i renstra dinas pendidikan kota malang · 1.2. maksud dan tujuan maksud dan tujuan disusunnya...

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang i

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rakhmat Tuhan Yang

Maha Kuasa, akhirnya Rencana Strategis Dinas PendidikanKota

MalangTahun 2013-2018 dapat diwujudkan. Hal ini berkat kerja keras semua

pihak khususnya:

1. Tim Penyusun Rencana Strategis DinasKota Malang, yang telah

menyiapkan dokumen Renstra.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, yang telah memberikan

masukan mengenai sitematika Renstra.

3. Anggota DPRD, Dewan Pendidikan, perwakilan dari kepala sekolah, guru,

LSM, dan stakeholder pendidikan lainnya yang telah meriview dan

memberikan masukan Renstra dalam forum SKPD.

Salah satu faktor yang menentukan pembangunan bidang pendidikan

akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan

yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benar-

benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya ( akurat ) dan mutakhir.

Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyusunan yang

benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah,

melibatkan seluruh stakeholder pendidikan dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-2018 ini,

merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan salah satu misi WaliKota

Malang, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Malang periode 2013-2018. Fokus pada Program

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Bantuan Khusus Siswa

Miskin (BKSM) untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Menengah

(Wajar Dikmen) 12 tahun sesuai dengan Peraturan Daerah no 6 tahun 2007

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan tekad yang kuat disertai

tindakan yang sungguh-sungguh baik yang ada di Satuan Pendidikan

(sekolah) maupunDinas Pendidikan serta Pemangku Kepentingan Pendidikan

(Stake Holder).

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang iii

Tim Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang mengharapkan

kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan

yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia

ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Malang, September 2013 Kepala Dinas Pendidikan

Kota Malang

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul ........................................................................................ i Kata Pengantar ...................................................................................... ii Daftar Isi ................................................................................................. iv

BAB I : Pendahuluan ......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................... 1 1.2. Maksud Dan Tujuan ........................................................ 4 1.3. Landasan Hukum ............................................................ 6 1.4. Metode Penyusunan Renstra .......................................... 9 1.5. Hubungan Renstra SKPD Metode Penyusunan Rensta .. 10 1.6. Sistematika Penulisan .................................................... 11

BAB II : Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan ....................... 13

2.1. Struktur Organisasi ......................................................... 13 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

....................................................................................... 14 .......................................................................................

2.3. Susunan Kepegawaian .................................................. 17

BAB III : Gambaran Pelayanan SKPD ................................................. 19

3.1. Kondisi Pendidikan Di Kota Malang 3 Tahun Terakhir ..... 19 3.2. Analisis Lingkungan Internal dan External ..................... 60 3.3. Isu-isu Strategis .............................................................. 69 3.4. Faktor Kunci Keberhasilan .............................................. 70

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............. 73

4.1. Visi dan Misi ................................................................... 73 4.2. Nilai-nilai Organisasi ....................................................... 77 4.3. Tujuan dan Sasaran ....................................................... 80 4.4. Strategi ........................................................................... 81 4.5. Kebijakan ........................................................................ 82

BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA ........... 85

5.1. Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan Tujuan Dan Sasaran RPJMD ........................................................................... 86

5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif .................................. 88

BAB VI : PENUTUP ............................................................................... 112

LAMPIRAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan .......................................................................................... 114

2. Rencana Stratejik Dinas Pendidikan Kota Malang Th. 2014 s.d 2018. 122 3. Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan ........................................................................................ 133

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi

Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state)

Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan

persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan pendidikan

nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia

Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek, yang memiliki kapasitas

untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal.

Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (a) afektif

yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk

budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif

yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali

dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

(c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan

keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Fokus

pembangunan pendidikan nasional ke depan diarahkan untuk meningkatkan

mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis

pengetahuan (knowledge based economy) dan pembangunan ekonomi

kreatif.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat

manusia secara holistik, yang kemungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan

paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian,

pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya

mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun

manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.Selain itu, pembangunan

pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan


kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Di saat dunia sedang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan,

mulai dari yang sifatnya kebijakan, kesepakatan, maupun strategi-strategi

untuk bertahan dari masing-masing negara. Gelombang perubahan yang

terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya

membawa dampak yang begitu besar dan mendatangkan konsekuensi bagi

semua komponen bangsa, ketika membangun manusia melalui pendidikan.

Sistem yang kita bangun dituntut tidak hanya untuk membangun kemampuan

intelektual peserta didik. Sistem harus mampu pula membangun kemampuan

untuk mengekspresikan dan mengatualisasikan dirinya melalui buah pikiran

dan perasaannya dengan tetap memperhatikan moral, etika, dan kaidah-

kaidah agama. Tidak hanya itu, sistem harus memperhitungkan arena

persaingan talenta yang harus dihadapi oleh para lulusan pendidikan nasional

di kemudian hari. Hal tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik

Pemerintah ( dalam hal ini Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah ) maupun

segenap masyarakat. Oleh karena itu, PemerintahKota Malang melalui Dinas

PendidikanKota Malang bersama seluruh stakeholders yang ada, dituntut

agar mampu memenuhi harapan kita bersama, khususnya masyarakat Kota

Malang.Untuk itu Dinas Pendidikan Kota Malang, menyusun sebuah Rencana

Strategis ( Renstra ) Tahun 2013-2018.

Terdapat dua hal yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini, yaitu :

Pertama adalah keadaan yang diinginkan di masa depan (das sollen) yang

disesuaikan dengan rencana dan program Pemerintah Kota Malang. Kedua

adalah kondisi saat sekarang (das sein). Untuk mencapai kondisi das sollen,

juga diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam

perjalanan tersebut. Diantaranya adalah kondisi politik, ekonomi, sosial-

budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan

lain yang juga sangat mempengaruhi penyusunan Renstra ini adalah adanya

kebijakan otonomi daerah, sehingga Dokumen ini akan menjadi acuan dasar

perencanaan, implementasi, dan pemantauan gerak langkah dunia

pendidikan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi

pemerintahan, Renstra merupakan pedoman penyusunan rencana strategis


dan operasional bagi Walikota termasuk Kepala Dinas Pendidikan dalam

menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional daerah. secara efektif

berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang

tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat

mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik di setiap tingkatan manajemen

pendidikan. Disamping itu Otonomi Daerah saat ini juga mempengaruhi

masalah pendanaan, karenanyaDinas Pendidikan berusaha untuk melihat

sejauh mana kemampuan keuangan PemerintahKota Malang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah

satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan

bangsa, hal tesebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara berhak

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang

dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Hal

ini mendorong Pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan pendidikan

tidak hanya aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik

peserta didik.

Beberapa aspek tersebut di atas dalam pelaksanaannya menghadapi

kendala-kendala, diantaranya pendanaan yang terbatas pada wilayah Kota

(bantuan SPP) dan bervariasinya tingkat (potensi) sumber daya manusia

(SDM). Hal tersebut disebabkan belum tersusunnya dokumen

perencanaan yang terprogram dan berkesinambungan pada Dinas

Pendidikan, sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh

semua pihak. Oleh karena itu perlu menyusun sebuah perencanaan yang

matang dalam membangun khususnya di bidang pendidikan.

Adapun Ruang Lingkup Perencanaan adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD );

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD );

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD );

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ).


PENYIAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Dinas Pendidikan Kota Malang selaku penanggungjawab pembangunan

dibidang pendidikan bertekad mewujudkan cita-cita luhur, diawali dengan

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Malang

Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-

2018. RENSTRA Dinas PendidikanKota Malang diharapkan dapat memandu

semua pihak khususnyaDinas Pendidikan Kota, UPTD dan Satuan-Satuan

Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan

pendidikan 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Kota Malang ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis

a. Untuk mengetahui keadaan yang diinginkan di masa depan (das sollen)

yang disesuaikan dengan rencana dan program Pembangunan Jangka

Renstra

Depdiknas

Renstra SKPD Propinsi Jatim

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

RENSTRA

Dinas Pendidikan

Kota Malang Tahun

2013-2018 Informasi dan

DataPendidikan


Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-

2018;

b. Menggambarkan kondisi saat sekarang (das sein). dan kecenderungan

(trend) masa mendatang pendidikan di Kota Malang;

c. Menetapkan arah, visi, dan misi, serta strategi Dinas Pendidikan Kota

Malang dalam mencapai visi dan misi pada Tahun 2013-2018;

d. Mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan

pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik yang ditangani

oleh Badan dan Dinas lain yang terkait serta Jajaran Dinas Pendidikan

Kota Malang baik yang ada di tingkat Kecamatan maupun pada Satuan-

Satuan Pendidikan.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.

a. Memberikan pedoman, petunjuk dan referensi dalam menyusun

program dan kegiatan pembangunan pendidikan baik di tingkat UPTD

ataupun Satuan-Satuan Pendidikan;

b. Mengetahui dan menilai rencana strategis Dinas Pendidikan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan;

c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan;

d. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pelaksanaan

pendidikan secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

e. Harus dapat menunjukkan tujuan dan sasaran yang akan dituju;

f. Harus berorientasi pada visi dan misi;

g. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan

penggunaan sumber daya organisasi;

h. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan

akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;

i. Mewujudkan instansi pemerintah yang dapat mengemban amanah dan

melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya.

1.3. Landasan Hukum


Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;

f. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

i. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

j. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

m. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

o. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


t. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

u. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;

v. Peraturan Presdiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia;

w. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

x. Permendikbud. No. 23/2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;

y. Permendikbud. No. 54/2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

z. Pemendiknas. No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

aa. Permendikbud. No. 66/2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

bb. Permendiknas. No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

cc. Permendikbud. No. 65/2013 tentang Standar Proses untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

dd. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan;

ee. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja

Dinas Daerah;

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam

pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem

pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas

memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia

yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk

berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung

tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut :

a. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari,

baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun

makhluk sosial;


b. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam

rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

c. Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

d. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan

yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin

penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta

terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan

masyarakat berkeadilan sosial.

Pilar strategis landasan filosofis Dinas Pendidikan mengacu pada

strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam

penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut.

a. Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia

b. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi

c. Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

d. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan

e. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

f. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik

g. Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan

Berkeadilan

h. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan merata

i. Pelaksanaan Wajib Belajar

j. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan

k. Pemberdayaan Peran Masyarakat

l. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat

m. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

1.4. Metode Penyusunan Renstra

Proses penyiapan Renstra Dinas PendidikanKota Malang dilakukan

dengan tahap-tahap berikut:


1. Analisis Layanan Pendidikan

Pada tahap ini dilakukan analisis layanan pendidikan baik eksternal

maupun internal.Analisis eksternal merupakan analisis mengenai

perkembang an penduduk usia sekolah, kebutuhan

masyarakat akan pendidikan, dalam hal ini dilihat indeks kemiskinan

penduduk, kebijakan yang berpengaruh terhadap pendidikan, dan nilai-

nilai yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan

pendidikan. Sedangkan analisis internal berkaitan dengan profil

pendidikan kabupaten/kota yang dapat memberikan gambaran yang jelas

tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang.

2. Menyiapkan Visi, Misi, dan Tata Nilai

Visi, Misi, dan Tata Nilai dirumuskan berdasarkan visi dan misi WaliKota

Malang periode 2013-2018, RPJMD serta visi, misi, dan tata nilai yang

merupakan budaya luhur yang dianut dan berkembang di daerah.

3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran dirumuskan agar visi dan misi dapat diwujudkan dan

dirumuskan dengan memperhatikan profil layanan pendidikan. Strategi

dirumuskan agar program dan kegiatan yang dirumuskan dapat benar-

benar terarah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan ditetapkan

agar program dan kegiatan tidak menyimpang dari koridor aturan-aturan

yang ada.

4. Merumuskan Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan dimulai dengan memformulasikan

prioritas kebijakan yang akan menjadi panduan penyusunan

target/sasaran. Kalau target sudah tersusun, program dan kegiatan terkait

akan segera teridentifikasi untuk memenuhi target yang diinginkan.

5. Menyiapkan Rencana Pembiayaan

Tujuan tahap ini adalah mempersiapkan rencana kebutuhan dana setiap

program dan kegiatan, serta dari sumber mana kebutuhan tersebut akan

dibiayai.


6. Menyiapkan Rencana Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra

Tujuan tahap ini adalah memberikan umpan balik terhadap implementasi

perencanaan, karena perencanaan dipandang sebagi suatu siklus yang

berkelanjutan dan dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi situasi

baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut akan

berdampak pada sasaran-sasaran yang diharapkan dicapai. Oleh sebab

itu, pada implementasi Resntra harus dilakukan monitoring dan evaluasi

secara periodik dan berkelanjutan.

1.5. Hubungan Renstra SKPD dengan Metode Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Dinas PendidikanKota Malang2013-2018

merupakan perencanaan pengembangan pendidikan multi sumber, maka

menjadi penting bahwa rencana ini dikaitkan dengan rencana pengembangan

pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan, Provinsi dan Nasional.Dengan cara

ini sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan, jadi

Rencana Strategis ini dirancang agar peka terhadap perubahan kondisi

Eksternal dan kebutuhan sekolah yang di identifikasi dalam rencana

pengembangan/kerja sekolah (RPS/RKS) yaitu rencana yang disusun oleh

sekolah. Program-program sekolah yang tidak efisien dan tidak mampu

dilaksanakan oleh sekolah, maka program tersebut akan dimasukkan menjadi

program Dinas Pendidikan maupun UPTD.

Sedangkan hubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan

dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam gambar berikut

ini :


Gambar 2. Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Renstra lainnya

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang tahun

2013-2018 adalah sbb :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang Maksud dan Tujuan, landasan

hukum penyusunan Renstra SKPD, Hubungan Renstra SKPD

dengan dokumen perencanaan lainnya, metode penyusunan

Renstra dan sistematika penulisan.

Bab II : Tugas dan Fungsi SKPD

Bab ini berisikan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang,

susunan kepegawaian, serta Tugas dan Fungsi SKPD.

Bab III : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini gambaran dan data kondisi Dinas Pendidikan Kota Malang

tahun terakhir. Kondisi yang diinginkan dan dari proyeksi ke depan

serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan.

Bab ini berisikan visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan.

Pada bab ini berisikan Tupoksi dan isu-isu strategis Dinas

Pendidikan Kota Malang.

Bab V : Program dan Kegiatan.

Bab ini berisikan penjelasan Umum dan Program Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif.

RENSTRA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JATIM

RENSTRA PEMERINTAH KOTA

MALANG

RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG


Bab VI : Penutup

Bab ini berisikan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.


BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

2.1. Struktur Organisasi

Kepala Seksi

Pembinaan Kelembagaan

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Pelaksanaan Kurikulum

Kepala Bidang SD & PKLK

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Pelaksanaan Kurikulum

Kepala Bidang SMP, SMA, SMK & PKLK

Kepala Seksi Pengembangan Minat & Bakat

Kepala Seksi K e s i s w a a n

Kepala Seksi Kelembagaan

Kepala Bidang PAUDNI

Kepala Seksi Fungsional Non Guru & Non Formal

Kepala Seksi Fungsional Pendidikan Menengah

Kepala Seksi Fungsional Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Fungsional Kependidikan

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

Kepala UPT Dikdas Kec. Klojen

Kepala UPT Dikdas Kec. Ked.Kandang

Kepala UPT Dikdas Kec. Lowokwaru

Kepala UPT Dikdas Kec. Blimbing

Kepala UPT Dikdas Kec. Sukun

Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Kelp. Jab. Fungsional


2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang adalah ;

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala

Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi;

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

pendidikan;

3. Pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan;

4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

5. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah

dasar bertaraf internasional;

6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis

keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;

7. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan

pelayanan pendidikan;

8. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf

internasional;

9. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan

nasional;

10. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum

tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;

11. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah;


12. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar

kompetensi lulusan pendidikan dasar;

13. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat

satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan

dasar;

14. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan dasar;

15. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan

prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan nonformal;

16. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

pendidikan;

17. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;

18. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah

dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;

19. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan


dan pendidikan nonformal;

20. Pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

21. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan ujian sekolah;

22. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

23. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada


dan pendidikan nonformal;

24. Pembantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;

25. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal


dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional

pendidikan;

26. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf

internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar

internasional;

27. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis

keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;

28. Pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan

pendidikan;

29. Pelaksanaan dan pembinaan kesiswaan di bidang kepemudaan, olah

raga, kesenian dan budaya;

30. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan;

31. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pendidikan yang

menjadi kewenangannya;

32. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang

pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

33. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi;

34. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

35. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada

dalam penguasaannya;

36. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

37. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

38. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);

39. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan

standar operasional dan prosedur (sop);

40. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

41. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;


42. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui web site pemerintah daerah;

43. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

44. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

45. Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional;

46. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

47. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas

pokoknya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pendidikan

memerlukan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas untuk

mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Dengan tersedianya SDM yang handal

dan berkualitas maka tugas pelayanan pendidikan di lingkungan Kota

Malang dapat dilayani secara prima dan memenuhi Standar Pelayanan

Minimal (SPM). Serta mampu menyediakan tenaga kependidikan yang

handal dan sarana prasarana pembelajaran guna mempertahankan mutu

pendidikan di Kota Malang.

2.3. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan WaliKota Malang Tanggal : 1 September 2012,

No. : 17 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendidikan Kota Malang dapat dijabarkan segabai berikut :

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Penyusunan Program;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum.


c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus, terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum;

2) Seksi Sarana dan Prasarana;

3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.

d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum;

2) Seksi Sarana dan Prasarana;

3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.

e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Seksi Kursus, Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;

3) Seksi Pendidikan Informal.

f. Bidang Tenaga Fungsional Kependidikan, terdiri dari :

1) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Dasar;

2) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

Kejuruan;

3) SeksiTenaga Fungsional Non Guru.

g. UPT;

Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Hubungan Kerja

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota

Malang wajib melaksanakan koordinasi , Integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota

Malang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.


BAB III

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

3.1. Kondisi Pendidikan di Kota Malang3 tahun terakhir

A. Kondisi Pendidikan

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang

menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia

berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh.

Karenanya tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi

konstribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa.

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat,berilmu, cakap, kreatif,

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kota Malang bertekad

mewujudkan insan yang bemoral, kompetitif dan berwawasan

kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal (TK/TKLB RA/BA,

SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK), pendidikan non

formal (PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, Kursus

dan Kelembagaan) yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Kota Malang sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan,

melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang

harus dicapai melalui pembangunan di segala bidang, termasuk di bidang

pendidikan . Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di

Kota Malang tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari rencana pembangunan Kecamatan maupun secara

keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan

pengembangan di bidang pendidikan di Kota Malang harus berada

dibawah koordinasi atau sepengetahuan Pemerintah Daerah Kota


Malang, untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain

dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang

telah ditetapkan.

Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengan

luas wilayah seluruhnya 110.06 km2.

Tabel 1 Jumlah Kecamatan di Kota Malang Tahun 2012

No. Variabel Jumlah

1 Kecamatan 5

2 Kelurahan 57

3 Luas wilayah 110.06 km2

Sumber Data : Profil Pendidikan tahun 2012/2013

Kemajuan pendidikan di Kota Malang cukup menggembirakan.

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan didaerah ini telah

menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai

jenis dan jenjang pendidikan. Secara rinci, pembangunan disetiap jenjang

pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan

tingkat PAUD, TK/RA, SD/MI, tingkat SMP/MTs serta tingkat

SMA/MA/SMK.

a.1. Perkembangan Penduduk Usia Sekolah, Siswa, Guru dan

Fasilitas Pendidikan

1. Tingkat TK dan RA

Berdasarkan data tahun 2012/2013, lembaga Taman Kanak-Kanak (TK)

berjumlah 329 buah terdiri dari negeri& satu atap = 26 buah dan swasta =

303 buah dengan jumlah murid TK sebanyak 20.030orang, terbagi atas

laki-laki = 10.284 orang, perempuan = 9.746 orang dengan tenaga

pengajar sebesar 1.508 guru, terdiri dari laki-laki = 42 orang, perempuan

= 1.466 orang, adapunkelas yang ada berjumlah 1.046 kelas dan untuk

tamatan berjumlah 9.724 orang. Untuk jenjang Roudlotul Atfal (RA)

terdapat 90 lembaga dengan jumlah siswa sebanyak 5.961, dengan

tenaga pengajar sebanyak 416 orang, dan untuk kelas berjumlah 273

kelas dengan jumlah tamatan sebanyak 2.886 orang.


Tabel 2 Data Pokok TK dan RA

Tahun 2012/2013

No. Komponen TK RA TK/RA

1. Sekolah

a. Negeri dan Satap 26 26

b. Swasta 303 90 393

2. Siswa

a. Laki-laki 10.284 3.066 13.350

b. perempuan 9.746 2.895 12.641

3. Kelas 1.046 273 1.292

4. Guru

a. Laki-laki 42 16 58

b. Perempuan 1.466 400 1.866

5. Tamatan 9.724 2.886 12.610

Sumber : Rangkuman LI 2012/2013

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.Terjadi peningkatan jumlah

peserta didik dan jumlah penduduk usia 5-6 tahun sehingga APK

mengalami peningkatan pula. Sedangkan Peningkatan jumlah peserta

didik tersebut juga disertai dengan peningkatan jumlah lembaga .

Begitu pula dengan tingkat SLB jumlah siswa, guru , sekolah dan

kelas meningkat sehingga menyebabkan APK juga meningkat

Tabel 3 Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas,

Angka Partisipasi Kasar Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa Tahun 2012/2013

No Komponen Satuan Jumlah

A Taman Kanak-Kanak

1. Penduduk Usia 4-6 Th Orang 37.169

2. Siswa Orang 25.991

3. Guru Orang 1.924

4. Sekolah Lemb 419

5. Ruang Kelas Ruang 1.319

6. APK TK/RA % 69,92

B Sekolah Luar Biasa


No Komponen Satuan Jumlah

1. Penduduk Usia 5-6 Th Orang 24.826

2. Penduduk 7-18 Th Orang 159.469

3. Siswa Orang 1.110

4. Guru Orang 228

5. Sekolah Lemb 31

6. Kelas Ruang 177

7. APK % 0,60

2. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan data tahun 2012/2013, jumlah SD dan MI sebanyak

320, siswa baru tingkat I sebesar 14.112, siswa seluruhnya sebesar

87.065, dan lulusan sebesar 13.667. Untuk menampung sejumlah siswa

tersebut, dengan 2.864rombel dan 2.840 ruang kelas dengan rincian

2.303 memiliki kondisi baik, 383 kondisi rusak ringan dan 76 kondisinya

rusak berat, sedangkan 78 lainnya berstatus bukan milik.

Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 4.661 diantaranya

yaitu 3.803 (82 persen) adalah layak mengajar, dan 858 (18 persen) tidak

layak mengajar. Dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan

MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 277, lapangan olahraga

sebanyak 227, ruang UKS sebanyak 254, Tempat Ibadah sebanyak 263,

toilet guru550, toilet siswa 1.503 dan Laboratorium 117 (tabel 4).

Pada tabel 4 juga menunjukkan bahwa jumlah SD lebih besar jika

dibandingkan dengan MI. Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah

SD sebesar 271, dengan jumlah siswa sebanyak 76.857, dan ruang kelas

milik sebesar 2.372 dan ditangani oleh guru sebanyak 4.041, Selain itu,

terdapat pula perpustakaan sebanyak 241, lapangan olahraga sebanyak

192 dan ruang UKS sebanyak 226. Sedangkan untuk jumlah MI sebesar

49 lembaga dengan jumlah siswa 10.208, sedangkan ruang kelas milik

sebanyak 390. Dilihat dari status sekolah, persentase jumlah sekolah

negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. sebaliknya,

persentase jumlah lembaga swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan

dengan SD. Hal ini disebabkan MI lebih banyak dibangun oleh yayasan


swasta, sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui

program bantuan pembangunan sekolah.

Tabel 4 Data Pokok SD dan MI

Tahun 2012/2013

No. Komponen SD MI SD+MI

1. Sekolah 271 49 320

a. Negeri 196 2 198

b. Swasta 75 47 122

2. Siswa baru Tk. I 12.240 1.872 14.112

a. Laki-laki 6.245 899 7.144

b. Perempuan 5.995 973 6.968

3. Siswa 76.857 10.208 87.065

a. Laki-laki 39.600 5.153 44.753

b. Perempuan 37.257 5.055 42.312

4. Lulusan 12.158 1.509 13.667

5. Ruang Kelas (Milik) 2.372 390 2.762

a. Baik 2.034 269 2.303

b. Rusak Ringan 294 89 383

c. Rusak Berat 44 32 76

6. Ruang Kelas Bukan Milik 65 13 78

7. Kelas 2.461 403 2.864

8. Guru 4.041 620 4.661

a. Layak Mengajar 3.307 496 3.803

b. Tidak Layak 734 124 858

9. Fasilitas

a. Perpustakaan 241 36 277

b. Lapangan Olahraga 192 35 227

c. UKS 226 28 254

d. Tempat Ibadah 231 32 263

e. Laboratorioun 103 14 117

f. Toilet 1.837 216 2.053

g. Air Bersih

Sumber: Lampiran Profil Pendidikan

Berbeda dengan jenjang TK serta SLB, pada jenjang pendidikan

SD/MI, peningkatan jumlah siswa dan peningkatan APK SD/MI pada

tahun ajaran 2012/2013, juga disertai dengan jumlah penduduk usia

sekolah 7-12 tahun sebagaimana data pada Tabel 5.


