bhumipura04.pdf - majalah bhumipura - imigrasi

1BHUMIPURA 2021

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIDIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

M A J A L A H M E D I A K E I M I G R A S I A N

Edisi 04 Agustus 2021

2 BHUMIPURA 2021 3BHUMIPURA 2021

Daftar Isi

Bhumipura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Menyajikan berita dan tulisan seputarkeimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

Perjuangan melawan pandemik COVID-19 juga turut dilakukan oleh petugas imigrasi.Pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia terus ditingkatkan mengikuti dinamikapandemi di dalam dan luar negeri.

Cover Story

Bhumipura saat ini dapat dilihat atau diunduh melalui:https://majalah.imigrasi.go.id/

UNTUK MEDIA KEIMIGRASIAN, TIDAK DIJUAL

Pelindung: Direktur Jenderal Imigrasi. Penanggung Jawab: Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Humas dan Umum. Sekretaris Redaksi: Kasubbag Humas Setditjenim. Anggota Redaksi: Ade Irma Stefi, Anna Manihuruk, Arif Rahman Suryaman, Dimas Zainuddin Sukmajatnika, Faris Agung W, Fipit Fatimah, Muhammad Fijar Sulistyo, Ningsi Demanto, Putrima Obara, Raden Dimas Nugroho, Yolanda Rosylvia Juniar. Penyunting Bahasa: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Desain Artist & Layout: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Percetakan: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Sirkulasi: Sub Bagian Persuratan, Dokumentasi, dan Kepustakaan, Setditjenim. Alamat Redaksi: Lt 8, Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. Jl HR Rasuna Said Kav. X6 No 8, Kuningan, Jakarta Selatan. Kontak Redaksi: [email protected]

Dari RedaksiCover IllustrationAchmad Bayhaqi

Kebijakan

Liputan KhususLiputan Utama

Opini

Kerja Kita

Lawan Badai Pandemik dengan Bakti dan Regulasi

Tangkal Virus Corona Varian Baru, Peraturan Keimigrasian Terkini Tolak Kedatangan Orang Asing Pemegang Visa

Kemenkumham Bali Berkomitmen Tindak Tegas WNA Pelanggar Prokes di Bali

Jadi Narasumber, Dirintalkim Sosialisasikan Aturan Izin Tinggal WNA di masa PPKM

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Pulangkan 5 Pengungsi ke Negara Asal

Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19, Pegawai Kantor Imigrasi Sisihkan sebagian Gaji

PPKM Darurat, WNA Tertangkap Langgar Prokes di Kafe

Kiat Menghadapi Demonstran ala Agus Winarto

Memilih untuk menjadi JFTPaham – Motivasi – Kreatif

Kemenkumham Siapkan Gedung DJKI Tangerang untuk Rumah Isolasi Mandiri Darurat COVID-19

Bijak Menghadapi Hoaks

Self Theories

Kumham Peduli, Kumham Berbagi: Bakti Kemenkumham kepada Masyarakat Seantero Negeri

Imigrasi Atambua Deportasi14 WNA Asal Timor Leste

Imigrasi Nunukan Amankan2 WN Pakistan saat akan Melintasdi PLB Nunukan

Imigrasi Soekarno -Hatta Tolak Masuk 71 Orang Asing selama masa PPKM

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan Gelar Vaksinasi COVID-19 bagi Warga Sekitar

Imigrasi Laksanakan Operasi Gabungan di Tekuk Sabang

Umrah 1443 H, Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Prioritaskan Penanganan COVID-19

Perjalanan Udara Wajib Gunakan Aplikasi Pedulilindungi untuk Cegah Bukti PCR & Vaksinasi Palsu

Karantina Pelaku Perjalanan Internasional: Kendalikan Penularan, Cegah Masuknya Imported Case

Cambuk Penegakan Hukum Keimigrasian di masa Pandemik COVID- 19

Kebijakan Keimigrasian untuk Pandemik Berikutnya: Mencegah Kesalahan COVID-19

Kilas Peristiwa

Inspirasi

Resensi

Mata Lensa

Renjana

04.

05.

07.

09.

46.

48.

49.

50.

42.

52.

54.

58.

11.

13.

15.

18.

20.

22.

24.

29.

26.

32.

37.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.


LAWAN BADAI PANDEMIK DENGAN BAKTI DAN REGULASI

Terjangan badai pandemik COVID-19 di Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir menggoncang hampir semua sektor. Virus corona varian

baru yang menyeruak dengan cepat memaksa masyarakat kembali mengerem mobilitasnya. Tingginya angka keterpaparan COVID-19 pada gelombang kedua ini tak hanya memengaruhi aktivitas, akan tetapi juga semangat dan motivasi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kendatipun situasi kian tidak menentu, Kementerian Hukum dan HAM RI terus berupaya memberikan sumbangsih terbaiknya demi membangkitkan negeri yang tengah digerogoti pandemik COVID-19. Sebagai upaya membentengi tanah air dari serangan virus corona varian baru, Menteri Hukum dan HAM RI meresmikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

(Permenkumham) No. 27 Tahun 2021.Peraturan yang mulai efektif sejak 21 Juli 2021 tersebut melarang Warga Negara Asing (WNA) pemegang visa memasuki wilayah Indonesia, terkecuali WNA dengan visa dinas dan visa diplomatik. Sementara itu, WNA pemegang ITAS dan ITAP dapat memasuki wilayah Indonesia dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Pada Kamis, 27 Juli 2021, Kemenkumham menunaikan baktinya terhadap masyarakat seantero negeri melalui acara bertajuk “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”. Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly beserta pejabat dan jajaran di tingkat pusat dan daerah, Kemenkumham tercatat membagikan lebih dari 46 ribu paket bantuan sosial. Paket bantuan tersebut diterima oleh masyarakat di 34 provinsi serta ASN Kemenkumham yang terdampak pandemik COVID-19.

Tak berhenti sampai di situ, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyiapkan gedung isolasi mandiri darurat COVID-19. Gedung yang terletak di Jl. Daan Mogot, Tangerang, Banten itu sedang dalam tahap penyempurnaan fasilitas, sarana, dan prasarana.

Pelaksanaan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meredam penyebaran virus corona varian baru. Hasil yang nyata dapat segera terwujud dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.

DARI REDAKSI LAPORAN UTAMA

TANGKAL VIRUS CORONA VARIAN BARU, PERATURAN

KEIMIGRASIAN TERKINITOLAK KEDATANGAN ORANG

ASING PEMEGANG VISATeks Ajeng Rahma Safitri

Penanggulangan pandemik COVID-19 terus digalakkan demi mengerem penyebaran virus corona varian baru yang kian menggelisahkan. Berbagai kebijakan baru pun diterbitkan seiring dengan berubahnya kebutuhan hukum masyarakat selama masa pandemik. Salah satu kebijakan yang

terbilang monumental adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Peraturan yang mulai diberlakukan sejak 21 Juli 2021 ini sekaligus mencabut Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

5BHUMIPURA 2021

DitJen ImigrasiDitjen Imigrasi Ditjen Imigrasi www.imigrasi.go.idDitjen Imigrasi

“Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” ungkap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melalui konferensi pers pada Rabu (21/07/2021).

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sebelumnya datang untuk proyek strategis nasional kini tak dapat memasuki Indonesia. Selain itu, pemegang visa

Situasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

FotoDok. HumasDitjen Imigrasi


tinggal terbatas penyatuan keluarga dan visa tinggal terbatas WNA usia lanjut yang sebelumnya menjadi subjek pengecualian pada Permenkumham No. 26 Tahun 2020 juga tidak bisa masuk ke tanah air hingga pemberitahuan selanjutnya.

“Koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait akan juga dilakukan soal orang asing yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru, misalnya koordinasi dengan Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas. Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19,” tutur Menkumham.

Seperti halnya peraturan atau surat edaran yang diterbitkan sebelumnya, Permenkumham No. 27 Tahun 2021 mengundang pertanyaan-pertanyaan baru dari masyarakat. Salah satunya adalah perihal masa berlaku dari peraturan tersebut, mengingat disematkannya frasa “Dalam Masa PPKM Darurat”.

Perlu digarisbawahi, bahwa peraturan keimigrasian ini berlaku hingga Menkumham memutuskan pencabutannya. Dengan kata lain, peraturan ini memang dibuat dan disahkan selama masa PPKM Darurat, namun masa berlakunya tidak terikat

secara langsung dengan PPKM Darurat. Pemberlakuan Permenkumham No. 27 Tahun 2021 terus dievaluasi menyesuaikan dengan perkembangan situasi pandemik COVID-19.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan ketentuan perpanjangan izin tinggal guna memfasilitasi Orang Asing di luar Indonesia yang masa berlaku izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetapnya (ITAP) akan habis. Dalam ketentuan ini disebutkan, penjamin atau penanggungjawab WNA dapat memperpanjang ITAS, ITAP serta Izin Masuk Kembali (Multiple Re-Entry Permit) secara daring atau manual di kantor imigrasi. orang asing nantinya wajib datang ke kantor imigrasi paling lambat 30 hari setelah kedatangan untuk menyelesaikan proses biometrik.

Sebagai catatan, selama masa PPKM Level 4 layanan kantor imigrasi ditutup, sehingga pengajuan layanan izin tinggal dilakukan melalui www.izintinggal-online.imigrasi.go.id. Pemohon selanjutnya dapat melakukan konfirmasi pengajuan layanan izin tinggal dengan menghubungi kontak atau akun media sosial kantor imigrasi. Pengajuan yang sudah masuk akan diselesaikan di kantor imigrasi setelah masa PPKM level 4 berakhir.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sebelumnya datang untuk proyek strategis nasional kini tak dapat memasuki Indonesia.

6 BHUMIPURA 2021

Warga Negara Asing mengantre di TPI.


KEMENKUMHAM BALI BERKOMITMEN TINDAK TEGAS WNA PELANGGAR PROKES DI BALITeks Agus Widodo (ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali beserta jajarannya hingga saat ini masih terus melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi PPKM bersama beberapa instansi terkait guna menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Kegiatan tersebut merupakan langkah konkret atas komitmen

untuk memberikan tindakan tegas apabila terdapat WNA yang melanggar prokes di Provinsi Bali.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk dalam kegiatan Pengawasan Protokol Kesehatan terhadap Warga Negara Asing pada Minggu (4/7/21) menegaskan tidak akan mentolerasi WNA yang melanggar protokol kesehatan.

“Jika terbukti melanggar, WNA tersebut akan diberikan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” tegasnya.

Peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti melainkan bentuk imbauan, agar WNA senantiasa menaati peraturan prokes selama berada dan berkegiatan di Bali. Hal ini sangat penting karena abai terhadap peraturan prokes, menurut Jamaruli merupakan tindakan yang dianggap dapat membahayakan keamanan dan ketertiban, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jamaruli mengungkapan, sampai saat ini WNA yang telah dideportasi dari Bali karena kasus pelanggaran prokes sekitar 10 orang. Diketahui 7 (tujuh) dari 10 orang tersebut diproses oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Yoga Aria Prakoso Wardoyo membenarkan perihal informasi tersebut.

WNA yang dideportasi karena melanggar prokes, menurut Yoga semuanya

“WNA yang melanggar aturan prokes itu punya dalih yang bermacam-macam, seperti lupa memakai masker, kehabisan masker, maskernya hilang, hingga sengaja tidak menggunakan masker untuk dijadikan konten video prank. Bahkan ada juga yang sudah tahu positif (COVID-19) tapi enggan melakukan isolasi mandiri,” ujar Yoga.


telah mendapatkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 atau Surat Bukti Pelanggaran Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.

