FAKTOR-FAKTOR PENGHA/V\BAT KINERJA BIROKRASI PUBLIKDI ERA OTONOMI DAEMH

Oleh : HERIVIAN SISMONO(Dosen llmu Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro)

ABSTRACT

Government bureaucracy is one of the moin octivator elements in locol governance. As alocal device, bureoucrocy is oryonized to support the implementotion of locol governmenttosks. Therefore the locol government bureoucrocy should be designed in a professionolmonner in order to deliver the moximum performonce. But, unfortunately this time, thelocal government bureaucrocy is regorded os the main source of the failure in locolgovernance. lt is notseporated from the poor performonce of the bureaucracy that makesmany governfient progroms con not be optimally ochieved. Some of the factors inhibitingthe performonce of locol govenment thot reviewed in this paper are (1) Bureoucro.y doesnot underctond who it serves, (2) The emergence of friction or discord between the head oflocol government (as heod of the top bureoucrocy) with rcgionol parlioment (DPRD) os orepresentotion of sound of people who must be served by the bureoucrocy, (3) Theorganization of local government bureoucracy that isvery big in terms of quantity, (4) TheIow quolity of occountability ond transparency in local government bureaucrocyperformance, (5) The high influence of politicol power of regionol head to units ofbureoucrocy, (6) Low responsiveness ond sensitivity of the bureoucracy towords theproblems faced by local communities.

Latar BelakangIndonesia merupakan negara besar,

baik dari jumtah penduduk, keragamanbudaya maupun Luas witayah geografinya.Kesemuanya merupakan potensi yang Iuarbiasa besarjika dapat diketota dengan baik.Menyadari ha[ ini maka para pendiri bangsatelah mendesain arah pembangunan NegaraIndonesja dalam Undang'Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945 (lJlJD1945). Di datam pasaL 1B UUD 1945dinyatakan bahwa Negara Indonesia djbagike datam daerah-daerah yang lebih kecit.Konsekuensinya maka ada PemerintahanPusat dan Pemerintahan Daerah.

Keberadaan struktur pemerintahanpusa t dan pe me r i n taha n daerahdjmaksudkan agar berbagai potensj yangdimitiki oteh bangsa Indonesia dapatdiketota dengan baik. Pemerintahan pusat

(natjonaL government) bertugas untu kmengetola urusan'urusan pemerintahansecara umum dan pemerintahan daerah(locaI government) bertugas menqetolaurusan'urusan pemeflntanan yang secaraLan gs ung menyangku t ha ja t h idupmasyarakat. Dalam konteks initah makaeksistensi pemerintahan daerah seharusnyatebih dirasakan datam mengurus danmetayanj masyarakat daerah.

5ebagai bentuk pengakuan ataseks is tens i pe mer jn taha n daerah ,pemerintah pusat tetah merevisi beberapakaLi undang-undang yang mengatur tentangpemer in tahan daerah muta i Undanq-Undang nomor 1 tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, lJndangUndang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, undanq-

58 59

Undang Nomor 22 tahun '1999, Undang-

Undan g Nomor 32 tahun 2004 (Katoh,

2007)dan terakhir Undang-LJndang Nomor

12 tahun 2008. Perubahan kebijakan

tentang pemerintahan daerah tersebut

dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan

atas peranan dan fungsi pemerintahan

daerah yang semakin luas dari waktu ke

waktu. Dengan demikian maka kewenanganyang dimitiki oteh pemerintahan daerahjuga semakin besar, utamanya dalamrangkat metaksanakan tugas ' tugaspembangunan, pemer in tahan danpetayanan pubtik bagi masya.akat daerah.

Tujuan Otonomi DaerahDatam Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Undang'lJndang Nomor 32 tahun 2004 PemerintahanDaerah dinayatakan bahwa otonomi daerahmerupakan hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Sedangkan daerah otonom merupakankesat uan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas witayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusanpemerjntahan dan kepentingan masyarakatsetemDat menurut orakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalamsistem Negara Kesatuan Repubtik Indonesia,Datam pengertian tersebut terkandungmakna bahwa tujuan pemberian otonomikepada daerah adatah agar pemerintahandaerah memi t i k i ke te luasaan un tukmengetota urusan masyarakat daerah sesuaidengan asp i ras i masyarakat yangberkembang di daerah tersebut asat tidakbertentangan dengan prinsip-prinsip sistemNegara Kesatuan Repubtik Indonesia.Masyarakat daerah datam konteks inimemi l i k i pos is i yang teb ih t ingg i

dibandingkan dengan pemerintah daerah,

sebab pemerintah daerah harus bekerja

atas dasar kehendak (aspirasi) masyarakat

setemDat.Secara teoritis. otonomi daerah

merupakan apL ikas i da r j konsepdesentratisasi pemerintahan (decentratizedgovernment). Desentratisasi pemerintahan

dapat dimaknai sebagai petimpahan

wewenang atau penyerahan kekuasaan atauwewenang di bidang tertentu secaraverttkat dari institusi/ tembaga/ pejabatyang tebih tinggi kepada institusi/ tembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yangd ise rah i / d i t imDah i kekuasaan /kewenangan itu berhak bertindakatas namasendiri datam urusan tersebut (pide, 1997).Desentratisasi pemerintahan juga dapatdimaknai sebagai penyerahan urusanpemerintah dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah. Datam pengertiantersebut terkandung maksud bahwadesentralisasi pemerintahan dijatankanoteh pemerintah pusat agar pembangunandaerah dapat dilaksanakan sesuai dengankepentingan dan kebutuhan masyarakatdaerah.

