bab i pendahuluan 1.1. maksud dan tujuan penyusunan
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 12
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung
Tahun 2015 disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi
neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung
disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas
dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial
maupun politik dengan cara:
1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara
memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan
anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-
undangan;
2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya
ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah
dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi
kebutuhan kas;
4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan
kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
pinjaman;
5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi
keuangan Pemerintah Kota Bandung.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 13
Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung
disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan
keuangan tahun anggaran 2015 terlebih dahulu dilakukan
konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi,
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos
laporan keuangan, Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset,
kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan
keuangan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut,
maka diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif,
artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk
memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan
dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan
ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi
bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah
diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu
juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang
diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan
termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran
yang telah ditetapkan dalam APBD.
Laporan keuangan tahun anggaran 2015, merupakan tahun
pertama laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai
dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2015, Pemerintah
Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali untuk
laporan keuangan tahun anggaran 2014. Kondisi ini sesuai
dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 14
Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian kembali
Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak
disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung
disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh
laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung. Neraca saldo dari semua entitas
akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah,
sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian
adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan
keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas
akuntansi sampai dengan tersaji sebagai satu entitas tunggal.
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan
perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 15
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan
Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan
Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian
Kinerja Keuangan
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Keuangan
3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam
Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan.
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan
Laporan.
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-pos Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca
5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 16
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. EKONOMI MAKRO
Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut
ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan,
kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun
anggaran 2015 sebagai berikut:
a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah
kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2015 baik APBD murni maupun APBD
perubahan. Beberapa produk hukum yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015
adalah :
(1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2015
Tanggal 20 Februari 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
(2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2015
Tanggal 2 November 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 07 tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 07 tahun 2006 Tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
(4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015
tanggal 20 Februari 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Nomor 813 Tahun 2015
Tentang Perubahan keempat Peraturan Walikota Nomor
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 17
193 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2015;
(5) Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.007–
DPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang
Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
(6) Keputusan Walikota Bandung nomor 954/Kep.057-
DPKAD/2015 Tentang Penunjukkan Sekretaris Daerah
Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta
Pejabat Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara
Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015.
b) Indikator Ekonomi Makro
Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah
diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2015, dapat
dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu:
(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat
Statistik Kota Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota
Bandung Tahun 2015 belum dapat disajikan. Namun
demikian sebagai gambaran bahwa IPM Kota Bandung
tahun 2014 adalah sebesar 79,66 point, dibandingkan
tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin
yaitu dari 79,47 pada Tahun 2013 menjadi 79,66 pada
Tahun 2014. Berdasarkan kriteria dari UNDP hal ini
menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan/
kemakmuran masyarakat Kota Bandung dalam tingkat
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 18
yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan,
berarti menunjukkan sub komponen terhadap IPM yaitu
pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki
kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional.
(2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota
Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kota Bandung tahun 2015 belum dapat
disajikan. Namun demikian sebagai gambaran dapat
kami sampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) pada tahun 2014 berdasarkan harga konstan
adalah sebesar RP 138.911.063.000.000.
(3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung tahun
2014 adalah sebesar 7,69 %. Kondisi ini apabila
dibandingkan dengan LPE tingkat Nasional maupun
Regional pada Provinsi Jawa Barat lebih tinggi, yang
mana LPE Nasional pada tahun yang sama adalah
sebesar 5% (sumber you tube). Kondisi ini
menggambarkan bahwa kebijakan fiskal yang telah
ditetapkan dapat menstimulir kegiatan perekonomian di
Kota Bandung.
(4) Tingkat Inflasi
Adapun tingkat inflasi di Kota Bandung tahun 2014
menunjukkan angka sebesar 7,76%, sedangkan tingkat
inflasi pada tahun 2015 adalah sebesar 3,93 % lebih
rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun
2014, dengan demikian perekonomian Kota Bandung
pada tahun 2015 sudah lebih terkendali dibanding
tahun 2014.
c) Perubahan APBD Tahun Berjalan
APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya APBD
murni dimaksud dilakukan perubahan dengan Perda Kota
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 19
Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015. Rincian APBD Tahun 2015 dan Perubahan APBD
Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut:
(dalam rupiah)
NO U R A I A N SEBELUM PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH/(KURANG)
1. Pendapatan 5.330.912.166.997,00 5.455.361.616.094,00 124.449.449.097,00
2. Belanja 6.400.773.368.821,47 6.553.368.797.049,00 152.595.428.227,53
3. Surplus/(Defisit) (1.069.861.201.824,47) (1.098.007.180.955,00) (28.145.979.130,53)
4. Pembiayaan :
- Penerimaan 1.184.861.201.824,47 1.213.007.180.955,00 28.145.979.130,53
- Pengeluaran 115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 0,00
-Pembiayaan
Neto 1.069.861.201.824,47 1.098.007.180.955,00 28.145.979.130,53
5. SiLPA / (SiKPA) 0,00 0,00 0,00
Perubahan anggaran Pemerintah Kota Bandung dilakukan
mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus
diakomodasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi
tersebut diantaranya adalah:
(1) Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan
adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
sebelumnya serta adanya perubahan pencapaian target
pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.
(2) Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya
kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir,
disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan
yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening
pada pos belanja sehingga target kinerja dari
pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.
(3) Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan
adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya setelah pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bulan Mei
Tahun 2014.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 20
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN
Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak
daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana
perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan
Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan
berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus
memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di
Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah
harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan
yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber
keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di
atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan
berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas
desentralisasi dilakukan atas beban APBD,sedangkan
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN
dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat
pemerintahan yang menugaskan.
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas
desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk
memungut pajak dan retribusi (tax assignment) dan pemberian
bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan
keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan.
Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan
pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek
untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman
jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran
untuk penyediaan sarana danprasarana Daerah.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan
anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 21
tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif
untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat
serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-
indikator yang jelas dan terukur.
Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:
1) Pendapatan Asli Daerah
Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal
adalah pemberian sumber-sumberpenerimaan bagi Daerah
yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuaidengan
potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk
memungut pajak daerah danretribusi daerah diatur dengan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang
merupakanpenyempurnaan dari Undang- undang Nomor 34
Tahun 2000.
Berdasarkan Undang-undang, Daerah diberikan
kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan
28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi
daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis
pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut
hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan
yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan
yang potensial.Sesuai dengan amanat Perundangan yang
berlaku dan potensi yang ada pada pemerintah Kota
Bandung jenis pajak yang dipungut meliputi sembilan jenis
pajak yaitu: pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan,
Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, PajakAir
Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Atas Tanah
dan bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut
meliputi 16 jenis.
Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah Kota
Bandung berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
(1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 22
(2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong
Hewan;
(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran;
(4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah;
(5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
(6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di
Bidang Perhubungan;
(7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012
tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
(8) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga;
(9) Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung
Nomor 386 tahun 2012 Tentang Tata cara Pemungutan
Pajak Hotel;
(10) Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Pajak Restoran
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1324
Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 387 tahun 2012 tentang
Tatacara Pemungutan Pajak Restoran;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 23
(11) Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hiburan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1325
tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata
cara Pemungutan Pajak Hiburan;
(12) Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Pajak Reklame
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1326
Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Walikota bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Reklame;
(13) Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1327
Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
(14) Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Pajak Parkir
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1328
Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
(15) Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Pajak Air Tanah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1329
Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
(16) Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012
tentang Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 24
Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Bandung Nomor1330 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393
Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
(17) Peraturan Walikota Bandung Nomor 216 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
(18) Peraturan Walikota Nomor 624 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
(19) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1041 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum
dan Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
(20) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1127 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2) Dana Perimbangan
a) Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan
(Revenue Sharing)
Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka
pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi
kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil
penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat
dan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004.
b) Dana Alokasi Umum
Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang
diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 25
Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh
karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah
Pusat dalam bentuk dana perimbangan.
Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan
pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan di Daerah telah diatasi dengan adanya
perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah
(dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar
25% dariPenerimaan Dalam Negeri). Dengan
perimbangan tersebut, khususnya dari DAU
akanmemberikan kepastian bagi Daerah dalam
memperoleh sumber-sumber pembiayaanuntuk
membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi
tanggungjawabnya.
Berdasarkan konsep fiscal gap, distribusi DAU bagi
daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar
akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang
mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan
memperoleh DAU yang relatif besar.
c) Dana Alokasi Khusus
Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)
adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan
kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan
khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan
memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, menunjukkan bahwa
pendapatan daerah sebesar Rp 5.098.071.916.848,00,- atau
93,45%. dari target pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp 5.455.361.616.094,00,- Apabila dibandingkan dengan
realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp4.953.940.629.444,00,- maka mengalami kenaikan sebesar
Rp 144.131.287.404 atau 2,9%. Realisasi belanja Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp 5.201.938.207.165,- atau 79,38%
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 26
dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp6.553.368.797.049,00,- Apabila dibandingkan dengan
realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp
4.435.589.826.032,00,- maka mengalami kenaikan sebesar Rp
766.348.381.133 atau 17,28%. Dengan demikian, berdasarkan
realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran
2015 tersebut diperoleh deficit APBD sebesar Rp
(103.866.290.317,00,-)
Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 menghasilkan nilai
pembiayaan netto sebesar Rp 1.098.007.180.955,00,- yang
diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp
1.213.007.180.955,00,- dikurangi pengeluaran pembiayaan
sebesar Rp115.000.000.000,00,- sehingga diperoleh sisa lebih
pembiayaan anggaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp
994.140.890.638,00,-
2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO
Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Tahun 2015,
menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp
5.600.903.184.889,15 Beban Tahun 2015 sebesar Rp
5.008.584.815.774,13 Dengan demikian, berdasarkan
pendapatan dan beban Tahun 2015 tersebut diperoleh
surplus dari kegiatan operasional sebesar
Rp592.318.369.115,02
surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2015
menghasilkan nilai sebesar Rp538.302.554,00, yang diperoleh
dari hasil penjualan lelang kendaraan milik Pemerintah Kota
Bandung. Adapun Pos Luar Biasa Tahun 2015 menghasilkan
nilai sebesar Rp116.993.530,- yang diperoleh sebagai akibat
adanya belanja untuk kegiatan Kejadian Luar Biasa (KLB)
keracunan makanan di Kecamatan Panyileukan.
Baik pendapatan, beban, surplus operasional, pos luar biasa
dan surplus LO tidak bisa dilakukan perbandingan dengan
periode tahun 2014 karena LO tidak disusun. Sehingga hanya
dapat menampilkan realisasi pendapatan dan beban tahun
berjalan saja dan surplus tahun berjalan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 27
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN
1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan
pendapatan sebesar Rp 5.098.071.916.848,00 atau 93,45%
dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
Rp5.455.361.616.094,00. Adapun realisasi belanja sebesar
Rp5.201.938.207.165,00 atau 79,38% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp 6.553.368.797.049,00. Dengan
demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan
belanja daerah diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto
sebesar (Rp103.866.290.317,00).
Realisasi Pendapatan sebesar Rp 5.098.071.916.848,00
terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah Rp 1.859.694.643.505,00
- Pendapatan Transfer Rp 3.144.486.854.423,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 93.890.418.920,00
Jumlah Rp 5.098.071.916.848,00
2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan Realisasi
Belanja sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 atau mencapai
79,38% dari anggaran belanja sebesar Rp
6.553.368.797.049,00.
Realisasi belanja sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 tersebut
terdiri dari: - Belanja Operasi Rp 3.914.018.385.824,00 - Belanja Modal Rp 1.287.802.827.811,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 28
- Belanja Tak Terduga Rp 116.993.530,00
Jumlah Rp 5.201.938.207.165,00
3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015
Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2015 sampai dengan
31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN 2015
(Rp)
REALISASI 2015
(Rp) %
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00
Jumlah Penerimaan 1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 100,00
Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0
Jumlah Pengeluaran 115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.098.007.180.955,00 1.098.007.180.955,00 100,00
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN
TARGET YANG TELAH DITETAPKAN
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Secara umum pencapaian target kinerja keuangan
khususnya pendapatan daerah Kota Bandung, bila dilihat
dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum target
yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai, yaitu
pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar
93,45%. Antara lain disebabkan tidak tercapainya target
pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dari DAK
dan dana perimbangan dari bantuan provinsi.
Hambatan tersebut antara lain:
a. Pajak hiburan, antara lain disebabkan oleh adanya
pembatasan jam operasional tempat hiburan, adanya
beberapa tempat hiburan yang tutup dan tingkat
kunjungan menurun;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 29
b. BPHTB, disebabkan oleh adanya penurunan minat
investasi sektor properti;
c. Pajak Air Tanah, disebabkan oleh adanya kenaikan
harga dasar air tanah yang semula Rp. 500,00/m3
menjadi Rp. 5.000,00/m3 sehingga wajib pajak
melakukan penghematan dan penggunaan sumber air
lain seperti PDAM;
d. Pajak Reklame, disebabkan volume Nota Pengantar
Perhitungan Pajak menurun.
e. Menurunnya pembangunan di sektor property
(pembangunan Apartemen, mall dan Hotel).
f. Adanya keterlambatan permohonan perpanjangan Izin
Trayek yang harusnya jatuh tempo tahun 2015 akibat
akan adanya peraturan baru yang mengharuskan
pengusaha angkot berbentuk Badan Usaha.
g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
pengurusan perijinan.
h. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh
dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam
pengajuan perijinan.
i. Tidak tercapainya target penerimaan dari bagi hasil
Pemerintah pusat disebabkan adanya Prognosa realisasi
penerimaan pajak Tahun Anggaran 2015 yang
mengakibatkan perubahan alokasi dana.
2. Belanja Daerah
Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar 79,38%. Rendahnya
tingkat penyerapan tersebut disebabkan antara lain:
a. Terkendalanya Pembangunan lanjutan Stadion Utama
Sepakbola yang merupakan Pembangunan Stadion
Gelora Bandung Lautan Api Tahap II belum dapat
dilaksanakan mengingat masih terkait dengan Proses
hukum. Disamping itu Pembangunan Sarana Olahraga
di Lingkungan Gelora Bandung Lautan Api tidak dapat
dilaksanakan sehubungan adanya pemutusan kontrak
untuk pembangunan Lapangan Tenis Madya dan Atletik
disebabkan belum terbitnya Perda Ruang Terbuka Hijau.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 30
b. Adanya permasalahan pada rekanan pelaksana
pengadaan alat biodegester dari Pihak Penyedia Barang
dan jasa dalam kegiatan Pengadaan Biodegester.
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah pada dasarnya tidak mengalami banyak kendala. Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung untuk mendukung tersedianya anggaran masih mengandalkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Sisa Lebih Tahun yang lalu.
3.3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO
1. Pendapatan-LO Tahun 2015
Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Tahun 2015
Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
menunjukkan pendapatan sebesar Rp5.600.903.184.889,15
Adapun beban sebesar Rp 5.008.584.815.774,13 Dengan
demikian berdasarkan laporan operasional diperoleh
surplus dari kegiatan operasi sebesar
Rp592.318.369.118,02
Pendapatan sebesar Rp5.600.903.184.889,15 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah Rp 2.013.108.259.340,15
- Pendapatan Transfer Rp 3.144.486.854.423,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 443.308.071.126,00
Jumlah Rp 5.600.903.184.889,15
2. Beban Tahun 2015
Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Tahun 2015
Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
menunjukkan Beban Operasional sebesar
Rp4.814.218.955.787,72. yang terdiri dari:
- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
Rp
Rp
2.177.720.008.002,00
1.472.667.177.744,17
- Beban Subsidi Rp 116.260.455.000,00
- Beban Hibah Rp 126.741.369.485,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 31
- Beban Penyusutan dan
amortisasi Rp 346.746.187.214,80
- Beban Penyisihan Piutang Rp 573.183.017.121,76
- Beban Lain-lain
Rp
900.741.220,00
Jumlah 5.008.584.815.774,13
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 32
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi
pemerintah dalam pelaporan keuangan.
2) Asumsi Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian
Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan
likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan
setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan
satuan uang.
4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.
Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa
“tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas
pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 33
akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa
: “Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan
sistem akuntansi pemerintahan daerah”.
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan pokok adalah meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basisbasis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam
neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan
operasional.
Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun
kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota
Bandun, dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah Kota Bandung. Pendapatan seperti bantuan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 34
pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan
Operasional.
Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban,
dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada
saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan
basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti
pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan
dari kas daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa
perhitugan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih
realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan
pengeluaran belanja dan pembiayaan.
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
1. Definisi
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
2. Pengakuan
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi
yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata
uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang
diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang
diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 35
uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah
Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
1. Definisi
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari
entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi
hasil dari Pemerintah Provinsi
2. Pengakuan
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima
oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan
daerah dan hingga tanggal pelaporan belum
disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara
penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata
uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang
diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang
diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata
uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah
Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban
1. Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 36
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Pengakuan
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat
terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Pengukuran
Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah
berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas
daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan
mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia)
pada saat terjadinya belanja.
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja
1. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.
Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari
entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti
pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah
Pusat dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus
pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara
pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.
3. Pengukuran
Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah
berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas
daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 37
mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia)
pada saat terjadinya belanja.
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
1. Definisi
Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan
pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran,
yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang
dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan
rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain
berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya,
dan pencairan dana cadangan. Penerimaan
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak
mencatat jumlah netonya.
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran
rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan
modal pemerintah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu,
dan pembentukan dana cadangan.
Pembentukan dana cadangan menambah dana
cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang
diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan
penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya.
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 38
2. Pengakuan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima
pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi
penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari
rekening kas daerah Kota Bandung. Selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama
satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA/SiKPA.
3. Pengukuran
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang
Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima
dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset
1. Definisi
Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan
atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.
Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka
Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya.
Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu
periode akuntansi).
a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :
1) Kas
(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan
di Bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 39
(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila
dalam kas terdapat valuta asing maka valuta
asing tersebut dikonversikan terlebih dahulu
berdasarkan nilai kurs pada tanggal
transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas
dalam valuta asing dikonversi ke dalam
Rupiah dengan menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal neraca.
(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil
kas opname di masing-masing pemegang kas
(Bendahara Umum Daerah dan Pemegang
Kas).
2) Piutang
(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak
ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas
dalam satu periode akuntansi.
(2) Piutang dapat berupa tagihan hasil
penjualan barang, kewajiban pihak ketiga
yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi
atau pinjaman uang yang belum dilunasi
pada saat pencatatan.
(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca
sebesar jumlah yang dapat direalisasikan
setelah memperhitungkan penyisihan
piutang tidak tertagih dan penghapusan
piutang.
(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas
piutang tersebut.
(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai
piutang apabila telah diterbitkan dasar
ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat
Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan
Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).
3) Persediaan
(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah dan atau
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 40
untuk dijual/diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi
dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik
persediaan.
(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam
neraca berdasarkan:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian. Nilai pembelian yang
digunakan adalah biaya perolehan
persediaan yang terakhir diperoleh;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh
dengan cara lain seperti
donasi/rampasan.
(4) Jenis-jenis persediaan:
- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-
barang yang bekas penggunaannya tidak
dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah
persediaan yang dapat digunakan
berulang kali, misal kotak file.
- Persediaan untuk dijual, misal aspal
dalam drum, obat-obatan, alat-alat
kedokteran, bibit tanaman, benih ikan
dan sebagainya.
b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari:
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah
untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya
dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan
yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca
sebesar nilai nominal.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 41
c. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi
untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan
dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan
atau pembangunan yang sumber dananya baik
sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD,
hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya
dan dari sitaan atau rampasan.
Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk
keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,
biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah
nilai wajar pada saat neraca awal tersebut
disusun. Aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai
tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku
aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu
aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat
berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang
diterbitkan atas pekerjaan tersebut. Apabila
penilaian konstruksi dalam pengerjaan
berdasarkan SPM yang diterbitkan tidak
memungkinkan, maka konstruksi dalam
pengerjaan dicatat berdasarkan harga perolehan
yang diestimasikan.
Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam
pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing,
penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)
pada saat perolehan.
d. Aset Lainnya
Aset tak berwujud adalah aset non keuangan
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 42
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.
Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak
Berat adalah aset yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah dan harus
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP
No. 07 Paragraf 79.
4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban
yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.
Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke
dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI)
pada tanggal transaksi.
Kewajiban jangka pendek terdiri dari:
(1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada
Pemerintah Pusat.
Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada
Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu
periode akuntansi.
(2) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee.
- Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang
telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu
periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat
sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang
ditetapkan dalam perjanjian.
- Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai
akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 43
bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu
sesuai perjanjian.
- Comitment Fee adalah kewajiban yang harus
dibayar sebesar persentase tertentu terhadap
jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik
sampai batas waktu yang telah disepakati dalam
perjanjian pinjaman.
(3) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga.
Merupakan kewajiban jangka pendek kepada fihak
ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode
akuntansi.
(4) Pendapatan Diterima Dimuka
Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai
akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah
diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum
ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah
dicantumkan di Neraca dengan akun Pendapatan
Diterima Dimuka.
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang
harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu
periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat
berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana
tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban
dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai
tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.
Kewajiban jangka panjang terdiri dari:
(1) Kewajiban Kepada Pemerintah.
Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah
bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang
akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang.
Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang
merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa
bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih
dari satu periode akuntansi.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 44
4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
1. Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas
berasal dari ekuitas awal ditambah(dikurang) oleh
surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo
perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti
koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap,
dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE).
2. Pengakuan
Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau
penurunan hak pemerintah atas kekayaan
pemerintah, yang diakibatkan oleh
adanyasurplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, serta
penutupan saldo Perubahan SAL.;
3. Pengukuran
Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang
mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah
daerah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa
informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai
berikut:
1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bandung menganut
prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya
(substance over form). Artinya informasi dimaksudkan
untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa
lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 45
dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya
aspek formalitasnya.
2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis
akrual yaitu:
(1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan,
belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
(2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset,
kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan
pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.
3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
adalah tahun anggaran (periode tanggal 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015).
4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang
dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk
keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar
pada saat neraca awal tersebut disusun.
5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial
dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 46
BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1.Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:
a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang
diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP);
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi.
e) Peraturan Walikota Bandung Momor 1137 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah.
5.1.2.Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan
informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan
anggaran entitas pelaporan secara tersanding.
Penyandingan antara anggaran dan realisasinya
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 47
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang
telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai
dengan perundang-undangan.
5.1.3.Definisi
a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang
diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode.
b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan.
f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan
dana bagi hasil.