“Ya (benar), sampai saat ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah mendeportasi 7 (tujuh) orang WNA yang melanggar prokes atas rekomendasi dari Satpol PP,” ujarnya pada Rabu (4/8/21).

Asal negara dari WNA yang melanggar prokes tersebut juga bermacam-macam di antaranya Rusia 3 (tiga) orang, Amerika Serikat 1 (satu) orang, Britania Raya 1 (satu) orang, Ceko 1 (satu) orang dan Irlandia 1 (satu) orang.

Guna kelancaran pelaksanaan pendeportasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berkoordinasi dengan kantor perwakilan negara asing terkait di Indonesia. Hal tersebut penting

mengingat di tengah pandemik COVID-19, banyak negara menerapkan aturan masuk yang berbeda-beda termasuk kepada warga negaranya sendiri.

Di antaranya, ada beberapa negara yang mengharuskan warga negaranya melakukan pemesanan tempat isolasi mandiri sebelum kedatangan, misalnya saja Inggris. Peraturan semacam ini wajib diketahui sebelum pelaksanaan deportasi karena maskapai tidak akan menerbangkan penumpang yang tidak memenuhi syarat masuk negara tujuan.

Motif Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, didapatkan beberapa motif di balik pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Bali. Kurangnya kesadaran untuk melindungi diri sendiri dan orang lain akan dampak penularan COVID-19 menjadi faktor umum WNA tidak mematuhi aturan prokes yang berlaku. Bahkan ada WNA yang sengaja melanggar aturan prokes untuk dijadikan konten prank (lelucon) di media sosial demi kepopuleran semata.

“WNA yang melanggar aturan prokes itu punya dalih yang bermacam-macam, seperti lupa memakai masker, kehabisan masker, maskernya hilang, hingga sengaja tidak menggunakan masker untuk dijadikan konten video prank. Bahkan ada juga yang sudah tahu positif (COVID-19) tapi enggan melakukan isolasi mandiri,” ujar Yoga.

Terakhir, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melakukan pendeportasian terhadap seorang Warga Negara Rusia berinisial AN (32) pada Rabu (21/7/21) lalu yang dinyatakan positif COVID-19, namun menolak isolasi mandiri dan melakukan kegiatan di luar rumah tanpa mengindahkan aturan prokes yang berlaku.

Yoga berharap aturan prokes dapat dilakukan dengan kesadaran yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi mengurangi penyebaran COVID-19.

WNA Langgar Prokes di Bali.


JADI NARASUMBER, DIRINTALKIM SOSIALISASIKAN ATURAN IZIN TINGGAL WNA DI MASA PPKMTeks Guntur Widyanto

Sehubungan dengan masih dibatasinya pemberian pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi akibat adanya aturan PPKM, Direktorat Jenderal Imigrasi

telah menyediakan layanan permohonan perpanjangan izin tinggal secara daring. Setiap orang asing atau penjaminnya dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal melalui laman izintinggal-online.imigrasi.go.id.

“Aturan ini juga berlaku bagi orang asing yang berada di luar negeri, namun akan habis masa berlaku izin tinggalnya. Penjaminnya dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal secara online atau dengan langsung mendatangi kantor imigrasi setempat,” ujar Direktur Izin Tinggal Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Pramella Yunidar Pasaribu, saat menjadi pembicara dalam talkshow yang digelar secara daring oleh ERA Graha, Selasa (03/08/2021).

Pramella juga menambahkan, untuk penyelesaian permohonan perpanjangan akan dilakukan tanpa pengambilan biometrik. Namun, para penjamin wajib melaporkan kedatangan orang asing yang dijaminnya paling lama 30 hari sejak WNA tersebut datang ke Indonesia.

“Tentunya, kami telah melakukan screening terlebih dahulu sebelum WNA masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga hanya orang asing yang dinilai membawa manfaat saja yang diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia,” ujar Pramella.

Sementara itu, bagi WNA yang telah habis masa berlaku izin tinggalnya serta tidak dapat diperpanjang lagi, namun tidak dapat keluar wilayah Indonesia akibat adanya pandemik COVID-19, Pramella menjelaskan, mereka dapat diberikan izin tinggal baru setelah mengajukan permohonan penerbitan visa yang baru melalui mekanisme onshore visa.

“Tentunya mereka harus mengajukan permohonan Exit Permit Only (EPO) terlebih dahulu,” tambahnya.

Tetap Menerapkan Selective Policy

Dalam acara yang mengangkat tema “COMING HOME – Next Normal in Indonesia”, Pramella, menyampaikan mengenai aturan terbaru pemberian izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Melalui acara tersebut, Pramella kembali menegaskan, bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian izin tinggal bagi WNA di masa PPKM tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam aturan tersebut


dijelaskan, bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan aturan selective policy bagi WNA yang akan memasuki wilayah Indonesia.

“Tentunya, kami telah melakukan screening terlebih dahulu sebelum WNA masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga hanya orang asing yang dinilai membawa manfaat saja yang diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramella menyebutkan, bahwa setiap WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus mematuhi serangkaian pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan, agar tidak ada WNA yang terjangkit dan berpotensi menularkan COVID-19.

“Sebelum melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), setiap WNA harus dapat menunjukkan surat keterangan PCR negatif COVID-19, wajib mengikuti karantina serta berbagai aturan lainnya,” sebutnya.

Membatasi Masuknya WNAke Indonesia

Sementara itu, menyikapi dengan terus meningkatnya jumlah penderita COVID-19,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengambil langkah cepat dengan membatasi jumlah WNA yang akan memasuki wilayah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

“Dalam aturan ini Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk atau transit di wilayah Indonesia. Hal ini mempertimbangkan dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat,” jelasnya.

Pramella mengatakan saat ini hanya WNA dalam kategori tertentu saja yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pertama, orang asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas. Kedua, orang asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.

“Ketiga, orang asing pemengang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap. Keempat, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” katanya.

Kemudian, bagi orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, Pramella menyebutkan harus mendapat rekomendasi atau persetujuan terlebih dahulu dari kementerian/lembaga terkait.

“Tentunya dalam hal ini mereka harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” sebutnya.

Ilustrasi Orang Asing Sedang Mengakses Izin Tinggal Online.


LIPUTAN KHUSUS

KUMHAM PEDULI, KUMHAM BERBAGI: BAKTI KEMENKUMHAM KEPADA MASYARAKAT SEANTERO NEGERITeks Ajeng Rahma Safitri

Sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pandemik COVID-19, Kementerian Hukum dan HAM RI gelar acara bakti sosial bertajuk “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”. Bakti sosial yang diselenggarakan pada Kamis (27/07/2021) tersebut ditujukan kepada masyarakat di 33

provinsi dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemik COVID-19. Acara dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, serta jajaran Pimpinan Tinggi di Selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada waktu yang sama, pejabat dan pegawai seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia bergabung melalui aplikasi Zoom dan Live Streaming, baik di kantor maupun kediaman masing-masing.

Penyerahan secara simbolis dana sosial senilai Rp700.000.000 mengawali rangkaian acara. Menkumham memberikan dana tersebut kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham di pulau Jawa dan Bali, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Selanjutnya, bantuan secara simbolis diberikan kepada perwakilan ASN dan perwakilan masyarakat terdampak pandemik COVID-19 yang hadir di tempat.

Dalam sambutannya, Yasonna Laoly mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi pandemik. “Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah menunjukkan hasil secara bertahap, namun kita harus tetap waspada dan tetap berhati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa apa yang dilakukan bukanlah mengekang, namun melindungi masyarakat,” ucapnya.

Tercatat realokasi anggaran sebesar 1,19 Triliun Rupiah yang diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Gedung milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Tangerang juga sedang disiapkan untuk menjadi Rumah Isolasi Mandiri (Isoman) Darurat COVID-19.


“Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak, pemerintah melakukan banyak upaya bantuan sosial, seperti pemberian obat-obatan, subsidi untuk UMKM, dan sebagainya. Dalam konteks ini, Kemenkumham ingin memberikan sebagian dari yang kita miliki untuk masyarakat dan anggota ASN Kumham melalui program “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”. Selain di perkotaan dan pedesaan, bantuan juga diberikan kepada warga di perbatasan dalam bentuk paket sembako,” lanjut Yasona Laoly.

Yasonna juga mengatakan, Kemenkumham mengalokasikan sebagian anggaran dan fasilitas yang ada guna meringankan kesulitan masyarakat yang diakibatkan COVID-19. Tercatat realokasi anggaran sebesar 1,19 Triliun Rupiah yang diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Gedung milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Tangerang juga sedang disiapkan untuk menjadi Rumah Isolasi Mandiri (Isoman) Darurat COVID-19. Persiapan fasilitas dan prasarana, serta koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Pemerintah Daerah setempat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.Acara dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif antara Menkumham dengan para koordinator wilayah, serta perwakilan

masyarakat di beberapa titik lokasi di Tanah Air. Alex, pria asal Gandul, Depok yang bekerja sebagai Hansip menjadi perwakilan masyarakat pertama pada sesi bincang singkat tersebut. “Terima kasih atas bantuan yang telah Bapak berikan kepada kami, paketnya sudah diterima dan semoga bermanfaat bagi masyarakat di sini,” katanya. “Terus semangat, tabah dan kuat, jaga diri jangan sampai terpapar. Ingatkan orang-orang di sekitar agar ikuti prokes. Pemerintah akan terus berupaya, mudah-mudahan program kami dapat sedikit meringankan beban Saudara,” jawab Yasonna.

Sementara itu di Tangerang, Nurhayati, seorang warga di Desa Babakan, menitikkan air mata dalam perbincangannya dengan Menkumham. “Terima kasih, Pak, bantuannya sangat bermanfaat untuk keluarga saya, karena suami saya sekarang tidak punya pekerjaan. Ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat di tempat saya,” ucapnya dengan suara bergetar.

Di PLBN Mata Ain, perabatasan Indonesia dengan Timor-Leste, hadir seorang tamu istimewa. Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, bergabung bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur. Ia menyampaikan apresiasi terhadap program

yang telah banyak membantu masyarakat di wilayahnya. “Atas nama rakyat Belu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kemenkumham yang sudah berbagi untuk masyarakat Belu. Saya bersama perwakilan masyarakat mendoakan agar Menteri dan jajarannya tetap terlindungi,” tandasnya. Ia juga berharap, kerja sama dalam hal PAS Lintas Batas yang sangat membantu masyarakat untuk melintasi perbatasan dapat diperluas.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal ini, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket. Paket bantuan diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemik COVID-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar COVID-19.

Penerima Paket Kumham Peduli, Kumham Berbagi di Nganjuk, Jawa Timur.

FotoDok: Ryo Ferry, Rutan Nganjuk

Petugas dalam Perjalanan untuk Membagikan Paket Bantuan Kumham Peduli, Kumham Berbagi

FotoDok: Ryo Ferry, Rutan Nganjuk


IMIGRASI ATAMBUA DEPORTASI 14 WNA ASAL TIMOR LESTETeks Muhammad Fijar Sulistyo

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melaksanakan pendeportasian terhadap 14 Warga Negara Timor Leste melalui TPI PLBN Motaain pada

Selasa (13/07/2021).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, K.A Halim menyampaikan 14 Warga Negara Timor Leste tersebut dikenakan Tindakan Adminsitratif Keimigrasian (TAK), karena melanggar aturan keimigrasian. Mereka masuk ke Indonesia melalui jalur darat di wilayah Lasiolat, Kecamatan Lasiolat, Minggu malam, 11 Juli 2021.