Tabel 5

Perkembangan Penduduk, Siswa, Ruang Kelas Dan Angka Partisipasi Kasar SD dan MI

Tahun 2012/2013

Namun demikia

3. Tingkat SLTP (SMP, SMPT dan MTs)

Berdasarkan data tahun 2012/2013, jumlah SMP, SMPT dan MTs

sebanyak 123, dengan siswa baru tingkat I sebanyak 14.450siswa

seluruhnya sebanyak 40.235 dan lulusan sebanyak 12.649. Untuk

menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik

sebanyak1.243, dengan rincian 1.114 memiliki kondisi baik, 110 dengan

kondisi rusak ringan dan yang rusak berat 19. Untuk ruang kelas bukan

milik pada SMP sederajat sebanyak 51.

Adapun Guru yang mengajar di SMP, SMPT dan MTs sebanyak

3.027, sebanyak 2.836 orang (93 persen) adalah layak mengajar,163 (7

persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar

di SMP, SMPT dan MTs terdapat fasilitas ruang UKS pada 93 lembaga,

No. Komponen Satuan 2012/2013

1 Penduduk Usia 7-12 tahun Orang 75.854

2 Siswa Usia 7-12 Thn Orang

a. Tingkat SD/MI Orang 77.708

b. Tingkat SLTP/MTS Orang 9.582

c. Tingkat SLB Orang 335

3 Ruang Kelas R.Kelas

a. SD R.Kelas 2.437

b. MI R.Kelas 403

4 APK %

a. SD % 101,32%

b. MI % 13,46%

5 APK SD+MI % 114,78%

6 APM SD+MI % 102,44%


Fasilitas laboratorium pada111 lembaga, untuk tempat ibadah pada 141

lembaga, fasilitas toilet pada 119 lembaga. (tabel 6).

Tabel 6 Data Pokok SMP, SMPT dan MTs

Tahun 2012/2013

No. Komponen SMP MTs SMPT Total

1. Sekolah 92 26 5 123

a. Negeri 27 2 5 34

b. Swasta 65 24 0 89

2. Siswa baru Tk. I 12.510 1.707 233 14.450

a. Laki-laki 6.307 838 115 7.260

b. perempuan 6.203 869 118 7.190

3. Siswa 35.087 4.511 637 40.235

a. Laki-laki 17.717 2.178 327 20.222

b. Perempuan 17.370 2.333 310 20.013

4. Lulusan 11.248 1.200 201 12.649

5. Ruang Kelas ( Milik) 1.006 190 47 1.243

a. Baik 941 129 44 1.114

b. Rusak Ringan 51 56 3 110

c. Rusak Berat 14 5 0 19

6. Ruang Kelas Bukan Milik 41 0 10 51

7. Kelas 1.047 190 57 1.294

8. Guru 2.395 507 125 3.027

a. Layak Mengajar 2.269 446 121 2.836

b. Tidak Layak 126 28 37 191

9. Fasilitas

a. Perpustakaan 76 17 3 106

b. UKS 78 12 3 93

c. Laboratorium 85 22 4 111

d. Tempat Ibadah 117 22 2 141

e. Air Bersih

f. Toilet 888 216 27 1.131

g. Listrik

Sumber: Lampiran Profil Pendidikan


Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, sebagaimana disajikan pada

Tabel 7, selama kurun waktu tahun 2012/2013 jumlah penduduk usia 13-

15 tahun mengalami kenaikan, demikian juga dengan jumlah siswa

SMP/MTs usia 13-15 tahun dan jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya naik.

Meskipun terjadi kondisi yang berfluktuasi pada sebagian besar

aspek, tetapi ternyata nilai APK meningkat pada tahun 2013 , yang berarti

bahwa penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun tidak terhambat. Aspek yang

juga konstan meningkat dalam kurun waktu tersebut adalah jumlah guru,

sedangkan jumlah ruang kelas meningkat. Jumlah lembaga SMP/MTs

secara keseluruhan tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 7 Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun , Siswa,dan Angka

Partisipasi Kasar SLTP/MTs Tahun 2012-2013

No Komponen Satuan 2013

1 Penduduk Usia 13-15 Th Orang 38.618

2 Lulusan Tk. SD Orang

a. SD Orang 12.158

b. MI Orang 1.509

3 Siswa Baru Tingkat I Orang

a. SMP Orang 12.510

b. SMPT Orang 233

c. MTs Orang 1.707

4 Siswa Orang

a. SMP Orang 35.087

b. SMPT Orang 637

c. MTs Orang 4.511

5 Siswa Usia 13-15 tahun Orang

a. Tk. SMP/SMPT/MTs Orang 29.111

b. Tk. SD/MI Orang 1.373

c. Tk. SMA/SMK/MA Orang 11.519

d. SLB Orang 262

6 Lulusan Orang

a. SMP Orang 11.248

b. SMPT Orang 201

c. MTs Orang 1.200


No Komponen Satuan 2013

7 APK SMP/SMPT/MTs % 104,19%

8 APM SMP/SMPT/MTs % 75,38%

4. Tingkat SM (SMA, MA, dan SMK)

Berdasarkan data tahun 2012/2013, jumlah SMA, MA, dan SMK

sebanyak 108, siswa baru tingkat I sebanyak 18.048 dengan jumlah siswa

seluruhnya sebanyak 50.572, dan lulusan sebanyak 14.984. Untuk

menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak

1.335, dengan rincian 1.181 kondisi baik, sedangkan untuk kondisi rusak

ringan 145 dan rusak berat sebanyak 9, dan untuk ruang kelas bukan milik

sebanyak 88, jumlah kelas sebanyak 1.423.

Guru yang mengajar di SMA, MA, dan SMK sebanyak 4.077 di

antaranya yaitu sebanyak 3.805 (93 persen) layak mengajar, 272 (7

persen) tidak layak mengajar.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, MA, dan SMK

terdapat fasilitas perpustakaan pada 80 lembaga, ruang UKS pada 78

lembaga, fasilitas laboratorium pada 100 lembaga, ruang ketrampilan

pada 22 lembaga dan berada pada jenjang SMA, untuk ruang BP

sebanyak 18, ruang serbaguna sebanyak 7, untuk fasilitas bengkel yang

mayoritas berada pada jenjang SMK pada 12 lembaga, dan ruang praktik

27 lembaga (tabel 8)

Bila dibandingkan antara siswa SMA/MA dengan SMK yaitu 17.202

/ 2.782 dan 30.648, maka jumlah siswa SMK lebih besar. Hal ini

disebabkan jumlah SMK juga lebih besar jika dibandingkan dengan

jumlah SMA, sesuai dengan banyaknya siswa yang ada, Demikian juga

untuk lulusan SMK juga lebih banyak jika dibandingkan dengan lulusan

SMA, yaitu 9.161.untuk SMK dan 5.107 untuk SMA.

Selanjutnya jika dilihat dari guru yang layak mengajar, ternyata

paling banyak di SMK sebanyak 2.092, di SMA sebanyak 1.406 dan di MA

yaitu sebanyak 307 orang. Bila dilihat fasilitas sekolah yang seharusnya

ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimilki oleh SMA, MA, dan


SMK. Perpustakaan, UKS terdapat ditiga jenis sekolah, sedangkan

bengkel dan ruang praktik hanya di SMK. Kondisi sekolah yang tidak

memiliki fasilitas tersebut hendaknya menjadi prioritas dalam

pembangunan fasilitas tersebut.

Tabel 8 Data Pokok SMA, MA dan SMK

Tahun 2012/2013

No. Komponen SMA MA SMK SMA+MA+

SMK

1. Sekolah 44 15 51 110

a. Negeri 10 2 13 25

b. Swasta 34 13 38 85

2. Siswa baru Tk. I 6.000 962 11.068 18.030

a. Laki-laki 2.631 388 6.040 9.059

b. Perempuan 3.369 574 5.046 8.989

3. Siswa 17.202 2.782 30.648 50.632

a. Laki-laki 7.718 1.110 16.121 24.949

b. Perempuan 9.484 1.672 14.527 25.683

4. Lulusan 5.107 716 9.161 14.984

5. Ruang Kelas (Milik ) 622 116 597 1.335

a. Baik 542 96 543 1.181

b. Rusak Ringan 77 20 48 145

c. Rusak Berat 3 0 6 9

6. Ruang Kelas Bukan Milik

6 0 82 88

7. Kelas 628 116 679 1.423

8. Guru 1.518 346 2.213 4.077

a. Layak Mengajar 1.477 307 2.116 3.900

b. Tidak Layak 41 37 122 200

9. Fasilitas

a. Perpustakaan 34 9 37 80

b. UKS 38 5 35 78

c. Laboratorium 42 14 44 100

d. Ketrampilan 11 7 4 22

e. BP 40 7 47 94

No. Komponen SMA MA SMK SMA+MA+


Pada kurun waktu tahun 2012/2013, perkembangan penduduk usia

7-12 tahun , usia 13-15 tahun dan penduduk usia 16-18 tahun , mengalami

kenaikan hal tersebut dikarenakan pendataan penduduk menggunakan

data proyeksi .

Jumlah siswa SMA, SMK dan MA tahun 2013 mengalami kenaikan,

tetapi jumlah guru SMA, MA dan SMK meningkat dan karena lembaga

juga meningkat. Jumlah ruang kelas SMA,MA dan SMK meningkat tahun

2013 sejalan dengan jumlah siswa yang meningkat pada tahun 2013.

Secara keseluruhan APK mengalami kenaikan pada tahun 2013.

Sedangkan APM mengalami peningkatan pada tahun yang sama.

Tabel 9

Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun, Siswa, dan Angka Partisipasi Kasar SMA, SMK, dan MA

Tahun 2012-2013


1 Penduduk Usia 16-18 tahun Orang 44.997 2 Lulusan Tk. SLTP Orang

a. SMP Orang 11248

b. SMPT Orang 201

c. MTs Orang 1200

3 Siswa Baru Tingkat I Orang

a. SMA Orang 6.000

b. SMK Orang 11.068

c. MA Orang 962

4 Siswa Orang

a. SMA Orang 17.202

b. SMK Orang 30.648

c. MA Orang 2.782

5 Siswa Usia 16-18 tahun Orang

a. Tk. SMA/SMK/MA Orang 37.011 b. Tk. SMP/SMPT/MTs Orang 1.541 c. PT Orang

d. SLB Orang 39 6 APK SM % 112,32 a. SMA % 38,23

SMK

f. Serbaguna 29 6 25 60

g. Bengkel 12 12

h. Ruang Praktik 27 27



b. SMK % 68,11

c. MA % 6,18

71 APM SM % 81,88

5. Pendidikan Luar Biasa (PLB)

Pada tahun pelajaran 2012/2013 jumlah SLB di Kota Malang

berjumlah 31 lembaga yang terdiri dari TKLB 8 lembaga, SDLB sebanyak

9 lembaga, SMPLB sebanyak 8 lembaga dan SMALB sebanyak 6

lembaga, dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 1.113 siswa,

dengan ruang kelas sebanyak 165 ruang, untuk menunjang proses

belajar (PBM) di SLB tersedia guru sebanyak 231 orang (tabel 10).

Tabel 10 Data Pokok SLB Tahun 2012/2013

No. Komponen TKLB SDLB SMPLB SMALB SLB

1. Sekolah 8 9 8 6 31

a. Negeri 0 1 1 0 2

b. Swasta 8 8 7 6 29

2. Siswa 136 606 229 142 1113

3. Kelas 21 87 39 18 165

4. Guru 32 119 51 29 231

6. Pendidikan Non Formal (PNF)

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) selain melalui jalur

pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui

pendidikan non formal. Penyelenggaraan pendidikan non formal

diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan ketrampilan

berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan

berusaha. Program Pendidikan Non Formal meliputi : (1). Pemberantasan

Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, (2). Paket A setara SD/MI, (3). Paket

B setara SMP/MTs, (4). Paket C setara SMA/MA, (5) Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD), dan (6) Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan

Keluarga.


Tabel 11 Data Pokok PNF Tahun 2012/2013

No. Uraian Lembaga Peserta Didik

Pendidik L P Jml

1. Kelompok Bermain 130 7983 7114 15097 2786

2. Tempat Penitipan Anak 15 75 78 153 51

3. PAUD/POS PAUD 119 9855 10282 20137 2924

Kejar Paket A 4 42 25 67 30

Kejar Paket B 7 357 167 524 55

Kejar Paket C 9 387 188 575 100

Keaksaraan Fungsional (KF)

5 433 1153 1586 150

Kursus 202 7950 8836 16786 1400

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

21 71

Jumlah 512 27082 27843 54925 7567

a. Kelompok Bermain

Kelompok bermain yang ada di Kota Malang berjumlah 130

lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 15097 siswa, yang terdiri

dari peserta didik laki-laki berjumlah 7983 peserta didik, dan yang

perempuan sebanyak 7114 peserta didik, dengan jumlah pendidik

sebanyak 2786 orang.

b. Tempat Penitipan Anak

Di Kota Malang jumlah tempat penitipan anak yang dibawah

naungan Pendidikan Non Formal hanya ada 15 lembaga, dengan jumlah

bayi yang dititipkan sebanyak 153 anak terdidri dari 75 laki laki dan 78

Perempuan dengan 51 orang pengasuh.

c. PAUD Sejenis

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis taman kanak kanak

dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas

kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan

pengalaman belajar, program pendidikan berkelanjutan dimaksudkan


untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak

usia dini.

Berdasarkan data tahun 2012/2013 bahwa lembaga PAUD /

POS PAUD sebanyak 119 lembaga dengan jumlah peserta didik

sebanyak 20137 anak, terdiri dari 9855 anak laki laki dan 10282

Perempuan dan tenaga pendidik sebanyak 2924 orang.

d. Keaksaraan Fungsional

Satuan pendidikan dalam pendidikan non formal adalah

kelompok belajar (Kejar) Keaksaraan Fungsional peserta didik pada jalur

pendidikan non formal disebut warga belajar (WB). Sedangkan tenaga

kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar.

Pada Lembaga Keaksaraan Fungsional (KF) di Kota Malang

berjumlah hanya 5 lembaga, dengan jumlah peserta didik berjumlah 1586

Orang peserta terdiri dari 433 Laki laki dan 1153 Perempuan, dengan

jumlah pendidik/tutor sejumlah 150 orang

e. Kejar Paket

Berdasarkan data tahun 2012/2013 di Kota Malang program kejar

Paket A dikelola oleh 4 lembaga dengan jumlah peserta didik 67 orang

terdiri dari 42 peserta didik laki – laki dan 25 peserta didik perempuan

dengan jumlah tutorsebayak 30. Program kejar Paket B hanya dikelola

oleh 7 lembagadengan jumlah siswa sebanyak 524 terdiri dari 357 peserta

didik laki-laki dan 167 perempuan dengan jumlah tutor sebanyak 55, dan

untuk Kejar Paket C juga dikelola oleh 9 lembaga dengan jumlah peserta

didik sebanyak 575 orang yang terdiri dari 387 laki laki dan 188 perempuan

dengan jumlah tutor sebanyak 100 orang.

f. Kursus

Berdasarkan data tahun 2012/2013 terdapat 202 lembaga

Kursus di Kota Malang dengan jumlah peserta didik sebanyak 16.786

terdiri dari 7.950 peserta didik laki-laki dan 8.836 perempuan dengan

tenaga pengajar berjumlah 1.400 orang.

g. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)


Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di segala

lapisan masyarakat, maka di Kota Malang dibentuk sebuah lembaga yang

dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk dapat

memperkaya pengetahuan yakni dengan membentuk Taman Bacaan

Masyarakat (TBM), adapun TBM di Kota Malang berjumlah 21 TBM

dengan pengelola 71 orang.

a.2. Pemerataan Pendidikan

Berdasarkan APK yang dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel

12, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 114,78 % dan

yang terendah di tingkat SMP/MTs yaitu 104,19 %. Tingginya APK adalah

akibat banyaknya siswa usia sekolah di luar Kota Malang yang bersekolah

di Kota Malang. Dengan melihat nilai APK tersebut dapat dikatakan

bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan

dengan tingkat SLTP dan tingkat SM.

Tabel 12

Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010/2013

No. Indikator SD+MI SMP+MTs SM+MA

1. APK 114,78% 104,19% 112,91%

2. APM 102,44% 75,38% 82,25%

3. Perbandingan Antarjenjang 2,60 1,12

4. Rasio

-Siswa/sekolah 272 327,11 461,88

-Siswa/Kelas 29,36 28,24 24,50

-Siswa/Guru 17,08 10,94 8,72

-kelas/R.Kelas 1,00 1,23 1,54

-Kelas/Guru 1,64 3,10 3,71

5. Angka Melanjutkan 1,12 1,06 1,34

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 102,44 % dan

yang terendah di tingkat SMP/MTs yaitu 75,38 %. Berdasarkan APM

dapat diketahui pula bahwa pada tingkat SD/MI anak usia sekolah yang

bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu

juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD/MI.


Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada jenjang SD/MI tingkat

keberhasilannya dalam pelaksanaan program pemerataan dan

perluasan lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada jenjang

SMP/MTs maupun jenjang SM+MA.

Bila sekolah antar jenjang dibandingkan, maka SD paling

banyak, makin tinggi jenjang sekolah makin kurang jumlah sekolah, hal

itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SLTP berbanding tingkat SD sebesar

2,60 dan tingkat SM berbanding tingkat SLTP sebesar 1,12. Makin

sedikitnya jumlah sekolah di jenjang lebih tinggi menunjukkan makin

kurangnya jumlah sekolah yang diperlukan di daerah tersebut.

Indikator lainnya adalah rasio siswa per sekolah, siswa per

kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio

siswa per sekolah terpadat terdapat di tingkat SM/MA yaitu 462

siswa/sekolah dan terjarang terdapat di tingkat SD/MI dengan angka

272 siswa/sekolah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat

heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe

sekolah yaitu tipe A, B,C dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat

pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada

kenyataanya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terpadat

terdapat di tingkat SD/MI yaitu 29 dan terjarang terdapat di tingkat

SM/MA yaitu 24.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar

terdapat pada tingkat SD/MI yaitu 17 dan terendah terdapat pada

SM/MA yaitu 8. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan

kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil

menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang

paling sering digunakan adalah pada tingkat SM+MA sebesar 1,54

SD/MI yaitu sebesar 1sedang di SMP/MTs sebesar 1,23 . Hal itu berarti

bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan

jika diharapkan jumlah ruang kelas sama dengan jumlah kelas

sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.


Sejalan dengan perbandingan antar sekolah di tingkat SM dan

SLTP yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SM juga

cukup tinggi yaitu 1,34. Diharapkan apabila jumlah tingkat SM

ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat.

Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SLTP lebih rendah yaitu 1,06

dengan melanjutkan ke tingkat SLTP.Salah satu sebab rendahnya

angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah SLTP dan SM juga

rendah.

Rendahnya jumlah sekolah di jenjang makin tinggi dapat dilihat

pada tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SD tingkat pelayanan

sekolah paling besar yaitu 149 .Hal itu disebabkan karena pada tingkat

SD dan SLTP telah terjadi pemerataan dan tuntas wajib belajar sekolah

dasar 9 tahun telah berhasil. Sedangkan untuk SM dilihat dari tingkat

pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan pada TPS tingkat

SM sebesar 51 dan masih rintisan wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan indikator pemerataan pada tabel 11 dan dengan

melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan,

maka dapat dikatakan bahwa tingkat SM mempunyai kinerja yang lebih

unggul dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SLTP. Kinerja yang

lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada

tingkat tersebut.

Salah satu faktor yang diyakini sebagai penyebab tingginya

angka melanjutkan ke SM (SMA/MA/SMK) adalah karena jumlah SM

yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah SMP/MTs (daya

tampungnya lebih tinggi dari pada lulusan SMP/MTs). Faktor lain yang

juga diyakini sangat dominan mempengaruhi angka melanjutkan

lulusan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK adalah karena pada umumnya

SMA/SMK/MA berada di perkotaan sehingga menjadi hal yang menarik

bagi lulusan SMP yang tinggal di luar Kota Malang.


B. Capaian SPM Dinas Pendidikan Kota Malang

Dalam melakukan penghitungan capaian SPM, digunakan beberapa

asumsi mengenai berapa sasaran jumlah siswa ideal per sekolah, siswa per

rombel. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam penghitungan.

Tabel 13 – Asumsi Penghitungan.

No. Jenis Asumsi SD/MI SMP/MTs

Jumlah Satuan Jumlah Satuan

1. Jumlah Rombel 6 rombel 12 Rombel

2. Jumlah Siswa per Rombel 32 orang 32 Orang

3. Jumlah Siswa Satu sekolah 192 orang 384 Orang

4. Kepala Sekolah (Kepsek) 1 orang 1 Orang

5 Jumlah Guru (termasuk Kepsek ) 9 orang 1 Orang

6 Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) orang 21 Orang

7 Jumlah Mata Pelajaran 1 mapel 6 Maple

IP 2.1 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk

untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang.

Tabel 13.1.a - Jumlah Satuan Pendidikan per Kelompok Rasio Siswa/Rombel.

Kelompok Rasio Siswa Rombel Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Grand

Total Negeri Swasta Negeri Swasta

<= 16 Siswa per Rombel 7 23 13 43

> 16 - 24 Siswa per Rombel 12 17 10 39

> 24 - 32 Siswa per Rombel 55 24 2 15 96

> 32 - 40 Siswa per Rombel 81 9 9 99

> 40 Siswa per Rombel 42 1 43

Grand Total 197 74 2 47 320

Kelompok Rasio <= 16 Siswa per Rombel.

No. Kecamatan Nama Sekolah Jenis Status Rombel Siswa Rasio Siswa

Rombel

1. KEDUNGKANDANG SDN CEMOROKANDANG 3 SD Negeri 6 71 11,83

2. KEDUNGKANDANG SDN TLOGOWARU 2 SD Negeri 6 82 13,67

3. KEDUNGKANDANG SDN WONOKOYO 2 SD Negeri 6 36 6

4. LOWOKWARU SDN JATIMULYO 1 SD Negeri 6 68 11,33


6. SUKUN SDN PISANGCANDI 3 SD Negeri 6 54 9

7. BLIMBING SD ISLAM PLUS AL AZHAR SD Swasta 6 69 11,5

8. BLIMBING SD TAMAN MUDA 2 SD Swasta 6 64 10,67

9. BLIMBING SD UNGGULAN AL YA'LU SD Swasta 13 193 14,85

10. KEDUNGKANDANG SD ISLAM BAITUL MAKMUR SD Swasta 7 105 15

11. KEDUNGKANDANG SD KRISTEN BRAWIJAYA 3 YPK SD Swasta 6 66 11



Rombel

12. KEDUNGKANDANG SD PURI ASAH DASAR AVESIENA SD Swasta 6 41 6,83

13. KLOJEN SD BINA BUDI MULIA SD Swasta 6 63 10,5

14. KLOJEN SD IMKA SD Swasta 6 43 7,17

15. KLOJEN SD ISLAM ASWAJA SD Swasta 2 20 10

16. KLOJEN SD ISLAM KLOJEN KIDUL SD Swasta 6 84 14

17. KLOJEN SD ISLAM MA'ARIF SD Swasta 6 35 5,83

18. KLOJEN SD KRISTEN BRAWIJAYA 1 SD Swasta 6 67 11,17

19. KLOJEN SD KRISTEN PETRA SD Negeri 6 83 13,83

20. KLOJEN SD MARGO BASUKI 1 SD Swasta 6 91 15,17

21. KLOJEN SD SRIWEDARI SD Swasta 6 48 8

22. KLOJEN SD TAMAN MUDA 1 SD Swasta 5 26 5,2

23. LOWOKWARU SD AISYIYAH SD Swasta 6 60 10

24. LOWOKWARU SD ISLAM WAHID HASYIM SD Swasta 6 81 13,5

25. SUKUN SD BERITA HIDUP SD Swasta 6 92 15,33

26. SUKUN SD INDONESIA INTERNATIONAL STANDARD SCHOOL

SD Swasta 3 17 5,67

27. SUKUN SD KATOLIK BHAKTI LUHUR SD Swasta 6 88 14,67

28. SUKUN SD KRISTEN YBPK NGAGLIK SD Swasta 6 60 10

29. SUKUN SD MUHAMMADIYAH 5 SD Swasta 6 92 15,33

30. SUKUN SD NASIONAL PLUS MY LITTLE ISLAND

SD Swasta 8 27 3,38

31. BLIMBING MI DARUSSALAM MI Swasta 6 48 8

32. KEDUNGKANDANG MI AL USMAN MI Swasta 6 94 15,67

33. KEDUNGKANDANG MI JABAL NUR MI Swasta 6 86 14,33

34. KEDUNGKANDANG MI NURUL HUDA 2 MI Swasta 6 93 15,5

35. KEDUNGKANDANG MI ROUDLOTUL MUSLIHIN MI Swasta 6 54 9

36. KEDUNGKANDANG MI TARBIYATUL HUDA MERGOSONO

MI Swasta 6 70 11,67

37. KLOJEN MI KH BADRUSSALAM MI Swasta 6 42 7

38. KLOJEN MI MA`ARIF PENANGGUNGAN MI Swasta 6 61 10,17

39. KLOJEN MI NU PUTRI MI Swasta 6 69 11,5

40. LOWOKWARU MI WIRAUSAHA AL ARAFAH MI Swasta 2 11 5,5

41. SUKUN MI MA'ARIF SUKUN 2 MI Swasta 6 50 8,33

42. SUKUN MI MIFTAHUL ULUM MI Swasta 6 53 8,83

43. SUKUN MI SUNAN KALIJOGO PISANGCANDI

MI Swasta 6 57 9,5

Kelompok Rasio > 40 Siswa per Rombel.