5.1.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 48
sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan
pendapatan sebesar Rp5.098.071.916.848,00 atau
93,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp
5.455.361.616.094,00 sedangkan realisasi belanja
berjumlah Rp5.201.938.207.165,00 atau 79,38% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp
6.553.368.797.049,00 sehingga diperoleh surplus
sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan
daerah dan realisasi belanja daerah sebesar (Rp
103.886.290.317,00)
Realisasi pendapatan daerah sebesar
Rp5.098.071.916.848,00 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah Rp 1.859.694.643.505,00
- Pendapatan Transfer Rp 3.144.486.854.423,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 93.890.418.920,00
Jumlah Rp 5.098.071.916.848,00
Sedangkan realisasi belanja daerah secara keseluruhan
periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 atau
mencapai 79,38% dari anggaran belanja sebesar Rp
6.553.368.797.049,00
Realisasi belanja sebesar Rp5.201.940.107.165,00
tersebut terdiri dari:
- Belanja Operasi Rp 3.914.018.385.824,00
- Belanja Modal Rp 1.287.802.827.811,00
- Belanja Tak Terduga Rp 116.993.530,00
Jumlah Rp 5.201.938.207.165,00
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai
berikut:
5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp 1.859.694.643.505,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 49
atau mencapai 90,00% dari target anggaran
sebesar Rp 2.066.246.830.526,00 yang terdiri
dari :
No Uraian Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp) %
Realisasi 2014
(Rp)
1 Pajak Daerah 1.598.000.000.000,00 1.485.255.717.607,00 92,94 1.399.598.856.917,00
2 Retribusi Daerah 107.563.238.797,00 64.985.847.830,00 59,13 99.192.319.387,00
3
Hasil Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
20.000.000.000,00 8.602.757.430,00 43,01
9.356.757.469,00
4 Lain-lain PAD 340.683.591.729,00 300.850.320.638,00 85,70 207.909.364.605,00
Jumlah 2.066.246.830.526,00 1.859.694.643.505,00 90,00 1.716.057.298.378,00
Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-
masing diuraikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Pajak Daerah
Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp
1.494.147.377.053,00 atau 93,50% dari
target anggaran sebesar
Rp1.598.000.000.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
No Uraian Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp) %
Realisasi 2014
(Rp)
1 Hotel 260.000.000.000,00 215.286.361.236,00 82,80 204.152.062.826,00
2 Restoran 170.000.000.000,00 181.868.358.705,00 106,00 142.399.711.300,00
3 Hiburan 60.000.000.000,00 50.449.101.884,00 84,08 40.730.151.211,00
4 Reklame 15.000.000.000,00 18.107.052.336,00 120,71 23.643.479.085,00
5 Penerangan
Jalan 180.000.000.000,00 178.144.137.262,00 98,97 159.123.681.023,00
6 Parkir 30.000.000.000,00 20.234.816.571,00 67,45 12.155.079.775,00
7 Air Tanah 32.850.000.000,00 30.260.073.225,00 92,10 26.032.655.125,00
8 PBB Perkotaan 422.000.000.000,00 391.020.956.093,00 92,60 372.575.609.204,00
9 BPHTB 428.150.000.000,00,00 399.885.860.295,00 93,40 418.786.427.368,00
Jumlah 1.598.000.000.000,00 1.485.255.717.607,00 92,94 1.399.598.856.917,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 50
Realisasi pendapatan retribusi daerah
periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp
64.985.847.830,00 atau 59,13% dari target
anggaran sebesar Rp107.563.238.797,00
dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp) %
Realisasi 2014
(Rp)
1 Pelayanan Kesehatan 5.523.238.797,00 8.012.980.000,00 145.08 19.316.871.000,00
2 Pelayanan Persampahan
/Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penggantian Biaya KTP
dan Akte Catatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat 3.590.050.000,000 3.793.450.000,00 105 3.952.350.000,00
5 Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum 9.120.000.000,00 5.071.064.500,00 55,60 5.528.338.000,00
6 Pengujian Kendaraan
Bermotor 0,00 7.798.136.620,00 5.464.529.000,00
7 Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran 1.400.000.000,00 810.208.600,00 57,87 533.957.100,00
8 Pengendalian Menara
Telekomunikasi 3.200.000.000,00 0,00 0,00 1.629.159.022,00
9 Pengelolaan Limbah
Cair 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Bidang Perhubungan 0,00 5.502.006.200,00 8.120.073.800,00
11 Rumah Potong Hewan 2.000.000.000,00 1.652.970.000,00 82,65 1.523.570.000,00
12 Tempat Rekreasi dan
Olahraga 609.950.000,00 1.193.276.000,00 195,64 999.563.500,00
13 Penyebrangan di Air 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembinaan dan Promo-
si Penyelenggaraan
Usaha
0,00 0,00 0,00 0,00
15 Izin Mendirikan
Bangunan 77.250.000.000,00 26.133.792.450,00 33,83 49.218.086.494,00
16 Izin Gangguan/
Keramaian 4.000.000.000,00 4.229.516.460,00 110,70 2.723.896.471,00
17 Izin Trayek 120.000.000,00 588.447.000,00 89,41 181.925.000,00
18 Izin Perindustrian dan
Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 51
No Uraian Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp) %
Realisasi 2014
(Rp)
20 Izin Usaha Jasa
Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 107.563.238.797,00 64.985.847.830,00 60,42 99.192.319.387,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah
yang dipisahkan periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp 8.602.757.430,00 atau 43,01%
dari target anggaran sebesar Rp
20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut :
No Uraian Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp) %
Realisasi 2014
(Rp)
1 PDAM Tirta Wening 11.140.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Bank BJB 8.664.565.950,00 8.305.600.430,00 95.86 9.059.600.469,00
3 KPKB 195.434.050,00 297.157.000,00 152,05 297.157.000,00
Jumlah 20.000.000.000,00 8.602.757.430,00 43,01 9.356.757.469,00
d. Penerimaan Lain – Lain PAD Yang Sah
Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang
sah periode 1 Januari 2015 sampai dengan
31 Desember 2015 adalah sebesar Rp
300.850.320.638,00 atau 88,31% dari target
anggaran sebesar Rp340.683.591.729,00
dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp) %
Realisasi 2014
(Rp)
1 Hasil Penjualan
Aset Daerah yang
tidak dipisahkan
20.000.000,00 574.652.554,00 2.873
104.526.150,00
2 Penerimaan Jasa
Giro 22.649.721.044,00 62.650.381.413,00 276,61 44.547.756.078,00
3 Tuntutan Ganti
Kerugi-an Daerah
(TGR)
0,00 7.562.826.325,00 1.315.882.871,00
4 Penerimaan Denda 0,00 10.459.290.506,00 1.341.074.966,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 52
No Uraian Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp) %
Realisasi 2014
(Rp)
Pajak
5 Penerimaan Denda
Retribusi 8.202.500.000,00 2.730.401.197,00 33,29 2.530.154.402,00
6 Penerimaan dari
Pengembalian 0,00 0,00 0,00
7 Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum 2.160.000.000,00 1.562.921.575,00 72,36 2.435.759.557,00
8 Pendapatan dari
Pemanfaatan
Kekayaan Daerah
21.780.000.000,00 21.964.329.937,00 100,85 22.085.813.898,00
9 Penerimaan
Setoran dari
Lembaga Lain
0,00 354.108.602,00 865.741.779,00
10 Pendapatan
Lainnya 72.372.496.229,00 6.477.851.262,00 8,95 7.828.861.908,00
11 Pendapatan BLUD 126.655.278.956,00 111.427.309.721,00 87.98 90.827.468.996,00
12 Dana Kapitasi JKN
pada FKTP 72.086.095.500,00 72.462.949.000,00 100,52 34.026.324.000,00
Jumlah 340.683.591.729,00 300.850.320.638,00 88,31 207.909.364.605,00
5.1.4.2. Realisasi Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp 3.144.486.854.423,00
atau 96,37% dibandingkan dengan anggaran
yang ditetapkan sebesar
Rp3.262.813.188.768,00
Transfer masuk adalah penerimaan uang dari
entitas pelaporan lain. Pendapatan dari
Transfer ini besarannya sangat tergantung
kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi.
Realisasi Transfer sebesar
Rp3.144.486.854.423,00 terdiri atas:
- Transfer Pemerintah Pusat – Dana
Perimbangan Rp 1.765.831.826.066,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 53
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Rp 629.171.608.000,00
- Transfer Pemerintah Provinsi Rp 749.482.420.357,00
Jumlah Rp 3.144.486.854.423,00
a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
(2) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat –
Dana Perimbangan periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp1.765.831.826.066,00 atau
95,08% dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp1.857.228.628.475,00, terdiri
dari:
- Dana Bagi Hasil Pajak 147.610.669.000,00
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 25.773.926.066,00
- Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00
- Dana Alokasi Khusus 17.709.340.000
Jumlah 1.765.831.826.066,00
Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan ini besarannya sangat
tergantung kondisi keuangan Pemerintah
Pusat.
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak adalah
sebagai berikut:
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Bagi Hasil Bukan
a. Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
1)Dana Bagi Hasil Pajak:
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi 2015 (Rp)
% Realisasi
2014 (Rp)
- BH dari Pajak Bumi dan Bangunan
- BH dari Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
- BH dari Pajak
Penghasilan (PPh) Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN dan Psl. 21
21.631.441.000,00
0,00
192.716.117.475,00
16.555.801.000,00
0,00
131.054.868.000,00
76,54
0,00
68
17.524.006.377,00
0,00
18.8063.214.246,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak: 217.555.776.475,00 147.610.669.00,00 69,55 208.505.514.171,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 54
Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai
berikut:
2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Anggaran 2015
(Rp)
Realisasi 2015
(Rp)
% Realisasi
2014
(Rp)
- BH dari Iuran Hak Peng. Hutan
- BH dari Hasil Pung. Hasil Perikanan
- BH dari Pertambangan
Minyak Bumi
- BH dari Pertambangan Gas Bumi
- BH dari Pertambangan Panas Bumi
- BH dari Pertambangan
Umum
- BH dari Cukai Hasil Tembakau
596.327.000,00
395.257.000,00
13.969.545.000,00
10.366.174.000,00
6.661.367.000,00
747.491.000,00
3.208.218.000,00
275.934.928,00
703.264.033,00
6.619.184.758,00
4.951.137.776,00
8.667.429.710,00
854.830.861,00
3.702.144.000
46,27
177,03
47,38
47,76
130,11
114,36
115,40
184.728.866,00
383.182.410,00
14.788.317.919,00
10.088.261.897,00
7.048.800.474,00
562.777.283,00
2.918.293.548,00
JumlahDana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 32.736.161.000,00 25.773.926.066,00 78,73 33.056.068.849,00
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU)
adalah sebagai berikut:
3) Dana Alokasi Umum
Anggaran
2015
(Rp)
Realisasi
2015
(Rp)
%
Realisasi
2014
(Rp)
Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00 1.574.737.891.000,00 100 1.596.749.326.000,00
Jumlah Dana Alokasi
Umum
1.574.737.891.000,00 1.574.737.891.000,00 100 1.596.749.326.000,00
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK)
adalah sebagai berikut:
4)Dana Alokasi Khusus
Anggaran
2015 (Rp)
Realisasi
2015 (Rp)
%
Realisasi
2014 (Rp)
- DAK Sektor Pendidikan
- DAK Sektor Kesehatan
18.827.110.000,00
2.468.240.000,00
10.354.910.500,00
1.357.532.000,00
55,00
55,00
38.360.235.000,00
3.345.450.000,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 55
b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Realisasi transfer Pemerintah Pusat–Lainnya
periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp
629.172.608.000,00 atau 99,47% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp
632.519.108.000,00 Transfer ini merupakan
transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat
untuk Dana Penyesuaian sektor Pendidikan
bagi Pemerintah Kota Bandung, dengan
rincian obyek sebagaimana berikut di bawah
ini:
b. Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya
1) Dana Penyesuaian
Anggaran
2015
(Rp)
Realisasi
2015
(Rp)
%
Realisasi
2014
(Rp)
Dana Penyesuaian Sektor
Pendidikan
632.519.108.000,00 629.172.608.000,00 99,47 503.186.210.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus 632.519.108.000,00 629.172.608.000,00 99,47 503.186.210.000,00
c. Transfer Pemerintah Provinsi
Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi
periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebesar
Rp749.482.420.357,00 atau 96,95% dari
anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.
773.065.452.293,00 seluruhnya merupakan
pendapatan dari bagi hasil yang terdiri dari:
- DAK Sektor Insfras. Air
bersih
- DAKSektorLingkunganHidup
- DAK Sektor Pertanian
- DAKSektorPerdagangan
- DAK Sektor Keluarga
Berencana
- DAK Sektor Transportasi
3.926.810.000,00
0,00
4.483.400.000,00
1.919.800.000,00
0,00
573.440.000,00
2.159.745.500,00
0,00
2.465.870.000,00
1.055.890.000,00
0,00
315.392.000,00
55,00
0,00
55,00
55,00
0,00
55,00
3.203.280.000,00
1.146.735.000,00
0,00
0,00
963.780.000,00
685.875.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus 32.198.800.000,00 17.709.340.000,00 55,00 47.705.355.000,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 56
1) Dana Transfer
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
Anggaran
2015
(Rp)
Realisasi
2015
(Rp)
%
Realisasi
2014
(Rp)
- Pajak Kendaraan
Bermotor
- Bea Balik Nama Kend.
Bermotor
- Pajak Bahan Bakar
Kend. Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Bagi Hasil dari
Kemetrologian
- Bagi hasil dari pajak
rokok
306.185.056.770,00
208.974.579.000,00
171.145.013.980,00
261.315.090,00
18.374.353,00
86.481.112.200,00
298.152.551.160,00
207.360.224.070,00
162.205.771.476,00
257.428.200,00
18.374.353,00
81.488.071.098,00
97,38
99,23
94,78
98,51
100,00
94,23
263.556.471.554,00
229.663.258.140,00
133.336.704.874,00
274.558.105,00
280.759.808,00
50.295.218.285,00
Jumlah Dana Transfer
Pem Provinsi Jawa Barat 773.065.452.293,00 749.482.420.357,00 96,95 677.406.970.766,00
Pendapatan dari Transfer Pemerintah
Provinsi ini besarannya sangat tergantung
pada kondisi/realisasi keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
5.1.4.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebesar
Rp93.890.418.920,00 atau 74,34% dari
anggaran sebesar Rp126.301.596.800,00 yang
merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
3) Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah
Anggaran
2015
(Rp)
Realisasi
2015
(Rp)
%
Realisasi
2014
(Rp)
Pendapatan Hibah 15.500.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Hibah
Pemerintah Pusat 0,00 8.551.912.000,00 0,00
Bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
110.801.596.800,00 85.338.503.920,00 77,02 171.273.886.280,00
Jumlah Bantuan
Pemerintah Pusat dan
Pem Provinsi Jawa Barat
126.301.596.800,00 93.890.415.920,00 74,30 171.273.886.280,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 57
Alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2015
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.
5.1.4.4. Realisasi Transfer
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari
entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain
seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke
Kelurahan
Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke
Kelurahan periode 1 Januari 2015sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah nihil.
5.1.4.5. Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp 3.914.018.385.824,00 atau
mencapai 84,65 % dari anggaran sebesar Rp
4.623.533.972.302,19
Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp
3.914.018.385.824,00 terdiri dari:
URAIAN ANGGARAN 2015
(Rp)
REALISASI 2015
(Rp) %
REALISASI 2014
(Rp)
Belanja Pegawai 2,768,196,287,357.29 2,381,935,235,484.00 86.05 2.193.068.581.307.00
Belanja Barang 1,587,229,827,290.90
1,288,180,584,635.00 81.16 937.333.189.024.00
Belanja Subsidi 126,728,065,000.00 116,260,455,000.00 91.74 95,628.422.500.00
Belanja Hibah 140,379,792,654.00
126,741,369,485.00 90.28 164.426.915.411.00
Belanja Bantuan
Sosial
-
- 0.00 72.791.138.800.00
Belanja Bantuan Keuangan
1,000,000,000.00 900,741,220.00 90.07 835.418.959.00
Jumlah Belanja Operasi
4,623,533,972,302.19 3,914,018,385,824.00 84.65 3.464.083.666.001.00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 58
Realisasi belanja operasi sebesar
Rp.3.914.018.385.824,00 tersebut termasuk
belanja yang dilaksanakan dengan mekanisme
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota
Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
(RSKIA) Kota Bandung, dan Rumah Sakit
Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota
Bandung.
5.1.4.6 Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bandung sebesar RP. 2,381,935,235,484.00
dianggarkan dalamklasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan masing-masing realisasi sebesar
Rp2.139.610.745.499,00 dan Rp242.324.489.985,00 Realisasi belanja
pegawai yang diklasifikasikan sebagai belanja tidak langsung sebesar Rp2.139.610.745.499,00 terdiri dari :
No URAIAN
TAHUN 2015 REALISASI
ANGGARAN REALISASI %
TAHUN 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Gaji dan Tunjangan
2,122,552,987,177.60 1,804,025,117,602.00 84.99 1.722.768.280.290.00
2 Tambahan Penghasilan PNS
293,959,505,699.92 270,083,138,598.00 91.88 212.113.907.995.00
3
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan
Anggota DPRD serta KDH/WKDH
7,389,870,274.00
7,026,759,500.00
95.09
6.480.923.000.00
4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
-
-
-
-
5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
65,583,722,815.48
55,893,202,895.00
85.22
60.053.031.801.00
6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5,480,000,000.00
2,582,526,904.00
47.13
4.866.859.451.00
JUMLAH 2,494,966,085,967.00 2,139,610,745,499.00 85.76 2.006.283.002.537.00
Adapun belanja pegawai yang diklasifikasikan
sebagai belanja pegawai langsung adalah
belanja pegawai yang berkaitan dengan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 59
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah
Kota Bandung dengan nilai sebesar
Rp242.324.489.985,00 terdiri dari :
No URAIAN
TAHUN 2015 REALISASI
ANGGARAN REALISASI %
TAHUN 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Honorarium PNS 110,088,788,546.00 92,167,755,720.00 83.72 88.765.449.275,00
2 Honorarium Non
PNS 53,390,565,001.00 49,890,196,000.00 93,44 42.558.986.000,00
3 Uang Lembur 16,356,696,443.29 13,305,936,475.00 81,34 12.134.112.150,00
4 Belanja Pegawai BLUD
62,260,905,000.00 56,393,725,620.00 90,57 37.168.358.793,00
5
Honorarium
Pengelola Dana BOS
31,128,446,400.00
30,562,076,170.00
98,18 5.796.171.952,00
6
Uang untuk
diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
8,460,350,000.00
8,068,720,500.00
95,37
362.500.000,00
JUMLAH
273,230,201,390.29
242.324.489.985,00
88,68
186.785.578.770,00
5.1.4.7 Realisasi Belanja Barang
Realisasi belanja barang sebesar
dikelompokkan kedalam belanja langsung
dimana dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai
belanja barang dan jasa untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program
dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung.
Belanja barang terdiri dari :
No URAIAN
TAHUN 2015 REALISASI
ANGGARAN REALISASI %
TAHUN 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
91,668,076,917.95
81,366,235,397.00 88.76
65,108,400,366.00
2 Belanja
Bahan/Material
102,265,110,027.00
66,197,423,695.00 64.73
58,353,766,031.00
3 Belanja Jasa Kantor
161,882,218,489.42
140,163,984,090.00
86.58
89,635,303,368.00
4 Belanja Premi
Asuransi
82,718,007,293.00
64,251,427,055.00 77.68
1,431,546,459.00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 60
No URAIAN
TAHUN 2015 REALISASI
ANGGARAN REALISASI %
TAHUN 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
5 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
68,543,293,192.00
52,217,856,803.00 76.18
52,725,586,603.00
6 Belanja Cetak dan Penggan-daan
56,345,574,349.92
49,660,850,616.00
88.14
61,344,603,680.00
7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir
15,837,713,243.00
11,435,140,132.00
72.20
8,498,842,955.00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5,372,891,300.00
3,603,970,300.00
67.08
2,387,094,270.00
9 Belanja sewa alat berat
64,990,000.00
34,340,000.00
52.84
84,648,000.00
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
14,621,612,245.00
10,755,388,767.00 73.56
7,527,069,142.00
11 Belanja Makanan dan Minuman
102,474,917,770.00
83,200,408,046.00
81.19
80,434,639,990.00
12
Belanja Pakaian
Dinas dan Atributnya
8,465,764,446.00
8,133,947,180.00
96.08
5,947,782,242.00
13 Belanja Pakaian
Kerja
13,032,334,470.00
12,421,026,816.00 95.31
2,280,607,480.00
14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu
19,461,744,110.00
17,300,543,215.00
88.90
11,307,109,645.00
15 Belanja Perjalanan
Dinas
83,588,181,295.00
60,096,361,170.00 71.90
72,977,864,754.00
16 Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS
1,339,233,040.00
1,168,373,040.00 87.24
2,174,867,500.00
17
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
40,221,419,888.67
35,770,246,379.00 88.93
23,031,595,680.00
19 Belanja Pemeliharaan
165,599,576,369.56
151,852,112,055.00
91.70
52,903,250,423.00
20 Belanja Jasa Konsultasi
150,887,549,929.38
118,304,706,517.00
78.41
88,665,490,478.00
21
Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olahraga yang tidak
Dikapitalisasi
8,988,670,654.00
8,014,567,976.00
0.00
2,125,522,815.00
22 Belanja Barang Dana BOS
95,576,064,325.00
92,647,287,119.00
96.94
30,175,364,826.00
23
Belanja yang sumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional
85,994,083,319.00
42,367,431,352.00
49.27
0,00
24
Belanja barang yang akan
diserahkan pada pihak ketiga
25,300,000.00
25,155,000.00 99.43
8,506,562,990.00
25 Belanja Barang dan Jasa BLUD
49,574,023,956.00
39,040,611,747.00
78.75
37,805,555,487.00
26 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
34,510,859,611.00
30,361,665,990.00
87.98
38,836,841,747.00
27 Belanja jasa tenaga ahli
117,587,857,050.00
97,598,393,678.00
83.00
73,270,049.264.00
28 Uang untuk diberikan kepada
8,460,350,000.00
8,068,720,500.00
95.37
19,121,003,500.00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 61
No URAIAN
TAHUN 2015 REALISASI
ANGGARAN REALISASI %
TAHUN 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
pihak ketiga
29
Belanja Hibah barang/Jasa yang
akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2,122,410,000.00
2,122,410,000.00
100.00
0,00
JUMLAH 1,587,229,827,290.90 1,288,180,584,635.00 81.16 937.333.189.024.00
5.1.4.8 Realisasi Belanja Bunga
Realisasi belanja bunga periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah nihil.
5.1.4.9 Realisasi Belanja Subsidi
Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp116.260.455.000,00 atau mencapai
91,74% dari anggaran sebesar
Rp.126.728.065.000,00 Realisasi Belanja
Subsidi diberikan kepada PD Kebersihan Kota
Bandung dan Perum BULOG Sub Divisi
Regional Bandung, dengan rincian sebagai
berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 PD Kebersihan 98,806,000,000.00 88,806,000,000.00 89.88
2 Perum Bulog 27,922,065,000.00 27,454,455,000.00 98.33
Jumlah 126,728,065,000.00 116,260,455,000.00 91.74
Pemberian belanja subsidi dilakukan
berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 307
Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi kepada
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015;
2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1226
Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi kepada
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 62
Sub Divisi Regional Bandung Tahun
Anggaran 2015;
5.1.4.10Realisasi Belanja Hibah
Realisasi belanja hibah Pemerintah Kota
Bandung periode 1 Januari 2015 s.d. 31
Desember 2015 sebesar Rp126.741.369.485,00
atau 91,34% dari alokasi anggaran
Rp140.379.792.654,00 .Realisasi Belanja Hibah
berupa uang pada DPKAD selaku PPKD periode
1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp126.741.369.485,00
atau 91,34% dari alokasi anggaran
Rp140.379.792.654,00.Realisasi belanja hibah
berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah
Kota Bandung kepada
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan
sebesar Rp126.741.369.485,00 diuraikan
sesuai bidangnya sebagai berikut:
No Bidang Jumlah (Rp)
1 Yang Diamanatkan Perundangan 47,731,869,000.00
2 Program Pemerintah Daerah/ Provinsi/Pusat 71,838,462,085.00
3 Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan 495,000,000.00
4 Perumahan dan Urusan Penataan Ruang 6,018,563,400.00
5 Pendidikan 40,000,000.00
6 Kebudayaan dan Adat Istiadat 424,225,000.00
7 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 65,500,000.00
8 Kesejahteraan Sosial 60,000,000.00
9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40,000,000.00
10 Ketenagakerjaan 27,750,000.00
Jumlah 126,741,369,485.00
Penyerapan belanja hibah Tahun Anggaran
2015 90,50 % disebabkan adanya penyelesaian
Peraturan Walikota terhadap Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah
Daerah Pasal 290 ayat 5 huruf d dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/4627/SJ Tentang Penajaman Ketentuan
Pasal 298 ayat 5 Undang Undang Nomor 23
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 63
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan
adanya Penerima Hibah yang tidak mencairkan
dana hibah.
Belanja hibah digunakan untuk
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah
atau pemerintah daerah lainnya, organisasi
kemasyarakatan, dan kelompok
masyarakatperorangan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.Pengelolaan
belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh
Pemerintah Kota Bandung terutama
berpedoman pada :
1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 891
Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 816 Tahun 2015 tanggal 25
Agustus 2015 tentang Perubahan Ketujuh
atas Peraturan Walikota Bandung Nomor
891 Tahun 2011 tentang Tata Cara
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 64
Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Penyaluran belanja hibah dan belanja
bantuan sosial berupa uang Tahun
Anggaran 2015, dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Walikota Bandung sebagai
berikut :
1) Keputusan Walikota Bandung Nomor :
978/Kep.296-DPKAD/2015 tanggal 25
Maret 2015 tentang Pemberian Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2015.
