bertarung di tengahpandemi - media kaltim

BULETIN MEDIAKALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik1

OKTOber 2020edisi iii / TAHUN i

Bertarung di tengah Pandemi



22 sAMAriNdA- 17 Dosen Unmul Ikut Tolak UU Omnibus Law, Castro: Pengusaha Bisa Bayar Pesangon Semaunya

- Demo Tolak UU Cipta Kerja Menjalar Sampai Samarinda- DPR Luruskan 12 Hoax Omnibus Law yang Beredar- Inilah Klarifikasi Jokowi tentang Isu UU Cipta Kerja, Persilakan Ajukan Judicial Review ke MK- Jumlah Kematian Corona di Kaltim Paling Tinggi se-Indonesia- Tak Taati Protokol Kesehatan, Seluruh THM-Karaoke di Samarinda Ditutup!- Jurang Resesi Ekonomi di Depan Mata, Kaltim Paling Terpukul

DAFTAR ISIEDIsI III TAHUN I OKTOBER 2020

5 PeNGANTAr redAKsi - Pilkada dan Klaster Pilkada

6 beriTA UTAMA- Bertarung di Tengah Pandemi

- Berawal dari Kukar Berakhir di MK

9 PiLKAdA- Menjaga Netralitas AsN saat Pilkada,

Mendagri Tolak 4.156 Mutasi

- Empat Kandidat di Pilkada Terpapar Covid 19, 2 Meninggal

- Klaim Paslon Pilkada soal Nomor Urut Me reka

- Istrinya Ditunjuk Gantikan Almarhum Muharram Jadi Calon Bupati Berau

- Resmi, PDIP-PKB sepakat Ajukan Najirah Gantikan Adi Darma

13 AdVerTOriAL dPrd

- Tinjau Progres Pembangunan Pasar Loktuan, Komisi II Harap Tahun Depan Sudah Bisa Ditempati

- Adi Darma Meninggal, DPRD Bontang Ikut Bela Sungkawa

15 AdVerTOriAL bKPsdM- Berdedikasi Tinggi pada Negeri dan

Pekerjaan,352 PNs Dianugerahi satyalancana Karya satya

- Pegawai BKPSDM Melebur Bersama Lewat GORENG

18 AdVerTOriAL bAdAK LNG- Badak LNG Bersama Kampung Masdarling

Raih Asia Responsible Enterprise Awards 2020

19 AdVerTOriAL PKT- Rahmad Pribadi: RS Pupuk Kaltim Operasikan

Lab Biomolekular PCR untuk Tingkatkan Penanganan Covid-19 di Bontang

20 bONTANG- Mahasiswa Bontang Bergejolak Tolak

Omnibus Law

- Bersembunyi di Lantai Rumah, Piton Sepanjang 2 Meter Ditangkap Disdamkartan

- Dihajar Pandemi Jumlah Wisatawan di Bontang Menurun Tajam

30 KUTAi TiMUr- Kementrian EsDM serahkan 300 Unit PJUTs

untuk 8 Desa di Kutim

32 HUKUM dAN KriMiNAL- JPU KPK Bacakan Dakwaan Dua Penyuap

Bupati Kutim, Atur Puluhan Proyek PL dengan Fee 10 Persen

- Pukuli Istri dengan Parang, suami Jadi Tahanan- Kecanduan Video Porno, Remaja 15 Tahun

Tega sodomi Bocah 8 Tahun- Ditegur Gara-gara Bunyi Knalpot, Malah

Ancam Pakai Parang

36 PeMPrOV KALTiM- Pandemi Tak Halangi Pemprov Bangun

Infrastruktur di Kaltim, Ini Proyek-proyek yang Dikerjakan

- soal UU Cipta Kerja, Non AsN Tak Perlu Galau- AsN-PNs Bisa Mendaftar, Masih Tersedia

118 Unit Rumah

38 AdVerTOriAL AUTO2000- si Tangguh New Hilux 2020 Hadir di

Auto2000 Bontang

40 sMsi- MediaKaltim Jadi Bagian siberindo.co,

Dilaunching di Tangerang- Pimpin sMsI Kaltim, Rahman Akan Fasilitasi

Verifikasi Dewan Pers

43 POTreT HUT KOTA bONTANG- Bontang Tempo Dulu



pengAnTAR ReDAKSI

PILKADA DANKLAsTER PILKADA

Tak sampai dua bulan hajatan demokrasi terbe-sar di Indonesia (mungkin dunia) akan berlang-sung. Di tengah wabah Corona yang entah kapan selesai, suara optimistis dan pesimistis soal bisa

sukses tidaknya Pilkada terus muncul. Yang bisa menjawab perdebatan itu cuma pemilih sendiri. Pilihannya mencoblos atau tetap di rumah, dengan alasan takut terpapar virus.

Ingat, ada 9 kabupaten/kota di Kaltim yang membu-tuhkan peran aktif pemilih di 9 Desember 2020. Coblos wajah pasangan yang Anda suka. Jangan datang ke bilik suara hanya untuk golput! Sayang, sudah mempertaruhkan nyawa datang ke TPS, cuma golput pilihannya. Jangan pikirkan soal legalitas pasangan terpilih, sebab itu urusan KPU, selaku penyelenggara Pilkada.

Itu langkah yang harus dilakukan saat pencoblosan. Untuk kampanye yang saat ini tengah berlangsung, jangan paksakan diri menghadiri kampanye tatap muka. Lebih baik lihat paparan paslon lewat daring atau online. Intinya kurangi interaksi langsung dengan orang lain. Laporkan jika ditemukan pelanggaran misalnya politik uang atau pe-nyaluran bantuan Corona dengan gambar pasangan calon.

Kembali ke saat pencobolosan. Tegurlah bila ada ang-gota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tak menerapkan 3M: menggunakan masker, mengatur jarak, dan mencuci tangan. Tentu kita semua tak berharap muncul klaster baru hanya karena pesta demokrasi ini.

Redaksi

direktur: Rini Ernawati; Pemred: A. susanto; Wapemred: P. susanto; redpel: Annisa FDP s.I.Kom; Penasehat Hukum: Atiqah Mumtazah A Bura Datu, s.H., M.H; iT: Iqbal Yudiar syahputra s.Komi; reporter: susanto, Bambang, Annisa, Yusril Iza Mahendra, Adi Ahmad syahriadi, Nurmadinah, Fatimah, Hesti Damayanti; Manager Kreatif: Kenzi Tristan.Alamat redaksi: Jalan Beringin No 26, HOP 1, Kelurahan satimpo, Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang. Email; [email protected]. Diterbitkan PT MEDIA KALTIM PROMOsINDO, Berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0033303.AH.01.01 tahun 2020.

MEDIAKALTIM.com berupaya menyajikan berita-berita terbaru di wilayah Kaltim dan Nasional. Mengangkat slogan, ‘Lebih Dekat dengan Satu Klik’, diharapkan warga bisa mendapatkan informasi ter-update, berkualitas, dan berimbang.



Berita utama

Bertarung di tengah

Pandemi

Dalam sejarah pemili-han kepala daerah di In-donesia, tak ada pilkada terberat dan penuh tantangan selain pilka-da serentak 2020. Para

pasangan calon, tak hanya harus mengha-dapi siasat pasangan lain, atau bagaimana menyiapkan program agar pemilih tertarik memilih mereka.

Akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 7 bulan, mereka juga harus peduli dengan keselamatan diri sendiri, orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Sialnya, karena Corona bentuknya berupa virus yang tak nampak mata, yang bisa dilakukan hanya mencegah dan waspada. Selebihnya, berdoa…



Berita utama

Meninggalnya Kena Ukur Karo Jambi Surbakti calon Bupati Karo Sumatera Utara, calon Bupati Berau Muharram me-nyusul kemudian calon Wali Kota Bontang Adi Darma, serta Ibnu Saleh, calon Bupati Bangka Tengah, serta lebih dari 60 paslon lain se-Indonesia dinyatakan positif ter-papar Corona, adalah bukti sangat konkret betapa berbahanya virus ini.

Walau berbagai pihak mendesak pilkada serentak yang ketiga ini diundur sampai Corona sirna, DPR, pemerintah maupun KPU selaku penyelenggara pilkada bersi-kukuh menolaknya. Alasannya, siapa yang tahu kapan virus asal Wuhan, China itu hilang. Terlebih, energi dan biaya dikelu-arkan sudah terlampau banyak.

Persoalan lain menurut Menko Polhu-kam Mahfud MD, jika pilkada serentak 2020 mau ditunda maka harus diusulkan KPU ke Presiden. Sebelum diputuskan Presiden, DPR RI juga harus diminta pendapatnya apakah setuju ditunda atau diteruskan sampai pencoblosan 9 Desember 2020. Tak cukup waktu sebab pelaksanaannya tidak sampai 2 bulan lagi.

Permasalahan lain jika ditunda, lanjut Mahfud, pemerintah harus menunjuk 270 pejabat pelaksana tugas atau Plt, mengisi

jabatan kepala/wakil kepala daerah yang kosong karena mereka mengambil cuti mengikuti pilkada. Dengan begitu roda pemerintahan di daerah yang dihelat pilka-da serentak tetap berjalan.

Pernyataan Mahfud merupakan jawa-ban atas desakan berbagai pihak termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang meminta pilkada diundur dengan alasan kesela-matan masyarakat harus lebih diutamakan dibanding apapun termasuk keberlang-sungan roda pemerintahan daerah.

Pernyataan saudagar Bugis sekaligus politisi senior Partai Golkar ini ada benar-nya. Lihat saja jumlah kasus Corona di Indonesia tak pernah turun, trennya malah terus naik. Sampai Sabtu (10/10/2020) su-dah 328.952 orang dinyatakan positif, di-mana 11.765 diantaranya meninggal dunia. Dan dari total 34 provinsi, seluruhnya me-nyumbang pasien positif Covid-19.

Tantangan lain yang harus dihadapi paslon adalah resesi ekonomi yang di-pastikan bakal melanda Tanah Air. Angka pengangguran dan PHK meningkat, dikha-watirkan para pemilih tak peduli dengan pilkada karena lebih memikirkan bagaima-na caranya menghidupi diri atau keluarga, dibanding datang ke TPS memilih orang

yang belum tentu dapat meringankan be-ban hidup mereka.

Pandemi Corona dan resesi ekonomi, di-prediksi akan menggerus tingkat partisipasi pemilih saat pencoblosan. Dalam kondisi sekarang, target partisipasi pemilih sebesar 77,5 % yang diinginkan KPU sepertinya berat tercapai. Sebab, pemilih akan selalu dihantui rasa was-was apakah mereka tidak akan tertular bila mendatangi TPS.

Untuk mengatasinya, seluruh penye-lenggara pilkada dari semua tingkatan, wajib menjalankan protokol kesehatan. Menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak serta areal TPS dan sekitarnya harus selalu disemprot disinfektan.

Langkah lain, membuat mekanisme proses pencoblosan yang lebih cepat se-hingga pemilih tak berlama-lama berada di TPS. Cara lain, terus melakukan sosialisasi lewat virtual atau tatap muka terbatas, ke-pada tokoh masyarakat dan tokoh agama soal pentingnya pilkada dan pencegahan Corona saat pencoblosan berlangsung.

Pertanyaan besarnya, apakah hal ini bisa diterapkan secara merata di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, yang menyeleng-garakan pilkada? Harus bisa! (redaksi)



Berita utama

Sejarah pemilihan kepala daerah lang-sung (pilkada) di Indonesia dimulai dari Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 1 Juni 2005. Kukar dipilih karena secara pembiayaan mampu, walau daerahnya sangat luas tapi kondisi keamanannya cukup kondusif. Kala itu, rakyat Kukar memutuskan untuk me-milih Syaukani Hasan Rais dan Samsuri Aspar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2005-2010.

Pemilihan keduanya merupakan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih DPRD seperti aturan sebelum-nya. Penerapan UU ini menjadikan Indonesia tercatat sebagai negara yang menerapkan de-mokrasi langsung terbanyak di dunia.

Dalam perkembangannya, karena dinilai memberatkan keuangan negara dan meng-habiskan banyak energi bila dilakukan satu per satu hampir tiap bulan, pemerintah, DPR serta KPU akhirnya memutuskan pilkada diselenggarakan dalam format baru yakni dilakukan secara serentak. Mulailah di tahun 2015 dilaksanakan 269

pilkada, tahun 2017 sebanyak 101 pilkada, dan 2018 pilkada serentak di 171 daerah.

Ada pemilihan pastinya memunculkan ketidakpuasan. Dan, Mahkamah Konstitusi jadi lokasi perang berikutnya, para peserta pilkada yang tak puas dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan KPU. Gugatan yang bisa masuk MK terkait selisih perolehan suara tak lebih dari 2% sesuai jumlah penduduk, kabupaten/kota atau provinsi tempat pilkada digelar.

Kecurangan yang dipaparkan dalam gugatan sengketa pemilu kada sifatnya harus terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mudah diucapkan tapi sulit dibuk-tikan dalam persidangan. Buktinya, dalam sejarah pilkada yang diselenggarakan di Kaltim, belum pernah ada pasangan calon yang digugurkan lewat putusan MK karena terbukti melakukan kecurangan.

Namun, hingga kini potensi kecuran-gan menurut Ketua Bawaslu Abhan, selalu ada. Mulai paslon petahana menggerakan birokrasi untuk memenangkan mereka. Salah satu caranya dengan menyebar ban-tuan sosial (bansos), bisa pula membelokan bantuan penanggulangan Covid-19 demi

kepentingan pemilihan paslon.Atau politik uang yang selalu menjadi

persoalan klasik tapi jadi alat mujarab ok-num paslon. Aksi money politics diprediksi makin merebak disaat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang susah seperti sek-arang. Potensi kecurangan lainnnya adalah daftar pemilih tak akurat. Untuk menga-tasinya menurut Abhan, diperlukan koor-dinasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pemilihan dengan pemerintah terkait.

Terakhir, lanjut dia, terkait sarana dan prasarana kampanye. Kampanye online akan menguntungkan calon petahana se-bab sosoknya sudah dikenal calon pemilih. Sebaliknya, calon non-petahana kemungki-nan besar menemui kesulitan sebab belum terlalu terkenal. Mereka akhirnya berkam-panye secara konvensional yang sangat berpotensi terkena virus Corona. (red)

Berawal dari Kukar Berakhir di MK



Pilkada

jaKarTa – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian telah menolak 4.156 usulan mutasi yang disampaikan gubernur, bupati/walikota sejak Januari hingga Agustus 2020. Se-bagian besar penolakan terkait dengan komitmen pemerintah untuk menjaga ne-tralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) yang melaksanakan Pilkada.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Dae-rah Kemendagri, Akmal Malik menjelaskan bahwa Kemendagri bersama KemenpanRB terus bersinergi dan memberikan dukun-gan agar netralitas ASN terjaga dangan baik dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini.

“Bapak Mendagri dan Bapak MenpanRB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada pada 270 dae-rah di tahun 2020 ini dengan menghadirkan netralitas ASN yang lebih baik,” ujar Akmal.

Akmal Malik juga menjelaskan agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabat-nya tersandung kasus hukum, pejabatnya meninggal dunia, atau promosi sehingga kosong, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan alasan tersebut di atas, Mendagri sudah memberikan 3.393 izin, khususnya untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi mengisi yang kosong.

“Untuk itu ASN ini tidak perlu ragu un-tuk netral dan terus fokus bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi, walaupun pada masa perhelatan Pilkada pada tahun ini. Kemendagri bersama KemenpanRB akan terus menjaga netralitas ASN, demi menja-ga ASN dari politisasi birokrasi,” imbuhnya.

Netralitas ASN adalah salah satu fak-tor penentu dalam kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020 ini, sehingga perhatian terkait Netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas. (red2)

menjaga netralitas aSn saat Pilkada, mendagri tolak 4.156 mutasi

Bapak mendagri dan Bapak menpanrB memi-

liki komitmen dan se-mangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada pada 270 daerah di tahun 2020 ini dengan meng-hadirkan netralitas aSN

yang lebih baik” AKMAL MALiK, Direktur Jenderal

(Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito



Pilkada

emPaT calon kepala daerah dan wakil yang berkompetisi pada pesta demokrasi ini terpapar Covid-19. Dua di antaranya telah meninggal dunia, Muharram (dua dari kiri) dan Adi Darma (tiga dari kiri).