Desentratisasi pemerintahan bagiNegara Repubtik Indonesia merupakanupaya untuk mengelota Negara yang besarini. Dengan melaksanakan kebijakandesentratisasi ini ada beberapa tujuan yangingin dicapai yakni: ('l) mengurangi bebanpemerintah pusat datam mengurus urusanmasyarakat daerah, (2) meningkatkanpartisipasi dan inisiasi masyarakat daerahdatam membangun daerahnya sendiri, (3)memberikan kewenangan yang lebih besarkepada pemerintahan daerah agar dapatmetaksanakan harapan-harapanmasyarakat daerah dengan segera, (4)meningkatkan efektif itas dan efisiensipelaksanaan urusan kepemerintanandaerah karena Demerintah daerah tebih

mengetahui dan Lebih mampu memberikanpeLayanan kepada masyarakat daerahsecara cepat dan tepat.

Pertanyaan yang segera muncutadatah apakah pemberian otonomi daerahtersebut tetah dapat mencapai tujuannya,yakni meningkatkan kuatitas pembangunan

daerah dan men ingka tkan dera j a tkese j ah te raan masyarakat daerah?.Berbagai penetit ian yang telah ditakukanoLeh berbagai pihak baik secara individualmaupun institusionat menunjukkan bahwayang terjadi justru sebaliknya. Sebagianbesar hasil kajian tersebut menuniukkanbahwa kualitas pembangunan di eraotonomi daerah tebih buruk dibandingkandengan sebelumnya. Kualitas keseiahteraanmasyarakat daerah juga tidaksemakin baik.Hanya ada beberapa daerah saia yang dapatmencapai tujuan otonomi daerah. Sekedaruntuk menyebut contoh, Kabupaten Sragen,Kabupaten Jembrana, Kota Sotok danProvinsi Gorontato yang sering dijadikanmodeI keberhas i tan pe taksanaandesentralisasi di daerah masing-masing.Latu apa yang menjadi faktor penyebabburuknya kuaL i tas pembangunan dankesejahteraan masyarakat daerah? Satahsa tunya ada tah k iner ja b i rok ras ipemerintah daerah yang kurang baik.Birokrasi pemerintah daerah memitiki andilyang sangat besar datam menentukansukses atau gagatnya pembangunan daerah.Tanpa birokrasi yang handal maka sutit bagipemerintah daerah untuk dapat mencapaitujuan otonomi daerah.Peran Birokrasi Publik di Era OtonomiDaerah

lsti lah Birokrasi dapat dipahamidengan berbagai bentuk, Birokrasi dapatd ipahami se baga i sua tu o rganrsas i(bureaucracy as the organization), yakniorganisasi memitiki struktur dan aturan-aturan yang jeLas dan formal. Dalam hal ini

b i rokras i merupakan s ua tu s is tem

kerjasama yang metibatkan banyak orang,

dimana setiap orang mempunyai peranrdan

fungsi serta tugas yang sating mendukungdemi te rcapa inya tu juan organ isas i .

0rganisasi sebagai sistem kerjasamaberarti: (a) sistem mengenai pekerjaan'pekerjaan yang dirumuskan secara baik,d imana mas ing-mas ing mengandungwewenang, tugas dan tanggung jawab yang

memungk inkan se t iap orang dapatbekerjasama secara efektif; (b) sistempenugasan pekerjaan kepada orang-orangberdasarkan kekhususan bidang keriamasing-masing; (c) sistem yang terencanadar i sua tu bentuk ker jasama yangmember ikan peran te r ten tu un tukdilaksanakan lepada anggotanya. Brrokrasijuga dapat d ipahami sebag i s is temadministrasi pubtik (bureaucracy as pubticadministration), yang artinya adatah suatuproses pengetotaan sumber daya pubtik

untuk dimanfaatkan bagi kepentinganmasyarakat - B i rokras i ada lah unsurpelaksana dari administrasi pubtik agartujuan petayanan kepada masyarakattercapai secara efektif, efisjen dan rasionaI(Sutistio,2009).

