahun dalam

pangkat yang sama

b. Setiap unsur DP3 rata-rata bernilai baik, dengan

ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai

kurang

Page19

3. Enam tahun

a. Pegawai yang bersangkutan telah enam tahun dalam

pangkat yang sama.

b. Setiap unsur dalam DP3 rata-rata cukup, dengan

ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai

kurang.

Untuk syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan yang

masih dibawah pangkat terendah dari suatu jenjang jabatan

ditentukan sebagai berikut :

1. Dua Tahun

a. Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah

dua tahun dalam pangkat yang sama

b. Pengawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah

satu tahun memangku jabatan.

c. Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam dua tahun terakhir.

2. Tiga Tahun

a. Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya

telah tiga tahun dalam pangkat.

b. Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya

telah satu tahun memangku jabatan.

c. Setiap unsur dalam DP3 rata-rata

bernilai baik dalam dua tahun terakhir dengan

ketentuan tidak ada unsur DP3 yang bernilai kurang.

Perlu diketahui bahwa kenaikan pangkat pilihan

maksimum masih di bawah pangkat terendah dari suatu

Page20

jenjang jabatan sebanyak-banyaknya tiga kali selama

menjadi pegawai negeri sipil.

Kenaikan pangkat pilihan untuk pegawai negeri sipil

yang memangku jabatan fungsional ditentukan sebagai

berikut :

1. Dua tahun

a. Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah

dua tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

b. Pegawai yang bersangkutan telah memenuhi angka

kredit yang telah ditentukan.

c. Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai

baik selama dua tahun terakhir.

2. Tiga tahun

a. Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga

tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

b. Pegawai yang bersangkutan telah memenuhi angka

kredit yang ditentukan.

c. Setiap unsur dalam DP3 rata-rata bernilai baik

selama dua tahun terakhir,dengan ketentuan tidak ada

unsur penilaian yang bernilai kurang.

Kenaikan Pangkat Pilihan bukan hak Pegawai

Kenaikan pangkat dan pilihan bukan merupakan hak

pegawai, melainkan kepercayaan dan penghargaan yang

diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil atas

prestasi kerjanya. Pegawai negeri sipil yang telah

menunjukkan prestasi kerja yang tinggilah yang mungkin

mendapat kenaikan pangkat pilihan.

Page21

5. Kenaikan Pangkat Reguler

Landasan Hukum

Ketentuan yang mengatur kenaikan pangkat regular adalah :

1. Pasal 18 UPK 1974

2. Pasasl 7 dan pasal 8 peraturan Pemerintah nomor 3

tahun 1980.

Pengertian Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat regular adalah kenaikan pangkat

yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang

dipangkunya.

Kenaikan pangkat regular bagi pegawai negeri sipil

diatur sebagai berikut :

a. Kenaikan pangkat regular pegawai yang memiliki surat

tanda tamat belajar sekolah dasar adalah sampai dengan

pangkat pengatur muda golongan ruang II/a.

b. Kenaikan pangkat regular pegawai yang memiliki surat

tanda tamat belajar sekolah menengah kejuruan tingkat

pertama 3 tahun dan surat tanda tamat belajar sekolah

menengah kejuruan tingkat pertama 4 tahun sampai dengan

pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d.

c. Kenaikan pangkat regular pegawai yang memiliki surat

tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat

pertama adalah sampai dengan pangkat pengatur golongan

ruang II/e.

Page22

d. Kenaikan pangkat regular pegawai yang memiliki surat

tanda tamat sekolah menengah umum tingkat atas, surat

tanda tamat belajar sekolah mengenah kejuruan tingkat

atas non guru 3 tahun, izajah diploma I, surat tanda

tamat belajar sekolah menengah kejuruan tingkat ast non

guru 4 tahun, surat tanda tamat belajar kejuruan tingkat

atas guru 3 tahun dan akta I adalah sampai dengan

tingkat I golongan ruang III/a.

e. Kenaikan pangkat regular pegawai yang memiliki izajah

sarana muda dan izajah diploma II adalah sampai dengan

pangkat penata muda tingkatt U golongan ruang III/b.

f. Kenaikan pangkat regular pegawai yang mempunyai izajah

sekolah guru pendidikan luar biasa, ijazah diploma II

Politeknik, dan akta III adalah sampai dengan pangkat

penata golongan ruang III/c

g. Ijazah sarjana, ijazah dokter, apoteker adalah sampai

dengan pangkat penata golongan ruang III/d.

h. Ijazah pascasarjana, Spesialis I, dan akta IV adalah

sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

i. Ijazah/gelar doctor, ijazah spesialis II dan akta V

adalah sampai dengan pangkat Pembina tingkat I golongan

ruang IV/b.

Syarat-Syarat Kenaikan Pangkat regular

Kenaikan pangkat regular dapat diberikan setiap kali

setingkat lebih tinggi apabila pegawai negeri sipil yang

bersangkutan :

a. Empat tahun :

Page23

a. Pegawai yang bersangkutan telah empat tahun

dalam pangkat yang dimilikinya.

b. Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya

bernilai baik.

b. Lima Tahun :

a. Pegawai yang bersangkutan telah lima tahun

dalam pangkat yang dimilikinya.

b. Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya

bernilai cukup.

Kenaikan Pangkat regular adalah hak Pegawai

Kenaikan pangkat regular merupakan hak pegawai, oleh

sebab itu apabila seorang pegawai telah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan pada dasarnya pangkat pegawai

tersebut harus dinaikkan, kecuali apabila ada alasan yang

sah untuk menundanya.

6. Kenaikan Pangkat Anumerta

Landasan Hukum

Ketentuan yang mengatur pemberian kenaikan pangkat

anumerta dapat ditemukan dalam :

1) Pasal 19 ayat 6 UPK 1974

2) Pasal 19 sampai dengan pasal 25 peraturan pemerintah

nomor 3 tahun 1980.

Pengertian Kenaikan Pangkat Anumerta

Kenaikan pangkat anumerta adalah kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi yang diberikan oleh pemerintah

Page24

sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang

tewas dalam pengabdian dan atas jasa-jasanya kepada

Negara dan bangsa.

Yang dimaksud dengan tewas adalah :

a. Meninggal dunia dalam dan karena tugas kewajibannya.

b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang berhubungan

dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan

meninggal dunia dalam dank arena menjalankan tugas dan

kewajibannya.

c. Meninggal dunia langsung karena luka atau cacat

jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dank arena

menjalankan tugas dan kewajibannya. d. Meninggal dunia

karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab

ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan

dengan pemberian kenaikan pangkat anumerta adalah sebagai

berikut :

a. Pegawai negeri sipil yang tewas dinaikkan pangkatnya

setingkat lebih tinggi.

b. Kenaikan pangkat anumerta mulai berlaku pada tanggal

tewasnya pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

c. Keputusan kenaikan pangkat anumerta diusahakan sebelum

pegawai negeri sipil yang tewas tersebut dikebumikan.