Pilkada serentak di Kaltim pelan-pelan terbukti mengancam nyawa. Empat calon kepala daerah dan wakil yang berkom-petisi pada pesta demokrasi ini terpapar Covid-19. Dua di antaranya meninggal du-nia. Yang harus lebih diperhatikan adalah mayoritas para kandidat ini berusia di atas 45 tahun. Kelompok usia tersebut sangat berisiko kehilangan nyawa bila terinfeksi virus SARS-Cov-2.

Berdasarkan dokumen persyaratan calon yang diunggah komisi pemilihan umum di kabupaten/kota masing-masing, kaltim-kece.id mengolah data usia para calon. Pada pilkada serentak di sembilan daerah, kecuali Penajam Paser Utara, ada 19 pasan-gan yang telah ditetapkan. Satu pasangan di Berau masih menunggu proses selepas wafatnya bupati petahana Muharram.

Dari 20 pasangan calon tersebut, Paser adalah daerah dengan kandidat terban-yak yaitu empat pasangan. Samarinda dan Kutai Timur sama-sama diikuti tiga pasan-gan calon. Sementara itu, Kutai Barat, Ma-hakam Ulu, Bontang, dan Berau diikuti dua pasangan calon. Sisanya adalah Balikpapan dan Kutai Kartanegara dengan pasangan calon tunggal.

Dari 40 kandidat kepala daerah dan wakil, 37 orang berjenis kelamin laki-laki dan tiga perempuan. Peserta pilkada den-gan usia paling tua adalah Tony Budi Har-tono, calon bupati Paser. Usianya 63 tahun. Sementara Rendi Solihin yang berusia 28 tahun adalah kandidat termuda. Politikus belia itu maju sebagai calon wakil bupati Kutai Kartanegara.

Data tersebut masih bisa dikupas untuk melihat rerata usia calon di setiap daerah. Bontang adalah daerah dengan rerata usia calon kepala daerah dan wakil yang tertua yakni 54,5 tahun. Kutai Barat dan Berau di tempat berikutnya dengan rerata usia kandidat 53,5 tahun. Samarinda menyusul dengan rerata usia 53,4 tahun. Sementara daerah dengan rata-rata usia calon peserta pilkada paling rendah adalah Kutai Kar-tanegara (calon tunggal) yakni 41,5 tahun.

Masih dari sisi usia, sebanyak 14 orang atau 35 persen dari seluruh kandidat beru-sia di atas 55 tahun. Adapun calon yang berusia 45-55 tahun sebanyak 19 orang atau 47,5 persen. Sementara yang di bawah 45

tahun hanya 7 orang atau 17,5 persen.Dari pengolahan data tersebut, diketa-

hui bahwa calon berusia di atas 45 tahun mencapai 82,5 persen dari seluruh kan-didat. Kelompok usia di atas 45 tahun ini sangat rawan ketika terpapar Covid-19. kaltimkece.id membandingkannya dengan data pandemi Covid-19 yang dilansir Dinas Kesehatan Kaltim per 1 Oktober 2020.

Menurut Dinas Kesehatan Kaltim, dari kelompok usia 45-49 tahun, terdapat 793 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sebanyak 37 di antaranya meninggal dunia. Tingkat kematian atau fatality rate kelom-pok usia 45-49 tahun sebesar 4,6 persen. Kelompok usia 50-54 tahun tercatat 770 orang yang positif dengan 63 orang me-ninggal dunia. Tingkat kematian kelompok umur ini 8,1 persen. Kemudian dari kelom-pok usia 55-59 tahun, ada 553 kasus dengan jumlah meninggal 62 orang. Tingkat kema-tian kelompok usia ini semakin tinggi yakni 11,21 persen. Sementara tingkat kematian kelompok usia 60-64 tahun mencapai 16,9 persen.

Hubungan antara risiko kematian pasien Covid-19 dengan usia sangat jelas. Semakin tua usia seseorang, risiko meninggal kare-na virus corona semakin tinggi. Tingkat kematian di kelompok usia di atas 45 ta-hun bahkan jauh lebih tinggi dari tingkat kematian se-provinsi sebesar 4 persen. Calon kepala daerah yang sebagian besar berusia di atas 45 tahun pun amat berisiko ketika terpapar Covid-19.

Sampai sejauh ini, sudah dua calon ke-pala daerah yang menjadi korban pandemi, Muharram dan Adi Darma, berusia di atas

50 tahun. Muharram, calon bupati Berau, berusia 52 tahun. Sementara calon wali kota Bontang, Adi Darma, berusia 60 tahun. Dua kandidat lain yang terinfeksi adalah Kas-midi Bulang dan Uce Prasetyo, dua-duanya calon wakil bupati Kutai Timur. Kasmidi Bulang berusia 44 tahun dan dinyatakan telah sembuh. Sementara itu, Uce Prasetyo berusia 46 tahun dan sedang menjalani karantina.

Desakan agar pilkada ditunda sebena-rnya sudah datang jauh-jauh hari. Tiga organisasi nasional, melalui perwakilan-nya di Kaltim, telah menyatakan pendapat. Ketiganya adalah Ikatan Dokter Indonesia Kaltim, Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama Kaltim, dan Pimpinan Wilayah Muham-madiyah Kaltim.

“Apakah jika pilkada diundur akan me-nyebabkan negara ini runtuh? Sementara ketika pilkada dilanjutkan, sangat berisiko karena banyak rakyat bisa menjadi ko-rban,” kata Nataniel Tandirogang, ketua IDI Kaltim, dalam wawancara kaltimkece.id, Senin, 28 September 2020. Pilkada di tengah pandemi disebut berisiko dari sisi kesehatan. Di samping itu, kualitas pilkada turut dipertaruhkan. Pandemi Covid-19 diprediksi mengurangi partisipasi pemilih dalam jumlah yang signifikan. “Kami kha-watir, muncul klaster pilkada dari Covid-19 ini,” terang Nataniel.

Fenomena Covid-19 yang menghing-gapi peserta pilkada di Kaltim akhirnya melahirkan pertanyaan penting. Manakala para kandidat saja bisa terinfeksi Covid-19, bagaimana dengan tim sukses hingga para pemilih? (kk/red)

empat Kandidat Terpapar Covid, 2 Meninggal

Empat calon kepala daerah dan wakil yang berkompetisi pada pesta demokrasi ini terpapar Covid-19. Dua di antaranya telah meninggal dunia, Muharram (dua dari kiri) dan Adi Darma (tiga dari kiri).



Pilkada

SamarINDa- Kepercayaan Tionghoa sering mengidentikan 8 sebagai angka pembawa keberuntungan. Tapi jika soal angka keberuntungan ini ditanyakan pada pasangan calon (paslon) kepala daerah, jawabannya pasti bukan 8.

Angka keberuntungan menurut mereka bisa 1, 2, atau 3, tergantung berapa jumlah pasangan yang bertarung di pilkada nanti. Di Kaltim, “angka keberuntungan” terbesar adalah 4, yang didapat paslon di Kabupen Paser, Sulaeman Eva Merukh-Ikhwan Wi-rawan.

Klaim soal angka keberuntungan saat pengambilan nomor urut paslon terdengar jelas di Samarinda dan Bontang. Paslon M Barkati-Darlis Pattalongi yang mendapat nomor urut 1 di pilkada Samarinda meng-klaim nomor yang didapat merupakan pertanda kemenangan. “Artinya ini tanda-tanda dari Yang Maha Kuasa.

Tidak ada ceritanya wali kota, gubernur, dan presiden itu selain nomor satu. Pe-mimpin itu pasti nomor satu, maka itulah yang menjadi tanda-tanda bahwa kami yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota,” kata Barkati yakin.

Lantas ini klaim nomor urut 2, Andi Ha-run-Rusmadi Wongso. “Kami yakini bukan terjadi secara biasa, tapi pemberian dari Allah. Kami mengenal betul karakter no-mor dua ini melambangkan tiga hal yakni tanda damai, cinta, dan kemenangan,” ucap Andi Harun.

Klaim paslon nomor 3, Zairin Zain-Sar-wono beda lagi. Mereka menyebut angka 3 sebagai angka yang mudah diingat. “Yang penting bagi kami kebersamaan, bukan tanda gambar atau nomornya, tapi kedeka-tan hati. Kalau sudah dekat di hati semua pun nyaman, mencoblos pun merasa ten-ang,” ucap Sarwono.

Di Bontang, Pasangan nomor 1, Adi Dar-ma-Basri Rase menilai angka yang didapat

merupakan pertanda baik. Ini didasarinya saat bertanya pada sang anak soal angka yang cocok didapatnya. “Sebelum berang-kat saya tanya sama anak. Pilih nomor berapa? Anak saya jawab nomor 1, terus saya ulangi lagi dia tetap jawab nomor 1. Dan ternyata hari ini saya dapat nomor 1,” kata Basri.

Sementara pemilik nomor urut 2 paslon Neni Noerniani-Joni mengklaim nomor yang dia cabut merupakan pertanda dirin-ya akan kembali terpilih menjadi Wali Kota untuk periode kedua. “Waktu pilkada lalu saya juga dapat nomor 2, dan nomor 2 adalah angka keberuntungan bagi saya. Artinya dua periode lanjutkan pembangu-nan,” kata wali kota petahana yang juga istri mantan Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam.

Paslon nomor urut 1 di Kutai Timur, Mahyunadi Kinsu mengatakan angka 1 memang sesuai harapan. Artinya, akan menjadi nomor 1 pada saat pencoblosan 9 Desember 2020 nanti.

Sementara Awang Ferdian-Uce Prasetyo mengklaim nomor tersebut sesuai tagline mereka yaitu Gerdabangagri jilid 2.

Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang yang mendapat nomor 3 merasa sangat te-pat. Alasannya, pemenang di pilkada Kutim sebelumnya adalah nomor 3. “Menata kem-bali untuk semua. Nomor 3 sudah tersedia. Untuk Kutim sejahtera. Itu maknanya,” kata Ardiansyah.

Soal klaim bahwa nomor yang mereka cabut adalah angka keberuntungan tak ter-jadi di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. KPU di dua daerah tersebut tak menggelar pencabutan nomor urut sebab paslon yang maju cuma satu alias tak punya lawan.

KPU Balikpapan maupun Kukar hanya menggelar acara pengundian tata letak. Paslon diminta mengundi apakah pema-sangan foto mereka berada di sebelah kanan atau kiri. (red2)

BEREBUT NOMOR: Tiga pasangan calon (paslon) di Pilkada Samarinda 2020 menunjukkan nomor urut setelah melaksanakan pengundian nomor urut, Kamis (24/9/2020).

Kala Angka Keberuntungan Bukan Lagi 8

Klaim paslon pilkada soal nomor Urut MerekaBEREBUT NOMOR URUT

DI PILKADA 2020BONTANg

Basri Rase-Najirah (1)Neni Moerniaeni-Joni (2)

KUTAi TiMURMahyunadi-Kinsu (1)Awang Ferdian Hidayat-Uce Prasetyo (2)Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang (3)

SAMARiNDAM.Barkati-Darlis Pattalongi (1)Andi Harun-Rusmadi Wongso (2)Zairin Zain-Sarwono (3)

BAliKPAPANRahmad Mas’ud-Thohari Aziz KananKolom Kosong Kiri

PASERTony Budi Hartono-Aji Sayid Fathur (1)Alphad Syarif-Arbain M Noor (2)dr Fahmi Fadli-Syarifah Masitah Assegaf (3)Sulaiman Eva Merukh-Ikhwan Wirawan (4)

KUTAi KARTANEgARAEdi Damansyah – Rendi Solihin KiriKolom Kosong Kanan

KUTAi BARATMartinus Herman Kenton-Abdul Azis (1)FX Yapan-Edyanto Arkan (2)

MAhAKAM UlUJuan Jenau-Indra Jaya (1)Bonifasius Belawan Geh-Yohanes Avun (2)

BERAUSeri Marawiah-Agus Tamtomo (1)Sri Juniarsih-Gamalis (2)

KETERANgAN:Pilkada Berau, KPU menung-gu parpol pe ngusung Mu-harram-Gamalis untuk men-

cari pengganti bakal calon Bupati Muharram yang berha-langan tetap karena meninggal dalam seminggu ke depan.?



Pilkada

TaNjUNG reDeB – Partai Keadilan Se-jahtera (PKS) Kalimantan Timur menun-juk Sri Juniarsih sebagai pengganti calon Bupati Berau, menggantikan Muharram yang meninggal dunia akibat Covid-19 pada Selasa (22/9/2020).

Sri Juniarsih adalah kader PKS sekal-igus istri dari almarhum Muharram. Pen-gumuman tersebut menyebutkan pula, Sri Juniarsih maju sebagai calon bupati bersama pasangannya calon wakil bu-pati Gamalis. Keduanya diminta segera melanjutkan tahapan pilkada yakni pen-cabutan nomor urut.

Pasangan Sri Juniarsih-Gamalis dipasti-kan akan mendapat nomor urut 2, setelah nomor 1 dimiliki pasangan Seri Marawiah-Agus Tamtomo, yang sudah mencabut no-mor urut di KPU pada Rabu (24/9/2020).

Majunya Sri membuat pilkada Berau lay-ak disebut pertarungan dua Srikandi. Seri Marawiah-Agus Tamtomo lolos setelah mendapat perahu politik dari Partai Gol-kar, Nasdem, Hanura, dan PDIP, sementara Sri Juniarsih-Gamalis didukung PKS, De-mokrat, PPP, dan PAN. (red)

BONTaNG – Partai Demokrasi Indone-sia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebang-kitan Bangsa (PKB) sepakat mengusung paket baru pasangan calon (paslon) pilkada Bontang, menyusul wafatnya Adi Darma pada Kamis (1/10/2020) lalu.

Kedua partai setuju menunjuk Najirah yang merupakan istri almarhum Adi Darma, maju bersama Basri Rase. Disepakati pula, Basri mengisi posisi yang ditinggalkan Adi Darma yakni calon Wali Kota, sementara Najirah sebagai calon Wakil Wali Kota.

Majunya Najirah tertuang dalam su-rat No 001/EX/GPP-BTG/X/2020

yang dikirimkan kedua partai ke KPU Bontang. Surat yang ditandatangani Maming,

Ketua DPC PDIP Bontang dan Basri Rase itu menyebutkan, pada Rabu (7/10/2020), berkas persyaratan perubahan paslon akan diserahkan ke KPU.

Ketua KPU Bontang Erwin, saat dihubun-gi membenarkan pihaknya telah meneri-ma surat tersebut. Erwin menambahkan, selepas penyerahan dokumen pergantian paslon dan verifikasi dokumen lain, Najirah akan menjalani tes kesehatan pada 8 dan 9 Oktober 2020.

“Tes kesehatan rencananya dilaksanakan di Rumah Sakit Parikesit Tenggarong,” jelas Erwin. Jika verifikasi dokumen dan hasil tes kesehatannya memenuhi syarat, KPU akan menetapkan Najirah sebagai pengganti Adi Darma. (red2)

FoTo: ISTIMEWA

lANJUTKAN PERJUANgAN: Sri Juniarsih (kiri) adalah kader PKS sekaligus istri al-marhum Muharram yang ditunjuk maju sebagai calon bupati bersama pasangannya calon wakil bupati gamalis.

Istrinya Ditunjuk gantikan Almarhum Muharram Jadi Calon Bupati Berau

Resmi, pDIp-pKB Sepakat Ajukan najirah gantikan Adi Darma

Najirah



adVertOrial dPrd

BONTaNG – Komisi II DPRD Bontang melakukan peninjauan ke proyek Pasar Ta-man Citra Mas Loktuan, Senin (5/10/2020) pagi. Didampingi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Dis-kop-UKMP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar, peninjauan ini dilakukan un-tuk melihat langsung sejauh mana progres pembangunan pasar semi modern itu.

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, dari hasil pengamatannya, saat ini progres pembangunan sudah 85 persen. Hanya tinggal melengkapi sarana dan prasarana (sapras). Dan hal tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2021 men-datang.

“Dari hasil rapat kami dengan tim asis-tensi pemerintah daerah, mereka telah menganggarkan kurang lebih 3 miliar ru-piah untuk sapras penunjangnya,” ujar Rustam ditemui usai peninjauan.