Dengan demikian maka Birokrasidapat juga dimaknai sebagai suatu sistemkerja yang bertaku dalam suatu organisasi(baik pubtik maupun swasta) yang mengatursecara ke datam maupun keluar. Mengaturke datam berarti berhubungan dengan hat-hat yang menyangkut hubungan atauinteraksi antara manusia dalam organisasijuga antara manusia dengan sumber dayaorganisasi lainnya. Sedangkan mengaturke tuar berar t i berhubungan denganinteraksj antara organisasi dengan pihaktain baik dengan tembaga lain maupundengan individu-individu. Secara spesifikbjrokrasi pubLik (pemerintahan) dapatdimaknai sebagai jnstitusi atau agen

6 l

pemerintahan yang dilengkapi dengan

otoritas sjstematjk dan rasjonat dengan

atqran-aturan yang Lugas (a system of

authority retations defined by rationally

devetoped rute) (Chandter and Ptano, 1982

datam Hariyoso,2002).Datam desa in pemer in tahan daerah,

birokrasi adalah seperangkat organisasipemerintah yang dilengkapi dengan sumber

daya aparaturdan sumberdaya lainnya yang

dapat digerakkan untuk menjatankan visi

dan misi pemerintahan daerah untukmemberikan pelayanan publik yang terbaikbagi masyarakat daerah agar masyarakatd apat men ingkatkan kese jah teraanhidupnya. Petayanan pubtik yang dimaksudadatah petayanan pubtik yang bersifatadministratif mapun non-administratif.Petayanan publ.ik yang administratifmisatnya pengurusan surat/ dokumenkependudukan dan kepemitikan hartabenda, sedangkan pelayanan pubtik non-administratif misatnya distribusi dan aLokasisumber daya yang dapat dimanfaatkan otehmasyaraka t da tam memper tancara k t i v i t as nya mi sa Lny a keseh a ta n ,pendidikan, infrastruktur jatan, bangunanpublik dan sebagainya.Sesungguhnya peran apa yang dapatdimainkan oleh birokrasi di era otonomidaerah saat ini. Datam konsep ReinventjngGovernment ada seputuh prinsip birokrasiyang baikyakni:

. Prinsip pertomo; Pemerintahan katalis

\cotoliytic government). Birokrasihendaknya merubah pandangannyaselama ini bahwa dia harus melakukansemua hat untuk masyarakat, melainkanhanya metakukan halhat yang tidakdapat dilakukan oleh masyarakat. Otehkarena itu birokrasi hendaknya tebihber t indak sebaga i pengarah ( to

s teer ing l da r ip . da te r t iba l

menggerakkan ma5"arakat secara

ber teb ihan ( row ing) seh i rBgge

masyarakat t idak menrit iki kesempataryang lebih luas datam bertindak untul

dirinya sendiri. Birokrasi harus lebil

fo kus da tam mengeva luas i dar

menciptakan organisasi birokrasi yan!

efisien.

Prinsip keduo: Memberikan wewenant

kepada masyarakat ketimbang sekedametayani. Masyarakat sesungguhnyidapat berbuat tebih banyak untuld i r i nya send i r j j i ka d jber i ka lkewenangan untuk itu. Birokrasi perhmembaFsi diri untuk tidak tertibatertaLu jauh datam urusan"urusan yanrdapat dikelota sendiri oteh masyarakat.

Prinsip ketigo; lebih sebgai pendoronr

untuk terjadinya kompetisi datanpe mber ian pe Layana n , dengarmendorong muncutnya sebanyamungkin pemberi jasa tayanan. Ha[ ind i lakukan sebaga i upaya un tumemberikan tayanan yang terbai(excellent service) kepada masyarakatDengan adanya kompetisi di bidanrtayanan pubt ik maka masyarakadiharapkan dapat merasakan perbedaatkuatitas petayanan oteh satu instansdengan instansj lajnnnya, dan tentlmereka akan memitiki peLayanan yanltebih baik. Dengan cara ini makib i rok ras i j uga akan ber tomb imemberikan yang terbaik kepadimasyarakat, Tidak sekedar petayanalminimaL, tetapi berorientasi padipe tayanan ma ks i mat kepad imasyarakat.

6 :

:

i)

t

:l

t

a

Prinsip keempot; Pemerintahan yang

Lebih digerakkan oteh misi ketimbang

oleh petaturan. Biroklasi harus mamp-

melakukan p-oses deb i rokrd t isds i

secara Ieb ih cePat agar Prosespetayanan PUbtjk dan Pembangunandaerah dapat berlalan leblh cepat laqi

Panjangnya prosedur birokrasi akan

memPer lambat ta ju Pembangunandaerah karena akan menghambat

masuknya investasi dari luar lnvestas]

in i d iper tukan un tuk merangsanq

muncutnya ide-ide kreatif dan inovatif

da lam masYaraka t da tam

memanfaatkan potensi yang dimitiki

oteh daerah. Sebagajmana dikemukakan

oteh banyak Pihak bahwa Indonesla

merupakan Negara besar yang memiliki

potensi besar untuk menjadi Negara

yang maiu dan seiahtera. Namun hlngga

saat ini pengetotaan potensl yanq aoa'

khususnya o teh Pemer in tah dan

masyarakat daerah mas ih cukuP

mempr iha t inkan . A t ih 'a t ih un tuk

memperjelas proses investasi dengan

berbagai peraturan yang dibuat, yang

terjadi justru seba|.iknya investor

merasa kesulitan untuk menanamkan

investasinya di daerah karena perij inan

yang tidak kunjung setesaj dengan

berbagai macam katebelece yanq harus

d jpenuh i . U jung-u jungnYa mereka

membatatkan rencana investasinya dan

mengatihkan ke daerah lain yang tebih

investor friendty atau bahkan ke Negara

tain. Hal ini tentu akan meruqlKan

masyarakat daerah setempat

. Prinsip Kelimo; Pemerintah pertu lebih

beror je n tas i Pada has i t , dengan

menemukan dimana sumber daya akan

mencapai output yang dinginkan dan

dengan member i gan ja r an a las

keberhasitan bukan dengan menghul(um

kegagatan. KegagaLan adatah sesuatu

yang waiar dalam usaha mencapai haslt '