5.1.4.11Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp900.741.220,00 atau
mencapai 90,07% dari anggaran sebesar
Rp1.000.000.000,00 Belanja bantuan keuangan
diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.
Belanja Bantuan Keuangan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2015 yang diberikan kepada
Partai Politik diuraikan sebagai berikut :
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 65
5.1.4.12Realisasi Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota
Bandung periode 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015 sebesar
Rp1.287.802.827.811,00 atau 67,47% dari
anggaran sebesar
Rp1.908.650351.654,81terdiri dari :
URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015
% REALISASI 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
Tanah 320,544,700,000.00 105,999,490,000.00 33.07 138.264.034.470,00
Peralatan Mesin
448,292,597,436.22 382,115,607,127.00 85.24 269.869.283.838,00
Bangunan dan Gedung
407,758,692,148.27 285,777,877,939.00 70.09 202.124.853.925,00
Jalan, Irigasi, Jaringan
693,192,562,010.32 479,379,967,515.00 69.16 355.474.048.249,00
Belanja Aset Tetap
Lainnya
38,861,800,060.00 34,529,885,230.00 88.85 5.708.378.849,00
Jumlah
1,908,650,351,654.81
1,287,802,827,811.00
67.47
971.440.599.331,00
URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015
% REALISASI 2014
(Rp) (Rp) (Rp)
Partai Demokrat 85,161,650.00 85,161,650.00 100 238,708,796.00
Partai Gerakan Indonesia Raya 153,150,690.00 153,150,690.00 100 85,912,238.00
Partai Golongan Karya 110,128,985.00 110,128,985.00 100 93,455,827.00
Partai Hati Nurani Rakyat 64,493,730.00 64,493,730.00 100 26,872,388.00
Partai Nasional Demokrat 52,667,625.00 52,667,625.00 100 21,944,844.00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
230,662,070.00 230,662,070.00 100 155,289,111.00
Partai Kebangkitan Bangsa 35,826,510.00 35,826,510.00 100 14,927,713.00
Partai Keadilan Sejahtera 114,380,805.00 114,380,805.00 100 133,737,494.00
Partai Persatuan Pembangunan 54,269,155.00 54,269,155.00 100 45,282,948.00
Partai Amanat Nasional 0,00 0,00
19.287.600.00
Jumlah Belanja Operasi 900,741,220.00 900,741,220.00 100 835.418.959.00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 66
Realisasi belanja modal sebesar
Rp1.287.802.827.811,00 tersebut dapat
diuraikan per Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung sebagai berikut :
No URAIAN ANGGARAN 2015
(Rp)
REALISASI 2015
(Rp) % TAHUN 2014 (Rp)
1 DinasPendidikan 87,062,073,298.27 72.704.158.381,00 83,51 103.700.399.527,00
2 DinasKesehatan 23,129,022,902.00 17.580.431.639,00 76,01 25.913.879.085,00
3 RSUD 53,653,115,856.22 46.854.657.918,00 99,33 30.767.879.065,00
4 RSKIA 14,233,656,793.00 11.315.918.029,00 80,30 2.875.487.991,00
5 RSKGM 7,605,027,800.00 6.103.639.156,00 80,79 7.734.881.656,00
6 DBMP 672,397,586,060.32 468.491.014.715,00 69,67 376.985.253.601,00
7 BPP Kebakaran 8,125,311,600.00 8.062.809.980,00 99,23 10.211.139.410,00
8 DinasPemakaman
Dan Pertamanan 91,498,520,230.00 78.690.354.785,00 86,00 12.423.497.610,00
9 Dinas Tata Ruang Dan CiptaKarya
132,066,442,620.00 83.979.486.360,00 63,59 37.913.155.842,00
10 BAPPEDA 3,606,505,750.00 1.262.551.600,00 35,01 570.699.800,00
11 DinasPerhubungan
110,542,225,250.00 88.913.070.676,00 80,43 53.719.805.150,00
12 BPLH 38,438,680,000.00 34.689.975.754,00 90,25 8.620.937.020,00
13 Disdukcapil 1,358,195,000.00 987.409.970,00 72,70 1.715.101.803,00
14 BPPKB 720,000,000.00 589.645.020,00 81,90 1.508.390.125,00
15 DinasSosial 30,360,501,000.00 17.933.844.000,00 59,07 1.429.592.510,00
16 DinasTenagaKerja 647,965,508.00 629.365.630,00 97,13 608.544.750,00
17
Dinas Koperasi UKM PerindustrianPerd
ag
10,431,874,446.00 2.871.871.210,00 27,53 6.129.457.480,00
18 BPPT 4,133,120,000.00 3.743.315.360,00 90,57 1.664.360.450,00
19 DISPORA 81,362,912,504.00 51.871.768.378,00 63,75 7.456.170.700,00
20 BKBPM 1,183,764,000.00 907.523.810,00 76,66 869.684.448,00
21 SATPOL PP 7,082,337,361.00 5.798.916.646,00 81,88 1.432.837.300,00
22 Sekretariat Daerah 46,231,819,860.00 38.367.802.320,00 82,52 21.858.644.565,00
23 Sekretariat DPRD 11,715,038,293.00 10.151.142.924,00 86,65 4.617.092.456,00
24 DPKAD 324,255,892,910.00 109.466.584.670,00 33,76 139.637.509.470,00
25 Inspektorat 967,100,000.00 769.210.570,00 79,54 80.950.100,00
26 Disyanjak 2,775,800,000.00 2.636.350.200,00 94,98 12.447.402.660,00
27 BKD 534,975,000.00 463.998.150,00 86,73 463.666.500,00
28 Kec. Sukasari 2,344,350,000.00 2.293.646.660,00 97,84 3.301.535.760,00
29 Kec. Cidadap 2,524,584,300.00 2.347.469.475,00 92,98 3.428.256.376,00
30 Kec. Sukajadi 3,799,350,000.00 3.464.712.360,00 91,19 1.529.555.310,00
31 Kec. Cicendo 3,979,030,000.00 2.979.453.108,00 74,88 1.784.285.100,00
32 Kec. Andir 5,380,055,589.00 4.980.482.107,00 92,57 868.099.300,00
33 Kec. Coblong 4,662,512,100.00 4.594.123.460,00 98,53 2.777.570.130,00
34 Kec. Bandung Wetan
2,270,056,480.00 2.247.295.080,00 99,00 1.436.208.240,00
35 Kec. Sumur
Bandung 2,882,950,000.00 2.585.115.000,00 89,67 804.816.700,00
36 Kec. CibeunyingKidul
4,580,222,870.00 4.484.647.470,00 97,91 1.450.143.070,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 67
37 Kec.
CibeunyingKaler 2,210,025,000.00 2.120.165.420,00 95,93 3.811.285.360,00
38 Kec. Astana Anyar 5,884,366,350.00 5.658.850.663,00 96,17 1.374.942.420,00
39 Kec.
BojongloaKaler 2,153,350,000.00 1.982.623.410,00 92,07 2.715.057.720,00
40 Kec. BojongloaKidul
2,745,650,000.00 2.619.776.330,00 95,42 1.298.310.520,00
41 Kec. BabakanCiparay
3,567,257,500.00 3.431.867.999,00 96,20 1.795.342.450,00
42 Kec. Bandung
Kulon 4,388,771,550.00 4.121.061.690,00 93,90 2.282.830.000,00
43 Kec. Regol 3,762,912,750.00 3.613.226.438,00 96,02 1.710.163.950,00
44 Kec. Lengkong 5,317,967,000.00 5.130.649.610,00 96,48 1.171.707.515,00
45 Kec. Batununggal 4,480,794,055.00 4.317.969.265,00 96,37 3.054.465.890,00
46 Kec. Ujungberung 2,686,165,600.00 2.646.042.750,00 98,51 2.460.614.229,00
47 Kec. Kiaracondong 4,038,550,000.00 3.783.176.800,00 93,68 1.719.462.460,00
48 Kec. Arcamanik 3,337,900,000.00 3.270.613.600,00 97,98 3.724.440.630,00
49 Kec. Cibiru 2,218,015,500.00 2.216.219.880,00 99,92 4.679.543.290,00
50 Kec. Antapani 3,335,391,120.00 3.301.189.010,00 98,97 1.419.015.360,00
51 Kec. Rancasari 2,960,587,100.00 2.943.111.000,00 99,41 4.299.188.750,00
52 Kec. BuahBatu 3,931,495,000.00 3.770.305.974,00 95,90 1.177.170.370,00
53 Kec. Bandung
Kidul 2,952,391,257.00 2.847.605.840,00 96,45 808.249.330,00
54 Kec. Gedebage 2,233,605,000.00 2.142.001.513,00 95,90 674.335.580,00
55 Kec. Panyileukan 3,946,153,506.00 3.886.919.586,00 98,50 3.242.846.215,00
56 Kec. Cinambo 1,678,773,000.00 1.569.339.000,00 93,48 1.162.988.580,00
57 Kec. Mandalajati 2,374,100,000.00 2.318.521.200,00 97,66 982.325.116,00
58 KAPUSARDA 2,414,730,000.00 2.325.652.370,00 96,31 1.709.165.200,00
59 Diskominfo 10,039,135,000.00 8.312.057.412,00 82,80 25.433.296.890,00
60
DinasPertanian
Dan KetahananPangan
9,527,971,000.00 6.102.999.660,00 64,05 4.122.744.846,00
61 DinasKebudayaan
Dan Pariwisata 17,921,718,986.00 7.557.118.820,00 42,17 1.870.215.600,00
TOTAL 1,908,650,351,654.81 1.287.802.827.811,00 85,32 971.440.599.331,00
5.1.4.13 Realisasi Belanja Tidak Terduga
Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 sebesar Rp 116.993.530,00 atau 0,55%
dari anggaran sebesar Rp 21.184.473.092,00.
Realisasi belanja tidak terduga dilaksanakan
berdasarkan pada :
1) Keputusan Walikota Bandung No : 440/ Kep
– 1218- DKK/2015 Tanggal 21 Desember
2015 Tentang Penetapan Belanja Tidak
terduga untuk penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) Kasus Keracunan
makanan di Kecamatan Panyileukan.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 68
Keputusan Walikota Bandung No :
973/Kep.1218-DPKAD/2015 tentang
Pengembalian Penerimaan Pajak BPHTB
Tahun Anggaran 2014 dari Rekening Kas
Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening
Perantara Rekening antar kantor PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu
Pemerintah Kota Bandung Nomor :
0296.819936.360
Realisasi belanja tidak terduga tersebut
terdiri dari:
- Pengembalian a.n. Darman
Susanto Bin Kadiya (Pajak BPHTB) Rp. 9.200..000,00
- KLB RS Al Islam Rp 37.076.514,00
- KLB Hermina Rp 5.689.323,00
- KLB RSUD Rp 54.276.293,00
Rp 10.751.400,00 - KLB Santa yusuf
Jumlah Rp. 116.993.530,00
5.1.4.14 Pembiayaan
Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN REALISASI
% REALISASI
2015 2015 2014
PENERIMAAN DAERAH
1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00 710.156.377.543,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
1.213.007.180.955,00 1.213.007.180.955,00 100,00 1.213.007.180.955,00
PENGELUARAN DAERAH
115.000.000.000,00
115.000.000.000,00
100,00
15.500.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
115.000.000.000,00 115.000.000.000,00 100,00 15.500.000.000,00
Pembiayaan Netto
1.098.007.180.955,00 1.098.007.180.955,00 100,00 694.656.377.543,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 69
A. Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar
Rp1.213.007.180.955,00 atau 100 % dari
anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp1.213.007.180.955,00 Jumlah tersebut
berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)Tahun Lalu setelah audit
sebesar Rp.1.213.007.180.955,00
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor :
53.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 20
Mei 2015.
B. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar
Rp115.000.000.000,00atau 100,00% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp115.000.000.000,00
Realisasi sebesar Rp115.000.000.000,00
terdiri dari pengeluaran pembiayaan untuk:
- Penyertaan Modal pada PD Pasar Rp 85.000.000.000,00
- Penyertaan Modal pada PD BPR Rp 30.000.000.000,00
Jumlah Rp 115.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal sebesar
Rp115.000.000.000,00 pada tahun 2015
merupakan penyertaan modal Pemerintah
Kota Bandung kepada PD. Pasar Kota
Bandung sebesar Rp. 85.000.000.000,00
dan Penyertaan Modal sebesar Rp.
30.000.000.000,00 merupakan Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Bandung kepada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 70
Rakyat. Sesuai Peraturan Walikota Bandung
Nomor : 193 Tahun 2015 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015.
5.1.4.15 Perhitungan Anggaran
Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bandung periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) sebesar Rp
994.140.890.448,00 yang merupakan hasil
perhitungan sebagai berikut:
- Realisasi Pendapatan Rp 5.098.071.916.848,00
- Realisasi Belanja Rp 5.201.938.207.165,00)
Sub Jumlah 1 Rp (103.866.290.317,00)
- Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah
Rp (115.000.000.000,00)
- Pembayaran Hutang Belanja (0,00)
Sub Jumlah 2 Rp (115.000.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) Tahun Berjalan ( 1 - 2 ) Rp (218.866.290.307,00)
SILPA Tahun yang Lalu Hasil Audit Rp 1.213.007.180.955,00
SILPA per 31 Desember 2015 Rp 994.140.890.638,00
5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH
5.2.1. Saldo
Anggaran
Lebih Awal
Per 31 Desember
2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
1.213.007.180.955,00 0,00
Saldo Annggaran Lebih per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 1.213.007.180.955,00 merupakan saldo gunggungan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 71
yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun
anggaran sebelumnya.
5.2.2. Penggunaan
SALsebagai
Penerimaan
Pembiayaan
Tahun Berjalan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
(1.213.007.180.955,00) 0,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan per 31 Desember 2015 sebesar Rp
1.213.007.180.955,00.
5.2.3. Sisa Lebih/
Kurang
Pembiayaan
Anggaran
(SiLPA/SiKPA)
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
994.140.890.638,00 0,00
Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2015 sebesar Rp
994.140.890.638,00 merupakan angka yang didapat
dari selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-
LRA sebesar Rp 5.098.071.916.848,00 dan belanja
sebesar Rp 5.201.938.207.165,00 serta penerimaan
pembiayaan sebesar Rp 1.213.007.180.955,00 dan
pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bandung
dalam APBD 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015
sebesar Rp 115.000.000.000,00.
5.2.4. Koreksi Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 72
Kesalahan
Pembukuan
Tahun
Sebelumnya
Lain-lain
0,00
0,00
Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,00. Hal
ini disebabkan tidak ada perubahan kas.
Laporan Saldo Anggaran Lebih tahun 2015 tidak bisa
dibandingkan karena tidak disusunnya LPSAL 2014.
Karena ini tahun pertama dibuatnya LPSAL.
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1.Dasar Penyusunan Laporan Operasional
Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:
a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang
diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP);
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi.
e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 73
5.3.2.Tujuan Laporan Operasional
Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO,
beban, dan surplus/defisit Operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.
5.3.3.Definisi
a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsia setelah atau timbulnya kewajiban.
c. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban
luarbiasa yang terjadi karena kejadian atau
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada
diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-
LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional dan pos luar biasa
5.3.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
menunjukkan pendapatan sebesar
Rp5.600.903.184.889,15 sedangkan beban berjumlah
Rp5.008.584.815.774,13 Sehingga diperoleh surplus dari
operasi sebesar Rp592.318.369.115,02.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 74
Realisasi pendapatan daerah sebesar
Rp5.600.903.184.889,15 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah Rp 1.982.166.745.752,15
- Pendapatan Transfer Rp 3.175.428.368.001
,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 443.308.071.126,00
Jumlah Rp 5.600.903.184.889,15
Sedangkan beban daerah secara keseluruhan periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp5.008.584.815.774,13 Beban sebesar
Rp5.008.584.815.774,13 tersebut terdiri dari:
- Beban Pegawai Rp 2.177.720.008.002,00
- Beban Barang dan Jasa Rp 1.667.039.981.498,17
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain2
- Beban Luar Biasa
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
0,00
116.260.455.000,00
126.741.369.485,00
0,00
346.746.187.214,80
573.176.073.354,16
900.741.220,00
0,00
Jumlah Rp 5.008.584.815.774,13
Laporan Operasional Kota Bandung Tahun 2015
diuraikan sebagai berikut:
5.3.4.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp1.982.166.745.752,15 yang terdiri
dari :
No Uraian 2015
(Rp)
2014
(Rp)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 75
1 Pajak Daerah 1.601.888.139.663,34 0,00
2 Retribusi Daerah 63.359.752.483,00 0,00
3 Hasil Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 8.602.757.430,00
0,00
0,00
4 Lain-lain PAD 308.316.096.175,81 0,00
Jumlah 1.982.166.745.752,15 0,00
Pendapatan Asli Daerah masing-masing
diuraikan sebagai berikut :
A. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan pajak daerah periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp1.601.888.139.663,34
dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian 2015
(Rp)
2014
(Rp)
1 Hotel 217.232.170109,20 0,00
2 Restoran 185.748.678.238,81 0,00
3 Hiburan 51.909.196.962.61 0,00
4 Reklame 14.726.957.589,51 0,00
5 Penerangan Jalan 178.144.137.262,00 0,00
6 Parkir 20.909.499.623,51 0,00
7 Air Tanah 32.830.234.608,00 0,00
8 PBB Perkotaan 483.859.953.022,00 0,00
9 BPHTB 399.885.860295,00 0,00
Jumlah 1.601.888.139.663,34 0,00
B. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan retribusi daerah periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp63.678.192.563,00
dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian 2015
(Rp)
2014
(Rp)
1 Pelayanan Kesehatan 8.013.994.000,00 0,00
2 Pelayanan Persampahan
/Kebersihan 0,00 0,00
3 Penggantian Biaya KTP dan 0,00 0,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 76
No Uraian 2015
(Rp)
2014
(Rp)
Akte Catatan Sipil
4 Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat 3.458.157.000,00 0,00
5 Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum 5.071.064.500,00 0,00
6 Pengujian Kendaraan
Bermotor 5.502.006.200,00 0,00
7 Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran 815.013.100,00 0,00
8 Pengendalian Menara
Telekomunikasi 0,00 0,00
9 Pengelolaan Limbah Cair 0,00 0,00
10 Bidang Perhubungan 7.798.136.620,00 0,00
11 Rumah Potong Hewan 1.652.970.000,00 0,00
12 Tempat Rekreasi dan
Olahraga 1.215.246.000,00 0,00
13 Penyebrangan di Air 0,00 0,00
14 Pembinaan dan Promo-si
Penyelenggaraan Usaha 1.182.920,00 0,00
15 Izin Mendirikan Bangunan 24.753.963.003,00 0,00
16 Izin Gangguan/ Keramaian 4.441.967.060,00 0,00
17 Izin Trayek 637.547.000,00 0,00
18 Izin Perindustrian dan
Perdagangan 0,00 0,00
19 Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah 0,00 0,00
20 Izin Usaha Jasa 7.798.136.620,00 0,00
Jumlah 63.678.192.563,00 0,00
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pendapatan hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan periode 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp45.764.781.549,23.
D. Penerimaan Lain – Lain PAD Yang Sah
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah periode
1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 77
2015 adalah sebesar Rp 298.360.746.493,20
yang meliputi dari : Hasil Penjualan Aset
Daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan
Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugi-an
Daerah (TGR), Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Pendapatan atas Pelanggaran Perda,
Penerimaan Denda Pajak, Penerimaan
Denda Retribusi, Penerimaan dari
Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum, Pendapatan dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah, Penerimaan Setoran dari
Lembaga Lain(Taspen), Pendapatan Lainnya,
Pendapatan BLUD, Dana Kapitasi JKN pada
FKTP.
5.3.4.2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp3.144.486.854.423,00 Transfer
masuk adalah penerimaan uang dari entitas
pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini
besarannya sangat tergantung kondisi
keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi.
Realisasi Transfer sebesar
Rp3.144.486.854.423,00 terdiri atas:
- Transfer Pemerintah
Pusat – Dana
Perimbangan
Rp 1.765.831.826.066,00
- Transfer Pemerintah
Pusat – Lainnya Rp 629.172.608.000,00
- Transfer Pemerintah
Provinsi Rp 749.482.420.357,00
Jumlah Rp 3.144.486.854.423,00
A. Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 78
Transfer Pemerintah Pusat – Dana
Perimbangan periode 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp1.765.831.826.066,00 terdiri dari:
- Dana Bagi Hasil Pajak Rp 151.312.813.000,00
- Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak/SDA Rp 22.071.782.066,00
- Dana Alokasi Umum Rp 1.574.737.891.000,00
- Dana Alokasi Khusus Rp 17.709.340.000,00
Jumlah Rp 1.765.831.826.066,00
Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan ini besarannya sangat
tergantung kondisi keuangan Pemerintah
Pusat.
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak adalah
sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 4. Dana Bagi Hasil Pajak:
2015 (Rp)
2014 (Rp)
- BH dari Pajak Bumi dan Bangunan
- BH dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- BH dari Pajak Penghasilan (PPh) Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN dan Psl. 21
- BH dari Cukai Hasil Tembakau
16.555.801.000,00
0,00
131.054.868.000,00
3.702.144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak: 151.312.813.000,00 0,00
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai
berikut:
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 79
8. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
2015 (Rp)
2014 (Rp)
- BH dari Iuran Hak Peng. Hutan
- BH dari Hasil Pung. Hasil Perikanan
- BH dari Pertambangan Minyak Bumi
- BH dari Pertambangan Gas Bumi
- BH dari Pertambangan Panas Bumi
- BH dari Pertambangan Umum
275.934.928,00
703.264.033,00 6.619.184.758,00 4.951.137.776,00 8.667.429.710,00
854.830.861,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JumlahDana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
22.071.782.066,00 0,00
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU)
adalah sebagai berikut:
9. Dana Alokasi Umum 2015
(Rp)
2014
(Rp)
- Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00 0,00
Penerimaan Pusat-Dana Perimbangan untuk
rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK)
adalah sebagai berikut:
10. Dana Alokasi Khusus 2015 (Rp)
2014 (Rp)
- DAK Sektor Pendidikan
- DAK Sektor Kesehatan
- DAK Sektor Insfras. Air bersih
- DAK Sektor Pertanian
- DAK Sektor Keluarga Berencana
- DAK Sektor Perdagangan
- DAK Sektor Transportasi
10.354.910.500,00
1.357.532.000,00
2.159.745.500,00
2.465.870.000,00
0,00
1.055.890.000,00
315.392.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus 17.709.340.000,00 0,00
B. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya periode
1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp629.172.608.000,00
Transfer ini merupakan transfer yang
berasal dari Pemerintah Pusat untuk Dana
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 80
Penyesuaian sektor Pendidikan bagi
Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian
obyek sebagaimana berikut di bawah ini:
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1) Dana Penyesuaian
Realisasi
2015
(Rp)
Realisasi
2014
(Rp)
- Dana Penyesuaian Sektor Pendidikan 629.172.608.000,00 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus 629.172.608.000,00 0,00
C. Transfer Pemerintah Provinsi
Transfer Pemerintah Provinsi periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp749.482.420.357,00
seluruhnya merupakan pendapatan dari
bagi hasil. Pendapatan dari Transfer
Pemerintah Provinsi ini besarannya sangat
tergantung pada kondisi/realisasi keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5.3.4.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
Pendapatan Lain-Lain yang Sah periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp443.308.071.126,00
yang merupakan bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Realisasi
2015 (Rp)
Realisasi
2014 (Rp)
Pendapatan Hibah 357.969.564.206,00 0,00
Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
85.338.506.920,00 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah 443.308.071.126,00 0,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 81
Alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2015
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2015.