Selain itu Rustam meminta kepada kon-traktor, karena 21 Desember adalah ba-tas akhir pembayaran dari Pemkot, maka diminta pekerjaan harus digenjot untuk segera diselesaikan. “Kalau bisa dilem-bur. Karena setelah tanggal 21 Desember semuanya sudah cuti bersama. Dan jika belum terbayarkan, maka akan dibayar tahun depan,” terangnya.

Rustam juga meminta kepada kontraktor dan Pemkot, untuk turut memperhati-kan saluran pembuangan limbah sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Pasalnya saat ini pihaknya menerima laporan kawasan permukiman di belakang pasar ikut terdampak banjir akibat adanya proyek ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dis-kop-UKMP, Asdar Ibrahim menyampaikan, pihaknya telah menata bangunan pasar maupun area sekitarnya. Rencananya, tahun depan akan dianggarkan proyek pemagaran agar pasar lebih aman. “Ta-hun depan peresmian pasar sudah bisa dilakukan. Untuk pemasangan pagarnya bisa sambil berjalan,” tuturnya.

Asdar menambahkan, pihaknya juga telah mendata jumlah pedagang di Pasar Citra Mas. Dimana telah diintegrasikan dengan ketersediaan lapak di bangunan pasar baru. Hasilnya, jumlah lapak tidak cukup dibanding jumlah pedagang yang ada. Sehingga saat ini mereka masih me-mikirkan solusinya. “Ini perlu kami pikir-kan teknisnya nanti seperti apa. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di-

inginkan,” bebernya.Ditanya soal dampak pembangunan pas-

ar terhadap warga yang tinggal di belakang pasar, dirinya menyebut saat ini sudah dilakukan penurapan. “Ke depan harus ada kolaborasi antara pemerintah, perusa-haan, dan DPRD. Kita harus duduk bersama untuk membicarakan keluhan masyarakat. Karena pasar ini adalah sarana untuk ke-pentingan publik,” tandasnya. (bams/adv)

ISTIMEWA

TURUN lANgSUNg: Peninjauan lapangan Komisi ii DPRD Bontang, Diskop-UKMP, dan UPT Pasar ke Pasar Taman Citra Mas loktuan, Senin (5/10/2020) pagi.

Tinjau progres pembangunan pasar Loktuan, Komisi II Harap Tahun Depan Sudah Bisa Ditempati



adVertOrial dPrd

Adi Darma Meninggal, DpRD Bontang Ikut Bela Sungkawa

BONTaNG – Duka atas meninggal-nya mantan Wali Kota Bontang periode 2011-2016 Adi Darma, turut dirasakan jajaran DPRD Bontang. Hal ini dis-ampaikan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. “Innalillahi wa innailahi rajiun. Saya mewakili DPRD Bontang mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Pak Adi Darma,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Andi Faiz itu menyebut, berpulangnya Adi Darma ke Rahmatullah tentu merupakan sebuah kehilangan besar bagi warga dan Bontang secara umum. Pasalnya, semasa hidupnya almarhum banyak meninggalkan karya-karya untuk Kota Taman.

Untuk itu dirinya berharap dan ber-doa, agar semua yang telah dilakukan Adi Darma semasa hidupnya untuk Bontang, bisa dinilai sebagai amal ibadah di hada-pan Allah SWT. Serta kuburannya dila-pangkan dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.

“Untuk keluarga besar almarhum, semoga diberi kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah SWT. Dan semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang, dan lindungan Allah SWT dalam segala langkah dan nafas kita,” harapnya. (bms/adv)

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan hasdam



adVertOrial BkPSdm

BONTaNG - Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) XXX Tahun, XX ta-hun dan X tahun yang telah dianugrahkan kepada PNS, dimaksudkan untuk meng-hargai Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

Semua itu dilaksanakan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus dengan tu-juan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan memotivasi diri dalam meningkatkan darma bhakti kepada Bangsa dan Negara.

Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melak-sanakan kegiatan penganugerahan tanda kehormatan SLKS, yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bontang dr Hj Neni Moerniaeni, SpOG, pada Kamis, 6 Agustus 2020 lalu, bertempat di pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang.

Dalam sambutannya Wali Kota Bontang berpesan agar seluruh ASN di Kota Bontang senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Tingkat kepedulian dan daya respons dalam menyelesaikan setiap permasala-han dalam lingkup tugas masing-masing juga harus didukung dengan kelengkapan kualitas perangkat kerja dan sumber daya aparatur yang mumpuni. Setiap ASN juga dituntut selalu berinovasi dengan kreati-vitas yang andal, sehingga akan mening-katkan efisiensi dan efektivitas pencapa-ian target-target yang telah direncanakan. ASN juga diharuskan menjadi teladan di tengah masyarakat, dan selalu mencip-takan keharmonisan dalam rumah tangga, keluarga dan lingkungan.

Sebelumnya Kepala BKPSDM Kota Bontang Drs Sudi Priyanto, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa me-lalui pembahasan Tim Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Su-rat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 128 Tahun 2019, dilakukan verifikasi berkas yang telah masuk ke BKPSDM Kota Bontang dan dihasilkan sebanyak 352 berkas yang berhak mendapatkan Satyalancana Karya

Satya dengan rincian :- Untuk XXX tahun = 25 berkas- Untuk XX tahun = 17 berkas- Untuk X tahun = 310 berkas

Selanjutnya dari hasil verifikasi Tim Peneliti tersebut, pemberian Tanda Kehor-matan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebanyak 352 Pegawai Negeri Sipil Kota Bontang tersebut kita usulkan untuk mendapatkan penghargaan berupa tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ke Kementrian Dalam Negeri.

Syukur Alhamdulillah, Berdasarkan Su-rat Keputusan Presiden Republik Indo-nesia Nomor 125/TK/Tahun 2019, usulan Penerima Penghargaan berupa Tanda Ke-hormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemer-intah Kota Bontang sebanyak 352 orang dapat diterima seluruhnya. Meskipun demikian, pengurusan penghargaan SLKS yang dilakukan melalui koordinasi den-gan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia baru dapat diselesaikan pada Desember 2019. Ren-cana acara penganugerahan SLKS tersebut

sempat tertunda karena pandemi Covid-19, yang menyebabkan berbagai penyesuaian pola kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Penyerahaan penghargaan memperha-tikan protokol kesehatan, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut termasuk adanya penyesuaian acara, seperti pelaksanaan penyerahan penghargaan secara simbolis, pembatasan jumlah peserta, dan mengoptimalkan dur-asi pelaksanaan acara, tanpa mengurangi makna penting dari penyerahan penghar-gaan SLKS itu sendiri.

Lencana dan sertifikat bagi penerima penghargaan SLKS ini, disamping yang diundang dan hadir pada kesempatan kali ini, juga akan disampaikan dan diberikan kepada PNS Penerima melalui pengelola kepegawaian dari masing-masing OPD, berkoordinasi dengan Sub Bidang Pembi-naan dan Kinerja Pegawai BKPSDM Kota Bontang.

Kiranya tanda kehormatan Satyalan-cana Karya Satya ini dapat dikenakan pada pakaian dinas disaat menghadiri hari-hari besar kenegaraan seperti upacara mem-peringati Hari Kemerdekaan Republik In-donesia 17 Agustus tahun 2020 lalu. (red2)

Berdedikasi Tinggi pada negeri dan pekerjaan, 352 pnS Dianugerahi Satyalancana Karya Satya

Kepala BKPSDM Kota Bontang Drs Sudi Priyanto, M.Si



adVertOrial BkPSdm

BONTaNG – Guna menjaga kebugaran dan kesehatan terlebih dimasa pandemi Covid-19, Keluarga Besar BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menggelar olah raga bersama. Acara yang diberi nama GORENG atau Gowes baRENG, berlangsung rutin setiap Sabtu pagi.

Selain bertujuan meningkatkan imunitas tubuh, kegiatan ini dimaksudkan pula un-tuk menjalin tali silaturahmi serta memu-puk soliditas, kekompakan dalam ikatan keluarga BKPSDM.

Kepala BKPSDM Sudi Priyanto men-gatakan, kegiatan ini dikemas dalam sua-sana santai, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Seluruh peserta GORENG diha-ruskan memakai masker dan menjaga jarak.

“Kami biasanya start dari halaman parkir auditorium 3 dimensi di Jalan Awang Long, dan finis disalah satu rumah keluarga be-sar BKPSDM. Disinilah uniknya karena saat finish, kami bisa bercengkerama sambil menikmati menu kuliner tradis-ional sederhana yang disiapkan oleh tuan rumah,” ungkap Sudi Priyanto.

Saking akrabnya suasana, Ir Hj Sari-fah Nurul Hidayati, MM (Asisten Adm Umum BKPSDM) dan putrinya sem-pat menyempatkan waktu bersepeda bersama dengan anggota GORENG. Sudi menambahkan, biasanya rute yang di-tempuh hanya di seputaran Kota Bontang dengan rute yang bervariasi setiap pekannya.

“Semoga GORENG ini bisa membuat Tu-buh Sehat, Hati Senang, Imun Meningkat. Ini adalah cara kami untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang dikemas dalam bentuk olahraga bersama,” tambah Sudi.

Dikatakan pula, keceriaan, kuliner

sederhana dan jalinan silaturahmi men-jadi bonus yang mengisi relung hati. “Luar biasa.. Sehatnya dapat, imun me-ningkat, silaturahmi semakin erat dan bonus menu berserat,” tambahnya.

pegawai BKpSDM Melebur Bersama Lewat gORengDiakhir wawancara Sudi menyempatkan membaca puisi yang berbunyi: “Menjaga konsistensi, Agar tidak sensi & hipertensi, Dari mengayuh pedal menjadi atensi, Un-tuk sehat yang selalu esensi”. (adv/red2)

JAgA KEBUgARAN: gORENg atau gowes baRENg, berlangsung rutin setiap Sabtu pagi yang diikuti keluarga besar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang.



adVertOrial Camat utara



adVertOrial Badak lng

meSKI sedang menghadapi kondisi Pandemi, Badak LNG tetap mampu meraih prestasi. Kali ini datang dari penghargaan bergengsi tingkat Asia yaitu Asia Respon-sible Enterprise Awards (AREA) 2020.

Penghargaan ini merupakan salah satu program dari Enterprise Asia atau sebuah organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan pemerintah, LSM dan organisasi lain untuk mempromosikan daya saing dan pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan, sebagai upaya mengangkat status ekonomi masyarakat di seluruh Asia.

Melalui program Kampung Masyarakat Sadar Lingkungan atau Masdarling, Badak LNG menjadi salah satu Perusahaan yang menyabet penghargaan ini. Pemberian penghargaan pun berlangsung secara dar-ing dan disaksikan langsung oleh Director & COO Badak LNG, Gitut Yuliaskar pada Rabu, 23 September 2020 melalui “Virtual Awarding AREA 2020”.

Social Empowerment telah menjadi tu-juan dan komitmen CSR Badak LNG untuk mengembangkan potensi masyarakat agar mampu mandiri baik secara ekonomi, sos-ial, dan pengelolaan lingkungan.

Selaras dengan pilar CSR tersebut, Badak LNG bersama dengan warga di Jalan Bukit Pasir RT 26 Kelurahan Gunung Telihan berinisiatif membentuk sebuah kampung yang peduli dan sadar akan lingkungan.

Hal ini juga berangkat dari kesadaran masyarakat tersebut akan permasalahan sampah yang tidak ada habisnya. Berkat dukungan Perusahaan dan keseriusan warga, Kampung Masdarling kini men-jadi satu-satunya program wisata ber-basis lingkungan di Kota Bontang dan menjadi program unggulan Comdev Ba-dak LNG.

Sejak digagas pertama kali pada Sep-tember 2018, Kampung Masdarling telah membuktikan komitmennya terhadap permasalahan sampah di Kota Bontang dengan menghadirkan berbagai atraksi wisata diantaranya:

- Wisata Edukasi Pertanian Organik (wisata yang paling populer)

- Wisata Edukasi Pengelolaan Kompos- Wisata Edukasi Pengembangbiakan

Vegetatif Buatan Tanaman Hias- Wisata Edukasi Pembuatan Kerajinan

dari Botol

- Wisata Petik Sayur dan Buah di Kebun- Wisata Sepeda Keliling Kebun

dan Track Profesional- Wisata Selfie di aneka photobooth di

Kampung Narsis (Wisata yang paling Populer)

- Wisata Jalan Terapi- Wisata Kuliner dan Lokasi Gathering

Kampung Masdarling telah membuk-tikan keberadaannya mampu membawa dampak positif, baik bagi masyarakat Gu-nung Telihan maupun Kota Bontang. Salah satu manfaat yang paling terasa ialah me-ningkatnya perekonomian warga setem-pat dengan berdirinya wisata edukasi di Kampung ini.

Berkat astraksi wisata dan juga keber-manfaatannya yang tidak hanya untuk ling-kungan tetapi juga menjadi ajang edukasi kepada generasi muda di Kota Bontang,

membuat Progam Kampung Masdarling berhasil mengantarkan Badak LNG meraih penghargaan AREA 2020.

“Alhamdulillah Badak LNG kembali meraih penghargaan Internasional pada ajang AREA 2020. Tahun ini melalui program Kampung Masdarling, setelah tahun 2018 melalui pro-gram Bontang Kuala Ecotourism dan 2019 Selangan City,” ungkap Gitut.

Meski telah berhasil menjadi program unggulan dan mendapat penghargaan, tak membuat Kampung Masdarling merasa puas. Kampung Masdarling masih memi-liki harapan dan misi untuk terus mening-katkan kualitas sarana dan pelayanan bagi pengunjung. Badak LNG juga berharap hadirnya Kampung Masdarling dapat men-jadi ikon wisata dan kampung perconto-han berbasis kesadaran lingkungan di Kota Bontang serta dapat direplikasi di seluruh kelurahan di Kota Bontang. (adv)

Badak Lng Bersama Kampung Masdarling Raih Asia Responsible enterprise Awards 2020



adVertOrial Pkt

BONTaNG kini memiliki unit Laborato-rium Biomolekuler Polymerase Chain Reac-tion (PCR) untuk analisa swab Covid-19 di RS Pupuk Kaltim, diresmikan Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, bersama Sek-retaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati dan Direktur Utama RS Pupuk Kaltim Grup dr. Nurul Fathoni, pada Selasa (8/9) pagi.

Laboratorium ini memiliki standar ke-amanan Bio Security Level (BSL) 2, dengan efektivitas dan kemampuan analisa antara 95-180 sampel per hari, didukung automatic extractor yang mampu mengurai sampel dengan lebih cepat dan akurat.

“Dengan kemampuan alat, waktu tunggu hasil analisa akan berkurang, sehingga trac-ing bisa lebih mudah dan cepat. Upaya pre-ventif yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 bisa lebih efektif di-jalankan,” ujar Rahmad Pribadi.

Menurut Rahmad, pembangunan Lab PCR ini wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam membantu Pemerintah untuk penanggu-langan Covid-19, baik untuk analisa potensi penyebaran virus di lingkungan Perusahaan, maupun masyarakat Bontang. Upaya ini ba-gian dari 3 kebijakan yang ditetapkan Pupuk Kaltim dalam penanganan Covid-19, yakni Transparansi Data untuk tindakan preventif maupun kuratif, Intensive Tracing untuk mengetahui riwayat aktivitas pasien maupun karyawan secara umum, serta Massive Test-ing guna memastikan kesehatan karyawan dari potensi paparan virus.

“Dengan kemampuan perangkat yang san-gat canggih, tidak hanya akan membantu Pupuk Kaltim, tapi juga berkontribusi se-cara aktif bagi masyarakat dalam membantu Pemkot Bontang menanggulangi Covid-19,” tambah Rahmad.

Rahmad berharap dengan keberadaan lab-oratorium PCR di RS Pupuk Kaltim, analisa sampel untuk memastikan potensi paparan Covid-19 segera berjalan intensif dan upaya penanggulangan bisa ditindaklanjuti den-gan lebih cepat, baik secara kebijakan oleh Pemerintah maupun tindakan langsung di lingkungan masyarakat. “Kini laboratorium sudah bisa difungsikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyara-kat. Semoga apa yang kita lakukan segera memutus mata rantai Covid-19 di Bontang,” tutur Rahmad.