Namun demikian kegagatan itu tidak

boteh teriadi untuk kedua bahkan ketiga

kalinyd. Kegaqatan sebagai instropeL(i

untuk menaiptakan slStem blrokrasi

yang lebih tagi bagi pencaparan tuluan

yang tetah disepakati. Birokrasi harus

tebih fokus pada pencapaian tuluan

daripada sekedar meributkan siapa yang

salah atas kegagalan !/ang Pernahdiatami. Dengan prinsip ini maka setlap

unit birokrasi diharapkan dapat bersatu

padu memPerba ik i kesatahan dan

mengejar hasiL yang diinginkan oLeh

seluruh masYarakat daerah

Prinsip keenam; Pemerintahan Yang

lebih berorientasi kepada kepentlngan

publik. Jetas bahwa kepentingan pubtik

merupakan hat utama }/ang harus

diperhatikan birokrasi pemerintahan

Otonomi daerah yang ditaksanakan di

lndonesia salasatu tujuannya adatah

agar kepentingan masyarakat daerah

dapat segera d iakomodas l o teh

pemerintah daerah karena secara

emosional memitiki hubungan Yangsangat baik dengan masyarakat. Dengan

demikian maka Pemerintah daerah

dapat segera memenuhi kepentingan

masyarakat lokaI sesuai kewenanganyang dimitikinYa.

. P r ins ip ke tu juh ; mendorong

pemerintah menjadi tebih berusaha,

yang menuniukkan perhatian besar pada

penerimaan dan Penghematan dana

seta in pembetan jaan PendaPatan.Pengetolaan dana pubtik harusnya [ebih

besar porsinya untuk dialokasinkan

kepada urusan-urusan yang tangsung

bersentuhan dengan kePentinganmasyarakat. Oleh sebeb itu pemerintah

harus mampu melakukan penghematan

a tas dana pub t i k dengan t idakmembetanjakannya untuk membiayaipengeluaran'pengetuaran yang secarasubstansia[ tidak berpengaruh kepadakesejahteraan masyarakat, sepertimisatnya pembetian kendaraan dinassecara besar-besaran, memberikanfa s i t i t as mewah kepada parapejabatnya, serta membangun gedung'gedung megah yang tidak memihklfungsi petayanan pubLik selain sekedarsebagai 'merek dagang' pemerintah

daerah yang bersangkutan.

Pr ins ip Kede lapon; menekankankeunggutan pemerintahan antisipatoriyang menun jukkan kecenderunganreaktif dan bergerak darj satu krisis kekrisis tain. Birokrasi pemerintah daerahharus mampu melakukan antisipasi danprediksi terkait dengan kebutuhanmasyarakat daerah di masa yang akandatang. Pemerintah daerah harusmampu mendesain rencana kerja jangka

menengah dan panjang sebagai visipembangunan daerah yang akand icapa inya . Gambaran keh idupanmasyarakat daerah tetah dirancangsedemikian rupa sehingga masyarakatmemiliki harapan yang tebih baik dimasayang akan datang. Persoatan lingkungan,kesehatan, pendidikan dan sumberpencarian merupakan isu.isu pentingyang harus digarap secara serius olehaparatur birokrasi yang professionatdengan met iba tkan pakar -pakarperencanaan di bidangnya masing-masrng.

keuntungan desentralisasi dari sudutpandang efektifitas dan kemampuanadaptasi, serta datam hat morat dankomitmen staf. Morat aparatur birokrasimenjadi satahsatu kuncj keberhasitanpe taksanaan komi tmen rencanapembangunan daerah. Tanpa morat,/etika administrasi yang baik makarencana pembangunan justru akanmenjadi sarana morol hozord bagi pa.apejabat birokrasi untuk metakukankorupsi. Sebaik apapun sistem birokrasidibuat jika birokratnya tidak memitiklmoralitas yang baik maka sistemtersebut tidak akan banyak berarti.Moratitas yang dimaksud adalah sikapmentat birokrasi datam menjalankankewa j i ba nnya sebaga i pe tayanmasyarakat. Untuk memperbaiki moralini satu-satunya jatan adatah denganmeningkatkan pemahaman ( t idaksekadar pengetahuan) para aparatb i rokras i te rhadap kewaj ibannya.Pelatihan-petatihan untuk birokrasiharus disetting tidak hanya sebagaisyara t un tuk menduduk i jaba tan

tertentu tetapi juga harus mamp-member ikan se n t u h a n - sen tu h a nkemanusiaan. Sentuhan kemanusiaanyang dimaksud adatah petatjhan yangdilaksanakan dan diikuti oleh paraaparat birokrasi diharapkan dapatmemberikan kesadarannya sebagaimanusia dan melayani manusia.