Page25

d. Agar pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat anumerta

tepat pada waktunya, pejabat yang berwenang dapat

mengeluarkan keputusan sementara.

e. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang jauh

sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan pangkat

tepat pada waktunya, keputusan sementara diberikan oleh

gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan.

f. Keputusan sementara tentang pemberian kenaikan

pangkat anumerta tersebut dilaporkan kepada pejabat yang

berwenang disertai dengan bahan-bahan sebagai dasar

pertimbangan pengeluaran keputusan sementara.

g. Laporan tersebut dikirim dalam waktu tujuh hari sejak

mulai berlakunya keputusan sementara.

h. Kenaikan pangkat anumerta membawa akibat dalam bidang

keuangan, yaitu kenaikan gaji pokok yang dengan

sendirinya merupakan dasar dalam pemberian pension untuk

menetapkan pension pokok bagi janda/duda pegawai negeri

sipil yang tewas tersebut. Akan tetapi keputusan

sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta

tidak membawa akibat keuangan. Akibat keuangan dari

keputusan semenara baru timbul sesudah keputusan yang

tetap (defenitif) dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang.

Prosedur Penetapan Keputusan Tetap

Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup untuk

memberikan kenaikan pangkat anumerta, pejabat yang

berwenang menyampaikan usul tersebut kepada :

Page26

1. Kepala BAKN bagi pegawai negeri sipil golongan ruang

IV/a ke bawah

2. Presiden bagi pegawai negeri sipil golongan ruang IV/b

keatas.

Apabila ternyata pegawai yang diusulkan kenaikan

pangkatnya memenuhi persyaratan, keputusan sementara

tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta :

1. Ditetapkan menjadi keputusan (defenitif) oleh pejabat

yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari kepala

BAKN, bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a kebawah.

2. Ditetapkan menjadi keputusan tetap (defenitif) dengan

keputusan presiden bagi pegawai negeri sipil golongan

ruang IV/b ke atas.

Perlu diketahui bahwa apabila pegawai yang

bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat untuk memberi

kenaikan pangkat anumerta, keputusan sementara tentang

kenaikan pangkat tersebut tidak dapat ditetapkan jadi

keputusan tetap (defenitif), dengan ketentuan bahwa

keputusan sementara tersebut tidak perlu

dicabut/dibatalkan.

7. Pengangkatan dalam Jabatan

Landasan Hukum

Ketentuan yang mengatur pengangkatan dalam jabatan

pegawai negeri sipil dapat ditemukan dalam :

Page27

1. Pasal 17 UPK 1974

2. Pasal 19 sampai dengan pasal 22 UPK 1974

Hal-hal yang perlu diketahui

1. Pegawai negeri sipil diangkat dalam suatu pangkat dan

jabatan tertentu sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan

prestasi kerjanya menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan system karier dan

system prestasi kerja harus ada kaitan antara

kepangkatan dengan jabatan, atau dengan perkataan lain

perlu ada pengaturan jenjang kepangkatan pada setiap

jabatan. Pangkat pegawai negeri sipil yang diangkat

dalam suatu jabatan harus sesuai dengan pangkat yang

ditentukan untuk jabatan itu.

2. Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah

menempatkan dalam jabatan adalah menempatkan orang yang

tepat pada tempat yang tepat (the right man on the right

side). Dalam system pembinaan karier yang sehat selalu

ada kaitan yang erat antara jabatan dan pangkat, artinya

seorang pegawai negeri sipil yang ditunjuk menduduki

sesuatu jabatan harusnya memiliki pangkat yang sesuai

dengan jabatan itu. 3. Dalam upaya menjamin objektivitas

dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat

dan pengangkatan dalam jabatan, perlu diadakan daftar

penilaian pelaksanaan pekerjaan (condiute staat) dan

daftar urut kepangkatan (ranglyst).

4. Demi kelancaran pelaksanaan tugas, pegawai negeri

sipil yang memangku jabatan tertentu yang dalam

Page28

menjalankan tugasnya dilapangan perlu dengan segera

dikenali oleh masyrakat umum, tanda pengenal perlu

segera ditetapkan, umpamanya pejabat bea cukai, imigrasi

dan lain-lain. tanda pengenal itu dapat berupa seragam

dan atau tanda lain yang diperlukan.

5. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan

sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman dan

mengembangkan bakti, perlu diadakan perpindahan jabatan

dan perpindahan wilayah kerja bagi pegawai negeri sipil

terutama bagi mereka yang menjabat pimpinan dengan tidak

merugikan hak kepegawaiannya.

H. Unsur-Unsur Yang Dinilai

Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 meliputi:

1. Kesetiaan

Dalam arti sempit kesetiaan adalah ketaatan, dan

pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan

pemerintah. Sedangkan dalam arti yang luas yang dimaksud

dengan kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati,

melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu dengan disertai

penuh dengan kesadaran dan tanggungjawab. Tekad dan

kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan

tingkah laku sehari-hari serta dalam pelaksanaan tugas.

Pada umumnya yang dimaksud dengan pengabdian adalah

penyumbangan pikiran dan tenaga secara iklas dengan

mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan

dan pribadi.

2. Prestasi Kerja

Page29

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan

kepadanya. Pada umumnya prestasi seorang pegawai

dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan

kesungguhan pegawai yang bersangkutan

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai

dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya

dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta

berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau

tindakan yang diakuinya.

4. Ketaatan

Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk

menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan

kedinasan yang berlaku, menaati perintah yang diberikan

oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak

melanggar larangan yang ditentukan.

5. Kejujuran

Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah

ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas

dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang

diberikan kepadanya.

6. Kerja Sama

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kemampuan

seseorang pegawai untuk bekerja bersama-sama dengan orang

lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan,

sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya sesuai dengan target yang dutentukan.

Page30

7. Prakarsa

Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk

mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan

suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas

pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

8. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk

meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara

maksimal untuk pelaksanaan tugas pokok. Dapat juga

dikatakan, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang

pegawai negeri sipil untuk mempengaruhi orang lain

sehingga orang tersebut memiliki kemauan dan semangat

kerja dalam melaksanakan tugasnya.

I. Pejabat Penilai

Pejabat penilai adalah atasan langsung dari PNS yang dinilai,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Serendah-rendahnya  Kepala  Urusan  atau  pejabat  lain

yangsetingkat  dengan itu,  kecuali ditentukan  lain

oleh  Menteri,  Jaksa  Agung,  Pimpinan Kesekretariatan,

Lembaga  Tertinggi/Tinggi Negara,  Pimpinan  Lembaga

Pemerintah  Non  Departemen,  dan  Gubernur  dalam

lingkungan masing-masing.

2. Pejabat penilai dapat memberikan penilaian apabila ia

telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya

6 bulan, kecuali  untuk  suatu  mutasi kepegawaian  maka

pejabat  penilai  dapat melakukan  penilaian  pelaksanaan

Page31

pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang

ditinggalkan leh pejabat yang lama.

3. Pejabat peniaia berkewajiban melakukan penilaian terhadap

PNS yang secara langsung berada di awahnya.

4. Penilaian  dilakukan  pada  bulan  Desember  tiap-tiap

tahun,  jangka  waktu penilaian  mulai  bulan Januari

sampai  dengan  Desember  dalam  tahun  yang bersangkutan

Berikut ini daftar pejabat penilai di lingkungan PNS

Page32

 

Page33

 

Page34

 

Ketentuan Bagi CPNS

1. DP-3  hanya  dibuat  dalam  tahun  yang  bersangkutan

apabila sampai dengan Desember telah 6 bulan menjadi

CPNS.