Direktur Utama PT. Kaltim Medika Utama Nurul Fathoni, mengapresiasi kontribusi Pu-puk Kaltim dalam penanggulangan dan anti-

sipasi Covid-19, baik ragam bantuan yang se-lama ini berjalan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit, hingga pembangunan Lab PCR. Dikatakannya, keberadaan Lab PCR menjadi salah satu upaya penegakan diagnosis melalui perangkat untuk memastikan seseorang ter-papar Covid-19 atau tidak. Sebab uji sampel melalui rapid test maupun swab antigen, ma-sih memiliki potensi kemungkinan, sehingga butuh pengujian lanjutan melalui PCR untuk 100% tingkat kesehatan secara akurat.

“Laboratorium ini jadi bagian dari upaya kami selaku garda terdepan dalam memutus mata rantai dan menekan berbagai masalah yang diakibatkan Covid-19. Laboratorium ini bisa dikatakan sebagai bagian kontri-busi Perusahaan untuk misi kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, serta senjata pamungkas dalam penanganan Covid-19 di lingkungan Perusahaan dan kota Bontang,” terang Nurul Fathoni.

Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Er-lynawati, juga mengucapkan terima kasih

atas kontribusi Pupuk Kaltim melalui pem-bangunan Lab PCR yang kini difungsikan RS Pupuk Kaltim. Menurut dia, ini suatu kebanggaan bagi daerah karena Bontang punya Lab PCR, sehingga analisa swab yang dilakukan bisa lebih cepat.

“Terima kasih kepada Pupuk Kaltim yang sudah mendukung Pemerintah dan ma-syarakat untuk penanganan covid-19, me-lalui berbagai program dan bantuan yang dilaksanakan. Semoga dengan Lab PCR dan disiplin masyarakat dalam menerapkan pro-tokol kesehatan, Bontang segera terbebas dari Covid-19,” tutur Aji Erlynawati.

Pada kesempatan itu, Pupuk Kaltim juga turut menyalurkan bantuan berupa 500 pcs baju hazmat bagi pejuang medis RS Pupuk Kaltim senilai Rp60 Juta, serta bantuan extra fooding bagi tim medis Co-vid-19 Kota Bontang senilai Rp195,5 Juta. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Rahmad Pribadi kepada Aji Erlynawati dan Nurul Fathoni. (*/navra/adv)

Rahmad pribadi: RS pupuk Kaltim Operasikan Lab Biomolekular pCR untuk Tingkatkan penanganan Covid-19 di Bontang



BOntang

BONTaNG – Ratusan massa yang ter-gabung dalam Aliansi Bontang Melawan menduduki kantor DPRD Bontang, Kamis (8/10/2020) siang. Aksi tolak omnibus law yang dilakukan mahasiswa dan buruh itu, dimulai sejak pukul 9.00 Wita, di halaman Kantor DPRD Bontang.

Setelah itu, ratusan massa masuk ke kan-tor DPRD Bontang yang langsung diterima oleh wakil ketua DPRD Bontang Agus Haris

dan angota DPRD, Irvan dan Raking. Peser-ta demo menuntut agar para anggota legis-lator menjadi perpanjangan tangan warga Bontang membatalkan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja.

“Kami hanya ingin Omnibuslaw ini di-turunkan. Kami di sini ingin menyuarakan ketidakadilan,” kata salah satu mahasiswa yang melakukan orasi dengan nada tinggi. Teriakan orator tersebut langsung disam-

but teriakan setuju sekitar 200-an massa yang berasal dari BEM STITEK, STIT Syam, STTIB dan Unijaya Bontang.

Terlihat pula organisasi kemahasiswaan seperti Kapasisbn, HMB, HMI, GMNI dan lainnya. Termasuk pula buruh asal Serikat Pekerja Argo. Hingga berita ini diturunkan aksi masih berlangsung. Ratusan polisi dan Satpol PP berjejer di halaman kantor DPRD Bontang melakukan pengamanan. (bgr)

mahasiswa Bontang Bergejolak tolak Omnibus law

TOlAK OMNiBUS lAW: Aksi tolak omnibus law yang dilakukan mahasiswa dan buruh itu, dimulai sejak pukul 9.00 Wita, di halam-an Kantor DPRD Bontang.



BOntang

BONTaNG- Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdam-kartan) berhasil mengamankan ular piton berukuran sedang sepanjang 2 meter, Rabu (7/10/2020) siang sekira pukul 11.30 Wita.

Binatang melata itu ditemukan di sebuah rumah di RT 24 Kelurahan Berbas Pantai.

Dihajar pandemi Jumlah Wisatawan di Bontang Menurun Tajam

BONTaNG – Selama Pandemi Covid 19, angka wisatawan ke kota Bontang menu-run drastis. Itu terhitung sejak triwulan ke 3, dimana ada 8 tempat wisata yang sepi akibat corona.

Pulau Beras Basah, Bontang Kuala, Ke-nari Water Park, Sungai Belanda, Taman Graha Mangrove, Lembah Hijau, Masdar-ling dan Lembah Permai. “Sempat ditutup, tapi kembali dibuka. Sebagian besar ter-kena dampak dari covid 19,” ungkap Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Bambang Cipto Mulyono.

Sementara dua objek tempat wisata

Menurut informasi dari warga setempat, ular dengan nama latin pythonidae itu menampak-kan kepalanya di lubang lantai rumah saat si penghuni rumah sedang menggulung karpet.

Karena panik, pemilik rumah menutup kembali lubang tersebut dengan karpet sembari memanggil petugas Damkar. Usai

petugas datang ke lokasi, ular tersebut ti-dak menampakkan wujudnya.

Untuk menangkapnya, petugas terpaksa membobol lantai rumah. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, akhirnya ular berwarna kuning ke abu-abuan itu berhasil dievakuasi. (bms)

Bersembunyi di Lantai Rumah, piton Sepanjang 2 Meter Ditangkap Disdamkartan

yang mengalami peningkatan jumlah kunjungan yaitu Bontang Mangrove Park dan Mangrove Edu Park. Menin-gkatnya jumlah itu dikerenakan, be-berapa waktu lalu pemerintah pusat menggelar acara Hari Konservasi Alam Nasional di Bontang Mangrove Park, yang secara otomatis mengangkat an-

gka kunjungan wisatawan.Walaupun telah dibuka, pemerintah

mewajibkan pengelolah wisatawan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain me-wajibkan masker dan jaga jarak, seluruh destinasi wisata harus membatasi jumlah wisatawan yaitu 50 persen dari kapasitas obyek wisata. (bgr/red2)



Samarinda

SamarINDa – Aksi unjuk rasa peno-lakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Samarinda bukan saja dilakukan maha-siswa dari berbagai perguruan tinggi tetapi juga diikuti akademikus Universitas Mula-warman, Rabu (7/10) kemarin.

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herd-iansyah Hamzah, menyebut rencana pemerintahan Joko Widodo dan DPR yang memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja dianggap di luar batas nalar. UU tersebut dinilai berisikan pasal-pasal bermasalah. Nilai-nilai konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) dan Pancasila dilanggar. Juga cacat dalam prosedur pembentukan.

“Aspirasi publik pun kian tak didengar. Bahkan terus dilakukan pembatasan seak-an tidak lagi mau dan mampu mendengar apa yang menjadi dampak bagi hak-hak dasar warga,” sebut Castro.

Castro pun mengemukakan sejumlah masalah mendasar dari materi muatan pasal-pasal dari berlakunya UU Cipta Ker-ja. Yang pertama adalah sentralistik rasa Orde Baru. Terdapat 400-an pasal yang menarik kewenangan kepada presiden me-lalui pembentukan peraturan presiden. Kedua adalah anti-lingkungan hidup.

Terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendeka-tan berbasis resiko serta semakin terba-tasnya partisipasi masyarakat.

Ketiga adalah liberalisasi pertanian. Ti-dak ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik, dan semakin ter-bukanya komoditi pertanian impor. Serta dihapusnya perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.

Dan keempat adalah abai terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tertentu mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis. Sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, hak pekerja perempuan, hak warga, dan lain-lain.

Yang kelima, mengabaikan prosedur pembentukan UU. Metode ‘omnibus law’ tidak diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Bagaimana mungkin sebuah UU dapat dibentuk tidak sesuai prosedur. Terlebih lagi, semua proses pembentukan hukum ini dilakukan pada masa pandemi, sehingga sangat membatasi upaya memberi aspirasi

untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia,” sesalnya.

Dengan rentetan persoalan tersebut, serta menyimak potensi dampak keru-sakan yang akan ditimbulkannya secara sosial-ekonomi dari terbitnya UU tersebut, Castro, berikut puluhan akademikus lain-nya yang tersebar di 30 perguruan tinggi se-Indonesia, tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

PeNGUSaha BISa BaYar PeSaNGON SemaUNYa

Catat Badan Pusat Statistik (BPS) pada Feb-ruari 2020, ada 1,86 juta orang yang bekerja di Kaltim. Status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh atau karyawan. Jum-lahnya 956 ribu orang atau 51,51 persen.

Hampir satu juta buruh di Kaltim inilah yang akan menerima dampak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Paling menjadi sorotan, terkait poin-poin ketenagakerjaan. Salah satu yang dikritisi adalah masalah pesangon. Dalam draf awal, pesangon tenaga kerja diatur den-gan batasan minimal. Namun, dalam draf akhir UU Cipta Kerja, pesangon tenaga kerja justru diatur dengan batasan maksimal.

Melalui akun Instagram DPR RI, Rabu

17 dosen unmul ikut tolak uu Omnibus law, Castro: Pengusaha Bisa Bayar Pesangon Semaunya

Aksi penolakan UU Omnibus law Cipta Kerja di Samarinda.



Samarinda

Akademikus Fakultas hukum Universi-tas Mulawarman, her diansyah hamzah

(7/10) kemarin, ada postingan sanggahan terkait info yang beredar. Berikut beberapa postingan tersebut:

– Di masyarakat, beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua belas poin tersebut ternyata tidak benar. Berikut ini kita kupas satu per satu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas!”

– Benarkah uang pesangon tidak ada? Faktanya, uang pesangon tetap ada.

Dalam UU Cipta Kerja, uang pesangon memang tetap harus dibayar pengusaha. Hal ini tertuang dalam draf akhir Bab IV Ketenagakerjaan. Khususnya pada Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 156 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003. Bunyinya adalah, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pe-sangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang se-harusnya diterima.

Namun, di Ayat 2, dalam draft final dise-but, uang pesangon sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan.

Herdiansyah Hamzah menyebut frasa

“paling banyak” sangat membahayakan. Artinya pengusaha bisa membayar pe-sangon semaunya. Asalkan tidak melebi-hi batas, pengusaha tak akan menyalahi aturan. “Perspektif yang dipakai harusnya standardisasi minimal sebagai jaring pen-gaman buruh. Ketentuan paling banyak, justru berdampak hilangnya jaring penga-man itu. Jadi, pesangon bisa saja dibayar di batas terendah, kendati pun buruh sudah bekerja puluhan tahun,” tegasnya.

Dalam draf final Undang-Undang Cip-ta Kerja, tidak hanya masalah pesangon. Dalam Ayat 3 dikatakan, uang penghar-gaan masa kerja sebagaimana dimaksud

Ayat 1, juga diberikan paling banyak sesuai ketentuan.

Di ayat 4, disebut juga uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaima-na dimaksud pada Ayat 1. Meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh, dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.

Juga hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu di Ayat 5, disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghar-gaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, 3, dan 4, diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dengan rentetan persoalan tersebut, serta menyimak potensi dampak kerusakan yang akan ditimbulkannya secara sosial-ekonomi dari terbitnya UU tersebut, Castro, berikut puluhan akademikus lainnya yang tersebar di 30 perguruan tinggi se-Indonesia, tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hingga pukul 18.30 Wita hari ini, telah di-tandatangani 71 akademikus. Sebanyak 17 di lainnya dosen Universitas Mulawarman dan empat orang dosen perguruan tinggi swasta di Samarinda. (red)

SamarINDa- Seperti kota lain, maha-siswa di Kota Tepian ikut bergejolak dengan proses pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR RI yang banyak menuai pro-kontra di masyarakat.

Ratusan mahasiswa Samarinda yang berasal dari berbagai universitas, Rabu (7/10/2020), menggelar aksi penolakan un-

dang-undang kontroversial yang disahkan Senin (5/10/2020) itu. Aksi dipusatkan di simpang empat Lembuswana.

Untuk pengamanan, pihak berwajib mengerahkan 800 personel gabungan TNI dan Polri. Mereka akan mengamankan aksi yang diperkirakan diikuti 500 orang. “Ke-mungkinan kami akan menutup

Demo Tolak UU Cipta Kerja Menjalar Sampai Samarindasimpang empat Lembuswana,” kata Ka-

bag Ops Polrest Samarinda Kompol Erick Budi Santoso.

Jika simpang empat Lembuswana ter-paksa harus ditutup, para pengguna jalan akan dialihkan mulai dari Simpang Air Hitam, Jl S Parman, Jl dr Sutomo, dan Jl M Yamin. (red)



Samarinda

DpR Luruskan 12 Hoax Omnibus Law yang BeredarOmNIBUS Law RUU Cipta Kerja telah

disahkan oleh DPR. Sontak hal tersebut mendapatkan banyak tanggapan pro dan kontra mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Lebih lanjut, para buruh juga

tetap akan melakukan ‘Mogok Nasional’ terkait isi dari RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh.

DPR RI melalui akun instagram resminya @dpr_ri menjelaskan bahwa di masyarakat

beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Namun demikian, dua belas poin tersebut ternyata tidak benar. Berikut adalah fakta dan pasal terkait dengan isu yang beredar di masyarakat.

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?Faktanya: Uang pesangon tetap ada. Dalam hal terjadi pemutu-san hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon/atau uang penghargaan masa kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?Faktanya: Upah Minimum Re-gional (UMR) tetap ada.

3. Benarkah Upah buruh dii-tung per jam?Faktanya: Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.

4. Benarkah semua hak cuti (cuit sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti ke-matian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi?

Faktanya: Hak cuti tetap ada.

5. Benarkah Outsorcing di-ganti dengan kontrak seumur hidup?Faktanya: Outsorcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.

6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?Faktanya: Status karyawan tetap masih ada.

7. Apakah Perusahaan bisa memPhK kapanpun secara sepihak?Faktanya: Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang?Faktanya: Jaminan sosial tetap ada.

9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?Faktanya: Status karyawan tetap masih ada.

10. Benarkah tenaga kerja as-ing bebas masuk?Faktanya: Tenaga kerja as-ing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan.

11. Benarkah buruh dilarang protes dan ancamannya PhK?Faktanya: Tidak ada larangan protes.

12.Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya: Sejak dulu penamba-han libur di luar tanggal merah tidak di atur undang-undang tapi kebiajakn pemerintah. (rls/red)

jaKarTa - Setelah menuai berbagai polemik dan penolakan, Presiden Joko Widodo angkat suara tentang Undang-Un-dang Cipta Kerja. Memastikan peraturan pemerintah dan peraturan presiden tu-runan dari UU ini diturunkan selambatnya tiga bulan setelah disahkan.

Dalam video pernyataan pers mengenai UU Cipta Kerja, Jokowi mengemukakan alasan mengapa UU Cipta Kerja dibuat. Menurutnya, setiap tahun ada 2,9 juta pen-duduk usia kerja baru yang masuk pasar kerja di Indonesia. Membuat kebutuhan la-pangan kerja baru sangat mendesak. Apa-lagi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 87 persen dari total penduuduk pekerja, memiliki tingkat pen-didikan setingkat SMA ke bawah. Dan 39 persen berpendidikan SD,” sebut Presiden Jokowi.

Inilah Klarifikasi Jokowi tentang Isu UU Cipta Kerja, persilakan Ajukan Judicial Review ke MK

ANgKAT SUARA: Presiden Joko Widodo saat menjelas tentang UU Cipta Kerja yang menjadi polemik setelah di sahkan oleh DPR belum lama ini di istana Negara.



Samarinda

Dengan demikian, perlu didorong pen-ciptaan lapangan kerja baru. Khususnya di sektor padat karya. UU Cipta Kerja bertu-juan menyediakan lapangan kerja seban-yak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran.

Dengan UU tersebut, akan memudahkan masyarakat, khususnya di usaha mikro kecil membuka usaha baru. Regulasi tum-pang tindih dan prosedur rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tak diperlukan lagi. “Hanya pendaftaran. Sangat simpel.”