Pfinsip kesepuluh; berorientasj padapasar, dengan cara perubahan dilakukandengan mekanisme pasar. Petayananpubtik dan pembangunan daerah pert-memperha t i kan perkembangankebutuhan masyarakat dan dunia bisnis.Sistem pemerintahan tokat harus adaptifdengan perkembangan dunia usaha,. Prinsip kesembilon; meningkatkan

64

sehingga pemerintah daerah daPatmerumuskan berbagai kebijakan pubiikyang investor friendly.

Darj gagasan Osborne dan Gaebter

tersebut maka dapat diktasifikasikan peran-peran utama yang dapat dilakukan oteh

b i rokr as i pemer in tahan daetah d ie radesentralisasi ini. Beberapa peran tersebutadatah sebagai berikuL: Perta'na, biroklasidapat berperan sebaga i ka ta l i sa to r(catatytic qovernment). Datam konsepbro l ras i ka tahs in i maka peran b i rokras ibukantah sebagai pihak yang menggerakkan(rowing)masya.akat untuk rnelakukan inidan itu, tetapj justru bjrokrasj hanyaberperan sebagai pengarah saja (steering),

yakni mengarahkan kemana seharusnyamasyarakat bergerak sehjngga dapatmencapai tujuannya secara efektif danefisr'en. Datam realitanya peran ini dapatdimainkan bjrokrasi sebagai regutator(pengendati). Agar dapat memberrkanpetayanan terbaik kepada masyar akdt,pemerjntah perlu melibatkan pihak-pihaklain (swasta) untuk menyediakannya.Kedua, Birokasi dapal berperan sebagaipendorong (motivator) bagi peningkatanpartjsjpasi masyarakat daiam pembanqunan

daerah. Masyarakat daerah harus dapatd iberdayakan po tens inya agar dapatberkon t r rbus i teb ih besa . bag ipembangunan daerah. Oteh karena itubirokrasi harus dapat menciptakan sistempengambilan keputusan yang partisipatif(paticipative decision making). Dengankondjsj ini maka diharapkan masyakaratjuga dapat menjadi pengonLrol ker]a-kerjabirokrasi datam memberikan petayananpubLik. Ketiga, Birokrasi dapat berperansebagai fasiLitator. Denqan memberikanfas i t i t as i maka d iharapkan dapa tmerangsanq m u ncu tnya in i s i ta t i fmasya ra ka t , men ingka tkan rasakebersamaan, rasa memiLiki dan rasa

tanggung jav/ab masyarakat serta memberikesempatan kepada masyarakat untukterljbat dalam pengambilan keputusanpubtik. Keempat, Birokrasi dapat berperansebagaj antjsipatot Pemerintah yang baiktidak hanya dapat mengatasi masatah yang

ada, tetapi dapat memprediksi masatahyang akan terjadi dan mengantisipasinya.Inovas i dan k rea t j f j tas pemer jn tah

merupakan ha t yang pent ing da tammenyetenggarakan pemerintahan. Otehkarena i tL r saLu Lara mengant is ipas ipermasalahan adatah menyusun rencanastrategis yang berkuatitas.

Berdasarkan konsep yang lditawarkan oteh oteh osborne dan GaeblerLe15ebut sebenarnya per an b i rokras isemakin ringan, sebab berbagai kegiatanpemerintahan dapat didistribusikan kepadapihak ketiga metalui konsep desentratisasi.Konsep yang dikembangkan oleh Osbornedan Gaeb ler in i adatah pemer in tah(birokrasi) sebaiknya tidak tagi metakukantugas-tugas yang dapat diLakukan olehmasyarakat, birokrasi harus tebjh fokuspada tugas- tugas yang t idak dapatditakukan oleh masyarakat dengan carayang pating efisien.

Faktor Penghambat Kinerja BirokrasiK iner ja B i rokras i merupakan

perihat yang penting dan pertu mendapatperhatjan yang cukup datam rangka untukpen ingkatan dan perba i kan kuat i taspetayanan pubtik- Penilaian terhadapkinerja birokrasj akan sangat berguna untukmetihat atau menjtai kuantitas, kualjtas danefisiensj petayanan; mendorong birokrasiun tuk Leb ih memahami kebu tuhanmasyarakat yang djLayani serta untukmelakukan perbaikan pelayanan pubtik.Namun demik ian pada kenyataannyaberbagai hasit penelit ian menyebutkanbahvr'a kualitas petayanan pubtik yang

55

disetenggarakan oteh birokrasi di eraotonomi daerah ini semakin carut marut.Banyak persoatan pembangunan danpetayanan pubtik yang justru bermuta danbuiuknya sistem birokrasi yang ada dipemerintahan daerah, Ada banyak faktoryang dapat mempengaruhi kineria birokrasidalam memberikan petayanan pubtik.

