BUPATI MUAITA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIMNOMOR 4L TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANA.'EMEN PERENCANAAN DANPENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a,.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI MUARA ENIM,

Batrwa dalaln rangfua penyelegaraan tata kelola pemerintatran),rang baik dengan prinsrp demokratis, transparan, akuntabel,efisien, dan dapat dipe@, perlu didukung sistempercncanaan pembangunan daerah;

htrwa aplikasi sistem Informasi Manajemen perencanaarrFembangunan Daeratr (SIMRENBAI{GDA} IGbupaten Mr-rara Enimdan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian .Perrrbangr.uranDaeratr (SIMDAIBAI{GDA) I(abupaten Muar,a Enim merupakanbagian dari pelaksanaan Sistem Femerintahan Berbasis Elektnonik(SPBE) I(abupaten Muara Enim ]xang dapat mendokumentasikantahapan pnoses penencanaan dan pengendalian pembangunandatam jangka waktu tertentu, percncanaan program tegiatantahr-uran daeratr, dan pengendalian pencapaian oenc.oa

sebagai nliukan bersama pemangfu kepentingandalarn pelaksar:aan pembangunan daeratr;

berdasarkan pertimbangan sebagaimar:a dimaksud huruf a danhlrruf b, perlu Feratr.rran Bupati Mr.rara Enim tantangPengunaan sistem Informasi 'Manajemen perencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;

undang-undang Nomor 28 Tatnur 19s9 tentang FembenhrkanPaerah Tingkat II dan Kotaprqia di sumatera selatan (IembaranNegara Republik Indonesia Tahun 19s9 Nomor 73, TambahanLembamn Negara Republik Indonesia Nomor I82U;

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistemPerencanaan Pembangunan Nasional (I-embaran NegaraRepublik Indonesia Tahr.rn 2@4 Nomor Lo4, TambahanIrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahanDaerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4

c.

2.

3.

Q)

Nomor 244, Tambnhan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5584 sebagafunana telah diubah beberapa kali teraHrirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2OtS tentangPerubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4tentang Pemerintatran Daeratr (Irmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahr-rn 2016 tentang perangkatdaeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL6Nomor 114, Tambahan kmbamn Negara Republik IndonesiaTahun 2OL6 Nomor 5884;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2olr tentangTentang Tata car:a Perencanaan, Pengendalian dan BvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PerahrranDaerah rentang Rencana Pernbangunan Jangka panjang Daerahdan Rencana Pembangr.rnan Jangt<a Menengatr Daeratr, sertaTata cara Feruba tran Rencana Fembangr,rnan Jangla paaiangDaeratr, Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Daeratr danRencana IGrja Femerintah Daerah (Lembran Negara RepubtikIndonesiaTahun 2OL7 Nomor 1312);

6. Perattrran Daerah I(abupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2oogtentang Rencana Pembangunan Jangfta Fanjang DaeratrI(abupaten Mr.rara Enim Tatrun 2oos-20P.s {kmbaran DaeralrKabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 7 Seri E);

7. Perattuan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2ot6tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerahKabupaten Muara Enim (kmbar Daeratr Iebupaten Muara EnimTahun 2OtG Nomor 2).

MEMUTUSI(AN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.2. Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah pemerintah

Kabupaten Muara Enim.3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam

Kabupaten Muara Enim.6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan BAPPEDA adalah perangkat daerah yangmelaksanakan tugas dan mengoordinasikan penJrusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim.

7.