Rombel

1. BLIMBING SDN ARJOSARI 1 SD Negeri 12 486 40,5

2. BLIMBING SDN BLIMBING 1 SD Negeri 8 366 45,75






Rombel

6. BLIMBING SDN KESATRIAN 2 SD Negeri 6 248 41,33

7. BLIMBING SDN PANDANWANGI 1 SD Negeri 14 590 42,14



10. BLIMBING SDN POLEHAN 4 SD Negeri 6 255 42,5

11. BLIMBING SDN PURWANTORO 1 SD Negeri 13 523 40,23

12. BLIMBING SDN PURWANTORO 6 SD Negeri 6 253 42,17

13. BLIMBING SDN PURWANTORO 8 SD Negeri 7 301 43

14. BLIMBING SDN PURWODADI 4 SD Negeri 6 274 45,67

15. KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 1 SD Negeri 6 274 45,67

16. KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 2 SD Negeri 6 294 49

17. KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 3 SD Negeri 6 299 49,83

18. KEDUNGKANDANG SDN BURING SD Negeri 12 481 40,08

19. KEDUNGKANDANG SDN LESANPURO 1 SD Negeri 6 259 43,17

20. KEDUNGKANDANG SDN LESANPURO 4 SD Negeri 14 604 43,14

21. KEDUNGKANDANG SDN MADYOPURO 1 SD Negeri 12 489 40,75

22. KEDUNGKANDANG SDN MERGOSONO 3 SD Negeri 6 246 41

23. KEDUNGKANDANG SDN SAWOJAJAR 1 SD Negeri 14 646 46,14





28. KLOJEN SDN KLOJEN SD Negeri 12 542 45,17


30. SUKUN SDN BAKALAN KRAJAN 2 SD Negeri 7 287 41

31. SUKUN SDN BANDULAN 2 SD Negeri 6 273 45,5

32. SUKUN SDN BANDUNGREJOSARI 1 SD Negeri 18 745 41,39

33. SUKUN SDN BANDUNGREJOSARI 2 SD Negeri 12 492 41

34. SUKUN SDN BANDUNGREJOSARI 3 SD Negeri 12 496 41,33

35. SUKUN SDN CIPTOMULYO 2 SD Negeri 7 285 40,71

36. SUKUN SDN CIPTOMULYO 3 SD Negeri 6 255 42,5

37. SUKUN SDN KARANGBESUKI 1 SD Negeri 6 243 40,5

38. SUKUN SDN KEBONSARI 4 SD Negeri 6 250 41,67

39. SUKUN SDN TANJUNGREJO 1 SD Negeri 6 264 44

40. SUKUN SDN TANJUNGREJO 2 SD Negeri 13 536 41,23

41. SUKUN SDN TANJUNGREJO 3 SD Negeri 6 271 45,17

42. SUKUN SDN TANJUNGREJO 4 SD Negeri 6 246 41

43. LOWOKWARU SD KATOLIK SANTO YUSUP 3 SD Swasta 12 507 42,25


Tabel 13.1.b – Rasio Siswa/Rombel Tingkat Kabupaten.

Jenis Values Negeri Swasta Grand Total

Sekolah Dasar Jumlah 197 74 271

Rasio Siswa per Rombel 33,87 21,55 30,51

Madrasah Ibtidaiyah Jumlah 2 47 49

Rasio Siswa per Rombel 28,81 22,77 23,02

Total Jumlah 199 121 320

Total Rasio Siswa per Rombel 26,1 33,82 22,03

Tabel 13.1.c – Rasio Siswa/Rombel SD Negeri per Kecamatan.

Analisa:

Dari tabel 13.1.a bisa dilihat bahwa masih ada 142 SD/MI yang mempunyai

jumlah siswa per rombel diatas 32 (belum mencapai SPM), diantaranya 123

SDN. Namun jika dilihat dari tabel 13.1.b, dapat dilihat bahwa rasio

siswa/rombel agregasi di tingkat kotasebenarnya sudah mencapai/dibawah

SPM. Artinya terjadi kelebihan siswa pada beberapa satuan pendidikan dan

kekurangan siswa pada beberapa satuan pendidikan lainnya. Satuan

pendidikan dengan rasio/siswa rombel besar ini pada umumnya adalah

sekolah favorit.

Pada tabel 13.1.b. dapat dilihat peta SPR untuk SD Negeri per kecamatan,

semua kecamatan memenuhi SPM.

35,36

34,67

31,86

30,88

35,69

28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00

BLIMBING

KEDUNGKANDANG

KLOJEN

LOWOKWARU

SUKUN

SPR 1:32


Apabila semua siswa pada satuan pendidikan dengan rasio siswa/rombel

besar bisa didistribusikan ke semua satuan pendidikan dengan rasio

siswa/rombel kecil, maka semua satuan pendidikan di Kota Malang akan

memenuhi SPM.

IP 2.2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.

Tabel 13.2.a - Jumlah Satuan Pendidikan per Kelompok Rasio Siswa/Rombel.

SMP MTs Grand Total

Kelompok Rasio Siswa Rombel Negeri Swasta Negeri Swasta

Data Kosong 3

<= 12 Siswa per Rombel 8 2

> 12 - 24 Siswa per Rombel 22 2 9

> 24 - 36 Siswa per Rombel 8 23 2 2 12

> 36 - 48 Siswa per Rombel 19 8 1 1

> 48 Siswa per Rombel 1

Grand Total 27 65 5 2 24

Kelompok Data Kosong.


Rombel

1 LOWOKWARU SMP BHAKTI SMP Swasta 0 36 0

2 LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH SMP Swasta 0 0 0

3 SUKUN SMP ISLAM NURUL HUDA SMP Swasta 0 42 0

Kelompok Rasio <= 12 Siswa per Rombel.


Rombel

1. BLIMBING SMP ISLAM BAITURROHMAH SMP Swasta 53 53 1

2. BLIMBING SMP ISLAM MA'ARIF 3 SMP Swasta 24 77 3,21

3. BLIMBING SMP YPI SMP Swasta 3 10 3,33

4. KEDUNGKANDANG SMP 4 YPK JATIM SMP Swasta 3 23 7,67

5. KEDUNGKANDANG SMP WASKITA DHARMA SMP Swasta 3 31 10,33

6. LOWOKWARU SMP KRISTEN SETIA BUDI SMP Swasta 3 30 10

7. LOWOKWARU SMP MUHAMMADIYAH 6 SMP Swasta 3 36 12

8. LOWOKWARU SMP INTERNASIONAL LABORATORIUM UM

SMP Swasta 2 21 10,5

9. KEDUNGKANDANG MTS DARUL QUR'AN MTs Swasta 3 22 7,33

10. KEDUNGKANDANG MTS JABAL NUR MTs Swasta 52 52 1


Kelompok Rasio > 48 Siswa per Rombel.


Rombel

1 SUKUN SMP ISLAM MA'ARIF 02 SMP Swasta 11 1245 113,182

Tabel 13.2.b – Rasio Siswa/Rombel tingkat Kabupaten.

Jenis Values Negeri Swasta Grand Total

Sekolah Menengah Pertama Jumlah Lembaga 27 65 92

Rasio Siswa Rombel 36,67 24,69 28,21

Sekolah Menengah Pertama Terbuka Jumlah Lembaga 5 5

Rasio Siswa Rombel 27,86 27,86

Madrasah Tsanawiyyah Jumlah Lembaga 2 24 26

Rasio Siswa Rombel 27,38 25,01 25,19

Total Jumlah 34 89 123

Total Rasio Siswa per Rombel 34,83 24,78 27,56

Tabel 13.2.c – Kondisi Rasio Siswa/Rombel SMP Negeri per Kecamatan.

6

6

9

7

4

34,37

34,31

34,65

39,62

32,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

BLIMBING

KEDUNGKANDANG

KLOJEN

LOWOKWARU

SUKUN

SPR 1:36


Analisa:

Dari tabel 13.2.a dapat dilihat masih terdapat 30 SMP, SMPT dan MTs yang

mempunyai jumlah siswa per rombel diatas 36 (belum mencapai SPM),

diantaranya 19 SMPN dan 1 SMPTN. Namun secara keseluruhan SPR SMP,

SMPT dan MTs 1:27,56, artinya sudah memenuhi SPM pada tabel 13.2.b.

Perhatikan tabel 13.2.c. dapat dilihat kondisi Rasio Siswa/Rombel per

kecamatan untuk SMP Negeri, masih ada 1 kecamatan yang SPR melebihi 36

(belum SPM), yaitu Kecamatan Lowokwaru dengan jumlah lembaga sebanyak

7 lembaga

IP 2.3 Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas.

Tabel 13.3.a – Jumlah Satuan Pendidikan per Rasio Ruang Kelas/Rombel.

Jenis Status Belum SPM (kurang R.

Kelas)

SPM (>=1)

Grand Total

SD Negeri 29 168 197

Swasta 3 71 74

MI Negeri 2 2

Swasta 5 42 47

Grand Total 37 283 320

Tabel 13.3.b – Pembangunan Ruang Kelas Baru.

Rasio Rombel RK Data SD MI Grand

Total Negeri Swasta Swasta

Belum SPM(kurang R. Kelas)

Jumlah Lembaga 29 3 5 37

Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Sum of Selisih RK Rombel

-73 -5 -7 -85


Kelompok Belum SPM(kurang R. Kelas).

No. Kecamatan Nama Sekolah Jenis Status Rombel Ruang Kelas

Rasio Rombel

RK

Selisih RK

Rombel

1. BLIMBING SDN ARJOSARI 3 SD Negeri 6 1 0,17 -5

2. BLIMBING SDN BLIMBING 1 SD Negeri 8 6 0,75 -2

3. BLIMBING SDN BUNULREJO 4 SD Negeri 9 8 0,89 -1

4. BLIMBING SDN KESATRIAN 2 SD Negeri 6 1 0,17 -5

5. BLIMBING SDN PANDANWANGI 1 SD Negeri 14 12 0,86 -2

6. BLIMBING SDN POLEHAN 2 SD Negeri 14 6 0,44 -8

7. BLIMBING SDN POLOWIJEN 3 SD Negeri 8 7 0,88 -1

8. KEDUNGKANDANG SDN ARJOWINANGUN 1 SD Negeri 8 3 0,38 -5

9. KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 2 SD Negeri 6 1 0,17 -5

10. KEDUNGKANDANG SDN CEMOROKANDANG 4 SD Negeri 6 5 0,83 -1

11. KEDUNGKANDANG SDN KOTALAMA 5 SD Negeri 12 11 0,93 -1

12. KEDUNGKANDANG SDN MADYOPURO 5 SD Negeri 9 8 0,89 -1

13. KEDUNGKANDANG SDN MERGOSONO 1 SD Negeri 12 10 0,83 -2

14. KEDUNGKANDANG SDN MERGOSONO 5 SD Negeri 6 3 0,5 -3

15. KEDUNGKANDANG SDN SAWOJAJAR 5 SD Negeri 12 10 0,83 -2

16. KEDUNGKANDANG SDN SAWOJAJAR 6 SD Negeri 10 9 0,9 -1

17. LOWOKWARU SDN LOWOKWARU 2 SD Negeri 18 17 0,94 -1

18. LOWOKWARU SDN MERJOSARI 4 SD Negeri 6 1 0,17 -5

19. LOWOKWARU SDN SUMBERSARI 2 SD Negeri 6 1 0,17 -5

20. LOWOKWARU SDN TASIKMADU 1 SD Negeri 12 9 0,75 -3

21. LOWOKWARU SDN TUNGGULWULUNG 1 SD Negeri 6 5 0,83 -1

22. LOWOKWARU SDN TUNJUNGSEKAR 3 SD Negeri 10 8 0,8 -2

23. SUKUN SDN BANDULAN 3 SD Negeri 8 6 0,75 -2

24. SUKUN SDN BANDUNGREJOSARI 2

SD Negeri 12 11 0,92 -1

25. SUKUN SDN KEBONSARI 1 SD Negeri 7 5 0,72 -2

26. SUKUN SDN KEBONSARI 3 SD Negeri 8 7 0,88 -1

27. SUKUN SDN MULYOREJO 3 SD Negeri 8 7 0,88 -1

28. SUKUN SDN SUKUN 1 SD Negeri 16 14 0,88 -2

29. SUKUN SDN TANJUNGREJO 5 SD Negeri 11 9 0,828 -2

Analisa:

Pada Tabel 13.3.a masih terdapat 37 SD/MI kekurangan ruang kelas (Belum

SPM. Jumlah terbanyak berada di SD Negeri.

Tabel 13.3.b menunjukkan kebutuhan penambahan ruang kelas baru

sebanyan 85 RKB yang tersebar di 37 SD/MI, diantaranya 29 SDN.


IP 2.4 Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas.

Tabel 13.4.a – Jumlah Satuan Pendidikan per Rasio Ruang Kelas/Rombel.

Kelompok Rasio Rombel RK

Data SMP SMPT MTs Grand

Total Negeri Swasta Negeri Negeri Swasta

< 0,5 Jumlah Sekolah 6 1 2 9

Persen 0,00% 9,23% 20,00% 0,00% 8,33% 7,32%

Lebih Kurang RK -70 -3 -52 -125

0,5 -< 1 Jumlah Sekolah 8 10 1 4 23

Persen 29,63% 15,38% 0,00% 50,00% 16,67% 18,70%

Lebih Kurang RK -27 -17 -4 -7 -55

SPM(1 Rombel 1 RK)

Jumlah Sekolah 17 32 2 13 64

Persen 62,96% 49,23% 40,00% 0,00% 54,17% 52,03%

Lebih Kurang RK 0 0 0 0 0

> 1 – 2 Jumlah Sekolah 2 14 1 4 21

Persen 7,41% 21,54% 0,00% 50,00% 16,67% 17,07%

Lebih Kurang RK 3 36 15 6 60

> 2 Jumlah Sekolah 3 2 1 6

Persen 0,00% 4,62% 40,00% 0,00% 4,17% 4,88%

Lebih Kurang RK 34 38 15 87

Total Jumlah Sekolah 27 65 5 2 24 123

Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total Lebih Kurang RK -24 -17 35 11 -38 -33

Kelompok Rasio RK Rombel <0,5.


Rasio Rombel

RK

Selisih Rombel

RK

1. BLIMBING SMP ISLAM BAITURROHMAH SMP Swasta 53 3 0,06 -50

2. BLIMBING SMP ISLAM MA'ARIF 3 SMP Swasta 24 3 0,125 -21

3. KEDUNGKANDANG SMP MA'ARIF 01 NURUL MUTTAQIN

SMP Swasta 5 0 0 -5

4. LOWOKWARU SMP BHAKTI SMP Swasta 0 3 0 3

5. LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH SMP Swasta 0 0 0 0

6. SUKUN SMP ISLAM NURUL HUDA SMP Swasta 0 3 0 3

7. KEDUNGKANDANG MTS JABAL NUR MTs Swasta 52 3 0,06 -49

8. KLOJEN MTS MU'ALLIMIN NU MTs Swasta 3 0 0 -3

9. BLIMBING SMP TERBUKA NEGERI 3 SMPT Negeri 3 0 0 -3

Kelompok Rasio RK Rombel 0,5 <- 1.


Rasio Rombel

RK

Selisih Rombel

RK

1. BLIMBING SMP NEGERI 16 SMP Negeri 25 22 0,88 -3

2. KEDUNGKANDANG SMP NEGERI 21 SMP Negeri 24 22 0,92 -2



Rasio Rombel

RK

Selisih Rombel

RK

3. KEDUNGKANDANG SMP NEGERI 22 SMP Negeri 15 13 0,87 -2

4. KLOJEN SMP NEGERI 1 SMP Negeri 24 19 0,79 -5



7. LOWOKWARU SMP NEGERI 4 SMP Negeri 23 20 0,87 -3

8. SUKUN SMP NEGERI 17 SMP Negeri 24 20 0,83 -4

9. BLIMBING SMP KARTIKA IV-8 SMP Swasta 17 16 0,94 -1

10. KEDUNGKANDANG SMP ISLAM AL AMIN KEDUNGKANDANG

SMP Swasta 9 8 0,89 -1

11. KEDUNGKANDANG SMP ISLAM TARBIYATUL HUDA


12. KLOJEN SMP 2 YPK SMP Swasta 6 3 0,5 -3

13. KLOJEN SMP 'AISYIYAH MUHAMMADIYAH 3


14. KLOJEN SMP TAMAN HARAPAN SMP Swasta 4 3 0,75 -1

15. LOWOKWARU SMP BRAWIJAYA SMART SCHOOL


16. LOWOKWARU SMP LABORATORIUM UM SMP Swasta 19 18 0,95 -1

17. SUKUN SMP AL HIDAYAH SMP Swasta 6 5 0,83 -1

18. SUKUN SMP PGRI 6 SMP Swasta 11 6 0,55 -5

19. KLOJEN MTS NEGERI 1 MTs Negeri 29 25 0,86 -4

20. KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM MTs Swasta 3 2 0,67 -1

21. KLOJEN MADRASAH TSANAWIYAH KHADIJAH

MTs Swasta 7 6 0,86 -1

22. LOWOKWARU MTS MUHAMMADIYAH 1 MTs Swasta 7 6 0,86 -1

23. SUKUN MTS NURUL ULUM MTs Swasta 18 14 0,78 -4

Kelompok Rasio RK Rombel > 2.


Rasio Rombel

RK

Selisih Rombel

RK

1. BLIMBING SMP ISLAM SMP Swasta 3 12 4 9

2. KEDUNGKANDANG SMP WASKITA DHARMA

SMP Swasta 3 10 3,33 7


SMP Swasta 2 20 10 18

4. KLOJEN MTS. ATTARAQQIE MTs Swasta 10 25 2,5 15

5. LOWOKWARU SMP TERBUKA NEGERI 5

SMPT Negeri 3 24 8 21

6. SUKUN SMP TERBUKA NEGERI 4

SMPT Negeri 3 20 6,67 17

Analisa:

Dari Tabel 13.4.a dapat dilihat bahwa ada 8 SMPN, 16 SMPS, 1 SMPTN, 1

MTsNdan 6MTsS yang memiliki rasio ruang kelas per rombel <1 (belum

mencapai SPM).


IP 2.7 Setiap ruang Kelas SD/MI dalam keadaan layak.

Tabel 13.5 – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan Kelompok Persentase Kelayakan

Ruang KelasRK Tidak Layak Digunakan.

Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah

Grand Total

Kelompok Kelayakan RK Digunakan

Values Negeri Swasta Negeri Swasta

[1] <25% RK Layak Jumlah Lembaga 3 7 3 13

Persen 1,52% 9,46% 0,00% 6,38% 4,06%

RK Tidak Layak Digunakan 3 6 5 14

[2] 25-<50% RK Layak Jumlah Lembaga 1 1 2

Persen 0,00% 1,35% 0,00% 2,13% 0,63%

RK Tidak Layak Digunakan 4 6 10

[3] 50-<75% RK Layak Jumlah Lembaga 7 1 7 15

Persen 3,55% 1,35% 0,00% 14,89% 4,69%

RK Tidak Layak Digunakan 16 0 17 33

[4] 75-<100% RK layak Jumlah Lembaga 7 4 11

Persen 3,55% 0,00% 0,00% 8,51% 3,44%

RK Tidak Layak Digunakan 15 4 19

[5] 100% layak Jumlah Lembaga 180 65 2 32 279

Persen 91,37% 87,84% 100,00% 68,09% 87,19%

RK Tidak Layak Digunakan 0 0 0 0 0

Total Jumlah 197 74 2 47 320

Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total RK Tidak Layak Digunakan

34 10 0 32 76


RK Baik

RK R. Ringan

RK R. Berat

RK Bukan Milik

1. KEDUNGKANDANG SDN ARJOWINANGUN 1 SD Negeri 8 3 0 0 3 0

2. LOWOKWARU SDN PERCOBAAN 1 SD Negeri 13 13 0 0 0 13

3. LOWOKWARU SDN SUMBERSARI 3 SD Negeri 6 6 0 0 0 6

4. KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 3 SD Negeri 6 14 0 7 0 7

5. KEDUNGKANDANG SDN CEMOROKANDANG 3 SD Negeri 6 10 5 0 0 5

6. KEDUNGKANDANG SDN TLOGOWARU 2 SD Negeri 6 6 3 0 3 0

7. KEDUNGKANDANG SDN MERGOSONO 2 SD Negeri 9 9 6 0 3 0

8. LOWOKWARU SDN TASIKMADU 2 SD Negeri 12 12 8 0 4 0

9. SUKUN SDN TANJUNGREJO 4 SD Negeri 6 6 4 0 2 0

10. KEDUNGKANDANG SDN KOTALAMA 1 SD Negeri 19 19 10 3 6 0

11. KEDUNGKANDANG SDN SAWOJAJAR 1 SD Negeri 14 14 6 4 4 0

12. KLOJEN SDN KIDULDALEM 1 SD Negeri 8 8 4 2 2 0

13. BLIMBING SDN PURWANTORO 2 SD Negeri 12 17 12 2 3 0



RK Baik

RK R. Ringan

RK R. Berat

RK Bukan Milik

14. LOWOKWARU SDN MERJOSARI 5 SD Negeri 6 6 4 1 1 0

15. SUKUN SDN PISANGCANDI 1 SD Negeri 8 8 4 3 1 0

16. LOWOKWARU SDN TUNJUNGSEKAR 5 SD Negeri 7 9 7 1 1 0

17. KEDUNGKANDANG SDN ARJOWINANGUN 2 SD Negeri 12 12 10 1 1 0

Analisa:

Dari Tabel 13.5.a bisa dilihat bahwa ada 17 SDN yang menggunakan ruang

kelas tidak layak. Dan yang paling parah adalah 3 SDN dengan kondisi layak

<25%.

IP 2.8 Setiap ruang Kelas SMP/MTs dalam keadaan layak.

Tabel 13.6 – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan Kelompok Persentase Kelayakan

Ruang Kelas.

Rasio RK Layak Data SMP SMPT MTs Grand


< 25% RK Layak Jumlah Lembaga 5 1 6

Persen 0,00% 7,69% 20,00% 0,00% 0,00% 4,88%

RK Tidak Layak Digunakan

0 0 0

25% -< 50% RK Layak Jumlah Lembaga 1 1

Persen 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81%


0 0

50% -< 75% RK Layak Jumlah Lembaga 2 3 5

Persen 7,41% 4,62% 0,00% 0,00% 0,00% 4,07%


9 4 13

75% -< 100% RK Layak Jumlah Lembaga 1 1 2 4

Persen 3,70% 0,00% 0,00% 50,00% 8,33% 3,25%


1 3 2 6

100% RK Layak Jumlah Lembaga 24 54 3 1 21 103

Persen 88,89% 83,08% 60,00% 50,00% 87,50% 83,74%


0 0 0 0 0 0

Data Kosong Jumlah Lembaga 2 1 1 4

Persen 0,00% 3,08% 20,00% 0,00% 4,17% 3,25%


0 0 0 0

Total Jumlah Lembaga 27 65 5 2 24 123

Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total RK Tidak Layak Digunakan 10 4 0 3 2 19



RK Baik

RK R. Ringan

RK R. Berat

RK Bukan Milik

1. BLIMBING SMP NEGERI 20 SMP Negeri 28 28 17 2 9 0

2. LOWOKWARU SMP NEGERI 26 SMP Negeri 2 4 2 0 0 2

3. SUKUN SMP NEGERI 15 SMP Negeri 24 24 11 12 1 0

4. BLIMBING SMP TAMAN DEWASA

SMP Swasta 17 18 12 0 0 6

5. KEDUNGKANDANG SMP MA'ARIF 01 NURUL MUTTAQIN

SMP Swasta 5 0 0 0 0 0

6. KEDUNGKANDANG SMP NU HASYIM ASY'ARI


7. KEDUNGKANDANG SMP PGRI 4 SMP Swasta 3 4 0 0 0 4

8. KEDUNGKANDANG SMP WASKITA DHARMA

SMP Swasta 3 10 5 2 3 0

9. LOWOKWARU SMP BHAKTI SMP Swasta 0 3 2 0 1 0

10. LOWOKWARU SMP BRAWIJAYA SMART SCHOOL

SMP Swasta 10 8 0 0 0 8

11. LOWOKWARU SMP KERTANEGARA


12. LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH


13. SUKUN SMP ISLAM NURUL HUDA


14. SUKUN SMP PGRI 6 SMP Swasta 11 6 0 0 0 6

15. KEDUNGKANDANG MTS NEGERI 2 MTs Negeri 15 30 24 3 3 0

16. KEDUNGKANDANG MTS DARUS SHOLICHIN

MTs Swasta 4 6 2 3 1 0

17. KLOJEN MTS MU'ALLIMIN NU MTs Swasta 3 0 0 0 0 0

18. LOWOKWARU MTS DARUTTAUHID MTs Swasta 3 4 3 0 1 0

19. BLIMBING SMP TERBUKA NEGERI 3

SMPT Negeri 3 0 0 0 0 0

20. KLOJEN SMP TERBUKA NEGERI 1

SMPT Negeri 10 10 0 0 0 10

Analisa:

Dari Tabel 13.6 bisa dilihat bahwa 24 SMPN memenuhi SPM, 100% ruang

kelas layakdigunakan, 3 SMPN yang memiliki RK Tidak Layak digunakan

sebanyak 10 RK Rusak Berat.


