bab iii kajian teori tentang lingkungan hidup a ...repository.uinbanten.ac.id/3282/5/bab iii...
TRANSCRIPT
37
BAB III
KAJIAN TEORI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
A. Pengertian Lingkungan Hidup
Makna lingkungan menurut Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagaimana tertera Pasal 1 ayat (13) adalah :
(13) Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia
dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahtraan manusia serta makhluk hidup
lainnya.
Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas
berada dalam ruang/atau tempat yang sama dan bersama-sama
membentuk satu sistem. Jadi dalam kesatuan ruang itu masing-
masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan
secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah
tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya
38
digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalalm
pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun
biologi (lingkungan hidup manusia,lingkungan hidup hewan dan
lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki
makna yang berbeda dengan ekologi,ekosistem, dan daya dukung
lingkungan. Kendati demikian, ketiga halyang disebutkan terakhir
tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan
hidup.1
Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan
hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di
dalamnya manusia dan tingkah-perbuatanya, yang terdapat dalam
ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan
hidup serta kesejahtraaan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.2
Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup
diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup
bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.3
1 Muhamad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional
(Jakarta: Rajawali, 2014) h. 1 2 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan,Buku I Umum (Jakarta:
Binacipta,1985), h. 67 3 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,
(Jakarta: Djambatan, 1997) h.48
39
Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa lingkungan
hidup terdiri atas dua unsur atau komponen yaitu unsur atau
komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen
makhluk tak hidup (abiotic). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin
suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada
ketergantungan satu sama lain. Ilmu yangmempelajari hubungan
timbal balik tersebut dinamakan ekologi.
Kata “ekologi” untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh
seorang biolog jerman, Ernst Kaeckel pada tahun 1869. Secara
etimologi kata “ekologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos
yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan Logos yang berarti
ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang
makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai
ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Permasalahan
lingkungan hidup pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi.
Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubngan timabal balik
antara makhluk hidup dengan lingkungannya.4
4Muhamad Akib, Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional
(Jakarta: Rajawali,2014) h. 1-4
40
Batasan ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat
luas, namun praktiknya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-
faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor
politik, faktor ekonomi, dan lain-lainnya.
Lingkungan hidup terbagi tiga, yaitu lingkungan alam,
lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah
segala suatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang maha
kuasa Allah SWT. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang
sifatnya alamiah seperti keadaan georafis, iklim, suhu udara, musim,
curah hujan, flora (tumbuhan), fauna(hewan), dan sumber daya alam
(hutan, air, tanah, batu-batuan, dan lain-lain). Lingkungan alam yang
bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan
yang sengaja di ciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang
bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Lingkungan sosial merupakan “wilayah” tempat
berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta
pranata, simbol, dan norma, serta terkait dengan lingkungan alam
dan lingkungan binaan/buatan. Lingkungan buatan adalah segala
sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk
41
memenuhi kebutuhannya misalnya bendungan, pabrik, rumah,
sawah, tambak, perkebunan, penghijauan, pembangkit tenaga listrik,
dan lain-lain.5
Sedangkan pengertian dari perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.6
Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengeawasan, dan
penegakan hukum.
5Arif Zulkifli, Dasar-dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: SalembaTeknika,
2014), h. 12 6 Perda Kab. Serang No. 8 Tahun 20011 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 ayat 14.
42
Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan
terwujud kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan
lingkungannya, untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia
yang bersifat kontradiksi dari hal-hal tersebut, pemerintah telah
menetapkan kebijakan melalui undang-undang lingkungan.7
B. Macam-macam Lingkungan Hidup
Manusia memandang alam lingkungannya dengan
bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan
bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dalam hal ini manusia memiliki kemampuan lebih besar
dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan
sumber-sumber alamnya. Secara teologis, islam memiliki dasar-
dasar yang tegas terhadap perlakuan manusia pada alam. Alam yang
kita duduki dan manfaatkan sekarang ini adalah milik Allah SWT
dan karenanya manusia wajib memliharanya agar dapat di
manfaatkan pula oleh seluruh makhluk hidup degan merata.