5.3.4.4. Beban Operasional
Beban Operasional periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp 5.008.584.815.774,13 Beban
Operasi sebesar Rp 5.008.584.815.774,13
terdiri dari:
Beban operasi sebesar Rp
5.008.584.815.774,13 tersebut termasuk beban
yang dilaksanakan dengan mekanisme Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung,
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA)
Kota Bandung, dan Rumah Sakit Khusus Gigi
dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung
A. Beban Pegawai
Beban Pegawai Pemerintah Kota Bandung
sebesar Rp 2.177.720.008.002,00
merupakan beban dari Gaji dan Tunjangan,
URAIAN
Realisasi
2015
(Rp)
- Beban Pegawai 2.177.720.008.002,00
- Beban Barang 1.667.039.981.498,17
- Beban Subsidi 116.260.455.000,00
- Beban Hibah 126.741.369.485,00
- Beban Bantuan Sosial 0,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi 346.746.187.214,80
- Beban Penyisihan Piutang 573.176.073.354,16
- Beban Lain-lain 900.741.220,00
Jumlah Beban Operasi 5.008.584.815.774,13
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 82
Tambahan Penghasilan PNS, Belanja
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota
DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan
Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
B. Beban Barang
Beban barang sebesar Rp
1.667.039.981.498,17 dikelompokkan
kedalam pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan
Pemerintah Kota Bandung
C. Beban Subsidi
Beban Subsidi periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp 116.260.455.000,00 kepada PD
Kebersihan Kota Bandung dan Perum
BULOG Sub Divisi Regional Bandung,
dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Realisasi (Rp)
1 PD Kebersihan 27.454.455.000,00
2 Perum Bulog 88.806.000.000,00
Jumlah 116.260.455.000,00
Beban subsidi dilakukan berdasarkan
ketentuan sebagai berikut :
a. Peraturan Walikota Bandung Nomor 307
Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi
kepada Perusahaan Daerah Kebersihan
Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
b. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1226
Tahun 2015 tentang Perubahan atas
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 83
Peraturan Walikota Bandung Nomor 198
Tahun 2015 tentang Belanja Subsidi
kepada Perusahaan Umum Badan
Urusan Logistik Sub Divisi Regional
Bandung Tahun Anggaran 2015;
D. Beban Hibah
Beban hibah Pemerintah Kota Bandung
periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember
2015 sebesar Rp 126.741.369.485,00 atau
91,34 % dari alokasi Anggaran
140.379.792.654,00 Beban hibah tersebut
diberikan kepada masyarakat baik berupa
hibah uang dengan nilai sebesar Rp
126.741.369.485,00 atau 91,34 % dari
alokasi Anggaran 140.379.792.654,00.
Realisasi Beban Hibah berupa uang yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung
kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan sebesar Rp
126.741.369.485,00 diuraikan sesuai
bidangnya sebagai berikut:
No Bidang Jumlah (Rp)
1 Yang Diamanatkan Perundangan 47,731,869,000.00
2 Program Pemerintah Daerah/ Provinsi/Pusat 71,838,462,085.00
3 Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan
495,000,000.00
4 Perumahan dan Urusan Penataan Ruang 6,018,563,400.00
5 Pendidikan 40,000,000.00
6 Kebudayaan dan Adat Istiadat 424,225,000.00
7 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 65,500,000.00
8 Kesejahteraan Sosial 60,000,000.00
9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40,000,000.00
10 Ketenagakerjaan 27,750,000.00
Jumlah 126,741,369,485.00
Penyerapan belanja hibah Tahun Anggaran
2015 90,50 % disebabkan adanya
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 84
penyelesaian Peraturan Walikota terhadap
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemeritah Daerah Pasal 290 ayat 5
huruf d dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/4627/SJ Tentang
Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat 5
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah dan adanya
Penerima Hibah yang tidak mencairkan dana
hibah.
Beban hibah digunakan untuk
menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan atau jasa kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
organisasi kemasyarakatan, dan kelompok
masyarakatperorangan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.Pengelolaan
belanja hibah dan belanja bantuan sosial
oleh Pemerintah Kota Bandung terutama
berpedoman pada :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891
Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 85
dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 816
Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
tentang Perubahan Ketujuh atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 891
Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penyaluran belanja hibah dan belanja
bantuan sosial berupa uang Tahun
Anggaran 2015, dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Walikota
Bandung sebagai berikut :
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor :
978/Kep.296-DPKAD/2015 tanggal 25
Maret 2015 tentang Pemberian Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2015.
E. Beban Penyusutan dan Amortisasi.
Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 sebesar Rp 346.187.214,80.
Beban Penyusutan sebesar Rp. Rp
346.187.214,80.
F. Beban Penyisihan Piutang
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 86
G. Beban Penyisihan piutang periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015
sebesar Rp 573.176.073.354,16.
H. Beban Transfer
Beban Bantuan Keuangan
Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp 900,741,220.00 Beban
bantuan keuangan diberikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Perhitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.
Beban Bantuan Keuangan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2015 yang
diberikan kepada Partai Politik diuraikan
sebagai berikut :
URAIAN REALISASI 2015
(Rp)
- Partai Demokrat 85,161,650.00
- Partai Gerakan Indonesia Raya 153,150,690.00
- Partai Golongan Karya 110,128,985.00
- Partai Hati Nurani Rakyat 64,493,730.00
- Partai Nasional Demokrat 52,667,625.00
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 230,662,070.00
- Partai Kebangkitan Bangsa 35,826,510.00
- Partai Keadilan Sejahtera 114,380,805.00
- Partai Persatuan Pembangunan 54,269,155.00
Jumlah 900,741,220.00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 87
5.3.4.5. Beban Luar Biasa
Beban Tidak Terduga
Beban Tak Terduga periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp
116.993.530,00
Beban tidak terduga dilaksanakan berdasarkan
pada :
1) Keputusan Walikota Bandung No : 440/ Kep
– 1218- DKK/2015 Tanggal 21 Desember
2015 Tentang Penetapan Beban Tidak
terduga untuk penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) Kasus Keracunan
makanan di Kecamatan Panyileukan..
2) Keputusan Walikota Bandung No :
973/Kep.1218-DPKAD/2015 tentang
Pengembalian Penerimaan Pajak BPHTB
Tahun Anggaran 2014 dari Rekening Kas
Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening
Perantara Rekening antar kantor PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu
Pemerintah Kota Bandung Nomor :
0296.819936.360
Beban tidak terduga tersebut terdiri dari:
- Pengembalian a.n. Darman
Susanto Bin Kadiya (Pajak BPHTB) Rp 9.200..000,00
- KLB RS Al Islam Rp 37.076.514,00
- KLB Hermina Rp 5.689.323,00
- KLB RSUD Rp 54.276.293,00
- KLB Santa yusuf Rp 10.751.400,00
Jumlah Rp 116.993.530,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 88
5.3.4.6. Surplus Non Operasi
Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Surplus Penjualan Aset Non Lancar periode
1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp. 538.302.554,00
yang terdiri dari penjualan aset non lancar
berupa kendaraan bermesin yang sudah
melewati waktu masa pakai sebanyak 35
unit yang terdiri dari kendaraan roda 2
sebanyak 18 unit dan kendaraan roda 4
sebanyak 17 unit dengan realisasi Rp
435.311.554,00. Surplus penjualan aset non
lancar lainnya diperoleh dari penjualan
bekas bahan bangunan yaitu sebesar Rp.
95.728.000,00 dan dari penjualan drum
bekas sebesar Rp. 7.263.000.
Dengan demikian surplus penjualan aset
non lancar total sebesar Rp. 538.302554,00
B. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang periode 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp 0,-
C. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya periode 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp 0,-
5.3.4.7. Defisit Non Operasi
A. Defisit Penjualan Aset Non Lancar
Defisit Penjualan Aset Non Lancar periode 1
Januari 2015sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp 0,-
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 89
B. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang periode 1 Januari 2015sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp 0,-
5.3.4.8. Pos Luar Biasa
A. Pendapatan Luar Biasa
Pendapatan Luar Biasa periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp 0,-
B. Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa periode 1 Januari
2015sampai dengan 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp 116.993.530,00
5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.4.1. Ekuitas Awal Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
24.976.000.782.250,60 0,00
Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2015 sebesar
Rp24.976.000.782.250,60 merupakan saldo awal yang
diperoleh dari nilai total ekuitas tahun 2014 sesuai hasil
pemeriksaan BPK-RI.
5.4.2.Surplus/Defisit-
LO
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
486.899.385.691,74 0,00
Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp486.899.385.691,74
merupakan saldo yang diperoleh dari selisih antara
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 90
Pendapatan-LO sebesar Rp5.300.697.032.455,46 dan beban
Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2015 sampai 31
Desember 2015 sebesar Rp4.814.218.955.787,72 serta
perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
sebesar Rp538.302.554,00 dan pos luar biasa sebesar
Rp116.993.530,00.
Rincian surplus/defisit LO pada masing-masing SKPD
diuraikan sebagai berikut :
No SKPD NILAI
PER 31-12-2015 (Rp)
1 Dinas Pendidikan (1.591.334.974.026,00)
2 Dinas Kesehatan (206.554.584.816,31)
3 RSUD (39.286.346.884,06)
4 RSKIA (17.236.965.321,00)
5 RSKGM (8.692.020.916,33)
6 Dinas Bina Marga dan Pengairan (305.569.777.916,86)
7 DPP Kebakaran (28.748.976.392,50)
8 Dinas Pemakaman Pertamanan (36.370.972.294,00)
9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya (27.590.046.242,00)
10 Bappeda (34.072.373.243,00)
11 Dinas Perhubungan (61.165.642.493,50)
12 BPLH (33.196.132.540,00)
13 Dinas Kependudukan dan Capil (15.318.061.332,00)
14 BPPKB (16.431.139.758,00)
15 Dinas Sosial (21.945.015.790,00)
16 Dinas Tenaga kerja (20.087.923.612,50)
17 Dinas Koperasi UKM Indag (27.686.591.865,00)
18 BPPT 3.518.206.027,00
19 Dinas Pemuda dan Olah Raga (67.387.892.404,00)
20 BKBPM (14.090.566.109,00)
21 Satpol PP (59.986.468.092,00)
22 DPRD (13.226.343.342,00)
23 Kepala Daerah dan Wakil KD (3.007.495.462,00)
24 Sekretariat Daerah (190.619.180.191,00)
25 Sekretariat DPRD (55.889.855.002,00)
26 DPKAD SKPD (35.233.653.060,80)
27 DPKAD PPKD 3.089.853.270.914,23
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 91
No SKPD NILAI
PER 31-12-2015 (Rp)
28 Inspektorat (24.003.637.600,00)
29 Dinas Pelayanan Pajak 967.014.168.510,36
30 Badan Kepegawaian Daerah (30.605.656.922,00)
31 Kec. Sukasari (13.673.582.726,00)
32 Kec. Cidadap (11.592.748.775,00)
33 Kec. Sukajadi (12.594.066.029,00)
34 Kec. Cicendo (17.114.051.561,00)
35 Kec. Andir (18.587.847.377,00)
36 Kec. Coblong (17.714.665.252,00)
37 Kec. Bandung Wetan (11.975.051.319,00)
38 Kec. Sumur Bandung (12.631.410.608,00)
39 Kec. Cibeunying Kidul (20.287.972.179,00)
40 Kec. Cibeunying Kaler (15.531.710.936,00)
41 Kec. Astanaanyar (18.101.151.866,00)
42 Kec. Bojongloa Kaler (15.218.127.712,00)
43 Kec. Bojongloa Kidul (17.338.212.032,00)
44 Kec. Babakan Ciparay (17.487.748.621,00)
45 Kec. Bandung Kulon (19.696.052.472,00)
46 Kec. Regol (18.340.853.877,00)
47 Kec. Lengkong (18.352.684.644,00)
48 Kec. Batununggal (22.126.182.616,00)
49 Kec. Ujungberung (16.988.675.537,00)
50 Kec. Kiaracondong (18.939.180.261,00)
51 Kec. Arcamanik (12.857.253.551,00)
52 Kec. Cibiru (15.780.979.756,00)
53 Kec. Antapani (15.245.396.071,00)
54 Kec. Rancasari (14.861.310.474,00)
55 Kec. Buah Batu (15.299.119.073,00)
56 Kec. Bandung Kidul (11.698.240.941,00)
57 Kec. Gedebage (13.986.605.419,00)
58 Kec. Panyileukan (14.203.294.683,00)
59 Kec. Cinambo (13.285.128.161,00)
60 Kec. Mandalajati (14.020.117.761,00)
61 Kapusarda (7.175.794.181,00)
62 Diskominfo (42.569.621.421,00)
63 Dinas Pertanian Kepang (20.699.589.017,00)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 92
No SKPD NILAI
PER 31-12-2015 (Rp)
64 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (42.173.539.223,00)
Total 486.899.385.691,74
5.4.3. Koreksi Nilai
Persediaan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
0,00 0,00
Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 adalah
nihil.
5.4.4.Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
0,00 0,00
Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2015
adalah nihil.
5.4.5.Koreksi Ekuitas
Lainnya
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
(2.400.226.325.765.62) 0,00
Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2015 sebesar
minus Rp2.400.226.325.765,62 merupakan koreksi terhadap
ekuitas yang terutama disebabkan adanya penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual mulai tahun
anggaran 2015 sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap
ekuitas. Koreksi ekuitas terutama berasal dari adanya
perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan sampai
dengan 31 Desember 2014 dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015.
Rincian koreksi ekuitas lainnya per SKPD pada tahun 2015
adalah sebagai berikut :
No SKPD Koreksi Ekuitas Lainnya
Penyusutan s.d.
31/12/2014 Lainnya
1 Dinas Pendidikan (532.650.461.425,40) (80.066.436.067,00)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 93
No SKPD Koreksi Ekuitas Lainnya
Penyusutan s.d.
31/12/2014 Lainnya
2 Dinas Kesehatan (52.001.633.207,00) (2.157.759.623,00)
3 RSUD (41.654.840.148,00) (128.139.492,00)
4 RSKIA (21.677.500.060,00) (26.346.147,00)
5 RSKGM (4.950.506.058,00) (940.754.885,00)
6 Dinas Bina Marga dan
Pengairan
(1.306.198.198.942,00)
153.891.171.756,00
7 DPP Kebakaran (25.698.197.208,00) 0,00
8 Dinas Pemakaman
Pertamanan
(21.800.931.972,00)
3.002.347.350,00
9 Dinas Tata Ruang Cipta
Karya
(20.007.155.281,00)
57.758.631.360,00
10 Bappeda (6.224.256.153,00) 0,00
11 Dinas Perhubungan (32.313.500.784,00) (158.567.000,00)
12 BPLH (5.195.249.599,00) (18.743.026.918,00)
13 Dinas Kependudukan dan
Capil
(10.313.493.442,00)
0,00
14 BPPKB (3.899.330.386,00) (57.958.000,00)
15 Dinas Sosial (4.741.445.035,00) (989.734.745,00)
16 Dinas Tenaga kerja (3.213.899.392,00) 84.175.000,00
17 Dinas Koperasi UKM Indag (5.024.307.523,00) (71.500.000,00)
18 BPPT (8.750.821.175,00) (1.608.596.500,00)
19 Dinas Pemuda dan Olah
Raga
(3.056.843.563,00)
(1.032.062.327,00)
20 BKBPM (2.700.013.636,00) 0,00
21 Satpol PP (5.357.142.020,00) (1.329.977.290,00)
22 Sekretariat Daerah (127.117.641.416,00) (925.503.361,00)
23 Sekretariat DPRD (20.496.489.466,00) 0,00
24 DPKAD (36.077.361.399,00) (87.123.542.172,00)
25 Inspektorat (2.165.891.696,00) 47.511.000,00
26 Dinas Pelayanan Pajak (16.869.553.696,00) (16.499.900,00)
27 Badan Kepegawaian Daerah (3.702.151.113,00) (6.600.000.000,00)
28 Kec. Sukasari (2.129.505.366,00) (3.500.000,00)
29 Kec. Cidadap (1.490.535.579,00) 0,00
30 Kec. Sukajadi (1.929.557.150,00) 156.239.000,00
31 Kec. Cicendo (1.794.751.814,00) 150.844.390,00
32 Kec. Andir (1.808.221.277,00) ,00
33 Kec. Coblong (1.983.373.481,00) (16.429.870,00)
34 Kec. Bandung Wetan (2.803.868.070,00) 53.439.000,00
35 Kec. Sumur Bandung (1.740.745.658,00) (10.340.000,00)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 94
No SKPD Koreksi Ekuitas Lainnya
Penyusutan s.d.
31/12/2014 Lainnya
36 Kec. Cibeunying Kidul (2.627.609.795,00) 37.750.000,00
37 Kec. Cibeunying Kaler (1.564.656.466,00) 0,00
38 Kec. Astanaanyar (2.215.412.359,00) (1.162.202.612,00)
39 Kec. Bojongloa Kaler (2.268.902.356,00) 33.028.000,00
40 Kec. Bojongloa Kidul (2.300.938.807,00) 252.826.990,00
41 Kec. Babakan Ciparay (1.896.612.544,00) 23.781.000,00
42 Kec. Bandung Kulon (2.214.094.351,00) 0,00
43 Kec. Regol (2.033.591.889,00) 97.371.080,00
44 Kec. Lengkong (1.904.787.362,00) (108.275,00)
45 Kec. Batununggal (2.284.209.268,00) 10.500.000,00
46 Kec. Ujungberung (2.132.888.600,00) 232.500.500,00
47 Kec. Kiaracondong (2.097.082.008,00) 0,00
48 Kec. Arcamanik (1.904.341.206,00) 62.456.000,00
49 Kec. Cibiru (1.939.075.821,00) 23.710.000,00
50 Kec. Antapani (1.342.981.446,00) 49.801.200,00
51 Kec. Rancasari (1.690.972.041,00) 135.836.000,00
52 Kec. Buah Batu (2.690.919.338,00) 33.776.000,00
53 Kec. Bandung Kidul (1.956.482.028,00) 38.702.000,00
54 Kec. Gedebage (2.404.809.955,00) 0,00
55 Kec. Panyileukan (1.495.220.294,00) 40.411.354,00
56 Kec. Cinambo (1.344.589.529,00) 0,00
57 Kec. Mandalajati (1.606.779.452,00) 0,00
58 Kapusarda (2.471.412.053,00) 0,00
59 Diskominfo (7.603.964.645,00) 0,00
60 Dinas Pertanian Kepang (9.598.813.848,22) (5.763.540.174,00)
61 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
(4.380.076.354,00)
(11.382,00)
Total (2.407.510.598.005,62) 7.284.272.240,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2015 selain yang
berasal dari perhitungan penyusutan sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar minus Rp2.407.510.598.005,62 juga
berasal dari koreksi atas pembayaran utang belanja tahun
2014 dan penambahan terhadap aset Pemerintah Kota
Bandung dari Hibah sebesar total Rp7.284.272.240,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 95
sehingga total koreksi ekuitas lainnya berjumlah minus
Rp2.400.226.325.765,62.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 96
5.5. Penjelasan Pos – Pos Neraca
5.5.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
908.541.462.148,00 1.168.814.191.188,00
Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp908.541.462.148,00 merupakan
saldo rekening kas daerah Kota Bandung yang disimpan di
Bank Jabar Banten Cabang Tamansari dengan nomor Rek.
0270280000017 atas nama Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) Kota Bandung.
5.5.2. Kas di Bendahara
Pengeluaran
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
6.510.310.769,00 16.478.624.056,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015
sebesar Rp6.510.310.769,00 merupakan saldo kas yang ada
pada Bendahara Pengeluaran dan belum diselesaikan sampai
dengan 31 Desember 2015. Kas di Bendahara Pengeluaran
berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran 2015, sisa
uang persediaan dan sisa tambahan uang persediaan, jasa giro
rekening bendahara, dan kas lainnya yang merupakan kas
yang belum dibayarkan kepada yang berhak. Kas di bendahara
pengeluaran per 31 Desember 2015 tersebut telah diselesaikan
pada saat penyusunan laporan keuangan, yaitu pada awal
tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Kas dari Sisa Belanja TA 2015 1.220.112.093,00 22.005.372,00
2 Kas dari Sisa UP dan TU TA 2015 1.535.079.412,00 757.509.875,00
3 Kas dari Jasa giro/bunga Rek.
Bendahara
331.599,00
163.088,00
4 Perhitungan Pihak Ketiga 6.322.250,00 1.160.631,00
5 Kas Lainnya 3.748.465.415,00 15.697.785.090,00
Jumlah 6.510.310.769,00 16.478.624.056,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 97
Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2015
terdapat pada SKPD sebagai berikut :
No SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 2.863.916.544,00 2.500.000,00
2 Dinas Kesehatan 284.844.840,00 279.475.703,00
3 RSUD SKPD 0,00 18.345.000,00
4 RSKGM SKPD 0,00 3.650.000,00
5 DBMP 534.753.894,00 505.034.439,00
6 DPPK 3.751.239,00 4.920.935,00
7 Dinas Pemakaman Pertamanan 27.713.125,00 0,00
8 Dinas Perhubungan 377.846.862,00 150.000,00
9 BPLH 1.435.000,00 0,00
10 BPPKB 0,00 18.000,00
11 BPPT 101.664.828,00 0,00
12 Dispora 0,00 24.807.500,00
13 Sekretariat Daerah 396.113.186,00 4.270.931,00
14 Sekretariat DPRD 210.549.740,00 515.111.911,00
15 DPKAD PPKD 0,00 14.674.287,00
16 Dinas Pelayanan Pajak 432.404.429,00 15.063.241.741,00
17 Kec. Andir 18.000,00 0,00
18 Kec. Coblong 0,00 67.560,00
19 Kec. Sumur Bandung 3.190.000,00 0,00
20 Kec. Astanaanyar 0,00 100.000,00
21 Kec. Bojongloa Kaler 2.933.500,00 15.436.392,00
22 Kec. Babakan Ciparay 360,00 0,00
23 Kec. Regol 1.257.500,00 0,00
24 Kec. Lengkong 331.599,00 108.275,00
25 Kec. Batununggal 10.919.893,00 0,00
26 Kec. Kiaracondong 48.277.100,00 0,00
27 Kec. Buah Batu 80,00 26.700.000,00
28 Kec. Panyileukan 3.223.750,00 0,00
29 Disbudpar 994.200.300,00 11.382,00
Jumlah 6.510.310.769,00 16.478.624.056,00
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan penyelesaiannya
selengkapnya disajikan pada Lampiran 1.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 98
5.5.3. Kas di Bendahara
Penerimaan
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2015
(Rp)
8.842.500,00 8.967.000,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015
sebesar Rp8.842.500,00 merupakan pendapatan asli daerah
berupa hasil retribusi daerah yang diterima oleh Bendahara
pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan pada akhir
tahun dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
Kota Bandung. Kas pada Dinas Kesehatan berasal dari
Puskesmas Kujangsari sebesar Rp846.000,00 dan Puskesmas
Ciumbuleuit sebesar Rp168.000,00 serta telah diselesaikan
dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota
Bandung pada tanggal 4 Januari 2016.
5.5.4. Kas di BLUD Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
35.311.537.001,00 27.381.517.755,00
Saldo kas lainnya pada Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp82.844.236.985,00 adalah saldo
kas yang ada pada BLUD sebesar Rp35.311.537.001,00 dan
saldo kas pada Bendahara Dana Kapitasi sebesar
Rp47.532.699.984,00 dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
Kas di BLUD RSUD 16.476.182.774,00 12.341.318.449,00
Kas di BLUD RSKIA 14.623.842.275,00 13.084.077.621,00
Kas di BLUD RSKGM 4.211.511.952,00 1.956.121.685,00
TOTAL 35.311.537.001,00 27.381.517.755,00
Rincian dari masing-masing kas di BLUD per 31 Desember
2015 diuraikan sebagai berikut :
5.5.4.1. Kas di BLUD RSUD Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 99
16.476.182.774,00 12.341.318.449,00
Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2015 sebesar
Rp16.476.182.774,00 merupakan saldo kas Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank
bjb Cabang Suci Bandung dengan nomor rekening
0012774206100 atas nama Bendahara Umum RSUD Kota
Bandung.
5.5.4.2. Kas di BLUD RSKIA Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
14.623.842.275,00 13.084.077.621,00
Saldo Kas di BLUD RSKIA per 31 Desember 2015 sebesar
Rp14.623.842.275,00 merupakan saldo kas Rumah Sakit
Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang disimpan pada
Bank bjb Cabang Pembantu Terusan Kopo dengan nomor
rekening 0017044291001 atas nama BLUD RSKIA Kota
Bandung.