IP 3.1 Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang laboratorium IPA

Tabel 14.1.a – Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Ada/Tidaknya

Ruang Lab. IPA.

Laboratorium Data SMP SMPT MTs Grand


Tidak Memiliki Jumlah Lembaga 2 5 1 4 12

Persentase 7,41% 7,69% 20,00% 0,00% 16,67% 9,76%

Memiliki Jumlah Lembaga 25 60 4 2 20 111

Persentase 92,59% 92,31% 80,00% 100,00% 83,33% 90,24%


Total Persentase

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabel 14.1.b – Jumlah Lab. IPA yang Harus Bangun Baru/Konversi Ruang Kelas.

SMP SMPT MTs Grand Total

Peta Pengadaan Lab Values Negeri Swasta Negeri Swasta

Bangun R. Lab Baru Jumlah Sekolah 1 3 1 4 9

Persen 11,11% 33,33% 11,11% 44,44% 100,00%

Konfersi RK menjadi R. Lab Jumlah Sekolah 1 2 3

Persen 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 100,00%

Total Jumlah Sekolah 2 5 1 4 12

Total Persen 16,67% 41,67% 8,33% 33,33% 100,00%

BangunR. Lab Baru.


Lab Selisih Rombel

RK

1. LOWOKWARU SMP NEGERI SATU ATAP SDN MERJOSARI 4

SMP Negeri 9 9 0 0

2. BLIMBING SMP ISLAM PARAMITHA SMP Swasta 3 3 0 0

3. KEDUNGKANDANG SMP NU HASYIM ASY'ARI SMP Swasta 7 7 0 0

4. LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH SMP Swasta 0 0 0 0

5. KEDUNGKANDANG MTS DARUSSALAM AGUNG MTs Swasta 3 3 0 0

6. KEDUNGKANDANG MTS HIDAYATUL MUBTADI'IN

MTs Swasta 3 3 0 0

7. KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM MTs Swasta 3 2 0 -1

8. KLOJEN MTS MU'ALLIMIN NU MTs Swasta 3 0 0 -3

9. BLIMBING SMP TERBUKA NEGERI 3 SMPT Negeri 3 0 0 -3

Konfersi RK menjadi R. Lab.


Lab Selisih Rombel

RK

1. LOWOKWARU SMP NEGERI 26 SMP Negeri 2 4 0 2

2. BLIMBING SMP PLUS ALKAUTSAR SMP Swasta 6 8 0 2

3. SUKUN SMP ISLAM NURUL HUDA SMP Swasta 0 3 0 3


Analisa:

Tabel 14.1.a memperlihatkan bahwa masih ada 12 SMP/MTs yang masih

belum memiliki Ruang Lab. IPA, diantaranya 2 SMPN dan 1 SMPTN.

Sedangkan Tabel 14.1.b Menunjukkan Jumlah ruang Lab. IPA yang bisa

dibuat dari konversi ruang kelas; dan jumlah ruang Lab. IPA yang harus

bangun baru.

IP 4.1 Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru.

Tabel 15.1.a – Kondisi Kepemilikan Ruang Guru di SD/MI.

Kelompok R. Guru Data Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Grand


Tidak Memiliki R. Guru Jumlah Lembaga 18 7 2 27

Persen 9,14% 9,46% 0,00% 4,26% 8,44%

Memiliki R. Guru Jumlah Lembaga 179 67 2 45 293

Persen 90,86% 90,54% 100,00% 95,74% 91,56%

Total Jumlah Lembaga 197 74 2 47 320

Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabel 15.1.b – Peta Bangun baru dan konversi Ruang Guru di SD/MI.

Peta Kurang R. Guru Values Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah

Grand Total Negeri Swasta Swasta

Bangun Baru Jumlah 16 7 2 25

Persen 88,89% 100,00% 100,00% 92,59%

Konversi RK ke Ruang Guru Jumlah 2 2

Persen 11,11% 0,00% 0,00% 7,41%

Total Jumlah 18 7 2 27

Total Persen 100% 100% 100% 100%

Bangun R. Guru Baru.


R. Guru

Selisih RK

Rombel

1. BLIMBING SDN BUNULREJO 5 SD Negeri 6 6 0 0

2. BLIMBING SDN POLOWIJEN 2 SD Negeri 6 6 0 0

3. BLIMBING SDN PURWANTORO 5 SD Negeri 6 6 0 0

4. KEDUNGKANDANG SDN ARJOWINANGUN 1 SD Negeri 8 3 0 -5

5. KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 4 SD Negeri 6 6 0 0

6. KEDUNGKANDANG SDN MADYOPURO 4 SD Negeri 10 10 0 0

7. LOWOKWARU SDN JATIMULYO 1 SD Negeri 6 6 0 0

8. LOWOKWARU SDN MERJOSARI 2 SD Negeri 6 6 0 0

9. LOWOKWARU SDN MERJOSARI 3 SD Negeri 6 6 0 0



R. Guru

Selisih RK

Rombel

10. LOWOKWARU SDN MOJOLANGU 5 SD Negeri 6 6 0 0

11. LOWOKWARU SDN TUNGGULWULUNG 3

SD Negeri 6 6 0 0

12. LOWOKWARU SDN TUNJUNGSEKAR 1 SD Negeri 18 18 0 0

13. LOWOKWARU SDN TUNJUNGSEKAR 4 SD Negeri 6 6 0 0

14. SUKUN SDN BANDULAN 4 SD Negeri 6 6 0 0

15. SUKUN SDN GADANG 2 SD Negeri 6 6 0 0

16. SUKUN SDN PISANGCANDI 4 SD Negeri 6 6 0 0

17. BLIMBING SD TAMAN MUDA 2 SD Swasta 6 6 0 0

18. KEDUNGKANDANG SD PURI ASAH DASAR AVESIENA

SD Swasta 6 6 0 0

19. KLOJEN SD ISLAM KLOJEN KIDUL

SD Swasta 6 6 0 0

20. KLOJEN SD ISLAM MA'ARIF SD Swasta 6 3 0 -3

21. LOWOKWARU SD LABORATORIUM UM SD Swasta 20 19 0 -1

22. SUKUN SD KATOLIK BHAKTI LUHUR

SD Swasta 6 6 0 0

23. SUKUN SD KRISTEN CHARIS SD Swasta 12 12 0 0

24. BLIMBING MI NU POLOWIJEN MI Swasta 6 6 0 0

25. SUKUN MI MA'ARIF SUKUN 1 MI Swasta 6 6 0 0

Konfersi RK menjadi R. Guru.


R. Guru

Selisih RK

Rombel

1 LOWOKWARU SDN TULUSREJO 1 SD Negeri 6 8 0 2

2 SUKUN SDN KARANGBESUKI 3 SD Negeri 6 7 0 1

Analisa:

Tabel 15.1.a memperlihatkan bahwa masih ada 27 SD/MI yang masih belum

memiliki Ruang guru, diantaranya 18 SDN. Sedangkan Tabel 15.1.b

Menunjukkan Jumlah ruang guru yang bisa dibuat dari konversi ruang kelas;

dan jumlah ruang guru yang harus bangun baru.

IP 4.2 Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru

Tabel 15.2.a – Kondisi Kepemilikan Ruang Guru SMP/MTs.

Kelompok R. Guru Data SMP SMPT MTs Grand


Tidak Memiliki R. Guru Jumlah Lembaga 1 5 1 7

Persen 14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 0,00% 100,00%

Memilik R. Guru Jumlah Lembaga 26 60 4 2 24 116

Persen 22,41% 51,72% 3,45% 1,72% 20,69% 100,00%


Total Persen 21,95% 52,85% 4,07% 1,63% 19,51% 100,00%


Tabel 15.2.b – Pemetaan bangun baru dan konversi Ruang Guru di

SMP/MTs.

SMP SMPT Grand Total

Peta Kurang R. Guru Values Negeri Swasta Negeri

Bangun Baru Jumlah 3 1 4

Persen 0,00% 75,00% 25,00% 100,00%

Konversi RK menjadi R Guru Jumlah 1 2 3

Persen 33,33% 66,67% 0,00% 100,00%

Total Jumlah 1 5 1 7

Total Persen 14,29% 71,43% 14,29% 100,00%

Bangun R. Guru Baru.


R. Guru

Selisih Rombel

RK

62 KLOJEN SMP KRISTEN KALAM KUDUS


80 LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH

SMP Swasta 0 0 0 0

84 SUKUN SMP CHARIS SMP Swasta 6 6 0 0

120 BLIMBING SMP TERBUKA NEGERI 3

SMPT Negeri 3 0 0 -3

Konfersi RK menjadi R. Guru.


R. Guru

Selisih Rombel

RK

1 LOWOKWARU SMP NEGERI 26 SMP Negeri 2 4 0 2

2 BLIMBING SMP MUHAMMADIYAH 2 SMP Swasta 5 6 0 1

3 LOWOKWARU SMP INTERNASIONAL LABORATORIUM UM


Analisa:


belum memiliki Ruang guru, diantaranya 1 SMPN. Sedangkan Tabel 15.1.b

Menunjukkan Jumlah ruang guru yang bisa dibuat dari konversi ruang kelas;

dan jumlah ruang guru yang harus bangun baru


IP 4.5 Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah

Tabel 16.5.a – Kondisi Kepemilikan Ruang Kepala Sekolah SMP/MTs

Kelompok R. Kepala Data SMP SMPT MTs Grand


Tidak Memiliki R. Kepala Jumlah Lembaga 1 3 2 4 10

Persen 3,70% 4,62% 40,00% 0,00% 16,67% 8,13%

Memiliki R. Kepala Jumlah Lembaga 26 62 3 2 20 113

Persen 96,30% 95,38% 60,00% 100,00% 83,33% 91,87%


Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

No. Kecamatan Nama Sekolah Jenis Status

1 LOWOKWARU SMP NEGERI 26 SMP Negeri

2 BLIMBING SMP MUHAMMADIYAH 2 SMP Swasta

3 LOWOKWARU SMP SUNAN GIRI SMP Swasta

4 LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH SMP Swasta

5 KEDUNGKANDANG MTS AL AZHAR MTs Swasta

6 KEDUNGKANDANG MTS DARUSSALAM AGUNG MTs Swasta

7 KEDUNGKANDANG MTS HAMID RUSYDI MTs Swasta

8 KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM MTs Swasta

9 BLIMBING SMP TERBUKA NEGERI 2 SMPT Negeri

10 BLIMBING SMP TERBUKA NEGERI 3 SMPT Negeri

Analisa:


belum memiliki Ruang Kepala Sekolah, diantaranya 1 SMPN.


IP 7.1 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV

Tabel 17.1.a – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah guru S1

Kelompok Guru >= S1 Data SD MI

Grand Total Negeri Swasta Negeri Swasta

1 Guru S1 Jumlah Lembaga 1 1

Persen 0,00% 1,35% 0,00% 0,00% 0,31%

2 Guru S1 Jumlah Lembaga 1 1

Persen 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 0,31%

> 2 - 5 Guru S1 Jumlah Lembaga 10 9 9 28

Persen 5,08% 12,16% 0,00% 19,15% 8,75%

> 6 Guru S1 Jumlah Lembaga 187 64 2 37 290

Persen 94,92% 86,49% 100,00% 78,72% 90,63%


Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

No. Kecamatan Nama Sekolah Jenis Status Rombel Guru Guru >= S1

Guru Belum

S1

1. KEDUNGKANDANG SD KRISTEN BRAWIJAYA 3 YPK

SD Swasta 6 7 1 6

Analisa:

Dari tabel 17.1.a dapat dilihat bahwa kekurangan guru S1 terjadi di 1 SDS.

Sedangkan sisanya 319 SDN sesuai SPM.

IP 7.2 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memiliki sertifikat pendidik

Tabel 17.1.b – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah guru

Sertifikasi

Guru Sertifikasi Data SD MI Grand


0 Guru Bersertifikasi Jumlah Lembaga 12 5 17

Persen 0,00% 16,22% 0,00% 10,64% 5,31%

1 Guru Bersertifikasi Jumlah Lembaga 1 7 1 9

Persen 0,51% 9,46% 0,00% 2,13% 2,81%

2 Guru Bersertifikasi Jumlah Lembaga 1 7 4 12

Persen 0,51% 9,46% 0,00% 8,51% 3,75%

> 2 - 5 Guru Bersertifikasi Jumlah Lembaga 39 23 19 81

Persen 19,80% 31,08% 0,00% 40,43% 25,31%

> 6 Guru Bersertifikasi Jumlah Lembaga 156 25 2 18 201

Persen 79,19% 33,78% 100,00% 38,30% 62,81%


Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Kelompok 0 Guru Bersertifikasi


1. BLIMBING SD KATOLIK MARSUDISIWI SD Swasta

2. BLIMBING SD BINA BANGSA SD Swasta

3. KEDUNGKANDANG SD ISLAM TERPADU MUTIARA HATI SD Swasta

4. KEDUNGKANDANG SD PURI ASAH DASAR AVESIENA SD Swasta

5. KLOJEN SD BINA BUDI MULIA SD Swasta

6. KLOJEN SD IMKA SD Swasta

7. KLOJEN SD ISLAM ASWAJA SD Swasta

8. KLOJEN SD ISLAM TERPADU AHMAD YANI SD Swasta

9. SUKUN SD BERITA HIDUP SD Swasta

10. SUKUN SD INDONESIA INTERNATIONAL STANDARD SCHOOL

SD Swasta

11. SUKUN SD ISLAM AS SALAM SD Swasta

12. SUKUN SD KRISTEN CHARIS SD Swasta

13. KEDUNGKANDANG MI JABAL NUR MI Swasta

14. KEDUNGKANDANG MI MIFTAHUL ULUM BURING MI Swasta

15. KEDUNGKANDANG MI NURUL HUDA 2 MI Swasta

16. KEDUNGKANDANG MI ROUDLOTUL MUSLIHIN MI Swasta

17. LOWOKWARU MI WIRAUSAHA AL ARAFAH MI Swasta

Kelompok 1 Guru Bersertifikasi


1 LOWOKWARU SDN JATIMULYO 1 SD Negeri

2 BLIMBING SD ISLAM PLUS AL AZHAR SD Swasta

3 KEDUNGKANDANG SD ISLAM BAITUL MAKMUR SD Swasta

4 KEDUNGKANDANG SD ISLAM NURUL IZZAH SD Swasta

5 KEDUNGKANDANG SD ISLAM NURUL MUTTAQIN SD Swasta

6 KEDUNGKANDANG SD NU HASYIM ASY'ARI SD Swasta

7 KLOJEN SD ISLAM KLOJEN KIDUL SD Swasta

8 LOWOKWARU SD AISYIYAH SD Swasta

9 SUKUN MI MIFTAHUL ULUM MI Swasta

Analisa:

Dari tabel 17.1.b dapat dilihat bahwa kekurangan guru Sertifikasi terjadi di 1

SDN. Sedangkan sisanya 198 SDN sudah memenuhi dan diatas SPM.


IP 8.1 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih

Tabel 18.1.a – Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Persentase Guru S1

Kelompok Rasio Guru S1

Data SMP SMPT MTs Grand


< 35% Guru S1 Jumlah Lembaga 1 1

Persen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,81%

> 70% Guru >= S1 Jumlah Lembaga 27 64 4 2 23 120

Persen 100,00% 98,46% 80,00% 100,00% 95,83% 97,56%

Data Kosong Jumlah Lembaga 1 1 2

Persen 0,00% 1,54% 20,00% 0,00% 0,00% 1,63%


Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


1 KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM MTs Swasta

Analisa:

Tabel 18.1.a menunjukkan bahwa masih ada 1 MTsS belum memenuhi

SPM, jumlah presentase guru S1 masih dibawah 70%

IP 8.2 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 35%

lebih

Tabel 18.2.a – Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Persentase Guru Tersertifikasi

Kelompok Guru Sertifikasi Data SMP SMPT MTs Grand


< 20% Guru Sertifikasi Jumlah Lembaga 2 16 2 1 8 29

Persen 7,41% 24,62% 40,00% 50,00% 33,33% 23,58%

20% -< 35% Guru Sertifikasi Jumlah Lembaga 1 21 5 27

Persen 3,70% 32,31% 0,00% 0,00% 20,83% 21,95%

35% -< 70% Guru Sertifikasi Jumlah Lembaga 6 23 3 10 42

Persen 22,22% 35,38% 60,00% 0,00% 41,67% 34,15%

>= 70% Guru Sertifikasi Jumlah Lembaga 18 4 1 1 24

Persen 66,67% 6,15% 0,00% 50,00% 4,17% 19,51%

Data Kosong Jumlah Lembaga 1 1

Persen 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81%


Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Kelompok < 20% Guru Sertifikasi


1. KEDUNGKANDANG SMP NEGERI SATU ATAP SDN LESANPURO 2

SMP Negeri

2. LOWOKWARU SMP NEGERI 26 SMP Negeri

3. BLIMBING SMP ISLAM PARAMITHA SMP Swasta

4. KEDUNGKANDANG SMP 4 YPK JATIM SMP Swasta

5. KEDUNGKANDANG SMP ISLAM AL AMIN KEDUNGKANDANG SMP Swasta

6. KEDUNGKANDANG SMP MA'ARIF 01 NURUL MUTTAQIN SMP Swasta

7. KLOJEN SMP 2 YPK SMP Swasta

8. KLOJEN SMP SRIWEDARI SMP Swasta

9. LOWOKWARU SMP BHAKTI SMP Swasta

10. LOWOKWARU SMP BRAWIJAYA SMART SCHOOL SMP Swasta

11. LOWOKWARU SMP KERTANEGARA SMP Swasta

12. LOWOKWARU SMP KRISTEN SETIA BUDI SMP Swasta

13. LOWOKWARU SMP LABORATORIUM UM SMP Swasta

14. LOWOKWARU SMP MUHAMMADIYAH 6 SMP Swasta


SMP Swasta

16. SUKUN SMP BINA BANGSA CHRISTIAN SCHOOL SMP Swasta

17. SUKUN SMP CHARIS SMP Swasta

18. SUKUN SMPK BHAKTI LUHUR SMP Swasta

19. KLOJEN MTS NEGERI 1 MTs Negeri

20. KEDUNGKANDANG MTS AL AZHAR MTs Swasta

21. KEDUNGKANDANG MTS DARUSSALAM AGUNG MTs Swasta

22. KEDUNGKANDANG MTS JABAL NUR MTs Swasta

23. KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM MTs Swasta

24. KLOJEN MTS. ATTARAQQIE MTs Swasta

25. KLOJEN MTs MU'ALLIMAT MTs Swasta

26. LOWOKWARU MTS DARUTTAUHID MTs Swasta

27. SUKUN MTS NURUL ULUM MTs Swasta

28. BLIMBING SMP TERBUKA NEGERI 3 SMPT Negeri

29. SUKUN SMP TERBUKA NEGERI 4 SMPT Negeri

Kelompok 20% -< 35% Guru Serifikasi


1. LOWOKWARU SMP NEGERI SATU ATAP SDN MERJOSARI 4

SMP Negeri

2. BLIMBING SMP ARDJUNA SMP Swasta

3. BLIMBING SMP IBNU SINA SMP Swasta

4. BLIMBING SMP ISLAM MA'ARIF 3 SMP Swasta

5. BLIMBING SMP KARTIKA IV-8 SMP Swasta

6. BLIMBING SMP KATOLIK MARSUDI SIWI SMP Swasta

7. BLIMBING SMP MUHAMMADIYAH 2 SMP Swasta

8. BLIMBING SMP PLUS ALKAUTSAR SMP Swasta



9. BLIMBING SMP YPI SMP Swasta

10. KEDUNGKANDANG SMP DARUL 'ULUM AGUNG SMP Swasta

11. KEDUNGKANDANG SMP WASKITA DHARMA SMP Swasta

12. KLOJEN SMP 'AISYIYAH MUHAMMADIYAH 3 SMP Swasta

13. KLOJEN SMP KATOLIK COR JESU SMP Swasta

14. KLOJEN SMP KRISTEN KALAM KUDUS SMP Swasta

15. KLOJEN SMP TAMAN HARAPAN SMP Swasta

16. LOWOKWARU SMP ISLAM SABILILLAH SMP Swasta

17. LOWOKWARU SMP MUHAMMADIYAH 4 SMP Swasta

18. LOWOKWARU SMP SUNAN GIRI SMP Swasta

19. SUKUN SMP ADVENT SMP Swasta

20. SUKUN SMP KARTINI YASRI SMP Swasta

21. SUKUN SMP KRISTEN ELIM SMP Swasta

22. SUKUN SMP PGRI 3 SMP Swasta

23. KEDUNGKANDANG MTS AL HAYATUL ISLAMIYAH MTs Swasta

24. KEDUNGKANDANG MTS HAMID RUSYDI MTs Swasta

25. KEDUNGKANDANG MTS KHM SAID MTs Swasta

26. KEDUNGKANDANG MTS MUHAMMADIYAH 2 MTs Swasta

27. LOWOKWARU MTS SURYA BUANA MTs Swasta

Analisa:

Tabel 18.2.a menunjukkan bahwa masih terdapat 3 SMPN belum memenuhi

SPM, dengan jumlah guru S1 Sertifikasi <35%

10-1 Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik

Tabel 19.1.a – Jumlah Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-

IV dan memiliki sertifikat pendidik

Kelompok KS >= S1

Data SD MI

Grand Total Negeri Swasta Negeri Swasta

Belum S1 Jumlah Lembaga 1 8 2 11

Persen 0,51% 10,81% 0,00% 4,26% 3,44%

Sudah >= S1 Jumlah Lembaga 196 66 2 45 309

Persen 99,49% 89,19% 100,00% 95,74% 96,56%


Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


No. Kecamatan Nama Sekolah Jenis Status Kepala

Sekolah KS >= S1

KS Belum

S1

1. LOWOKWARU SDN MOJOLANGU 2 SD Negeri 0 0 0

2. BLIMBING SD KARTIKA IV-1 SD Swasta 1 0 1

3. BLIMBING SD NU BLIMBING SD Swasta 1 0 1

4. BLIMBING SD TAMAN MUDA 2 SD Swasta 1 0 1

5. KLOJEN SD IMKA SD Swasta 1 0 1

6. KLOJEN SD ISLAM ASWAJA SD Swasta 1 0 1

7. KLOJEN SDK SANTA MARIA 1 SD Swasta 1 0 1

8. LOWOKWARU SD ISLAM WAHID HASYIM SD Swasta 1 0 1

9. SUKUN SD BERITA HIDUP SD Swasta 1 0 1

10. KEDUNGKANDANG MI HIDAYATUL MUBTADI'IN MI Swasta 1 0 1

11. SUKUN MI SUNAN KALIJOGO PISANGCANDI

MI Swasta 1 0 1

Analisa:

Tabel 19.1.a menunjukkan bahwa masih terdapat Kepala Sekolah di 1 SDN

yang belum memenuhi SPM.

11-1 Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat pendidik

Tabel 19.1 – Jumlah Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat pendidik

Kelompok KS >= S1

Data SMP SMPT MTs

Grand Total Negeri Swasta Negeri Negeri Swasta

Belum S1 Jumlah Lembaga 4 4

Persen 0,00% 6,15% 0,00% 0,00% 0,00% 3,25%

Sudah >= S1 Jumlah Lembaga 27 61 5 2 24 119

Persen 100,00% 93,85% 100,00% 100,00% 100,00% 96,75%


Total Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

No. Kecamatan Nama Sekolah Jenis Status Kepala

Sekolah KS >=

S1

KS Belum

S1

1 KEDUNGKANDANG SMP ISLAM TARBIYATUL HUDA SMP Swasta 1 0 1

2 KEDUNGKANDANG SMP NU HASYIM ASY'ARI SMP Swasta 1 0 1

3 LOWOKWARU SMP MUHAMMADIYAH 6 SMP Swasta 1 0 1

4 LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH SMP Swasta 0 0 0

Analisa:

Semua Kepala SMPN di Kota Malang sudah S1.


3.2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

1) Terwujudnya MOU Gubernur Jatim dan Walikota Malang

tentang penyediaan anggaran untuk menjamin keberlanjutan

program pemberian bantuan biaya minimal pendidikan bagi

siswa SD/MI serta SMP/MTs negeri dan swasta;

2) Adanya semangat jajaran pendidikan untuk selalu

mengupayakan sosialisasi dan pemantapan sistem pendidikan

berdasarkan prinsip desentralisasi, demokratisasi dan

manajemen berbasis sekolah;

3) Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan

untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun melalui gerakan

nasional oleh pemerintah;

4) Adanya peningkatan upaya peningkatan penyelenggaraan

administrasi yang semakin terbuka dan peningkatan kualitas

pelayanan publik;

5) Tersedianya dana yang bersumber dari APBD, DAU maupun

APBN dana dekonsentrasi memungkinkan kegiatan dapat

diselenggarakan

sesuai dengan rencana;

6) Tersedianya fasilitas prasarana pendidikan yang tersebar di

seluruh daerah Kota Malang;

7) Tersedianya tenaga kependidikan, baik pada jalur sekolah

maupun luar sekolah;

8) Tersedianya sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan

Kota Malang yang relatif cukup;

9) Terprogram dan terlaksananya PLS (Pendidikan Luar Sekolah)

yang berorientasi pada aspek hidup dan kelangsungan

kehidupan;


10) Telah melembaganya program-program PLS yang diprakarsai

masyarakat (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kursus,

Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dll);

11) Terselenggaranya pembelajaran berbasis kompetensi dan

sertifikasi/uji kompetensi bagi siswa SMK (Sekolah Menengah

Kejuruan) sehingga dapat mendorong siswa memiliki

kompetensi dan siap untuk bekerja;

12) Terwujudnya MOU Gubernur Jatim dan Walikota Malang

tentang penyediaan anggaran untuk pemberian bantuan biaya

minimal pendidikan bagi siswa SD/MI serta SMP/MTs negeri dan

swasta Tahun 2004/2005;

13) Terwujudnya bantuan bagi siswa SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA melalui GNOTA;

14) Adanya SMK di Kota Malang yang potensial untuk

dikembangkan menjadi SMK berstandar nasional/internasional;

15) Adanya SMK yang menyelenggarakan program Community

College bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan

industri nasional/internasional terstandar;

16) Adanya SMK yang berinisiatif melaksanakan re-engineering

dalam rangka penyesuaian penyediaan tamatan sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja;

17) Semakin meningkatnya animo masyarakat masuk ke SMK;

18) Diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kecakapan

hidup berdasarkan pendekatan broad based education serta

MPMBS;

19) Diberlakukannya kurikulum yang baru.

