diskresi dan konflik kepentingan

Download Diskresi dan Konflik Kepentingan

Post on 06-Apr-2017

493 views

Category:

Government & Nonprofit

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAH

    DAN KONFLIK KEPENTINGAN

    Dr. Tri Widodo W. Utomo, MADeputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

    http://inovasi.lan.go.id

    Denpasar, 18 Maret 2017

  • Assalamualaikum

    Nama : Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

    TTL : Yogyakarta, 15-07-1968

    NIP : 19680715 199401 1 001

    Jabatan : Deputi Inovasi Administrasi Negara/Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik

    Gol/Pangkat : IV-d / Pembina Utama Madya

    Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta

    Alamat Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, SerpongTangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936

    Email : triwidodowu@yahoo.com

    Blog : http://triwidodowutomo.blogspot.com/http://www.slideshare.net/tiwidodowutomo/

  • PROLOG

  • Fenomena Negara Peraturan

  • Fenomena Negara Peraturan

  • 80 persen pengambilankeputusan di Jermanberbasis pada Diskresi

    Prof. Dr. Eko Prasojo

    Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UIMantan Wakil Menteri PAN-RB

  • Arahan Presiden untuk Eselon 2 (07/06/2016)

    Perubahan dunia sekarang juga sangat cepat. Semuanya setiap hariberubah, setiap menit berubah, bahkan setiap detik berubah.

    Perubahan seperti itu harus diantisipasi dengan sebuah kecepatan dan kelincahan dalam bekerja.

    Jika para pejabat eselon II yang menggerakkan belum berubah, masihdengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi yang lama, akan sulit mengubah negara ini.

    Kita sudah terlalu lama orientasinya selalu prosedur. Buang itu. Orientasinya hasil. Bahwa prosedur harus dilalui, iya sudah pasti dong Tapi orientasinya adalah hasil, prosedur mengikuti.

    Hanya dengan perubahan, kita akan mensejahterakan rakyat.

    Sumber:

    http://setkab.go.id/bertemu-1768-pejabat-eselon-ii-presiden-jokowi-kalau-usul-anggaran-ngga-usah-banyak-banyak/

  • DISKRESI

  • Apa itu Diskresi?

    Kamus Hukum: Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang

    dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

    Prajudi Atmosudirjo: Diskresi, discretion (Inggris), discretionair (Perancis),

    freies ermessen (Jerman) adalah kebebasan bertindak atau mengambil

    keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan

    berwajib menurut pendapat sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap

    dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap

    tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan

    UU. Tidak mungkin bagi UU untuk mengatur segala macam kasus dalam

    praktek kehidupan sehari-hari.

  • Apa itu Diskresi?

    Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

    Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau

    dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan

    konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

    dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan

    pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau

    adanya stagnasi pemerintahan.

  • Diskresi

    Hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yg berwenang.

    Tujuan: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisikekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasistagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dankepentingan umum.

    Lingkup: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang

    o memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; o karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.o karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas.o karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

    Syarat: sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan ketentuan per-UU-an; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan2 yg objektif; tidakmenimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.

    (UU AP Psl 22-24)

  • Mengapa Diskresi Penting?

    Wapres Jusuf Kalla Aturan ini (UU-AP) dibuat karena maraknya penangkapan pejabat publik yang dituduh

    menyalahgunakan wewenang.

    Upaya pemberantasan korupsi, tidak membedakan antara tindak pidana korupsi dankesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya: pejabat yang membebaskan tanahdengan harga di atas nilai jual obyek pajak (NJOP) tidak serta-merta ditangkap karenamemang kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar sesuai dengan NJOP. Kebijakan tersebut memang berpotensi merugikan negara, tapi selama si pejabatmengikuti aturan, diupayakan agar dia tidak ditahan.

    Hakim Agung Gayus T. Lumbuun Dari sudut hukum administrasi negara, seorang pejabat publik memang diberi ruang

    untuk membuat kekecualian atau diskresi.

    Masyarakat tak perlu khawatir aturan baru tersebut nantinya akan menghambatpemberantasan korupsi.

  • Contoh Diskresi

    Pasal 7 ayat (6) huruf a, UU APBN-P 2012:

    Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Cruide

    Oil Price/ICP) dalam kurung waktu berjalan mengalami kenaikan

    atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan

    terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam

    APBN-P tahun anggaran 2012, maka pemerintah berhak

    melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan

    pendukungnya.

  • Penguatan Diskresi Analogi UU Pemda & UUAP

    UU 32/2014 tentangPEMDA

    UU 30/2014 tentang AP

    Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemda dan

    inovasi tersebut tidak mencapai sasaran

    yang telah ditetapkan, ASN tidak dapatdipidana (Pasal 389).

    Mutatis mutandis untuk

    DISKRESI?

  • Penguatan Diskresi

    Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25

    Januari 2017:

    Frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal

    3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi,

    sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat"

    menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi

    delik materiil.

    Artinya, dugaan korupsi baru benar-benar

    dinyatakan sebagai korupsi jika benar-benar telah

    merugikan keuangan negara.

  • Kesalahan Administrasi & Substansi

    Pasal 71 UU AP

    Kesalahan Prosedur

    Kesalahan dalam hal tatacarapenetapan Keputusan yang tidak sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan dan/atau standaroperasional prosedur.

    Kesalahan Substansi

    Kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusandalam Keputusan yang dibuat, misalNYA terdapat konflikkepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisikatau psikis, maupun dibuatdengan tipuan

  • Diskresi & Inovasi

    DISKRESI INOVASI

    Diskresi mengilhami inovasi:Inovasi lahir dari ruang2 diskresi

    Inovasi mengilhami diskresi:Diskresi dilakukan dengan spirit pembaharuan/ inovasi

  • Diskresi & Inovasi

    Inovasi

    Diskresi

    Keputusan dan/atauTindakan yg ditetapkandan/atau dilakukan oleh

    Pejabat Pemerintahan untukmengatasi persoalan konkret

    yg dihadapi dalampenyelenggaraan

    pemerintahan dalam halperaturan per-UU-an

    memberikan pilihan, tidakmengatur, tidak lengkap atautidak jelas, dan/atau adanya

    stagnasi pemerintahan

    (UU No. 30/2014)

    Proses memikirkan danmengimplemen-

    tasikan suatugagasan yang memiliki unsurkebaruan dankemanfaatan

    (LAN, 2014)

  • Diskresi & Inovasi

    DISKRESI INOVASI

    PERSAMAAN

    Bukan bentuk pelanggaran aturan (dilakukan pada wilayah kebolehan);

    Justru dimaksudkan untuk melindungi seorang pejabat agar dalam melaksanakan

    tugasnya tidak terjebak pada dugaan pelanggaran hukum;

    Dilandasi pada filosofi positif untuk kebaikan bersama (asas manfaat).

    PERBEDAAN

    Terminologi hukum

    Instrumen kebijakan yang membawa

    hubungan hukum baru dan/atau akibat

    hukum tertentu

    Merupakan kebebasan bertindak sesuatu

    (freies ermessen) demi kepentingan umum

    Terminologi administrasi / manajemen

    Instrumen manajerial untuk melakukan

    perubahan mindset, business process,

    atau lingkungan / budaya kerja

    Merupakan kebebasan untuk berpikir

    dan berkreasi untuk kemajuan organisasi

  • KONFLIK KEPENTINGAN

  • Apa itu Konflik Kepentingan?

    KPK, Panduang Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, 2009

    Situasi dimana seorang penyelenggara negara yang

    mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan

    peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki

    kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang

    dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja

    yang seharusnya.

  • Apa itu Konflik Kepentingan?

    Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan

    Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi

    untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam

    penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi

    netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat

    dan/atau dilakukannya.

  • Konflik Kepentingan

    Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

    Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan makaKeputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan olehAtasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    Yang dimaksud atasan adalah:o Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala

    daerah;Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;o Kepala daerah bagi pejabat daerah; dano Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

    (UU AP Psl 42)

  • Konflik Kepentingan

    Konflik Kepentingan terjadi dalam hal:o adanya kepent

View more >