Pembentukan perseroan terbatas atau PT juga dipermudah. Tidak ada lagi pem-batasan modal minimum. Pembentukan koperasi pun dipermudah. Hanya dengan 9 orang sudah bisa dibentuk. Sehingga akan makin banyak koperasi di Indonesia.

Dari UMK sektor makanan dan minu-man, sertifikasi halal juga dibiayai pemer-intah. Serta izin kapal zelayan penangkap ikan kini hanya ke unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. “Sebel-umnya di KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain,” jelas Jokowi.

UU Cipta Kerja ditegaskan akan men-dukung upaya pencegahan dan pember-antasan korupsi. Keberadaannya menye-derhanakan, memotong, mengintegrasi-kan perizinan secara elektronik. Sehingga pungutan liar dapat dihilangkan.

“Namun saya melihat unjuk rasa peno-lakan undang-undang ini yang dasarnya disinformasi mengenai substansi tentang undang-undang ini dan hoax di media sosial,” lanjutnya.

Jokowi pun mengambil contoh kabar

penghapusan UMP, UMK, dan UMSP. Menurutnya, hal tersebut tidak benar. Faktanya, upah minimum regional tetap ada. “Ada juga menyebutkan upah mini-mum dihitung per jam. Padahal tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Bisa dihitung berdasar waktu dan berdasar hasil,” jelas dia.

Jokowi juga mengklarifikasi isu men-genai penghapusan cuti. Dari cuti sakit, kawin, khitanan, baptis, kematian, mela-hirkan, dan lainnya yang dihapuskan serta tidak ada kompensasi. “Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin.”

“Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar tidak bisa PHK secara sepihak,” sambungnya.

Sedangkan pertanyaan mengenai jami-nan sosial dan kesejahteraan yang hilang, Presiden menegaskan hal itu tidak benar. Demikian juga kabar dihapuskannya anal-isis mengenai dampak lingkungan atau amdal. “Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus ada studi amdal yang ketat. Bagi UMKM ditekankan pendampingan dan pengawasan,” jelasnya.

Jokowi juga memastikan kabar UU Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendi-dikan tidak benar. Yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Sedangkan perizinan pendidi-kan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja. Apalagi perizinan pendidikan di pondok pesantren. Aturannya yang selama ini ada tetap berlaku.

Berikutnya mengenai bank tanah. Hal

ini dirasa perlu untuk menjamin kepentin-gan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi la-han serta reforma agraria. Sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terha-dap kepemilikan lahan.

“Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tak melakukan re-sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Melainkan tetap sesuai dengan NSPK, norma, stan-dar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga menjadi stan-dar yang baik di daerah. dan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Kewenangan perizinan untuk nonperiz-inan berusaha juga tetap ada di pemerin-tah daerah. Yang dilakukan hanya penye-derhanaan dan standardisasi jenis serta prosedur berusaha di daerah. Perizinan berusaha di daerah juga diberikan batas waktu. “Ini yang penting. Jadi ada service level of agreement,” tutur Jokowi.

Menurutnya, UU Cipta Kerja memang memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan pres-iden (perpres). Sehingga, setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan dis-elesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Pemerintah berkeyakinan dengan undang-undang ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupan dan peng-hidupan bagi keluarga.

“Jika masih ada ketidakpuasan terha-dap undang-undang ini, silakan ajukan uji materi atau judicial review melalui mahka-mah konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita mengatakan seperti itu,” pungkasnya. (red)

SamarINDa – Laju kematian pasien Co-rona di Kaltim tertinggi dibanding 33 provinsi lain di Indonesia. Dalam sepekan, hingga Minggu (4/10/2020), jumlah kematian pasien Covid-19 di Benua Etam angkanya mencapai 35 kasus. Padahal sepekan sebelumnya, Sela-sa (29/9/2020), Kaltim hanya diurutan kelima dengan 7 kasus kematian. Dengan tingkat kematian mingguan 35 (33->68) kasus, Kaltim menempati posisi tertinggi mengalahkan Jawa Barat 25 (69->94) kasus.

Disusul Sumatera Barat 20 (15->35), Aceh 17 (21->38), dan Papua 15 (8->23). “Mohon ke-pada provinsi yang masuk 5 besar provinsi dengan tingkat kematian tertinggi agar betul-betul melakukan treatment dengan baik,” kata juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, lewat kanal YouTube Sek-retariat Presiden, Selasa (6/10/2020).

Perawatan pasien Corona, lanjut Wiku,

Jumlah Kematian Corona di Kaltim paling Tinggi se-Indonesia



Samarinda

SamarINDa – Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang memutuskan menutup se-mentara Tempat Hiburan Malam (THM) dan karaoke yang ada di wilayahnya. Penu-tupan berlaku mulai Jumat (2/10/2020) sampai Kamis (8/10/20).

Langkah tegas ini dikeluarkan karena mereka dinilai mengabaikan protokol kes-ehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona di Kota Tepian. Padahal Samarin-da tercatat sebagai daerah dengan pasien positif tertinggi di Kaltim.

Sikap tegas Jaang yang juga Ketua Sat-uan Tugas Percepatan Penanganan Co-

vid-19 Samarinda tertuang dalam surat No 360/634/300.07 tertanggal 1 Oktober 2020. Disebutkan, keputusan diambil setelah sat-gas melakukan observasi lapangan terha-dap penegakan Perwali No 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Samarinda.

Hasil observasi menunjukan, masih dite-mukan pelanggaran serius terhadap pen-egakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan pengelola THM dan karaoke. Petugas juga menemukan banyak pengun-

jung tak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Pengelola THM dan karaoke dinilain tak maksimal dalam melakukan disiplin protokol kesehatan.

“Terlihat kerawanan tersebarnya Co-vid-19 secara nyata mengingat minimnya upaya pencegahan sistematis,” kata Jaang dalam suratnya. Wali Kota dua periode ini memastikan penutupan bersifat sementa-ra, namun bisa diperpanjang sesuai keutu-han. Selama penutupan, Pemkot meminta pengelola THM dan karaoke memperbaiki pelayanannya sehingga sesuai protokol ke-sehatan. (red2)

Pasien yang meninggal karena covid, prosedur pemulasaran dan pemakaman dilakukan sesuai protokol covid-19.

diutamakan pada pasien dengan tingkat kepa-rahan infeksi virus Corona sedang dan berat, serta miliki penyakit penyerta atau komorbid. “Tingkatkan kualitas pelayanan, perbanyak rumah sakit darurat jika diperlukan,” sam-bung Wiku.

Dengan tingkat kematian tinggi seperti itu, tak heran pemerintah menyebut tak satupun dari 10 kabupaten/kota di Kaltim mengalami perubahan zona merah ke oranye atau oranye ke kuning. Terpisah, juru bicara Satgas Covid-19 Kaltim Andi M Ishak menyebut, terjadi penambahan 200 ka-sus terkonfirmasi Corona sehingga total menjadi 9.763 kasus. Samarinda kembali menjadi daerah dengan penambahan tertinggi yakni 84 kasus, disusul kemudian Balikpapan 36 kasus, Kukar 30 kasus, Kutim 23, dan Bontang 19 kasus. Hingga Selasa siang, terjadi 151 penambahan pasien sem-buh atau total 6.690 kasus. (red2)

Tak Taati protokol Kesehatan, Seluruh THM-Karaoke di Samarinda Ditutup!



Samarinda

jUraNG resesi atau penurunan kegiatan ekonomi sudah di depan mata. Kuartal ketiga 2020 yang berakhir September ini menjadi penentu setelah ekonomi pada kuartal kedua 2020 tumbuh negatif. Jika pada akhirnya resesi ekonomi, Indonesia diperkirakan mengikuti jejak 18 negara lain yang sudah menyandang status tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan bahwa Indonesia segera memasuki lembah resesi. Berdasarkan proyeksi pemerintah, pertumbuhan eko-nomi sepanjang tahun ini di antara minus 0,6 persen hingga minus 1,7 persen. Itu be-rarti, mustahil kiranya pertumbuhan eko-nomi kuartal ketiga 2020 di angka positif.

Resesi adalah kemerosotan atau kele-suan aktivitas ekonomi suatu negara se-lama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Kemerosotan itu tergambar dari produk domestik bruto (PDB) yang tumbuh negatif. Resesi ekonomi akan menimbul-kan penurunan aktivitas ekspor, impor, berkurangnya lapangan kerja, investasi, sekaligus keuntungan perusahaan. Dam-pak dominonya sangat panjang (Mewaspa-dai Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 dan Upaya Pencegahannya, 2020).

Teori lain menyebutkan bahwa resesi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi nega-tif selama sepertiga tahun atau empat bulan berturut-turut. Semakin panjang resesi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah depresi ekonomi. Depresi ekonomi akan membawa negara menuju kebangkrutan ekonomi sebagaimana yang terjadi pada 1998 (Ekonomi Makro, 2020, hlm 90).

Pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 5,32 persen. PDB diproyeksikan tumbuh negatif lagi pada triwulan ketiga 2020. Berdasar-kan dua definisi di atas, keadaan ekonomi Indonesia segera memenuhi syarat untuk disebut resesi ekonomi.

Kalimantan Timur sebenarnya mend-erita lebih dalam dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua (April-Juni) 2020, produk domestik region-al bruto (PDRB) Kaltim negatif 5,46 persen. Bumi Etam adalah provinsi yang paling terpukul ekonominya se-Kalimantan. Pe-nyebabnya adalah PDRB Kaltim sebagian besar dibentuk dari ekspor. Lebih spesifik lagi, ekspor hasil sumber daya alam.

PDRB suatu provinsi, sebagaimana PDB suatu negara, dibentuk dari komponen

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemer-intah, investasi, dan net ekspor atau selisih antara ekspor dengan impor (Model Kon-sumsi Rumah Tangga di Indonesia, Jurnal, 2010, hlm 1). PDRB Kaltim tumbuh nega-tif lantaran konsumsi rumah tangga dan investasi cenderung tetap bahkan turun. Sementara itu, ekspor batu bara melorot tajam. Dari minus 5,46 persen, andil sek-tor pertambangan mencapai minus 3,32 persen atau menyumbang 60,8 persen dari total pertumbuhan ekonomi.

reSeSI DaN DeGlOBalISaSI KalTImResesi ekonomi bukan satu-satunya

situasi yang dihadapi Bumi Mulawarman. Penurunan ekspor batu bara sebagai ko-moditas utama pembentuk PDRB disebut karena dampak deglobalisasi. Yang dimak-sud deglobalisasi, antonim dari global-isasi, adalah upaya mengorientasi-ulang perekonomian dari yang menekankan produksi untuk ekspor kepada produksi pasar lokal (Deglobalization: Ideas for a New World Economy, 2002).

“Upaya deglobalisasi ini sudah diambil oleh Amerika Serikat, Tiongkok, dan In-dia. Dua negara yang terakhir itu adalah

Jurang Resesi ekonomi di Depan Mata, Kaltim paling Terpukul



pasar terbesar ekspor batu bara Kaltim,” demikian pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula-warman, Samarinda, Hairul Anwar.

Kepada media ini, akademikus yang akr-ab disapa Codi ini mengatakan, langkah deglobalisasi negara-negara tujuan ekspor itu berdampak besar bagi Indonesia. Kal-tim, utamanya, kehilangan pasar ekspor karena negara tujuan memilih memakai produksi energi dalam negeri.

Langkah yang diambil sejumlah negara tersebut memang realistis ketika ekono-mi global dilanda kelesuan. Negara yang mampu menerapkan deglobalisasi akan selamat. Negara agraris adalah contoh se-cara makro dari deglobalisasi. Negara yang mengedepankan sektor pertanian relatif tidak terganggu situasi global karena me-miliki pangsa dalam negeri. Sementara usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah contoh yang lebih mikro. UMKM cender-ung berdaya tahan di tengah kelesuan eko-nomi karena pasar lokal yang kuat. “Say-angnya, Kaltim bukanlah provinsi agraris melainkan provinsi pengekspor sumber daya alam,” imbuhnya.

Situasi yang Kaltim hadapi sekarang berbeda dengan krisis moneter pada 1998. Pada pembuka era reformasi, negara tujuan ekspor tidak mengalami kelesuan. Krisis ekonomi hanya melanda sejumlah negara Asia, terutama Asia Tenggara. Negara utama tujuan ekspor Kaltim, waktu itu komodi-tasnya minyak dan gas bumi, dalam kondisi sehat dan permintaan cenderung tetap.

Kaltim justru ‘diuntungkan’ dari aktivitas ekspor karena mata uang dollar AS sedang kuat-kuatnya. Yang dihadapi sekarang berbeda. Negara utama tujuan ekspor ikut terkena kelesuan ekonomi dunia. Permin-taan komoditas ekspor dari Kaltim turun sehingga melemahkan PDRB.

SamarindaSamarinda

Sebenarnya masih ada jalan yang bisa menyelamatkan perekonomian Kaltim. Contohnya adalah menciptakan pasar lokal dari hasil sumber daya alam. Minyak sawit mentah atau CPO dapat menjadi komo-ditas perdagangan antarpulau. Provinsi yang memiliki industri besar seperti Jawa Timur memerlukan bahan bakar diesel. Begitu juga pasar domestik batu bara yang dapat diperlebar. Namun demikian, perlu kebijakan multipihak, menyeluruh, dan waktu yang panjang agar pasar seperti itu tercipta.

Jalan yang paling memungkinkan ditem-puh Kaltim adalah menghasilkan komodi-tas dalam waktu singkat yang diperlukan provinsi lain. Permintaan terbesar dari pasar lintas provinsi selama masa pandemi adalah pangan. “Sektor pertanian Kaltim bisa digenjot jika upaya deglobalisasi juga kita pilih,” sarannya.

YaNG aKaN DIhaDaPI KalTImKetika memasuki fase resesi, berkurang-

nya konsumsi masyarakat karena daya beli menurun adalah yang paling terasa. Per-mintaan yang berkurang ini segera diikuti dari sisi penawaran (produksi). Aktivitas produksi swasta besar dan kecil ikut melo-rot. Sektor swasta akhirnya mengambil langkah efisiensi seperti pengurangan karyawan. Jika PHK ini terjadi dalam jum-lah banyak, daya beli masyarakat otomatis semakin jatuh. Produksi lalu turun lagi. Begitu lingkarannya selama resesi.

PHK bukan hanya lahir dari berkurang-nya permintaan dan penawaran di tingkat lokal. Upaya deglobalisasi di negara utama tujuan ekspor Kaltim menyebabkan kinerja pertambangan di Bumi Etam terus menu-run. Berkurangnya permintaan luar negeri akan menyebabkan perusahaan pertam-bangan di Kaltim mengambil kebijakan

efisiensi. Dari sini pula, PHK ikut tercipta.“Harus diingat bahwa PDRB terbentuk

dari konsumsi, investasi, belanja pemer-intah, dan ekspor-impor. Ketika konsumsi turun, pendapatan pemerintah dari pajak masyarakat berkurang. Pemerintah akan kekurangan dana untuk dibelanjakan. Dari utang pun sulit karena semua negara saat ini berutang. Inilah yang kita hadapi seka-rang,” terang alumnus Georgia State Uni-versity, Amerika Serikat, tersebut.

Demikian halnya dari sisi investasi yang turut membentuk PDRB. Pada situasi seka-rang, swasta dari dalam dan luar negeri sangat berhati-hati untuk berinvestasi. Penanaman modal yang seret di daerah sama dengan ketiadaan lapangan kerja baru. Situasi ini ikut memukul daya beli masyarakat. Lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi disarankan untuk betul-betul menahan diri. “Sampai kuar-tal kedua 2021, bisa bertahan saja sudah bagus,” jelasnya.

Dalam situasi begini, pemerintah dian-jurkan segera mendorong produksi ko-moditas yang laku di perdagangan antar-pulau. Lahan di Kaltim dapat dioptimalkan untuk sektor pertanian. Pemerintah dae-rah juga disarankan mendukung pelaku UMKM untuk terus tumbuh. Krisis eko-nomi pada 1998 telah mengajarkan bahwa UMKM tahan banting dan mampu meng-gerakkan perekonomian lokal.

Sementara bagi pengusaha, Codi me-nambahkan, sudah waktunya menyiapkan strategi jangka panjang hingga semester I 2021. Menurutnya, jikapun pandemi bisa ditangani pada awal 2021, sektor swasta harus bisa melihat arah angin tahun depan.