“Karena masuk tanpa dokumen, pihak kepolisian sektor (Polsek) Lasiolat langsung

KERJA KITA

mengamankan mereka dan diserahkan kepada Imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Sebelumnya 14 WNA Timor Leste ini melintas secara ilegal masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dengan tujuan akan mengikuti kegiatan pengesahan perguruan silat yang akan berlangsung di Atambua.

Mereka diamankan melalui kerjasama Imigrasi Atambua dengan anggota Intelkam Kepolisian Sektor Lasiolat Polres Belu dan kemudian dibawa ke kantor Imigrasi Atambua guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan pendeportasian, petugas imigrasi dan terdeportasi mengikuti protokol dan prosedur kesehatan penanganan pandemik COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan, mencuci tangan, dan pengecekan suhu badan.

Setelah dilaksanakan pemeriksaaan sesuai protokol Kesehatan, petugas masuk ke wilayah Batugade Timor Leste dan diterima langsung oleh Komandan Pos Imigrasi Timor Leste Batugade.

14 OA Timor Leste di Deportasi Kanim Atambua.


IMIGRASI NUNUKAN AMANKAN 2 WN PAKISTAN SAAT AKAN MELINTASDI PLB NUNUKANTeks Ajeng Dhyanti Paramitha

Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan mengamankan dua orang warga negara asing (WNA) asal Pakistan pada Sabtu (10/7/2021). WNA Pakistan bersama BG (25) dan

SZ (27) ditemukan oleh petugas saat sedang melintas di Pos Imigrasi Sei Pancang Sebatik Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Washington Saut Dompak mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengamankan kedua WNA tersebut berdasarkan laporan dari warga setempat dan saat ini petugas telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Pakistan untuk memastikan kewarganegaraan

kedua WNA tersebut. Washington juga menyatakan, bahwa kedua WNA ini memiliki dokumen perjalanan yang lengkap, namun dokumen tersebut akan tetap dipastikan keabsahannya.

Pintu perlintasan di Pos Lintas Batas (PLB) Nunukan hanya bisa dilalui oleh para penduduk yang tinggal di sekitar PLB tersebut, sehingga tidak bisa dilalui oleh warga negara asing. Melalui laporan dari warga setempat, petugas kemudian mengamankan warga asal Pakistan tersebut untuk menjalani pemeriksaan di Pos Imigrasi Sei Pancang.

Kepala Kantor Imigrasi Nunukan memimpin Press Conference terkait 2 WN Pakistan yang melintasdi PLB Nunukan.


Berdasarkan hasil pemeriksaan, keberadaan mereka di Pulau Sebatik dalam rangka membuka usaha di Nunukan. Washington juga menjelaskan, bahwa seharusnya kedua WN Pakistan ini tidak boleh berkeliaran sebelum usahanya terbentuk dan memiliki akta notaris. Karena hal tersebut, petugas masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kegiatan kedua WN Pakistan ini di Nunukan.

15BHUMIPURA 2021


IMIGRASI SOEKARNO-HATTA TOLAK MASUK 71 ORANG ASING SELAMA MASA PPKMTeks Riki Rachman Permana(Analis Keimigrasian Ahli Pertama – Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta)

“Adapun 5 (lima) negara yang paling banyak ditolak masuk oleh Imigrasi Soekarno-Hatta selama masa PPKM adalah Nigeria (11 WNA), Amerika Serikat (9 (sembilan) WNA), Perancis (6 (enam) WNA), Britania Raya (4 (empat) WNA) dan Bangladesh (3 (tiga) WNA),” ungkap Sam Fernando, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menolak masuk 71 orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Sam Fernando mengatakan penolakan orang asing selama masa PPKM merupakan bentuk kebijakan selective policy sebagai dukungan Imigrasi Soekarno-Hatta untuk melindungi keamanan masyarakat dari ancaman virus COVID-19.

Penolakan 71 orang asing tersebut terjadi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli hingga 2 Agustus 2021. Sam mengungkapkan orang asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta berasal dari 32 negara.

“Adapun 5 (lima) negara yang paling banyak ditolak masuk oleh Imigrasi Soekarno-Hatta selama masa PPKM adalah Nigeria (11 WNA), Amerika Serikat (9 (sembilan) WNA), Perancis (6 (enam) WNA), Britania Raya (4 (empat) WNA) dan Bangladesh (3 (tiga) WNA),” ungkapnya.

Sedangkan alasan penolakan 71 orang asing tersebut, Sam menyebutkan karena tidak memiliki maksud dan tujuan yang jelas (21 WNA), alasan keimigrasian merujuk Surat Edaran Ditjen Imigrasi Nomor IMI-0661.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Ketentuan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (8 WNA), bukan kriteria Warga Negara Asing yang diizinkan masuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 (31 WNA), dan atas rekomendasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan karena tidak memenuhi kriteria yang diatur di dalam Addendum Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 (11 WNA).

18 BHUMIPURA 2021

“Bahwa saat ini dasar penolakan WNA mengacu kepada Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 sebagai aturan pengganti Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” jelasnya.

Sam menambahkan bahwa Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 resmi diberlakukan sejak 21 Juli 2021, namun dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI.2-UM.01.01-2.3383 tertanggal 21 Juli 2021 untuk memberikan dispensasi kelonggaran waktu hingga tanggal 23 Juli pukul 24.00 waktu setempat kepada alat angkut yang sedang berada dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia saat peraturan dimaksud diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa di masa PPKM seluruh pelaku perjalanan internasional

baik yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) diwajibkan menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia serta wajib menjalani karantina selama 8x24 jam.

Kewajiban untuk menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat Menteri ke atas yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement sesuai prinsip resiprositas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

19BHUMIPURA 2021

Situasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta.



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN GELAR VAKSINASI COVID-19 BAGI WARGA SEKITARTeks Dimas Zainudin Sukmajatnika

Situasi Pelaksanaan Vaksin di Kanim Tanjung Balai Asahan.


Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan (TBA) Sumatra Utara melaksanakan vaksinasi COVID-19 selama 3 (tiga) hari bagi warga

Tanjungbalai Asahan dan sekitarnya pada Senin-Rabu (12-14/7/2021). Vaksinasi ini diselenggarakan di aula Kantor Imigrasi setempat.

Kepala Kantor Imigrasi Tanjungbalai Asahan Panogu Hot Dihatoguan Sitanggang mengatakan vaksinasi massal ini dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas Datuk Bandar selaku vaksinatornya.

Peserta vaksinasi mencapai 584 orang dengan klasifikasi masyarakat yang mengikuti vaksin dosis pertama sebanyak 499 orang dan yang mengikuti vaksin dosis kedua sebanyak 85 orang.

“Jumlah tersebut sudah melebihi target yang kami sepakati bersama Puskesmas Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, karena setiap harinya kita targetkan 150 orang yang akan terlayani dengan baik,” ujarnya.

Panogu mengungkapkan pihaknya menginisiasi vaksinasi masssal ini sebagai bentuk dukungan terhadap program vaksinasi COVID-19, serta mengingat masih banyak warga yang belum divaksinasi.

“Data yang kami peroleh bahwa target Pemko Tanjungbalai adalah 100.000 orang akan

Peserta vaksinasi mencapai 584 orang dengan klasifikasi masyarakat yang mengikuti vaksin dosis pertama sebanyak 499 orang dan yang mengikuti vaksin dosis kedua sebanyak 85 orang.

tetapi warga yang telah divaksin sejauh ini baru mencapai sekitar 20%,” ungkapnya.

Kepala Puskesmas Datuk Bandar kota Tanjungbalai dr. Nurhidayah Ritonga juga mendukung serta mengapresiasi pihak Imigrasi atas inisiasinya melaksanakan vaksinasi COVID-19 tersebut. Menurutnya Imigrasi TBA secara sukarela bersedia memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi, meskipun program vaksinasi bukan salah satu tugas dan fungsi Imigrasi.

“Kita sangat apresiasi kebijakan Kantor Imigrasi yang mau memfasilitasi vaksinasi selama tiga hari ini. Kondisi Kantor Imigrasi yang terbilang cukup luas dan terbuka serta Imigrasi yang sangat baik mengatur antrian masyarakat untuk tetap berjarak,” tuturnya.


Teks Ningsi Demanto

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang demi meminimalisir pelanggaran keimigrasian, di antaranya pengawasan keimigrasian baik secara tertutup dan juga terbuka. Senin, 14 Juni 2021 Imigrasi Sabang bersama unsur Aparatur kecamatan, Komandan Pos Angkatan Laut,

Koramil, dan Kepolisian Sektor dari 2 (dua) Kecamatan; Sukakarya dan Sukajaya melakukan Operasi Gabungan di Teluk Sabang.

Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Hanton Hazali, Tim Pengawasan Orang Asing Kota Sabang menelusuri perairan laut kota Sabang dimulai dari Pelabuhan CT 2 (dua) Sabang menuju ke arah Sumur Tiga, dilanjutkan ke Titik KM 0 dan berakhir di Pulau Rubiah, Sabang. Operasi gabungan yang dilaksanakan merupakan operasi rutin dengan anggota TIMPORA tingkat Kota dan tingkat Kecamatan.

IMIGRASI LAKSANAKAN OPERASI GABUNGAN

DI TELUK SABANG

“Operasi gabungan ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran keimigrasian di wilayah perairan Sabang, mengingat adanya kedatangan pengungsi dari Rohingya beberapa waktu yang lalu di Simpang Ulim, Aceh Timur,” ujar Fachryan.

Proses Pemeriksaan.


“Kegiatan ini dimaksud selain dalam rangka melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing pada perairan teluk Sabang, juga sebagai langkah awal antisipasi ancaman masuknya orang asing secara ilegal ke dalam kawasan laut NKRI bagian Sabang,” pungkasnya.

Operasi ini bertujuan mengawasi wilayah perairan Selat Melaka yang merupakan gerbang pertama di ujung barat Indonesia. Aceh menjadi tempat singgahan favorit bagi pengungsi dari Rohingya dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Fachryan menambahkan, bahwa operasi gabungan seperti ini adalah kegiatan rutin dan sebagai tindak lanjut dari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Timur beberapa saat lalu.

“Operasi gabungan ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran keimigrasian

di wilayah perairan Sabang, mengingat adanya kedatangan pengungsi dari Rohingya beberapa waktu yang lalu di Simpang Ulim, Aceh Timur,” ujar Fachryan.

Dalam pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan bersama dengan TIMPORA tersebut, ditemukan adanya Yacht SY.ARGO yang diawaki oleh WNA berkewarganegaraan Republik Ceko. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing tersebut. Fachryan menyebut beberapa WNA merasa risih dengan kedatangan petugas, karena khawatir dengan penyebaran virus corona, namun Fachryan menegaskan, bahwa operasi gabungan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku dan petugas yang turut serta dalam kegiatan sangat dibatasi, hal ini sebagai bentuk antisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19.

“Kendala lainnya yang dialami pada saat pelaksanaan operasi adalah tidak adanya fasilitas berupa kapal beserta pelampung untuk meminimalisir kecelakaan pada saat pelaksanaan tugas, kemudian cuaca di lapangan pada saat melakukan operasi di laut yang tidak bisa diprediksi,” tegas Fachryan.

Petugas mendapati kapal Yacht yang diawaki WNA Ceko.


22 BHUMIPURA 2021


KEBIJAKAN

UMRAH 1443 H, PEMERINTAH DAN ASOSIASI SEPAKAT PRIORITASKAN PENANGANAN COVID-19Teks Muhammad Fijar Sulistyo

Arab Saudi menginformasikan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H. Pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sepakat untuk memprioritaskan penanganan COVID-19 terlebih dahulu.

“Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi,” tegas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

Menurut Khoirizi, pihaknya hari ini menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemik dengan asosiasi PPIU. Hadir, perwakilan dari Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.

“Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemik yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial,” jelas Khoirizi.

“Penanganan pandemik adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus COVID-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” sambungnya.

Umrah di saat Pandemik.


Dikatakan Khoirizi, upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Terbaru, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.

“Namun, saat ini semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemik, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan COVID-19,” ujarnya.

“Penanganan pandemik adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus COVID-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” sambungnya.

Utamakan Keselamatan Jemaah

Pertemuan ini, lanjut Khoirizi, juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemik. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan.

Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemik cukup berat, baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di lapangan (Arab Saudi). Saat ini, kata Endang, sejumlah negara, antara lain Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemik.

“Lebih baik kita fokus ke penanganan COVID-19 terlebih dahulu,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha. Menurutnya, dalam konteks pandemik, semua harus mengedepankan keselamatan. Apalagi, skema penyelenggaraan umrah di masa pandemik juga belum diterbitkan pemerintah Saudi.“Kita perlu fokus dalam penanganan COVID-19 dalam negeri. Lalu, ini kita sampaikan ke Saudi, ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus,” tuturnya.

“Sambil menunggu, kita benahi tata kelolanya, mulai dari prokes, skema vaksinasi, penyiapan sertifikat vaksin berbahasa Inggris, dan lainnya,” sambungnya.

Berkenaan info keharusan transit di negara ketiga, Judha mengingatkan bahwa itu juga tidak membuat perlindungan jemaah menjadi lebih baik. Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemik di wilayahnya. Bisa jadi, mereka juga tidak setuju menjadi tempat transit.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Angkutan Udara, Maria Kristi Endah Murni yang menyampaikan bahwa dalam rangka perlindungan, sebaiknya penerbangan direct flight agar jemaah aman dari terpapar COVID-19 di negara lain.

“Ïkuti saja skema yang sudah tertuang dalam KMA 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemik

COVID-19, bahwa penerbangan harus diatur direct flight jika jemaah umrah nantinya diberangkatkan pada masa pandemik, sehingga mudah dalam pengendaliannya,” tuturnya.

Risiko Terpapar COVID-19 bagi Jemaah Umrah

Sementara Kepala Puskes Haji Kemenkes, Budi mengingatkan bahwa kasus COVID-19 masih sangat dinamis. Kondisi saat ini menurutnya masih sangat sulit untuk melaksanakan umrah. Kalau dipaksakan, sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.

“Kita bisa belajar dari Tokyo-Jepang yang menggelar Olimpiade. Sekarang ada lonjakan kasus,” paparnya.

Asosiasi PPIU yang hadir dalam pertemuan ini memiliki pemahaman yang sama, pentingnya mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. “Amphuri mendukung semua keputusan pemerintah,” sebut Zaky Zakaria.

“Kami mendukung keputusan pemerintah dalam menjaga keselamatan jemaah,” sambung Budi Darmawan dari Himpuh.

Dukungan senada disampaikan perwakilan Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.

24 BHUMIPURA 2021


Teks Junianto Budi Setyawan

Langkah strategis dan respons cepat diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan meluasnya penularan varian baru virus SARS-CoV-2. Penerapan karantina

bagi pelaku perjalanan luar negeri mutlak dilakukan sebagai salah satu upaya penting untuk memperlambat penyebaran, mengendalikan penularan, dan mencegah kematian yang diakibatkan imported case.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam talkshow virtual bertajuk ‘Blak-blakan Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri’ yang diselenggarakan di Media Centre Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Gerha BNPB Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Sebagai narasumber Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Ahmad Muhari,

Ahmad Muhari mengatakan, semenjak merebaknya penularan varian Delta pada akhir 2020 di India, pemerintah telah melakukan penguatan di pintu masuk internasional.

Ph.D; Koordinator Karantina Kesehatan Kemenkes dr. Imran Pambudi, MPHM; Koordinator Hotel Repatriasi, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Vivi Herlambang; dan Asisten Intelijen Kasdam Jaya/Jayakarta Kolonel (Inf) Putra Widyawinaya. Selaku moderator talkshow Amanda Dasrul.

Ahmad Muhari mengatakan, semenjak merebaknya penularan varian Delta pada akhir 2020 di India, pemerintah telah melakukan penguatan di pintu masuk internasional. Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan, termasuk dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam implementasi di lapangan sebagai leading sector adalah Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini adalah kantor kesehatan pelabuhan didukung oleh TNI/Polri serta satuan tugas penanganan COVID-19 di daerah.

KARANTINA PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL: KENDALIKAN PENULARAN, CEGAH MASUKNYA IMPORTED CASE

Menyikapi dinamisnya perkembangan penyebaran SARS-CoV-2, Satgas Penanganan COVID-19 telah menetapkan adendum Surat Edaran Satugas Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemik. Dimana salah satu protokol ketentuannya adalah melakukan karantina 8x24 jam bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang melakukan perjalanan internasional.

“Sebelum ada adendum, karantina hanya dilakukan selama 5x24 jam. Namun, karena melihat perkembangan penularan virus varian baru, diputuskan dilakukan perpanjangan menjadi 8x24 jam. Aturan terbaru ini diterapkan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya penularan serta melindungi masyarakat dari imported case,” kata Ahmad Muhari.

Karantina, lanjut Ahmad Muhari, sangat penting mengingat 30 persen dari pelaku

perjalanan luar negeri mendapatkan hasil positif pada pemeriksaan swab PCR kedua. Sangat mungkin penularan terjadi saat tiba di negara transit sebelum menuju ke Indonesia. Oleh karenanya, karantina ini penting sekali dan masyarakat harus memahami bahwa hal ini diterapkan demi kepentingan bersama.

Ahmad Muhari menjelaskan, karantina bagi pelaku perjalanan internasional dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, karantina untuk WNI. Karantina ini dapat dilakukan di Wisma Pademangan atau hotel yang telah ditunjuk pemerintah. Khusus di Wisma Pademangan, karantina dibiayai oleh pemerintah. Namun untuk karantina di hotel, WNI harus mengeluarkan biaya sendiri sesuai dengan harga yang telah ditentukan. “Kategori kedua karantina untuk WNA. Karantina WNA ini harus dilakukan di hotel yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan biayanya ditanggung masing-masing WNA,” imbuhnya.

Ahmad Muhari juga menanggapi isu-isu yang beredar di masyarkat bahwa petugas BNPB

melakukan tes swab PCR di hotel karantina. Kemudian ada kabar angin bahwa petugas BNPB tidak mengizinkan pelaku perjalanan luar negeri mengakses tes pembanding. Terakhir, petugas BNPB diisukan meminta bayaran dalam proses karantina.

Ditegaskan Ahmad Muhari, isu-isu yang beredar tersebut tidak benar. Dalam pelaksanaan karantina pelaku perjalanan luar negeri, BNPB sifatnya sebagai regulator. Sementara pelaksananya adalah kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, PHRI, dan satgas COVID-19 di daerah.

“Jika masyarakat mendapati petugas BNPB meminta bayaran silakan laporkan ke kami. Jika ada, dapat dipastikan itu oknum. Kami juga memberikan akses kepada pelaku perjalanan luar negeri yang akan melakukan tes pembanding swab PCR dan kami telah menunjuk tiga laboratorium klinik milik pemerintah yakni RSPAD Gatot Soebroto, RS Polri Raden Said Sukanto, dan RSUPN Dr Cipto Mangkunkusumo,” terangnya seraya

Ilustrasi WNA yang Masukke Indonesia.



menuturkan, BNPB juga membuka layanan pengaduan melalui nomor 117 Pusdalops BNPB.

Konsekuensi bagi Pelaku Perjalanan Internasional

Dokter Imran Prambudi selaku Koordinator Karantina Kesehatan Kemenkes menegaskan, karantina perlu dilakukan selama 8x24 jam mengingat perkembangan varian baru virus SARS-CoV-2. Karantina ini merupakan konsekuensi bagi pelaku perjalanan internasional. Semua negara di dunia juga menerapkan hal yang sama. Indonesia menerapkan hal tersebut karena terikat international health regulation. “Bahkan di luar negeri aturannya ada yang lebih ketat dari Indonesia. Harap dipahami kondisi saat ini adalah pandemik global, sehingga kebijakan karantina kesehatan di seluruh dunia secara umum sama,” jelasnya.

Imran menjelaskan perihal perbedaan karantina dan isolasi. Masih ada sebagian masyarakat yang bingung pada istilah tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular yang menunjukan gejala atau sedang berada dalam masa inkubasi. Kegiatan karantina dilakukan agar jangan sampai terjadi penularan secara luas.

“Beda dengan isolasi. Kalau isolasi itu dia sudah sakit. Isolasi dilakukan agar varian virus di suatu wilayah tidak semakin berkembang dan menimbulkan strain baru,” tambahnya.

Saat ini, terang Imran, sudah ada 700 laboratorium klinik yang sudah tersertifikasi dan terstandardisasi oleh Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, jika akan melakukan tes COVID-19 masyarakat diminta menuju ke laboratorium-laboratorium tersebut.

64 Hotel Repatriasi untuk Karantina

Vivi Herlambang selaku Koordintor Hotel Repatriasi PHRI menuturkan, saat ini pemerintah telah menunjuk 64 hotel repatriasi untuk karantina. Hotel-hotel tersebut memberikan pelayanan kepada pelaku perjalanan luar negeri selama

8x24 jam (8 hari 7 malam) dengan status pemeriksaan swab PCR pertama negatif. “Jadi untuk hotel repatriasi kami hanya memberikan pelayanan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang hasil swab PCR pertamanya negatif. Jika hasilnya positif, maka tidak bisa melakukan karantina di hotel. Bagi yang positif akan diisolasi ke layanan kesehatan rujukan yang telah ditentukan,” terang Vivi.

64 hotel yang telah ditunjuk pemerintah telah mengantongi sertifikasi cleanliness, health, safety, and environtmental sustainability (CHSE) dengan nilai 90 atau memuaskan. General manager hotel juga wajib menandatangani pakta intigritas, bahwa sanggup untuk mengikuti peraturan. Setelah semuanya terpenuhi, terang Vivi, PHRI mengajukan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 untuk mendapatkan persetujuan sebagai hotel repatriasi.

Vivi menerangkan, biaya layanan untuk hotel repatriasi berbeda-beda. Untuk hotel bintang 3, biaya karantina selama 8 hari 7 malam adalah Rp 6,5 juta-Rp 7,5 juta. Biaya hotel bintang 4 Rp7,5 juta-Rp 10 juta. Sementara, untuk hotel bintang 5 biayanya Rp10 juta-Rp14 juta. Ada pula hotel kelas luxury yang mematok harga Rp14 juta-Rp20 juta. “Kami memberikan pelayanan kamar, makan 3 kali sehari, laundry, dan swab PCR sebanyak 2 kali,” jelas Vivi seraya menerangkan, di hotel yang telah ditunjuk untuk karantina itu ada petugas swab PCR yang standby dan dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.

Perihal izin pelaku perjalanan luar negeri yang sedang karantina untuk keluar hotel, Vivi menegaskan bahwa hal tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan Satgas COVID-19. Mereka dapat keluar jika ada surat rekomendasi dan alasan yang diajukan jelas seperti ada keluarga sakit keras. “Keputusan boleh tidaknya tamu keluar, bukan kewenanangan pihak hotel,” imbuhnya.