20) Tersedianya lembaga PLB (Pendidikan Luar Biasa) bagi anak

yang memiliki kelainan maupun keistimewaan luar biasa yang

dapat mendukung wajar dikdas 9 tahun, dan penyiapan sumber

daya manusia (SDM);

21) Terencananya jaringan teknologi komunikasi dan informasi

untuk pengembangan model pendidikan di masa depan;


22) Dinas Pendidikan memiliki beberapa institusi/UPTD (Unit

Pelaksana Teknis Dinas) yang berfungsi strategis sebagai

pengelolan kegiatan strategis;

23) Tersedianya dana untuk menjangkau sasaran kebutuhan

sarana/prasarana pendidikan secara keseluruhan baik sekolah

negeri maupun sekolah swasta;

24) Tersedianya program kerja pembinaan dan pengembangan

kebudayaan pada masa yang akan datang.

25) Terlaksananya desentralisasi anggaran ke unit pelaksana teknis

(UPTD ) dan Sekolah.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Belum tersedianya dukungan data yang akurat tentang data

pendidikan terutama data penduduk yang buta huruf;

2) Kurang mantapnya koordinasi lintas bidang masing-masing

subdin maupun lintas Kecamatan dalam menyamakan persepsi

kebijaksanaan pendidikan sekolah;

3) Terpisahnya alokasi anggaran pendidikan antara sekolah yang

dikelola Dinas Pendidikan dengan sekolah yang dikelola Depag

sehingga masih adanya program yang tumpang tindih;

4) Terbatasnya fasilitas sarana prasarana pendidikan terutama

untuk sarana PLB yang sesuai dengan jenis kelainan anak dan

jenjang pendidikan;

5) Masih terdapat kurang meratanya penyaluran tenaga

kependidikan/guru di sekolah sesuai jurusannya;

6) Belum tersedianya lembaga atau pusat ketrampilan bagi anak

luar biasa;

7) Belum tersedianya tenaga khusus yang menangani PLB;

8) Masih terdapatnya tenaga kependidikan PLS yang memiliki

kemampuan yang kurang memadai/professional sesuai bidang

tugas/fungsi yang diembannya;


9) Terbatasnya alokasi dana dari APBD dan APBN bagi

penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan SMK

menyebabkan sasaran program PLS dan SMK belum optimal;

10) Belum mantapnya kerjasama antara pendidikan kejuruan

dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) khususnya

kompetensi yang diperlukan;

11) Masih banyaknya SMK yang fasilitas pembelajaran (peralatan

praktik) belum memadai / belum memenuhi standar minimal;

12) Tingginya biaya operasional pendidikan di SMK.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1) Diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2) Meningkatnya jumlah anak usia sekolah dapat tertampung

sesuai jenjang pendidikan. Seperti tertera pada indikator APK,

APM dan APS;

3) Mulai meningkatnya adanya pemahaman dan kesadaran sosial

masyarakat akan pentingnya pendidikan baik sekolah umum

maupun kejuruan, termasuk pendidikan luar biasa;

4) Munculnya sekolah-sekolah swasta umum dan kejuruan,

maupun perguruan agamis yang menunjang peningkatan angka

partisipasi serta dioptimalkan sekolah terbuka;

5) Masih adanya kemampuan individual anak yang dapat

dikembangkan serta adanya dukungan masyarakat sebagai

wadah sosial untuk menampung anak yang memiliki kelainan;

6) Berkembangnya Pendidikan Luar Biasa yang di prakarsai oleh

masyarakat dalam bentuk yayasan dan tersedianya Pendidikan

alternatif seperti sekolah terpadu dan sebagainya;

7) Meningkatnya dukungan pemerintah pusat dan propinsi dalam

pengembangan PLB;

8) Tersedianya Perguruan Tinggi yang cukup banyak dan relatif

bermutu di Kota Malang yang mampu menampung mahasiswa


dari dalam dan luar Kota Malang berpotensi untuk

mengembangkan IPTEK termasuk untuk penelitian dan

pengembangan penyelenggaraan pendidikan TK-SD sampai

dengan SMA/K dan PLS;

9) Banyaknya sentra-sentra industri yang merupakan asset dan

potensi untuk penyerapan lulusan SMK;

10) Besarnya jumlah sasaran/garapan PLS yang belum terjangkau

oleh layanan PLS;

11) Banyaknya potensi PLS yang belum digali/dimanfaatkan secara

optimal dalam mendukung pelaksanaan program-program PLS

utamanya yang menyangkut penyediaan sarana/prasarana dan

sumber belajar;

12) Potensi teknologi komunikasi sebagai sumber yang dapat

dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan- permasalahan

pendidikan;

13) Semakin meningkatnya dukungan pemerintah pusat dan

propinsi dalam pengembangan SMK.

b. Tantangan/Ancaman (Threat)

1) Pemerintah dipandang masih belum memprioritaskan

pendidikan sebagai bagian terpenting dalam pembangunaan

manusia seutuhnya;

2) Masih lemahnya penyediaan data dan informasi serta belum

tuntas dan belum dinamisnya program pemetaan pendidikan

(school mapping);

3) Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

4) Makin tingginya persaingan kualitas SDM antar wilayah dan

antar negara di dunia;

5) Banyaknya DUDI yang bangkrut atau pailit sehingga

mempersempit lapangan kerja lulusan SMK;

6) Kurang aktifnya program standarisasi tenaga kependidikan serta

kurang lancarnya proses peningkatan karier tenaga

kependidikan;


7) Diberlakukannya pasar bebas yang menuntut kompetensi dan

sertifikasi SDM;

8) Menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk membiayai

pendidikan anaknya khususnya masyarakat lapisan bawah

(kurang beruntung);

9) Sulitnya menyadarkan masyarakat yang relatif masih

terbelakang akan arti pentingnya belajar serta rendahnya

pengetahuan dan kemampuan tutor terhadap metode

pendidikan khususnya metode pembelajaran orang dewasa;

10) Rendahnya kualitas lulusan SMK yang menghasilkan siswa

kejuruan untuk memenuhi standar kerja serta lemahnya etos

kerja, disiplin dan kemampuan berbahasa Inggris dan

matematika;

11) Menurunnya kesadaran anak/siswa akan nilai luhur warisan seni

dan budaya, karena dapat mengakibatkan hilangnya jatidiri

bangsa.

12) Dana penyelenggaraan pendidikan luar biasa masih kurang

memadai.

13) Kurangnya pemahaman masyarakat dan penentu kebijakan

tentang arti penting PLS.

14) Makin tingginya tuntutan masyarakat dan dunia usaha/dunia

industri di era global terhadap mutu lulusan pendidikan sekolah

dan luar sekolah.

15) Tidak semua permasalahan pendidikan dapat ditangani dengan

sistem konvensional (sekolah).


3. Identifikasi Penyebab Masalah


No. Masalah Penyebab Timbulnya Masalah

1.

Pemerataan dan Perluasan Pendidikan

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, dan tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD/MI, dilanjutkan SLTP/MTs dan pemerataannya yang paling rendah adalah pada jenjang SM/MA. Bila pemerataan dilihat menurut jender di tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SM/MA, maka pada jenjang tersebut terlihat perbedaan jender . Pada jenjang SLTP/MTs dan SD/MI jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan sedangkan pada jenjang SM/MA jumlah siswa perempuan lebih banyak. Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti. Makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya. Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD/MI dengan tingkat SLTP/MTs apalagi untuk tingkat SM/MA.Namun jika dilihat dari jumlah siswa yang ada maka siswa SD/MI dapat tertampung di tingkat SLTP/MTs dengan menambah rombongan belajar dan ruang kelas di tingkat SLTP/MTs maupun di SM/MA. Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang paling besar pada jenjang SM/MA yaitu 134,85.Diharapkan jika jumlah tingkat SM/MA ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi terdapat di jenjang SD yaitu sebesar 149.Sedangkan yang paling rendah terdapat pada SM/MA yaitu sebesar 51.Dengan rendahnya nilai tingkat pelayanan sekolah pada SM/MA berarti tingkat pelayanan sekolah pada tingkat SM/MA belum merata.

Struktur Organisasi belum meng-akomodasi kebutuhan riil dilapangan. Terjadinya penurunan jumlah sasaran didik di SM/MA Tingginya minat masyarakat di dalam dan luar kota Malang terhadap sekolah.Kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran yang mendekati sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan . Penyebaran tenaga kependidikan secara kualitas dan kuantitas belum merata. Perhitungan data di Biro Pusat Statistik, masih menggunakan sistem proyeksi, sehingga data penduduk usia sekolah belum valid. Masih rendahnya tingkat pelayanan sekolah di tingkat SM/MA karena rendahnya jumlah sekolah di tingkat SM/MA.


2. Peningkatan Mutu Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah , angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SLTP dan SM ditambah dengan indikator kesesuaian guru mengajar menurut bidang studi. Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 93,10%. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD/MI yaitu 2,33 %. Sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SM + MA yaitu 0,56 % dan angka lulusan yang terendah pada tingkat SM yaitu 81,62. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tk. SD/MI, SLTP/MTs dan SM/MA perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai yang negatif pada angka mengulang, angka putus maupun angka kelulusan yang berarti mutunya perlu ditingkatkan. Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat SLTP/MTs guru yang layak mengajar paling besar yaitu 96,33 % dan yang paling rendah pada tingkat SM + MA yaitu 87,40 %. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SLTP/MTs dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SM/MA. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu 5,28 % di tingkat SD/MI dan 19,03 % ditingkat SLTP/MTs serta 2,64 % ditingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga. Untuk SD/MI 88,58% dan SLTP/MTs yang belum memiliki 66,81 %, sedangkan SM/MA 34,35%. Ruang UKS untuk SD/MI dan SLTP/MTs yang sudah memiliki .Untuk SM/MA yang belum memiliki sebesar 12,19%. Laboratorium sudah dimiliki oleh beberapa SMP tetapi banyak yang belum standart ukuran maupun fasilitasnya sehingga masih perlu bantuan untuk pengadaan dan rehabilitasi. Untuk SMP/MTs ada yang belum memiliki laboratorium hanya 21,81%. Demikian juga ruang ketrampilan SM+MA hanya 31,79%. Ruang Bimbingan Penyuluhan untuk SM+MA yang belum memiliki yaitu 6,55%. Ruang serba guna untuk SM/MA yang belum memiliki yaitu 29,32%. Bengkel sudah dimiliki SMA/SMK/MA dan ruang praktik sebesar 95,56 % . Untuk angka partisipasi dari segi biaya maka pada tingkat SM/MA partisipasi orang tua adalah terbesar sedangkan partisipasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang paling besar adalah pada tk SD.

Rata-rata input pada sekolah swasta dibawah rata-rata input sekolah negeri, dan rendahnya motivasi yayasan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan

Alokasi Pembiayaan terbatas Beban kurikulum terlalu padat, kegiatan ekstra kurikuler kurang maksimal.


3. Efisiensi Internal

Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran, tahun-siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, siswa terbuang, tahun masukan perlulusan dan rasio keluaran / masukan. Berdasarkan jumlah keluaran ternyata yang paling tinggi adalah SMA/MA dan paling rendah adalah SM/MA. Dari tahun siswa yang terbuang paling tinggi pada tk. SD/MI dan paling rendah pada tingkat SMA/MA. Jumlah putus sekolah yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tk. SM/MI, sedangkan mengulang yang paling mendekati / rendah di tingkat SM/MA. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tk SD/MI memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu 6,14. Dalam kaitan dengan tahun siswa terbuang, ternyata yang terbesar pada tk. SD/MI dan terendah pada tingkat SMP/MTs. Bila dikaitkan dengan satuan biaya persekolah, maka pada tingkat SMP/MTs yang paling boros biayanya sedangkan yang paling tidak boros pada tk. SD/MI.

Belum optimalnya peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan dalam memberikan kontribusi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan. Prioritas kegiatan yang direncanakan belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Hasil evaluasi, pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintah belum di tindaklanjuti secara maksimal.

Belum dijalankannya fungsi dan peran Komite sekolah, Dewan Pendidikan secara maksimal. Ada perbedaan penafsiran dalam penetapan prioritas pembangunan pendidikan antara Tim Penyu-sunan Anggaran dengan Penyu-sunan Program.

Berikut ini capaian umum tentang penyelenggaraan dan

pengeloaan pendidikan di Kota Malang antara lain :

a. Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan untuk

menuntaskan wajar dikdas 9 tahun dan 12 tahun melalui gerakan

nasional oleh pemerintah dan masyarakat;

b. Adanya peningkatan upaya tentang penyelengaraan administrasi yang

semakin terbuka dan peningkatan kualitas pelayanan publik;


c. Tersedianya dana yang bersumber dari APBD, DAU maupun APBN

dana dekonsentrasi memungkinkan kegiatan Dinas Pendidikan dapat

diselenggarakan sesuai dengan rencana;

d. Tersedianya fasilitas prasarana pendidikan dan kebudayaan yang

tersebar di Kota Malang;

e. Tersedianya tenaga kependidikan, baik pada jalur sekolah maupun luar

sekolah;

f. Ketersediaan SDM pada Dinas Pendidikan Kota Malang yang relatif

cukup;

g. Terprogram dan terlaksananya PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang

berorientasi pada aspek life skill dan atau kecakapan hidup sebagai

bekal bermasyarakat;

h. Telah melembaganya program-program PLS yang diprakarsai

masyarakat a.l Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kursus, Kelompok

Bermain, Taman Penitipan Anak dll;

i. Terselenggaranya pembelajaran berbasis kompetensi dan sertifikasi/uji

kompetensi bagi siswa SMK sehingga dapat mendorong siswa memiliki

kompetensi dan siap untuk bekerja;

j. Semakin meningkatnya animo masyarakat masuk ke SMK dan

bertambahnya jumlah SMK di Kabupaten/Kota;

k. Diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kecakapan hidup

berdasarkan pendekatan broad based education serta MPMBS;

l. Diberlakukannya kurikulum 2004 dan KTSP;

m. Terencananya jaringan teknologi komunikasi dan informasi untuk

pengembangan model pendidikan di masa depan.

3.3. Isu - isu Strategis

Isu – isu strategis pendidikan berdasarkan tupoksi adalah program

pendidikan yang urgent dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan

berdasarkan pada kondisi obyektif yang mendesak untuk diatasi dengan

mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu strategis

pendidikan di Kota Malang sebagai berikut.


1. Peningkatan prestasi sekolah.

a. Peningkatan Nilai UASBN.

b. Peningkatan prestasi akademis dan non akademis.

2. Peningkatan kualitas pembelajaran.

3. Optimalisasi besaran sekolah.

4. Pemenuhan kewajiban sekolah secara optimal.

5. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan.

7. Peningkatan kualitas sarana pembelajaran.

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sekolah.

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan.

3.4. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan kinerja yang diukur dalam Renstra Dinas

Pendidikan sebagai berikut:

1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan

No. Sasaran Indikator Kunci Kondisi dan Target

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan

a. APK Kelompok Bermain 7% 13, 2 % 17,4 % 21,6 25,8 29,9

b. APK TK/RA 170% 171% 150,2% 104% 110% 110%

c. APM SD/Paket A/MI 113,53% 111,72% 115,35 119,49 123,5 125

d. APK SMP/Paket B/MTs 132,61% 147,87% 150.42 152,67 155 158

e. APK SMA/SMK/Paket C/MA

136,47% 200,74% 195,32% 191,12% 190 190

f. Prosentase Buta Aksara 15-44 tahun

- - - - - -

g. Prosentase Buta Aksara >44 tahun

- - - - - -

2. Peningkatan Mutu, Daya Saing, dan Relevansi Pendidikan

Indikator Kunci Kondisi dan Target

2008 2009 2010 2011 2012 2013

a. Rata-rata Nilai UASBN SD 8.12 8.14 8.16 8.18 8.20 8.22

Bahasa Indonesia 8.16 8.18 8.20 8.22 8.24 8.26

Matematika 7.8 7.82 7.84 7.86 7.88 8.00

IPA 8.39 8.41 8.43 8.45 8.47 8.50

b. Rata-rata Nilai UN SMP

Bahasa Inonesia 7.38 7.40 7.42 7.45 7.48 7.5

Bahasa Inggris 7.15 7.20 7.25 7.30 7.40 7.5

Matematika 6.42 6.45 6.60 6.70 6.85 7.00

IPA 7.32 7.40 7.42 7.45 7.48 7.5

c. Rata-rata Nilai UN SMA

Jurusan IPA:



2008 2009 2010 2011 2012 2013


Bahasa Inggris 7.72 7.76 7.81 7.85 7.93 8.00

Matematika 7.12 7.20 7.27 7.35 7.43 7.50

Fisika 6.90 7.00 7.15 7.30 7.40 7.50

Kimia 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50

Biologi 8.80 8.81 8.82 8.83 8.84 8.85

Jurusan IPS

Bahasa Indonesia 7.53 7.64 7.74 7.85 7.95 8

Bahasa Inggris 7.56 7.62 7.70 7.76 7.82 7.9

Matematika 7.06 7.15 7.24 7.33 7.42 7.5

Ekonomi 7.98 8.00 8.02 8.04 8.07 8.1

Sosiologi 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.25

Geografi 5.94 6.40 6.80 7.00 7.25 7.5

Jurusan Bahasa


Bahasa Inggris 6.68 6.80 6.95 7.10 7.30 7.50

Matematika 7.87 7.88 7.89 7.90 7.90 7.90

Sastra 7.1 7.15 7.25 7.35 7.43 7,50

Antropologi 7.91 7.93 7.95 7.97 7.98 8.00

Bahasa Asing 9.01 9.03 9.05 9.07 9.09 9.10

d. Rata-rata Nilai UN SMK


Bahasa Inggris 7.43 7.45 7.46 7.47 7.48 7.50

Matematika 6.63 6.75 6.90 7.15 7.35 7.50

Produktif 8.52 8.53 8.54 8.55 8.55 8.55

e. Kualifikasi guru yang berpendidikan S1/D-IV 812 962 1012 1062 1112 1159

f. Pendidik yang memperoleh sertifikasi profesi

411 611 911 1311 1611 1900

g. Rasio siswa terhadap buku pelajaran

SMP 1:04 1:05 1:06 1:07 1:08 1:1

SMA/MA/SMK 1:03 1:04 1:05 1:07 1:08 1:1

h. Rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar

SMP 1:04 1:05 1:06 1:07 1:08 1:1

SMA/MA/SMK 1:03 1:04 1:05 1:07 1:08 1:1

i. Jumlah sekolah yang berkeunggulan lokal, bertaraf nasional dan internasional.

1) Potensial

SMP √ √ √ √ √ √

2) SSN

SMP 6 7 9 10 11 12

SMA (Sekolah Kategori Mandiri) 1 5

SMK:

Program Keahlian Pemesinan 1 2

Program Keahlian Otomotif 2 3

Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)

1 2

j. Tersedianya sistem jaringan teknologi informasi dan komunisasi untuk mendukung pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT.

3 5 7 9 11 13

k. Jumlah sekolah yang terakreditasi

SD/MI 67 68 299 295 297 305

SMP/MTs 17 75 106 108 123 122

SMA/MA 12 40 52 49 51 61

SMK 9 16 33 37 38 38

l. Rasio jumlah murid SMK:SMA 45:55 50:50 55:45 60:40 60:40 60:40



2008 2009 2010 2011 2012 2013

m. Persentase peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik


2008 2009 2010 2011 2012 2013

a. Jumlah sekolah yang mencapai sama atau di atas SNP (Standar Nasional Pendidikan)

SD 1 4 8 12 16 20

SMP 6 8 9 12 13 14

SMA 1 1 2 6 8 8

SMK 1 1 2 3 4 5

b. Jumlah sekolah yang mendapatkan block grant

SD 67 67 67 67 67 67

SMP 16 17 18 18 18 18

SMA 12 12 12 12 12 12

SMK 7 7 8 8 8 9

c. Prosentase lembaga/ satuan pendidikan yang telah melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan perbaikan.

50% 55% 60% 65% 70% 80%


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN,

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat dan

mampu bersaing di era global”.

Penjelasan Visi :

a. Insan Kota Malang yang cerdas adalah insan yang memiliki

kecerdasan secara komprehensif yakni cerdas spiritual, emosional,

sosial, intelektual, dan kinestetis. Deskripsi tentang apa yang

dimaksud dengan insan cerdas komprehensif, kompetitif dan

bermartabat adalah sebagai berikut :

b. Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri

kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, diharapkan

dapat terwujud insan-insan yang cerdas, mulia dan berakhlakul

karimah. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan lembaga

pendidikan yang tertib, bersih, asri dan berbudaya serta memiliki nilai

religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap


perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan

sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan ikhlas dan bersih dari

KKN. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki

keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat

menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai

prestasi di berbagai bidang.

Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan

pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan.

Amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat

pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan

ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-

masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk

membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

DinasPendidikan Kota Malang dan lembaga-lembaga Pendidikan

Kota Malang diharapkan selalu menjaga kebersihan lingkungannya.

Selain itu, dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus

menonjolkan sebagai lembaga yang bersih dari KKN (clean

governance), serta akan diberikan secara adil kepada masyarakat

tanpa membedakan strata sosial dan tingkat ekonomi bersangkutan

dengan harapan kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan

sebaik-baiknya sehingga pendidikan bisa dirasakan semua elemen

masyarakat secara merata.

Pendidikan di Kota Malang akan berupaya agar terbentuk peserta

didik yang berkarakter religius dan toleran sehingga peserta didik di

lembaga pendidikan Kota memiliki sifat-sifat yang berakhlak mulia.

Juga, dalam memberikan layanan pendidikan tidak membedakan RAS

masyarakat, semuanya diberikan kesempatan menjalankan dan

mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara

berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan

masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung

pembangunan pendidikan.


Pendidikan Kota Malang harus memiliki kualitas yang unggul. Melalui

kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, siswa dan lembaga

pendidikan Kota Malang diharapkan mendapatkan capaian prestasi

setingi-tingginya baik di tingkat regional, nasional, maupun

internasional sehingga diakui oleh dunia luas.

Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian,

keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan sekolah dan Dinas

Pendidikan Kota Malang adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang.

Sehingga, segala pembangunan di lingkungan Pendidikan Kota

Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan

aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama yang

selalu berorientasi pada Go green.

c. Berdasarkan RPJPN Departemen Pendidikan Nasional, Rencana

Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-

-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun

2005, tentang Renstra Depdiknas Tahun 2005--2025. Rencana

tersebut dijabarkan ke dalam empat temapembangunan pendidikan,

yaitu tema pembangunan I (2005--2009) terfokus pada peningkatan

kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015)

terfokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015--

2020) terfokus pada daya saing regional dan tema pembangunan IV

(2020--2025) terfokus pada daya saing internasional. Sehingga pada

Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013 – 2018 disesuaikan dengan

RPJPN 2005-2025, tema pembangunan III yang terfokus pada daya

saing regional.

Adapun MISI Dinas Pendidikan Kota Malang :

Untuk merealisasikan visi tersebut, misi Dinas Pendidikan Kota

Malang dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan

terjangkau bagi masyarakat”.


Misi ini akan mendorong keberlangsungan pendidikan di Kota Malang

menjadi lebih baik. Pendidikan masyarakat secara formal maupun non-

formal menjadi prioritas dalam misi ini. Peningkatan kondisi masyarakat

terdidik di Kota Malang dilakukan dengan cara peningkatan kualitas

pendidikan yang terjangkau sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap,

dan kemampuan masyarakat. Model pendidikan non-formal yang dimiliki

oleh sebagian kelompok masyarakat akan didukung sepenuhnya oleh

Pemerintah Kota Malang. Pendidikan harus adil dengan tidak

membedakan, strata, suku dan agama tertentu serta berkesetaraan

gender, semuanya harus mendapatkan pendidikan yang baik, layak dan

berkualitas. Kondisi ini bisa terwujud apabila didukung oleh sarana dan

prasarana yang memadai guna mengembangkan pendidikan yang baik

dan berkualitas di Kota Malang

Melalui misi ini memberikan prioritas pendidikan yang berkualitas

sehingga warga Kota Malang menjadi cerdas, dan terdidik. Pendidikan

memang mahal tetapi biaya pendidikan harus murah dan terjangkau bagi

masyrakat, bahkan GRATIS buat warga prasejahtera (wong cilik).