“Harus betul-betul diingat bahwa resesi mungkin hanya berlangsung setahun. Akan tetapi, perlu waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya,” tutup Codi. (kk/red)



Samarinda



kutai timur

KUTIm - Kementerian Energi dan Sum-ber Daya Mineral (ESDM) melalui Direk-torat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE meny-erahkan hibah 300 unit Penerangan Ja-lan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS) kepada delapan desa di wilayah Kutai Timur.

Hibah diterima secara simbolis oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur Dr Moh Jauhar Efendi pada pen-andatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian ESDM yang dibuka oleh Irjen Kementerian ESDM Prof Akhmad Syahroza di Rama Shinta Garden Kom-

pleks Candi Prambanan, Sleman, Yogya-karta, Jum’at (9/10/2020).

Dr Moh Jauhar Efendi menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian pemer-intah pusat kepada Kabupaten Kutai Timur terutama dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk penerangan bagi masyarakat di desa-desa.

“Semoga program ini terus berlanjut, karena memang dengan wilayah yang luas dan kondisi geografisnya, desa-desa di Kutai Timur pastinya lebih membutuhkan banyak penerangan. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kutai Timur, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan

Kementerian ESDM,” ucap Jauhar.Asisten Pemerintahan dan Kesejahter-

aan Rakyat Setda Prov Kaltim ini menjelas-kan hibah BMN berupa PJU-TS sebanyak 300 unit senilai hampir Rp5 miliar atau te-patnya Rp4.981.724.638. Dengan distribusi untuk empat kecamatan, yakni Kecamatan Sangkulirang 62 unit, Kecamatan Kaubun (118 unit), Kecamatan Rantau Pulung (60 unit) dan Kecamatan Karangan (60 unit).

“Untuk Kaltim, selain Kutai Timur, yang menerima BMN adalah Kutai Barat dan Berau. Sedangkan untuk Indonesia, hanya 33 kabupaten dari empat provinsi yang menerimanya,” jelas Jauhar. (hms)

Kementrian eSDM Serahkan 300 Unit pJUTS untuk 8 Desa di Kutim

hibah diterima Pjs Bupati Kutim Dr Moh Jauhar Efendi (tiga kiri) pada penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian ESDM yang dibuka oleh irjen Kementerian ESDM Prof Akhmad Syahroza di Rama Shinta garden Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Jum’at (9/10/2020).



Dengan Hari Jadi Ke-21 Kabupaten Kutai Timur,

Kita Wujudkan Pilkada yang Sehat dan Aman 2020

DIRGAHAYU KE-21 KAbUPATeN

KUTAi TiMUr12 OKTOber 1999 -12 OKTOber 2020

DR. Moh. Jauhar Efendi, M. Si.Pjs Bupati Kutai Timur

Drs h irawansyah, M.SiSekretaris Daerah



hukum & kriminal

SamarINDa – Kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutim, tahun anggaran 2019-2020, yang menyeret mantan Bupati Kutim Is-munandar, mulai bergulir ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

Dua terdakwa Aditya Maharani dan Deki Aryanto selaku rekanan swasta pemberi suap pada Ismunandar dihadirkan secara virtual sebagai terdakwa, Senin (21/9/2020). Dalam sidang perdana ini, dua terdakwa belum berada di Kaltim lantaran masih ditahan di rumah tahanan Komisi Pember-antasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Sidang ini dipimpin ketua majelis ha-kim, Agung Sulistiyono didampingi hakim anggota Joni Kondolele dan Ukar Priyam-bodo. Para terdakwa didampingi penesi-hat hukumnya Ibrahim Rendi dan Deni Ardiansyah.

Sidang yang diketuai Agung Sulistiyono serta hakim anggota, Joni Kondolele dan Ukar Priambodo, beragendakan pemba-

caan dakwaan atas kasus dugaan korup-si yang menjerat Bupati Nonaktif Kutai Timur, Ismunandar.

Secara bergantian, kedua terdakwa, Ad-itya Maharani Yuono dan Deky Aryanto, yang berada di Rutan KPK, dengan seksama mendengar pembacaan dakwaan yang dis-ampaikan Jaksa Penuntut Umum di Jakarta. Tim JPU beranggotakan Ali Fikri, Riniyanti Karnasih, dan Yoga Pratomo.

Dalam uraian dakwaannya, JPU men-gungkapkan kasus suap yang meyeret me-nyuap Ismunandar dan Encek UR Firgasih ini, diawali pertemuan pertama Deky Ary-anto dengan Encek UR Firgasih pada 2017 di ruang kerja Encek di DPRD Kutai Timur (Kutim), Sangatta.

Saat itu, Deky selaku direktur CV Nulaza Karya, meminta bantuan Encek yang men-jabat wakil ketua DPRD Kutim.

Deky meminta bantuan penyelesaian pembayaran yang tersendat dari beberapa kegiatan Pemkab Kutim. Pertemuan itu pun membuahkan hasil.

Semua piutang lunas terbayar dan komitmen barulah terjalin di antara ked-uanya. Dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) Encek selaku anggota DPRD Kutim bakal mengalir ke Deky. Sementara Deky, bersedia memenuhi kebutuhan operasion-al Encek berupa fee komitmen dengan persentase tertentu dari setiap proyek yang dikerjakan.

Ini berlanjut hingga periode kedua Encek di DPRD Kutim periode 2019–2024. Ter-lebih, sejak dilantik pada 15 Agustus 2019, kursi ketua DPRD Kutim untuk lima tahun ke depan resmi jadi hak milik istri bupati Kutim itu.

Deky diduga memberi uang atau ba-rang senilai Rp 8 miliar. Sementara Aditya Maharani diduga menyisihkan fee hasil proyek yang ditanganinya sebesar Rp 6,1 miliar. Jaksa KPK menguraikan bagaimana muasal hadirnya komitmen fee 10 persen dari setiap kegiatan yang dikerjakan kedua kontraktor ini. “Bahkan setelah dilantik, Encek mewanti-wanti seluruh kepala dinas

SEMPAT DiSEgEl KPK: Akses menuju ruang Bupati di Kantor Pemkab Kutim sempat ditutup KPK saat melakukan Operasi Tangan Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kutim.

JPu kPk Bacakan dakwaan dua Penyuap Bupati kutim, atur Puluhan Proyek Pl dengan Fee 10 Persen



hukum & kriminal

Pemkab Kutim agar tak menyentuh ang-garan yang berasal dari pokir anggota de-wan,” ungkap Ali Fikri membaca dakwaan.

Kemudian, sekitar Oktober 2019, terda-kwa Deky menemui Ahmad Firdaus, kepala Subbidang Pengkajian Pembangunan Dae-rah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim untuk meminta daftar proyek yang bersumber dari pokir Encek. Daftar itu pun, langsung diserahkan dan dipilah Encek ketika ditemuinya di DPRD Kutim.

Hasilnya, empat proyek senilai Rp 1,4 miliar diberikan kepada Deky dengan syarat terda-kwa harus menyerahkan fee ketika diminta Encek. Salah satu proyek itu, peningkatan jalan RT 20, Dusun Sungai Tabuan, Desa Sangkima senilai Rp 500 juta. Komitmen fee pun dipenuhi beberapa waktu kemudian. Terdakwa menyisihkan uang hasil empat ke-giatan itu sebesar Rp 258,3 juta dalam bentuk uang tunai atau barang.

Praktik ini berlanjut pada 2020. Medio Desember 2019, jelang APBD Kutim 2020 disahkan, terungkap ada anggaran proyek senilai Rp 250 miliar. Tersebar di pelbagai instansi pemerintahan dengan kompensasi 10 persen sebagai fee untuk pembiayaan operasional Bupati Ismunandar.

Kepala Badan Pendapatan Darah (Bapenda) Kutim memanggil Deky ke kan-tornya dan menawarkan beberapa proyek penunjukan langsung di Dinas Pendidikan Kutim senilai Rp 45 miliar. Syaratnya di-potong fee 10 persen. ”Dana Rp 45 miliar ini merupakan bagian dari anggaran Rp 250 miliar yang diatur fee-nya sebesar 10 persen,” urai JPU Yoga.

Deky setuju dan langsung berkoordinasi dengan Disdik Kutim dengan bekal daftar proyek penunjukan langsung yang sudah disusun Musyafa, kepala Bapenda Kutim. Proyek berjalan, terdakwa merealisasikan fee 10 persen sesuai mufakat awal dengan nilai total Rp 7,75 miliar yang diberikannya beberapa tahap sepanjang Maret hingga April 2020. Ditambah dengan pemberian uang sebesar Rp 258,3 juta ke Encek UR Firgasih pada 2019.

Sehingga jaksa penuntut umum menilai ada pemberian sejumlah uang atau barang yang tak patut dilakukan terdakwa ke pe-jabat negara sebesar Rp 8 miliar.

Keduanya dijerat dakwaan alternatif tentang suap atau gratifikasi. Yakni Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagai dakwaan ke-satu. Lalu, Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP di dakwaan kedua. (kk/red)

Dana Aspirasi Encek UR Firgasih

- Kegiatan Pengadaan pagar dan rehab lingkungan Masjid Al Amin, RT 19, Dusun Sungai Tabuan, Desa Sangkima: Rp 200 juta

- Kegiatan Pengadaan solar home system RT 19, Dusun Sungai Tabuan, Desa Sangkima: Rp 200 juta

- Peningkatan jalan RT 19, Dusun Sungai Tabuan, Desa Sangkima: Rp 500 juta

- Peningkatan jalan RT 20, Dusun Sungai Tabuan, Desa Sangkima: Rp 500 juta

Dari 4 kegiatan, Deky sisihkan uang atau barang untuk Encek sebesar Rp 258,3 juta

- ATM BRI berisikan saldo Rp 100 juta- Pembelian satu unit Toyota Rush senilai

Rp 65 juta- Uang tunai Rp 10 juta- Pembelian 6 unit sepeda- Satu unit skuter matik senilai Rp 23 juta- Pembayaran uang muka pembelian satu unit sepeda

motor trail CFR 150L senilai Rp 300 juta

Komitmen 10 persen untuk proyek penunjukkan langsung (Pl) dengan total Rp 45 miliar yang dihandel Deky.

- Melalui Musyaffa, Kepala Bapenda Kutim nonaktif- Pemberian uang tunai Rp 2,5 miliar di kediaman Ke-

pala Bapenda Kutim Nonaktif Musyaffa di Sangatta pada Maret 2020.

- Pemberian uang tunai Rp 1 miliar di Sekretariat Bapenda Kutim pada Maret 2020.

- Pemberian uang tunai Rp 2,25 miliar lewat staf hon-orer Bapenda Kutim di pelataran parkir Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim pada 11 Juni 2020.

- Lewat Suriansyah (kepala BPKAD Kutim nonaktif)- Pemberian uang tunai, masing-masing Rp 1 miliar

di kediaman Suriansyah di Kutai Kartanegara pada April dan Mei 2020

Ada 19 proyek Pl dan 6 proyek lelang di Dinas PU Kutim yang dihandel Aditya Maharani

A Ada 19 Proyek Pl Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa: Rp 3,42 miliar- Jalan Poros Kabo, Sangatta Utara; Rp 180 juta- Jalan Hj Masdar, Sangatta Utara; Rp 180 juta- Jalan H. Juhri, Sangatta Utara; Rp 180 juta- Desa Kebun Agung, Rantau Pulung; Rp 180 juta- Desa Mukti Jaya, Rantau Pulung; Rp 180 juta- Desa Pulung Sari, Rantau Pulung; Rp 180 juta- Desa Margo Mulya, Rantau pulung; Rp 180 juta- Desa Rantau Makmur, Rantau Pulung; Rp 180 juta- Desa Manunggal Jaya, Rantau Pulung; Rp 180 juta- Gg Komando 1 dan 2; Rp 180 juta- Jalan Pesut, Kaliorang; Rp 180 juta- Jalan Terong Kabo Jaya; Rp 180 juta- Jalan Soekarno-Hatta dan sekitarnya; Rp 180 juta- Jalan Guru Besar; Rp 180 juta- Jalan Arwana, Kaliorang; Rp 180 juta- Jalan Pendidikan Kabo; Rp 180 juta- Jalan Mulawarman, Sangatta Utara; Rp 180 juta

- Jalan Lafra Pane, Sangatta Utara; Rp 180 juta- Gg Buthuny dan sekitarnya; Rp 180 juta

Ada 6 Paket lelang 2020 di Dinas PU Kutim: Rp 24,74 miliar1. Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutim;

Rp 1,77 miliar2. Pembangunan Kantor Polsek Teluk Pandan;

Rp 1,89 miliar3. Pembangunan Embung Desa Maloy, Sangkulirang;

Rp 4,35 miliar4. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan Umum di Jalan APT Pranoto CS, Sangatta Kota; Rp 1,96 miliar

5. optimalisasi Pipa Air Bersih PT GAM; Rp 5,1 miliar

6. Peningkatan Jalan Poros Rantau pulung; Rp 9,6 miliar

Dari 19 dan 6 proyek yang ditangani Aditya Maharani, sudah sisihkan dana untuk ismunandar lewat Musyaffa, dengan rincian;

- Februari 2020, mentransfer uang Rp 200 juta- Mei 2020, menyerahkan uang tunai Rp 100 juta- Mei 2020, menyediakan tepung dan mentega

sebanyak 3 ribu bungkus dengan nilai Rp 26,5 juta ke rumah pemenangan Ismunandar, di Jalan Road 9, Sanggata

- Juni 2020, menyerahkan uang tunai Rp 650 juta untuk persiapan kampanye Ismunandar

- Juni 2020, menyerahkan uang tunai Rp 125 juta untuk biaya publikasi Ismunandar di media massa.

Sumber: Dakwaan JPU di PN Tipikor Samarinda

KAsUs DUgAAN sUAP PEKERjAAN INfRAsTRUKTUR DI KUTIM ITU…



hukum & kriminal

BONTaNG – Kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) lagi-lagi terjadi di Kota Taman. Jika pekan lalu, kasusnya ibu dipukuli anak kandung, kali ini yang jadi korban juga wanita, yakni istri pelaku sendiri.

Sang pelaku RS (36), kini ditahan di Ma-polres Bontang karena diduga telah men-ganiaya EE, di rumah mereka Jl Tarakan RT 18, Gunung Telihan, Bontang Utara. Wanita 22 tahun ini, badannya lebam-leb-am setelah dipukuli dengan tangan kosong, dan parang.

Menurut Kapolres Bontang AKBP Han-ifa Martunas Siringoringo melalui Kasat Reskrim AKP Makhfud Hidayat, penga-niayaan yang dialami EE terjadi pada Selasa (4/9/2020) diawali pertengkaran diantara keduanya.

Pertengkaran yang lazim terjadi diantara suami istri itu berubah makin memanas. Puncaknya, RS tak kuasa lagi mehahan ama-rah, lantas mendatangi EE yang saat itu ten-

gah ada di dalam kamar. Yang mengagetkan, saat masuk kamar, pria kelahiran Balikpapan ini sudah menenteng parang di tangan.

Untungnya bukan untuk menikam istrin-ya. Tapi parang yang masih terbungkus sa-rung kayu itu digunakan untuk memukul kepala dan tangan EE. Tak puas, giliran tangan pria yang tak punya pekerjaan tetap ini melayang mengarah ke mata, hidung, bibir, dan tengkuk korban.

Selepas puas menganiaya, RS pergi me-ninggalkan rumah. Tak terima jadi sansak hidup suami sendiri, EE membalas per-buatan RS dengan melaporkannya ke polisi dengan aduan KDRT dan penganiayaan.

Setengah bulan berlalu setelah pemuku-lan, RS akhirnya diketahui keberadaannya lantas ditangkap Tim Rajawali Satreskrim Polres Bontang pada Jumat (18/9/20). “Saat ini pelaku dan barang bukti parang udah dia-mankan di Polres Bontang,” kata Makhfud.

Ditambahkan, penyidik telah menjerat RS dengan Pasal 44 ayat (1) UURI No 23 ta-

hun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. (ra/red2)

Pelaku RS (36), ditahan di Mapolres Bon-tang karena diduga telah menganiaya EE, di rumah mereka Jl Tarakan RT 18, gunung Telihan, Bontang Utara.

Pukuli istri dengan Parang, Suami Jadi tahanan

BONTaNG – RH sepertinya tak pernah belajar dari kejadian buruk yang pernah dia alami tahun lalu. Remaja bertubuh kurus 15 tahun ini, sempat berurusan dengan polisi karena diduga terlibat aksi pencurian bermotor atau curanmor.