5.5.4.3. Kas di BLUD
RSKGM
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
4.211.511.952,00 1.956.121.685,00
Saldo Kas di BLUD RSKGM per 31 Desember 2015 sebesar
Rp4.211.511.952,00 merupakan kas Rumah Sakit Khusus
Gigi dan Mulut Kota Bandung yang disimpan pada Bank
bjb Cabang Tamansari dengan 0024824667001 atas nama
BLUD RSKGM Kota Bandung.
5.5.5. Kas di Bendahara
Dana Kapitasi
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
47.532.699.984,00 16.192.669.214,00
Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember 2015
sebesar Rp47.532.699.984,00 merupakan sisa kas dari
pengelolaan dana kapitasi Tahun Anggaran 2015 yang
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 100
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dana
kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar
dimuka kepada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan. Sedangkan FKTP adalah fasilitas kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
Jumlah kas di Bendahara Dana Kapitasi Pemerintah Kota
Bandung per 31 Desember 2015 tersimpan pada 30 (tiga
puluh) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas
di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian
sebagai berikut:
NO NAMA Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 FKTP Pusk. Garuda 2.203.241.800,00 763.463.040,00
2 FKTP Pusk. Pasir Kaliki 2.297.022.600,00 750.194.613,00
3 FKTP Pusk. Sukajadi 1.557.391.500,00 561.708.654,00
4 FKTP Pusk. Sukarasa 1.577.608.200,00 531.041.000,00
5 FKTP Pusk. Neglasari 795.376.940,00 304.006.233,00
6 FKTP Pusk. Ciumbuleuit 777.532.637,00 271.300.679,00
7 FKTP Pusk. Padasuka 1.868.900.950,00 594.664.740,00
8 FKTP Pusk. Puter 3.341.039.900,00 964.061.303,00
9 FKTP Pusk. Salam 518.561.922,00 181.528.491,00
10 FKTP Pusk. Tamblong 865.116.600,00 290.670.337,00
11 FKTP Pusk. Babakan Sari 2.138.084.158,00 637.245.886,00
12 FKTP Pusk. Ibrahim Ajie 3.181.559.200,00 1.244.796.127,00
13 FKTP Pusk. Pasundan 1.851.010.000,00 690.201.767,00
14 FKTP Pusk. Talaga Bodas 1.183.073.400,00 415.616.090,00
15 FKTP Pusk. Caringin 2.124.719.309,00 828.237.456,00
16 FKTP Pusk. Citarip 3.057.062.320,00 1.040.509.110,00
17 FKTP Pusk. Cibuntu 2.150.097.400,00 763.640.892,00
18 FKTP Pusk. Kopo 1.777.414.698,00 606.988.740,00
19 FKTP Pusk. Pagarsih 1.314.457.600,00 438.548.690,00
20 FKTP Pusk. Kujangsari 1.139.629.500,00 398.055.955,00
21 FKTP Pusk. Cipamokolan 1.004.686.000,00 326.961.327,00
22 FKTP Pusk. Margahayu Raya 2.252.267.600,00 639.636.585,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 101
NO NAMA Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
23 FKTP Pusk. Panghegar 682.998.100,00 188.066.577,00
24 FKTP Pusk. Riung Bandung 538.482.450,00 225.349.891,00
25 FKTP Pusk. Ujungberung Indah 1.731.417.000,00 572.011.459,00
26 FKTP Pusk. Cibiru 1.830.616.200,00 614.273.666,00
27 FKTP Pusk. Sindang Jaya 1.244.343.700,00 425.945.278,00
28 FKTP Pusk. Griya Antapani 824.262.000,00 307.259.547,00
29 FKTP Pusk. Cinambo 490.334.800,00 180.474.010,00
30 FKTP Pusk. Arcamanik 1.214.391.500,00 436.211.071,00
TOTAL JUMLAH 47.532.699.984,00 16.192.669.214,00
Dari jumlah kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember
2015 sebesar Rp47.532.699.984,00 tersebut terdapat transaksi
penerimaan transfer ke rekening bendahara dana kapitasi
FKTP-FKTP dari BPJS pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar
total Rp1.382.702.500,00 yang bukan bagian dari dana
kapitasi FKTP. Transaksi tersebut menurut pihak BPJS berasal
dari pelayanan jamkesda Kota Bandung untuk periode bulan
November 2014. Untuk itu, telah dilakukan reklasifikasi
pendapatan dari Lain-lain pendapatan asli daerah ke
pendapatan retribusi untuk periode pelaporan tahun 2015.
Total dana sebesar Rp1.382.702.500,00 tersebut telah
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota
Bandung pada periode Bulan Januari–Februari 2016 dengan
rincian penyetoran sebagai berikut :
NO FKTP Penyetoran ke Kasda
Tanggal Jumlah (Rp)
1 Pusk. Garuda 20-01-2016 65.068.000,00
2 Pusk. Pasir Kaliki 25-01-2016 29.661.000,00
3 Pusk. Sukajadi 25-01-2016 50.586.000,00
4 Pusk. Sukarasa 22-01-2016 31.520.000,00
5 Pusk. Neglasari 25-01-2016 27.255.000,00
6 Pusk. Ciumbuleuit 29-01-2016 20.060.000,00
7 Pusk. Padasuka 21-01-2016 81.753.000,00
8 Pusk. Puter 21-01-2016 73.630.000,00
9 Pusk. Salam 21-01-2016 2.137.500,00
10 Pusk. Tamblong 22-01-2016 43.102.500,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 102
NO FKTP Penyetoran ke Kasda
Tanggal Jumlah (Rp)
11 Pusk. Babakan Sari 21-01-2016 26.289.000,00
12 Pusk. Ibrahim Ajie 22-01-2016 86.876.000,00
13 Pusk. Pasundan 25-01-2016 54.624.000,00
14 Pusk. Talaga Bodas 25-01-2016 19.966.500,00
15 Pusk. Caringin 21-01-2016 52.285.500,00
16 Pusk. Citarip 21-01-2016 151.751.000,00
17 Pusk. Cibuntu 22-01-2016 65.055.000,00
18 Pusk. Kopo 25-01-2016 54.375.000,00
19 Pusk. Pagarsih 12-02-2016 17.738.000,00
20 Pusk. Kujangsari 22-01-2016 21.970.500,00
21 Pusk. Cipamokolan 22-01-2016 26.378.000,00
22 Pusk. Margahayu Raya 21-01-2016 50.403.000,00
23 Pusk. Panghegar 22-01-2016 17.275.000,00
24 Pusk. Riung Bandung 22-01-2016 28.909.500,00
25 Pusk. Ujungberung Indah 21-01-2016 56.998.000,00
26 Pusk. Cibiru 22-01-2016 78.052.500,00
27 Pusk. Sindang Jaya 21-01-2016 48.831.500,00
28 Pusk. Griya Antapani 27-01-2016 23.850.500,00
29 Pusk. Cinambo 25-01-2016 25.773.000,00
30 Pusk. Arcamanik 25-01-2016 50.528.000,00
TOTAL JUMLAH 1.382.702.500,00
Pengelolaan dana kapitasi di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung dilakukan berdasarkan:
1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 990/Kep.1092-
DPKAD/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang
Penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung
yang Berasal dari Dana Kapitasi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 990/Kep.1039-
DPKAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 103
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.1042-
DPKAD/2014 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan
Teknis Puskesmas selaku Kepala Fasilitasi Kesehatan
Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
4. Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah
Kota Bandung dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Bandung AH. Nasution Nomor
119/1706-DPKAD/2014 tentang Penyimpanan Uang
Daerah Kota Bandung yang Berasal dari Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.
5.5.6. Kas Lainnya Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
629.386.822,00 0,00
Saldo kas lainnya pada Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp629.386.822,00 adalah saldo kas
yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar
629.386.822,00 dan dana yang bersumber dari Dana Non
Kapitasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
5.5.6.1. Kas dari Dana BOS Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
629.386.822,00 0,00
Saldo kas yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) per 31 Desember 2015 sebesar
Rp629.386.822,00. Dana BOS tahun anggaran 2015 yang
bersumber dari Pemerintah Pusat tidak masuk kedalam
postur APBD Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2015.
Pemerintah Pusat melakukan transfer secara langsung ke
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian Pemerintah
Provinsi Jawa Barat melakukan transfer langsung ke
rekening masing-masing sekolah.
Saldo kas Dana BOS sebesar Rp629.386.822,00 berasal
dari perhitungan sebagai berikut :
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 104
No Uraian Jumlah (Rp)
1. Saldo Kas Tahun Lalu 320.644.864,00
2. Penerimaan Dana BOS TA 2015 242.048.496.100,00
3. Penggunaan Dana BOS TA 2015:
a. Untuk Non Belanja Modal (194.372.221.754,00)
b. Untuk Belanja Modal (47.367.532.388,00)
4. Saldo Kas Akhir TA 2015 629.386.822,00
Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Pusat
dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS
Pusat Tahun 2015 antara Gubernur Jawa Barat dengan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor : 978/537-
SET.DISDIK dan Nomor 119/0270-DISDIK/2015 tanggal
22 Januari 2015 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perjanjian hibah
dimaksud mendapatkan alokasi dana BOS sebesar
Rp284.902.000.000,00 dengan pembagian jenjang sekolah
sebagai berikut :
No Jenjang Sekolah Jumlah Sekolah
Alokasi Dana (Rp)
1 Sekolah Dasar 769 177.896.000.000,00
2 Sekolah Menengah
Pertama
238 107.006.000.000,00
Total 1.007 284.902.000.000,00
Selama tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan adendum
terhadap naskah perjanjian hibah BOS Pusat sebanyak 4
(empat) kali sebagai berikut :
1) Addendum ke-1 dengan Nomor : 978/2277-SET.DISDIK
dan Nomor : 900/227.DISDIK tanggal 7 April 2015 atas
Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2015 Nomor
: 978/537-SET.DISDIK dan Nomor : 900/227.DISDIK
tanggal 22 Januari 2015. Perubahan berkaitan dengan
penambahan jumlah alokasi dana BOS sebesar
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 105
Rp1.961.550.000,00 dari alokasi sebelumnya sebesar
Rp284.902.000.000,00 menjadi Rp286.863.550.000,00;
2) Addendum ke-2 dengan Nomor : 978/5029-SET.DISDIK
dan Nomor : 900/4513.DISDIK tanggal 1 Juli 2015 atas
Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2015 Nomor
: 978/537-SET.DISDIK dan Nomor : 900/227.DISDIK
tanggal 22 Januari 2015. Perubahan berkaitan dengan
pengurangan jumlah alokasi dana BOS sebesar
Rp995.900.000,00 dari alokasi sebelumnya sebesar
Rp286.863.550.000,00 menjadi Rp285.867.650.000,00;
3) Addendum ke-3 dengan Nomor : 978/7201-SET.DISDIK
dan Nomor : 900/6455.DISDIK tanggal 6 Oktober 2015
atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2015
Nomor : 978/537-SET.DISDIK dan Nomor :
900/227.DISDIK tanggal 22 Januari 2015. Perubahan
berkaitan dengan pengurangan jumlah alokasi dana
BOS sebesar Rp1.634.850.000,00 dari alokasi
sebelumnya sebesar Rp285.867.650.000,00 menjadi
Rp284.232.800.000,00;
4) Addendum ke-4 dengan Nomor : 978.3/8564-
SET.DISDIK dan Nomor : 900/7529.DISDIK tanggal 12
Nopember 2015 atas Naskah Perjanjian Hibah BOS
Pusat Tahun 2015 Nomor : 978/537-SET.DISDIK dan
Nomor : 900/227.DISDIK tanggal 22 Januari 2015.
Perubahan berkaitan dengan penambahan jumlah
alokasi dana BOS sebesar Rp567.700.000,00 dari
alokasi sebelumnya sebesar Rp284.232.800.000,00
menjadi Rp284.800.500.000,00;
Alokasi dana BOS Pusat sesuai naskah perjanjian
addendum ke-4 sebesar Rp284.800.500.000,00 terbagi
pada jenjang sekolah sebagai berikut :
No Jenjang Sekolah Jumlah Sekolah
Alokasi Dana (Rp)
1 Sekolah Dasar 771 176.090.000.000,00
2 Sekolah Menengah
Pertama
242 108.710.500.000,00
Total 1.007 284.800.500.000,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 106
5.5.6.2. Kas dari Dana Non
Kapitasi
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
0,00 0,00
Saldo kas di bendahara yang bersumber dari Dana Non
Kapitasi per 31 Desember 2015 adalah nihil. Dana non
kapitasi atau dana klaim adalah dana yang diperoleh
puskesmas dari BPJS Kesehatan setelah terlaksananya
suatu pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,
pembayaran klaim non kapitasi pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan Tingkap Pertama (FKTP) milik Pemerintah
Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah
Daerah meliputi :
1) Pelayanan ambulan;
2) Pelayanan obat program rujuk balik;
3) Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
4) Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk
pelayanan terapi krio;
5) Rawat inap tingkat pertama;
6) Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh
bidan atau dokter;
7) Peyanan KB berupa MOP/vasektomi;
8) Kompensasi pada daerah yang belum tersebut fasilitas
kesehatan yang memenuhi syarat;
9) Pelayanan darah di FKTP; dan
10) Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang
tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Penyetoran dana non kapitasi oleh beberapa FKTP ke
Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung selama tahun
2015 diuraikan sebagai berikut :
No Tanggal FKTP/
Puskesmas
Periode
Penerimaan Jumlah (Rp)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 107
1 19-01-2015 Ibrahim Adjie Tahun 2014 70.820.000,00
2 20-01-2015 Garuda Tahun 2014 26.960.000,00
3 20-01-2015 Puter Tahun 2014 5.970.000,00
4 16-12-2015 Garuda Tahun 2015 138.260.000,00
5 23-12-2015 Ibrahim Adjie Tahun 2015 83.460.000,00
6 23-12-2015 Puter Tahun 2015 115.635.000,00
7 28-12-2015 Padasuka Tahun 2015 83.510.000,00
8 29-12-2015 Pagarsih Tahun 2015 65.500.000,00
Total 590.115.000,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional, dana non kapitasi yang telah
disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan
kembali dengan cara Dinas Kesehatan harus :
1) Mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk
pemanfaatan dana tersebut;
2) Membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
Sampai dengan tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota
Bandung belum memiliki peraturan terkait dengan
pedoman pemanfaatan dana non kapitasi.
5.5.7. Investasi Jangka
Pendek
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
0,00 0,00
Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan investasi jangka
pendek atas aset yang dimiliki sehingga saldo investasi jangka
pendek per 31 Desember 2015 adalah nihil.
5.5.8. Piutang Pajak
Netto
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
416.921.767.127,44 835.600.839.087,84
Saldo piutang pajak netto Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp416.921.767.127,44 merupakan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 108
piutang atas penerimaan pendapatan pajak daerah Kota
Bandung yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
belum terima kasnya oleh Pemerintah Kota Bandung setelah
diperhitungkan dengan penyisihan piutang pajak daerah
sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
31-12-2015 31-12-2014
1 Piutang Pajak Daerah 964.899.432.466.04 835.600.839.087,84
2 Penyisihan Piutang Pajak (547.977.665.338,60) 0,00
Jml Piutang Pajak Netto 416.921.767.127,44 835.600.839.087,84
Pengelolaan piutang pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung. Rincian piutang pajak daerah
Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015 adalah
sebagai berikut :
Uraian Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1. Pajak Hotel 4.630.557.979,86 1.720.650.508,70
2. Pajak Restoran 7.923.911.696,15 4.041.249.095,67
3. Pajak Hiburan 5.338.990.015,36 3.081.977.059,05
4. Pajak Penerangan Jalan 0,00 0,00
5. Pajak Parkir 2.936.172.471,25 2.146.511.265,00
6. BPHTB 1.658.408.911,00 1.658.408.911,00
Jml Pajak Pendaftaran 22.488.041.073,62 12.648.796.839,42
7. Pajak Reklame 12.479.850.791,42 10.455.639.269,42
8. Pajak Air Tanah 8.403.407.830,00 5.857.488.479,00
9. PBB 921.528.132.771,00 806.638.914.500,00
Jml Pajak Penetapan 942.411.391.392,42 822.952.042.248,42
Jumlah Total Piutang 964.899.432.466,04 835.600.839.087,84
Rincian selengkapnya piutang pajak sebagaimana disajikan
pada Lampiran 2.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 109
Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015
sebesar (Rp547.977.665.338,60) diperoleh dari perhitungan
berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi.
5.5.9. Piutang Retribusi
Netto
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
121.343.093,50 6.571.592.021,00
Saldo piutang retribusi netto Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp121.343.093,50 merupakan
penerimaan pendapatan retribusi Pemerintah Kota Bandung
yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum diterima kasnya
setelah diperhitungkan dengan penyisihan piutang retribusi
daerah sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
31-12-2015 31-12-2014
1. Piutang Retribusi 2.843.747.354.00 6.571.592.021,00
2. Penyisihan Piutang
Retribusi
(2.722.404.260,50)
0,00
Jml Piutang Pajak Netto 121.343.093,50 6.571.592.021,00
Piutang retribusi per 31 Desember 2015 ada pada SKPD
sebagai berikut:
NO SKPD Saldo Piutang Retribusi (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1. Dinas PP Kebakaran 129.393.500,00 124.589.000,00
2. Dinas Pemakaman dan
Pertamanan
0,00
2.430.456.000,00
3. BPPT 2.675.266.989,00 3.977.460.156,00
4. Diskominfo 39.086.865,00 39.086.865,00
Jumlah Total 2.843.747.354,00 6.571.592.021,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015
sebesar (Rp2.722.404.260,50) diperoleh dari perhitungan
berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 110
dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi
5.5.10. Piutang
Pendapatan
Lainnya Netto
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
67.053.977.018,76 55.084.415.480,00
Saldo piutang pendapatan lainnya netto Pemerintah Kota
Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp67.053.977.018,76
merupakan piutang pendapatan selain dari piutang pajak dan
piutang retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2015
belum diterima kasnya setelah diperhitungkan dengan
penyisihan piutang pendapatan lainnya, sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
31-12-2015 31-12-2014
1. Piutang Pend Lainnya 92.841.260.631.81 55.084.415.480,00
2. Penyisihan Piutang
Pendapatan Lainnya
(25.787.283.613,06)
0,00
Jml Piutang Pajak Netto 67.053.977.018,76 55.084.415.480,00
Piutang pendapatan lainnya dikelola oleh SKPD-SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :
NO SKPD SALDO PIUTANG LAINNYA (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1. BLUD RSUD 10.728.450.108,00 10.679.759.714,00
2. BLUD RSKIA 2.084.033.300,00 2.763.876.700,00
3. BLUD RSKGM 858.368.300,00 561.227.900,00
4. BPPT 474.849.861,00 625.006.748,00
5. Dispora 572.324.425,00 0,00
6. DPKAD PPKD 35.596.893.246,00 4.840.829.458,00
7. DPKAD SKPD 34.696.642.152,00 28.255.922.193,00
8. Dinas Pelayanan Pajak 6.448.670.939,81 5.975.581.547,00
9. Dinas Perhubungan 151.028.300,00 152.211.220,00
10. Dinas Kebudayaan Par. 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00
Jumlah Total 92.841.260.631,81 55.084.415.480,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 111
Adapun penyisihan piutang pendapatan lainnya sebesar minus
Rp25.787.283.613,06 per 31 Desember 2015 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada masing-masing SKPD
diuraikan sebagai berikut :
NO SKPD
SALDO PENYISHAN PIUTANG LAINNYA (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1. BLUD RSUD (2.480.364.966,06) 0,00
2. BLUD RSKIA (328.421.630,00) 0,00
3. BLUD RSKGM (4.291.841,50) 0,00
4. BPPT 0,00 0,00
5. Dispora 0,00 0,00
6. DPKAD PPKD (4.395.128.958,00) 0,00
7. DPKAD SKPD (17.348.321.076,00) 0,00
8. Dinas Pelayanan Pajak 0,00 0,00
9. Dinas Perhubungan (755.141,50) 0,00
10. Dinas Kebudayaan Par. (1.230.000.000,00) 0,00
Jumlah Total (25.787.283.613,06) 0,00
Masing-masing piutang pendapatan lainnya tersebut diuraikan
sebagai berikut :
(1) Piutang BLUD RSUD Kota Bandung per 31 Desember 2015
sebesar Rp10.728.450.108,00 merupakan tagihan atas jasa
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga.
Piutang jamkesda yang diperoleh dari gakinda adalah klaim
biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD
kepada pasien miskin peserta program Gakinda Kabupaten
Bandung.
Piutang jamkesmas/jampersal diperoleh dari klaim atas
jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD
kepada pasien peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
Masyarakat) dan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang
ditanggung oleh pemerintah.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 112
Piutang Perusahaan/Kontrak diperoleh dari klaim atas jasa
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien
peserta jaminan dari perusahaan yang bekerjasama dengan
RSUD Kota Bandung.
Piutang PT Askes diperoleh dari klaim atas jasa pelayanan
kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang
menggunakan kartu peserta askes.
Piutang Pasien Umum/SKTM berasal dari pelayanan
kesehatan kepada pasien yang tidak mampu membayar
namun tidak memiliki jaminan kesehatan yang lengkap.
(2) Piutang BLUD RSKIA Kota Bandung per 31 Desember 2015
sebesar Rp2.084.033.300,00 merupakan tagihan atas jasa
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada
masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bandung. Nilai
Piutang sebesar Rp2.084.033.300,00 merupakan piutang
yang berasal dari pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) untuk Bulan November dan Desember 2015;
(3) Piutang lainnya pada BLUD RSKGM per 31 Desember 2015
sebesar Rp858.368.300,00 merupakan tagihan atas jasa
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
yang ditanggung oleh pemerintah;
(4) Piutang lainnya pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
(BPPT) per 31 Desember 2015 sebesar Rp474.849.861,00
merupakan piutang denda yang berasal dari pengenaan
denda atas keterlambatan pembayaran retribusi yang
dikelola oleh BPPT Kota Bandung;
(5) Piutang Pendapatan Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp
(6) Piutang lainnya pada DPKAD PPKD per 31 Desember 2015
sebesar Rp4.655.379.658,00 merupakan piutang yang
berasal dari piutang dari pendapatan BOT dan piutang dari
kelebihan pembayaran belanja pegawai Pemerintah Kota
Bandung, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
No Uraian Nilai Piutang
(Rp)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 113
1. Piutang Transfer Bagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor
30.941.513.588,00
2. Piutang BOT 4.395.128.958,00
3. Piutang Pegawai 260.250.700,00
Total 35.596.893.246,00
Piutang Transfer Bagih Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
per 31 Desember 2015 sebesar Rp30.941.513.588,00
berasal dari kekurangan penerimaan pendapatan bagi hasil
pajak kendaraan bermotor sesuai dengan realisasi
penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.462-Keu/2016
tanggal 9 Mei 2016 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil
Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2015
kepada Daerah Kabupaten/Kota.
Piutang Pendapatan BOT per 31 Desember 2015 sebesar
Rp4.395.128.958,00 berasal dari tagihan Pemerintah Kota
Bandung kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama pembangunan/pengembangan pasar di
beberapa Wilayah Kota Bandung. Tagihan dari perjanjian
kerjasama pembangunan/pengembangan pasar yang terdiri
dari:
- PT. Elsana Rp 500.000.000,00
- PT. Anugerah Parahyangan Jaya Rp 3.819.650.000,00
- PT. Marga Tirta Kencana Rp 75.478.958,00
Jumlah Rp 4.395.128.958,00
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota
Bandung, penagihan dan pencatatan atas mutasi Piutang
BOT sejak Tahun 2009 dilakukan oleh PD. Pasar
Bermartabat. Selama tahun anggaran 2015 tidak terdapat
mutasi terhadap akun piutang pendapatan lainnya berupa
BOT ini.
Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 114
Adapun piutang pegawai Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp260.250.700,00 merupakan
kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai
yang telah pensiun. Kelebihan pembayaran tersebut
dikembalikan oleh masing-masing pegawai melalui
potongan gaji pensiun oleh PT Taspen dan disetorkan ke
Kas Daerah Kota Bandung setiap bulannya. Rekapitulasi
piutang pegawai Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 diuraikan sebagai berikut:
No. Uraian Potongan Des 2015
(Rp)
Sisa Utang s.d. Nop 2015
(Rp)
Sisa Utang s.d. Des 2015
(Rp)
1. Pemotongan dengan melalui
Dapem Induk 12.000.000,00 272.250.700,00 260.250.700,00
2. Pemotongan dengan melalui
Dapem Susulan 0,00 0,00 0,00
3. Pemotongan dengan melalui Non
Dapem 0,00 0,00 0,00
Jumlah 12.000.000,00 272.250.700,00 260.250.700,00
(7) Piutang lainnya pada DPKAD SKPD per 31 Desember 2015
sebesar Rp34.696.642.152,00 terdiri dari piutang sewa
tanah dan bangunan sebesar Rp28.142.516.737,00 dan
piutang denda sewa tanah dan bangunan sebesar
Rp6.554.125.415,00.
Piutang sewa tanah dan bangunan per 31 Desember 2015
sebesar Rp28.142.516.737,00 merupakan piutang atas
sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung
yang disewa oleh pihak ketiga. Total luas tanah Pemerintah
Kota Bandung yang disewakan adalah seluas + 792.681 m2
dengan jumlah penyewa sebanyak 5.041 orang.
Pengelolaan sewa tanah dan Bangunan dilaksanakan oleh
Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Rincian piutang
sewa diuraikan sebagai berikut :
NO TAHUN Piutang Sewa Tanah Bangunan (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1 s.d. Tahun 2001 1.461.000,00 2.404.611,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 115
NO TAHUN Piutang Sewa Tanah Bangunan (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
2 Tahun 2002 13.848.900,00 20.914.057,00
3 Tahun 2003 45.990.341,00 65.719.458,00
4 Tahun 2004 93.863.123,00 124.056.473,00
5 Tahun 2005 169.788.956,00 206.863.361,00
6 Tahun 2006 400.589.989,00 481.107.189,00
7 Tahun 2007 753.661.667,00 876.233.105,00
8 Tahun 2008 1.261.740.463,00 1.404.378.613,00
9 Tahun 2009 1.560.869.339,00 1.715.129.881,00
10 Tahun 2010 1.988.081.924,00 2.211.035.142,00
11 Tahun 2011 2.449.323.918,00 2.760.692.008,00
12 Tahun 2012 3.079.707.448,00 3.484.518.840,00
13 Tahun 2013 3.742.668.927,00 4.205.015.359,00
14 Tahun 2014 4.592.810.931,00 5.369.790.089,00
15 Tahun 2015 7.988.109.811,00 0,00
Jumlah Total 28.142.516.737,00 22.927.858.186,00
Adapun piutang denda sewa tanah dan bangunan per 31
Desember 2015 sebesar Rp6.554.125.415,00 merupakan
piutang denda yang berasal dari pengenaan denda atas
keterlambatan pembayaran sewa tanah dan bangunan
yang terdiri dari :
NO TAHUN Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1 s.d. Tahun 2001 146.100,00 240.460,00
2 Tahun 2002 3.323.734,00 5.019.369,00
3 Tahun 2003 11.037.657,00 15.772.635,00
4 Tahun 2004 22.527.113,00 29.773.504,00
5 Tahun 2005 40.749.277,00 49.647.117,00
6 Tahun 2006 96.141.398,00 115.465.494,00
7 Tahun 2007 180.878.444,00 210.295.547,00
8 Tahun 2008 302.817.264,00 337.050.363,00
9 Tahun 2009 374.608.079,00 411.630.551,00
10 Tahun 2010 477.138.956,00 530.647.641,00
11 Tahun 2011 587.836.938,00 662.565.173,00
12 Tahun 2012 739.128.824,00 836.283.410,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 116
NO TAHUN Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
13 Tahun 2013 898.239.422,00 1.009.202.395,00
14 Tahun 2014 1.102.273.302,00 1.114.470.348,00
15 Tahun 2015 1.717.278.907,00 0,00
Jumlah Total 6.554.125.415,00 5.328.064.007,00
(8) Piutang lainnya pada Dinas Pelayanan Pajak per 31
Desember 2015 sebesar Rp6.011.736.314,20 merupakan
piutang yang berasal dari pengenaan denda atas
keterlambatan pembayaran pajak. Piutang denda pajak
terdiri dari :
No Piutang Denda Pajak Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Pajak Hotel 1.300.499.733,64 1.266.993.522,00
2 Pajak Restoran 2.648.303.019,62 2.283.726.779,00
3 Pajak Hiburan 978.515.503,17 976.193.313,00
4 Pajak Parkir 388.190.164,50 387.814.949,00
5 Pajak Reklame 835.938.280,48 808.224.692,00
6 Pajak Air Tanah 297.224.238,40 252.628.292,00
Jumlah Total 6.448.670.939,81 5.975.581.547,00
Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.
(9) Piutang lainnya pada Dinas Perhubungan per 31 Desember
2015 sebesar Rp151.028.300,00 merupakan piutang sewa
lahan dan kios yang berasal dari tagihan sewa lahan dan
kios yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di beberapa
terminal dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
2015 belum dibayar oleh para penyewa.
(10) Piutang lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.230.000.000,00
merupakan piutang yang berasal kontribusi PT Esa
Gemilang Indah dari Perjanjian Kerja Sama Penataan dan
Pembangunan Kawasan Babakan Siliwangi berdasarkan
Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota
Bandung dengan PT Esa Gemilang Indah dengan Nomor
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 117
Surat Perjanjian 602./028–Huk .
001/EGI/PKS/I/2007
tanggal 30 Januari 2007 tentang Penataan dan
Pembangunan Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan
Siliwangi Kelurahan Babakan Siliwangi, Kecamatan
Coblong Kota Bandung. Jangka waktu kerjasama adalah 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya surat perjanjian atau mulai tanggal 30
Januari 2007 sampai dengan 29 Januari 2027. Pihak
Pemerintah Kota Bandung menyertakan modalnya berupa
tanah di kawasan Babakan Siliwangi dan bangunannya
senilai Rp125.222.985.000,00 sedang PT Esa Gemilang
Indah menyertakan modalnya berupa biaya pembangunan
kawasan Babakan Siliwangi sebesar Rp27.770.409.643,75
dan berkewajiban memberikan kontribusi berupa uang
setiap tahun selama jangka waktu kerjasama sebesar
Rp7.211.500.000,00. Walikota Bandung sebagai pihak
pertama dalam perjanjian kerjasama, dalam
pelaksanaannya diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung. Kewajiban kontribusi s.d.
periode pelaporan diuraikan sebagai berikut :
No Tahun Jumlah
Kontribusi (Rp)
Jumlah Disetor
(Rp)
Sisa Blm Setor (Rp)
Keterangan
1 2007 250.000.000 250.000.000 0
2 2008 300.000.000 300.000.000 0
3 2009 300.000.000 300.000.000 0
4 2010 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor
5 2011 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor
6 2012 300.000.000 0 300.000.000 Blm Setor
7 2013 330.000.000 0 330.000.000 Blm Setor
Jml 2.080.000.000 850.000.000 1.230.000.000
5.5.11. Belanja Dibayar
Dimuka
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 118
286.235.672,00 1.037.731.621,67
Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2015 sebesar
Rp286.235.672,00 merupakan pembayaran atas transaksi-
transaksi yang mempunyai jangka waktu satu tahun dan
melewati periode pelaporan. Transaksi tersebut merupakan
pembayaran asuransi dan pembayaran sewa kantor. Beban
dibayar dimuka sebesar Rp286.235.672,00 terdapat pada
SKPD sebagai berikut :
NO SKPD NILAI (Rp)
Per 31-12-2015
NILAI (Rp)
Per 31-12-2014
I Asuransi
1 Dinas Kesehatan 51.051.000,00 0,00
2 Sekretariat Daerah 175.497.172,00 0,00
3 DPKAD 0,00 570.002.455,00
4 Sekretariat DPRD 0,00 190.125.000,00
Jumlah I 226.548.172,00 760.127.455,00
II Sewa Gedung/Bangunan
1 RSKIA 59.687.500,00 198.437.500,00
2 Dinas Pelayanan Pajak 0,00 79.166.666,67
Jumlah II 59.687.500,00 277.604.166,67
Jumlah I & II 286.235.672,00 1.037.731.621,67
5.5.12. Piutang Lainnya Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
5.602.895.550,00 0,00
Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2015 sebesar
Rp5.602.895.550,00 merupakan piutang selain dari piutang
pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan lainnya yang
belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2015. Piutang
lainnya tersebut berasal dari adanya kelebihan pembayaran
iuran jaminan kesehatan nasional untuk periode tahun
anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara BPJS
Kesehatan Cabang Utama Bandung dengan Dinas Kesehatan
Kota Bandung Nomor 1650/BA/V.01/0915 dan Nomor
445/8382-DINKES tanggal 21 September 2015. Rincian
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 119
piutang lainnya sesuai surat dari BPJS Kesehatan Cabang
Utama Bandung Nomor 485/V.01/0316 tanggal 21 Maret 2016
Hal Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Iuran Jaminan
Kesehatan diuraikan sebagai berikut :
NO URAIAN IURAN
PERJIWA PERBULAN
JUMLAH BULAN
JUMLAH JIWA YANG
DIREKONSILIASI JUMLAH (Rp)
I Tahun 2014
Pengurangan akibat kelebihan bayar Januari sd Desember 2014 (Karena Data Ganda)
19.225,00 12 20.586 4.749.190.200,00
II Tahun 2015
1 Pengurangan/Kompensasi Kelebihan Bayar Januari & Februari 2015 (karena Data Ganda)
19.225,00 2 20.586 791.531.700,00
2 Pengurangan/Kompensasi Penurunan Jmlh Peserta
Bulan Juli 2015 19.225,00 1 132 2.537.700,00 Bulan Agustus 2015 19.225,00 1 190 3.652.750,00 Bulan September 2015 19.225,00 1 300 5.767.500,00
3 Pengurangan/Kompensasi Kelebihan Bayar Juni, Juli, Agustus, September 2015 (karena Data Ganda)
19.225,00 4 653 50.215.700,00
Jumlah Kelebihan Bayar Tahun 2015
853.705.350,00
TOTAL JUMLAH 5.602.895.550,00
Realisasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (dulu
merupakan program jaminan kesehatan daerah Kota Bandung)
berasal dari realisasi pembayaran tahun anggaran 2014 dan
tahun anggaran 2015 dimana tahun anggaran 2014
dianggarkan pada belanja hibah di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan tahun anggaran
2015 dianggarkan pada belanja langsung di Dinas Kesehatan
Kota Bandung.
5.5.13. Persediaan Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 120
57.149.249.362,21 54.585.297.952,79
Jumlah persediaan Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp57.149.249.362,21 merupakan
persediaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dikuasakan pada Pengurus Barang/Penyimpan
Barang (Pengelola Persediaan) pada dinas/badan/kantor/
satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
yang terdiri dari :
No Uraian
Nilai
Per 31-12-2015
(Rp)
Nilai
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Alat Tulis Kantor 10.822.811.807,23 8.301.527.871,30
2 Dokumen/Administrasi Tender 0,00 0,00
3 Peralatan Listrik dan Elektronik 479.169.724,00 926.727.969,00
4 Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 37.456.030,00 8.724.000,00
5 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.079.052.117,00 0,00
6 Bahan Bakar Minyak/Gas 585.778.069,33 719.112.070,00
7 Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.875.500,00 0,00
8 Bahan Pakai Habis Lainnya 459.790.500,00 0,00
9 Bahan Baku Bangunan 6.724.865.722,10 0,00
10 Bahan/Bibit Tanaman 10.228.687.377,30 24.255.038.586,70
11 Bibit Ternak 53.184.000,00 0,00
12 Bahan Obat-obatan 22.770.673.145,31 18.091.066.722,59
13 Bahan Kimia 212.314.520,00 2.242.714.818,20
14 Bahan Makanan Pokok 188.958.964,00 40.385.915,00
15 Suku Cadang Sarana Mobilitas 314.994.300,00 0,00
16 Bahan/Material Lainnya 2.787.342.317,94 0,00
17 Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga
174.260.000,00
0,00
18 Persediaan Barang-Barang Lainnya 228.035.268,00 0,00
Jumlah Persediaan 57.149.249.362,21 54.585.297.952,79
Persediaan per 31 Desember 2015 pada masing-masing SKPD
diuraikan sebagai berikut :
No PERSEDIAAN PER SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 386.790.883,00 335.048.580,00
2 Dinas Kesehatan 16.447.447.757,00 16.854.546.473,59
3 RSUD Kota Bandung 3.735.072.800,00 2.487.715.201,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 121
No PERSEDIAAN PER SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
4 RSKIA Kota Bandung 2.962.064.543,00 1.201.032.748,00
5 RSKGM Kota Bandung 1.670.167.616,00 1.383.540.927,20
6 Dinas Bina Marga dan Pengairan 19.783.429.864,00 19.130.867.226,00
7 Dinas Penc. dan Penanggulangan Kebakaran 37.717.554,00 130.330.090,00
8 Dinas Pemakaman Pertamanan 1.451.014.070,00 1.809.769.408,00
9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 180.177.446,00 190.381.108,00
10 Bappeda 2.965.000,00 4.895.900,00
11 Dinas Perhubungan 3.295.285.645,00 2.968.753.057,00
12 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 18.994.950,00 9.363.600,00
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.738.421.261,00 2.501.775.087,00
14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 10.137.710,00 110.672.958,00
15 Dinas Sosial 38.557.600,00 14.303.400,00
16 Dinas Tenaga Kerja 14.332.900,00 15.879.760,00
17 Dinas Koperasi UKM Perindag 24.318.252,00 54.221.200,00
18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1.265.277.700,00 1.215.497.250,00
19 Dinas Pemuda dan Olah Raga 35.514.403,00 16.658.950,00
20 BKBPM 60.657.210,00 60.072.790,00
21 Satpol PP 0,00 0,00
22 Sekretariat Daerah 1.357.420.878,00 1.216.370.689,00
23 Sekretariat DPRD 358.776.080,00 328.890.100,00
24 DPKAD 69.089.300,00 315.455.635,00
25 Inspektorat 8.788.000,00 18.655.975,00
26 Dinas Pelayanan Pajak 1.278.669.480,00 947.393.810,00
27 Badan Kepegawaian Daerah 161.987.623,00 113.986.950,00
28 Kec. Sukasari 6.929.850,00 4.569.400,00
29 Kec. Cidadap 3.286.000,00 55.608.000,00
30 Kec. Sukajadi 6.266.000,00 5.670.250,00
31 Kec. Cicendo 14.717.200,00 9.681.750,00
32 Kec. Andir 24.414.800,00 17.301.350,00
33 Kec. Coblong 23.681.050,00 18.419.850,00
34 Kec. Bandung Wetan 11.988.202,00 11.6684.450,00
35 Kec. Sumur Bandung 5.319.500,00 48.133.000,00
36 Kec. Cibeunying Kidul 3.900.385,00 6.430.900,00
37 Kec. Cibeunying Kaler 8.402.000,00 4.200.000,00
39 Kec. Astanaanyar 18.484.450,00 22.131.650,00
40 Kec. Bojongloa Kaler 6.192.400,00 10.878.100,00
41 Kec. Bojongloa Kidul 6.029.100,00 6.662.300,00
42 Kec. Babakan Ciparay 21.369.500,00 17.667.550,00
43 Kec. Bandung Kulon 13.395.150,00 15.390.450,00
44 Kec. Regol 16.300.100,00 6.458.000,00
45 Kec. Lengkong 1.750.000,00 3.529.000,00
46 Kec. Batununggal 4.980.300,00 23.699.265,00
47 Kec. Ujungberung 10.637.750,00 9.076.500,00
48 Kec. Kiaracondong 5.230.275,00 0,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 122
No PERSEDIAAN PER SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
49 Kec. Arcamanik 2.299.000,00 7.206.100,00
50 Kec. Cibiru 5.450.500,00 0,00
51 Kec. Antapani 89.185.980,00 99.783.990,00
52 Kec. Rancasari 6.125.450,00 5.050.000,00
53 Kec. Buah Batu 18.780.300,00 15.590.050,00
54 Kec. Bandung Kidul 11.144.400,00 18.613.650,00
55 Kec. Gedebage 5.537.000,00 0,00
56 Kec. Panyileukan 18.591.950,00 23.206.500,00
57 Kec. Cinambo 10.889.390,00 10.918.250,00
58 Kec. Mandalajati 3.402.600,00 2.162.500,00
59 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 20.836.500,00 16.234.550,00
60 Dinas Komunikasi dan Informatika 66.659.000,00 118.708.300,00
61 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 172.651.500,00 575.229.000,00
62 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.307.105,00 9.324.425,00
JUMLAH 57.149.249.362,00 54.585.297.952,79
5.5.14. Investasi Non
Permanen
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
395.805.587,00 368.630.160,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang – Investasi non permanen
per 31 Desember 2015 sebesar Rp395.805.587,00 merupakan
nilai investasi berupa perguliran dana yang menggambarkan
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Perguliran dana dimulai sejak tahun 2001 sesuai dengan SK
Walikota Bandung No. 195 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001
tentang Kredit Program Barokah-GMT. Maksud dan tujuan
kredit ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung
dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya
dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil/mikro
dan koperasi serta lembaga ekonomi rakyat lainnya melalui
penyediaan permodalan yang murah dan mudah.
Dana yang disalurkan pada program Barokah GMT (Genah
Merenah Tumaninah) berjumlah Rp5.266.980.000,00. Dana
tersebut terdiri dari :
APBD Tahun 2001 Rp 1.000.000.000,00
APBD Tahun 2002 Rp 400.000.000,00
APBD Tahun 2003 Rp 690.000.000,00
APBD Tahun 2004 Rp 100.000.000,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 123
Dana guliran Tahun 2001 s.d. 2009 Rp 3.076.980.000,00
Jumlah Rp 5.266.980.000,00
Jumlah dana pokok dari APBD sejak Tahun 2001 s.d. 2004
adalah sebesar Rp2.190.000.000,00. Adapun nilai investasi
non permanen per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp2.430.071.097,00 dan nilai penyisihan dana bergulir yang
diragukan tertagih per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp2.034.265.510,00 sehingga jumlah yang dapat
direalisasikan adalah sebesar Rp395.805.587,00.
Dana tersebut disalurkan kepada kelompok/anggota usaha
kecil/mikro, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya. Program
Barokah tersebut disalurkan seluruhnya melalui Bank Jabar
Banten Kantor Cabang Tamansari.
Pemberian kredit tersebut adalah untuk Modal Kerja dan
untuk Investasi dengan prinsip syariah, yaitu bagi hasil.
Jangka waktu pemberian kredit modal kerja adalah maksimum
1 (satu) tahun termasuk masa tenggang maksimum 2 (dua)
bulan, sementara kredit investasi maksimum 2,5 (dua
setengah) tahun termasuk masa tenggang maksimum 6 (enam)
bulan.
Besarnya kredit untuk Modal Kerja maksimal
Rp2.000.000,00/anggota, sedangkan untuk investasi
maksimal Rp3.000.000,00/anggota.
Setelah jatuh tempo, penerima pinjaman wajib mengembalikan
pinjaman pokok ke Pemerintah Kota Bandung melalui Bank
Jabar Kantor Cabang Tamansari selaku pemegang kas Kredit
Program Barokah-GMT, ditambah dengan sejumlah
keuntungan yang besarnya didasarkan pada bagi hasil yang
telah disepakati.
Sebelumnya program Barokah-GMT ini disajikan dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun
2010 sebagai Aset Lain-lain, namun karena karakteristiknya
memenuhi unsur sebagai dana bergulir sebagaimana diatur
dalam Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Dana Bergulir,
maka mulai tahun 2011 penyajiannya dipindahkan ke
Investasi Non Permanen.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 124
Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 6.
5.5.15. Investasi Permanen Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
931.061.871.320,00 810.312.094.447,77
Jumlah investasi jangka panjang – Investasi permanen
Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp931.061.871.320,00 merupakan penyertaan modal
Pemerintah Kota Bandung pada Badan Usaha Milik Daerah.
Investasi permanen berupa penyertaan modal pada PDAM Kota
Bandung, PD BPR Kota Bandung, PD Kebersihan Kota
Bandung, dan PD Pasar Bermartabat dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas dengan nilai keseluruhan
sebesar Rp923.004.116.947,00. Selain itu, terdapat pula
investasi permanen di Bank Jabar Banten, Yayasan
Purnabhakti, dan Koperasi Pegawai Kota Bandung yang dicatat
dengan metode perolehan dengan nilai keseluruhan sebesar
Rp39.470.001.620,00. Rincian masing-masing diuraikan
sebagai berikut:
Rincian investasi permanen yang dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas sebagai berikut :
PDAM Kota Bandung Rp 0,00
PD. BPR Rp 68.771.064.100,00
PD. Kebersihan Rp 0,00
PD. Pasar Bermartabat Rp 822.820.805.600,00
Jumlah Rp 891.591.869.700,00
Investasi permanen di PDAM Kota Bandung yang disajikan
dengan nilai Rp0,00 tersebut merupakan penyertaan modal
Pemerintah Kota Bandung yang jika dihitung dengan metode
ekuitas memiliki saldo negatif sebesar (Rp142.901.589.208,90).
Perhitungan metode ekuitas dilakukan berdasarkan laporan
keuangan masing-masing perusahaan daerah yang belum
diaudit (Laporan Keuangan Unaudit), karena sampai dengan
saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
proses audit oleh auditor independen terhadap laporan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 125
keuangan perusahaan daerah belum selesai. Perhitungan
selengkapnya disajikan pada Lampiran 7.
Adapun rincian investasi permanen yang dicatat dengan
menggunakan metode perolehan sebagai berikut :
Bank BJB Rp 29.000.001.620,00
Yayasan Purnabhakti Rp 1.470.000.000,00
Koperasi Pegawai Kota Bandung Rp 9.000.000.000,00
Jumlah Rp 39.470.001.620,00
Keseluruhan investasi permanen tersebut di atas, memiliki
nilai perolehan berdasarkan nilai akumulasi investasi yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan nilai
perolehan per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
PDAM Kota Bandung Rp 162.604.563.880,81
PD. BPR Rp 98.040.794.540,00
PD. Kebersihan Rp 15.679.201.611,00
PD. Pasar Bermartabat Rp 870.511.428.795,00
Bank Jabar Rp 29.000.001.620,00
Yayasan Purnabhakti Rp 1.470.000.000,00
Koperasi Pegawai Kota Bandung Rp 9.000.000.000,00
Jumlah Rp 1.186.305.990.446,81
Dalam tahun anggaran 2015 terdapat penambahan investasi
berupa penyertaan modal sebesar Rp115.000.000.000,00 yang
dilakukan kepada PD Pasar Bermartabat sebesar
Rp85.000.000.000,00 dan PD BPR Kota Bandung sebesar
Rp30.000.000.000,00. Penyertaan modal tersebut
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah
Pasar Bermartabat Kota Bandung.