Dalam misi ini, peserta didik dan lembaga sekolah (formal dan non

formal) di berikan stimulant agar lebih berprestasi dengan diberikan

sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Lingkungan sekolah

didorong untuk selalu menjaga kebersihan dan keasrihan sekolah

sehingga proses belajar akan lebih aman, nyaman dan menyenangkan.

Melalui misi ini pula, akan dilakukan peningkatan kualitas dan

kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan, sehingga dapat

memicu iklim dan sistem pendidikan yang demokratis, bermutu guna,

berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berbudaya, berwawasan kebangsaan,

cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping itu, kualitas layanan pendidikan akan tetap diberikan secara

adil kepada masyarakat. Sehingga pendidikan bisa dirasakan semua


elemen masyarakat secara merata.

Dinas Pendidikan Kota Malang dan lembaga-lembaga Pendidikan Kota

Malang diharapkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat

harus menonjolkan sebagai lembaga yang bersih dari KKN (clean

governance), serta akan diberikan secara adil kepada masyarakat tanpa

membedakan strata sosial dan tingkat ekonomi bersangkutan. Dalam hal

ini, dinas pendidikan harus menata manejemen sesuai dengan SOP

(standar operasional prosedur) yang berlaku.

Dengan peningkatan kualitas pendidikan yang baik dan dengan biaya

yang terjangkau akan menghasilkan outcome yang dapat bersaing di era

global sehingga diharapkan kehidupan warga Kota Malang lebih

makmur.

4.2. Nilai-nilai Organisasi

Dinas Pendidikan Kota Malang menyadari bahwa misi dan tujuan

tersebut di atas dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata

nilai ideal yang akan sangat menentukan keberhasilan dalam

melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan fokus

prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan

ekonomi kreatif. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus

pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam

menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan

menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan

fokus prioritas Dinas Pendidikan Kota Malang.

Selain visi dan misi, organisasi dengan kinerja yang tinggi sering kali juga

merumuskan tata nilai organisasi yang akan membentuk karakter

organisasi serta memberikan acuan untuk organisasi dan jajarannya.

Dinas Pendidikan akan menyediakan kesempatan yang setara dalam

mengakses pendidikan tanpa memandang ras, jenis kelamin, daerah,

dan agama. Dinas Pendidikan akan melaksanakan misinya berdasarkan

prinsip-prinsip tata pelayanan yang baik, dalam artian seluruh jajaran

Dinas Pendidikan baik di tingkat kota, kecamatan, serta kepala sekolah


dan guru, akan menjalankan kewenangannya secara transparan,

partisipatif, dan akuntabel. Daya tanggap terhadap kebutuhan sekolah

akan menjadi panduan dalam perencanaan di tingkat Kota Malang.

Akhirnya, Dinas Pendidikan akan mempromosikan bentuk organisasi

yang ramping agar sebagian besar sumber daya keuangan berada di

tingkat sekolah untuk kepentingan murid. Untuk itu, Dinas Pendidikan

Kota Malang telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh

setiap pegawai (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan

(process values), serta nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku

kepentingan (stake holders) pendidikan, antara lain Pemerintah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pegawai,donatur, dunia pendidikan,

dan masyarakat. Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi

karakteristik calon pegawai Dinas Pendidikan Kota Malang. Nilai

masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik dalam

manajemen organisasi untuk meningkatkan mutu interaksi antar

manusia di dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang.

Dinas Pendidikan Kota Malang apabila

mengacu pada Visi dan Misi-nya serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah,

maka memiliki Tata Nilai / Nilai-Nilai Organisasi sebagai berikut :

Input Values Process values Stake Holders

1. Amanah (Loyalitas &

Dedikasi Tinggi)

1. Berwawasan Luas 1. Efektif dan efisian

2. Profesional 2. Menjadi Teladan 2. Produktif

3. Bertanggung Jawab 3. Akuntabel 3. Responsif

4. Disiplin 4. Koordinatif dan Sinergis 4. Aspiratif

5. Kreatif 5. Berbudaya 5. Demokratis

Pegawai Dinas Kota

Kepemimpinan dan

Manajemen

Pemerataan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang

bermutu

Nilai-nilai yang ditemukan dalam setiap

pegawai Diknas Kota

Nilai-nilai yang diperhatikan dalam

bekerja

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para

Stakeholder terhadap

Diknas Kota


Nilai-nilai masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan

dalam diri setiap pegawai dalam rangka mencapai keunggulan sebagai

berikut.

1. Amanah : memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu

mengemban kepercayaan.

2. Profesional : memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai

serta memahami bagaimana mengimplementasikannya.

3. Bertanggung jawab dan mandiri : memahami risiko pekerjaan dan

berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta

tidak tergantung kepada pihak lain.

4. Disiplin : taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu

mengajak orang lain untuk bersikap yang sama

5. Kreatif : memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang

variatif terhadap setiap permasalahan.

Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus

diperhatikan dalam bekerja di Dinas Pendidikan Kota Malang dalam

rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, yaitu

sebagai berikut.

1. Berwawasan Luas : bekerja berlandaskan pengetahuan dan

informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan.

2. Menjadi teladan : berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk

melakukan halhal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain.

3. Akuntabel: bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta

memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim: bekerja

bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling

menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Diknas.

5. Berbudaya : menjadi motor dan penggerak dalam pengembangan

masyarakat menuju peradaban yang lebih baik dan bermartabat.

Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan

oleh para stake holders, yaitu sebagai berikut.


1. Efektif dan Efisien : melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan

cepat dan tepat guna.

2. Produktif : memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang

optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien.

3. Responsif :peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti

tuntutan yang selalu berubah.

4. Aspiratif: banyak memberikan gagasan dan solusi.

5. Demokratis:terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap

adil dan merata.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan pendidikan

tahun 2014--2018 adalah sebagai berikut :

Misi I :

Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan

terjangkau bagi masyarakat.

Tujuan :

Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitasdan terjangkau

bagi masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis

maupun non akademis;

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan;

3. Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta

pendidikan luar sekolah;

4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.

4.4. Strategi


Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara

konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi

diwujudkan dalam kebijakan dan program. Berikut ini adalah beberapa

strategi Dinas Pendidikan Kota Malang dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Strategi Misi :

a. Peningkatan kualitas pendidikan yang dilandasai dengan akhlak

mulia;

b. Peningkatan karakter siswa dan lembaga sekolah;

c. Peningkatan prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis


d. Peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat;

e. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan;

f. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan;

g. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah.

h. PeningkatanMutu Managemen dan Pelayanan Pendidikan;

i. Tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

j. Peningkatan SDM Aparatur.

4.5. Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan

bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas:

Kebijakan Tujuan Misi :

a. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas

peserta didik bidang akademik maupun non akademik;

b. Mendorong agar peserta didik dan lembaga sekolah selalu inovatif

dalam berkarya;

c. Memberikan fasilitas bagi guru untuk meningkatkan kompetensi agar

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

terkini;


d. Menuntaskan program penyesuaian kompetensi kualifikasi guru

minimal S1 pada semua jenjang pendidikan;

e. Menuntaskan program sertifikasi bagi tenaga pendidik;

f. Memfasilitasi kegiatan yang dapat menunjang profesionalisme,

penguasaan teknologi dan kualifikasi tenaga aparatur;

g. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan non kependidikan

terutama bagi GTT dan PTT;

h. Mengimplementasikan kurikulum Nasional dan lokal yang

disesuaikan dengan ke khasan Kota Malang dan khusus untuk SMK

di dorong untuk mengimplementasikan kurikulum Nasional dan lokal

yang disesuiakan dengan kebutuhan industri dan teknologi terkini;

i. Mengimplementasikan kurikulum yang mendorong siswa didik untuk

belajar berwirausaha;

j. Mendorong kepada semua elemen agar selalu bersikap sesuai

dengan budaya dan norma yang berlaku serta menerapkan

wawasan kebangsaan;

k. Mendorong kepada lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan

kependidkan serta siswa agar selalu mengutamakan kebersihan dan

menjaga lingkungan yang bersih dan asri;

l. Merangsang lembaga pendidikan terutama SMK untuk sebanyak

mungkin menjalin kerjasama dengan industri terkait.

m. Memantapkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;

n. Melaksanakan program wajib belajar 12 tahun;

o. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses

SMA/MA/SMK;

p. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7 – 15 tahun, yang

tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki

kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal

maupun pendidikan terpadu/inklusif bagi anak- anak yang

berkebutuhan khusus;

q. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini;

r. Menyediakan sarana gedung sekolah yang layak dan berwawasan

lingkungan yang bersih dan asri;


s. Menyediakan fasilitas penunjang sekolah yang memadai dan sesuai

dengan perkembangan teknologi;

t. Mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan

Teknologi Informasi;

u. Mendorong lembaga pendidikan untuk lebih mandiri dengan

memperbanyak unit-unit usaha dan Jasa (UPJ) yang di kelola secara

professional.

v. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah

jalur non formal;

w. Mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan

pendidikannya;

x. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada

kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh

layanan pendidikan seperti masyarakat miskin;

y. Memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang beruntung

untuk mengurangi angka putus sekolah;

z. Mendorong siswa dan lembaga sekolah untuk berprestasi.

aa. MeningkatkanMutu Managemen dan Pelayanan Pendidikan yang

akuntabel;

bb. Meningkatkan Tata kelola penyelenggaraan administrasi

pemerintahan;

cc. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur.


BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Strategi Dinas Pendidikan Kota Malang disusun dengan mengacu pada

aturan perundangan yang berlaku, kebijakan Mendiknas, program-program

pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program

dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan

program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi

berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan,

maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh

karena itu, strategi dan kebijakan disusun untuk menyiasati keterbatasan

sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan

dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan

pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003.

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, strategi

pembiayaan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam lima tahun ke depan

disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan

didasarkan pada (a) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dengan

fokus keberpihakan Pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang

kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya,

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) tuntutan prioritas karena

adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak-

hak konstitusional warga negara pada setiap satuan, jenjang dan jenis

pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal, serta untuk menjawab

komitmen internasional dan kepentingan nasional; (c) prediksi perkembangan

kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap

pendidikan dan (d) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik

pendidikan.

Kebijakan desentralisasi pendidikan menuntut peningkatan

kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan

pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat

menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program


yang disusun dalam perencanaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun

ke depan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek

manajemen penyelenggaraan pendidikan itu merupakan bagian dari strategi

implementasi Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang. Renstra 2013-2018

yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Malang harus dijabarkan oleh setiap

bidang yang ada di Dinas Pendidikan (Bidang Pendidikan Dasar, Bidang

Pendidikan Menengah, Bidang Tenaga Pendidikan dan Bidang Pendidikan

Luar Sekolah) menjadi Renstra unit utama untuk lima tahun ke depan. Renstra

unit utama memuat perencanaan program yang akan dilaksanakan secara

berkala setiap tahun untuk dapat mencapai target 7 program RPJM pada

tahun 2014 karena target-target tahunan unit utama pada dasarnya

merupakan penjabaran dari target lima tahun Renstra. Strategi tersebut

disusun dengan memperhitungkan proyeksi (a) pendapatan asli daerah

(PAD); (b) dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi

umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

A. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

1. Tujuan RPJMD

a. Meningkatkan mutu pendidikan

b. Memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan

2. Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan :

a. Meningkatnya mutu tenaga kependidikan

Indikator kinerja :

Rasio guru / murid

Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

b. Meningkatnya mutu peserta didik

Indikator Kinerja :

Angka Lulusan

Angka Melanjutkan

c. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

Indikator Kinerja :

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


Sasaran RPJMD dalam rangka memeratakan kesempatan

memperoleh pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Pemerataan Akses Pendidikan

Indikator kinerja :

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni

Angka Putus Sekolah

APK Pendidikan Usia Dini ( PAUD )

Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera

yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs

b. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Indikator kinerja :

Angka melek huruf

3. Tujuan SKPD

a. Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitas, murah

dan terjangkau bagi masyarakat.

4. Sasaran SKPD

Sasaran 1 :

Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis


Indikator :

Angka Lulusan;

Angka Partisipasi Murni;

Angka Partisipasi Kasar;

Angka Putus Sekolah;

Angka Melanjutkan;

Persentase ruang kelas dengan kondisi bangunan baik;

Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang

sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs.


Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan.

Indikator :

Rasio guru / murid per kelas;

Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta

pendidikan luar sekolah;

Indikator :

APK PAUD;

Angka Melek Huruf

Sasaran 4 :

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;

Indikator :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif

B.1. Rencana Program dan Kegiatan :

Serangkaian program pembangunan pendidikan di Kota Malang

dilandasi tiga pilar pembangunan pendidikan nasional, yakni (1) pemerataan

dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya

saing, dan (3) governance, akuntabilitas dan pencitraan publik.

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota

Malang, maka disusun program-program pengembangan pendidikan

berdasarkan jenis dan tingkatan satuan pendidikan.


a. Program : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Perluasan akses PAUD baik jalur formal maupun non formal,

dengan kegiatan pokok strategis :

1) Peningkatan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang

Kelas Baru (RKB) PAUD;

2) Peningkatan jumlah lembaga PAUD nonformal : TK, KB, TPA dan

SPS (Satuan PAUD Sejenis);

3) Pendanaan biaya operasional, bantuan/subsidi untuk PAUD;

4) Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD;

5) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya

PAUD (terkait dengan konsep the golden age);

b. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD

Kegiatan pokok strategis yang direncanakan :

1) Pembangunan RKB SD;

2) Rehabilitasi Ruang Kelas SD;

3) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

4) Pemberian bantuan sarana prasarana;

5) Pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru

dan siswa;

6) Pemberian bantuan siswa prestasi dan guru prestasi.

7) Peningkatan kualifikasi dan Kompetensi Guru SD;

8)

c. Program : Pendidikan Dasar Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun (SMP)


1) Pembangunan RKB SMP;

2) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP;

3) Pemberian blockgrant bagi SMP Standar Nasional dan

Internasional;

4) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

5) Pembinaan, pemberian rekomendasi, dan ijin operasional bagi

pendirian SMP swasta;


6) Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah;

7) Pemberian bantuan untuk peningkatan mutu pendidikan

pemberian bantuan siswa berprestasi dan guru berprestasi.

8) Peningkatan Kompetensi guru SMP;

d. Program : Pendidikan Menengah di SMA


1) Pembangunan RKB SMA;

2) Rehabilitasi Ruang Kelas SMA;

3) Pemberian blockgrant bagi SMA Standar Nasional bertaraf

Internasional;

4) Perluasan pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM);

5) Pemberian bantuan siswa berprestasi;

6) Pendirian program studi berbasis keunggulan lokal;

7) Pendirian Program Studi/kelas Interpreneur;

8) Pendirian Unit Produksi dan Jasa;


pendirian SMA swasta;


11) Pemberian bantuan siswa berprestasi dan guru berprestasi.

12) Peningkatan Kompetensi guru SMA;

e. Program : Pendidikan Menegah di SMK


1) Pembangunan RKB SMK;

2) Rehabilitasi Ruang Kelas SMK;

3) Bantuan/subsidi bagi SMK swasta;

4) Mengembangkan SMK terutama yang berbasis keunggulan lokal;

5) Bantuan pendirian bengkel kerja dan ruang pamer (showroom)

hasil produksi;

6) Perluasan pemberian BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin);

7) Pengembangan SMK berstandar nasional dan berstandar

internasional


8) Penambahan program keahlian atau SMK berbasis keunggulan

lokal;



11) Pendirian Tempat Uji Kompetensi;


pendirian SMK swasta;


14) Pemberian bantuan magang industri untuk guru;

15) Pemberian bantuan siswa berprestasi dan guru berprestasi;

16) Pembangunan USB SMK;

17) Pengembangan SMK berstandar nasional dan berstandar

internasional;


pendirian SMK swasta;

19) Peningkatan Kompetensi guru SMK.

f. Program : Pendidikan Luar Biasa (Anak Berkebutuhan Khusus)


1) Pembangunan RKB SLB;

2) Rehabilitasi Ruang Kelas SLB;

3) Bantuan/subsidi bagi SLB swasta;

4) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan

Khusus Siswa Miskin (BKSM);

5) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih

terhambat budaya bahwa anak yang perlu mendapatkan

perlakuan khusus pun punya hak untuk mendapatkan akses

belajar dan berkembang;

6) Melengkapi fasilitas bagi penyelenggaraan Sekolah inklusif bagi

anak berkebutuhan khusus;

7) Penambahan sekolah inklusif di SD, SMP, SMA;

8) Peningkatan bantuan biaya operasional sekolah inklusif;

9) Bantuan/subsidi bagi SLB swasta.


g. Program : Pendidikan Non Formal


1) Pembangunan ruang kelas untuk Sanggar Belajar dan sejenisnya;

2) Rehabilitasi Ruang Kelas Sanggar Belajar, Rumah Singgah dan

sejenisnya;

3) Pengangkatan tutor yang berkompetensi memadai;

4) Bantuan biaya peralatan seni sanggar anak jalanan;

5) Bantuan dana penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C;

6) Mengaktifkan taman Bacaan Masyarakat (TBM) secara maksimal

untuk mencegah terjadinya Buta Aksara Kembali;

7) Penanganan/pendampingan anjal (anak jalanan) lebih intensif

dengan mengembalikan mereka ke sekolah sesuai tingkat

pendidikan yang telah diperoleh/dijalani semula;

h. Program Pengembangan Poltekom



3) Pendirian Tempat Uji Kompetensi;

2. Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, maka

disusun program-program pengembangan pendidikan berdasarkan jenis

dan tingkatan satuan pendidikan.



1) Peningkatan kualifikasi dan Kompetensi pendidik/guru PAUD;

2) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem

penilaian;

3) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi

PAUD;

4) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain dan alat

pendidikan;


5) Bantuan pendampingan akreditasi bagi PAUD;

6) Sertifikasi dan uji kompetensi pendidik PAUD;

7) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti

luhur

4) Lomba pendidik/guru PAUD berprestasi;

5) Lomba pengelola lembaga PAUD berprestasi;

6) Lomba lembaga PAUD berprestasi;

8) Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa PAUD;

b. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)


1) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum 2013;


penilaian;


SD;

4) Membangun laboratorium komputer bagi SD dan atau melengkapi

sarana laboratorium sains;

5) Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan;

6) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SD ;

7) Pengembangan SD inti sebagai SD asuh bagi SD plasma;

8) Perintisan SD Model;

9) Pengembangan muatan lokal bahasa jawa dan bahasa inggris;

10) Pemberian beasiswa bagi siswa SD berprestasi;

11) Pemilihan siswa SD teladan/berprestasi;

12) Pembinaan Olah Raga SD;

13) Olympiade sains dan matematika bagi siswa SD/MI baik di tingkat

lokal, regional, nasional dan internasional;

14) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI.

c. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP)



penilaian;



SMP;

4) Bantuan Pembelian buku ajar standar;

5) Membangun laboratorium komputer bagi SMP dan atau

melengkapi sarana laboratorium sains serta laboratorium bahasa;

6) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain, dan alat

pendidikan;

7) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMP;

8) Perintisan SMP bertaraf internasional dimulai dari penerapan

bilingual;

9) Pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMP;

10) Pemberian beasiswa bagi siswa SMP berprestasi;

11) Pemilihan siswa SMP teladan;

12) Olympiade sains dan matematika bagi siswa SMP baik di tingkat

lokal, regional, nasional dan internasional;

13) Lomba kreativitas bagi siswa SMP;

14) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK dan lain-lain) bagi

guru;

15) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMP;

16) Lomba kreativitas bagi guru SMP;

17) Pemilihan guru SMP teladan tingkat Kota Malang dan

pengirimannya dalam lomba tingkat provinsi;

18) Seleksi dan Pembinaan POPDA untuk persiapan POPDA tingkat

Propinsi;

19) Seleksi dan Pembinaan PON Remaja;

20) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik

SMP;

21) Penyusunan Teacher Identification Number (TIN) dan NUPTK

(Nomor Unik Pokok Tenaga Kependidikan) bagi persiapan

pemberian tunjangan profesi;

22) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes;

23) Diklat penggunaan ICT (termasuk e-learning) bagi guru/tenaga

pendidikan dan Kepala Sekolah;


24) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah;


luhur;

26) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan;

27) Pelaksanaan UAN silang penuh baik lokasi maupun pengawasan;

28) Monitoring dan evaluasi serta supevisi pelaksanaan kurikulum dan

pembelajaran SMP;

d. Program: Pendidikan Menengah di SMA


2) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum interpreneur/

Wirausaha;


penilaian;


SMA;


6) Membangun laboratorium komputer bagi SMA dan atau

melengkapi sarana laboratorium sains serta laboratorium bahasa;

7) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain, dan alat

pendidikan;

8) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMA;

9) Pengembangan Unit Produksi dan Jasa dalam rangka menjadi

sekolah yang mandiri;

10) Pengembangan SMA nasional berstandar internasional

11) Pemberian beasiswa bagi siswa SMA berprestasi;

12) Pemilihan siswa SMA teladan;

13) Seleksi dan Pembinaan POPDA untuk persiapan POPDA tingkat

Propinsi;


15) Olympiade sains, matematika, lomba English conversation, bagi

siswa SMA baik di tingkat lokal, regional, nasional dan

internasional;

16) Lomba kreativitas bagi siswa SMA;



guru;

18) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMA;

19) Lomba kreativitas bagi guru SMA;

20) Pemilihan guru SMA teladan tingkat Kecamatan, Kota Malang dan

pengirimannya dalam lomba tingkat nasional dengan sosialisasi

intensif;


SMA;






luhur;

26) Revitalisasi gerakan kepanduan/Pramuka di tingkat SMP;



29) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum

dan pembelajaran SMA;

e. Program Pendidikan Menengah di SMK


2) Pengembangan dan sinkronisasi kurikulum implementatif dengan

industri terkait;


Wirausaha;


penilaian;


SMK;



7) Membangun laboratorium komputer bagi SMK dan atau

melengkapi sarana laboratorium bahasa, bengkel kerja dan

showroom;

8) Bantuan Sertifikasi Kompetensi Keahlian bagi siswa dan guru;

9) Bantuan untuk menjalin kerja sama dengan industri lokal, regional

maupun internasional;

10) Bantuan magang industri untuk guru;

11) Bantuan Uji Kompetensi sebagai Asesor dalam rangka SMK

menjadi TUK (Tempat Uji Kompetensi);

12) Bantuan pengembangan Teaching Factory;

13) Bantuan pengembangan sarana prasarana pendidikan;

14) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMK;



16) Pengembangan SMK berstandar nasional dan standar

internasional;

17) Pemberian beasiswa bagi siswa SMK berprestasi, miskin, dan

yang masuk pada program keahlian khusus;

18) Pemilihan siswa SMK berprestasi melalui lomba kompetensi

siswa;

19) Lomba Kompetensi Siswa ( skill olympic) bagi siswa SMK baik di

tingkat lokal, regional, nasional dan ASEAN;

20) Lomba kreativitas bagi siswa SMK;


guru;

22) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMK;

23) Lomba kreativitas bagi guru SMK;

24) Pemilihan guru SMK teladan tingkat Kecamatan, Kota Malang dan

pengirimannya dalam lomba tingkat nasional dengan sosialisasi

intensif;

25) Seleksi dan Pembinaan POPDA Tingkat SMK untuk persiapan

POPDA tingkat Propinsi;




SMK;






luhur;

32) Revitalisasi gerakan kepanduan/Pramuka di SMK;

33) Revitalisasi peralatan praktik;




dan pembelajaran SMK;

f. Program: Pendidikan Luar Biasa (Anak Berkebutuhan Khusus)



Wirausaha;


penilaian;


SLB;



7) Pemberian beasiswa bagi siswa SLB berprestasi;

8) Lomba kreativitas bagi siswa SLB;


guru;

10) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SLB;

11) Lomba kreativitas bagi guru SLB;

12) Pemilihan guru SLB teladan tingkat Kota Malang dan

pengirimannya dalam lomba tingkat prpvinsi;

13) Mengikuti Porseni tingkat SLB tingkat Propinsi;



SLB;



dan pembelajaran di SLB;





luhur;

g. Program : Pendidikan Non Formal


penilaian;

2) Bantuan pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan

penambahan koleksinya;

3) Bantuan pembelian buku ajar standar;


5) Bantuan pendampingan dalam penyusunan modul tematik dan

bahan ajar;

6) Pemilihan tutor teladan tingkat kecamatan, Kota Malang dan

pengirimannya dalam lomba tingkat nasional;

7) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran

terkini;


luhur;

9) Pemilihan tutor teladan Kota Malang dan pengirimannya dalam

lomba tingkat provinsi;

10) Peningkatan pemberian insentif bagi tutor sekolah;


luhur;

h. Program Pengembangan Politeknik

1) Peningkatan sarana prasarana Poltekom;

2) Peningkatan Akademis Mahasiswa;


3) Pengembangan dan sinkronisasi kurikulum implementatif dengan

industri terkait;


Wirausaha;

5) Seleksi dan Pembinaan BKM (Badan Kreatifitas Mahasiswa)

Tingkat Jawa Timur untuk persiapan tingkat Nasional;

6) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Keahlian bagi Dosen;

7) Fasilitasi untuk menjalin kerja sama dengan industry, institusi

pendidikan localregional maupun internasional serta;

8) Bantuan magang industri untuk dosen;

9) Bantuan Uji Kompetensi sebagai Asesor dalam rangka menjadi

TUK (Tempat Uji Kompetensi);

10) Bantuan pengembangan Teaching Factory;



12) Managemen Program.