Kala itu, pihak berwajib memutus-kan tak melanjutkan kasusnya (di-versi) karena RH masih 14 tahun atau di bawah umur. RH kemudian dikem-balikan ke orangtuanya untuk dididik lebih lanjut. Bukannya jera, kejahatan lebih berat malah dia lakukan.

Remaja asal Jl Sekolahan Gang Pelabuhan, Bontang Utara ini kembali harus berurusan dengan polisi. Kali ini dia diduga telah menyodomi bocah laki-laki berumur 8 tahun berinisial HR, yang masih terhitung tetangga sendiri

Aksi bejat RH terungkap Sabtu (19/9/2020) saat M, ibu korban HR, curiga dengan perubahan sikap sang anak. Muka HR terlihat pucat pasi dan terlihat selalu lemas. Korban sempat menolak men-

gungkap apa yang baru saja dialaminya.Tapi setelah didesak, terkuaklah

semua kejahatan RH. “Korban dicab-uli di rumah korban sendiri,” ucap Ka-polres Bontang AKBP Hanifa Martunas Siringoringo melalui Kasat Reskrim AKP Makhfud Hidayat, Selasa (22/9/2020).

M lantas melaporkan apa yang di-alami anaknya ke polisi. Sore hari sekitar pukul 17.00 Wita, lanjut Makhfud, tim Rajawali Satreskrim Polres Bontang berhasil menangkap RH saat berada di Jl Bhayangkara, Gunung Elai.

Dari hasil pemeriksaan, RH men-gaku perbuatannya dipicu oleh kege-marannya menonton video syur lewat ponsel. Sekarang tak ada lagi maaf bagi RH. Polisi sudah menjeratnya dengan Pasal 82 ayat (1) jucto Pasal 76E Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Kedua atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. (ra/red2)

FoTo: ISTIMEWA

Remaja asal Jl Sekolahan gang Pelabuhan, Bon-tang Utara ini kembali harus berurusan dengan polisi. Kali ini dia diduga telah menyodomi bocah laki-laki berumur 8 tahun berinisial hR.

Kecanduan Video porno, Remaja 15 Tahun Tega Sodomi Bocah 8 Tahun



Ditegur gara-gara Bunyi Knalpot, Malah Ancam pakai parang

BONTaNG – Bukan sekali dua kali polisi merazia pemotor yang memodifikasi knal-pot motornya karena suaranya memeka-kan telinga. Tapi yang terjadi di Jl Tari Jepen 1 RT 4, Guntung, Bontang Utara, Jumat (2/10/2020) malam, hukumannya bukan lagi tilang namun sampai ditahan polisi.

Pasalnya, waktu ditegur si pemilik mo-tor malah balik marah. Dia bahkan men-gancam orang yang menegurnya dengan parang. Alhasil, masalah ini jadi urusan polisi karena perbuatan si pemilik motor, AA, ini tergolong perbuatan pidana.

Kapolres Bontang AKBP Hanifa Martu-nas Siringoringo melalui Kasat Reskrim AKP Makhfud Hidayat mengatakan, kasus ini berawal munculnya suara memekakan dari knalpot motor yang dikendarai AA. Sementara pelapor SA bersama beberapa temannya, Jumat malam itu sedang non-gkrong di depan rumah.

Spontan mereka langsung menegur pemotor yang melintas di depan mereka sebab suara knalpotnya membuat sakit telinga. Bukannya minta maaf, AA yang tak terima ditegur malah mendatangi SA. Tanpa banyak omong dia lantas mengelu-arkan parang sambil mengeluarkan ucapan ancaman.

“Parang sempat beberapa kali dia-yunkan ke rumah pelapor SA,” ungkap Makhfud. Tahu jiwanya terancam, korban dan teman-temannya lari menghindar dari amukan tak jelas AA. Mereka kemu-dian melaporkan kejadian yang baru saja dialami itu ke polisi.

Dua hari berselang atau Minggu, AA akhirnya diamankan petugas saat berada di Jl. Bhayangkara, Gunung Elas, Bontang Utara. Dasar penahanan menurut Makh-fud, pelaku sudah melakukan perbua-tan tidak menyenangkan serta memiliki senjata tajam tanpa izin dari pihak ber-wenang. “Pelaku diduga telah melaku-kan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam,” jelas Makhfud. (red2)

hukum & kriminal

FoTo: PoLRES BoNTANG

Tersangka dan parang yang digunakan untuk mengancam korban.



PemPrOV kaltim

SamarINDa – Pandemi Covid-19 tak menghalangi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kal-tim. Hal ini sesuai laporan Tim II Infraswil Bappeda Kaltim, Monitoring dan Evalu-asi kegiatan APBN-APBD dan Bankeu ke Wilayah Utara kepada Gubernur, Wagub dan Pj Sekdaprov Kaltim.

Sampai pertengahan pekan ini, beber-apa pekerjaan yang sudah dilaksanakan seperti pembangunan jaringan Per-pipa-an SPAM IKK Biduk-biduk Berau. Pengejaan Balai PPW ini didanai melalui pendanaan APBN TA 2020 senilai Rp5,3 miliar, waktu pelaksanaan 180 hari (8 April 2020-4 Oktober 2020). “Alhamdulillah pada saat dilakukan monitoring pekerjaan pemasangan pipa, telah selesai 100 pers-en,” kata Kepala Bappeda Kaltim Aswin.

Proyek lain yang tuntas lanjut Aswin adalah pembangunan Jl Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang. Kegiatan DPU Bina Marga sharing pendanaan APBD Kabupaten Be-rau TA 2020 dan Bankeu TA 2020 toral Rp28,10 miliar. Bankeu TA 2020 Rp1 miliar. Bankeu mencapai 100 persen.

Pembangunan Jalan Kawasan Limun-jan sepanjang 1,1 km. Kegiatan DPU Bina Marga dibiayai Bankeu TA 2020 dengan

nilai setelah recofusing Rp1,9 miliar. Pembangunan jalan Mantaritip- Limun-jang Kecamatan Sambaliung. Kegiatan DPU Bina Marga ini dibiayai melalui Bankeu TA 2020 senilai Rp34,1 miliar sepanjang 1,8 km.

Pembangunan Jalan Tanjung Redeb–

Talisayan. Kegiatan DPU Bina Marga dibi-ayai APBD Kaltim TA 2020 senilai Rp27,6 miliar dengan panjang jalan 150 km. “Semoga apa yang dikerjakan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap jaga kesehatan,” jelas Aswin.(hms/red)

Pandemi tak halangi Pemprov Bangun infrastruktur di kaltim, ini Proyek-proyek yang dikerjakan

liung. Kegiatan DPU Bina Marga ini dibiayai melalui Bankeu TA 2020 senilai Rp34,1 miliar sepanjang 1,8 km.

- Pembangunan Jalan Tanjung Redeb– Tali-sayan. Kegiatan DPU Bina Marga dibiayai APBD Kaltim TA 2020 senilai Rp27,6 miliar dengan panjang jalan 150 km.

BEBERAPA PROyEK yANg INfRAsTRUKTUR DI KALTIM yANg TENgAh DIKERjAKAN

- Pembangunan jaringan Perpipa-an SPAM IKK Biduk-biduk Berau. APBN TA 2020 senilai Rp5,3 miliar. Waktu 180 hari (8 April 2020-4 oktober 2020). Progres100 persen

- Pembangunan Jl Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang. Kegiatan DPU Bina Marga shar-ing pendanaan APBD Kabupaten Berau TA 2020 dan Bankeu TA 2020 total Rp28,10 miliar. Bankeu TA 2020 Rp1 miliar. Bankeu mencapai 100 persen.

- Pembangunan Jalan Kawasan Li-munjan sepanjang 1,1 km. Ke-giatan DPU Bina Marga dibiayai Bankeu TA 2020 dengan nilai setelah recofusing Rp1,9 miliar.

- Pembangunan jalan Mantaritip-Limunjang Kecamatan Samba-



PemPrOV kaltim

berupaya memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim agar bisa memiliki rumah. Terutama bagi mereka yang belum memiliki rumah pribadi,” kata Ketua Korpri Unit Setda Kal-tim H Fathul Halim, Sabtu (10/10/2020).

Fathul Halim menyebutkan, hingga saat ini pembangunan perumahan masih terus berjalan. Karena itu, siapa saja PNS atau ASN yang belum memiliki rumah di Perumahan Korpri ini, dipersilahkan mendaftar di Ko-

SamarINDa – Pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja oleh DPR RI diharapkan tidak membuat non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltim galau dan khawatir.

“Tidak perlu galau. Pemerintah tetap berupaya memikirkan bagaima-na SDM yang dimiliki khususnya non ASN tetap berkontribusi di daerah,” kata Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani. Menurut Sa’bani, Pemprov Kaltim tidak akan tinggal diam dan tetap berupaya

memberikan yang terbaik bagi non ASN.Pemprov Kaltim juga tetap mempe-

lajari terlebih dulu bagaimana isi dari Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) men-jadi Undang-undang. Karena, pemer-intah daerah juga harus memikirkan bagaimana nasib tenaga kerja di Benua Etam khususnya non-ASN.

“Ya kita pelajari dulu apa isinya. Karena, pemerintah daerah harus memikirkan ke-bijakan tersebut. Jadi, tidak perlu galau de-ngan keputusan itu,” harapnya. (hms/red)

Soal UU Cipta Kerja, non ASn Tak perlu galau

hM Sa’bani

SamarINDa – Sedikitnya 247 unit rumah siap dibangun oleh Pemprov Kaltim melalui Korpri Unit Setda Provinsi Kaltim di lahan Perumahan (Perum) Korpri Sem-paja Lestari Samarinda.

Sedangkan rumah yang sudah terban-gun dan terhuni 129 unit, sehingga tersisa 118 unit. Karena itu, pembangunan Perum Korpri melalui Korpri Unit Setda Provinsi Kaltim masih terus dibangun.

“Target kita tidak ada. Yang jelas kita

rpri Unit Setda Kaltim.Adapun harga total rumah yang ditawar-

kan termasuk tanahnya, sebesar Rp145 juta dengan luas lahan 10×15 meter, sedangkan ukuran bangunan rumah tipe 36. “Pemban-gunan perumahan tidak bisa ditargetkan. Semua kita serahkan kepada pengembang perumahan. Yang jelas terus berjalan hingga total unit diharapkan. Sedangkan sisa lahan di lokasi itu tetap dikembangkan untuk pem-bangunan perumahan,” jelasnya. (hms)

ASn-pnS Bisa Mendaftar, Masih Tersedia 118 Unit Rumah



adVertOrial autO200

BONTaNG - Dalam rangka menggairah-kan perekonomian, PT Toyota-Astra Mo-tor menghadirkan produk terbaru. Produk New Hilux 2020 ini hadir untuk mem-perkuat dukungan mobilitas komersial di masa new normal dengan ketangguhan serta sentuhan ubahan gaya yang gagah dan modern.

Peluncuran New Hilux 2020 dilakukan serentak via daring di wilayah Kalimantan dan Bali, Sabtu (10/10/2020) pagi tadi. Meli-puti 4 provinsi dan 8 kabupaten/kota, yakni Kalsel, Kalbar, Bali, dan Kaltim (Balikpa-pan, Samarinda, Tengarong, Sangata, Ban-jarmasin, Pontianak, Sanur). Termasuk di Auto2000 Jl Brigjen Katamso Bontang.

Kepala Cabang Auto2000 Bontang, Wa-hyudi Romadhon mengatakan, di tengah situasi new normal seperti saat ini, diharap-kan kehadiran New Hilux dapat memberi-kan kontribusi positif pada industri otomo-tif nasional, khususnya wilayah Kalimantan dan Bali, secara khusus di Balikpapan.

“Apalagi saat ini Hilux tidak hanya dipak-ai sebagai armada bisnis, tapi juga diman-faatkan sebagai moda transportasi warga perkotaan yang tidak hanya membutuhkan fungsi, tapi juga style memikat, performa unggul, dan kenyamanan kabin terbaik, di samping tetap mengedepankan kelebihan di sektor purnajual yang menjadi salah satu kunci kepuasan pelanggan,” bebernya.

Kendaraan jenis pick-up yang memiliki DNA sebagai kendaraan komersial tangguh untuk segala kebutuhan bisnis, kini tampil memiliki style design yang lebih kokoh, gagah, dan dinamis khas mobil perkota-an. “New Hilux merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewu-judkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond,” katanya.

Salah satu usaha untuk mendorong per-tumbuhan ekonomi di masa adaptasi New Normal adalah dengan mengoptimalkan mobilitas yang tidak hanya fokus pada indi-vidu, tapi juga dukungan bagi dunia usaha agar roda ekonomi tetap berputar.

New Hilux, dengan pengalaman pan-jang sebagai kendaraan komersial dan pemenang di ajang Dakar Rally, meru-pakan kendaraan komersial dengan wajah modern dan berkelas, dengan kemampuan terbaik untuk mendukung mobilitas bisnis.

Hilux adalah produk global Toyota yang dipasarkan di berbagai negara. Generasi pertama diluncurkan pada 1968, dan total penjualan sampai generasi ke-8 saat ini sudah mencapai 19 juta unit. Sementara di Indonesia, kendaraan komersial Toyota ini juga memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dima-na Hilux pernah menjadi salah satu pilihan kendaraan masyarakat Indonesia di kurun waktu 1977 – 1979.

Pada 2006, Hilux kembali masuk ke In-donesia dan berhasil menarik perhatian. Kemudian menjadi bagian dari Innova-tive International Multi-purpose Vehicle (IMV) project dan hingga kini secara Whole Sales angka penjualannya sudah menca-pai 116.428 unit. Hilux yang dikenal tang-guh dan punya daya tahan tinggi di segala medan, baik aspal mulus maupun off-road, menjadi pilihan utama pengusaha di ber-bagai bidang diantaranya pertambangan, perkebunan, manufaktur, dan logistik.

Di lain sisi, Hilux juga disukai konsumen private berkat tampilan memikat, pilihan model beragam, mulai dari double cabin atau single cabin, 4x2 atau 4x4, sehingga pelanggan memiliki opsi beragam yang bisa menyesuaikan kebutuhan. Untuk memperkuat daya pikatnya di mata peng-guna pribadi dan pebisnis, Toyota mem-perkenalkan Hilux terbaru yang merupak-an facelift dari generasi ke-8 global yang pertama hadir di Indonesia tahun 2015.

Sentuhan penyegaran pada model D-Cab terlihat pada aplikasi grille trapezoidal tebal yang begitu mendominasi wajahnya sehingga menciptakan penampilan yang gagah dan penuh tenaga. Desain bertema 3 dimensi begitu menonjol di bagian bumper depan dengan profil lekukan yang terlihat attractive dan membuatnya selalu tampil terdepan di kelasnya.

iSTiMEWA UNTUK MEDiA KAlTiM

Peluncuran New hilux serentak wilayah Kalimantan Bali secara daring. Auto2000 Bontang ikut serta dalam peluncuran ini.

Si tangguh new hilux 2020 hadir di auto2000 Bontang



adVertOrial autO200Untuk Hilux D-Cab tipe V sebagai flag-

ship telah mengadopsi lampu depan LED dengan pola desain futuristis dan dileng-kapi auto leveling untuk meningkatkan visibilitas. Selain itu, tipe G dan V telah disematkan foglamp LED disertai rumah lampu berkelir hitam yang ramah energi dan punya daya tahan tinggi. Termasuk penggunaan velg alloy 17 inchi berwarna abu-abu gelap untuk menampilkan kesan tangguh dan berwibawa. Semakin terde-pan di kelasnya berkat desain lampu be-lakang berpola 3 dimensi bermodalkan profil kokoh dan unik di tipe V.

Di bagian interior, penyegaran langsung terdeteksi pada desain head unit, dimana tipe E mengandalkan flat design 2 DIN capacitive screen yang bisa memainkan radio, CD, USB, dan AUX-IN. Tipe G memanfaatkan model serupa dengan tambahan fitur Bluetooth. Sementara tipe V menggunakan monitor 7 inci yang bisa memainkan DVD, radio, USB, AUX-IN, dan Bluetooth.

Masih dari area dashboard, tipe G dan V mengadopsi panel instrumen baru yang memberi kesan premium dan tangguh. Kedua model memperoleh MID 4,2 inchi TFT untuk menyajikan informasi lebih baik, serta dilengkapi indikator ECO untuk melihat karakter berkendara dan animasi saat mesin baru dinyalakan.