2. Apabila belum 6 bulan menjadi CPNS, P-3 dilakukan dalam

tahun berikutnya.

Page35

3. CPNS  yang  akan  diangkat  menjadi  PNS,  P-3  dilakukan

sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi CPNS terhitung mulai

secara nyata melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Pasal

12 jo Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 14,

sehingga tidak usah lagi dibuat DP-3 nya pada Desember

tahun yang bersangkutan. 

Kewajiban Pejabat Penilai 

1. Melakukan P-3 terhadap PNS yang berada di bawahnya

2. Mengisi  dan  memelihara  buku  catatan  penilaian  yang

memuat  catatan tingkah laku/perbuatan/tindakan PNS yang

menonjol baik yang positif atau negatif selama 5 tahun.

Buku catatan -3 PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara,

sedang menjalankan tugas belajar

diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan  milik

negara,  organisasi  profesi,  badan  swasta  yang

ditentukan, negara sahabat atau badan internasional tetap

dipelihara oleh Pejabat Penilai dari  instansi induk

dengan  menggunakan  bahan-bahan  dari  pimpinan  yang

besangkutan di mana PNS tersebut bekerja atau

tugasbelajar.

J.Tata Cara Penilaian 

Penilai P3 dilakukan dengan mengisi format penilaian yang

sudah ada lampirannya yakni lampiran peraturan pemerintah

nomor 10 tahun 1979. Nilai dinyatakan dengan sebutan dan

angka sebagai berikut: 

Page36

Setelah melakukan penilaian kemudian selanjutnya hasil

penilaian tersebut dituangkan dalam DP3, DP-3 yang dibuat dan

telah ditandatangani oleh pejabat penilai diberikan secara

langsung kepada PNS yang dinilai oleh pejabat penilai.

Apabila tempat bekerja antara pejabat penilai dengan PNS yang

dinilai berjauhan, maka DP-3 dikirimkan kepada  PNS  yang

dinilai. 

PNS  yang  dinilai  wajib  mencantumkan  tanggal

penerimaan  DP-3  yang  dikirimkan  kepadanya  pada ruangan

yang disediakan. Apabila  PNS  yang  dinilai  menyetujui

penilaian  terhadap  dirinya,  ia menendatangani  DP-3

tersebut  pada  tempat  yang  disediakan,  kemudian

mengembalikan  DP-3 tersebut kepada  pejabat  penilai

selambat-lambatnya  14 (empat  belas)  hari  terhitung  mulai

ia  menerima  DP-3 itu.  DP-3  yang  telah ditandatangani

oleh  PNS  yang  dinilai  diteruskan  oleh  pejabat  penilai

kepada 

atasan  pejabat  penilai  dalam  waktu  sesingkat  mungkin

untuk  mendapatkan pengesahan.

Page37

No Sebutan (huruf) Angka 1 Amat baik 91-1002 Baik 76-903 Cukup 61-754 Cukup 51-60 5 Kurang 50 kebawah

Seperti inilah contoh Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil.

Page38

Page39

Page40

Page41

Page42

K. Atasan Pejabat Penilai

Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari

pejabat penilai. Atasan pejabat penilai berkewajiban

memeriksa DP3 yang disampaikan kepadanya, memeriksa keberatan

pegawai dan tanggapan pejabat penilai, dan apabila keberatan

tersebut cukup beralasan, atasan pejabat penilai dapat

mengubah nilai yang dibuat oleh pejabat peniali. Perubahan

yang dibuat oleh atasan pejabat penilai tidak dapat diganggu

gugat. DP3 baru berlaku setelah disahkan oleh atasan pejabat

penilai.

L. Sifat Dan Kegunaan DP3 (SKP)

1. SIFAT DP-3

Sifat DP-3 adalah rahasia:

-   Harus disimpan dan dipelihara dengan baik

-   Hanya dapat diketahui oleh PNS yang dinilai, pejabat

penilai atasan, pejabat penilai, atasan dari atasan

pejabat penilai (sampai yang tertinggi) dan atau pejabat

lain yang karena tugas atau jabatannya mengharuskan ia

mengetahui DP-3.

2. PENGGUNAAN DP-3

a.  Dp-3 digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan

pembinaan atau pengembangan karis PNS antara lain: dalam

mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam

jabatan, pemindahan dan lain-lain.

Page43

b.  Nilai dalam DP-3 digunakan sebagai bahan pertimbanan

untuk menetapkan suatu mutasi kepegawaian dalam tahun

berikutnya kecuali ada perbuatan tercela yang dilakukan

oleh PNS yang bersangkutan yang dapat mengurangi atau

meniadakan nilai tersebut.

M. Cara Penyimpanan DP3 (SKP)

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan dan

dipelihara dengan baik oleh pejabat yang diserahi menangani

urusan kepegawaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun,

umpamanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat

pada akhir tahun:

1. 1981 disimpan sampai dengan akhir tahun 1986

2. 1982 disimpan sampai dengan akhir tahun 1987

3. Dan seterusnya

4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih

dari 5 tahun tidak digunakan lagi

5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi PNS ;

6. Yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas dibuat

dalam 2 (dua) rangkap yaitu;

a) 1 rangkap untuk arsip instansi yang

bersangkutan

b) 1 rangkap dikirim kepada Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara

7. Yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d

kebawah dibuat 1 rangkap.

8. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dapat dibuat

melebihi jumlah rangkap sebagai tersebut diatas sesuai

Page44

dengan ketentuan dari menteri, jaksa Agung, pimpinan

Kesekretariatan Lembaga tertinggi Negara, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non departemen, dan Gubernur kepala

Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

N. Pembuatan Duk

Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat

nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara

yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. Daftar  Urut

Kepangkatan  dapat berfungsi sebagai salah  satu  bahan

obyektif  untuk melaksanakan  pembinaan  karier Pegawai

Negeri  Sipil berdasarkan  sistem karier  dan  sistem

prestasi  kerja,  oleh  karena  itu  Daftar Urut  Kepangkatan

perlu dibuat dan dipelihara secara terus-menerus.

Apabila  ada  lowongan,  maka  Pegawai  Negeri  Sipil

yang  menduduki Daftar  Urut  Kepangkatan  yang lebih

tinggi,  wajib  dipertimbangkan  lebih dahulu  untuk  mengisi

lowongan  tersebut.  Tetapi  apabila  ia tidak  mungkin

diangkat untuk mengisilowongan itukarena tidak memenuhi

syarat-syarat lainnya,  seperti syarat-syarat  kecakapan,

kepemimpinan,  pengalaman,  dan lain-lain,  maka  haruslah

diberitahukan kepadanya,  sehingga  ia  dapat berusaha untuk

mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang.

Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan

Menteri,  Jaksa  Agung,  Pimpinan  Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi/Tinggi  Negara,  Pimpinan   Lembaga

Pemerintah  Non Departemen,  Gubernur  Kepala  Daerah

Page45

Tingkat  I, Bupati/Walikotamadya Kepala  Daerah  Tingkat

II,  dan  pejabat  lain  yang  ditetentukan  oleh

Presiden,  membuat  dan  memelihara  Daftar  Urut

Kepangkatan  dalam lingkungannya  masing-masing.