3. Program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

Dalam rangka tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, maka

disusun program-program pengembangan pendidikan berdasarkan jenis

dan tingkatan satuan pendidikan.



1) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;

2) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan;

3) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas PAUD;

4) Sosialisasi tentang pentingnya peranan PAUD;

b. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar 9

Tahun (SD)

1) Pembinaan administrasi kinerja SD;



4) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah


5) Penyelenggaraan Evaluasi Diri Sekolah

6) Penataan dan Penguatan Pusat Sumber Inklusif

7) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SD;

8) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit

(PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.

c. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar 9

Tahun (SMP)

1) Pembinaan administrasi kinerja SMP;


3) Pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) secara selektif

berdasar data akurat;


5) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMP;



d. Program : Pendidikan Menengah di SMA

1) Pembinaan administrasi kinerja SMA;


3) Pemberian BOMM (Bantuan Operasional Managemen Mutu)

secara selektif berdasar data akurat;


5) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMA;



e. Program : Pendidikan Menengah di SMK

1) Pembinaan administrasi kinerja SMK;


3) Pemberian BOMM (Bantuan Operasional Managemen Mutu)

secara selektif berdasar data akurat;


5) Workshop supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMK;




f. Program : Program Pendidikan Luar Biasa (Anak Berkebutuhan

Khusus)

1) Pembinaan administrasi kinerja SLB;



4) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SLB;



g. Program : Pendidikan Non Formal (PLS)

1) Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan administrasi kinerja

PLS;


3) Diklat MBS bagi Direktur dan Yayasan;

4) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas PLS.

h. Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan

1) Pemutahiran Data Pokok Pendidikan;

2) Penyusunan SOP tatakelola pelayanan masyarakat.

3) Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di

bidang pendidikan.

4) Pembinaan dewan pendidikan.

5) Pembinaan komite sekolah.

6) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.

Secara lengkap dan kegiatan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran

tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan

Pendanaan

B.3. Pendanaan Indikatif

Sumber dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Pendidikan Kota Malang adalah dibiayai dari dana APBD dan APBN. Dan

mengingat terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah, maka pembiayaan


program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam lima tahun ke

depan disusun dalam skala prioritas.

Untuk biaya kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2013-2018

sebagaimana terlampir.


BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang disusun untuk mewujudkan

dan melaksanakan amanat dan tugas instansi Kepada Walikota sebagai

pemberi mandat.Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang adalah sebagai

wujud salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah

diamanahkan sebagai media perencanaan yang berisi informasi kinerja Dinas

Pendidikan Kota Malang yang disusun secara periodik.

Hal ini juga sebagai kontrak sosial bagi Dinas Pendidikan Kota Malang

dalam mengemban kewenangannnya sebagai pelaksana kebijakan

pendidikan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diamanahkan. Dengan

penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2013 s/d Tahun 2018 adalah

sebagai sarana pencapaian tujuan agar dapat optimal.

Berbagai isu dan permasalahan (1) kemiskinan, (2) pengangguran,

(3) percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataannya, (4) lingkungan

hidup, (5) stabilitas sosial politik, dan (6) pembiayaan pembangunan, dapat

diatasi melalui penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang terencana

dan sistematis.

Sejalan dengan pentingnya peran perencanaan pembangunan

pendidikan yang terencana dan sistematis serta atas dasar pemikiran bahwa

pendidikan merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang maka

perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun dalam bentuk

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan

perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah sangat

diperlukan untuk menyusun/menetapkan program dalam jangka 5 tahun ke

depan, untuk selanjutnya diuraikan menjadi perencanaan jangka pendek yang

merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada setiap

tahunnya. Untuk menyusun perencanaan pembangunan pendidikan sangat

diperlukan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi saat ini dan

kondisi yang diharapkan pada lima tahun yang akan datang.


Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara

menyeluruh dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan: (a)

program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan

implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi

dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan

kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan

didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis

dan memfungsikan peran stakeholder secara lebih luas.

Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang

tahun 2013 s/d tahun 2018 diharapkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan

Kota Malang bisa tercapai secara optimal.

Demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Kota Malang maka kritik dan saran sangat kami harapkan.


INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

VISI : TerwujudnyaInsan Kota Malang yang Cerdas. Bermartabat dan mampu bersaing di era global Misi 1 : Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA

1. Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis

1. Angka Lulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Jumlah siswa lulus x 100% Jumlah siswa mengikuti ujian nasional

Bidang SD & PKLK dan

Bidang SMP, SMA & SMK

Data Individu Sekolah,

Dapodik

2. Angka partisipasi murni - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Jumlah siswa usia sekolah x 100% Jumlah penduduk usia sekolah




Dapodik

3. Angka partisipasi kasar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Jumlah siswa x 100% Jumlah penduduk usia sekolah




Dapodik

4. Angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Jumlah siswa putus sekolah x 100% Jumlah siswa




Dapodik



JAWAB SUMBER

DATA

5. Angka melanjutkan - Dari SD/MI ke SMP/MTs - Dari SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK

Jumlah siswa baru yang diterima x 100% Jumlah lulusan pd jenjang sebelumnya




Dapodik

6. Persentase ruang kelas

dengan kondisi bangunan baik - SD/MI - SMP/MTS - SMA/MA/SMK

Jum ruang kls dg kondisi bangunan baik x100% Jumlah seluruh kelas




Dapodik

7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs

Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga pra sejahtera X 100%

Penjelasan :

- Kriteria pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan



Data penerima BOSDA



JAWAB SUMBER

DATA

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

1. Rasio guru / murid per kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Jumlah Guru per kelas Jumlah Murid

Bidang SD & PKLK ;

Bidang SMP, SMA & SMK ;

Bidang Fungsional Kependidikan


Dapodik

2. Persentase guru yang telah

memiliki sertifikat pendidik

Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru X 100%

Bidang Fungsional Kependidikan


Dapodik

3. Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah

1. APK PAUD Jumlah peserta PAUD x100% Jumlah anak usia 0 – 6 tahun

Bidang PNFI Data Individu Sekolah,

Dapodik

2. Angka Melek Huruf

100 % - (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑢𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑎𝑟𝑎)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 15−45 𝑇ℎ𝑛) 𝑥 100%

Bidang PNFI BPS, Data KF

4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan


Nilai SKM

Semua Bidang dan Sekretariat

Nilai SKM


RENCANA STRATEGIK Dinas Pendidikan Kota Malang

Tahun 2014 s/d 2018

VISI : Terwujudnya Insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing di era global

Misi 1 : Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya Pendidikan Kota Malang Yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Masyarakat

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi

Awal 2013

Target Tahun Strategi Kebijakan

Program 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis

1. Angka Lulusan

- SD/MI 99.21 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 1. Peningkatan kualitas pendidikan yang dilandasai dengan akhlak mulia;

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- SMP/MTs 99.63 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

- SMA/MA/SMK 99.08 % 99.08 % 99.31 % 99.54 % 99.77 % 100.00 %

2. Angka Partisipasi Murni

- SD/MI 88.92 % 88.92 % 88.95 % 88.97 % 88.99 % 89.03 % 2. Peningkatan karakter siswa dan lembaga sekolah;

Program Pendidikan Menengah - SMP/MTs 67.07 % 68.01 % 69.00 % 70.00 % 71.00 % 72.00 %

- SMA/MA/SMK 58.76 % 60.76 % 62.76 % 64.76 % 66.76 % 68.76 %

3. Angka Partisipasi Kasar

- SD/MI 99,63% 99,63% 99,63% 99,63% 99,63% 99,63% 3. Peningkatan prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis;

- SMP/MTs 92,71% 93,01% 93,71% 94,01% 94,71% 95,01%

- SMA/MA/SMK 80,66% 84,66% 88,66% 92,66% 96,66% 100,00% 𝐴𝑃𝐾 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑥 100%

𝐴𝐿 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑈𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 100%

𝐴𝑃𝑀 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑥 100%



Sasaran


Awal 2013


Program 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Angka Putus Sekolah

- SD/MI 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 100%

0.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4. Peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat;

Peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat;

- SMP/MTs 0.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

- SMA/MA/SMK 0.72 % 0.72 % 0.70 % 0.68 % 0.65 % 0.63 %

5. Angka Melanjutkan

- Dari SD/MI ke SMP/MTs 93.33 % 93.84 % 94.34 % 94.84 % 95.34 % 95.84 %

- Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

99.88 % 99.9 % 99.92 % 99.94 % 99.96 % 99.98 %

6. Persentase ruang kelas dengan kondisi bangunan baik

- SD/MI 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒓𝒖𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒊𝒔𝒊 𝒃𝒂𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒊𝒌

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝑹𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑲𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

60.69 % 60.69 % 61.94 % 63.19 % 64.44 % 65.69 %

- SMP/MTS 69.11 % 69.11 % 76.96 % 78.31 % 79.65 % 81.00 %

- SMA/MA/SMK 56.36 % 56.36 % 57.61 % 58.86 % 60.11 % 61.36 %

7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs

Jumlah anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga prasejahtera dikali 100%

16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 %

2. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

1. Rasio guru / murid per kelas 5. Peningkatan mutu tenaga

pendidik dan kependidikan;

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- SD/MI 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

- SMP/MTs 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

- SMA/MA/SMK 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

2. Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru X 100%

70.31 % 70.31 % 71.56 % 72.81 % 74.06 % 75.31 %

3. Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah

1. APK PAUD 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝐴𝑈𝐷

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 4 − 6 𝑇ℎ𝑛 𝑥 100%

62.01 % 64.01 % 75.00 % 80.00 % 85.00 % 90.00 %

6. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan;

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Angka Melek Huruf 100% −

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑢𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑎𝑟𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 15 − 45 𝑇ℎ𝑛 𝑥 100%

99,71 % 99,88 % 99,9 % 99,92 % 99,94 % 99,95 %

7. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah.

Program Pendidikan Non Formal

𝐴𝑀 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝐵𝑎𝑟𝑢 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐽𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 𝑥 100%

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑢𝑟𝑖𝑑)



Sasaran


Awal 2013


Program 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan


Nilai SKM 75.00% 76% 77% 78% 79% 80% 8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan

Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Tabel : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

MISI 1 : Mewujudkan Pendidikan Kota Malang yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Masyarakat

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Urusan Wajib

1 01 Pendidikan

1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.412.339.000 4.125.856.500 4.538.442.150 4.992.286.365 5.491.515.002 21.560.439.017 Dinas Pendidikan

01 1.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Dinas Pendidikan

100% 100% 914.974.000 100% 1.464.135.000 100% 1.610.548.500 100% 1.771.603.350 100% 1.948.763.685 100% 7.710.024.535

01 1.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

Terpenuhinya kebutuhan telephone, air dan listrik Dinas Pendidikan

459.365.000 505.301.500 555.831.650 611.414.815 672.556.297 2.804.469.262

01 1.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Peningkatan kinerja dan tertib administrasi keuangan

200.000.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 664.100.000

01 1.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Peningkatan kebersihan kantor di lingkup Dinas Pendidikan

175.000.000 283.000.000 311.300.000 342.430.000 376.673.000 1.488.403.000

01 1.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan

160.000.000 176.000.000 193.600.000 212.960.000 234.256.000 976.816.000

01 1.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tercukupinya kebutuhan listrik/ penerangan bangunan kantor dengan pengadaan komponen listrik

125.000.000 337.500.000 371.250.000 408.375.000 449.212.500 1.691.337.500

01 1.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan (koran, majalah) di lingkup Dinas Pendidikan

22.000.000 44.000.000 48.400.000 53.240.000 58.564.000 226.204.000

01 1.01.01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Tercukupinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu di lingkup Dinas Pendidikan

96.000.000 520.320.000 572.352.000 629.587.200 692.545.920 2.510.805.120

01 1.01.01 01 18 Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Peningkatan kinerja Dinas Pendidikan melalui rapat koordinasi dan konsultasi

210.000.000 545.600.000 600.160.000 660.176.000 726.193.600 2.742.129.600







SKPD Penanggung




01 1.01.01 01 19 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Tersedianya jasa keamanan kantor sehingga kantor menjadi lebih aman

0 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 464.100.000

01 1.01.01 01 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang Dan Jasa

Tercukupinya kebutuhan pengadaan barang dan jasa ( monitoring dan honor )

50.000.000 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 282.050.000

1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


01 1.01.01 02 03 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Prosentase kehadiran pengawas ke satuan pendidikan Intensitas kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan

75%(320/((36x(425/36))x

100%

85% 95% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 605.000.000 100% 665.500.000 100% 2.320.500.000

01 1.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

pengawas TK/SD : skn:3 blim:3 low:3 ked:2 klo:4

370.000.000 2.022.477.900 2.224.725.690 2.447.198.259 2.691.918.085 9.756.319.934

01 1.01.01 02 33 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.

pengawas SMP/SMA : 15

pengawas SMK : 6)

350.000.000 458.338.420 504.172.262 554.589.488 610.048.437 2.477.148.607

01 1.01.01 02 48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

150.000.000 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 846.150.000

01 1.01.01 02 71 Pemeliharaan Sarana Kantor. Jumlah guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas guru atau sejenisnya

5409 5409 10.000.000 5557 10.100.000 5705 11.110.000 5852 12.221.000 6000 13.443.100 6000 56.874.100

01 1.01.01 02 72 Pengadaan Sarana Prasarana Rusunawa

300.000.000 350.000.000 385.000.000 423.500.000 465.850.000 1.924.350.000

01 1.01.01 02 87 Rehabilitasi Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan Kota Malang

200.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 1.128.200.000

01 1.01.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Kantor 0 38.000.000 41.800.000 45.980.000 50.578.000 176.358.000

01 1.01.01 02 … Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

0 850.000.000 935.000.000 1.028.500.000 1.131.350.000 3.944.850.000

1 01 1.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

280.000.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 744.100.000 Dinas Pendidikan







SKPD Penanggung




01 1.01.01 06 64 Penyusunan Database Sertifikasi dan Gaji

Prosentase sekolah yang memiliki renstra sekolah (RKAS)

551 sekolah 100% 280.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 744.100.000

Prosentase sekolah yang berhasil mengimplementasikan renstra sekolah (RKAS)

551 sekolah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini


01 1.01.01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa

Jumlah lembaga PAUD setiap RW

2 ( 2 lembaga PAUD setiap

RW)

2 100.000.000 2 500.000.000 2 200.000.000 3 220.000.000 3 242.000.000 3 1.262.000.000

01 1.01.01 15 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 150.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 1.078.200.000

01 1.01.01 15 68 Rehabilitasi Gedung TK Jumlah peserta PAUD 19.132 19.132 375.000.000 19.182 2.000.000.000 19.232 1.000.000.000 19.282 1.100.000.000 19.332 1.210.000.000 19.332 5.685.000.000

01 1.01.01 15 69 Peningkatan sarana dan prasarana PAUD

Persentase peserta PAUD/ anak usia PAUD

37,89% 37,89% 0 39,14% 0 40,39% 500.000.000 41,64% 550.000.000 42,89% 605.000.000 42,89% 1.655.000.000

01 1.01.01 15 72 Gebyar Siswa PAUD 180.000.000 180.000.000 198.000.000 217.800.000 239.580.000 1.015.380.000

01 1.01.01 15 73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD 250.000.000 250.000.000 275.000.000 302.500.000 332.750.000 1.410.250.000

01 1.01.01 15 74 Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal

10.000.000 0 25.000.000 27.500.000 30.250.000 92.750.000

01 1.01.01 15 77 Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

15.000.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 84.615.000

01 1.01.01 15 79 Hari Anak Nasional (PAUD) 0 160.000.000 176.000.000 193.600.000 212.960.000 742.560.000

01 1.01.01 15 80 Pendampingan Kurikulum 2013 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 464.100.000

01 1.01.01 15 81 Sistem Informasi Manajemen PAUDNI

100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 464.100.000

01 1.01.01 15 … Bantuan Operasional Sekolah TKLB

0 81.600.000 89.760.000 98.736.000 108.609.600 378.705.600

0

1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


01 1.01.01 16 63 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD)

Persentase Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka:

100% (318 sekolah

seluruhnya melaksananakan 18 jam per

minggu)

100% 32.459.430.000 100% 32.459.430.000 100% 32.459.430.000 100% 35.705.373.000 100% 39.275.910.300 100% 172.359.573.300







SKPD Penanggung




01 1.01.01 16 109 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung SD

a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;

100% (318 sekolah


minggu)

100% 0 100% 2.545.516.400 100% 2.800.068.040 100% 3.080.074.844 100% 3.388.082.328 100% 11.813.741.612

01 1.01.01 16 131 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI.

b) Kelas III : 24 jam per minggu;

100% (318 sekolah


minggu)

100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 660.000.000 100% 726.000.000 100% 798.600.000 100% 3.384.600.000

01 1.01.01 16 139 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD (Seragam)

c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau

100% (318 sekolah


minggu)

100% 138.060.000 100% 525.000.000 100% 577.500.000 100% 635.250.000 100% 698.775.000 100% 2.574.585.000

01 1.01.01 16 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK) 2014.

d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu

100% (318 sekolah


minggu)

100% 1.206.040.000 100% 1.000.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.210.000.000 100% 1.331.000.000 100% 5.847.040.000

01 1.01.01 16 151 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTS 0 100% 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 464.100.000

01 1.01.01 16 157 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku

100% 318 sekolah seluruhnya

melaksananakan 18 jam per

minggu

100% 0 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 464.100.000

01 1.01.01 16 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis.

Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

100% 318 sekolah seluruhnya

menerapkan prinsip-prinsip manajemen

berbasis sekolah (MBS)

100% 318

sekolah seluruhn

ya menerap

kan prinsip-prinsip

manajemen


690.000.000 100% 318 sekolah seluruhnya

menerapkan prinsip-prinsip manajemen


690.000.000 100% 318

sekolah seluruhn

ya menerap

kan prinsip-prinsip

manajemen


759.000.000 100% 318

sekolah seluruhn

ya menerap

kan prinsip-prinsip

manajemen


834.900.000 100% 318

sekolah seluruhny

a menerapk

an prinsip-prinsip

manajemen


918.390.000 100% 318

sekolah seluruhn

ya menerap

kan prinsip-prinsip

manajemen


3.892.290.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 16 191 Rehab Sedang/Berat Gedung SD Angka Kelulusan 7.046.087.000 7.566.087.000 8.322.695.700 9.154.965.270 10.070.461.797 42.160.296.767

01 1.01.01 16 195 Olimpiade MIPA SD/MI - AL SD/MI 99,21% 99,21% 290.000.000 99,22% 290.000.000 99,23% 319.000.000 99,24% 350.900.000 99,25% 385.990.000 99,25% 1.635.890.000

01 1.01.01 16 196 Penyediaan PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah)

- AL SMP/MTs 99,63% 99,63% 157.280.000 99,64% 0 99,66% 100.000.000 99,67% 110.000.000 99,68% 121.000.000 99,68% 488.280.000

01 1.01.01 16 197 Minat Bakat Dan Kreativitas SD/MI Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS

105,50% 105,50% 601.140.000 106,74% 500.000.000 107,99% 550.000.000 109,24% 605.000.000 110% 665.500.000 110% 2.921.640.000

01 1.01.01 16 198 Minat Bakat dan Kreativitas PK Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

141,81% 141,81% 300.000.000 143,06% 300.000.000 144,31% 330.000.000 145,56% 363.000.000 146,80% 399.300.000 146,80% 1.692.300.000

01 1.01.01 16 199 Pendampingan Pendidikan Inklusif Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata

200.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 1.128.200.000

01 1.01.01 16 200 Lomba Manajemen Klub Olah raga SD

- SD/MI 11 11 350.000.000 11 350.000.000 11 385.000.000 11 423.500.000 11 465.850.000 11 1.974.350.000

01 1.01.01 16 202 Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD

- SMP/MTS 6 6 8.773.979.000 0 1.000.000.000 1.100.000.000 1.210.000.000 12.083.979.000

01 1.01.01 16 203 Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi Tingkat Nasional (Akademis)

Angka partisipasi murni

25.000.000 0 50.000.000 55.000.000 60.500.000 190.500.000

01 1.01.01 16 204 Lomba Dai Cilik dan Asmaul Husna

- APM SD/MI/Paket A

102,44 102,44 193.000.000 102,44 0 102,44 200.000.000 102,44 220.000.000 102,44 242.000.000 107,44 855.000.000

01 1.01.01 16 205 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD

- APM SMP/MTS/Paket B

75,38 75,38 250.000.000 75,38 150.000.000 75,38 165.000.000 75,38 181.500.000 75,38 199.650.000 80,38 946.150.000

01 1.01.01 16 206 Penyediaan Sarana Sekolah bagi Siswa Prasejahtera SMP (Seragam)

Persentase SD/MI per jumlah total SD/MI

162.500.000 180.000.000 198.000.000 217.800.000 239.580.000 997.880.000

01 1.01.01 16 207 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)

- Klojen 10,08 10,08 27.669.252.000 10,08 27.669.252.000 10,08 27.669.252.000 10,08 30.436.177.200 10,08 33.479.794.920 10,08 146.923.728.120

01 1.01.01 16 208 Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP

- Kedungkandang

26,61 26,61 1.000.000.000 26,61 1.553.661.000 26,61 1.709.027.100 26,61 1.879.929.810 26,61 2.067.922.791 26,61 8.210.540.701

01 1.01.01 16 209 Minat Bakat dan Kreativitas SMP, MTS

- Blimbing 19,75 19,75 384.080.000 19,75 200.000.000 19,75 220.000.000 19,75 242.000.000 19,75 266.200.000 19,75 1.312.280.000

01 1.01.01 16 210 Lomba Penelitian Karya Ilmiah (LPIR) SMP

- Lowokwaru 20,56 20,56 100.000.000 20,56 100.000.000 20,56 110.000.000 20,56 121.000.000 20,56 133.100.000 20,56 564.100.000

01 1.01.01 16 211 Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP

- Sukun 21,77 21,77 6.187.195.000 21,77 0 21,77 1.309.055.298 21,77 1.439.960.828 21,77 1.583.956.911 21,77 10.520.168.036

01 1.01.01 16 212 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP Persentase SMP/MTs per jumlah total SMP/MTs

400.000.000 450.000.000 495.000.000 544.500.000 598.950.000 2.488.450.000

01 1.01.01 16 213 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tingkat SMP

- Klojen 24,39 24,39 100.000.000 24,39 100.000.000 24,39 110.000.000 24,39 121.000.000 24,39 133.100.000 24,39 564.100.000

01 1.01.01 16 214 Minat Bakat dan Kreativitas PAI - Kedungkandang

21,95 21,95 100.000.000 21,95 0 21,95 100.000.000 21,95 110.000.000 21,95 121.000.000 21,95 431.000.000

01 1.01.01 16 215 Lomojari SMP Terbuka - Blimbing 18,69 18,69 200.000.000 18,69 150.000.000 18,69 165.000.000 18,69 181.500.000 18,69 199.650.000 18,69 896.150.000

01 1.01.01 16 216 Sosialisasi Dapodik SD, SMP - Lowokwaru 20,32 20,32 400.000.000 20,32 300.000.000 20,32 330.000.000 20,32 363.000.000 20,32 399.300.000 20,32 1.792.300.000

01 1.01.01 16 218 Try Out Sekolah Dasar - Sukun 14,63 14,63 250.000.000 14,63 350.000.000 14,63 385.000.000 14,63 423.500.000 14,63 465.850.000 14,63 1.874.350.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 16 219 Manajemen Operasional BOS Angka Partisipasi Kasar (APK)

91.230.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000 422.230.000

01 1.01.01 16 220 Kantin Kejujuran SD/PK - APK SD/MI 114,78 114,78 6.575.000 114,78 7.405.000 114,78 8.145.500 114,78 8.960.050 120 9.856.055 120 40.941.605

01 1.01.01 16 221 Pengadaan Alat Kesenian - APK SMP/MTS

104,19 104,19 100.000.000 104,19 100.000.000 104,19 110.000.000 104,19 121.000.000 109 133.100.000 109 564.100.000

01 1.01.01 16 223 Pengadaan Alat Peraga SMP Angka Putus Sekolah (APS)

2.709.634.000 0 600.000.000 660.000.000 726.000.000 4.695.634.000

01 1.01.01 16 224 Pengadaan Alat Peraga SD - APS SD/MI 0,05 0,05 14.130.000.000 0,04 0 0,03 600.000.000 0,01 660.000.000 0 726.000.000 0 16.116.000.000

01 1.01.01 16 227 Kantin Kejujuran SMP - APS SMP/MTS

0,19 0,19 10.000.000 0,18 10.000.000 0,17 11.000.000 0,15 12.100.000 0,14 13.310.000 0,14 56.410.000

01 1.01.01 16 229 Bantuan Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD

Rasio guru / murid per kelas

1.000.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 5.641.000.000

01 1.01.01 16 230 Bantuan Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP

- SD/MI 1,63 1,63 500.000.000 1,63 716.000.000 1,63 787.600.000 1,63 866.360.000 1,63 952.996.000 1,63 3.822.956.000

01 1.01.01 16 231 Sosialisasi Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Dasar

- SMP/MTS 2,2 2,2 100.000.000 2,2 2,2 0 2,2 0 2,2 0 2,2 100.000.000

01 1.01.01 16 232 Pengadaan Mebeluer SMP Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

100.000.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000 431.000.000

01 1.01.01 16 233 Pengadaan Mebeluer SD - SD/MI 1:237 1:237 100.000.000 1:237 1:237 150.000.000 1:237 165.000.000 1:237 181.500.000 1:237 596.500.000