Salah satu ketemahan pokokpetayanan oteh birokrasi, seperti dikatakanOsborne & Gaebter adatah karenaketidaktahuan birokrasi siapa pelanggan

mereka (yang harus diLayani). Banyakmanajer datam sektor pemerintahan tjdakmengetahui petanggan mereka. Hat initerjadi karena sebagian besar badanpemerintah tidak memperoteh dananya daripelanggan. Sebatiknya dalam sektor Bisnis.Jika suatu bisnis menyenangkan petanggan,maka penjuatan akan meningkat. Jikapesa ing b isa te b ih menyenangkanpelanggannya, maka penjualannya akantu run , Pa ra mana je r pemer in tahmenganggap bahwa pelanggan merekaadatah eksekutif dan tegistatif -karena darisanalah mereka mendapat dana. Padahatpemerintah yang demokratis lahir untukmelayani warganya.

Sarunda jang (2001)mengemukakan setidaknya ada [ima faktoryang menyebabkan rendahnya kinerjabirokrasi pemerintahan daerah di eraotonomi, yakni: Pertama, Muncutnya friksiatau perpecahan antara kepata daerah(sebagai pimpinan puncak birokrasi) dengandewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)sebagai representasi dari suara rakyat yangharus ditayani oteh birokrasi. Kedua,G em u knya o rgan isas i b i rok ras ipemerintahan daerah. Organisasi birokrasipemerintahan daerah tumbuh secara tidakterkenda l i (Orwe l ion i5m) seh i n ggamenyedot anggaran daerah sangat besaryang bisa mencapai antara 70-80% dana

daerah. Akibatnya dana yang dianggarkanuntuk petayanan pubtik dan pembangunanmenjad i sangat sed ik i t yang dapatd i pas t i kan t idak mencukup i semuakebutuhan ,nas) ar,lKat daelah. Ketiga,Lemahnya dkunt abrliLas dan transparansikineria birokrasi pemerintahan daerah.Datam hat ini masyarakat daerah tidakdapat mengontroI jalannya pemerintahanyang ditaksanakan oteh birokrasi, sebabmasyarakat t idak memitiki akses yang cukupuntuk memrnta akuntab i t i tas k iner jabirokrasi. Laporan akuntabil itas kinerjabirokrasi hanya diberikan kepada DPRDsaja. Keempat, Besarnya pengaruh potit ikkepentingan, terutama dari kepala daerah.Di era pemilihan kepata daerah secaralangsung ini maka posisi kepata daerahmeniadi sangat kuat. Dengan posisitersebut maka kepala daerah seakan dapatmetakukan apa saja, termasuk merombakstruktur birokrasi pemerintahan daerahdengan tanpa per t imbanganpro fes iona t i sme apara tu r yangbersangkutan. Akrbatnya aparatur birokrasibertomba-Lomba meningkatkan derajatkedekatannya dengan kepaLa daerah agardapat mengamankan posisi jabatannya

tanpa mempedulikan seberapa baik tetahmembe r i kan pe layanan kepadamasyarakat. Potit ik kepata daerah datammenyusun struktur birokrasi pemerintahandaerah tebih banyak ditakukan denganpendekatan tike or disUke, tergantung padaseLera pribadi kepala daerah. Bukanbergantung pada pertimbangan kebutuhanmasyarakat akan aparatur birokrasi yangprofessionat.

Kelimo, Rendahnya responsivjtasdan sensitivitas birokrasj pemerintahdaerah. Birokrasi sangat [ambat dalammerespon kebutuhan masyarakat dan tidakpeka dengan permasalahan yang sedang danakan dihadapi oteh mayarakat daerah.

66

Sut is t io (2006) menya takan bawahpelayanan yang tidak responsif jni satah satusebabnya adatah adatah sikap merasa benardan pating tahu dari para aparat birokrasi.terutama aparat birokrasi yang memjUkiotoritas dalam suatu Instansi birokrasi.Mereka mengusutkan berbagai program danproyek-p royek Pe m ba ngunan danpetayanan pubtik, tetapi datam membuatusulan itu mereka hanya duduk di betakangmeja kerjanya saja. Mereka tidak pernahmetihat secara ri it kebutuhan masyarakatyang ditayaninya. Initah model program/proyek pembangunan yang dibuat denqancara trial and error. Konsep trial and errorini puta yang diterapkan pada masa [atu danhingga jni masjh djpeLihara oLeh aparatbirokrasi kita. Hal ini terladi karenabirokrasi krta matas dan tidak mau belajarMatas untuk teriun tangsung ke tapanqanmenanyakan secara je tas apa yangdibutuhkan oteh rakyat. Yang ditakukanhanya menyebarkan kues ioner yangkemudian d i jus t i f i kas i sebaga i ja r ing

a5mara (penjaringan aspirasi masyarakat).Birokrasi kita juqa tidak mau belajar daripengataman kegagalan-kegagatan masatatu. Bahkan kegagatan itu justru dianggapsebagai sebuah tradjsi birokrasi alias sudahmenjadi kebiasaan. Kebiasaan initah yangmeniadi faktor utama mengapa relormasibirokrasi menjadi sutit di taksanakan.