Setiap  Kepala/Pimpinan  satuan  organisasi  Negara

serendah rendahnya  pejabat  yang  memangku jabatan

eselon  V  atau  jabatan  lain yang  dipersamakan  dengan

itu,  harus  membuat  Daftar  Urut Kepangkatan dalam

lingkungannya  masing-masing,  sesuai  dengan  ketentuan

yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Yang  dimasukkan  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  hanya

Pegawai  Negeri Sipil saja, tidak termasuk calon Pegawai

Negeri Sipil.

Dengan  memperhatikan  jumlah  pegawai  yang  dikelola

dan  untuk kepentingan  pembinaan  karier, pembuatan

Daftar  Urut  Kepangkatan  dapat diatur sebagai berikut:

(1)  Pada  tingkat Departemen,  Kejaksaan  Agung,  dan

Pemerintah  Daerah Tingkat  I  disusun  Daftar  Urut

Kepangkatan  mulai  golongan  ruang IV/e sampai dengan

golongan ruang IV/a.  (2)  Pada tingak  Kesekretariatan

Lembaga  Tertinggi/Tinggi  Negara, Lembaga  Pemerintah

Non Departemen,  Sekretariat  Jenderal, Inspektorat

Jenderal,  Direktorat  Jenderal,  Badan,

universitas/Institut Negeri,  Pemerintah  Daerah  Tingkat

II,  dan  instansi  lain yang ditentukan  oleh  Presiden

serta  instansi  lain  yang  setingkat  dengan

itu disusun Daftar  Urut  Kepangkatan  mulai  dari

golongan  ruang  yang tertinggi sampai dengan golongan

Page46

ruang III/a. (3)  Pada  tingkat  satuan  organisasi

lainna,  seperti  Direktorat,  Biro, Kantor Wilayah

Tingkat  Propinsi,  Dinas  Daerah,  dan  lain-lain

disusun  Daftar Urut Kepangkatan  mulai  golongan  ruang

yang  tertinggi  sampai dengan golongan ruang I/a.

Pembuatan  Daftar  Urut  Kepangkatan  Pegawai  Negeri

Sipil  di  lingkungan Departemen Pertahanan  Keamanan

diatur  tersendiri  oleh  Menteri Pertahanan Keamanan.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  hal-hal

sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b  dan  d  di  atas,

diatur  oleh  Menteri,  Jaksa  Agung, Pimpinan

Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi/Tinggi  Negara,

Pimpinan Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  Gubernur

Kepala Daerah  Tingkat I,  Bupati/Walikotamadya  Kepala

Daerah  Tingkat  ii,  dan  pejabat  lain  yang

bersangkutan.

Daftar  Urut  Kepangkatan  segenap  Pegawai  Negeri  Sipil

,  baik  Pegawai Negeri  Sipil  Pusat maupun  Pegawai

Negeri  Sipil  Daerah  golongan  ruang IV/e  sampai

dengan  golongan  ruang IV/a,  disusun  secara  Nasional

oleh Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara.  Untuk

ini,  maka masing-masing  Departemen,  Kejaksaan  Agung,

Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,  Lembaga

Pemerintah  Non  Departemen, Pemerintah  Daerah  Tingkat

I,  Pemerintah Daerah  tingkat  II,  dan  Instansi lain

yang  ditentukan  oleh  Presiden,  mengirimkan  kepada

Badan Administrasi Kepegawaian Negara  Daftar Urut

Kepangkatan dari Pegawai Negeri  Sipil  golongan ruang

Page47

IV/e  sampai  dengan  golongan  ruang  IV/a dalam

lingkungannya  masing-masing.

Daftar  Urut  Kepangkatan  dibuat  setiap  tahun,  yaitu

harus  sudah  selesai dibuat pada setiap akhir bulan

Desember.

Untuk kepentingan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

secara Nasional, maka  Daftar  Urut Kepangkatan  golongan

IV/e  sampai  dengan  golongan ruang  IV/a  dari  masing-

masing Departemen,  Kejaksaan  Agung, Kesekretariatan

Lembaga  tertinggi/Tinggi  Negara,  Lembaga Pemerintah Non

Departemen,  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I,  Pemerintah

Daerah Tingkat  II,  dan instansi  lain  yang  ditentukan

oleh  Presiden,  harus  sudah disampaikan  kepada  Kepala

Badan Administrasi  Kepegawaian  Negara selambat-lambatnya

pada akhir bulan Maret. 

O. Nomor Urut Pada DUK

Dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  tidak  boleh  ada  2

(dua)  nama  Pegawai Negeri  Sipil  yang  sama nomor

urutnya,  maka  untuk  menentukan  nomor urut  yang  tepat

dalam  satu  Daftar  Urut  Kepangkatan diadakan  ukuran

secara  berturut-turut  sebagai  berikut:

Pangkat; 

Jabatan; 

Masa kerja; 

Latihan jabatan; 

Pendidikan; dan 

Usia.

Page48

Berikut ini penjelasan dari pembuatan nomor urut pada daftar

urut kepangkatan diatas.

Pangkat 

Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berpangkat  lebih

tinggi,  dicantumkan dalam nomor urut yanglebih tinggi

dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila ada dua  orang

atau  lebih  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berpangkat

sama, umpamanya  Pembina  Tingkat  I  golongan  ruang

IV/b,  maka  dari  antara mereka yang  lebih  tua  dalam

pangkat  tersebut  dicantumkan  dalam  nomor urut yang

lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

Umpamanya: 

Pada  Direktorat  Perbendaharaan  Negara  terdapat

tiga  orang Pegawai  Negeri  Sipil  bernama  Amat, Bindu,

dan  Cirus  yang berpangkat  sama  ,  yaitu  Pembina

Tingkat  I  golongan  ruang  IV/b, tetapi  Amat diangkat

dalam  golongan  ruang  IV/b  terhitung  mulai tanggal  1-

10-1977,  sedangkan  Bindu  terhitung mulai  tanggal  1-

10-1977,  dan  Cirus  terhitung  mulai  tanggal  1-4-1978.

Dalam  hal  yang sedemikian susunan  nama  mereka  pada

Daftar  Urut  Kepangkatan Direktorat  Perbendaharaan

Negara,  dimuat dari nama  Amat, kemudian Bindu, dan

seterusnya Cirus. 

Jabatan 

Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai

Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  dan  diangkat dalam

Page49

pangkat  itu  dalam  waktu  yang sama  pula,  maka  dari

antara  mereka  yang  memangku jabatan  yang lebih  tinggi

dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang  lebih  tinggi

dalam Daftar Urut Kepangkatan.

 

Umpamanya: 

Pada  Sekretariat  Jenderal  Departemen  Agama

terdapat  dua orang  Pegawai  Negeri  Sipil  bernama

Abdul  kadir  dan  Abu Bakar  yang  berpangkat  sama  ,

yaitu  Pembina  Utama  Muda golongan  ruang IV/c  masing-

masing  terhitung  mulai  tanggal  1 April  1978.