(3)

Pemang}m Kepentingan adalah pihak yang langsung atautidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dariperencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antaralain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI,Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakatprovinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor,pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota,pemerintahan desa, dan kelurahan serta ketenryakilanperempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dankelompok masyarakat rentan termarginalkan.Pembangunan Daerah adalatr usaha yang sistematik untukpemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah unhrkpenigkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,kesempatan kerja, lapangan bemsaha, meningkatkan aksesdan lnralitas pelayanan public dan daya saing daerah sesuaidengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu prosesuntuk menenhrkan kebijakan masa depan, melaluiurutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsurpemanglm kepentingan, guna pemanfaatan danpengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktutertentu di daerah.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalahsuatu proses pemantauan dan supervisi dalam pen)rusunandan pelaksanaan keb{iakan pembangunan serta menilai hasilrealisasi kinerja dan keuangan untuk memastikantercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yangselanjutnya aisingt<at nF.lpO adalah dokumenperencanaan Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselar{utnya disingkat RPJMD adalah dokumenperencanaan Daerah unhrk periode S (lima) tahunterhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Bupati.Rgncana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daeratrunhrk periode 1 (satu) tahun dan merupakan rencanakerja pemerintah daerah atau disebut dLngan rencanapembangunan tahunan daerah.Rencana Strategis perangkat daerah yang selanjutnyadisingkat dengan Renstra perangkat daeratr aaaur,dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode S(lima) tahun.Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkatRenja perangkat daerah adatah dokumen perencanaanperangkat daerah untuk periode I (sattr) tahun.Rencana Kerja dan Anggaran Sahran Kerja perangkatDaerah yilrg selanjutnya disingkat RKA sKpD adatahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisirencana pendapatan, rencana belanja program dankegratan perangkat daerah serta rencana pembiayaansebagai dasar pen5rusunan APBD.Musyawarah perencanaan pembangunan yangselanjutnya disingkat Musrenbang adalah forrrm antarpemangku kepentingan dalam rangka men5rusun rencanapembangunan daerah.

8.

9.

11.

10.

L2.

13.

L4.

15.

16.

L7.

(4)

18. Forum perangkat daerah merupakan forum sinkronisasipelaksanaan urusan pemerintahan daerah untukmenrmuskan program dan kegiatan sesuai dengan ftrgasdan fungsi perangkat daeratr Kabupaten Muara Enim.

19. Rencana Tata Ruang Wilayatr yang selanjutnya disingkatRTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yangmerupakan peqiabaran strategi dan arahan kebiiakanpemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dankabupaten/kota kedalam stmktur dan pola pemanfaatanruang wilayah.

20. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LinglmnganHidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalahperencanaan tertulis yang memuat potensi, masalahIingkungan hidup, serta upaya perlindungan danpengelolaannya dalam Lnrnrn waktu tertentu.

21. Kajian Linghrngan Hidup Strategis yang selanjutnyadisingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yangsistematis, menyelur:urh, dan partisipatif unhrkmemastikan bahwa prinsip pembangunan berkelaqiutantelah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunansuatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencarna, dan/ atauprogram.

22. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yangmendokumentasikan, mengadministrasikan, sertamengelolah data pembangunan Daerah.

23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangdiinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunandaerah.

24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakan dilaksanakan unttrk mewujudkan visi.

25. Program Pembangunan Daerah adalatr program strategisdaerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaiinstnrmen arah kebijakan unhrk mencapai sasaran RPJMD.

26. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitaspembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerahuntuk menghasilkan keluaran (orttpui dalam rangkamencapai hasil (outcome) suatu program.

27. Kinerja adalatr capaian keluaran/hasil/dampak darikegiatan/ program/sasaran sehubungan denganpenggunaan sumber daya pembangunan.

28. Kebiiakan umum APBD yang selaqiutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebiiakan bidangpendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode I (satu) tatrun.

29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yangselanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas danpatokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepadaperangkat daerah unttrk setiap program sebagai acuandalam penJrusunan rencana keda dan anggaran SatrranKerja perangkat daerah.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perattrran Daerah.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4L.