TNI Ikut Awasi Proses Karantina

Kolonel (Inf) Putra Widyawinaya selaku Asisten Intelijen Kasdam Jaya/Jayakarta menjelaskan, selama ini TNI ikut serta dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan prosedur karantina berjalan optimal. Pihaknya bersama unsur lain melakukan pengawasan kekarantinaan di 64 hotel repatriasi serta di Wisma Pademangan.

Pihaknya bersama seluruh anggota yang ditugaskan memastikan, bahwa peraturan kekarantinaan dijalankan sesuai prosedur. Jika terjadi pelanggaran maka pihak hotel akan diingatkan. Tetapi jika terus melanggar, pihaknya tidak segan melaporkan hotel kepada Satgas COVID-19. Apabila kesalahannya dinilai berat, bisa saja dikeluarkan dari daftar hotel yang memberikan layanan repatriasi kekarantinaan.

“Sejauh ini semua masih terkendali. Untuk WNI jika ada masalah segera kami kirim ke Wisma Pademangan supaya dapat tertangani dengan baik, sebab di sana ada satgas pengamanan dari TNI yang berjaga selama 24 jam. Sementara untuk WNA, sampai hari ini tercatat 4 (empat) orang yang menolak karantina, sehingga kami deportasi. Prosesnya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan negara terkait,” pungkasnya

PERJALANAN UDARA WAJIB GUNAKANAPLIKASI PEDULI LINDUNGI UNTUKCEGAH BUKTI PCR & VAKSINASI PALSUTeks Achmad Nur Saleh

Setelah sukses melakukan uji coba selama dua minggu, pemerintah mulai 19 Juli 2021 menerapkan penggunaan aplikasi Pedulilindungi bagi masyarakat

yang akan melakukan perjalanan udara.

Peraturan ini akan berlaku sementara untuk penerbangan Jakarta-Bali-Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Informasi hasil tes swab PCR dan bukti vaksinasi sebagai syarat melakukan perjalanan udara juga akan secara otomatis tercantum di aplikasi Pedulilindungi, sehingga akan membantu masyarakat untuk dapat melakukan check in secara online.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, drg. Oscar Primadi, MPH, menyatakan bahwa integrasi data ini ditujukan untuk menghindari penggunaan hasil tes dan kartu vaksinasi manual yang mudah dipalsukan.

‘’Penerapan sistem check in online dengan database hasil tes PCR dan vaksinasi sudah kita uji coba selama 2 (dua) minggu

‘’Saat ini sudah ada sejumlah Lab yang terafiliasi dengan Kemenkes dan memasukkan data ke dalam NAR, sehingga hanya hasil swab PCR dari lab tersebut yang dapat dipakai sebagai syarat penerbangan,’’ tambah drg. Oscar.

dan berjalan dengan baik. Mulai hari ini, kebijakan tersebut kita berlakukan secara resmi, karena selain menghindari bukti tes dan vaksinasi palsu, mekanisme ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang hendak bepergian, jadi tidak perlu lagi menunjukkan dokumen hard copy yang dapat menimbulkan antrian dan kerumunan,’’ ujar drg. Oscar.

Oscar Primadi menambahkan bahwa dengan mekanisme tersebut, maka bisa dipastikan bahwa hanya penumpang yang sehat yang bisa masuk ke pesawat.

‘’Semua data penumpang yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR/antigen tersimpan dengan aman di big data Kemenkes yang diberi nama New All Record atau NAR. Seluruh big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi, sehingga proses pengisian e-HAC yang selama ini sudah berjalan tidak akan berlaku lagi dan beralih ke aplikasi Pedulilindungi,’’ kata drg. Oscar.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, penumpang yang akan bepergian dapat


melakukan pemeriksaan tes swab PCR di laboratorium yang telah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan.

‘’Saat ini sudah ada sejumlah Lab yang terafiliasi dengan Kemenkes dan memasukkan data ke dalam NAR, sehingga hanya hasil swab PCR dari lab tersebut yang dapat dipakai sebagai syarat penerbangan,’’ tambah drg. Oscar.

Dengan mekanisme baru ini, maka pengecekan kesehatan penumpang dilakukan saat keberangkatan dan bukan saat kedatangan, sehingga bisa membuat para penumpang merasa lebih aman dan nyaman.

‘’Di situasi seperti ini, pengecekan hasil tes kesehatan perlu dilakukan secara ketat untuk

memastikan penumpang pesawat benar-benar dalam keadaan sehat. Melalui integrasi sistem ini, kita juga dapat mendorong dan memantau pelaksanaan tes dan lacak secara real time, sehingga ini akan membantu upaya penurunan laju penyebaran virus COVID-19,’’ tutup Sekjen Oscar.

Proses Screening Pegawai Imigrasi Sebelum divaksin.



CAMBUK PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI MASA PANDEMIK COVID- 19Teks Hendry Dunand Lumban Toruan(Analis Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan)

COVID-19! Ya, sebuah nama yang disingkat dari corona virus disease 2019, adalah sebuah virus yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan,

Propinsi Hubei di negara China, menyebar dan meneror seluruh dunia yang sangat cepat, bahkan sampai tanggal 25 Juli 2021 dari data worldometers telah menyerang 194.413.949 orang di dunia, serta merenggut hampir 4 (empat) juta jiwa di dunia di hampir 300 negara yang terinfeksi, dan pada tanggal 11 Maret 2020 telah dinyatakan sebagai pandemik oleh lembaga kesehatan dunia World Health Organization (WHO).

Semua peraturan yang ada telah disusun oleh pemerintah dan dibuat sedemikian jelas kepada masyarakat termasuk seluruh WNA yang ada di Indonesia. Untuk memastikan penularan COVID-19 dapat ditekan dan menghentikan penyebaran virus ini yang dapat memperparah komorbid orang yang terpapar, yang akhirnya dapat menyebabkan meninggal dunia. Dalam perjalanannya pandemik COVID-19 di Indonesia hingga tahun 2021 terus bergeliat dan bertambah. Penyebaran terkonfirmasi COVID-19 bukan lagi berbicara tentang transmisi antar negara, melainkan sudah berbicara tentang penyebaran dari satu provinsi di Indonesia ke provinsi lain, bahkan sampai ke tingkat desa – desa.

Pemerintah terus berpikir dan merapatkan barisan bagaimana kasus COVID-19 di Indonesia bisa melandai dan berhenti,

COVID-19 tidaklah mengenal suku bangsa, warna kulit, dan asal negara. Semua bisa menjadi media untuk penyebarannya.

32 BHUMIPURA 2021

OPINI

khususnya di masa pandemik COVID-19 dapat mencapai equibrilium nya.

Akan tetapi, bukan tanpa hambatan dan rintangan aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seolah menemui jalan yang terjal. Bagaimana tidak, bukan hanya warga negara Indonesia yang tidak taat menjalankan aturan dan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah, namun Warga Negara Asing sendiri pun dengan terang-terangan melakukan pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Berdasarkan pemberitaan media misalnya saja 2 (dua)WNA (Rusia dan Taiwan) melukis wajahnya dengan pewarna untuk mengelabui petugas keamanan saat akan masuk ke sebuah toko di Bali. Hal ini menunjukkan perlunya cambuk yang keras untuk setiap WNA yang melanggar aturan dan peraturan di Indonesia apalagi khususnya di masa pandemik COVID-19 saat ini.

Kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan WNA masuk ke Indonesia memerlukan sinergi yang handal dan mumpuni dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait, agar orang yang masuk dan sudah berada di Indonesia harus tunduk mengikuti peraturan yang telah dibuat. Hal ini karena tidaklah mungkin jika hanya melibatkan sebagian pihak terkait untuk bisa memastikan penegakan hukum baik hukum positif di Indonesia ataupun hukum khusus keimigrasian di Indonesia.

mulai dari kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, hukum, dan kesehatan, serta tetap mengatur agar pembangunan ekonomi tetap berjalan. Spesifik di bidang keimigrasian yang mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dari awal tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 saja sudah mengeluarkan 6 (enam) kali peraturan keimigrasian untuk mengatur penyesuaian antara ekonomi, sosial, dan kesehatan

33BHUMIPURA 2021

Pencegahan melalui Pengawasan Keimigrasian

Pencegahan wajib dilakukan untuk menghindari berulangnya kejadian seperti kasus di Bali, serta yang terbaru misalnya kasus 2 (dua) WNA Inggris yang akan masuk ke Indonesia dan lari saat diantarkan ke tempat untuk melakukan karantina kesehatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dari beberapa contoh dan kasus yang telah terjadi memberikan gambaran yang jelas, bahwa aturan yang ada tidak akan maksimal berjalan tanpa adanya pemberian cambuk yang jelas untuk memberikan efek jera kepada siapa pun WNA yang berniat masuk ke Indonesia atau yang sudah ada di Indonesia.

Pengawasan dan penegakan hukum keimigraisan di masa pandemik COVID-19 sekarang ini bukan hanya terbatas lagi pada izin tinggal yang digunakan ataupun masa berlaku izin yang tinggal yang akan habis, dan lain sebagainya sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi, sudah meluas juga terhadap aturan agar WNA mau mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah.

Dalam hal inovasi preventif misalnya, untuk memastikan agar setiap WNA yang akan masuk ke Indonesia mau dan mampu mengikuti aturan-aturan yang telah disusun oleh kementerian terkait, perlulah kiranya melakukan penahanan untuk tidak menerakan cap masuk di dokumen perjalanan dan menahan paspor WNA tersebut selama akan melakukan isolasi di tempat yang telah disediakan.

Hal tersebut perlu untuk memberikan kejelasan, bahwa WNA tersebut memang sudah masuk wilayah Indonesia, namun belum diakui secara hukum dan dapat langsung dipulangkan ke negaranya bila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Kemudian bagi WNA yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenakan hukuman lain selain hukum khusus keimigrasian. Misalnya dapat dikenakan hukuman sesuai pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yakni penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp100.000.000. Hal tersebut sebagai upaya yang tegas dan keras untuk setiap WNA yang melanggar status kedaruratan kesehatan di Indonesia sebelum dipulangkan ke negaranya.

Ini tidak mudah memang, karena adanya pertimbangan politik antar negara, namun jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah atau instansi dengan sendirinya nanti negara WNA tersebutlah yang akan melakukan langkah preventif, agar warganya dapat mengikuti peraturan di Indonesia.

Baru-baru ini misalnya, kegiatan penegakan hukum kemigrasian yang sering dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham wilayah Bali memberikan start awal bahwa seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM wilayah seluruh Indonesia harus melakukan langkah yang serentak.

Hal ini untuk memastikan bahwa setiap WNA yang ada di Bumi Pertiwi kita ini mau mematuhi protokol kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penambahan kasus COVID-19 dapat teratasi, karena COVID-19 tidaklah mengenal suku bangsa, warna kulit, dan asal negara. Semua bisa menjadi media untuk penyebarannya.

Tampilan Aplikasi Pelaporan Orang Asing.



Patroli Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing.