01 1.01.01 16 … Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan SD

- SMP/MTS 1:314 1:314 1:314 1:314

150.000.000 1:314

165.000.000 1:314

181.500.000 1:314

496.500.000

01 1.01.01 16 237 Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMP

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

48,75 50,63 51,8 75.000.000 52,97 82.500.000 54,15 90.750.000 55,32 99.825.000 55,32 348.075.000

01 1.01.01 16 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMP Swasta

Persentase SD/MI dengan Kondisi bangunan baik

56,88 60,69 61,94 63,19 50.000.000 64,44 55.000.000 65,69 60.500.000 65,69 165.500.000

01 1.01.01 16 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera MTS Swasta

6 6 50.000.000 6 55.000.000 6 60.500.000 6 165.500.000

01 1.01.01 16 … Wisata Pendidikan Persentase SMP/MTs dengan kondisi baik

69,11 69,11 70,36 71,61 50.000.000 72,86 55.000.000 74,11 60.500.000 74,11 165.500.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 16 … Pengadaan Bus Siswa Persentase Ketersediaan ruang lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik pada setiap SMP/MTs

74,8 75,61

76,96 78,3 1.000.000.000 79,65 1.100.000.000 81 1.210.000.000 81 3.310.000.000

01 1.01.01 16 … Minat Bakat Kreatifitas PAI Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SD/MI

100% dari 318 sekolah




50.000.000 100% dari 318 sekolah

55.000.000 100% dari 318 sekolah

60.500.000 100% dari 318 sekolah

165.500.000

01 1.01.01 16 … Peningkatan Akademis Siswa SD Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SMP/MTS

81.3% ( 100 guru yang

telah dilengkapi neja kursi

dibandinng 123 guru

81,3 86,18 91,06 100.000.000 95,12 110.000.000 100 121.000.000 100 331.000.000

01 1.01.01 16 234 Minat Bakat dan Kreativitas Pendidikan Agama Jenjang SD

Persentase Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs

95,93 95,93 97,56 175.000.000 100 192.500.000 100 211.750.000 100 232.925.000 100 812.175.000

01 1.01.01 16 235 Try Out Kejujuran SD/MI/SMP/MTs Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SD/MI

71.39 ('62.156 buku

teks/87.065 peserta didik)

71,39 78,63 198.562.500 85,86 218.418.750 93,1 240.260.625 100 264.286.688 100 921.528.563







SKPD Penanggung




01 1.01.01 16 … Pengadaan Alat Olahraga Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SMP/MTs

59.36 (23507 buku teks

/39598 peserta didik)

59,36 67,45 75,53 150.000.000 83,61 165.000.000 91,69 181.500.000 100 496.500.000

01 1.01.01 16 170 Pengadaan Sarana Prasarana SMP

Persentase Ketersediaan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA pada setiap SD/MI

36.25 (116 sat peraga

IPA/320 SD)

36,25 43,75 2.984.634.000 50 3.283.097.400 59,375 3.611.407.140 65,625 3.972.547.854 75 13.851.686.394

01 1.01.01 16 169 Pengadaan Sarana Prasarana SD Persentase Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100% (530 sekolah

seluruhnya memiliki jarak

yang terjangkau

100% 100% 15.380.000.000 100% 16.918.000.000 100% 18.609.800.000 100% 20.470.780.000 100% 71.378.580.000

01 1.01.01 16 236 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Agama

Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin

1 kerja sama 1 kerja sama

1 kerja sama 196.000.000 1 kerja sama

215.600.000 1 kerja sama

237.160.000 1 kerja sama

260.876.000 1 kerja sama

909.636.000

01 1.01.01 16 239 Pembangunan Ruang Kelas Baru Persentase siswa keluarga miskin yang memperoleh beasiswa dari pihak swasta

100% ( 7000 siswa)

100% 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 605.000.000 100% 665.500.000 100% 2.320.500.000

01 1.01.01 16 … Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD) swasta

7.150.830.000 7.272.330.000 7.999.563.000 8.799.519.300 9.679.471.230 40.901.713.530

01 1.01.01 16 … Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP) Swasta

10.545.802.200 10.878.500.000 11.966.350.000 13.162.985.000 14.479.283.500 61.032.920.700

01 1.01.01 16 240 Sosialisasi Penanganan ABK 300.000.000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 1.392.300.000

0







SKPD Penanggung




1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah 23.396.794.800 15.606.079.180 18.320.500.000 20.152.550.000 22.167.805.000 99.643.728.980 Dinas Pendidikan

01 1.01.01 17 102 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru

Angka Kelulusan 650.000.000 650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000 3.666.650.000

01 1.01.01 17 148 Pembangunan SMKN 13 - AL SMA/SMK/MA

99,08% 99,08% 500.000.000 99,31% 0 99,54% 200.000.000 99,77% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 1.162.000.000

01 1.01.01 17 157 Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy

Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata

1.562.500.000 1.562.500.000 1.718.750.000 1.890.625.000 2.079.687.500 8.814.062.500

01 1.01.01 17 158 Beasiswa bagi Siswa Prasejahtera SMK Taruna 13

- SMA/MA/SMK

8 8 850.000.000 8 850.000.000 8 935.000.000 8 1.028.500.000 8 1.131.350.000 8 4.794.850.000

01 1.01.01 17 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK Angka partisipasi murni

300.000.000 300.000.000 330.000.000 363.000.000 1.293.000.000

01 1.01.01 17 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA

- APM SMA/MA/SMK/Paket C

81,88 81,88 5.460.000.000 81,88 4.680.000.000 81,88 5.148.000.000 81,88 5.662.800.000 81,88 6.229.080.000 86,88 27.179.880.000

01 1.01.01 17 191 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Jenjang SLTA

1.286.040.000 1.092.000.000 1.201.200.000 1.321.320.000 1.453.452.000 6.354.012.000

01 1.01.01 17 198 Peningkatan Kewirausahaan Bagi SMA dan SMK

Persentase SMA/MA/SMK per jumlah total SMA/MA/SMK

100.000.000 0 100.000.000 110.000.000 121.000.000 431.000.000

01 1.01.01 17 199 Pelaksanaan Ujian SMA/SMK - Klojen 30 30 250.000.000 30 160.500.000 30 176.550.000 30 194.205.000 30 213.625.500 30 994.880.500

01 1.01.01 17 200 Minat Bakat dan Kreativitas SMA, SMK, MA

- Kedungkandang

16,36 16,36 480.417.000 16,36 495.000.000 16,36 544.500.000 16,36 598.950.000 16,36 658.845.000 16,36 2.777.712.000

01 1.01.01 17 201 Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade

- Blimbing 13,64 13,64 300.000.000 13,64 150.000.000 13,64 165.000.000 13,64 181.500.000 13,64 199.650.000 13,64 996.150.000

01 1.01.01 17 202 Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA, SMK, MA

- Lowokwaru 24,55 24,55 200.000.000 24,55 100.000.000 24,55 110.000.000 24,55 121.000.000 24,55 133.100.000 24,55 664.100.000

01 1.01.01 17 203 Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi tingkat nasional (Akademis)

- Sukun 15,45 15,45 25.000.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 489.100.000

01 1.01.01 17 204 Sosialisasi Dapodik SMA,SMK,SMLB

Angka Partisipasi Kasar (APK)

300.000.000 300.000.000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 1.692.300.000

01 1.01.01 17 205 Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA-SMK (seragam)

- APK SMA/MA/SMK

112,32 112,32 300.000.000 112,32 450.000.000 112,32 495.000.000 112,32 544.500.000 117 598.950.000 117 2.388.450.000

01 1.01.01 17 206 Pembangunan Asrama SMKN 13 Angka Putus Sekolah (APS)

1.500.000.000 300.000.000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 2.892.300.000

01 1.01.01 17 207 Try Out Sekolah Menengah - APS SMA/SMK/MA

0,72 0,72 200.000.000 0,7 300.000.000 0,68 330.000.000 0,65 363.000.000 0,63 399.300.000 0,63 1.592.300.000

Rasio guru / murid per kelas

0 0 0 0 0 0

01 1.01.01 17 209 Kantin Kejujuran SMA - SMA/MA 2,69 2,69 10.000.000 2,69 0 2,69 15.000.000 2,69 16.500.000 2,69 18.150.000 2,69 59.650.000

01 1.01.01 17 210 Peningkatan Mutu Pendidikan SMK

- SMK 2,35 2,35 500.000.000 2,35 0 2,35 300.000.000 2,35 330.000.000 2,35 363.000.000 2,35 1.493.000.000

01 1.01.01 17 211 Community College / Akademi Komunitas (AK)/ Pendidikan Vokasi

40.000.000 40.000.000 44.000.000 48.400.000 53.240.000 225.640.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 17 212 Prasejahtera Siswa SMA,SMK Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

7.057.837.800 1.000.000.000 1.100.000.000 1.210.000.000 10.367.837.800

01 1.01.01 17 213 Pengadaan Robotic - SMA/MA/SMK 1:417 1:409 175.000.000 1:409 1:409 200.000.000 1:409 220.000.000 1:409 242.000.000 1:409 837.000.000

01 1.01.01 17 … Pengembangan materi belajar mengajar menggunakan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Persentase SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik

55,56 56,36 0 57,61 58,86 200.000.000 60,11 220.000.000 61,36 242.000.000 61,36 662.000.000

01 1.01.01 17 … Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia Industri (SMK)

Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lab Bahasa yang dilengkapi peralatan multimedia

50.84 (30 SMA memiliki lab bahasa /59 jumlah SMA)

50,85 0 52,54 54,24 200.000.000 55,93 220.000.000 57,63 242.000.000 59,32 662.000.000

01 1.01.01 17 218 Sosialisasi Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Menengah

Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lap IPA

40.67 (24 sekolah

memiliki ruang lab/59 SMA)

40,68 200.000.000 44,07 47,46 0 50,85 0 54,24 0 57,63 200.000.000

01 1.01.01 17 … Pengadaan Bus Siswa Prosentase jumlah SMK yang memiliki ruang kerja praktek setiap jurusan

95,92 95,92 0 97,96 100 1.000.000.000 100 1.100.000.000 100 1.210.000.000 100 3.310.000.000

01 1.01.01 17 217 Penyediaan Buku Kurikulum 2013 Bagi SMA/SMK

Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin

1 kerjasama 1 kerjasam

a

1.000.000.000 1 kerjasama 1 kerjasam

a

200.000.000 1 kerjasam

a

220.000.000 1 kerjasam

a

242.000.000 1 kerjasam

a

1.662.000.000

01 1.01.01 17 222 Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMA/SMK Negeri

Persentase siswa keluarga miskin yang memperoleh beasiswa dari pihak swasta

100% ( 7000 siswa)

100% 0 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 232.050.000

01 1.01.01 17 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera MA Negeri

Rasio fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/ jumlah siswa miskin

2 kendaraan (untuk SMK

13)

5 kendaraa

n

0 5 kendaraan 5 kendaraa

n

75.000.000 5 kendaraa

n

82.500.000 5 kendaraa

n

90.750.000 5 kendaraa

n

248.250.000

01 1.01.01 17 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMA/SMK Swasta

0 50.000.000 55.000.000 60.500.000 165.500.000

01 1.01.01 17 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera MA Swasta

0 30.000.000 33.000.000 36.300.000 99.300.000

01 1.01.01 17 216 Pengadaan mebelair SMK 150.000.000 400.000.000 440.000.000 484.000.000 532.400.000 2.006.400.000

01 1.01.01 17 … Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMA/SMK

500.000.000 550.000.000 605.000.000 1.655.000.000

01 1.01.01 17 … Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMK

300.000.000 330.000.000 363.000.000 993.000.000

01 1.01.01 17 219 Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Propinsi

2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000

01 1.01.01 17 220 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SMA/SMK

150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 696.150.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 17 224 Try Out Kejujuran SMA/SMK/MA 125.000.000 137.500.000 151.250.000 166.375.000 580.125.000

01 1.01.01 17 225 Pengadaan Alat Praktek SMK 1.651.079.180 500.000.000 550.000.000 605.000.000 3.306.079.180

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 2.517.500.000 5.982.500.000 5.590.750.000 6.149.825.000 6.764.807.500 27.005.382.500 Dinas Pendidikan

01 1.01.01 18 38 Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C

Angka melek huruf masyarakat

98,50% 98,50% 200.000.000 98,60% 200.000.000 98,70% 220.000.000 98,80% 242.000.000 98,90% 266.200.000 98,90% 1.128.200.000

01 1.01.01 18 61 Hari Aksara Internasional (HAI) Jumlah lembaga bimbingan belajar

202 202 150.000.000 203 150.000.000 204 165.000.000 205 181.500.000 206 199.650.000 206 846.150.000

01 1.01.01 18 76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang

Persentase LSM yang bergerak di bidang pendidikan non-formal

2 2 450.000.000 2 650.000.000 2 715.000.000 2 786.500.000 2 865.150.000 2 3.466.650.000

01 1.01.01 18 87 Lomba Kader Kesehatan Remaja Jumlah lomba minat-bakat tingkat kota

1 kali 1 kali 135.000.000 1 kali 0 1 kali 100.000.000 1 kali 110.000.000 1 kali 121.000.000 5 kali 466.000.000

01 1.01.01 18 88 Seleksi dan Pembinaan Gita Bahana Kota Malang

Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur

1 kali 1 kali 75.000.000 1 kali 75.000.000 1 kali 82.500.000 1 kali 90.750.000 1 kali 99.825.000 5 kali 423.075.000

01 1.01.01 18 89 Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata

Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat nasional

1 kali 1 kali 300.000.000 1 kali 350.000.000 1 kali 385.000.000 1 kali 423.500.000 1 kali 465.850.000 5 kali 1.924.350.000

01 1.01.01 18 90 Peningkatan Kesejahteraan Tutor, Pamong, dan Tenaga Kependidikan Non Formal

Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur

1 kali 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 220.000.000 1 kali 242.000.000 1 kali 266.200.000 5 kali 1.128.200.000

01 1.01.01 18 91 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi

Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Nasional

1 kali 1 kali 7.500.000 1 kali 7.500.000 1 kali 8.250.000 1 kali 9.075.000 1 kali 9.982.500 5 kali 42.307.500

01 1.01.01 18 101 Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa

Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat internasional

1 kali 1 kali 1 kali 700.000.000 1 kali 770.000.000 1 kali 847.000.000 1 kali 931.700.000 5 kali 3.248.700.000

01 1.01.01 18 96 Pembangunan Ruang Kelas Baru Bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

Jumlah bantuan yang diberikan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

31 31 32,55 400.000.000 33,53 100.000.000 34,53 110.000.000 35,57 121.000.000 36,64 731.000.000

01 1.01.01 18 97 Pelatihan Bahasa Inggris bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

Rasio SLB/ jumlah ABK

1:53 ( 1 SLB terdapat 53 siswa ABK)

1:53 1:51 100.000.000 1:50 110.000.000 1:49 121.000.000 1:48 133.100.000 1:48 464.100.000

01 1.01.01 18 … Jambore Pramuka Rasio guru/jumlah ABK

1:20 ( 1 guru mengajar 20 siswa ABK)

19,57 18,32 17,07 50.000.000 15,82 55.000.000 14,57 60.500.000 14,57 165.500.000

01 1.01.01 18 98 Pekan Seni Pelajar 450.000.000 495.000.000 544.500.000 598.950.000 2.088.450.000

01 1.01.01 18 99 Peringatan Hardiknas 5% 400.000.000 440.000.000 484.000.000 532.400.000 1.856.400.000

01 1.01.01 18 92 Lomba Kreatifitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School)

500.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 5.141.000.000

01 1.01.01 18 93 Pengembangan Museum Pendidikan di kawasan MIEP

500.000.000 500.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000 1.662.000.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 18 94 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

300.000.000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 1.392.300.000

01 1.01.01 18 95 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Keluarga Prasejahtera SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

500.000.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000 831.000.000

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


01 1.01.01 20 14 Seleksi Calon Kepala Sekolah Persentase Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik

100% ( 319 Kasek SD

sudah berkualifikasi

S1)

100% 199.770.000 100% 375.000.000 100% 412.500.000 100% 453.750.000 100% 499.125.000 100% 1.940.145.000

01 1.01.01 20 29 Bimbingan Teknis Penghitungan Kenaikan Pangkat Guru Melalui Angka Kredit

Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik

100% (123 Kasek SMP berkualifikasi

S1)

100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 564.100.000

01 1.01.01 20 46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100% ( 36 orang

pengawas memiliki S1

100% 9.151.682.000 100% 11.207.520.000 100% 12.328.272.000 100% 13.561.099.200 100% 14.917.209.120 100% 61.165.782.320

01 1.01.01 20 54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif

Persentase guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

100% ( '11.625 guru

menyampaikan laporan hasil evaluasi mata

pelajaran

100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.500.000 100% 199.650.000 100% 846.150.000

01 1.01.01 20 55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba

Persentase guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

100% ( 7856 guru tetap

yang bekerja 37,5 jam per

minggu

100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 137.500.000 100% 151.250.000 100% 166.375.000 100% 680.125.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 20 66 BOP Madin Persentase guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100% ( '11.625 guru yang mampu menerapkan

rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP)

100% 75.000.000 100% 76.000.000 100% 83.600.000 100% 91.960.000 100% 101.156.000 100% 427.716.000

01 1.01.01 20 90 Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV perjenjang pendidikan

100% ( 319 Kasek SD

sudah berkualifikasi

S1)

100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.500.000 100% 199.650.000 100% 846.150.000

01 1.01.01 20 91 Pelatihan Olimpiade Guru MIPA, Kebumian, Astronomi SMA

125.000.000 125.000.000 137.500.000 151.250.000 166.375.000 705.125.000

01 1.01.01 20 92 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB

200.000.000 250.000.000 275.000.000 302.500.000 332.750.000 1.360.250.000

01 1.01.01 20 93 Seleksi Dan Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

20.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 112.820.000

01 1.01.01 20 94 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Tingkat UPT

15.000.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000 64.650.000

01 1.01.01 20 … Rapat Kerja Kepala Sekolah 50.000.000 55.000.000 60.500.000 165.500.000

01 1.01.01 20 95 Pembinaan KKG 150.000.000 300.000.000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 1.542.300.000

01 1.01.01 20 96 Pembinaan MGMP 150.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 1.078.200.000

01 1.01.01 20 97 Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 150.000.000 150.000.000 165.000.000 181.500.000 646.500.000

01 1.01.01 20 101 Workshop Pengawas 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 928.200.000

01 1.01.01 20 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS).

2.713.800.000 5.640.000.000 6.204.000.000 6.824.400.000 7.506.840.000 28.889.040.000

1 01 1.01.01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


01 1.01.01 22 16 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM dan Komite Sekolah

Persentase Kepala sekolah yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

100% 551 kepala

sekolah seluruhnya

melaksananakan supervisi

100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 1.692.300.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 22 17 Pemutahiran Data Pendidikan Persentase Kepala sekolah atau madrasah yang menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada setiap akhir semester

100% 551 kepala

sekolah seluruhnya

yang menyampaika

n laporan

100% 551

kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan

200.000.000 100% 551 kepala

sekolah seluruhnya

yang menyampaikan

laporan

300.000.000 100% 551


330.000.000 100% 551


363.000.000 100% 551

kepala sekolah

seluruhnya yang

menyampaikan

laporan

399.300.000 100% 551


1.592.300.000

01 1.01.01 22 26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan

Jumlah pameran karya siswa

2 2 125.000.000 2 125.000.000 2 137.500.000 2 151.250.000 2 166.375.000 10 705.125.000

01 1.01.01 22 32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan

Jumlah karya siswa yang terpublikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional

2 2 150.000.000 2 625.600.000 2 688.160.000 2 756.976.000 2 832.673.600 10 3.053.409.600

01 1.01.01 22 35 Pendataan Aset Jumlah siswa yang memiliki karya inovatif

2 2 100.000.000 2 350.000.000 2 385.000.000 2 423.500.000 2 465.850.000 10 1.724.350.000

01 1.01.01 22 36 Pelatihan dan Lokakarya Pengembangan Multimedia Interaktif

Jumlah siswa yang diberi reward atas karya inovatif mereka

2 2 200.000.000 2 400.000.000 2 440.000.000 2 484.000.000 2 532.400.000 10 2.056.400.000

01 1.01.01 22 37 Peningkatan Pembinaan Ke Lembaga Yang Mengikuti Lomba

Persentase Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI

81,88 81,88 200.000.000 83,13 84,38 200.000.000 85,63 220.000.000 86,88 242.000.000 86,88 862.000.000

01 1.01.01 22 … Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV di SD/MI

70,31 70,31 71,56 72,81 300.000.000 74,06 330.000.000 75,31 363.000.000 75,31 993.000.000

01 1.01.01 22 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI

70,31 70,31 71,56 75.000.000 72,81 82.500.000 74,06 90.750.000 75,31 99.825.000 75,31 348.075.000







SKPD Penanggung




01 1.01.01 22 38 Lokakarya Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs

91,53 91,53 250.000.000 92,78 313.734.000 94,03 345.107.400 95,28 379.618.140 96,53 417.579.954 96,53 1.706.039.494

01 1.01.01 17 39 Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi

15,45 15,45 75.000.000 15,45 100.000.000 15,45 110.000.000 15,45 121.000.000 15,45 133.100.000 15,45 539.100.000

01 1.01.01 17 41 Lokakarya Pembiayaan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing dua orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs

27,97 27,97 250.000.000 29,22 30,47 250.000.000 31,72 275.000.000 32,97 302.500.000 32,97 1.077.500.000

01 1.01.01 17 42 Penyusunan Jurnal Ilmiah dan Profil Dewan Pendidikan Kota Malang

Rasio guru / murid 50.000.000 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 514.100.000

01 1.01.01 17 43 Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013

- SD/MI 18,33 18,33 18,33 150.000.000 18,33 165.000.000 18,33 181.500.000 18,33 199.650.000 18,33 696.150.000

01 1.01.01 17 46 Audit Sekolah oleh lembaga Independent (KAP)

- SMP/MTS 13,23 13,23 13,23 70.000.000 13,23 77.000.000 13,23 84.700.000 13,23 93.170.000 13,23 324.870.000

01 1.01.01 17 47 Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan

- SMA/MA 9,37 9,37 9,37 150.000.000 9,37 165.000.000 9,37 181.500.000 9,37 199.650.000 9,37 696.150.000

01 1.01.01 17 48 Lokakarya Learning Management Sistem (LMS)

- SMK 7,22 7,22 7,22 300.000.000 7,22 330.000.000 7,22 363.000.000 7,22 399.300.000 7,22 1.392.300.000

01 1.01.01 17 49 Sosialisasi Sadar Hukum Persentase sekolah memiliki fasilitas penunjang berupa kamar mandi siswa laki-laki dan perempuan

87.54 (464 sekolah

dengan kamar mandi/530

seluruh sekolah

87,55 88,68 223.836.100 89,81 246.219.710 90,94 270.841.681 92,08 297.925.849 93,58 1.038.823.340







SKPD Penanggung




01 1.01.01 17 50 Lokakarya Pengelolaan Jaringan Komputer di Sekolah

Persentase sekolah yang memiliki fasiltas olah raga yang layak

58.11 ('308 sekolah yg

memiliki saraba

olahraga/530 sekolah)

58,11 59,36 350.000.000 60,61 385.000.000 61,86 423.500.000 63,11 465.850.000 63,11 1.624.350.000

01 1.01.01 17 51 Sosialisasi Manajemen Bank Soal di Sekolah

Persentase Ketersediaan sarana IT dalam penyelenggaraan pendidikan

81.13 (430 sekolah yang

memiliki sarana IT/530

sekolah)

81,13 83,02 300.000.000 84,91 330.000.000 86,79 363.000.000 88,68 399.300.000 90,57 1.392.300.000

01 1.01.01 17 52 Lokakarya Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Pendidikan

Persentase sekolah yang melakukan audit independen oleh KAP

0% 0% 5 sekolah 300.000.000 5 sekolah

330.000.000 5 sekolah

363.000.000 5 sekolah 399.300.000 20 sekolah

1.392.300.000

01 1.01.01 17 53 Lokakarya Pendayagunaan Data Pendidikan

Persentase sekolah yang mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka

100% (530 sekolah)

100% (530

sekolah)

100% (530 sekolah)

300.000.000 100% (530

sekolah)

330.000.000 100% (530

sekolah)

363.000.000 100% (530

sekolah)

399.300.000 100% (530

sekolah)

1.392.300.000

01 1.01.01 17 54 Penyusunan Sistem dan Informasi Masterplan Pengembangan Sekolah

Adanya kebijakan sebagai pencegahan penyalahgunaan dana pendidikan

Tidak ada Tidak ada

Ada 200.000.000 Ada 220.000.000 Ada 242.000.000 Ada 266.200.000 Ada 928.200.000

01 1.01.01 17 Penyusunan Evaluasi dan Rencana Kegiatan Dinas Pendidikan

Persentase penanganan terhadap pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan biaya penyelenggaraan pendidikan

100% ( seluruh

penaduan tertangani)

100% 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.500.000 100% 199.650.000 100% 696.150.000

0

1 01 1.01.01 25 Program Pengembangan Politeknik


01 1.01.01 25 04 Beasiswa Bagi Mahasiswa Poltekom

1.881.000.000 1.881.000.000 2.069.100.000 2.276.010.000 2.503.611.000 10.610.721.000

T O T A L

175.075.000.000

178.185.020.000

196.003.522.000

215.603.874.200

237.164.261.620

1.002.031.677.820

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang

i renstra dinas pendidikan kota malang · 1.2. maksud dan tujuan maksud dan tujuan disusunnya...

Documents