(5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengankeputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretarisdaerah yang mempunyai ttrgas menyiapkan sertamelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangkapen5rusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabatperencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuaidengan kebutuhan.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolakeuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepalaSKPKD yang mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharaumum daerah.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah padapemerintah daerah selalim pengguna anggaran/penggunabarang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangandaerah.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkatBUD adalah PPKD yar:g bertindak dalam kapasitassebagai bendahara umum daerah.Sistem Informasi Manajemen Perencanaan danPembangunan Daerah selanjutnya disingkatSIMRENBANGDA adalah aplikasi pengelolaanperenc€rnaan pembangunan (e-planing) daerah berbasisteknologi informasi.Sistem Informasi Manajemen Pengendalian PembangunanDaerah selanjutnya disingkat SIMDALBANGDA adalahaplikasi pengendalian pembangunan (e-monev) daerahberbasis teknologi informasi.Teknologi Informasi adalah suatu teknik unhrkmengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkandan / atau menyebarkan informasi.Infrastmktur Teknologi Informasi yang selanjutnyadisebut infrastrukttrr adalah piranti kertas, piranti lunakjaringan komunikasi data dan fasilitas penduduk lainnyayang mendukung penyelenggaraan aplikasi e-planningSIMRENBANGDA dan e-monev SIMDALBANGDA.Pengguna Sistem adalah setiap orang, Pemerintah Daerah,Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yangmemanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yangdisediakan oleh penyelenggaraan aplikasi SIMRENBANGDAdan SIMDALBANGDA.Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata,bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatuide, obyek, kondisi, atau sihrasi tertentu.Pengelolaan data adalah kegiatan yang menyangkutpenambahan data, penghapusan data, pengeditan data,pengumtan data, pencairan terhadap data tertentu,perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data,penyimpanan data yang telah akrrrat dan lainnya sesuaidengan yang diinginkan pegawai.Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi benhrkyang lebih berguna bagi yang menerimanya yangmenggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapatdigunakan sebagai alat banhr untuk pengambilankeputusan.

42.

(6)

43. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yangdibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpandalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikalatau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ataudidengar melalui komputer atau sistem elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara ataugambar, p€h, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yangmemiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya.

44. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistemyang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

45. Aplikasi adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus,dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapatdipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yangterdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasikhusus adalah aplikasi yang digunakan untukPemerintah Daeratr untuk mengusulkan kegiatan danmengolah data pada setiap proses perencanaanyang selanjutnya menjadi bagran dari dokumenperenc€rnaan tahunan daerah.

46. Administrator aplikasi adalah orang atau sejumlah orangyang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yangsedang dipakai pengguna.

47. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasaldari hasil reses DPRD, dunia usaha, perguruEul tinggi danumum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasiSIMRENBANGDA oleh admin kecamatan, des/kelurahan,dan perangkat daerah yang terintegrasi dengan prosesmusrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.

48. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi yangberupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yangmenunjukan lokasi tertentu dalam internet.

49. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulankegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem padasetiap tahapan kegiatan.

50. update usulan kegiatan adalah proses mengubah hasilpengisian usulan/realisasi kegiatan yang dilakukan olehpengguna pada setiap tahapan kegiatan.

51. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasilpengisian usulan/realisasi kegiatan berdasarkanpertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB IIMAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Bagran KesatuMaksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan unflrk:a. mengatur pengelolaan aplikasi {e-plannhgl

SIMRENBANGDA dan {e-moneul SIMDALBANGDAuntuk seluruh pemangkrr kepentingan pembangunandi Kabupaten Muara Enim; dan

b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas,pengolahan data dan penetepan rencana kegiatanuntuk dokumen RKPD dan RKPD Penrbahan.

(1)

(7)

(21 Peraturan Bupati ini bertujuan unttrk:a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan

aplikasi bagr seluruh perangkat daerah dan parapemangku kepentingan pembangunan daerah;

b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaanpembangunan daerah;

c. mewqiudkan transparansi, efektifitas, efisiensi danakuntabilitas perencanaan pembangunan dalamrangka mendukung peningkatan kinerja pelayananpublik; dan

d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintatran yangbaik dan bersih dengan memanfaatkan teknologiinformasi untuk menghasilkan secara konsisten hasilperencanaan yang berkualitas.

