badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Download Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

Post on 22-Jun-2015

11.213 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam KUHPerdata Tugas Mata Kuliah Hukum PerdataDosen : HD. Suratno, SHOleh : Zainal Abidin 430.200.12.2868SEKOLAH TINGGI HUKUM GALUNGGUNG TASIKMALAYA 2014

2. KATA PENGANTARSegala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, tak lupa sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya yang taat kepada ajarannya sampai akhir zaman, sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu untuk memenuhi salah satu tugas Hukum Perdata. Makalah ini berisikan tentang Badan Hukum sebagai Subyek Hukum dalam KUHPerdata, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada khususnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan makalah ini.Tasikmalaya, 26 Desember 2013Penyusun i 3. Daftar isiKata Pengantar...................................................................................................................iDaftar isi.............................................................................................................................iiBAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang.........................................................................................................1B. Rumusan Masalah....................................................................................................2BAB II PEMBAHASAN BAB III PENUTUP A. Kesimpulan...............................................................................................................18B. Saran.........................................................................................................................19Daftar Pustaka.....................................................................................................................20ii 4. BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangBadan Hukum Sebagai Subyek Hukum Dalam pergaulan hukum di tengahtengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu - satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut "badan hukum" (rechtspersoon). Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban - kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan - hubungan hukum (rechts-betrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (natuurUjkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian - perjanjian jual - beli, tukar - menukar, sewa - menyewa dan segala macam perbuatan di lapanganharta kekayaan. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidakmungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.1 5. Adanyabadanhukum(rechtspersoon)disampingmanusiatunggal(natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbulsebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyaikepentingan perseorangan (individuil), juga mempunyaikepentingan bersama dan tujuan bersama yang harusdiperjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpulmempersatukan diri dengan mem-bentuk suatu organisasi danmemilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka jugamemasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milikbersama, dan menetapkan peraturanperaturan intern yanghanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu.Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyaikepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru,yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.B. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa Pengertian Badan Hukum dan apa saja Perbuatan Hukumnya? 2. Apa Perbedaan dari teori teori badan hukum, pembagian badan badan hukum, dan syarat syarat hukum? 3. Menjelaskan tentang badan hukum (Rechtspersoon).2 6. BAB II PEMBAHASAN Subjek hukum terdiri atas manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Jadi disamping manusia, ada pula subjek hukum lain, yaitu badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sebelum lebih lanjut membahas badan hukum sebagai subjek hukum, perlu diketahui lebih dulu apa itu badan hukum. Pengertian badan hukum diberikan oleh dua ahli dibawah ini, yaitu: a). Prof. Subekti Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum (rechtspersoon). b). R. Soeroso Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Dari dua pengertian badan hukum yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh sejumlah orang yang bekerjasama untuk tujuan tertentu dan dengan demikian badan itu memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.3 7. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengdakan perjanjian, manggabungkan diri dengan perusahaan lain (merger), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Untuk dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dan diakui sebagai subjek hukum, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) Dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perihal pembentukan/pendirian badan hukum. Syarat pembentukan badan hukum ini sesuai dengan bentuk/jenis badan hukum yang akan didirikan. Syarat pembentukan badan hukum ini berbeda antara satu bentuk/jenis badan hukum dengan bentuk/jenis badan hukum yang lain. Contoh: syarat/cara pembentukan badan hukum partai politik berbeda dengan syarat/cara pembentukan badan hukum perseroan terbatas (PT). Syarat/cara pembentukan kedua jenis badan hukum itu diatur dalam undang-undang yang berbeda dan dengan prosedur yang berbeda pula.4 8. 2) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan anggotanya. 3) Hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Dalam hukum dikenal adanya dua macam badan hukum, yaitu: 1)Badan hukum publik: yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dan bergerak di bidang publik/yang menyangkut kepentingan umum. Badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu. Contoh:a. Negara Indonesia, dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945 b. Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dasarnya adalah Pasal 18, 18 A, dan 18 B UUD 1945 dan kemudian dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda ini telah dirubah sebanyak dua kali) c. Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 d. Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 2)Badan Hukum Privat; yaitu badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum perdata dan beregrak di bidang privat/yang menyangkut kepentingan orang perorang. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu, seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Contoh:a.Perseroan terbatas (PT), pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasb.Koperasi, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi 5 9. c.Partai Politik, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perpol jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.A. Pengertian Badan Hukum Dalam Pergaulan hukum di tengah tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut badan hukum (rechtpersoon). Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak hak dan kewajiban kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hubungan hukum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (natuurlijkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga