Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III

Lembaga Administrasi Negara

Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum maksimal

Aturan hukum yang cenderung memenjarakan usaha pelayanan publik

Terbitnya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Diskresi sebagai bentuk kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasikonkret

Diskresi wajib di dasarkan kepada hukum

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, http://www.bkn.go.id/statistik-pns

Sumber : Ombudsman RI, Laporan Tahunan 2015,

Jumlah laporan masyarakat berdasarkan

kelompok terlapor, 2015

Dari 6859 (enam ribu delapan ratus lima

puluh sembilan) laporan/pengaduan

masyarakat Tahun 2015, sebanyak 41,59%

atau 2853 (dua ribu delapan ratus lima

puluh tiga) laporan mengeluhkan

pelayanan publik di instansi pemerintah

daerah

Sumber : Ombudsman RI, Statistik laporan/pengaduan masyarakat tahun 2015

Lima instruksi Presiden terkait kebijakan diskresi :

1. Kebijakan diskresi yang tidak bisa di pidanakan

2. Segala tindakan administrasi pemerintahan tidak bisa dipidanakan

3. Kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari

4. Segala data mengenai kerugian Negara harus kongkret dan tidak mengada-ada

5. Tidak mengekspose segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan

Sumber ; Lima Instruksi Presiden kepada Jajaran Polri dan Kejaksaan (19 Juni 2016), diakses

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/5284-lima-instruksi-presiden-kepada-jajaran-polri-dan-

kejaksaan pada tanggal tanggal 23.11.2016

“ Dalam hal ini diskresi dapat dilakukan untuk mengisi ruang – ruang kosong dalamrangka perbaikan pelayanan publik. Pengambil kebijakan dapat melakukan diskresiselama di dasarkan pada hukum dan itikad baik serta masih dalam lingkupkewenangan kebijakannya “

Eko Prasodjo (2014)

“ bahwa hal lain yang perlu diperhatikan terkait diskresi adalah hubungannya yang erat dengan inovasi, khususnya dalam perbaikan pelayanan publik. Penyakit utama dari pelayanan publik kita adalah kelambanan pelayanan, prosedur yang tidak jelas sehingga mengundang praktik percaloan dan tentu saja kemudian pungutan liar”

Denny indrayana (Makalah dalam diskusi LAN, Jakarta tanggal 29 Maret 2016)

RJ LINO YAKIN DISKRESINYA TAK MELANGGAR ATURAN

Diskresi atau kebijakan yang diambil dalam proses pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 oleh Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard JoostLino

DENNY INDRAYANA DAN KASUS PAYMENT GATEWAY

“ Kasus "payment gateway" yang merupakan program pembuatan paspor elektornikyang dipelopori Denny Indrayana ditujukan untuk perbaikan pelayanan publik, utamanya dalam pembayaran paspor, agar lebih cepat: diubah dari manual di loket, menjadi dalam jaringan dan berbasis teknologi “

PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA GENJAH

DI BANYUMAS

“ Program Peremajaan kelapa genjah Entok oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Banyumas, Tjutjun Sunarti Rochidi bertujuan untuk mengurangi resikopenderes yang meninggal atau cacat akibat terjatuh dari pohon kelapa saat megambilnira kelapa. Sudah puluhan penderes meninggal saat memanjat pohon kelapa untukmengambil niranya. Rata-rata tinggi pohon kelapa di Banyumas mencapai antara 10 hingga 15 meter “

Menurut atmosudirdjo dalam mahmud mulyadi (2011:32), pengertian diskresi atau(freis ermessen) adalah kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan padapejabat publik yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri.

Menurut M. Nata Saputra dalam Yopie Morya Immanuel Patrio (2011:3), diskresi dapatdikatakan sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi negara, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negaramengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpengang teguh padaketentuan hukum atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosialguna melaksanakan tugas – tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

Menurut Philipus M. Hadjon, dkk, dalam Huda (2014) Pelayanan publik merupakan haksosial dasar dari masyarakat (social rights) Social rights merupakan the rights to receive, hak-hak untuk menerima dari pemerintah, oleh karena itu penyelenggarapemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepadamasyarakat.

Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa Buruknya pelayanan publik memang bukan hal baru, fakta di lapangan masih banyak menunjukkan hal ini. Governance And Decentralization Survey (GDS) 2002 menemukan tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

1. besarnya diskriminasi pelayanan.

2. tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan

3. rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Dimensi apa saja yang dapat dilakukan diskresi dalam pengambilan kebijakan di sektor pelayanan publik?

Apa saja yang dirasa menjadi kendala dalam melakukan diskresi bagi pengambil kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik ?

Strategi apa yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam melakukan diskresi tersebut?

Mengidentifikasi dimensi diskresi yang dapat dilakukan dalam sektor pelayanan publik

Mengidentifikasi kendala dalam melakukan diskresi bagi pengambil kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik.

Mengidentifikasi strategi untuk melakukan diskresi oleh para pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik.

Teridentifikasinya dimensi diskresi yang dapat dilakukan dalam sektor pelayanan publik

Teridentifikasinya kendala dalam melakukan diskresi bagi pengambil kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik.

Teridentifikasinya strategi untuk melakukan diskresi oleh para pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik.

Menurut Zainuddin (2014:31) penelitian terhadap efektifitas hukum merupakanpenelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara berkembang seperti Indonesia, penelitian inimensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmusosial, dan memimiki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research).

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian inibertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan merumuskandesain strategi dan arah kebijakan pengembangan diskresi di pemerintah daerahdalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Ada beberapa metode pengumpulan data yang relevan untuk digunakan dalampenelitian ini, diantaranya yaitu (Zainuddin, 2014: 107)

1. Metode Penelitian Kepustakaan

2. Metode Penelitian Lapangan

responden yang ditentukan secara purposive sampling dari lokus yang akan diteliti, yaitu :

Sekretaris Daerah

Kepala Badan Pelayanan Terpadu

Kepala Dinas Kesehatan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Lokus penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan, yaitu Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dipilih secara purposive (bertujuan)

Berdasarkan sifat penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalahpendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder

Adapun hasil analisis data dideskripsikan dengan pendekatan kualitatif (gabunganpendekatan empiris dan pendekatan konseptual) untuk menggambarkan strategipenyelenggaraan diskresi di daerah kalimantan dalam rangka peningkatan pelayananpublik, yang perumusannya berdasarkan pada argumen ilmiah dari data empiris, teoritis dan kajian perundangan

Temuan Diskresi di Lokus Kajian

Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu

1. Penundaan kelengkapan persyaratan pada permohonan ijin HO

2. Meniadakan kelengkapan aspek teknis mengenai pemeriksaan lapangandengan self assessment pada permohonan ijin HO Rumah Kost

Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Pontianak :

“ ...merupakan kebijakan saja supaya usahanya jalan , yang bersangkutan bisa berusaha atau bisa mendapat akses di bank kan itu intinya kalau dapat ijin… ”

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Pengelolaan administrasi kependudukan bagi penduduk musiman yang tinggaldi Kota Pontianak

2. Pembekuan data penduduk bagi yang terdata secara administrasi sebagaipenduduk Kota Pontianak namun tinggal di kota lain

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak :

“ …Jadi sebenarnya yang tidak punya di tempat lain tapi di tempat kita ada yang pertama itu adalah KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) itu di kabupaten lain tidak ada, hanya ada di kota Pontianak, jadi kalo misalnya orang datang di kotaPontianak seperti mahasiswa segala macam dan dia kan tidak pindah secara permanenartinya dia tidak pindah menetap karena untuk kuliah dan segala macam, dan itu yang kami berlakukan bagi penduduk luar yang pindah tidak secara permanen ya denganKIPEM itu tadi… “(Kantor Disdukcapil, 24 Mei 2016)

“ …Yang kedua adalah pembekuan data. Jadi itu ada perwalinya no 30 tahun 2012. Jadiitu kan kebetulan banyak secara fisik orang itu tidak berada di Pontianak tetapi secaraadministrasi kependudukan dia adalah penduduk kota Pontianak… “(Kantor Disdukcapil, 24 Mei 2016)

Dinas Kesehatan

1. Pemberian bantuan biaya transportasi dan akomodasi kepada pasien dankeluarga pasien yang mendapat rujukan untuk berobat di luar Kota Pontianak

Walikota Pontianak :

“...contoh Diskresi di bidang bansos. Sudah dibayarkan premi BPJSnya, artinya APBD sdh membayarkan BPJSnya tapi ketika dia harus dirujuk ke Jakarta dia kan harus ada tiketnya, harus ada tempat nginapnya dan harus ada biaya makannya. Saya keluarkan lagi dari bansos. karena kebutuhan BPJS tidak membiayai. Dari sisi keuangan salah, karena orang sudah diberi asuransi BPJS sdh ditanggung...”

Permendagri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pasal 1 Ayat (15) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang daripemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakatyang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untukmelindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

2. Dalam permendagri berikut peraturan perubahannya menyebutkan bahwaBantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerimaseperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayanmiskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatanputra putri pahlawan yang tidak mampu

Rumah Sakit Umum Daerah

1. Mendirikan rumah sakit tanpa kelas dengan tidak mebedakan jasa pelayanan

2. Membuat pernyataan terhutang bagi pasien yang tidak mampu membayar biayaberobat dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek anggaran

Pejabat RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie :

“ …saat akhir perawatan diwajibkan untuk membayar biayayang telah ada pada tagihan, padahal pasien tersebut tidakmempunyai biaya yang cukup. Apa yang dilakukan olehrumah sakit? Jadi kami memberikan blangko atau form yang harus diisi dengan data pasien atau penanggung jawabpasien tidak harus pasien. Kemudian form tersebut diisi dandiserahkan kepada petugas kasir. Misalnya biaya total setelah mengalami rawat inap mencapai 1 juta, tetapi pasientersebut hanya memiliki biaya 500 ribu, pasien tersebutcukup membayar 500 ribu saja di sertai dengan blangkotersebut….”

Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu

1. Penerbitan surat pengantar/keterangan proses pengurusan dokumen yang menyatakan proses sudah berjalan dan dapat dipastikan diterbitkan dalampengurusan ijin tower

2. Memberikan keringanan terkait kelengkapan dokumen persyaratan perijinanyang kurang

Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Katanegara :

“Selama ini kan mengurus tower itu kan ada mengurus IMB, dalam mengurus IMB itu adasalah satu syaratnya mengurus ijin lingkungan, nah dalam pengurusannya kan ada dokumenUKL UPL, terkait proses penyelesaian pembuatan dokumen ini, kelihatannya membutuhkanwaktu paling cepaat satu bulan, sementara kan persyaratan ijin yang diharapkan itu kanpaling ceat 7 hari atau 14 hari lah paling lama, nah ini kan jadi persoalan, persoalannyapersayaratan itu tidak akan terpenuhi, karena memang salah satu syaratnya belum dipenuhijuga terkait ijin lingkungan, karena waktunya memang hampir sebulan, nah untukmenyiasatinya, proses ijin sudah masuk ke BLHD, ada koreksi sekitar hampir 7 hari. Ada semacam signal bahwa itu pasti akan diterbitkan, nah kalau sudah pasti akan diterbitkan, tinggal komitmen teman-teman BLHD untuk membuat surat pengantar dulu, artinya nantiakan tetap diterbitkan sambil menunggu proses penandatanganan karena masih denganIbu Bupati kan, nah sambil menunggu diterbitkanlah surat keterangan. Nah ternyatadisepakati bersama untuk mengakomodasi agar ijinnya cepat keluar, cepat selesai”.

Ketika masyarakat yang jauh dari kantor pusat layanan (BP2T) mengajukan perizinan dandatanya tidak/kurang lengkap, itu artinya mereka harus kembali lagi untuk menempuhperjalanan guna melengkapi persayaratannya. Berdasar pada kondisi tersebut, BP2T membuat kebijakan dengan malanjutkan terus proses pengurusan proses perizinanwalaupun persyaratannya kurang. Persyaratan yang kurang wajib dipenuhi ketikamasyarakat yang mengajukan perizinan akan mengambil dokumen perizinannya. Untuktertib administrasi dan menghindari miss komunikasi ke depannya, maka dokumen yang belum terlengkapi tersebut, tercantum dalam sebuah catatan di form kelengkapanberkas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Menandatangani blangko Kartu Keluarga yang masih kosong untukmempercepat layanan

Dampak dari Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor471.14/13795/Dukcapil tentang Petunjuk Penandatanganan Kartu Keluarga. Surattertanggal 2 Desember 2015 itu ditujukan untuk seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Surat edaran tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagiseluruh surat yang berkaitan dengan petunjuk penandatangan Kartu Keluargamenggunakan scanner atau tanda tangan berupa stempel di kecamatan. Denganberlakunya Surat Edaran tersebut maka Penerbitan Kartu Keluarga (KK) kini wajibditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Katanegara :

“Hal ini sudah mulai dijalankan, tp dalam masa penjajakan. Sudah diujicoba di UPT Muara Badak dan Muara Jawa, itu daerah pantai karena banyak pendatang/ kalau daerah hulu mereka lebih banyak yang langsung datang karena kesadaran mencetak disini. Ini baru uji coba, jika nanti oleh pusat tidak diperbolehkan,ya kita hapus, dicari jalan lain lagi....”

Rumah Sakit Umum Daerah

1. Memberlakukan penitipan sementara untuk pasien dikarenakan kondisi kamarpada kelas tertentu yang penuh

“ …Pemerintah kan memberikan jaminan kesehatan, tapi sarana dan prasarananyatidak siap, infrastrukturnya tidak siap, termasuk jumlah tempat tidur yang ada, jumlahrumah sakit, peningkatannya tidak signifikan dengan peningkatan orang yang mendapatkan jaminan. Dan akibatnya terjadi penumpukan dan kita tahu orang yang seperti itu kan kelas 3. BPJS PBI dan jamkesda itu harus kelas 3 dan tidak bisa naikkelas. Kemudian kelas 3 ini menjadi penuh, dan akhirnya kebijakan ini kami buat untukdititipkan sementara. Nanti begitu ada ruangan kelas 3 maka yang bersangkutan akandipindah... “ Direktur RSUD A.M. Parikesit

Dinas Kesehatan

1. Membangun rumah sakit tipe c, tanpa kelas di Kota Bangun

2. Memberikan take home pay serta tunjangan dan fasilitas kesehatan kepadatenaga medis rumah sakit di Kota Bangun

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara :

“ …dalam Undang-undang dasar juga tidak ada disebutkan pelayanan kesehatandengan menggunakan kelas-kelas, Sedangkan di undang-undang kesehatan ada diaturkelas-kelas di rumah sakit.nah ini yang ingin kita ambil celah diskresi ini sehinggakami memutuskan untuk tidak melakukan kastanisasi terhadap pelayanan kesehatandan itu kita lakukan pada Rumah Sakit Kota Bangun ini Setara kelas 1 dan kelas 2 1 ruangan hanya 1 dan dua orang saja ber ac kamar mandi di dalam… ”

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara :

“Kami memberikan penggajian take home pay yang cukup bagi tim medis di sanadengan system kontrak dan penggajian yang mengacu pada tenaga bedah dan non bedah untuk spesialis kami hitung khusus berdasarkan indikator-indikator sepertiketerasingan, kita hitung jasa pelayanan dan jumlah pasien, dan kami berikan fasilitaspendukung bagi tenaga kesehatan . kita tidak bisa menarik tenaga spesialis ke daerahterpencil kalau system penggajian nya tidak sesuai, mengapa hal ini dilakukan agar tidak ada pembedaan pelayan oleh para tenaga medis ini.

Tuntutan Pelayanan Publik Kondisi Riil Pelayanan Publik

Waktu penyelesaian proses perijinan yang

cepat

Berkas yang tidak lengkap dan membutuhkan

waktu untuk melengkapi dikarenakan kondisi

geografis

Penyelenggaraan diskresi dalam bentuk

tindakan

Pemahaman diskresi kepada pimpinan

sebagai pengambil kebijakan

Keberanian Kepala Daerah dalam membuat

diskresi

Kekhawatiran Kepala Daerah dan jajarannya

terhadap tuntutan pidana meskipun diduga

mal administrasi

Masyarakat ingin keputusan yang cepat dan

tidak mau tau dengan prosesnya

Penyelenggaraan diskresi merupakan

kebebasan mengambil keputusan yang

terbatas

Diskresi sebagai tantangan Proses diskresi yang diatur menjadikan

kendala

Tuntutan Pelayanan Publik Kondisi Riil Pelayanan Publik

Semangat yang tinggi dalam peningkatan

pelayanan publik

Proses layanan publik yang kaku dan taat

hukum

Tanggungjawab pemerintah daerah pada

layanan dasar

Sikap kehati – hatian dalam membuat

kebijakan diskresi

Proses layanan publik yang praktis Diskresi dalam bentuk tindakan dan lebih

kepada mentoleransi prosedur

1. Penyelenggaraan diskresi lebih ditekankan pada kebijakan, padahal diskresidapat berupa tindakan selama masih dalam kewenangannya

2. Pemahaman bahwa yang melakukan diskresi hanya pada jabatan kepala daerahatau kepala SKPD, sehingga penyelenggaraan diskresi pada jabatan fungsionalumum (level front liner) lebih banyak diabaikan karena ruang lingkupkewenangan yang terbatas

3. Diskresi pada level front liner lebih kepada rasa kemanusiaan yang berlakupada masyarakat dengan kondisi tertentu dan tidak bersifat permanen karenakhawatir ditegur pimpinan

4. Penyelenggaraan diskresi dipengaruhi oleh karakter kepemimpinan kepaladaerah, semakin berani kepala daerah melakukan diskresi maka jajaranperangkat daerah juga akan melakukan hal yang sama, dan sebaliknya.

1. Diskresi masih merupakan keputusan dan tindakan yang memerlukanpertimbangan seksama dalam pelaksanaannya

2. Bagi pengambil kebijakan, diskresi dilakukan dengan maksud untukmemberikan pelayanan yang baik. Disisi yang lain diskresi harus mematuhiaturan yang berlaku

3. Benturan antara aturan yang satu dengan yang lain menjadi alasan mengapadalam melakukan diskresi sangat diperlukan yang namanya kehati – hatian. Hal ini perlu dilakukan agar upaya diskresi dengan maksud baik justru tidakberdampak buruk bagi pengambil kebijakan

4. Dalam menyelenggarakan diskresi lebih sering kepada penyalahgunaankewenangan sehingga berdampak tidak baik kepada organisasi. Berbagaiwacana diskresi telah banyak dikenal oleh masyarakat dan terkadang dalampenggunaan diskresi lebih kepada pelanggaran hukum dan bias pada konsepdiskresi itu sendiri

1. penyelenggaraan diskresi lebih kepada pengambilan kebijakan. Diskresimerupakan media pengambilan keputusan dimana aturan dalampenyelenggaraannya harus jelas

2. Diskresi dalam konteks tindakan masih belum banyak dilakukan dan lebihcenderung pada mentoleransi penundaan prasyarat pada suatu layanan tertentu

3. Aspek kepemimpinan dalam membuat kebijakan yang berani dalam kontekshukum menentukan bentuk diskresi yang akan diambil. Kepemimpinan denganlatar belakang pengetahuan hukum yang baik berpotensi melakukan diskresipada kebijakan yang dianggap kurang sesuai dalam meningkatkan pelayananpublik.

4. Dalam penyelenggaraan diskresi, tidak sedikit kendala yang muncul sehinggapara pengambil kebijakan menjadi ragu dalam membuat keputusan. Pengambilkebijakan lebih khawatir jika kebijakan diskresi yang dibuat terindikasi masalahhukum pidana dan merugikan Negara

5. Pemahaman penyelenggaraan diskresi juga ditemukan beragam. Masih adapendapat bahwa diskresi merupakan kebebasan dalam membuat kebijakanselama masih dalam kewenangannya dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku. Ada pula anggapan bahwa diskresi merupakan penyimpangan hukumyang dimungkinkan dilakukan selama memiliki tujuan untuk kepentinganpublik.

6. Pemahaman yang beragam ini menjadikan konsep penyelenggaraan diskresi di daerah lokus kajian menjadi berbeda – beda. Dalam konteks birokrasi, pemahaman diskresi lebih kepada kebebasan yang taat hukum. Dalam artian inikebebasan yang dibatasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku

1. Perlu adanya pemahaman yang sama mengenai diskresi sebagai media dalam suatukebijakan dengan mengedepankan kepentingan pelayanan publik

2. Kekhawatiran diskresi yang dilakukan oleh pengambil kebijakan perlu mendapatkanperhatian khusus, sehingga para pengambil kebijakan terlindungi dari fenomena pidanaatas kebijakan yang diambil melalui diskresi

3. Dimensi prasayarat dalam pelayanan publik lebih memungkinkan untuk dilakukandiskresi karena banyak terdapat prasyarat yang berulang untuk sektor pelayanan yang berbeda.

4. Perlunya membangun jaringan antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam halpenyelenggaraan diskresi sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat berdampak baikterhadap peningkatan pelayanan publik, bukan berdampak buruk bagi pengambilkebijakan yang dikarenakan pidana atau mal administrasi.