[Jpaya memperbaiki Kinerja BirokrasiPublik

Ada banyak cara yang dapatditakukan oleh pemerintah daerah datamrangka memperba ik i kua t i tas k iner jabirokrasj pemerintahan daerah. Datamtutisan jni penutis akan menyampaikanbeberapa gagasan untuk memperbaikikinerja birokrasi dj era otonomi daerahsebagaiberikut:Reformasi 5istem dan Prosedur Birokrasi

Selama ini sistem dan prosedurpelayanan yang dlterapkan oleh birokrasradalah sistem dan prosedur yang dirasakanrumrt dan berbelit beht oteh masyarakat.Wataupun para pejabat menganggap sistemdan prosedur itutah yang bajk dan pas,tetapi Lagl-taqi yang merasakan adatahmasyarakat yang menqgunakan sistem danprosedur itu. Semangat debirokratjsasi yangpernah muncut harus segera direahsasikan,sehingga dapat memberikan kepuasankepada masyarakat. Menurut Max Webe(Bi.okrasi adatah organjsasi rasionaI yangdibentuk untuk memperlancar aktivitaspemerintahan. Karena itu Birokrasi yangbail. harus memenuhi karakteristik sebagaiber iku t : Spes ia t i sas , Organ jsas i yanghI |a r l .h rs , Srs tem a turan (sys tem o f ru tes) .lmpersonality, Struktur karier, dan Efisiengi.

Karak te r i s t j k d ia tas dapa tdi jmplementasikan dengan memperhatikanhat-hat sebagai berikut: (l) Para anggotas ta f secara p r ibad j bebas , hanyamenJa lankan tugas- tugas impersona ljabatan mereka, (2) Ada hierarki jabatanyang jetas, (3) Funqsi'fungsi jabatanditentukan secara jetas (4) Para pejabatdiangkat berdasarkan suatu kontrak, (5)Mereka dipit ih berdasarkan kuatif ikasiprofesionat, (6) Mereka memitiki gaji danhak-hak pens iun , secara ber jen jangmenurut kedudukan masing-masing, (7)Para pejabat dapat menempati posnya danda lam keadaan te r ten tu ia dapa tdiberhentikan (8) Pos jabatan adatahtapangan kerjanya sendiri atau lapangankerja pokoknya (8) Ada struktur Karir danpromosi dimungkinkan melaluj senioritasdan keahtian (merit system) maupunkeunggutan (superioritas). Pejabat mungkinsaja tidak sesuai dengan posnya maupundengan sumber-sumber yang tersediadiposnya, namun ia tunduk pada sistemdisiptin dan kontrotyang seragam.

67

Reformasi Sistem Penghargaan dan Sanksi(Reward dnd Punishment System)

Hampir semua kita tahu bahwasistem penghargaan dan sanksi di dalambirokrasi kita sangat tidak jetas dan tidakadil. Aparat tingkat bawah yang notabenesetatu berhadapan dengan masyarakat tidakpernah mener ima penghargaan a tasprestasj yang diraih. Penghargaan selaluuntuk atasannya, yang terkadang tidak tahumenahu tentang apa yang sudah djLakukanoleh ba!,vahannya. Ha[ ini tentu akanmembuat kecewa bawahan tersebut, yangpada akhirnya akan menurunkan semangatkerjanya. Begitu puta sebatiknya sistemsanksi yang diberikan juga tidak jetas.

Jamak kita ketahui bahwa kematasan danketidak disiptinan birokasi kita sangattinggi. Tetapi mereka tidak mendapatkansanksi yang dapat merubah perjtakumereka. Bayangkan, bagaimana merekadapat memberikan petayanan kepadamasyarakat secara maksimaI jika hadirdikantor pun tidak. Yang rajin datang kekantor saja masih sulit memberikanpetayanan yang maksimaL tersebut. Inilahsatah satu penyakit bjrokrat kita. otehsebab itu sistem penghargaan dan sanksi iniharus dibuat secara adit sesuai denganprinsip equat work equal pay (siapa yangkerja bajk akan mendapatkan gaji yangbanyak). Disamping jtu pertu puta djbentuksistem penitajan yang jujur dan profesionat.Atasan tidak harus menjadi penentu akhirapakah seorang pegawai berprestasi atautidak. Penitaian harus ditakukan oteh timkhusus yang dibentuk untuk melakukanpeniLaian baik terhadap atasan maupunDawanannya.

Reformasi Moralitas BirokratSebaik apapun sistem bir okrasi

dibuat jika birokratnya tidak memitikimoratitas yang baik maka sjstem tersebut

tidak akan banyak berarti. Moratitas yang

dimaksud adatah sikap mental birokrasidatam menjatankan kewajibannya sebagaipetayan masyarakat. Untuk memperbaikimoratini satu-sat nya jatan adalah denganmeninqkatkan pemahaman (tidak sekadarpengeta hua n ) para apara t b i rokras ite rhadap kewaj ibannya. Pe la t ihan"petatihan untuk birokrasi harus disettingt idak hanya sebaga i syara t un tukmenduduki jabatan tertentu tetapr juga

harus mampu member ikan sentuhan-sen tuhan kemanus i aan . Se n tuhankemanus iaan yang d imaksud adatahpetatihan yang ditaksanakan dan diikutioteh para aparat birokrasi djharapkan dapatmemberikan kesadar annya sebagai manusiadan melayani manusia, bukan manusia yangmetayani binatang peliharaannya.