Lingkungan hidup berupa sumber daya alam merupakan kekayaan
7 Daryanto dan Agung Suprihatin, Pengantar Pendidikan Lingkungan
Hidup, (Yogyakarta: Gava Media, 2013) h. 40.
43
yang disediakan oleh Allah SWT untuk manusia, dan hendaklah
manusia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
Berkaitan dengan alam dan lingkungan hidup, Allah SWT telah
menciptakan alam semesta dengan isinya dalam susunan yang
seimbang dengan sangat teratur. Allah SWT berfirman Al-qur’an
Surat Al-Hijr : 19 :
“Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan
padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala
sesuatu menurut ukuran”. (Al-Hijr:19)
Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang telah
melakukan kerusakan akibat kecerobohannya baik dilaut dan di
bumi maka akan diperingatkan langsung oleh Allah SWT dalam al-
qur’an surat al-Hijr (ayat 9). Agar manusia mau kembali kejalan
yang benar dan bertaubat.
Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan
sumber-suimber daya alam berupa tanah, air dan udara. Jenis
lingkungan hidup dan pemanfaatannya dapat diuraikan sebagai
berikut :
44
1. Tanah
Bumi ini terdiri atas beberapa lapisan tanah dan batuan.
Tanah dipermukaan bumi dimanfaatkan untukbercocok tanam
karena mengandung banyak humus. Tanah liat digunakan untuk
membuat tembikar dan batu bata. Pada lapisan tanah yang lebih
dalam, dapat ditemukan berbagai bahan mineral. Bahan mineral
tersebut terdiri atas bahan logam. Mineral logam contohnya
nikel, besi, tembaga, aluminium, timah, emas, dan perak. Bahan
tersebut digunakan untuk membuat berbagai alat ddapur, kabel
listrik, perkakas,alat bengkel, dan perhiasan.
Sumber daya alam dalam lapisan tanah ada yang
dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Contohnya, batu bara,minyak
bumi, dan gas alam. Sumber daya alam ini terbentuk dari hewan
atau tumbuhan yang telah terkubur dalam lapisan tanah jutaan
tahun lalu. Batu bara dimanfatkan sebagai bahan bakar untuk
pembangkit listrik, kompor arang dan tungku peleburan logam.
Minyak bumi mentah diolah menjadi premium, premiks, solar,
minyak tanah, aspal, gas elpiji(LPG), dan pelastik. Gas alam
45
dapat diolah menjadi gas alam cair yang digunakan sebagai
bahan bakar diberbagai industri.8
Tanah termasuk salah satu sumber daya alam nonhayati
yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan
sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup.
Perkembangan produktiitas tanaman pertanian dan perkebunan
secara langsung terkait kesuburan dan kualitas tanah. Tanah
tersusun atas beberapa komponen, seperti udara, air, mineral,
dan senayawa organik. Pengelolaan suimber daya non hayati ini
menjadi sangat penting mengingat pesatnya pertambahan
penduduk dunia dan kondisi pencemaran lingkungan yang ada
sekarang ini.
Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari
mineral dan bahan organik. Menurut Peraturan Pemerintah RI
No. 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
Untuk Produksi Biomassa, dinyatakan bahwa tanah adalah salah
satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang
terdiri atas bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai
8Arif Sumantri, Kesehatan Lingkungan,( Jakarta: Kencana, 2010), h. 282
46
sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan
menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.9
Tanah sangat penting peranannya bagi semua kehidupan
di bumi, karena tanah mendukung kehidupan dengan
menyediakan unsur hara, air, dan sebagai penopang akar.
Struktur tanah yang berongga-rongga menjadi tempat yang baik
bagi akar untuk bernapas, tumbuh, dan berkembang. Tanah
berfungsi juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganuisme.