37BHUMIPURA 2021 36 BHUMIPURA 2021

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN UNTUK PANDEMIK BERIKUTNYA: MENCEGAH KESALAHAN COVID-19Teks Wakhid Aprizal Ma’ruf(Analis Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta)

Seisi dunia dan Indonesia masih disibukkan dengan pandemik COVID-19. Sejak mulai ditemukan di Wuhan, RRT pada 2020, kita semua terlibat dalam hiruk pikuk protokol Kesehatan dan kebijakan penanganan COVID-19 yang hingga hari ini belum terlihat ujungnya berkat timbulnya varian baru mulai dari Delta hingga Kappa. Jika menengok ke belakang, sebenarnya pandemik

ini bisa dihentikan, bila Indonesia dengan keuntungan geografis yang terisolasi dari dataran utama Asia, lebih cepat “menutup pintu” untuk mencegah masuknya virus. Namun nasi sudah menjadi bubur, saat ini kebijakan represif terpaksa harus dilakukan untuk menyelesaikan wabah yang terlanjur meluas.

Kini, saatnya Imigrasi Indonesia menatap ke depan untuk mencegah kesalahan yang sama. Pandemik memang berulang dengan pola setiap 1 (satu) abad sekali, namun fenomena perubahan iklim dan mobilitas manusia yang meningkat bisa saja meningkatkan kemungkinan pola pandemik yang berubah. Nyawa manusia yang melayang pada pandemik kali ini tidak boleh terulang kembali.Menurut Ashari Cahyo Edi dan Laila Kholid Alfirdaus, dalam artikel yang dirilis oleh LIPI, pandemik ini membuat para pembuat kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian dalam dilema menentukan kepentingan antara memperoleh apresiasi publik, karena menyelamatkan nyawa tapi mengorbankan ekonomi, atau mencari jalan tengah di antara keduanya. Padahal, dalam tulisannya, Mark Blyth menyampaikan, bahwa keadaan seperti pandemik memiliki derajat ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan preventif yang tegas dan tidak plin-plan.

Setelah kita memahami mahalnya nyawa manusia yang hilang selama pandemik 2020, sudah sepantasnya kita mengutamakan penyelesaiannya di atas segalanya. Untuk mencegah nasi yang menjadi bubur lagi, Imigrasi Indonesia harus memiliki kebijakan tegas sedari dini. Mulai dari pengamanan negara, pelayanan publik, hingga kebijakan kepegawaian untuk menjaga keselamatan korps Bhumipura.

Kebijakan Keimigrasian menjadi Krusial

Kebijakan tegas dapat dimulai dengan perumusan pedoman peraturan yang memuat standar operasional prosedur, saat pandemik sudah diprediksikan terjadi. Pedoman ini dapat dituangkan dalam bentuk SE Dirjen Imigrasi ataupun Permenkumham. Isi pedoman ini memuat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengamankan

Jika menengok ke belakang, sebenarnya pandemik ini bisa dihentikan, bila Indonesia dengan keuntungan geografis yang terisolasi dari dataran utama Asia, lebih cepat “menutup pintu” untuk mencegah masuknya virus.


negara dari kemungkinan pandemik yang memburuk dari sisi keimigrasian. Mengingat penyebaran virus bergantung pada inangnya yaitu manusia, kebijakan keimigrasian menjadi krusial untuk mencegah pergerakan manusia antar negara yang berpotensi terjadinya penyebaran pandemik.

Dalam pedoman ini, harus diatur bahwa Imigrasi, bersama korps CIQ, merekomendasikan dalam kesempatan pertama untuk menutup perbatasan sampai pandemik benar-benar terkendali di level internasional, bukan sekedar karena kebutuhan ekonomi kemudian perbatasan dilonggarkan. Dalam penutupan ini, patut ditegaskan sejak awal, bahwa tidak ada penerbitan visa offshore baru dan WNA pemegang izin tinggal, serta WNI tetap diperbolehkan masuk dan harus benar-benar dikarantina sesuai protokol Kesehatan yang saat itu berlaku.

Bagi WNA pemegang izin tinggal, perlu dibatasi mobilitas keluar masuk Indonesia,

misalnya dengan menetapkan kebijakan kuota, contohnya seorang WNA hanya diperbolehkan keluar masuk maksimal 2 (dua) kali selama rentang waktu 6 (enam) bulan. Kebijakan tegas ini juga perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, pemahaman masyarakat penting untuk mendapatkan kepercayaan public, sehingga kebijakan-kebijakan lainnya tidak akan menjadi kegaduhan.

Selanjutnya, bagaimana dengan pelayanan publik? Karena imigrasi tergolong bukan sektor esensial dan kritikal, pedoman ini akan mengatur kebijakan pembatasan pelayanan untuk dilakukan sejak awal. Dalam hal ini, imigrasi bersama instansi terkait perlu mengajukan pembatasan mobilitas WNI ke luar negeri, kecuali untuk tujuan mendesak. Dengan pembatasan ini, permintaan paspor dapat ditekan, sehingga mengurangi kerumunan manusia sejak dini di kantor imigrasi, jika pada masa tersebut pengurusan paspor masih membutuhkan kehadiran pemohon di kantor.

Sementara itu, bagi WNA pemegang izin tinggal dapat mengurus perpanjangan maupun pengajuan visa onshore sepenuhnya secara daring. Praktis jika kebijakan ini diterapkan, pegawai dapat bekerja dari rumah dengan tenang. Sekali lagi, pembatasan pelayanan harus terus dilakukan, hingga keadaan benar-benar terkendali, tanpa pelonggaran sedikitpun. Kebijakan pembatasan pelayanan perlu dikawal dengan kebijakan kepegawaian yang tepat. Pelaksanaan WFH misalnya, dilakukan tanpa terkecuali kepada seluruh pegawai di penjuru negeri. Selain itu, pelaksanaan kegiatan-kegiatan non esensial harus dilakukan secara daring sampai keadaan benar-benar terkendali.

Dalam masa pandemik COVID-19 ini, penulis masih sering menemui kegiatan-kegiatan non esensial, seperti rapat atau siraman rohani yang dipaksakan digelar secara luring dan menimbulkan kerumunan, sebelum akhirnya kita dihukum bersama dengan meledaknya varian Delta. Untuk

Situasi Pintu Kedatangan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.


menjaga pembatasan tersebut, Ditjenim perlu merumuskan aturan tentang kegiatan-kegiatan mana saja yang tergolong esensial, dan non-esensial. Anggaran bagi kegiatan non-esensial harus langsung dialihkan kepada penanganan pandemik tanpa terkecuali.

Pada akhirnya, kapal yang kokoh sekalipun butuh nahkoda yang handal. Kita berharap, bahwa pada pandemik berikutnya, jajaran Ditjenim pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, perlu dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki sense of crisis yang tinggi. Dengan kepemimpinan yang baik, kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan akan terlaksana dengan baik pula.

Kepemimpinan masa krisis yang handal akan menghindarkan kita dari strategi blame game yang menjangkiti para pemangku kebijakan pada masa pandemik ini.

Dalam artikelnya, Hasrul Hanif menyampaikan, bahwa blame game ini mencakup strategi manajemen pencitraan,

agar lebih diapresiasi publik dengan cara mengalihkan perhatian publik, mendelegasikan kewenangan, dan tanggung jawab kepada sebuah badan atau tim tertentu, serta strategi mengadopsi atau menyeleksi kebijakan yang bisa meminimalisasi atau menghindarkan dari disalahkan. Kita semua tentu berharap, agar semua pihak, khususnya Imigrasi Indonesia, tidak terjatuh dalam lubang yang sama dan dapat mengarungi pandemik berikutnya dengan lebih baik lagi.


INSPIRASI

Teks Yolanda Rosylvia Juniar

Jakarta – Di puncak karirnya saat mengemban jabatan sebagai Kepala Bagian Humas dan Umum di Direktorat Jenderal Imigrasi, pada tahun 2019 Agung Sampurno

memutuskan untuk menjadi seorang JFT. Hingga tepat pada tanggal 6 Agustus 2019, Agung Sampurno resmi menjadi JFT Analis Keimigrasian Ahli Madya pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta.

Sebagaimana yang diketahui, pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan, bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Keputusan beliau untuk mengambil langkah menjadi seorang JFT Analis Keimigrasian Ahli Madya di tengah karirnya yang sedang gemilang sebagai Kepala Bagian Humas dan Umum tentu saja mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak.

Pria yang telah berhasil menyelenggarakan event-event besar, di antaranya pameran fotografi Mahasiswa Pecinta Fotografi STEI tahun 1995, Hari Pengungsi Internasional (World Refugee Day), kolaborasi dengan

MEMILIH UNTUK MENJADI JFTPAHAM – MOTIVASI – KREATIF

“Menjadi ASN adalah pilihan hidup yang telah saya buat dan putuskan sekitar dua puluh satu tahun yang lalu, sehingga resiko dan dampak yang terjadi selama saya mengabdi sebagai ASN saya anggap sebagai suatu perjalanan dan petualangan yang menyenangkan,” tutur Agung Sampurno.

United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR), dan Festival Keimigrasian yang pertama kalinya diselenggarakan Diektorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2018 ini mengungkapkan, bahwa dirinya menjatuhkan pilihannya menjadi seorang analis keimigrasian, karena melihat semakin beragamnya pilihan jabatan karier di Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Pilihan jabatan karier di Direktorat Jenderal Imigrasi semakin beragam. Adanya kelompok jabatan JFT ini untuk melengkapi pelaksanaan fungsi keimigrasian. Sehingga menjadi JFT merupakan bagian dari penguatan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu seperti menyajikan data dan/atau informasi yang berasal dari hasil kajian/telaahan/penelitian yang digunakan dalam proses perumusan masalah dan kebijakan serta memberikan alternatif solusi bagi para pembuat/pengambil keputusan dalam merespon dinamika dan permasalahan keimigrasian nasional dan global,” ujarnya.

Ayah dari 3 orang anak yang pernah menjadi Staf Teknis Imigrasi di Konsulat Jenderal R.I. Davao City, Filipina periode 2011-2014 ini mengungkapkan, bahwa menjadi seorang JFT memiliki tantangannya tersendiri yang muncul dari berbagai sisi.

Misalnya dari sisi manajemen ASN. Menurut beliau, selama ini manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi belum berjalan optimal, hal ini mengakibatkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan pada pemenuhan kualifikasi dan standar kompetensi yang saya miliki belum sesuai dengan tugas dan fungsi serta beban kerja yang telah dirumuskan/ distandarisasikan oleh Direktorat Jenderal Imgirasi.

“Sebagai PNS yang telah ditugaskan mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus, penataran, bimbingan, workshop, seminar, dan lokakarya teknis keimigrasian baik di dalam dan luar negeri, saya belum pernah diarahkan untuk memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Kondisi ini berdampak ketika akan ditempatkan atau penugasan, mengingat jenis pelaksanaan fungsi keimigrasian cukup beragam dan setiap fungsi tersebut membutuhkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang spesifik/ tertentu,” ungkapnya.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah hingga saat ini manajemen PNS yang terkait dengan pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, dan penghargaan terhadap kelompok jabatan fungsional perumusannya masih belum tuntas, setidaknya telah 7 (tujuh) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 dan 8 Tahun 2014.

Dari sisi fasilitas, Agung Sampurno menuturkan, bahwa saat ini belum tersedianya fasilitas yang

memadai bagi JFT untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi prasarana seperti meja kerja, komputer, printer, scanner, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal anggaran, yaitu dalam hal pelaksanaan butir-butir kegiatan belum dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi keimigrasian di setiap Satuan Kerja, sehingga belum tersedia atau dianggarkan dalam DIPA.

Dari sisi norma/regulasi pola hubungan dan tata kerja beliau mengungkapkan, bahwa hingga saat ini belum tersedia norma/ regulasi yang mengatur tentang pola, hubungan, dan tata kerja antara kelompok jabatan fungsional dengan kelompok jabatan lainnya (Administrasi dan Pimpinan Tinggi). Dimana kondisi tersebut berdampak pada target dan capaian kinerja serta menciptakan suasana kerja di tempat kerja yang kurang kondusif, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja pemerintah dalam bidang keimigrasian.