OLeh karena itu penutis mengusulkanagar para aparat birokrasi tidak hanyadjberikan petatihan'pelatihan yang hanyaberorientasi pada lQ (intettectuat quation)atau kemampuan otak dan EQ (emotionaLquation) atau kemampuan mengetola emositetapi yang tebih penting adalah materipetatihan yang berorientasi pada 5Q(sp i r i tua t quat ion) a tau kematanganspirituatitas (keberagamaan). KematanganspirituaLitas ini menjadi sangat pentingmeng ingat hanya in i tah yang dapatmembentengi para aparat birokrasi dariperilaku yang korup.

Adanya ke tuhan masyaraka t /petanggan yang berkaitan dengan peritakudan tindakan pejabat pubtik (birokrasi)merupakan suatu ind ika tor bahwapelayanan pemerintah djanggap masihtamban, kurang responsif terhadap keluhandan kebutuhan masyarakat , kurangterbuka, kurang efesien, dan seringkalimeLakukan korupsi, kotusi dan nepotisme(KKN). Dengan demikian, seringkau terjadiprotes keras, unjuk rasadan sebagainyadari

68

masyarakat / pJb t r f ; /ang menqdL ibarkanterjadjnya krisis kepercayaan dan knsiskewioawoan pe jabd l pubt i f d r matamasyaraKat.

Setdrn tlr seriap individu brrol,rasiharui tahu dan menyadari bahwa setiaptindakan yang ditakukan bukan hanya akanmemberikan pengaruh pada dj.inya sendiri,tetapi akan membawa dampak yang tidakkecit bagj Lingkungannya. Dengan demikianadanya akuntabitjtas yang merupakaninstrumen untuk kegiatan kontroI terutarnadatam pencapaian hasiI pada petayananpubt i k sanga t d iper tukan , ka renaakuntabitrtas merupaka,l suaLL evaluaslkegiatan-kegiatan yang djtaksanakan oLehseorang petugas, aparat, pejabat pubtikbaik masih berada pada jatur otoritasnyaatau sudah berada jauh diluar tanggungjawab dan kewenangannya.

Kesimpulan

Keb i j akan desent ra { isas i yangd igu l i rkan d i Indones ia d iaku i te iahmempengaruhi desain tata pemerintahandaera h . D isamp ing j tu keb i jakandesentratisaii tetah jkut mempengaruhipola pikir dan peritaku aparaLLr brrokraslpublik. Kewenangan yang dimjtiki otehbirokrasi pemerintahan daerah semakinluas. Pemberian kewenangan yang semakintuas jni ditujukan untuk dapat mengetotasumber daya loka secara tebih baiL sehinggddapat rneninqkatkan derajat keselahteraanmasyar aka t daerah. Aka '1 le tap i padakenyataannya k jner ja b i rokras i t idaksemak in membaik pasca pember iankewenangan yang tebih tuas tersebut.Beberapa faktor yanq menjadj penyebabrendahnya kinerja birokrasi pubtik di eraotonomi daerah adatah: (1) Birokrasi ttdakmemahami s iapa yang d i tayan inya ; (2 )

Munculnya friksi atau perpecahan antarakepala daerah {sebagaj pimpinan puncakbirokrasi) dengan dewan perwakilan rakyatdaerah (DPRD) sebagaj representasi darisuara rakyat yang harus ditayanj otehb j rok ras i , (3 ) Organ isas i b i rok ras ipemerintah daerah yang sangat besar; (4)Rendahnya kuatitas akuntabi Litas dantransparansi kjnerja birokrasi pemerintahdaerah; (5) Tinggjnya pengaruh kekuasaanpotit ik kepata daerah kepada unit-unitbirokrasi; (6i Rendahnya responsjvitas dansensiuvitas birokra5r te:r hadap berbagaipermasa lahan yang d i hadap i o tehmasyarakat daerah.

69

Daftar Pustaka

Katoh, J. 2007. Mencari Bentuk OtonomiDaerah: Suatu sotusi Datam MenjawabKebutuhan Lokat dan lantangan Globat.Rineka Cipta, Jakarta,

Osborne D. dan Gaebte t T . 2000.h lew i r auso h o kan B i r ok ros i :R e i nve n t ing Gove rnme n t ,Mentransformasi Semongot Wi rousohake Dolam Sektor Publik. Terjemohon.PPl . Jokorta

Sarundajang, 5H2003. Birokrosi di EraOtonomi Daeroh: Updya i+engotasiKegogalonnyd. Sinar Hdropdn. Jokatto.

Sulistio, Eko 8,2006. Menggagos Birokrasiyong Responsif. Lompung post.

Sulistio, Eko 8,2008. Birokrasi Publik:Perspektif llmu Administrosi Pubtik.Stisipol Dharmawacona don Jurusonllmu Administrosi Negaro UniversitosLompung, Bando r Lom pu ng,