Jabatan  Abdul  Kadir  adalah  Kepala  Biro sedang

Jabatan  Abu  Bakar  adalah  Kepala  Bagian.  Dalam  hal

yang sedemikian  ,  maka  Abdul  Kadir dicantumkan  dalam

nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut

Kepangkatan. 

Apabila  tingkat  jabatan  sama  juga,  maka  dari

antara  mereka  yang lebih  dahulu  diangkat  dalam

jabatan  yang  sama  tingkatnya  itu, dicantumkan  dalam

nomor  urut  yang  lebih  tinggi  dalam Daftar Urut

Kepangkatan. 

Umpamanya : 

Pada BiroPerencanaan Sekretariat Jenderal Departemen

Dalam negeri terdapat tiga orang Pegawai Negeri sipil

bernama Daud, Eman,  dan  Firman berpangkat  sama  ,

yaitu  Pembina  tingkat  I golongan  ruang IV/b

terhitung mulai  tanggal  1  Oktober  1976. Jabatan  Daud

Page50

adalah  kepala  Bagian  A terhitung  mulai tanggal

1Januari 1977 jabatanEman adalah Kepala Bagian B

terhitung mulai  tanggal  1  April  1977,  sedang jabatan

Firman  adalah kepala Bagian  C  terhitung  mulai

tanggal  1  Oktober  1977. Dalam  hal  yang sedemikian

susunan  ketiga  Pegawai  Negeri Sipil  tersebut  di

atas  dalam Daftar  Urut  Kepangkatan Biro Perencanaan,

yang  teratas  adalah  Daud, kemudian  Eman, barulah

Firman. 

Tingkat  jabatan  sebagai  dasar  penyusunan  Daftar

Urut  Kepangkatan, adalah : (a)  Jabatan  struktural  adalah

sebagai  tersebut  dalam Keputusan Presiden  Nomor  15  Tahun  1977

dengan  segala  tambahan dan perubahannya. 

Masa Kerja 

Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai

Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  sebagaimana

dimaksud  dalam  huruf  b,  dan memangku  jabatan  yang

sama  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  c, maka  dari

antara  mereka  yang  memiliki  masa  kerja  sebagai

Pegawai Negeri  Sipil  yang lebih  banyak  dicantumkan

dalam  nomor  urut  yang lebih tinggi dalam Daftar Urut

Kepangkatan. 

Umpamanya: 

Pada  Biro  Kepegawaian  SETWILDA  Tingkat  I  Jawa

Barat terdapat  dua  orang  Pegawai  Negeri Sipil bernama

Page51

Gino  dan Husein  yang  berpangkat  sama  yaitu  Penata

Tingkat  I  golongan ruang  III/d terhitung  mulai  1

Oktober  1977  dengan  jabatan yang  sama  tingkatnya

yaitu  masing-masing  Kepala bagian sejak  1  April

1978.  Gino  diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri Sipil

sejak  tanggal  1  Mei  1963, sedangkan  Husein  diangkat

sejak  1  januari  1965.  Dlaam  hal  yang  sedemikian

nama  Gino dicantumkan  lebih  tinggi  dari  pada  Husein

dalam  Daftar  Urut Kepangkatan  pada  Biro  Kepegawaian

SETWILDA  Tingkat  I Jawa Barat, karena masa kerja Gino

lebih banyak dari Husein. 

Masa  kerja  yang  diperhitungkan  dalam  Daftar

Urut  Kepangkatan, adalah masa kerja yang dapat

diperhitungkan untuk penetapan gaji.

Latihan Jabatan 

Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai

Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  sebagaimana

dimaksud  dalam  huruf  b,  memangku jabatan  yang  sama

sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c dan memiliki  masa

kerja  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf d,

maka  dari  antara mereka  yang  pernah  mengikuti

latihan  jabatan yang  ditentukan  ,  dicantumkan  dalam

nomor  urut yang  lebih  tinggi dalam Daftar Urut

Kepangkatan. Apabila  jenis  dan  tingkat  latihan

jabatan  sama, maka  dari  antara mereka  yang  lebih

dahulu  lulus  dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang

lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

Page52

Umpamanya : 

Pada  Inspektorat  jenderal  Departemen  Pendidikan

dan Kebudayaan  terdapat  4  orang  Pegawai Negeri Sipil

bernama Ismail,  Jakub,  Kasim,  dan  Leman  yang

berpangkat  sama  yaitu Pembina  Utama  Muda golongan

ruang  IV/c  terhitung  mulai tanggal  1  Oktober  19978,

dengan  jabatan  yang  sama  yaitu Inspektur  sejak  1

Mei  1976,  masuk  Pegawai  Negeri  Sipil  sejak 1  Juli

1955.  Ismail  mengikuti pendidikan  SESPA  LAN  pada

tahun 1976. Jakub  mengikuti  SESPA  LAN  pada  tahun

1977,  Kasim juga mengikuti  pendidikan  SESPA  LAN

tahun  1977  tetapi  tidak lulus,  sedangkan  Leman

belum pernah  mengikuti  pendidikan latihan  jabatan.

Dalam  hal  yang  sedemikian  urutan  nama Pegawai

Negeri Sipil  tersebut  pada  Daftar  Urut  Kepangkatan

Inspektorat  Jenderal  Pendidikan  dan  Kebudayaan

dimulai dengan  nama  Ismail,  kemudian  menyusul  Jakub,

Kasim  dan seterusnya Leman. 

Tingkat  latihan  jabatan  yang  digunakan  sebagai

dasar  dalam  Daftar Urut  Kepangkatan  adalah

sebagaimana  dimaksud  dalam  lampiran  III Surat Edaran

ini.

Pendidikan 

Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai

Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  sebagaimana

dimaksud  dalam  huruf  b,  memangku jabatan  yang  sama

Page53

sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c, memiliki masa

kerja  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf

d,  dan lulus  dari  latihan jabatan  yang  sama

sebagaimana  dimaksuid  dalam huruf  e,  maka  dari

antara  mereka  yang  lulus dari  pendidikan  yang lebih

tinggi  dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang  lebih

tinggi  dalam Daftar Urut  Kepangkatan.  Apabila  tingkat

pendidikan  sama,  maka dari  antara  mereka  yang lebih

dahulu lulus dicantumkan  dalam  nomor urut yang lebih

tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

Umpamanya : 

Pada  Direktorat  Jenderal  Pemerintahan  Umum  dan

Otonomi Daerah  Departemen  Dalam  negeri terdapat  3

orang  Pegawai Negeri  Sipil  bernama  Tina,  Mochtar,

J.  Napitupulu,  mereka memiliki pangkat  yang sama,

yaitu Penata golongan ruang  III/c terhitung  mulai  1

Oktober  1978,  dengan  jabatan yang  sama yaitu  Kepala

Seksi  sejak  1  Januari  1979,  ketiga-tiganya diangkat

menjadi  calon  Pegawai Negeri  Sipil  sejak  1  April

1969,  sama-sama  diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri

Sipil  sejak 1  Mei 1970,  sama-sama  mengikuti  dan

lulus  Kursus Perencanaan  tahun  1975.  Tina  memperoleh

gelar Sarjana Hukum  tahun  1967,  Mochtar  memperoleh

gelar  Sarjana Ekonomi  tahun  1966,  sedangkan  J.