Bagran KeduaKedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:a. sistem pendulnrng keputtrsan (decision support sgsteml

untrrk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data,dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan danpengendalian pembangunan daerah;

b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yangterpadu antar pemerintah dan pemangku kepentinganpembangunan lainnya;

c. sistem informasi yang dapat membuat dokr-rmentasi secaraterstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;

d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap penggunadengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalamaplikasi; dan

e. sistem mengatur, antara lain:L. penyampaian usulan/realisasi kegiatan2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan/realisasi

kegiatan; dan3. penetapan rencanallaporan kegiatan.

BAB IIIPENGELOI.AAN APLIKASI

Bagran KesatrrPenanggungiawab Aplikasi

Pasal 4

Penanggungi awab pengelolaan aplikasi, yaitu:a. Kepala BAPPEDA sebagai penanggungiawab pengelolaan

aplikasi SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA;b. Kepala Bidang Perencanaan Program, Kewilayahan, dan

Pengendalian Perencanaan Pembangunan BAPPEDAsebagai penanggungiawab harian pengelolaanSIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA;

c. Kepala Sub bidang Perencanaan Program Strategis BAPPEDAselaku administrator pusat aplikasi SIMRENBANGDAsebagai penanggung jawab teknis aplikasi SIMRENBANGDA;dan

(r)

d. Kepala Sub bidang Pengendalian Perencanaan PembangunanBAPPEDA selaku administrator pusat aplikasiSIMDALBANGDA sebagai penanggung jawab teknis aplikasiSIMDALBANGDA; dan

e. Kepala Sub bidang Analisis Ekonomi Makro, Kewilayahan,dan Data BAPPEDA selaku pengelola data sebagaipenanggung jawab pengolatran, penyimpanan, danpelaporan data dan informasi aplikasi SIMRENBANGDAdan SIMDALBANGDA.

Pasal 5

Administrator pusat dan pengelolaan data sebagaimana dimaksudpada pasal 4 hunrf c, hunrf d, dan hun-f e bertanggungiawabterhadap:a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan aptikasi;b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan/realisasi

kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi; danc. penanganan permasalahan dan keluhan pengguna aplikasi.

Pasal 6

Administrator pusat dan pengelola data aplikasi sebagaimanadimaksud pada Pasal 5, dibanhr oleh rim pengelola aplikasi yangterdiri atas:a. tim teknis, yaihr tenaga ahli/personil yang berpengalaman di

bidang sistem informasi dan teknologi; danb. tim pendamping, yaitu kelompok kerja beranggotakan

pelaksana pada BAPPEDA, terdiri atas:1. super admin;2. admin bidang;3. operator bidang.

(21

Pasal 7

Tim teknis dan tim pendamping aplikasi sebagaimandimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakanpengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsunganaplikasi.

Tim teknis dan tim pendamping aplikasi ditetapkan olehKeputusan Kepala BAPPEDA.

fim teknis dan tim pendamping aplikasi dapat diberikanhonorarium dan/atau upah jasa, sesuai ketentuan perahrranPerundang-undangan.

(3)

Bagran KeduaPengguna Aplikasi

Pasal 8

(1) Pengguna aplikasi terdiri atas:Bupati dan Wakil Bupati;DPRD;perangkat daerah; danPemangku kepentingan.

(U

a.b.c.d.

(e)

Pasal 9

(U Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal IAyat (1) huruf a, hunrf b, dan huruf c mengakses aplikasidengan userrlame dan possword dari administrator pusat.

(21 Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf d mengakses aplikasi melalui perangkatdaerah kecamatan terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 1O

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan danmengg€rnggu keamanan sistem, administrator pusat dapatmemberhentikan pengguna aplikasi.