Bagi sebagian besar hewan yang ada di darat, tanah menjadi
tempat untuk hidup dan bergerak.
Tanah tersusun atas komponen padat, cair, dan gas. Sifat
adsorptif dari humus dan mineral dari tanah menyebabkan tanah
memiliki daya sangga. Komponen polutan (baik organik maupun
anorganik) yang masuk dalam tanah akan direspon oleh tanah
mekanisme adsorpsi dan desorpsi.
Tanah berperan penting bagi berbagai aktivitas
kehidupan di muka bumi. Tanah dimanfaatkan manusia untuk
9Arif Zulkifli,Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba Teknika,
2014), h. 72
47
memenuhi kebutuhan hidupnya.10
Berikut ini beberapa
pemanfaatan tanah oleh manusia.
1. Pemanfaatan tanah secara langsung. Contoh, pemanfaatan
tanah secara langsung adalah digunakan untuk pembuatan
batu bata, genteng, campuran pembuatan semen, media
tanaman tumbuh.
2. Pemanfaatan tanah secara tidak langsung. Contoh,
pemanfaatan tanah secara tidak langsung adalah (1)
mengolah tanah untuk ditanami berbagai jenis tanaman, (2)
untuk ponsdasi bangunan, (3) untuk dibuat jalan sebagai
prasarana transportasi, (4) sanitasi dan menanggulangi
pencemaran lingkungan, (5) jamban keluarga atau umum
yang menggunakan sumur resap anlseptic tank, dan (6)
menyaring cairan yang meresap, menjadikannya jernih dan
bersih, serta bebas dari bahan-bahan tersuspensi sebelum
masuk ke air bumi atau air sungai.
2. Udara
Udara adalah suatu elemen yang sangat penting dalam
kehidupan di muka bumi ini. Tanpa udara, manusia dan hewan
10
Http;/www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-udara-pengertian-
penyebab. Html?m=1 tgl 1/7/2018 pukul 20:10 WIB
48
tidak dapat bernafas, dan pertumbuhanpun tidak dapat
melakukan fotosintesis. Pentingnya suatu udara bagi kehidupan
di muka bumi ini membuat kita harus tetap menjaganya agar
udara tidak tercemar. Pencemaran udara bisa saja berdampak
pada kelangsungan hidup kita tanpa kita sadari, oleh karena itu
penanggulangan pencemaran udara perlu kita lakukan agar tetap
terjaga dan tetap lestari.11
3. Air
Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia,
ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan
untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum,
memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air juga dijadikan
sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan,
membudidayakan ikan, lain-lain. Bahkan airjuga berguna
sebagai prasarana pengangkutan.12
Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemeritah No. 82 Tahun
11
Http;/www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-udara-pengertian-
penyebab. Html?m=1 tgl 1/7/2018 pukul 20:10 WIB 12
Sukanda Husin, Penegakan Hukum lingkungan Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), h. 62
49
2001 Tentang pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian
Pencemaran Air, guna menjamin kualitas air untuk kebutuhan
hidup bangsa indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah
untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan
peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk
menjamin kualitasair agar sesuai dengan baku mutu air melaui
upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta
pemulihan kualitas air.
Dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Peraturan
Pemerintah No. 82 Tahun 2001 adalah suatu peraturan yang
dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran air, baik dari
sampah industri maupun sampah rumah tangga. Lebih jauh lagi,
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 juga mengatur
pencegahan pengurangan sumber air pada daerah tangkapan air
(Water-Catchment Area). Yang di maksud dengan pencemaran
air adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat dan energi ke
dalam air sungai dan/atau danau yang menyebabkan air sungai
dan/atau danau tersebut turun kualitasnya sampai pada suatu
derajat tertentu yang membuatnya tidak dapat di pergunakan lagi
50
sesuai dengan peruntukannya untuk menopang kehidupan
manusia.