Untuk menambah fungsionalitas, terse-dia koneksi listrik via lighter di tengah dashboard sisi penumpang, serta assist grip di atas pintu pengemudi guna memu-dahkan akses keluar dan masuk di seluruh tipe D-Cab. Sementara untuk semua tipe S-Cab dan D-Cab dilengkapi dengan over-head console box dan illuminated entry.

New Hilux memperoleh pengembangan spesifikasi di beberapa bagian untuk me-ningkatkan kenyamanan berkendara. Pada New Hilux S-Cab 4x4 dan seluruh D-Cab mendapatkan setting ulang pada sistem suspensi untuk menciptakan keseimban-gan antara kenyamanan dan respons ke-mudi yang memadai, menjamin kemam-puan di medan off-road, dan meredam goncangan yang timbul dengan lebih baik.

Susunan per daun (leaf spring) dirancang kembali sehingga terasa nyaman bahkan di jalanan rusak sekalipun dan membuat mo-bil tidak mudah limbung ketika menikung atau pindah jalur.

Variable Flow Control Power Steering pada D-Cab tipe G dan V bertugas men-gendalikan kinerja pompa power steering berdasarkan kondisi berkendara untuk mencapai feeling mengemudi yang ses-uai dengan kecepatan mobil. Perubahan ini membuat kemudi New Hilux terasa ringan ketika diputar dan mengurangi konsumsi bensin.

New Hilux tipe S-Cab Diesel, 4x4, dan seluruh D-Cab mengandalkan mesin diesel ramah lingkungan 2GD-FTV 2.400 cc yang sanggup menghasilkan tenaga 149.6 PS dan torsi 40.8 kgm. Demi mendukung kinerja mesin powerful tersebut, transmisi otoma-tis 6-speed disematkan pada D-Cab tipe V.

Sentuhan berikutnya diberikan melalui penggunaan sistem pendingin air di rumah kompresor turbo untuk menurunkan suhu udara yang akan ditekan ke dalam ruang ba-kar sehingga tekanan udara meningkat dan berujung pada fuel efficiency yang lebih baik.

D-Cab tipe G dan V telah dilengkapi fitur Vehicle Stability Control, Hill Assist Con-trol, Trailer Sway Control, dan Emergency Brake Signal sebagai fitur safety untuk memberikan perlindungan terbaik pada penumpang. Sementara fitur immobilizer untuk mencegah pencurian tersedia di semua model New Hilux.

“Dengan berbagai improvement dan peningkatan baik eksterior maupun in-terior serta fitur safety yang kian leng-

kap membuat performa Hilux mening-kat secara keseluruhan. Sebagai kenda-raan komersial, Hilux sangat cocok untuk mendukung mobilitas berbagai bidang usaha dan menjanjikan solusi terbaik bagi pelanggan,” jelas Wahyudi.

DaKar rallYDakar Rally merupakan salah satu rally

terberat di dunia dan amat terkenal den-gan balap di gurun, lumpur, hingga pe-gunungan. Mengemudi lebih dari 800 km per harinya, pengemudi dan kendaraan-nya harus mampu menghadapi tantangan sekuat tenaga untuk menempuh balapan sepanjang 5.000 km dalam kurun waktu kurang dari dua minggu.

Membuktikan DNA sebagai kendaraan yang tangguh di berbagai medan, Tim Hilux telah menyelesaikan Dakar Rally ini sejak 2012 dan secara konsisten selalu berada di 10 besar super production. Bahkan, di tahun 2019 berhasil membukukan kemenangan bersejarah di Dakar Rally yang ke-41. (adv)



SmSi

TaNGeraNG - Situs media online Si-berindo.co akan mewarnai dunia infor-masi masyarakat. Situs berita media si-ber itu resmi di-launching di Sekretariat Bersama (Sekber) SMSI di Jalan Graha Bintaro Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Sabtu (10/10/2020). Mediakaltim.com, saat ini juga sudah menjadi bagian dari Sibirondo.co. Acara launching Siber-indo.co tersebut dihadiri para pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) baik Pusat maupun Daerah..

Direktur Utama Siberindo Hendry Ch Bangun menjelaskan, media online telah berkembang pesat saat ini. Kendatipun demikian, ia meminta kepada seluruh manajemen Media Online Siberindo un-tuk tetap menjaga penampilannya dengan

menampilkan konten pemberitaan yang berkualitas, berbobot dan benar-benar ex-clusive sejalan dengan namanya. “Media ini harus menampilkan hal yang benar-benar exclusive. Exlusive itukan benar-benar istimewa,”ujarnya.

Hendry menuturkan, meski Siberindo.co media online yang baru di-lauching, namun harus diakui perlu adanya pen-ingkatan kualitas pada pemberitaan yang ditayangkan.

“Ini kan baru lauching dan baru separuh perjalanan. Insyaallah di tahun 2021 kita akan meningkatkan berita dan kualitas yang ditayangkan,” ungkapnya.

Hendry menambahkan, pada saat sebe-lum lauching Siberindo.co, pemberitaan di Siberindo sudah mencapai 200 berita

per hari, namun sambung Hendry, pada akhir tahun ini peningkatan berita di setiap daerah harus mencapai 600 berita atau 1000 berita.

“Insyallah akhir tahun ini kita akan tingkatkan pemberitaan dari 200 berita harus mencapai 600 sampai 1000 berita per hari. Kita juga akan lakukan bintek untuk menguatan di setiap Provinsi. Ya mudah-mudah di bulan Maret 2021 Siber-indo sudah makin maju,” katanya.

Sementara Ketua SMSI Pusat Firdaus mengatakan, jurnalistik adalah sebuah upaya untuk menyajikan fakta dan in-formasi yang akurat. Namun dalam seja-rahnya, jurnalistik bukan hanya upaya me-nyajikan fakta dan informasi yang akurat, tetapi juga cerita tentang kreativitas. Yaitu

iSTiMEWA

Pemberian tumpeng dari Ketua Umum SMSi Firdaus yang juga Komut Siberindo.co kepada hendry Ch Bangun, Dirut Siberindo.co didampingi pengurus SMSi Pusat dan Daerah, di graha Bintaro, Tangerang Selatan.

mediakaltim Jadi Bagian Siberindo.co, dilaunching di tangerang Selatan



SmSi

ketika orang melihat dengan jeli adanya potensi ekonomi dari upaya penyampaian informasi dengan tetap memegang teguh prinsip akuntabilitas penulisan informasi.

“Kreativitas inilah yang harus menjadi pegangan. Bahwa dalam upaya menyam-paikan informasi, para jurnalis harus tetap berpegang teguh pada etika penyampaian informasi. Bukan karena Bad News is Good News lalu semua fakta dan peristiwa dilihat selalu dalam perspektif Bad News,” katanya.

Firdaus menuturkan, SMSI adalah kumpulan pemilik media-media lokal yang kerap dianggap kecil. Bukan media mainstream yang menjadi rujukan banyak orang. Namun karena skalanya yang kecil dan lokal itulah yang menjadi kekuatan besar bagi SMSI yang tidak dimiliki media mainstream yang ada di Jakarta.

“Lokalitas SMSI menjadi modal untuk memberikan perspektif baru dalam pe-nyampaian informasi. Bahwa sekarang kita mesti berubah dalam membangun isu nasi-onal. Melalui SMSI dan Siberindo, kita harus merubah bahwa permasalahan nasional itu bukan masalah yang ada di Jakarta, tetapi juga masalah yang ada di daerah,”ujarnya.

Firdaus menambahkan, sifat SMSI yang lokal, berakibat adanya ikatan psikologis yang kuat, psyhchological bound, setiap anggota SMSI terhadap berita lokal yang disajikannya. Berita tentang sebuah objek wisata di Riau, akan lebih valid dan lebih menarik dan mempunyai kekuatan lebih bila disampaikan oleh orang Riau bukan orang oleh orang Jakarta.

“Dengan sifatnya yang sangat lokal, SMSI dan siberindo adalah sebuah kekuatan untuk menjadikan masalah lokal menjadi masalah nasional. Untuk melihat bahwa In-donesia itu bukan hanya Jakarta dan Jakarta tidak selalu berarti Indonesia,” ungkapnya.

Firdaus juga mengatakan, bila SMSI itu terdiri dari media-media lokal, maka siberindo bukan hanya tempat strategis untuk menasionalkan problem lokal men-jadi problem bersama, tetapi juga tempat bersama-sama untuk bergerak. Ibarat lidi, siberindo adalah alat yang menyatukan lidi-lidi menjadi sebuah kekuatan baru yang besar dan bermanfaat bagi sesama. “Semuanya hanya bisa dijalani bila SMSI kreatif dan jeli melihat setiap perkemban-gan yang ada, serta konsisten dan gigih menjalaninya,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pres M. Nuh mengatakan, alhamdulillah hari ada secercah hara-pan dari kawan-kawan yang tergabung di Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk membentuk media online Siber-indo. Menurutnya, tentu lembaga ini bukan sekedar lembaga tempat berkumpulnya

Asosiasi atau organisasi yang bergerak di media tetapi ini adalah tempat yang menaungi aspek jurnalistik maupun non jurnalistiknya yaitu dari kelanjutan usaha dari kawan-kawan yang bergerak dibidang media online atau media siber.

“Status itu memantapkan langkah SMSI dan Siberindo dalam menyatukan peru-sahaan media siber untuk bersama-sama menghadapi tantangan baru, membangun infrastruktur perusahaan, serta jaringan sistem kerja seluas-luasnya. Dewan Pres juga mengucapkan Selamat atas pelun-curan Siberindo semoga terus memberi-kan informasi seluas-luasnya bagi ma-syarakat indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P. adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan In-donesia mengatakan, Siberindo.co didirikan untuk menjawab tantangan media massa berplatform daring (online) di era teknologi informasi yang kian maju pesat.

Menurutnya, pada praktiknya media massa berbasis internet tidak hanya ber-saing dengan sesama mereka. Tetapi juga dengan penyedia konten individual yang mendapatkan keuntungan dengan me-nyediakan beragam konten menarik bagi

minat masyarakat.“Harapan perusahaan pers media siber

yang tumbuh subur di Indonesia dapat menghasilkan karya jurnalistik yang ber-mutu dan bermanfaat,” katanya.

Muhajir Effendy menuturkan, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dukungan me-dia dalam membantu pemerintah, menga-tasi berbagai tantangan penting yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Sementara me-dia menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, pemerintah juga bisa memperoleh masukan yang lebih konseptual, terkait arah dan pelaksanaan pembangunan. Terutama, yang terkait isu-isu strategis bangsa.

“Media massa harus mempunyai kekua-tan untuk menghimpun dan mengerakkan untuk melakukan sesuatu. Sehingga, perlu kolaborasi hangat antara media, khalayak dan pemerintah,” ungkapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim melalui video conference mengucapkan selamat atas peluncuran Siberindo.co. Wahidin berharap Siberindo.co mampu menjadi ba-caan yang bermanfaat, memberikan infor-masi terkini, dan aktual. “Semoga menjadi media yang bermanfaat dan memberikan informasi terkini dan aktual untuk seluruh pembaca di Indonesia,” kata Wahidin. (red)



SamarINDa - Serikat Media Siber Indo-nesia (SMSI) Kaltim sukses menggelar Musy-awarah Provinsi (Musprov) I SMSI di kantor Diskominfo Kaltim, Senin (5 Oktober 2020). Abdurrahman Amin, Pemimpin Redaksi (Pemred) Sapos.co.id, didaulat sebagai Ketua Umum SMSI Kaltim periode 2020-2025.

Dalam proses penjaringan, Rahman—sa-paan Abdurrahman Amin—mengantongi 17 suara, unggul dari Intoniswan (Pemimpin Redaksi niaga.asia.com) dengan 3 suara dan Toni Hariyadi (perwakilan nomorsatukal-tim.com) dengan 1 suara.

Beradasarkan tata tertib, Rahman secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua terpilih karena jumlah suara yang diraihnya sudah melebihi 50 persen plus 1. Karena itu, tidak perlu dilakukan proses pemilihan tahap selanjutnya.

Rahman yang terpilih itu secara oto-matis juga menjadi ketua formatur yang kemudian menunjuk Ketua SMSI Kaltim periode sebelumnya, Indra Zakaria (men-jabat sejak 2017), dan Ketua PWI Kaltim Endro S. Efendi sebagai anggota formatur. Ketiganya diberi waktu 3 hari untuk me-nyusun kepengurusan SMSI Kaltim untuk lima tahun ke depan.

Usai terpilih, Rahman berjanji akan memfasilitasi seluruh anggota SMSI Kal-tim agar bisa diverifikasi oleh Dewan Pers. “Termasuk pembentukan SMSI di tingkat kabupaten/kota,” kata salah satu unsur pimpinan di PT Duta Media Kaltim Press yang menaungi media siber sapos.co.id ini.

Sementara itu, Indra Zakaria menyam-paikan bahwa tantangan SMSI ke depan akan semakin banyak dan SMSI Kaltim akan berusaha mengayomi anggotanya agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dan terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Saya bersama pengurus lainnya memo-hon maaf jika selama memimpin SMSI Kaltim masih banyak kekurangan,” kata Indra Zakaria yang yang baru saja terpilih sebagai komisioner pada Komisi Informasi (KI) Kaltim.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Infor-matika Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah berharap SMSI bisa terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun pers yang sehat. Diddy berjanji akan terus melanjutkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan media siber di daerah ini.

Pada pembukaan Musprov I SMSI Kaltim itu Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan sambutan yang dibacakan Kepala Biro Humas dan Protokol Kaltim Syafranuddin. Hadi berharap keberadaan SMSI bisa mengangkat kualitas berita dan

informasi yang dikonsumsi masyarakat.Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Hendry

Ch. Bangun yang hadir dalam Musprov tersebut memberikan apresiasi terhadap peningkatan jumlah media siber di Kaltim.

“Kaltim termasuk provinsi dengan jum-

lah media online terbesar ketiga di Indone-sia. Ini adalah modal untuk menghasilkan kualitas berita yang baik,” katanya.

Wiwid Mahendra, pengurus SMSI Kaltim periode sebelumnya, mengatakan ada 49 perusahaan media siber se-Kaltim yang tergabung di SMSI. Namun, hanya seten-gahnya yang memiliki hak suara dalam Musprov tersebut karena syarat minimal, yaitu memiliki wartawan yang sudah dis-ertifikasi atau bernaung dalam perusahaan khusus pers. (red)

Rahman (ten-gah) terpilih secara aklam-asi sebagai Ketua SMSi Kaltim untuk periode 2020-2025.

Pimpin SMSI Kaltim, Rahman Akan Fasilitasi Verifikasi Dewan Pers

SmSi



POtret hut kOta BOntang

HARI ini Kota Bontang menginjak usia 21 Ta-hun, tepat 12 Oktober 2020. Kota kecil dengan motto Kota Taman ini awalnya hanyalah ka-

wasan permukiman yang memiliki tata pemerintahan yang sangat sederhana.

Sebagai kota administratif, 21 tahun yang lalu, Bontang hanya dikenal sebagai kota yang berada di antara dua pabrik raksasa, yakni PT Pupuk Kaltim dan Badak LNG.

Seiring perjalanan waktu dengan, wilayah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Kar-tanegara ini semakin maju dan menjadi kota modern. Momentum HUT ke-21 Kota Bontang ini, kita coba kembali mengenang ‘Bontang Tempo Dulu’ dari foto-foto masa lalu yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. (*)

Pasar Rawa indah diresmikan tahun 1987

Bontang Kuala 1987

Pelabuhan Tanjung laut tahun 1986

Jalan menuju pelabuhan Tanjung lautPasar loktuan tahun 1984

Bontang Tempo Dulu



POtret hut kOta BOntang

Kilang PT Badak taun 1970-an

Pulau Beras Basah.

Bontang Kuala, akses jalannya masih sempit.

Bus sekolah Badak lNg

Taman bermain di belakang gedung Koperasi PKT Bontang

Masa konstruksi Pupuk Kaltim tahun 1975

Masjid Al Kautsar tempo doloe. Dulu yang mengerjakan dibawah pengawasan PT. Encona Engineering selaku konsultan.

Bandara Badak lNg

bertarung di tengahpandemi - media kaltim

Documents