Bagian KetigaPengelolaan Sistem pada Perangkat Daerah

Pasal L1

(l) Pengelolaan sistem aplikasi SIMRENBANGDA danSIMDALBANGDA pada perangkat daerah dilaksanakandengan ketentuan:a. Sekretariat/bidang menangani perencanaan pada

perangkat daerah mengelola aplikasi;b. Sekretaris perangkat daerah dan/atau Kepala

Bagian/Bidang menangani perencanaan sebagaipenanggungiawab harian pengelolaan aplikasi;

c. Kepala seksi/sub bagian/sub bidang perenc€rnaanperangkat daerah selaku administrator perangkat daerah;

d. tanggung jawab administrator perangkat daerah, yaihr:1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi lingkup

perangkat daerah; dan2. melalnrkan distribusi usulan/realisasi kegiatan ke

setiap bagian/bidang pada perangkat daerah.e. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada huruf d, administrator perangkat daerahdibantr.r oleh operator aplikasi, yang bertugas melakukaninput/ update/ delete usulan/realisasi kegiatan perangkatdaerah ke dalam aplikasi beserta kelengkapanadministrasi kegiatan.

operator aplikasi pada perangkat daerah ditunjuk olehKepala perangkat daerah melalui surat perintah Kepalaperangkat daerah dan disampaikan kepada fepalaBAPPEDA.

Bagran KeempatPengelolaan Sistem pada Desa/Kelurahan

Pasal 12

Pengelolaan sistem aplikasi SIMRENBANGDA padaDesa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:a. Kecamatan melakukan koordinasi dan supervisi

pengelolaan sistem pada Desa/ Kelurahan;b. Camat selaku koordinasi dan supervisor pengelolaan

sistem pada Desa/ Kelurahan;c. Desa /Kelurahan mengelola aplikasi;

(21

(1)

(10)

d. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungiawab harianpengelolaan aplikasi;

e. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku administratorDesa/Kelurahan

f. Tanggung jawab administrator Desa/Kelurahan, yaitu:1. Melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi; dan2. Melakukan input/update/ delete usulan kegiatan ke

dalam aplikasi beserta kelengkapan administrasikegiatan dibantu operator aplikasi.

l2l operator aplikasi pada Desa/Kelurahan ditunjuk olehKepala Desa/Lurah melalui surat Perintah/surat penugasanKepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada KepalaBAPPEDA.

Pasal 13

(1) surat Perintah/surat Penugasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepada KepalaBAPPEDA Kabupaten Muara Enim pada permulaan prosesperencanaan tahunan.

(21 Dalam mengoperasikan aplikasi tim pengelola aplikasiperangkat daerah dan Desa/Kelurahan mengilnrti ketentuandan mekanisme pada aplikasi.

BAB IVTAHAPAN DAN MEKANISME

Bagran KesatuTahapan, Jadwal, dan persyaratan pengusul Kegiatan

(1) Tahapan dan proses SIMRENBANGDA terdiri atas:a. Rancangan AwaI RKpD;b. Musrenbang Desa/Kelurahan;c. Musrenbang Kecamatan;d. Pokok Pikiran DpRD;e. Forrm SKPD;f. Rancangan RKpD;g. Musrenbang Kabupaten; danh. Rancangan Akhir RKPD.

(21 Tahapan dan proses SIMDALBANGDA terdiri atas:f. input rencana operasional kegiatan; danb. input realisasi keuangan dan realisasi outprut.

(2)

Pasal 15

{fdy4 penyampaian usulan kegiatan melalui aplikasiSIMRENBANGDA dilakukan mengikuti ketentuanpen)rusunan RKPD Pemerintah Kabupaten.

Ketentrran mengenai penjelasan teknis jadwal penJrusunan$3r -rr9s"" pengajuan usulan diahrr -dengan-

kdputusanKepala BAPPEDA.