Napitupulu  memperoleh gelar  Sarjana  Sosial  tahun

1968.  Dalam  hal  yang  sedemikian urutan nama ketiga

Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dalam Daftar  Urut

Kepangkatan  Direktorat  Jenderal Pemerintahan Umum  dan

Page54

Otonomi  Daerah  yang  teratas  adalah  Mochtar, kemudian

Tina, dan seterusnya j. Napitupulu. 

Tingkat  Ijazah/Akta/Diploma/STTB  yang  diperoleh

dari  suatu pendidikan  yang  dignakan  seabgai dasar

dalam  Daftar  Urut Kepangkatan, adalahseabgaimana

dimaksuddalam lampiran IV Surat Edaran ini.

Usia 

Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai

Negeri  Sipil  yang  berpangkat sama  sebagaimana

dimaksud  dalam  huruf  b,  memangku  jabatan  yang sama

sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c, memiliki  masa

kerja  yang sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  d,

lulus  dari  latihan  jabatan yang sama  sebagaimana

dimaksuid  dalam  huruf  e,  dan  lulus  dari pendidikan

yang  sama  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  f,  maka

dari antara  mereka  yang  berusia  lebih  tinggi

dicantumkan  dalam nomor  urut yang lebih tinggi dalam

Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya : 

Pada  Biro    Keuangan  Sekretariat  Jenderal

Departemen  Sosial terdapat  2  orang  Pegawai  Negeri

Sipil bernama  Oberlin  dan Poernomo  dengan  pangkat

yang  sama  Penata  Muda  tingkat  I golongan  ruang

III/d  terhitung  mulai  tanggal  1  Oktober  1978,

Jabatan  kepala  Sub  Bagian  sejak  1  Mei  1966,  dua-

duanya memperoleh  Sarjana  Ekonomi  pada  tahun  1965,

Page55

belum  pernah mengalami  latihan  jabatan. Operlin  lahir

tanggal  9  Juli  1935, sedangkan  Poernomo  lahir

tanggal  5  Mei  1973.  Dalam  hal  yang sedemikian

urutan  nama  mereka  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan

Biro  Keuangan  Sekretariat  Jenderal Departemen  Sosial

dimulai dengan  nama  Oberlin  karena  dia  lebih  tua

usia  dari  pada Poernomo.

P. Keberatan Atas Nomor Dalam DUK

Daftar  Urut  Kepangkatan  yang  telah  ditetapkan ,

diumumkan  dengan  cara sedemikian  rupa  sehingga Pegawai

Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  dapat dengan mudah

membacanya. Namun bila terdapat keberatan terhadap nomor urut

tersebut dapat mencermati hal berikut ini.

1. Apabila  ada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berkeberatan

atas  nomor  urut dalam  Daftar  Urut Kepangkatan,  maka

Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  berhak

mengajukan  keberatan secara  tertulis  kepada  Pejabat

Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  yang  bersangkutan

melalui hirarki.

2. Keberatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  di

atas,  harus  sudah diajukan  dalam  jangka waktu  30

(tiga  Puluh)  hari  terhitung  mulai diumumkan  Daftar

Urut  Kepangkatan.  Keberatan yang  diajukan  melebihi

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipertimbangkan. 

3. Pejabat  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  wajib

mempertimbangkan dengan seksama keberatan ang diajukan

Page56

olehPegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-

masing. 

4. Apabila  keberatan  yang  diajukan  mempunyai  dasar-

dasar  yang  kuat,  maka Pejabat  Pembuat Daftar  Urut

Kepangkatan  menetapkan  Perubahan  nomor urut  dalam

Daftar  Urut  Kepangkatan sebagaimana  mestinya  dan

memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.

5. Apabila  keberatan  yang  diajukan  tidak  mempunyai

dasar-dasar  yang  kuat, maka  Pejabat Pembuat  Daftar

Urut  Kepangkatan  menolak  keberatan tersebut  secara

tertulis.

6. Perubahan  nomor  urut  atau  penolakan  atas  keberatan

sebagaimana dimaksud  di  atas,  harus sudah  ditetapkan

dan  diberitahukan  oleh  Pejabat Pembuat  Daftar  Urut

Kepangkatan  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  yang

bersangkutan  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)

hari  terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan

tersebut.

7. Apabila  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan

merasa  tidak  puas  atas penolakan  keberatan yang

diajukan  ,  maka  ia  dapat  mengajukan  keberatan

banding  secara  tertulis  kepada  Atasan Pejabat

Pembuat  Daftar  Urut Kepangkatan  melalui  hirarki

disertai  dengan  alasan-alasan  yang lengkap. 

8. Keberatan  tersebut  harus  sudah  diajukan  dalam

jangka  waktu  14  (empat belas)  hari  terhitung mulai

ia  menerima  penolakan  atas  keberatan  tersebut.

Page57

Keberatan  yang  diajukan  melebihi  jangka waktu  14

(empat  belas)  hari tidak dipertimbangkan.

9. Keberatan  atas  nomor  urut  Daftar  Urut  Kepangkatan

diajukan  melalui hirarki,  oleh  sebab  itu keberatan

tersebut  dikirim  kepada  Atasan  Pembuat Daftar  Urut

Kepangkatan  melalui  Pejabat Pembuat  Daftar  Urut

Kepangkatan.  Pejabat  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan

wajib mempelajari  dengan  seksama  keberatan  Pegawai

Negeri  Sipil  yang bersangkutan dan membuat tangapan

terakhir atas keberatan itu. 

10. Tanggapan  yang  dimaksud  disampaikan  kepada

Atasan  Pejabat  Pembuat Daftar  Urut Kepangkatan

bersama-sama  dengan  surat  keberatan  dari Pegawai

Negeri Sipil yangbersangkutan. 

11. Atasan  pejabat  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan

yang  menerima keberatan  atas  nomor  urut dalam  Daftar

Urut  Kepangkatan,  wajib mempertimbangkan dengan seksama

keberatan tersebut.

12. Apabila  terdapat  alasan-alasan  yang  kuat,  maka

Atasan  Pejabat  pembuat Daftar Urut epangkatan

menetapkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut

Kepangkatan  yang  bersangkutan, dan  memberitahukannya

secara tertulis  kepada  pejabat  pembuat  Daftar  Urut

Kepangkatan  dan Pegawai Negeri  Sipil  yang

bersangkutan.

13. Apabila  tidak  terdapat  alasan-alasan  yang  kuat,

maka  Atasan  Pejabat pembuat  Daftar  Urut Kepangkatan

menolak  keberatan  tersebut  dan memberitahukannya

Page58

secara  tertulis  kepada Pejabat  pembuat  Daftar  Urut

Kepangkatan  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang

bersangkutan secara tertulis.

14. Perubahan  nomor  urut  atau  penolakan  atas

keberatan  sebagaimana dimaksud  di  atas,  harus sudah

ditetapkan  dan  diberitahukan  oleh  Atasan pejabat

Pembuat Daftar  Urut Kepangkatan epada Pejabat Pembuat

Daftar Urut  Kepangkatan  dan  Pegawai  Negeri  Sipil

yang  bersangkutan dalam jangka  waktu  14  (emapt

belas)  hari  terhitung  mulai  tanggal  ia  menerima

surat keberatan tersebut. 

