SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN KEPADA PARA PEJABAT UTAMA POLDA

OLEH TIM LEMDIKLAT POLRI

DISAMPAIKAN PADA ACARA

DASAR

2. KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/579/IX/2017 TANGGAL 18 SEPTEMBER TENTANG MODUL PELATIHAN DISKRESI KEPOLISIAN

3. DISPOSISI KAPOLRI KPD KALEMDIKLAT POLRI TGL 4 JAN 2018 TTG SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN

4. SPRIN KALEMDIKLAT POLRI NO: SPRIN/65/I/2018 TANGGL 12 JAN 2018 TTG PENUNJUKAN PERS UNTUK MELAKS SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN

5. ST KAPOLRI NO.:ST/175/I/2018 TGL 22 JAN 2018 TTG PEMBERITAHUAN SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUDMEMAHAMI KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN UNTUK MEMPEROLEH KESERAGAMAN TINDAK & MENJAMIN PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN SECARA CEPAT, TEPAT & TANGKAS

TUJUANPESERTA MEMPEROLEH PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN DISKRESI KEPOLISIAN UNTUK DAPAT DIJADIKAN BEKAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DI LAPANGAN

MATERI SOSIALISASI

KONSEP DISKRESI

KETERAMPILAN DISKRESI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TUJUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002:a. Terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dantegaknya hukum;

b. Terselenggaranya lin,yom yan mas;c. Terbinanya ketenteraman

masyarakat dengan menjunjungtinggi hak asasi manusia.

TUGAS KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tugas pokok (pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002):

a.Harkamtibmas;

b.Gakum, lin, yom, yan mas.

Selanjutnya tugas utamatersebut bersifat:

a.Preemtif.

b.Preventif.

c.Represif

LATAR BELAKANGPENTINGNYA DISKRESI

persoalan diskresi sesungguhnya telah terjadi sebelum dikonsepsikan secara mapan sejakterinstitusionalisasi- nya kolektivitas masyarakat dan telah terlibat pembangian kerja ataukekuasaan

diskresi dapat terjadi dalam spektrum kehidupan yang lebih luas sebagai bentuk obligasi moral danberfikir dari atas ke bawah dalam suatu problem tertentu

tindakan diskresi diperlukan guna menguasai keadaan seperti halnya seorang pejabat berwenangmenentukan sikap dalam perumusan kebijakan yang tentunya tetap berpijak pada undang-undang

diskresi kepolisian, mengingat polisi merupakan apparatus Negara yang legitim hingga di akarrumput tentunya dituntut memiliki keahlian diskresi yang mapan. Hal ini dikarenakan banyakmasalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam solusinya tidak selalu inheren denganundang-undang yang berlaku

secara umum diskresi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam mengelola otoritas danpertimbangan terhadap suatu problem yang dihadapi

diskresi sebagai seni atau tindakan yang sesuai dengan keadaan tertentu

PENGERTIAN-PENGERTIANDISKRESI

1. Dalam bahasa Inggris diskresi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan (Shadily, 2002: 185).

2.Menurut Kamus hukum (J.C.T Simorangkir, 2002: 38), diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

3. Menurut Roescoe Pound (R. Abdussalam,1997, 25-26) diskresi merupakan suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.

4. Menurut Thomas J. Aaron (Faal, 1991: 16). diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

LANJUTAN...

1. pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Untukkepentingan umum, pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dalam melaksanakan tugas danwewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannyasendiri”

2. Diskresi Kepolisian dapat pula ditafsirkan sebagai wewenangatau otoritas aparatur kepolisian dalam menentukan tindakanbaik secara legal ataupun ilegal dalam menjalankan tugasnya

3. Menurut Irsan (2001) dapat dibedakan sebagai berikut:• Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian

secara individu dalam mengambil keputusan tersebut.• Tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan

atasan atau pimpinanannya.

HASIL POKJA DISKRESI KEPOLISIAN

“kewenangan yang melekat padasetiap anggota Polri untuk menilaisituasi dan memilih tindakan secaratepat berdasarkan hasil penilaiansendiri dalam keadaan yangmendesak, untuk menjaminkepentingan publik dan keselamatanpelaksana diskresi”

KONSEP DISKRESITUJUAN DISKRESI KEPOLISIAN

Menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat memperoleh perlindungan, pengayoman dan pelayanan.

KONSEP DISKRESIPUBLIKTerciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

INDIVIDU• memperoleh reward dari

pimpinan;• Membangun moral;• bertindak berdasarkan

rasa keadilan, tidaksewenang-wenang danberlebihan.

INSTITUSImeningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

LANDASAN HUKUM

LandasanHukum

UU Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP

pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 “Penyelidikkarena kewajibannya mempunyai wewenangmengadakan tindakan lain menurut hukumyang bertanggung-jawab.

Pasal 7 ayat (1) huruf j “Penyidik karenakewajibannya mempunyai wewenangmengadakan tindakan lain menurut hukumyang bertanggung jawab”.Peraturan Kapolri

Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode etik

Undang-undangNomor 2 Tahun 2002

pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 jugamenegaskan “Kepolisian Negara RIbertujuan untuk mewujudkan keamanandalam negeri

pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan peraturan perundang-undanganlainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yangtermasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam pasal 16 Ayat (1) huruf l,tindakan lain yang bertanggung jawab

Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentinganumum bertindak menurut penilaiansendiri

ASAS-ASAS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN

ASAS KESEIMBANGAN

ASAS TUJUAN

ASAS KEPERLUAN

ASAS KEPENTINGAN

PERSYARATAN MELAKUKANTINDAKAN DISKRESI

Tindakan dilakukanberdasar fakta-fakta yang terjadi di lapangan/bidang tugasyang dikerjakan.

Tindakan yang diambildiperlukan danmengharuskan anggotaPolri melakukan suatutindakan;

Tindakan yang dilakukanbertujuan untukmenciptakan danmemelihara keamanandan ketertibanmasyarakat;

Tindakan dilakukandalam keadaan yang sangat perlu danmendesak atau darurat;

PERSYARATAN MELAKUKAN TINDAKAN DISKRESI

Tindakan yang diambil sesuaimasalah yang dihadapi, obyektif, tidak memiliki motif pribadi, bukankarena rasa simpatiatau antipati;

Tindakan yang dilakukan harusmempertimbangkan kemanfaatan dankeseimbangankepentingan;

Tindakan harus mempertimbangkanhirarki kewenangan, sebagai pemegangkewenangan tertinggiyang berada di lapangan atau bidangtugasnya.

PERSYARATAN MELAKUKAN TINDAKAN DISKRESI

Persyaratan hukum tindakan diskresi menurut hukum Kepolisian

Tindakan harus benar-benar diperlukan(noodzakelijknotwendig) atau asaskeperluan;

Tindakan yang diambilharus benar-benaruntuk kepentingantugas kepolisian(zakelijk, sachlich);

Tindakan yang paling tepat untuk mencapaisasaran yaituhilangnya suatugangguan atau tidakterjadinya sesuatuyang dikhawatirkan.

Memahami dan mengerti ketentuan pelaksanaan diskresi Kepolisian;

Memiliki kemampuan analisa dan tepat dancepat dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi;

Memahami Kode Etik Profesi Polri dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian;

Memiliki moral yang baik dan mempertimbang-kan serta menghormati HAM;

Menguasai tugas pokok dalam pelaksanaan tugas.

PERSYARATANPELAKSANAAN DISKRESI

UNSUR-UNSUR DISKRESI KEPOLISIAN

Kewenangan anggota Polri

1

Mengambil langkah atas

penilaian sendiri.

2

Dalam keadaan mendesak.

3

Menjamin kepentingan

publik

4

Keselamatan pelaksana diskresi.

5

PROSES TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN

Product Core

MENGAMATI

MENGIDENTIFIKASI

MEMPREDIKSI

MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI KEPUTUAN

MENGAMBIL KEPUTUSAN

MEMPERTIMBANGKAN ALTERNATIF

MASALAH-MASALAH DALAM PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN

1. Pelaku diskresi tindakan diskresimenjadi kurang tepat dan akuratatau berdampak lebih buruk

2. Kebijakan birokrasi dan pedomantindakan diskresi organisasi

3. Opini publik, Opini publik terhadap suatu tindakan diskresi seringkali didasarkan persepsi yang subyektif, sehingga publik sulit membedakan kebenaran/ketepatan tidaknyadiskresi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIDISKRESI KEPOLISIAN

Faktor Masyarakat:

Kebutuhan rasa aman; Kepercayaan terhadap polisi;

Kesadaran hukum masyarakat.

Faktor Organisasi terdiri:Reward and punishment;

Perlindungan hukum;

Kelengkapan sarana dan prasarana;

Pendidikan dan latihan diskresi.

Faktor Individu:

Hati nurani; Kecerdasan; Pengalaman; Keberanian; Keterampilan.

INDIKATOR KEBERHASILAN DISKRESI KEPOLISIAN

Terjaminkeselamatan pelaksana diskresi.

Terselesaikannya masalah secara cepat dan tepat;

Terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat;

Tidak berdampak lebih besar;

FAKTOR KEBERHASILANDISKRESI

Thank you!

Any Questions?