{laya penyampaian realisasi kegiatan melalui aplikasiSIMDALBANGDA, yaitu:a. Input rencana operasional kegiatan pada awar tahun; dan

(1)

(3)

(1) Persyaratan penyampaian usulan kegiatan melalui aplikasi,dilaksanakan dengan ketentuan:a. Penyampaian usulan kegiatan yang berasal dari

Pemerintah Daerah dilengkapi dengan:1. Surat pengantar Kepala perangkat daerah;2. Lampiran administrasi usulan dengan rencana

€rnggaran biaya (RAB), calon penerima dan calon lokasi(CPCL), gambar, serta detail engineering design (DED)untuk kegiatan pembangunan fisik;

3. Lampiran administrasi usulan dengan rencanaanggaran biaya (RAB), calon penerima dan calon lokasi(CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan

4. Rancangan pra RKA SKPD.b. Penyampaian usulan kegiatan yang berasal pemangku

kepentingan dilengkapi dengan surat pengantar daripengguna atau pengusul kegiatan.

Persyaratan penyampaian realisasi kegiatan melalu aplikasi,dilaksanakan dengan ketentuan:a. surat pengantar Kepala perangkat daerah; danb. lampiran realisasi keuangan dan realisasi outprut.

Pasal LT

(l l)

b. Input realisasikelengkapannyapada tanggal 5.

Kepala perangkatusulan kegiatanSIMRENBANGDA.

Kepala pera,ngkatrealisasi kegiatanSIMDALBANGDA.

daerah bertanggungyang disampaikan

Pasal 18

jawab terhadapmelalui aplikasi

keuangan dan realisasi output, sertadisampaikan setiap bulan paling lambat

Pasal 16

daerah bertang$rng jawab terhadapyang disampaikan melalui aplikasi

(1)

(21

(21

(1) Perangkat daerah Dinas dan Badan melakukan prosespenyampaian usulan melalui SIMRENBANGDA, yaitu:a. Melakukan inpfi/update/delete rancangan awal Renja

perangkat daerah;b. Melakukan verifikasi usulan kegiatan hasil Musrenbang

Kecamatan, Musrenbang Desa/Kelurahan, dan PokokPikiran DPRD;

c. Melakukan penyelarasan rancangan awal Renja, isustrategis dan arah kebijakan RPJMD; dan

d. Melalmkan pengesahan rancangan awal Renja perangkatdaerah menjadi Renja perangkat daerah.

Perangkat daerah Kecamatan melakukan prosespenyampaian usulan melalui SIMRENBANGDA, yaitu:a. Melaknkan inpfi/update/ delete rErncangan awal Renja

perangkat daerah;b. Melakukan supervisi dan verilikasi usulan kegiatan hasil

Musrenbang Desa/ Kelurahan;

(21

(3)

(4)

(s)

(t2)

c. Melakukan verifikasi usulan kegiatan Pokok PikiranDPRD;

d. Melakukan penyelarasan rancangan awal Renja, isustrategis dan arah kebliakan RPJMD; dan

e. Melakukan pengesahan rancangan awal Renjaperangkat daerah menjadi Renja perangkat daerah.

Desa/Kelurahan melakukan proses penyampaian usulanmelalui SIMRENBANGDA, dalam koordinasi dan supervisiKecamatan, melakukan inptt/update/ delete usulan hasilMusrenbang Desa/ Kelurahan.

Penyampaian usulan kegiatan Pokok Pikiran DPRDterintegrasi dengan proses Musrenbang atau tahapanperencanaan pembangunan, yaihr:a. Input usulan kegiatan ke dalam aplikasi dapat dilalmkan

oleh administrator desa/kelurahan, administratorkecamatan, dan/atau administrator perangkat daeratrteknis terkait, sabai bagian proses musrenbang danrancangan renja;

b. Inptt/update/delete usulan kegiatan hasil resesdilakukan oleh administrator perangkat daerahSekretariat DPRD; dan

c. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD palinglambat 1 (sahr) minggu sebelum Musrenbang Kabupaten.