Rincian masing-masing investasi berupa penyertaan modal
pemerintah daerah selengkapnya disajikan pada Lampiran 8,
9, 10, 11, 12, 13, dan 14.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 126
5.5.16. Aset Tetap Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
20.526.614.135.730,10 22.000.028.099.513,50
Saldo aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember
2015 sebesar Rp20.526.614.135.730,10 diperoleh dengan
perhitungan sebagai berikut :
□ Saldo per 31 Desember 2014 Rp 22.000.028.099.513,50
□ Penambahan Tahun 2015 Rp 4.880.065.381.571,00
□ Pengurangan Tahun 2015 (Rp 6.353.479.345.354,42)
□ Saldo Akhir per 31 Desember 2015 Rp 20.526.614.135.730,10
Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri atas :
Uraian
Saldo Aset Tetap
Per 31-12-2014 (Rp)
Transaksi Penambahan Tahun 2015
(Rp)
Transaksi Pengurangan Tahun 2015
(Rp)
Saldo Aset Tetap
Per 31-12-2015 (Rp)
Tanah 15.686.709.665.756,00 3.048.014.751.290,00 3.073.390.684.763,00 15.661.333.732.283,00
Peralatan dan Mesin 1.078.827.766.814,90 430.544.656.726,00 37.165.659.638,00 1.472.206.763.902,90
Gedung dan Bangunan 2.523.080.499.949,72 430.495.024.825,00 210.960.264.157,00 2.742.615.260.617,72
Jalan Irigasi Jaringan 2.472.679.840.467,89 563.731.703.981,00 124.495.947.322,00 2.911.915.597.126,89
Aset Tetap Lainnya 69.505.685.413,00 71.664.627.302,00 51.803.156.889,00 89.367.155.826,00
Konstruksi dlm Pengerjaan 169.224.641.112,00 335.614.617.447,00 101.406.847.365,00 403.432.411.194,00
Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 2.754.256.785.220,42 (2.754.256.785.220,42)
Jumlah 22.000.028.099.513,50 4.880.065.381.571,00 6.353.479.345.354,42 20.526.614.135.730,10
Nilai buku aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 adalah sebagai berikut :
No URAIAN Per 31-12-2015
(Rp) Per 31-12-2014
(Rp)
1 Nilai Aset Tetap 23.280.870.920.950,52 22.000.028.099.513,50
2 Akumulasi Penyusutan (2.754.256.785.220,42) 0,00
Nilai Buku Aset Tetap 20.526.614.135.730,10 22.000.028.099.513,50
Saldo akumulasi penyusutan sebesar Rp2.754.256.785.220,42
per 31 Desember 2015 terdiri dari :
No Akumulasi Penyusutan Jumlah (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1 Akum. Peny. Peralatan & Mesin (715.661.537.578,42) 0,00
2 Akum. Peny. Gedung & Bang. (638.180.149.093,00) 0,00
3 Akum. Peny. Jalan Irigasi & Jar. (1.399.390.033.639,00) 0,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 127
No Akumulasi Penyusutan Jumlah (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
4 Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya (1.025.064.910,00) 0,00
Total Jumlah (2.754.256.785.220,42) 0,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar
Rp23.280.870.920.950,52 per Satuan Kerja Perangkat Daerah
diuraikan sebagai berikut :
No ASET TETAP PER SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 4.144.044.442.133,00 4.108.652.990.492.00
2 Dinas Kesehatan 459.991.505.497,00 447.915.638.683,00
3 RSUD Kota Bandung 172.597.695.931,00 122.955.229.042,00
4 RSKIA Kota Bandung 57.971.887.494,00 43.445.579.461,00
5 RSKGM Kota Bandung 29.099.743.223,72 23.936.858.952,72
6 Dinas Bina Marga dan Pengairan 3.646.755.645.898,89 3.104.940.327.352,89
7 Dinas Penc. dan Penangg. Kebakaran 58.619.855.979,00 50.557.045.999,00
8 Dinas Pemakaman Pertamanan 2.775.230.518.031,00 2.689.875.293.713,00
9 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 6.766.200.427.732,00 6.623.290.340.012,00
10 Bappeda 15.013.379.065,00 13.800.684.965,00
11 Dinas Perhubungan 484.204.768.769,00 392.964.608.343,00
12 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 34.881.362.434,00 18.934.413.598,00
13 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 20.344.983.676,00 19.049.420.656,00
14 Badan Pemberdayaan Perempuan & KB 11.701.085.976,00 11.169.398.956,00
15 Dinas Sosial 54.101.050.095,00 37.121.922.366,00
16 Dinas Tenaga Kerja 10.900.676.520,00 10.187.135.890,00
17 Dinas Koperasi UKM Perindag 53.407.298.293,00 50.606.927.083,00
18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 20.430.913.169,00 12.575.357.687,00
19 Dinas Pemuda dan Olah Raga 74.103.330.541,00 24.258.376.490,00
20 BKBPM 6.835.645.393,00 5.928.121.583,00
21 Satpol PP 16.936.853.425,00 12.561.414.069,00
22 Sekretariat Daerah 296.923.026.830,00 263.116.239.850,00
23 Sekretariat DPRD 64.419.743.132,00 54.255.101.283,00
24 DPKAD 2.915.247.784.315,80 2.893.571.920.727,80
25 Inspektorat 4.328.958.745,00 3.512.237.175,00
26 Dinas Pelayanan Pajak 38.949.279.286,00 35.834.429.086,00
27 Badan Kepegawaian Daerah 5.990.292.950,00 12.111.719.800,00
28 Kec. Sukasari 34.544.451.268,00 32.254.304.608,00
29 Kec. Cidadap 27.763.357.951,00 25.415.888.476,00
30 Kec. Sukajadi 18.069.648.260,00 14.448.696.900,00
31 Kec. Cicendo 17.829.666.431,00 14.699.368.933,00
32 Kec. Andir 16.609.356.876,00 11.628.874.769,00
33 Kec. Coblong 25.131.843.479,00 20.554.149.889,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 128
No ASET TETAP PER SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
34 Kec. Bandung Wetan 17.813.676.466,00 15.190.680.886,00
35 Kec. Sumur Bandung 30.087.931.192,00 27.513.156.192,00
36 Kec. Cibeunying Kidul 17.377.102.108,00 12.839.865.638,00
37 Kec. Cibeunying Kaler 14.993.898.102,00 12.873.732.682,00
39 Kec. Astanaanyar 19.088.469.248,00 14.430.719.939,00
40 Kec. Bojongloa Kaler 17.149.595.121,00 14.803.091.711,00
41 Kec. Bojongloa Kidul 21.006.890.570,00 18.134.287.250,00
42 Kec. Babakan Ciparay 18.642.884.671,00 15.187.235.672,00
43 Kec. Bandung Kulon 17.659.601.605,00 13.538.539.915,00
44 Kec. Regol 22.976.284.617,00 19.265.687.099,00
45 Kec. Lengkong 31.751.549.197,00 26.620.899.587,00
46 Kec. Batununggal 21.928.150.990,00 17.586.431.725,00
47 Kec. Ujungberung 22.000.040.231,00 19.121.496.981,00
48 Kec. Kiaracondong 17.731.530.365,00 13.948.353.565,00
49 Kec. Arcamanik 25.946.234.680,00 22.613.165.080,00
50 Kec. Cibiru 26.612.347.425,00 24.372.417.545,00
51 Kec. Antapani 9.823.499.169,00 6.459.508.959,00
52 Kec. Rancasari 18.493.567.968,00 15.414.620.968,00
53 Kec. Buah Batu 18.736.390.246,00 14.932.308.272,00
54 Kec. Bandung Kidul 13.828.946.614,00 10.952.453.774,00
55 Kec. Gedebage 19.331.945.114,00 17.189.943.601,00
56 Kec. Panyileukan 14.180.493.374,10 10.253.162.434,10
57 Kec. Cinambo 16.062.060.069,00 14.492.721.069,00
58 Kec. Mandalajati 12.619.881.424,00 10.301.360.224,00
59 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 15.579.109.993,00 13.253.457.623,00
60 Dinas Komunikasi & Informatika 28.984.833.573,00 20.672.776.161,00
61 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 182.996.268.423,00 171.205.867.295,00
62 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 208.287.259.596,00 200.730.140.776,00
JUMLAH 23.280.870.920.950,52 22.000.028.099.513,50
Rincian aset tetap per SKPD selengkapnya disajikan pada
Lampiran 15.
Kejadian-kejadian selama tahun anggaran 2015 yang
berpengaruh kepada penambahan dan pengurangan kekayaan
Pemerintah Kota Bandung khususnya terhadap Aset Tetap
Kota Bandung antara lain dilakukan berdasarkan hal-hal
sebagai berikut :
1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa tanah dengan
luas 2.250 m2 senilai Rp1.634.360.000,00 yang terbagi
dalam 2 (dua) dokumen penyerahan, yaitu Berita Acara
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 129
Nomor : 593/2065-DISKAMTAM tanggal 21 Desember 2015
tentang Serah Terima Penguasaan Fisik dan Dokumen atas
Tanah Milik Ir. Kusnadi Surya Chandra yang Dihibahkan
kepada Pemerintah Kota Bandung terletak di Kelurahan
Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa
Barat seluas 272 m2 senilai Rp408.000.000,00 dan Berita
Acara Nomor : 593/2066-DISKAMTAM tanggal 21 Desember
2015 tentang Serah Terima Penguasaan Fisik dan Dokumen
atas Tanah Miilik Edi Sukamto Josana dan Go Hengky
Setiawan yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kota
Bandung terletak di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa
Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 1978 m2
senilai Rp1.226.360.000,00;
2) Penerimaan Hibah Aset dari Pemerintah Pusat melalui
Kementrian Keuangan berupa bangunan pada Kementrian
Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Kota Bandung
melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai
surat Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan
kepada Kementrian Kelautan dan Kementrian Nomor : S-
289/MK.6/2014 tanggal 17 November 2014 Hal
Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Dana Tugas
Pembantuan pada Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Hibah berasal dari Dana Tugas Pembantuan Kementrian
Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 dan 2011
berupan 2 (dua) unit bangunan dengan nilai seluruhnya
sebesar Rp9.569.171.642,00. Penerimaan hibah dituangkan
dalam Perjanjian Hibah antara Kementrian Kelautan dan
Perikanan dengan Pemerintah Kota Bandung Nomor :
B.566/P2HP.0/ HK.155/II/2015 dan Nomor : BA.027/555-
Dispertapa/2015 tanggal 5 Februari 2015 dan Berita Acara
Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor :
BA.567/P2HP.0/PL.430/II/2015 dan Nomor : BA.027/556-
dispertapa/2015 tanggal 5 Februari 2015.
3) Penghapusan aset tetap Pemerintah Kota Bandung dalam
Keputusan Walikota Bandung Nomor 024/Kep.687-
DPKAD/2015 tentang Penghapusan Kendaraan Operasional
Milik Pemerintah Kota Bandung dengan harga perolehan
sebesar Rp737.600.000,00.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 130
5.5.17. Dana Cadangan Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
0,00 0,00
Dana cadangan per 31 Desember 2015 adalah nihil.
5.5.18. Aset Lainnya Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
255.142.513.330,38 255.271.967.249,38
Aset lainnya Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015
sebesar Rp255.142.513.330,38 merupakan aset lainnya
Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari:
No Uraian Saldo Aset Lainnya (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1 Tagihan Piutang Penj. Angsuran 384.844.428,00 384.844.428,00
2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 127.920.000,00 127.920.000,00
3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 211.827.200.000,00 211.827.200.000,00
4 Aset Tidak Berwujud 21.278.293.089,00 20.101.713.740,00
5 Aset Lain-lain 21.524.255.813,38 22.830.289.081,38
Total 255.142.513.330,38 255.271.967.249,38
Rincian dari masing-masing aset lainnya tersebut disajikan
sebagai berikut :
5.5.18.1. Tagihan Piutang
PenjualanAngsuran
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
384.844.428,00 384.844.428,00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran pada Pemerintah
Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp384.844.428,00 terdiri atas Piutang atas pelepasan
tanah sebesar Rp37.752.990,00 dan Piutang penjualan
aset tetap sebesar Rp347.091.438,00.
Piutang atas pelepasan tanah sebesar Rp37.752.990,00
terdiri dari:
- Pelepasan hak atas tanah cicil (SK 1998) Rp 37.752.990,00
- Pelepasan hak atas tanah cicil (SK 2003) Rp 0,00
Jumlah per 31-12-2013 Rp 37.752.990,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 131
- Pembayaran cicilan tahun 2015 (SK 1998) Rp 0,00
Jumlah piutang atas pelepasan tanah 37.752.990,00
Pelepasan hak atas tanah didasarkan pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 593 – 696 tanggal 24 Agustus
1998, PERDA Kota Bandung No. 20 Tahun 2002 tanggal
20 Nopember 2002 dan SK. Walikota Bandung No.
593/Kep-111-HUK/2003 tanggal 2 Pebruari 2003.
Selama Tahun 2015 tidak terdapat mutasi penerimaan
kas dari pembayaran pelepasan hak atas tanah.
Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran 16.
Piutang Penjualan Aset Tetap per 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp347.091.438,00 merupakan sisa
tagihan atas penjualan kendaraan dinas sesuai
Keputusan Walikota Bandung No.024/Kep.368-
Huk/2005 tanggal 2 Mei 2005, yang telah jatuh tempo
pada tanggal 31 Oktober 2005.
Selama Tahun 2015 tidak terdapat mutasi penerimaan
kas dari pembayaran pelunasan Piutang Penjualan Aset
Tetap.
Rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran 17.
5.5.18.2.Tagihan Tuntutan
Ganti Kerugian
Daerah
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
127.920.000,00 127.920.000,00
Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah
Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp127.920.000,00 merupakan saldo piutang/tagihan
atas 10 (sepuluh) kasus kerugian yang telah ada Surat
Ketetapan Pembebanan TGR dan seluruhnya telah jatuh
tempo akhir Tahun 2003.
Namun demikian selain kasus yang telah ada SK
Pembebanannya sebagaimana disebut di atas, terdapat
pula 35 (tiga puluh lima) kasus kerugian senilai
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 132
Rp541.168.888 yang sampai dengan saat ini belum ada
Surat Ketetapan Pembebanan TGR-nya.
Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 18.
5.5.18.3.Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
211.827.200.000,00 211.827.200.000,00
Jumlah akun kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah
Kota Bandung per 31 Desember 2014 sebesar
Rp211.827.200.000,00 adalah nilai aset yang dimitrakan
dengan PT Mega Chandra Purabuana dengan nilai
Rp211.827.200.000,00 sebagai berikut:
No Uraian Nilai (Rp)
1 Jalan Banten 14.395.200.000,00
2 Jalan Banten 6.224.000.000,00
3 Jalan Banten 4.480.000.000,00
4 Jalan Banten 13.760.000.000,00
5 Jalan Karawang 17.326.400.000,00
6 Jalan Karawang 5.696.000.000,00
7 Jalan Karawang 4.960.000.000,00
8 Jalan Banten 12.833.600.000,00
9 Jalan Banten 5.168.000.000,00
10 Jalan Jakarta 5.208.000.000,00
11 Jalan Jakarta 8.592.000.000,00
12 Jalan Jakarta 3.336.000.000,00
13 Jalan Karawang 18.816.000.000,00
14 Jalan Karawang 2.984.000.000,00
15 Jalan Karawang 3.120.000.000,00
16 Jalan Kiaracondong, Jalan Jakarta 84.928.000.000,00
Jumlah 211.827.200.000,00
Seluruh aset yang dimitrakan tersebut sebelumnya
tercatat sebagai aset tetap di Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya Kota Bandung. Saat ini aset kemitraan
dicatat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 133
5.5.18.4.Aset Tidak
Berwujud
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
21.278.293.089,00 20.101.713.740,00
Saldo aset tidak berwujud Pemerintah Kota Bandung per
31 Desember 2015 sebesar Rp21.278.293.089,00
merupakan aset berupa software yang digunakan dalam
operasional pemerintah dan memiliki masa manfaat
lebih dari satu tahun pada SKPD sebagai berikut :
No SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 208.435.700,00 9.493.000,00
2 RSUD Kota Bandung 45.812.800,00 29.705.500,00
3 RSKIA Kota Bandung 195.538.849,00 0,00
4 Dinas Pemakaman Pertaman. 1.057.253.500,00 1.057.253.500,00
5 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 40.183.000,00 40.183.000,00
6 Dinas Perhubungan 415.392.500,00 415.392.500,00
7 Dinas Kependudukan Capil 59.290.000,00 59.290.000,00
8 Dinas Sosial 53.175.550,00 53.175.550,00
9 Dinas Tenaga Kerja 31.110.874,00 31.110.874,00
10 Dinas Pemuda dan Olah Raga 1.042.907.800,00 48.155.800,00
11 BKPPM 19.140.000,00 19.140.000,00
12 Satpol PP 93.500.000,00 0,00
13 Sekretariat Daerah 635.479.316,00 635.479.316,00
14 Sekretariat DPRD 413.620.000,00 413.620.000,00
15 DPKAD 17.141.000,00 17.141.000,00
16 Inspektorat 197.050.000,00 197.050.000,00
17 Dinas Pelayanan Pajak 1.685.413.000,00 1.685.413.000,00
18 Badan Kepegawaian Daerah 9.790.000,00 9.790.000,00
19 Kec. Sukasari 4.886.906,00 4.886.906,00
20 Kec. Cidadap 4.886.906,00 4.886.906,00
21 Kec. Sukajadi 4.886.906,00 4.886.906,00
22 Kec. Cicendo 4.886.906,00 4.886.906,00
23 Kec. Andir 4.886.906,00 4.886.906,00
24 Kec. Coblong 4.886.906,00 4.886.906,00
25 Kec. Bandung Wetan 402.272.906,00 724.534.406,00
26 Kec. Sumur Bandung 15.842.906,00 15.842.906,00
27 Kec. Cibeunying Kidul 4.886.926,00 4.886.926,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 134
No SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
28 Kec. Cibeunying Kaler 4.886.906,00 4.886.906,00
29 Kec. Astanaanyar 4.886.906,00 4.886.906,00
30 Kec. Bojongloa Kaler 137.156.906,0 137.156.906,0
31 Kec. Bojongloa Kidul 6.096.906,00 6.096.906,00
32 Kec. Babakan Ciparay 4.886.906,00 4.886.906,00
33 Kec. Bandung Kulon 4.886.906,00 4.886.906,00
34 Kec. Regol 4.886.906,00 4.886.906,00
35 Kec. Lengkong 4.886.906,00 4.886.906,00
36 Kec. Batununggal 4.886.906,00 4.886.906,00
37 Kec. Ujungberung 4.886.906,00 4.886.906,00
38 Kec. Kiaracondong 4.886.906,00 4.886.906,00
39 Kec. Arcamanik 4.886.906,00 4.886.906,00
40 Kec. Cibiru 4.886.906,00 4.886.906,00
41 Kec. Antapani 4.886.906,00 4.886.906,00
42 Kec. Rancasari 32.606.906,00 32.606.906,00
43 Kec. Buah Batu 4.886.906,00 4.886.906,00
44 Kec. Bandung Kidul 4.886.906,00 4.886.906,00
45 Kec. Gedebage 37.496.906,00 37.496.906,00
46 Kec. Panyileukan 4.886.906,00 4.886.906,00
47 Kec. Cinambo 4.886.906,00 4.886.906,00
48 Kec. Mandalajati 4.886.906,00 4.886.906,00
49 Dinas Komunikasi dan Inf. 14.309.300.000,00 14.309.300.000,00
Jumlah 21.278.293.089,00 20.101.713.740,00
5.5.18.5.Aset Lain-lain Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
21.524.255.813,38 20.830.289.081,38
Saldo aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp21.524.255.813,38
merupakan aset lain-lain berupa :
No Uraian Saldo Aset Lainnya (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1 Aset dlm Proses Penghapusan 19.024.255.813,38 20.330.289.081,38
2 Piutang Dana Talangan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
Jumlah 21.524.255.813,38 22.830.289.081,38
Aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 tersebut masing-masing diuraikan
sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 135
1) Aset Dalam Proses Penghapusan
Jumlah aset dalam proses penghapusan (aset rusak
berat) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember
2015 sebesar Rp19.024.255.813,38 antara lain
terdapat pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
sebesar Rp3.819.140.237,00 berupa aset-aset yang
diserahkan kepada masyarakat sesuai rekomendasi
BPK-RI dan aset dalam proses penghapusan berupa
bangunan di SMKN 15 Bandung sebesar
Rp3.639.463.956,00 yang berdasarkan putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
515/PK/Pdt.1989 tanggal 16 Maret 1991. Dalam
permohonan peninjauan kembali perkara perdata
antara Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia
melawan Pemerintah RI cq. Menteri P dan K cq.
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa
Barat dinyatakan sebagai milik yayasan Pendidikan
Nasional Indonesia.
Rincian aset dalam proses penghapusan/aset rusak
berat pada masing-masing SKPD adalah sebagai
berikut:
No SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 3.639.463.956,00 3.639.463.956,00
2 RSUD Kota Bandung 770.000,00 770.000,00
3 RSKIA Kota Bandung 1.504.744.418,10 1.504.744.418,10
4 RSKGM Kota Bandung 798.068.910,28 798.068.910,28
5 Dinas Kebakaran 1.348.438.350,00 1.348.438.350,00
6 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 4.086.932.457,00 4.086.932.457,00
7 Dinas Sosial 7.370.000,00 7.370.000,00
8 Dinas Tenaga Kerja 28.448.000,00 28.448.000,00
9 BPPT 683.674.062,00 2.292.270.562,00
10 BKPPM 23.001.960,00 23.001.960,00
11 Kantor Satpol PP 3.465.000,00 3.465.000,00
12 Sekretariat Daerah 834.417.390,00 26.574.000,00
13 DPKAD 38.594.430,00 38.594.430,00
14 Badan Kepegawaian Daerah 165.000,00 165.000,00
15 Kecamatan Sukasari 98.000,00 98.000,00
16 Kecamatan Coblong 4.482.500,00 4.482.500,00
17 Kec. Sumur Bandung 374.069.480,00 374.069.480,00
18 Kec. Cibeunying Kaler 754.527.520,00 754.527.520,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 136
No SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
19 Kecamatan Astanaanyar 13.674.950,00 492.705.108,00
20 Kecamatan Bojongloa Kaler 33.399.000,00 33.399.000,00
21 Kec. Babakan Ciparay 171.991.000,00 171.991.000,00
22 Kecamatan Bandung Kulon 826.857.400,00 826.857.400,00
23 Kecamatan Regol 832.240.100,00 832.240.100,00
24 Kecamatan Lengkong 2.109.800,00 2.109.800,00
25 Kecamatan Batununggal 431.682.200,00 444.932.200,00
26 Kecamatan Ujungberung 91.291.200,00 91.291.200,00
27 Kecamatan Arcamanik 4.400.000,00 4.400.000,00
28 Kecamatan Cibiru 495.425.000,00 495.425.000,00
29 Kecamatan Antapani 300.354.478,00 313.354.478,00
30 Kecamatan Buah Batu 91.505.000,00 91.505.000,00
31 Kecamatan Bandung Kidul 93.480.000,00 93.480.000,00
32 Kecamatan Gedebage 5.271.500,00 5.271.500,00
33 Kecamatan Panyileukan 91.505.000,00 91.505.000,00
34 Kecamatan Mandalajati 701.112,00 701.112,00
35 Kapusarda 602.675.600,00 602.675.600,00
36 Dinas Pertanian Kepang 801.633.540,00 801.633.540,00
37 Disbudpar 3.327.500,00 3.327.500,00
Jumlah 19.024.255.813,38 20.330.289.081,38
2) Piutang Dana Talangan
Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar
Rp2.500.000.000,00 merupakan saldo Piutang
Kepada Pihak Ketiga berupa pemberian dana
talangan kepada CV Usaha Mandiri Pedagang Kaki
Lima (PKL) pada Tahun 2004. Pemberian dana
talangan ini ditetapkan sesuai Surat Perjanjian
Nomor:511.23/500-Ek tanggal 14 Desember 2004
antara Pemerintah Kota Bandung dengan CV Usaha
Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik
Gedung. Berdasarkan surat perjanjian tersebut, dana
talangan harus dikembalikan dalam 2 (dua) tahap
yaitu pada bulan April 2005 sebesar
Rp.1.250.000.000 dan pada bulan Agustus 2005
sebesar Rp.1.250.000.000.
Dana talangan ini digunakan untuk kegiatan relokasi
dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari 7
(tujuh) titik (Kawasan Alun-alun, Jalan Dalem Kaum
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 137
dan Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, Jalan Asia
Afrika, Jalan Oto Iskandardinata, Jalan Jenderal
Sudirman dan Jalan Merdeka) ke Gedung Eks Toko
Ria di Jalan Otto Iskandardinata No.540 dan Jalan
Baranang Siang No.8 Kota Bandung.
Sampai dengan 31 Desember 2010 CV. Usaha
Mandiri PKL belum memenuhi kewajiban sesuai
perjanjian tersebut diatas, sehingga pada tanggal 14
Januari 2009 atas nama Walikota Bandung,
Sekretaris Daerah ub. Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan ap. Kepala Bagian
Ekonomi Kota Bandung mengirimkan surat tagihan
Nomor:500/108-Ek, dengan nilai tagihan sebesar
Rp.4.797.500.000 (termasuk denda sebesar
Rp2.297.500.000). Pada Tahun 2010 telah
dilayangkan pula surat kepada CV Usaha Mandiri
PKL sesuai Surat No. 511.23/308-Ek tanggal 10
Desember 2010 perihal Pengembalian Dana Talangan
dengan nilai tagihan sebesar Rp7.437.500.000,00
(termasuk denda sebesar Rp4.937.500.000,00).