15. Terhadap  perubahan  nomor  urut  dalam  Daftar

Urut  Kepangkatan  atau penolakan  atas keberatan  yang

ditetapkan  oleh  Atasa  pejabat  Pembuat Daftar Urut

Kepangkatantidak dapat diajukan keberatan. 

16. Terhadap  Daftar  Urut  Kepangkatan  yang  ditanda

tangani  sendiri  oleh Menteri,  Jaksa  Agung, Pimpinan

Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi/Tinggi  Negara,

Pimpinan    Lembaga  Pemerintah Non Departemen,  dan

Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I,  tidak  dapat

diajukan keberatan.

Q. Perubahan Dan Penghapusan No Urut Serta Penggunaan DUK

Perubahan 

1. Setiap  mutasi  Kepegawaian  yang  mengakibatkan

perubahan  nomor  urut dalam  Daftar  Urut Kepangkatan,

umpamanya  kenaikan  pangkat, penurunan  pangkat,

pengangkatan  dalam  jabatan, pengangkatan  menjadi

Pegawai  Negeri  Sipil,  pemindahan  ,  pemberhentian,

Page59

meninggal  dunia, dan lain-lain dicatat dalam Daftar Urut

Kepangkatan yang bersangkutan.

2. Untuk  memudahkan  pemeliharaan  Daftar  Urut

Kepangkatan,  maka perubahan-perubahan  karena mutasi

Kepegawaian,  pencatatannya  cukup dengan  menuliskan

jenis  mutasi  Kepegawaian  dan tanggal  berlakunya pada

lajur yang disediakan. 

Penghapusan 

1. Nama  Pegawai  Negeri  Sipil  dihapuskan  dari  Daftar

Urut  Kepangkatan oleh karena : (1) Diberhentikan sebagai Pegawai

Negeri Sipil; (2)  Meninggal dunia; (3)  Pindah instansi.

2. Penghapusan  nama  tersebut  dilakukan  pada  waktu

penyusunan  Daftar Urut Kepangkatan untuk tahun

berikutnya. 

Umpamanya : 

Pada  Departemen  Perindustrian  seorang  Pegawai  Negeri

Sipil bernama  Amat  diberhentikan  sebagai Pegawai

Negeri  Sipil  pada akhir  bulan  Maret  1979,  dalam  hal

yang  sedemikian,  nama  Amat dihapuskan  dari  Daftar

Urut  Kepangkatan  dalam  tahun  1980  yang disusun pada

akhir tahun 1979.

R. Pengertian Dan Jenis-Jenis Cuti

Cuti Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya

disingkat dengan cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja

yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Jenis-jenis Cuti PNS :

Page60

1. cuti tahunan;

2. cuti besar;

3. cuti sakit;

4. cuti bersalin;

5. cuti karena alasan penting; dan

6. cuti di luar tanggungan Negara.

Cuti tahunan

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekarang-

kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak

atas cuti tahunan.

2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka

waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

4. Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis

kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang

berwenang memberikan cuti.

6. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit

perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut

dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

7. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang

bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk

paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti

tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

8. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun

berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya

Page61

untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja

termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

9. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh

pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama

1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

10. Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya

selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti

tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

11. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah

dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak

berhak atas cuti tahunan.

Cuti Besar

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-

kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak

atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak

berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang

bersangkutan.

3. Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis

kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat

yang berwenang memberikan cuti.

5. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat

yang berwenang memberikan cuti.

Page62

6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh

pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun,

apabila kepentingan dinas mendesak.

7. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Cuti sakit

1. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau

2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan,

bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua)

hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas

cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara

tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

dengan melampirkan surat keterangan dokter.

3. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari

14 (empat belas) Hari berhak cuti sakit, dengan

ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada

pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan

melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh

Menteri Kesehatan.

4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) antara lain menyatakan tentang perlunya

diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang

dipandang perlu.

Page63

5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam

ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan

apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan

dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari

penyakitnya dalam jangka Waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus Diuji kembali

kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri

Kesehatan.

8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit

dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

S. Pengobatan Perawatan Dan Rehabilitasi Tunjangan Cacat (PP

No. 12/1981)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kecelakaan

karena dinas sehingga yang bersangkutan menderita sakit,

menderita cacat atau bahkan meninggal dunia sudah

selayaknya menperoleh pengobatan, perawatan, dan

rehabilitasi.

Sedangkan bagi mereka yang karena kecelakaan dinas

tersebut mengakibatkan tidak bisa bekerja lagi dalam semua

jabatan negeri, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk

Page64

tunjangan cacat disamping pensiun yang berhak diterimanya,

sehingga ia tetap dapat hidup layak.

Sedangkan yang meninggal dunia diberikan penghargaan

kenaikan pangkat anumerta dan uang duka tewas.

T. Uang Duka Dan Biaya (PP No.12/1981)

1. Uang Duka Tewas

1) kepada isteri/ suami PNS yang TEWAS diberikan uang duka

tewas sebe sar 6 kali penghasilan sebulan serendah

rendahnya Rp.500.000 apabila meninggalkan lebih dari

seorang isteri yang sah, diberikan kepada isteri

pertama(isteri yang paling lama dikawininya tanpa terputus

oleh perceraian).

2) apabila tidak meninggalkan isteri/suami, uang duka tewas

diberikan kepada anaknya.

3) apabila tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, uang

duka tewas diberikan kepada orang tuanya.

4) apabila tidak meninggalkan isteri/ suami,anak ataupun

orang tua maka uang duka tewas diberikan kepada ahli waris

lainnya .

PNS YANG DINYATAKAN TEWAS

MD dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

MD dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan

dinasnya ;

MD yang langsung diakibatkan oleh LUKA / CACAT JASMANI /

ROHANI yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas

kewajibannya ;

Page65

MD karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab

ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

2. Biaya pemakaman PNS yang tewas ditanggung oleh negara

Biaya pemakaman yang ditanggung negara adalah

peti jenazah dan perlengkapannya;

tanah pemakaman dan biaya ditempat pemakaman ;

angkutan jenazah dari tempat meninggal kekediaman dan

atau

tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman angkutan

dan penginapan bagi isteri/suami yang sah dan anak

yang sah.

apabila tidak mempunyai isteri/suami/anak yang sah, maka

yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan sebanyak

banyaknya 3 orang dan penginapan diberikan untuk paling lama

10 hari

3. Uang Duka Wafat

1) isteri/ suami PNS yang WAFAT diberikan uang duka wafat

sebesar 3 kali penghasilan sebulan serendah rendahnya

Rp.100.000,- apabila meninggalkan lebih dari seorang

isteri yang sah, diberikan kepada isteri pertama (isteri

yang paling lama dikawininya tanpa terputus oleh

perceraian

2) apabila tidak meninggalkan isteri/suami,uang duka wafat

diberikan kepada anaknya.