Pemangku kepentingan melakukan proses pengusulanterintegrasi dengan proses Musrenbang Desa/Kelurahan danKecamatan.

(6) Perangkat daerah melakr.rkan proses penyampaian realisasimelalui SIMDALBANGDA, yaitu:a. melakukan *Wfi target rencana keuangan dan target

rencana output program dan kegiatan perangkat daerah.b. melakukan inpfi/update/ delete realisasi keuangan dan

realisasi output program dan kegiatan perangkat daerah.c. melakukan verifikasi target rencana dan realisasi program

dan kegiatan perangkat daerah.

Bagran KetigaMekanisme Verifikasi

(21

Pasal L9

verifikasi dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensiproses dan tahapan penyampaian usulan/realisasi kegiatandan kelengkapan administrasinya.

Verilikasi usulan bertqiuan untuk:a. menyelaraskan usulan kegiatan dengan Renja perangkat

daerah dan arahan kebiiakan RKPD dan RPJMD;b. melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sesuai arah

keb[iakan dan prioritas pembangunan.

Verifikasi realisasi bertqjuan untuk:a. memeriksa realisasi keuangan dan realisasi outtrrut

terhadap rencana target rencana keuangan dan targetrencana output; darr

b. memonitor pencapaian target bulanan dan tahunan.

(1)

(3)

(13)

(4) Verifikasi usulan/realisasi sebagaimana dimaksud ayat (1),ayat (21, dan ayat (3) dilakukan dalam aplikasiSIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA.

Pasal 2O

(1) Verilikasi usulan kegiatan, yaitu:a. verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang

Desa/Kelurahan dilakukan oleh kecamatan unhrkmenguji ketepatan usulan dengan tingkat kebuhrhan,nomenklatrlr, dan perangkat daerah pengampu;

b. verilikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatandilakukan oleh perangkat daerah pengampu untukmenguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensitingkat kebuhrhan, skala kemendesakan, tigkatkerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yangdiusulkan, serta interkoneksi dengan indicator yangtelah ditetapkan; dan

c. verifikasi terhadap usulan hasil Fonrm perangkat daerahdan Musrenbang Kabupaten dilakukan Admin BidangBAPPEDA bersama perangkat daerah pengampu.

(21 Verifikasi realisasi kegiatan, yaihr:a. verilikasi terhadap realisasi keuangan dilakukan oleh

perangkat daerah, BPKAD, dan Admin BidangBAPPEDA; dan

b. verilikasi terhadap realisasi outprut dilakukan olehperangkat daerah dan Admin Bidang BAPPEDA.

(3) Tahapan verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/ataupetunjuk teknis oleh Kepala BAPPEDA.

Pasal 21

(U Iftiteria verifikasi usulan kegiatan meliputi:a. lcriteria administrasi, yaihr ketersedian surat pengantar

yang dilengkapi dengan CPCL, RAB, dan lainnya yangterkait dengan usulan kegiatan;

b. kriteria substansi, yaihr:1. kesesuaian usulan dengan kebiiakan pembangunan

daerah yang terdapat dalam RPJMD;2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan

daerah yang terttrang dalam RKPD;3. kesesuaian dengan kebi$akan, sasaran, dan tduan

perangkat daeratr; dan4. kesesuaian dengan ttrgas pokok dan fungsi perangkat

daerah yang bersangkutan.c. Kriteria usulan kegiatan dapat bembah dan/ atau

disempurnakan, menyesuaikan kondisi danperkembangan pembangunan daeratr berdasarkan skalaprioritas.