Menurut Pendapat Ahli Hukum (Legal Expert Opinion)
dari Universitas Padjadjaran berpendapat bahwa,
pengakuan piutang atas dana talangan yang harus
dikembalikan tidak memenuhi syarat sahnya
perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat
dibatalkan dan batal demi hukum.
Selama Tahun 2015 tidak ada mutasi penerimaan
dari piutang pihak ketiga.
5.5.19. Kewajiban Jangka
Pendek
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
109.207.066.182,33 271.735.854.496,33
5.5.19.1. Utang Perhitungan
Pihak Ketiga
(PFK)
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
6.322.250,00 407.113.925,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 138
Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah
Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp6.322.250,00 merupakan perhitungan PFK yang
belum disetorkan ke Kas Negara yang ada pada
Sekretariat DPRD, Kecamatan Bojongloa Kaler, dan
Kecamatan Penyileukan.
5.2.19.2. Utang Bunga
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
0,00 0,00
Saldo utang bunga Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 adalah nihil.
5.2.19.3.Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
0,00 0,00
Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah
Kota Bandung per 31 Desember 2015 adalah nihil.
5.2.19.4. Pendapatan
Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
29.281.400.626,83 20.045.716.845,33
Saldo pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kota
Bandung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp29.281.400.626,83 merupakan penerimaan dimuka
dari sewa lahan di RSUD dan Dinas Perhubungan,
penerimaan dimuka retribusi pemakaman pada Dinas
Pemakaman dan Pertamanan, penerimaan dimuka
pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak dan
penerimaan dimuka sewa tanah dan bangunan di
DPKAD, sebagai berikut:
No SKPD Pend. Diterima Dimuka (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
1. RSUD 46.158.655,33 103.333.333,33
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 139
No SKPD Pend. Diterima Dimuka (Rp)
Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
2. Dinas Pehubungan 19.955.000,00 19.955.000,00
3. Dinas Pemakaman 320.325.000,00 0,00
4. DPKAD 23.483.930.703,00 19.922.428.512,00
5. Dinas Pelayanan Pajak 5.411.031.268,50 0,00
Total 29.281.400.626,83 20.045.716.845,33
5.2.19.5. Utang Belanja Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
41.452.871.425,50 0,00
Saldo utang belanja Pemerintah Kota Bandung per 31
Desember 2015 sebesar Rp41.452.871.425,50
merupakan utang belanja (utang beban) berupa
beban/tagihan yang berupa beban pegawai dan beban
barang jasa yang diperoleh manfaatnya pada Bulan
Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :
No SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 4.660.552.079,00 0,00
2 Dinas Kesehatan 1.834.673.047,00 0,00
3 RSUD Kota Bandung 9.213.142.155,00 0,00
4 RSKIA Kota Bandung 1.466.873.135,00 0,00
5 DPP Kebakaran 531.388.375,00 0,00
6 Dinas Pemakaman Pertaman. 513.268.674,00 0,00
7 Dinas Tata Ruang Cipta Karya 502.139.908,00 0,00
8 Bappeda 371.591.212,00 0,00
9 Dinas Perhubungan 795.658.620,00 0,00
10 BPLH 170.932.809,00 0,00
11 Dinas Kependudukan Capil 220.899.872,00 0,00
12 BPPKB 185.073.595,00 0,00
13 Dinas Sosial 140.571.165,00 0,00
14 Dinas Tenaga Kerja 222.783.207,00 0,00
15 Dinas Koperasi UKM Indag 268.969.674,00 0,00
16 BPPT 236.514.124,00 0,00
17 BKPPM 171.127.583,00 0,00
18 Sekretariat Daerah 5.449.142.988,00 0,00
19 Sekretariat DPRD 298.539.963,00 0,00
20 DPKAD PPKD 1.703.667.645,00 0,00
21 DPKAD SKPD 580.715.156,00 0,00
22 Inspektorat 435.929.813,00 0,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 140
No SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
23 Dinas Pelayanan Pajak 594.282.459,00 0,00
24 Kec. Sukajadi 375.027.222,00 0,00
25 Kec. Andir 224.200.984,00 0,00
26 Kec. Coblong 240.216.019,00 0,00
27 Kec. Cibeunying Kidul 218.896.953,00 0,00
28 Kec. Cibeunying Kaler 185.835.425,00 0,00
29 Kec. Astanaanyar 218.495.045,00 0,00
30 Kec. Bojongloa Kaler 182.166.627,00 0,00
31 Kec. Babakan Ciparay 218.672.892,00 0,00
32 Kec. Bandung Kulon 259.154.153,00 0,00
33 Kec. Regol 252.119.201,00 0,00
34 Kec. Kiaracondong 18.924.000,00 0,00
35 Kec. Cibiru 188.486.903,00 0,00
36 Kec. Buah Batu 189.573.108,00 0,00
37 Kec. Bandung Kidul 172.043.187,00 0,00
38 Kec. Cinambo 181.505.157,00 0,00
39 Kec. Mandalajati 154.438.695,00 0,00
40 Kapusarda 71.479.407,00 0,00
41 Dinas Pertanian Kepang 285.802.434,00 0,00
42 Dinas Kebudayaan Pariw. 173.718.100,00 0,00
Jumlah 41.452.871.425,50 0,00
5.2.19.6. Utang Jangka
Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
38.466.471.880,00 251.283.023.726,00
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota
Bandung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp38.466.471.880,00 merupakan hutang kepada pihak
ketiga atas pekerjaan yang telah selesai namun sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 belum
diselesaikan pembayarannya. Jumlah utang jangka
pendek lainnya diuraikan sebagai berikut :
SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
1. Dinas Pendidikan 2.829.109.086,00 4.680.994.256,00
2. Dinas Kesehatan 310.898.070,00 7.278.592.228,00
3. RSUD 3.135.991.414,00 4.491.425.988,00
4. RSKIA 0,00 1.077.932.537,00
5. RSKGM 0,00 3.650.000,00
6. DBMP 23.324.402.484,00 154.395.637.381,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 141
SKPD Per 31-12-2015
(Rp)
Per 31-12-2014
(Rp)
7. Dinas Pemakaman dan
Pertamanan
210.965.000,00
7.053.796.580,00
8. Distarcip 5.970.480.006,00 43.755.774.150,00
9. Bappeda 0,00 257.794.140,00
10. Dinas Perhubungan 428.338.050,00 4.125.992.870,00
11. BPLH 0,00 44.860.200,00
12. Dinas Sosial 895.025.250,00 0,00
13. BPPT 111.815.555,00 1.460.692.325,00
14. Dinas Pemuda Olahraga 407.630.000,00 432.437.500,00
15. Satpol PP 359.630.900,00 359.630.900,00
16. Sekretariat Daerah 13.887.500,00 5.223.635.930,00
17. Sekretariat DPRD 13.498.925,00 0,00
18. DPKAD SKPD 0,00 667.178.910,00
19. Dinas Pelayanan Pajak 29.695.000,00 15.761.075.814,00
20. Kec. Sumur Bandung 3.190.000,00 0,00
21. Kec. Cibeunying Kidul 14.839.000,00 0,00
22. Kec. Astanaanyar 0,00 317.928.900,00
23. Kec. Bojongloa Kaler 0,00 48.255.350,00
24. Kec. Regol 0,00 1.000.000,00
25. Kec. Bandung Kidul 0,00 9.815.000,00
26. Diskominfo 19.587.040,00 19.587.040,00
27. Disbudpar 387.488.600,00 219.874.600,00
Jumlah 38.466.471.880,00 251.688.154.416,00
5.5.20. Ekuitas Per 31 Desember 2015
(Rp)
Per 31 Desember 2014
(Rp)
23.149.676.966.833,00 24.976.000.782.250,60
Saldo ekuitas Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember
2015 sebesar Rp23.149.676.966.833,00 adalah kekayaan
bersih Pemerintah Kota Bandung yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 142
5.6. PENJELASAN POS–POS LAPORAN ARUS KAS
5.6.1.Penjelasan Umum Laporan Arus Kas
5.6.1.1. Tujuan Laporan Arus Kas
Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan
informasi mengenai arus kas masuk, arus kas
keluar, dan perubahan kas dan setara kas
selama suatu periode akuntansi pada tanggal
pelaporan.
5.6.1.2. Definisi
a. Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar
kas dan setara kas.
b. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang
setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintah.
c. Setara kas adalah investasi jangka pendek
yang sangat likuid yang siap dijabarkan
menjadi kas dengan jumlah tertentu serta
bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.
5.6.1.3. Aktivitas Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan
dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
kegiatan operasional pemerintah selama satu
periode akuntansi. Penerimaan/arus masuk
kas dari aktivitas operasi antara lain berupa
penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi
daerah, penerimaan transfer pusat, dan
penerimaan transfer provinsi. Sedangkan
pengeluaran/arus keluar kas dari aktivitas
operasi antara lain berupa belanja pegawai,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bantuan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 143
keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja
barang dan jasa.
Aktivitas Investasi adalah aktivitas perolehan
dan pelepasan aset tetap dan aset lainnya yang
tidak masuk dalam aset. Arus kas masuk dari
aktivitas investasi aset non keuangan antara
lain berupa penjualan aset tetap dan penjualan
aset lainnya. Sedangkan arus kas keluar antara
lain berupa kas untuk memperoleh aset tetap
dan aset lainnya.
Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas
penerimaan dan pengeluaran kas yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan
komposisi ekuitas dan dan pinjaman
pemerintah sehubungan dengan aset dan
surplus anggaran. Arus masuk kas dari
aktivitas pembiayaan antara lain berupa
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah, dan penjualan investasi permanen
lainnya. Sedangkan arus keluar kas antara lain
berupa pembayaran cicilan utang, pembayaran
obligasi pemerintah dan penyertaan modal
pemerintah.
Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas
penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
mempengaruhi anggaran pemerintah. Arus
masuk kas non anggaran antara lain berupa
penerimaan pihak ketiga dan kiriman uang
masuk, sedangkan arus keluar kas antara lain
berupa pengeluaran untuk pihak ketiga dan
kiriman uang keluar.
5.6.2.Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
5.6.2.1 Posisi Kas
Posisi kas dan setara kas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp 994.140.890.638,00 terdiri dari :
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 144
a. Kas di Kas Daerah Rp 908.541.462.148,00
b. Kas di Bend. Penerimaan Rp 0,00
c. Kas di Bend. Pengeluaran Rp 2.755.191.505,00
d. Kas di BLUD Rp 35.311.537.001,00
e. Kas di Bend. Kapitasi Rp 47.532.699.984,00
Jumlah Rp 994.140.890.638,00
Saldo kas secara keseluruhan sebesar 0,00
dirinci sebagai berikut :
a. Kas di Kas Daerah Rp 908.541.462.148,00
b. Kas di Bend. Pengeluaran (sisa up/tu) Rp 1.535.079.412,00
c. Kas di Bend. Pengeluaran (sisa belanja) Rp 1.220.112.093,00
d. Kas di BLUD RSUD Rp 16.476.182.774,00
e. Kas di BLUD RSKIA Rp 14.623.842.275,00
f. Kas di BLUD RSKGM Rp 4.211.511.952,00
g. Kas di Bendahara Kapitasi Rp 47.532.699.984,00
Saldo akhir kas di BUD & BLUD Rp 994.140.890.638,00
a. Kas di Bend. Pengeluaran (PFK) Rp 2.933.500,00
b. Kas di Bend. Pengeluaran (LS Bend. blm
dibayarkan)
Rp
291.872.164,00
c. Kas di Bend. Penerimaan Rp 1.014.000,00
d. Kas di Bend. Pengeluaran (Jagir/Bunga) Rp 0,00
Saldo Kas Akhir Rp 994.436.710.302,00
5.6.2.2 Perubahan Saldo Kas
Perubahan saldo kas di Kas Daerah untuk
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015
dapat diuraikan sebagai berikut.
Ringkasan kenaikan kas di Kas Daerah sebesar
Rp(218.866.290.317,00) adalah sebagai berikut
:
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
1 Arus Masuk Kas 5.224.516.507.055,00
1.1 Aktivitas Operasi 5.097.497.264.294,00
1.2 Aktivitas Investasi 574.652.554,00
1.3 Aktivitas Pembiayaan 0,00
1.4 Aktivitas Non Anggaran 126.444.590.207,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 145
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
2 Arus Keluar Kas 5.443.376.475.122,00
2.1 Aktivitas Operasi 3.914.135.379.354,00
2.2 Aktivitas Investasi 1.402.802.827.811,00
2.3 Aktivitas Pembiayaan 0,00
2.4 Aktivitas Non Anggaran 126.438.267.957,00
3 Arus Kas Bersih (1–2) (218.859.968.067,00)
3.1 Aktivitas Operasi 1.183.361.884.940,00
3.2 Aktivitas Investasi (1.402.228.175.257,00)
3.3 Aktivitas Pembiayaan 0,00
3.4 Aktivitas Non Anggaran 6.322.250,00
4 Kenaikan Kas di Kas Daerah (218.859.968.067,00)
5 Saldo Awal Kas dan Setara Kas 1.213.007.180.955,00
6 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas
(4+5) 994.156.055.388,00
5.6.2.3 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas
Operasi
Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31
Desember 2015 berasal dari :
- Arus Masuk Kas sebesar Rp 5.224.516.507.055,00
- Arus Keluar Kas sebesar Rp 5.443.376.475.122,00
Arus Kas Bersih Rp (218.859.968.067,00)
Rincian arus masuk dan keluar kas dari
aktivitas operasi adalah sebagai berikut :
a. Arus Masuk Kas
Arus masuk kas dari aktivitas operasi
sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar
Rp. 5.097.497.264.294,00 dirinci sebagai
berikut :
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah 1.485.255.717.607,00
2. Hasil Retribusi Daerah 64.985.847.830,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 8.602.757.430,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli 300.275.668.084,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 146
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
Daerah yang Sah
5. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 173.384.595.066,00
6. Dana Alokasi Umum 1.574.737.891.000,00
7. Dana Alokasi Khusus 17.709.340.000,00
8. Pendapatan Hibah 8.551.912.000,00
9. Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 749.482.420.357,00
10. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus 629.172.608.000,00
11. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya 85.338.506.920,00
Jumlah 5.097.497.264.294,00
b. Arus Keluar Kas
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi
sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar
Rp3.914.135.379.354,00 dirinci sebagai
berikut :
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
1 Belanja Pegawai 2.381.935.235.484,00
2 Belanja Bunga 0,00
3 Belanja Subsidi 116.260.455.000,00
4 Belanja Hibah 126.741.369.485,00
5 Belanja Bantuan Sosial 0,00
6 Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa 900.741.220,00
7 Belanja Tidak Terduga 116.993.530,00
8 Belanja Barang dan Jasa 1.288.180.584.635,00
Jumlah 3.914.135.379.354,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 147
5.6.2.4 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas
Investasi
Arus kas bersih dari aktivitas Investasi sampai
dengan 31 Desember 2015 sebesar
(Rp1.402.228.175.257,00) terdiri dari :
a. Arus Masuk Kas
Sampai dengan 31 Desember 2015 arus
masuk kas yang berasal dari aktivitas
investasi sebesar Rp574.652.554,00 terdiri
dari :
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
1. Penjualan Peralatan/Perlengkapan
Kantor yang tidak terpakai 0,00
2. Penjualan Kendaraan Dinas roda
empat 0,00
3. Penjualan Drum Bekas 7.263.000,00
4. Penjualan bahan-bahan Bekas
Bangunan 567.389.554,00
Jumlah 574.652.554,00
b. Arus Keluar Kas
Arus keluar kas dari aktivitas investasi
sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar
Rp1.402.802.827.811,00 terdiri dari:
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 105.999.490.000,00
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Besar Darat
15.848.367.156,00
3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Bantu
8.738.153.245,00
4 Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor
147.840.409.518,00
5 Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor
1.118.053.000,00
6 Belanja Modal Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin
363.413.950,00
7 Belanja Modal Pengadaan Alat
Bengkel Tak Bermesin
708.815.800,00
8 Belanja Modal - Pengadaan Alat
Ukur
4.604.735.050,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 148
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
9 Belanja Modal Pengadaan Alat
Pengolahan
255.893.750,00
10 Belanja Modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
905.227.130,00
11 Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor
36.601.226.973,00
12 Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
32.677.371.009,00
13 Belanja Modal Pengadaan
Komputer
40.820.015.001,00
14 Belanja Modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.186.170.320,00
15 Belanja Modal Pengadaan Alat
Studio
13.800.205.398,00
16 Belanja Modal Pengadaan Alat
Komunikasi
6436986557,00
17 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Pemancar
315.608.200,00
18 Belanja Modal Pengadaan Alat
Kedokteran
50.543.351.998,00
19 Belanja Modal Pengadaan Alat
Kesehatan
186.653.150,00
20 Belanja Modal Pengadaan Unit-
Unit Laboratorium
4.358.349.400,00
21 Belanja Modal Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah
881.449.400,00
22 Belanja Modal Pengadaan Alat
Laboratorium Fisika Nuklir /
Elektronika
98.725.000,00
23 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Laboratorium
Hidrodinamika
6.495.511.592,00
24 Belanja Modal Pengadaan
Persenjataan Non Senjata Api
924.495.500,00
25 Belanja Modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
2406419030,00
26 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
282.019.868.799,00
27 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.566.298.520,00
28 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Rambu-Rambu
2191710620,00
29 Belanja Modal Pengadaan Jalan
312.370.020.760,00
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 149
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
30 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Irigasi
16.189.653.394,00
31 Pengadaan Bangunan Pengaman
Sungai dan Penanggulangan BA 49.303.974.454,00
32
Pengadaan Bangunan
Pengembangan Sumber Air dan Air
Tanah
150.439.200,00
33 Pengadaan Bangunan Air
Bersih/Baku 735.190.720,00
34 Pengadaan Bangunan Air Kotor 19446633970,00
35 Pengadaan Instalasi Air
Minum/Air Bersih 8.421.640.236,00
36 Pengadaan Instalasi Air Kotor 1.938.036.410,00
37 Pengadaan Instalasi Pengolahan
Sampah 139.166.000,00
38 Pengadaan Instalasi Pembangkit
Listrik 24.135.000,00
39 Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 859.928.510,00
40 Pengadaan Instalasi Gas 810.420.700,00
41 Pengadaan Jaringan Listrik 68.430.989.242,00
42 Pengadaan Jaringan Telepon 559.738.919,00
43 Pengadaan Buku 981.294.645,00
44 Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan 100.857.500,00
45 Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan 1.126.259.730,00
46 Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 1.416.650.580,00
47 Pengadaan Tanaman 1.394.778.300,00
48 Pengadaan Aset Tetap Renovasi 29.510.044.475,00
Jumlah 1.287.802.827.811,00
5.6.2.5 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas
Pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sampai
dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 terdiri dari
:
a. Arus Masuk Kas
Arus masuk kas berasal dari aktivitas pendanaan
sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 150
b. Arus Keluar Kas
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan sampai
dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 terdiri
dari :
5.6.2.6 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas
Transitoris
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah Rp6.322.250,00.
No Uraian 31 Desember 2015
(Rp)
1. Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan dari
Fihak Ketiga (PFK)
126.444.590.207,00
2. Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan dari
Fihak Ketiga (PFK)
126.438.267.957,00
Jumlah 6.322.250,00.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 151
BAB VI
PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Susunan organisasi Pemerintah Kota Bandung dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
1) Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bandung.
2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah.
3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bandung.
4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
di Lingkungan Kota Bandung.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 03 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bandung dengan susunan organisasi
Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai berikut:
1) Asisten Pemerintahan, yang meliputi:
a. Bagian Pemerintahan Umum, dengan membawahkan:
(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
(2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan
(3) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan;
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 152
b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan
membawahkan :
(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi
Manusia;
(2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
(3) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
c. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah,
dengan membawahkan :
(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;
(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
(3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.
d. Bagian Kerja Sama, dengan membawahkan :
(1) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
(2) Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri.
2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, yang
meliputi:
a. Bagian Perekonomian, dengan membawahkan :
(1) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
(2) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
dan
(3) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
b. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dengan
membawahkan :
(1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
(2) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; dan
(3) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dengan
membawahkan :
(1) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
(2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
(3) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.
3) Asisten Administrasi Umum, yang meliputi:
a. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, dengan membawahkan
:
(1) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
(2) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
(3) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.
b. Bagian Umum dan Perlengkapan, dengan membawahkan :
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 153
(1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
(2) Sub Bagian Protokol; dan
(3) Sub Bagian Perlengkapan.
4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
1) Sekretaris DPRD;
2) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan
b. Sub Bagian Persidangan.
3) Bagian Umum, membawahkan;
a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
b. Sub Bagian Rumah Tangga.
4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan :
a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
b. Sub Bagian Protokol.
5) Bagian Keuangan, membawahkan :
a. Sub Bagian Anggaran; dan Sub Bagian Perbendaharaan dan
Pembukuan.
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Penataan organisasi dinas pada Pemerintah Kota Bandung
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota BandungNomor 05 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Sedangkan penataan
organisasi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah.
Jumlah organisasi dinas dan lembaga teknis (badan dan kantor)
pada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perda-perda tersebut di
atas adalah 17(tujuh belas) dinas, 6 (enam)badan, 1(satu) kantor, 3
(tiga) rumah sakit daerah, 4 (empat) perusahaan daerah, Inspektorat
Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta 30 (tiga puluh)
kecamatan.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 154
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung Tahun2015 diuraikan sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah selaku BLUD
4. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
5. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD
6. Dinas Bina Marga dan Pengairan
7. Dinas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan
9. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Dinas Perhubungan
12. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja
17. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan
18. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
19. Dinas Pemuda dan Olah Raga
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
24. Sekretariat Daerah
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27. Inspektorat
28. Dinas Pelayanan Pajak
29. Badan Kepegawaian Daerah
30. Kecamatan Sukasari
31. Kecamatan Cidadap
32. Kecamatan Sukajadi
33. Kecamatan Cicendo
34. Kecamatan Andir
35. Kecamatan Coblong
36. Kecamatan Bandung Wetan
37. Kecamatan Sumur Bandung
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 155
38. Kecamatan Cibeunying Kidul
39. Kecamatan Cibeunying Kaler
40. Kecamatan Astanaanyar
41. Kecamatan Bojongloa Kaler
42. Kecamatan Bojongloa Kidul
43. Kecamatan Babakan Ciparay
44. Kecamatan Bandung Kulon
45. Kecamatan Regol
46. Kecamatan Lengkong
47. Kecamatan Batununggal
48. Kecamatan Ujungberung
49. Kecamatan Kiaracondong
50. Kecamatan Arcamanik
51. Kecamatan Cibiru
52. Kecamatan Antapani
53. Kecamatan Rancasari
54. Kecamatan Buah Batu
55. Kecamatan Bandung Kidul
56. Kecamatan Gedebage
57. Kecamatan Panyileukan
58. Kecamatan Cinambo
59. Kecamatan Mandalajati
60. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
61. Dinas Komunikasi dan Informatika
62. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
63. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Peristiwa penting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Bandung dalam tahun 2015 adalah pelaksanaan Side Events
Perayaan Ke -60 Konferensi Asia Afrika, yang telah dilaksanakan
pada bulan April tahun 2015. Penyelenggaraan peringatan
Konferensi Asia Afrika dimaksud didanai dari berbagai sumber
pembiayaan, baik yang bersumber dari APBD kota Bandung,
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi jawa Barat maupun
pemberian Hibah dari Pemerintah Pusat. Sebagai dasar pemberian
Hibah dari Pemerintah Pusat adalah Perjanjian Hibah daerah Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung Untuk Hibah
Penyelesaian Tunggakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka
Pelaksanaan Side Events Perayaan Ke 60 Konferensi Asia Afrika,
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 156
Nomor : PHD-121/MK.7/2015 tanggal 30 Desember 2015. Sesuai
dengan Perjanjian Hibah daerah dimaksud halaman 2 huruf b, c dan
d besarnya hibah adalah sebesar Rp 8.551.912.000,00,- dan telah
masuk ke Kas Derah Pemerintah Kota Bandung.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2015 157
BAB VII
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat
bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal
maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program
pada Pemerintah Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber
daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan
terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa
dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku
pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya
perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI).
Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat
menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah
Kota Bandung.