Page66

3) apabila tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak,

uang duka wafat diberikan kepada orang tuanya

4) apabila tidak meninggalkan isteri/suami,anak ataupun

orang tua maka uang duka wafat diberikan kepada ahli

waris lainnya

U. Prosedur Pendidikan Dan Pelatihan

Prosedur pendidikan dan pelatihan antara lain :

1. Penyusunan rencana jumlah peserta pendidikan dan

pelatihan.

2. Koordinasi dengan Badan Diklat Propinsi dan atau lembaga

lain yang terkait tentang rencana pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten.

3. Permintaan peserta pendidikan dan pelatihan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

4. Usulan nama-nama peserta pendidikan dan pelatihan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati

melalui Badan Kepegawaian Daerah.

5. Penerbitan Surat Perintah untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan disampaikan

kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

6. Pemanggilan peserta pendidikan dan pelatihan oleh Badan

Kepegawaian Daerah.

7. Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan.

8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

9. Laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada

Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Page67

10. Pengembalian peserta pendidikan dan pelatihan kepada

Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

V. Penggolongan Diklat PNS

Diklat PNS terdiri dari 2 jenis: 

-  Diklat prajabatan 

-  Diklat dalam jabatan

1. Diklat Prajabatan

Diklat prajabatan merupakan diklat yang dipersyaratkan

dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS. Setiap CPNS untuk

diangkat menjadi PNS wajib mengikuti dan lulus diklat

prajabatan CPNS wajib diikut sertakan dalam diklat prajabatan

selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai

CPNS. 

Diklat prajabatan dimaksudkan untuk memberikan

pengetahuan dalam rangka pembentukan  wawasan kebangsaan,

Kepribadian  dan  etika  PNS,  disamping pengetahuan  dasar

tentang  system penyelenggaraan  pemerintah  Negara, Bidang

tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas

dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. 

Diklat prajabatan terdiri dari: 

Diklat Prajabatan Golongan I untuk CPNS berijazah SLTP

kebawah; 

Diklat Prajabatan Golongan II untuk CPNS berijazah SLTA

sampai D-III; 

Page68

Diklat Prajabatan Golongan III untuk CPNS berijazahDiploma

IV/S-1

2. Diklat Dalam Jabatan

Diklat dalam jabatan terdiri dari

a. Diklat Kepemimpinan 

Pendidikan  dan  Pelatihan  kepemimpinan  atau  disingkat

Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi

kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang

jabatan struktural yang diemban.

Kompetensi  dalam  Pendidikan  dan  pelatihan

kepemimpinan  ini  merupakan salah satu syarat yang harus

dipenuhi bagi PNS yangdiangkat dalam jabatan struktural dalam

rangka memenuhi kompetensi jabatannya disamping syaratsyarat

lain yang ditentukan. 

Oleh  karena  diklat  ini  ditujukan  bagi  mereka  yang

akan/sudah  menduduki jabatan  struktural,  maka

keikutsertaan  PNS  dalam  diklat  kepemimpinan sifatnya

selektif  dan  siikuti  atas  dasar  penugasan, dan bukan

merupakan fasilitas yang bersifat terbuka dan dapat diminta

sebagai hak. 

Hal ini disebabkan jabatan pada dasarnya merupakan  penugasan

dan bukan sesuatu yang dapat diminta. 

Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan terdiri dari empat

jenjang yaitu: 

Page69

Diklatpim Tingkat IV, yang dipersyaratkan untuk jabatan

eselon IV; 

Diklatpim Tingkat III, yang dipersyaratkan untuk jabatan

eselon III; 

Diklatpim Tingkat II, yang dipersyaratkan untuk jabatan

eselon II;

Diklatpim Tingkat I, yang dipersyaratkan untuk jabatan

eselon I; 

Meskipun  Diklatpim  berjenjang,  namun  keikutsertaan  PNS

dalam  Diklat kepemimpinan  tingkat tertentu tidak

dipersyaratkan  mengikuti  Diklatpim tingkat dibawahnya.

b.  Diklat fungsional 

Diklat  Fungsional  merupakan  diklat  yang  dilaksanakan

untuk  mencapai persyaratan  kompetensi  yang sesuai  dengan

jenis  dan jenjang  jabatan fungsional masing-masing Jenis

dari  jenjang  diklat  fungsional untuk  masing-masing

jabatan  fungsional tersebut  ditetapkan  oleh  instansi

pembina  jabatan  fungsional yang bersangkutan.

Jenis dan jenjang diklat fungsional: 

1. Diklat  fungsional  keahlian  yaitu  diklat  yang

memberikan  pengetahuan dan  keahlian  fungsional

Page70

tertentu  yang  berhubungan  langsung  dengan pelaksanaan

tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan; 

2. Diklat  fungsional  keterampilan  yaitu  diklat  yang

memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional

tertentu.

c.  Diklat teknis 

Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk

mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk

pelaksanaantugas PNS. Kompetensi  teknis  yang  dimaksud

adalah  kemampuan  PNS dalam  bidangbidang teknis tertentu

untuk pelaksanaan tugas masing-masing. 

Jenis dan jenjang diklat teknis :

1. Diklat  teknis  bidang  umum/administrasi  dan  manajemen

yaitu  diklat yang  memberikan keterampilan  dan/atau

penguasaan  pengetahuan  di bidang pelayanan teknis yang

bersifat umum dan di bidang administrasi dan  manajemen

dalam  menunjang  tugas  pokok  instansi  yang

bersangkutan; 

2. Diklat  teknis  bidang  substantif  yaitu  diklat  yang

memberikan keterampilan  dan/atau  penguasaan pengetahuan

teknis yang berhubungan  secara langsung  dengan

pelaksanaan  tugas pokok instansi yang bersangkutan. 

Bagi  PNS  yang  belum  memenuhi  persyaratan  kompetensi

jabatan  perlu mengikuti Diklat teknis yang bekaitan dengan

persyaratan kompetensi jabatan masing-masing.

Page71

W. Latihan Prajabatan Dan Latihan Dalam Jabatan

1. Diklat Prajabatan

Calon peserta Diklat Prajabatan ditetapkan oleh Bupati.

Calon Pegawai Negeri Sipil wajib diikutsertakan mengikuti

Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun

terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil.

2. Diklat dalam Jabatan

i. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata

Muda III/a dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki

jabatan struktural eselon IV.

2. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, Diploma

Tiga (D-III) atau yang sederajat.

3. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat

pendaftaran seleksi bagi yang belum menduduki jabatan.

ii. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata

III/c dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan

struktural eselon III.

2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) atau

yang sederajat.

3. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat

pendaftaran seleksi bagi yang belum menduduki jabatan.

iii. Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Page72

1. Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina

IV/a dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan

struktural eselon II;

2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-I) atau

yang sederajat;

3. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat

pendaftaran seleksi bagi yang belum menduduki jabatan.

4. Persyaratan Diklat Teknis ditetapkan dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

5. Persyaratan Diklat Fungsional ditetapkan dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

6. Peserta yang baru menyelesaikan satu jenis diklat,

dapat diusulkan mengikuti diklat paling cepat 2 (dua)

bulan terhitung sejak tanggal penutupan diklat yang

diikuti sebelumnya.

Page73