(21 Kriteria verifikasi realisasi kegiatan meliputi:a. kriteria administrasi, yaittr ketersedian surat pengantar

yarry telah ditandatangani oleh pengguna artggaran;

(1)

(21

(14)

b. kriteria substansi, yaihr:1. kesesuaian realisasi dan target dengan kebijakarr

pembangunan daerah yang terdapat dalam RKPD danRPJMD;

2. kesesuaian dengan .kebijakan, sasaran, dan tujuanperangkat daerah, serta tugas pokok dan fungsiperangkat daeratr yang bersangkutan.

c. Kriteria realisasi dan target kegiatan dapat berubatrdan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi danperkembangan pembangunan daerah berdasarkan skalaprioritas.

Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan dapatdilaksanakan setiap saat dan /atau menyesuaikan dengartjadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwalpen5 rsunan dokumen pembatran RKPD.

Pelaksanaan verifikasi realisasi kegiatan dilahsanakan setiapbulan pada minggu pertama.

BAB VPENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 23

(1) Penanggung jawab sektor adalah Sekretaris padaBAPPEDA selaku koordinator administrator bidang atauAdmin Bidang.

(21 Masing-masing Kepala Bidang selaku Admin Bidang diBAPPEDA bertanggungiawab terhadap seluruh usulankegiatan sesuai tugas dan fungsi.

(3) Pemegang selrtor adalah Kepala Sub bidang pada BAPPEDAyang dihrgaskan menjadi mitra perangkat daerah dibanttroleh Operator Bidang.

(4) Kepala Bidang selaku Admin Bidang dibantu oleh pemegangsektor dan Operasional Bidang untrrk melakukanproses pendampingan, seleksi, dan pendalaman terhadapusulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan didalam aplikasi SIMRENBANGDA dan pendampinganterhadap realisasiSIMDALBANGDA.

kegiatan di dalam aplikasi

BAB VIPENDAMPINGAN, SELEKSI, DAN PENDALAMAN

Pasal 24

(1) Proses pendampingan, seleksi, dan pendalaman terhadapusulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilih danmemilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensiusulan pada setiap tahapan perencanazrn.

(15)

{21 Proses pendampingan, seleksi, dan pedalaman terhadapusulan kegiatan dilakukan terhadap:a. kesesuaian usulan dengan keb[iakan pembangunan

daerah yang terdapat dalam RPJMD;b. kesesuaian dengan kebijakan pembagnunan tahunan

daerah yang terhrang dalam RKPD;c. kesesuaian dengan keb{iakan, sasaran dan tujuan

perangkat daerah;d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi perangkat

daerah yang bersangkutan; dane. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala

kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yangdiusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yangtelah ditetapkan.

Pasal 25

Proses pendampingan terhadap realisasi kegiatan dilaksanakandalam rangka pengendalian pelaksanaan rencanapembangunan, untuk mengendalikan proses pencapaian targetyarrtg telah ditetapkan.

Pasal 26

Kepala Bidang pada BAPPEDA melaporkan secara periodikhasil pendampingan, seleksi, dan pendalaman pada setiaptahapan perenc€rnaan di dalam aplikasi SIMRENBANGDA danpengendalian di dalam aplikasi SIMDALBANGDA kepadaKepala BAPPEDA melalui Kepala Bidang Perencanaan Program,Kewilayahan, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan.

(21

Pasal2T

Hasil pendampingan, seleksi, dan pendalaman usulankegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukanpada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerjaperangkat daerah.

Hasil pendampingan realisasi kegiatan pada tahapanpengendalian menjadi masukan pada rapat koordinasiperangkat daerah dan dokumen Laporan KeteranganPertanggungi awaban Bupati.

BAB VIIPENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadappengelolaan SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA, sesuaiketentuan Peraturan Penrndang-undangan.

(1)

(16)

BAB VIIIKETENTUAN LAIN.I"AIN

Pasal 29

Perbaikan dan penyempu.rnaan Aplikasi SIMRENBANGDA danSIMDALBANGDA dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengankebuhrhan proses perencanaan dan pengendalian.

BAB IXKEIENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Perattrran Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enimpada tanggal, 24 September 20 18

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangt<an di Muara Enimpada tanggal, 24 September20tS

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 41