“Tantangan tersebut di atas membuat saya dan ribuan JFT lainnya menjadi gamang (takut serta khawatir) dalam melaksanakan jabatan karier sebagai JFT. Karena telah mempengaruhi atau mengganggu pelaksanaan fungsi, tugas dan peran sebagai ASN dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan keimigrasian. Jika kondisi ini tidak segera direspon dan dicarikan solusinya, maka yang dirugikan bukan hanya saya dan ribuan JFT lainnya, tetapi juga organisasi, masyarakat dan pemerintah serta bangsa Indonesia” ujarnya.

Namun, meskipun menemukan berbagai tantangan, menjadi analis keimigrasian membuat pria yang memiliki hobi membaca dan fotografi ini tetap optimis dan semangat.

“Menjadi ASN adalah pilihan hidup yang telah saya buat dan putuskan sekitar dua puluh satu tahun yang lalu, sehingga resiko dan dampak yang terjadi selama saya mengabdi sebagai ASN saya anggap sebagai suatu perjalanan dan petualangan yang menyenangkan,” tuturnya.

“Demikian juga halnya ketika keputusan untuk berkarier melalui jalur JFT, bagi saya mengabdi sebagai JFT adalah bagian dari rencana Tuhan yang harus dijalankan secara suka bukan duka, maka selama menjadi JFT saya mendapatkan dan mengalami banyak sekali suka, dan saya sangat bersyukur untuk itu semua,” lanjut beliau.

Sejak diriya resmi menjadi JFT Analis Keimigrasian hingga saat ini, beliau menyelesaikan beberapa tugas dan peran seperti pembentukan Unit Eselon II baru yaitu Direktorat Tempat Pemeriksaan Imgirasi (TPI); program Prioritas Nasional Bidang Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020-2024, yaitu program

Integrated Border Control Management (IBCM); merumuskan Standar

Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah (SOPAP) Rumah Detensi Imigrasi;


pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta; pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Universitas Gadjah Mada; pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) Lippo Plaza Yogyakarta; pembuatan buku tentang kebijakan publik di bidang keimigrasian dengan judul “Kebijakan Keimigrasian Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19” serta merumuskan Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah (SOPAP) Intelijen Keimigrasian.

Membagi pengalamannya menjadi seorang JFT, Agung Sampurno mengungkapkan, bahwa penting bagi seorang JFT untuk memahami dengan baik fungsi fungsi, tugas dan peran kita sebagai ASN JFT.

“Berdasarkan pengalaman saya pribadi selama saya menjadi JFT, yang pertama

adalah pahami dengan baik fungsi, tugas dan peran kita sebagai ASN JFT. Caranya dengan membaca dan mencermati norma atau regulasi yang tersedia termasuk peraturan perundang-undangan turunannya,” ujarnya.

Selain itu, menurut Agung Sampurno penting bagi seorang JFT untuk memotivasi diri sendiri dalam menyikapi dan merespon kondisi yang ada saat ini dengan cara tidak membiarkan energi negatif dimasukkan dalam alam pikiran. Energi negatif tersebut misalnya rumor (gunjingan), gossip, dan informasi yang tidak jelas lainnya yang dapat menambah beban kerja otak.

Selain paham dan motivasi, penting bagi seorang JFT untuk senantiasa kreatif dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kinerjanya sebagai JFT. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi dan hubungan baik dengan

Sosok Agung Sampurno saat menjadi Kabag Humas Ditjen Imigrasi.

FotoDok. Humas Ditjen Imigrasi

seluruh kelompok jabatan yang ada melalui kolaborasi dan sinergi atas dasar kerja ikhlas.

Ketiga hal tersebut adalah hal penting yang dapat dijadikan masukan dan diterapkan bagi JFT saat ini.


Teks Tondi Namora (Analis Keimigrasian Ahli Pertama)

Dalam periode Januari sampai dengan Juli 2021, Rumah Detensi Imigrasi Pusat telah memulangkan sebanyak 5 (lima) pengungsi warga negara (WN)

Afghanistan secara bertahap yaitu tahap pertama sebanyak 1 (satu) orang pada tanggal 18 Maret 2021, tahap kedua sebanyak 3 (tiga) orang pada tanggal 29 April 2021, dan tahap ketiga berjumlah 1 (satu) orang pada tanggal 30 Juni 2021. Sementara pada tahun 2020, Rumah Detensi Imigrasi Pusat memulangkan pengungsi sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 pengungsi WN Afghanistan, 3 (tiga) pengungsi WN Somalia, dan 1 (satu) pengungsi WN Bangladesh.

Pemulangan pengungsi ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat, tanpa adanya permintaan langsung dari pengungsi untuk dipulangkan secara sukarela, karena penerapan prinsip non-refoulement yang tetap dihormati oleh Indonesia. Pemulangan pengungsi secara sukarela diharapkan dapat mendorong untuk menyelesaikan permasalahan dalam penanganan pengungsi yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Bukan tanpa alasan, rendahnya statistik penempatan pengungsi ke negara ketiga (resettlement) yang ada di Indonesia menjadi perhatian yang cukup ironi dengan

adanya batasan penerimaan pengungsi ke negara ketiga yang meratifikasi konvensi dan protokol pengungsi tersebut.

Saat ini, jumlah pengungsi yang teregistrasi di bawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pusat adalah 931 orang. Untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia melalui pemulangan secara sukarela, diperlukan upaya berupa kampanye atau sosialisasi yang masif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) kepada pengungsi, dengan tujuan memberikan pengetahuan maupun dukungan akan keselamatan jiwa pengungsi tersebut saat dipulangkan ke negara asal. Dilansir dari laman www.unhcr.org, upaya tersebut tidak bertentangan dengan tugas yang diemban oleh UNHCR maupun IOM, karena pemulangan secara sukarela menjadi solusi jangka panjang yang ditawarkan.

KILAS PERISTIWA

RUMAH DETENSIIMIGRASI PUSATPULANGKAN5 PENGUNGSIKE NEGARA ASAL

Pemulangan pengungsi ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat, tanpa adanya permintaan langsung dari pengungsi untuk dipulangkan secara sukarela, karena penerapan prinsip non-refoulement yang tetap dihormati oleh Indonesia. Proses

Pemulangan Warga Negara Afganistan.


47BHUMIPURA 2021


Teks Faris Agung Wicaksono

Dalam rangka turut berpartisipasi menanggulangi dampak pandemik COVID-19, pegawai Kantor Imigrasi kelas II Kediri membagikan 75 paket kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemik pada Kamis (29/07/2021). Paket sembako tersebut merupakan swadaya

para pegawai yang disisihkan dari gaji yang mereka terima bulan ini.

Paket sembako didistribusikan kepada PPNPN di lingkungan kantor imigrasi sebanyak 19 paket, ASN terdampak COVID-19 sebanyak 7 (tujuh) paket dan masyarakat terdampak COVID-19 sebanyak 49 paket. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial dari Kantor Imigrasi Kediri kepada masyarakat dan pegawai Kanim Kediri yang terdampak pandemik COVID-19. Kepala Kantor Imigrasi Erdiansyah menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari sebagian rezeki yang disisihkan setiap pegawai Kantor Imigrasi Kediri secara sukarela.

Penyerahan paket sembako kepada PPNPN dan ASN dilakukan di Aula Ir. Sutami Kantor Imigrasi Kediri dan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Erdiansyah. Paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat ditujukan pada pemilik warung-warung kecil, tukang sampah, tukang becak di wilayah Grogol dan Kota Kediri yang diserahkan oleh perwakilan pegawai Kantor Imigrasi Kediri.

BANTU MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19, PEGAWAI KANTOR IMIGRASI SISIHKAN SEBAGIAN GAJI

Penyerahan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak COVID-19di sekitar Kanim Kediri.


Para Pelanggar Prokes di Kafe Otentik Kelapa Gading.


PPKM DARURAT, WNA TERTANGKAP LANGGAR PROKES DI KAFETeks Anna Manihuruk

Jakarta (05/07) - Setelah diberlakukannya PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali oleh Pemerintah, sebuah kafe di bilangan Kelapa Gading, Otentik, digerebek

pada Minggu (4/7/2021) dini hari lalu. Dari operasi tersebut polisi mengamankan 81 orang yang terdiri dari 58 WNA, 12 WNI, dan 11 karyawan kafe. Pada saat pengerebekan para pengunjung kedapatan tengah berkerumun dan melanggar protokol kesehatan. Para pengunjung yang mayoritas para WNA kedapatan tengah minum minuman beralkohol, berkaraoke, bahkan bermain billiard.

Seorang pria WNA asal Nigeria, PB (48), ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus

kerumunan di Kafe Otentik bersama istrinya, AS (43). Mereka dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Mereka mengundang komunitas WNA untuk meramaikan kafe tersebut tanpa mengindahkan pemberlakuan PPKM Darurat.

Menurut Wakapolres Metro Jakarta Utara, setidaknya ada empat orang dinyatakan positif COVID-19 dalam kerumunan tersebut. Hasil tersebut diperoleh setelah dilakukan tes antigen dan PCR. Keempat orang tersebut terdiri dari tiga orang WNA dan seorang warga negara Indonesia. Mereka kini telah dikirim ke Wisma Atlet Kemayoran untuk menjalani isolasi mandiri.

Selanjutnya, polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan hasil pemeriksaan dimana terdapat 43 WNA yang tidak memiliki ijin tinggal maupun paspor. “Dari 60 warga negara asing, 17 yang memiliki KITAS dan paspor. 43 orang sama sekali nggak ada,” kata Yusri, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

48 BHUMIPURA 2021


Teks Zulfikar Dilahwangsa (ASN Kanim Makassar)

Pada Juli 2021 yang lalu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar harus berhadapan dengan isu viral tentang masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok

yang berujung pada aksi demonstrasi. Adanya ketimpangan informasi ditambah dengan penatnya masyakat terhadap kondisi pandemik menjadi penyulut aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat.

Demonstrasi yang berlangsung pada 12 Juli 2021 tergolong aksi yang cukup kondusif. Situasi kondusif aksi demonstrasi dan meredanya isu TKA Tiongkok di Kota Makassar tidak terlepas dari peran Agus Winarto sebagai kepala kantor di Kanim Makassar.

Agus Winarto melihat bahwa demonstrasi merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja Kanim Makassar sebagai Instansi yang mengawasi keberadaan orang asing. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yang tidak konfrontatif. Mempersilakan ormas untuk bersuara dan menempatkan diri sebagai pendengar atas tuntutan ormas adalah kunci, sehingga aksi yang dilakukan tidak berujung anarkis.

“Bagaimana pun juga, organisasi masyarakat adalah mitra kita. Mereka mengawasi kinerja kita sebagai pemberi layanan publik, check and balance lah. Apa yang mereka sampaikan, kita ambil baiknya. Jika memang memungkinkan, kritik atau tuntutan kami sampaikan kepada pimpinan di pusat,” ujar Agus.

Sebelum demonstrasi dilakukan, Agus telah melakukan identifikasi awal permasalahan. Hal ini bertujuan agar ketika dialog terjadi, Agus dapat meluruskan kesalahpahaman yang ada. Kunci lain dari manajemen krisis Winarto adalah pemahaman budaya (cultural understanding). Winarto berpendapat bahwa pemahaman budaya diperlukan, agar mengenal karakteristik masyarakat yang dihadapi.

“Yang paling utama adalah identifikasi masalah. Dengan identifikasi masalah, kita dapat mempersiapkan kebutuhan untuk melakukan counter-issue. Sehingga ketika dialog terjadi, kita dapat menjawab pertanyaan atau meluruskan kesalahpahaman yang ada,” ungkapnya.

Selain yang disebutkan di atas, Agus menyampaikan dalam menghadapi krisis juga diperlukan koordinasi dengan Instansi lainnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman, bahwa setiap Instansi memiliki kewenangan masing-masing.

“Alhamdulillah demonstrasi yang diikuti kurang lebih 50 orang berjalan dengan tertib juga berkat bantuan dari TNI dan Kepolisian setempat,” tuturnya.

KIAT MENGHADAPI DEMONSTRAN ALA

AGUS WINARTO

“Bagaimana pun juga, organisasi masyarakat adalah mitra kita. Mereka mengawasi kinerja kita sebagai pemberi layanan publik, check and balance lah. Apa yang mereka sampaikan, kita ambil baiknya. Jika memang memungkinkan, kritik atau tuntutan kami sampaikan kepada pimpinan di pusat,”ujar Agus.

Ilustrasi demonstrasi mahasiswa tolak TKA .


Ilustrasi demonstrasi mahasiswa.



Teks Ajeng Rahma Safitri

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly ungkapkan rencana pemanfaatan dan alih fungsi gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Tangerang menjadi tempat Isolasi Mandiri (Isoman) Darurat COVID-19. Hal tersebut disampaikan dalam

sambutannya pada acara bakti sosial Kemenkumham untuk masyarakat dan ASN terdampak COVID-19 “Kumham Peduli, Kumham Berbagi” pada Kamis (29/07/2021).

“Beberapa waktu yang lalu kita melihat banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencari tempat isolasi mandiri. Maka dalam hal ini, Kemenkumham akan memberikan fasilitas tempat isoman yang sekarang dalam proses persiapan. Saya telah meminta kepada Sekjen Kemenkumham dan Dirjen Kekayaan Intelektual untuk menyiapkan secara baik fasilitas isoman, termasuk prasarana obat-obatan, dokter, tenaga perawat, dan juga pertimbangan sosial lainnya kepada masyarakat sekitar. Tentu ini dilakukan dengan komunikasi dengan Satgas COVID-19 dan pemerintah daerah setempat,” tutur Yasonna.

Meskipun demikian, Yasonna justru berharap, agar tempat isoman tersebut tidak termanfaatkan. “Mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini dapat membantu masyarakat, jika seandainya kondisi ini terus berlanjut. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kendati pun kita menyiapkan tempat isoman yang memenuhi standar, tetapi tempat itu tidak termanfaatkan karena pandemik bisa diatasi,” ucapnya.

KEMENKUMHAM SIAPKAN GEDUNG DJKI TANGERANG UNTUK RUMAH ISOLASIMANDIRI DARURAT COVID-19

RENJANA

Pegawai di lingkungan Kemenkumham serta keluarga pegawai yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang akan menjadi prioritas untuk menerima layanan tempat isoman darurat COVID-19 ini. Namun tidak hanya itu, beberapa tempat tidur dengan fasilitas seperti rumah sakit juga akan disiapkan untuk pasien bergejala berat yang menunggu dirujuk ke 33 rumah sakit rujukan di Tangerang.

Pelaksanaan isoman terpusat di K/L akan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah dibentuk oleh Satgas COVID-19. Dalam SOP tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya akses keamanan dan kenyamanan pasien maupun tenaga medis, serta pengelolaan limbah infeksius pasca perawatan.

Sejalan dengan recana fasilitas isoman tersebut, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), saat ini juga sedang mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Government Use) terhadap obat Ramdesivir. Ini merupakan sebuah upaya untuk melawan varian baru virus corona yang terus berkembang.

Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan kata sambutan di acara “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, Kamis (29/07/2021).

FotoDok. Humas Setjen Kemenkumham.

Gedung DJKI di Daan Mogot sedang dalam persiapan.

FotoDoc: Humas DJKI.

53BHUMIPURA 2021


Teks Ade Irma Stefi

Saat kasus COVID-19 kembali melonjak di awal juli lalu, sebuah video kembali mencuat di salah satu kanal media sosial. Perekam video mengklaim telah menyaksikan sekelompok Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Video berdurasi 32 detik itu muncul tepat ketika

hari pertama penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Sontak saja video tersebut berhasil menyulut emosi berbagai kalangan yang menyudutkan pemerintah selaku pembuat regulasi. Tidak sedikit sindiran bahwa aturan pemerintah dianggap kontradiktif, karena aktivitas masyarakat diperketat namun sejumlah TKA bisa masuk ke Indonesia. Untung saja Humas Ditjen Imgirasi sigap menanggapi video yang teryata hoaks belaka. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut merupakan video lama ketika sekelompok WNA hendak meninggalkan Indonesia.

Ilustrasi di atas mengambarkan bagaimana mudahnya sebuah hoaks dan berita palsu mengubah pemikiran seseorang apalagi jika isu berkaitan erat dengan hal-hal sensitive, sehingga seseorang menjadi lebih intoleran dan mengarah ke konflik. Menurut Eddy Cahyono (2018), era post-truth membawa pergeseran sosial yang sangat spesifik antara media arus utama dan para pembuat opini. Hal tersebut ditandai dengan semakin tipisnya batas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Masyarakat cenderung mencari pembenaran daripada kebenaran. Inilah yang menjadi celah hoaks dan fake news dapat menjadi sebuah realitas.

Di Indonesia, hoaks begitu akrab kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2021), ditemukan 8.543 isu hoaks sepanjang 2018 hingga 2021 yang didominasi dengan isu hoaks tentang kesehatan, pemerintahan, politik, penipuan, dan lain-lain. Jika mengintip ke WhatsApp group, entah berapa banyak informasi yang berisikan hoaks atau berita palsu tanpa sadar menjadi konsumsi masyarakat. Kecenderungan hoaks umumnya tidak mencantumkan sumber yang valid dan terverifikasi, sehingga patut

BIJAK MENGHADAPI HOAKSDari data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2021), ditemukan 8.543 isu hoaks sepanjang 2018 hingga 2021 yang didominasi dengan isu hoaks tentang kesehatan, pemerintahan, politik, penipuan, dan lain-lain.

dipertanyakan keaslian dan dari mana sumbernya. Selain itu kebanyakan sumbernya tidak jelas, anonim, menggunakan judul yang provokatif dan bukan fakta-fakta yang dimuat. Kesamaannya lainnya, ada pengiringan opini negatif. Sering kali isu yang mengandung hoaks juga ditunggangi oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau kelompok tertentu untuk mendukung mereka mencapai sesuatu. Di sini dibutuhkan kemampuan masyarakat untuk lebih kritis dan cerdas dalam melihat sebuah isu.

Sebuah instansi juga dapat mengambil peran dalam menangkal isu hoaks dengan secara sigap melakukan klarifikasi yang diproduksi cepat dan didistribusikan secara luas melalui beragam media sesegera mungkin. Gunakan data untuk memperkuat fakta, sehingga

klarifikasi dapat lebih mudah dipercaya oleh publik. Gunakan juga Key Opinion Leader (KOL) untuk memberikan pendekatan kepada khalayak yang mudah terpengaruh isu hoaks tersebut. Instansi juga dapat bekerja sama dengan Kemenkominfo dan media yang mempunya fact-checking untuk semakin gencar memerangi hoaks yang sudah tersebar.

Sebagai individu, ketika menemukan informasi yang tidak valid atau mengandung kepalsuan, kita dapat melaporkannya kepada Instansi yang bertanggung jawab menanganinya Kemenkominfo melalui surel [email protected] dengan menyertakan tautan dan foto gambar dari isu yang dicurigai bohong. Indonesia sendiri juga sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatasi berita

bohong, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP. Selain itu, kita juga menyaring dan mengecek fakta melalui tools dan aplikasi fact-checker yang sudah banyak tersedia di internet seperti google fact-check, cekfakta.com atau turnbackhoax.id. Yuk, semakin bijak tangkas berinternet!

Ilustrasi Berita Hoaks.



MATA LENSA

Foto Dok. Humas Ditjen Imigrasi


Pemeriksaan Warga Negara Asing di TPI Soekarno Hatta.

Kegiatan Clearance pada Awak Kapal.



Pemeriksaan Keimigrasian pada Pos Lintas Batas.

Situasi Perjalanan Menuju Kapal Kargo untuk Clearance.


JudulSelf Theories

PenulisCarol S. Dweck, PH.D

PenerbitPT Bentara Aksara Cahaya

Tahun Terbit2021

Jumlah Halaman342 halaman

BahasaIndonesia

SINOPSIS BUKU

58 BHUMIPURA 2021

RESENSI

Teks Fipit Fatimah

Buku ini merupakan sebuah buku karya adalah seorang Profesor Psikologi Lewis dan Virginia Eaton di Universitas Stanford. Lulusan Barnard College pada tahun 1967 ini meraih gelar PhD dari Universitas Yale pada tahun 1972, Carol S. Dweck. Buku lain karyanya yang cukup terkenal

dan juga beredar di Indonesia berjudul Mindset, ia terkenal dari karya-karyanya yang membahas tentang sifat psikologis pola pikir pertumbuhan.

Buku yang merupakan hasil penelitian selama 30 tahun ini mencoba membuktikan secara ilmiah hal-hal yang berpengaruh pada keberhasilan seseorang, bahkan bisa memprediksi apakah seseorang mampu mengatasi tantangan dalam hidupnya atau bahkan sebaliknya.

Keberhasilan itu bisa diraih dengan menciptakan pola-pola kebiasaan dan kerja keras yang konsisten, faktor yang mempengaruhi keberhasilan bukan sesuatu yang diturunkan secara genetika, namun dapat dibentuk dan diperjuangkan oleh siapa pun.

Teori entitas dan enkrimental sangat kental mewarnai pembahasan psikologi pola pikir pertumbuhan sepanjang pembahasan topik-topik yang ada dalam buku ini. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara terbaik yang dapat kita lakukan dalam merespon kegagalan serta bagaimana membentuk pola pikir seseorang merasa berharga saat sukses dan terpuruk saat mengalami kegagalan.

Buku ini sangat layak dibaca bagi siapa pun yang peduli akan perkembangan psikologi sosial, perkembangan anak, pendidikan, atau orang-orang yang ingin berpindah dari zona nyaman menuju pencapaian keberhasilan yang lebih tinggi dalam bidang apa pun.

Kelebihan Buku:

• Isi buku sangat komprehensif menjelaskan teori entitas dan enkrimental dengan penjabaran detil melalui penelitian yang dilakukan di berbagai kalangan usia dan tingkat pendidikan.

• Teori-teori yang sebelumnya dipakai dan diyakini dalam dunia psikologis bisa diperkuat dan dibantah secara meyakinkan melalui penjelasan apik oleh sang penulis.

Kekurangan Buku:

• Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan teori di awal buku cukup berat bagi orang yang tidak memiliki pengalaman di bidang psikologi, sehingga butuh waktu dan beberapa kali proses membaca untuk bisa memahami maksud dari setiap pembahasan teorinya.

Apakah skor IQ mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam hidupnya? Apakah kecerdasan itu merupakan sesuatu yang tetap dan tidak bisa dirubah? Apakah kecerdasan bisa dibentuk?

59BHUMIPURA 2021

60 BHUMIPURA 2021

bhumipura04.pdf - majalah bhumipura - imigrasi

Documents