Karena air merupakan kebutuhan yang paling esensial
bagi kehidupan manusia, maka Allah menyediakan air di mana-
mana, hampir 4/5 permukaan bumi berisi air. Tanpa adanya air
manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat berlangsung,
bahkan segala yang hidup ini mulanya diciptakan oleh Allah
adalah air.13
C. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Dasar konstitusional lingkungan atau sumber daya alam di
negara ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menegaskan, bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.”
Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai
terakhir dari siklus pengaturan (regulatory chain) penerapan
kebijakan lingkungan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan
menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan (environmental
13
Arif Sumantri, Kesehatan Lingkungan, ... ..., h. 285
51
law enforcement) hanyalah melalui proses pengadilan.Kegiatan
melaksanakan dan menegakan peraturan tidak hanya menjadi
tanggung jawab aparatur pengadilan, melainkan yang paling utama
menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah di bidang lingkungan
hidup.14
Pendapat Daud Silalahi yang menyatakan bahwa penegakan
hukum lingkungan di indonesia mencakup penataan dan penindakan
(compliance and enforcement) yang mencakup bidang hukum
administrasi negara, bidan hukum perdata, dan bidang hukum
pidana. Pandangan yang sama di kemukakan Siti Sundari Rangkuti,
bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai
ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum
yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan
penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan perdata.
Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat
dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan
(compliance) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau
proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan.
14
Muhamad Akib,Hukum Lingkungan, ... , h. 203
52
Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, yang
ruang limgkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum
pidana dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan
administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat represif,
dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan
perundangan-perundangan atau perizinan. Secara lebih spesifik,
penegakan hukum lingkungan administrasi untuk mencegah
terjadinya perlanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang
ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan. Sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan
dan keperdataan bertujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga
untuk menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan.15
Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai
ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum
15
Muhamad Akib,Hukum Lingkungan, ... ..., h. 205
53
yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan
penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan
keperdataan.
1. Penegakan Hukum Administratif
Sarana administratif dapat bersifat preventif dan
bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan
lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap
kegiatan yang menyangkut persyaratan KLHS, tata ruang, baku
mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup,amdal, UKL-UPL, perizinan dan audit lingkungan hidup.
Sementara untuk penindakan secara represif melelui sarana
penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan bertujuan untuk mengakhiri secara
langsung keadaan terlarang itu.
Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi
instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di
samping itu, sanksi administratif terutama yang dilanggar
tersebut. Sanksi administrasi juga memiliki karakter repatoir,
yaitu untuk memulihkan pada keadaan sebelum terjadi
54
pelanggaran. Dengan demikian, melalui fungsi instrumental dan
fungsi repatoir tersebut, penerapan sanksi administrasi dalam
hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah dan
menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan.16
Pada Pasal 76 ayat (2) UUPLH-2009, hanya
dikenal empat jenis sanksi administrasi, yaitu:
a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
c. Pemebekuan izin lingkungan; dan
d. Pencabutan izin lingkungan.17
2. Penegakan Hukum Keperdataan
Penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
16
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama,2015) h. 166 17
UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 76 ayat (2)
55
dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pasal 85 ayat (1) dan (3)
UUPPLH-2009, yaitu:
a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. Tindak pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan;
c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif
terhadap lingkungan hidup.18
Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa
(Pasal 84 ayat (2) UUPPLH-2009). Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan
hidup (Pasal 85 ayat (2) UUPPLH-2009)
Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan
merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan setelah
kesepakatan melalui jalur di luar pengadilan (musyawarah,
mediasi, arbitrase) tidak berhasil. Dalam proses penyelesaian
sengketa lingkungan hidup ini, hakim diharapkan untuk
menjalankan fungsi mediator. Dengan demikian, dalam tugas
18
UUPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Ayat (1) dan (3)
56
pokoknya, hakim memeriksa dan mengadili perkara memiliki
dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan mediator.19
Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh
majelis hakim dalam memeriksa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana telah
dirumuskan pada Pasal 87 UUPPLH-2009 sebagai berikut:
a. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan perbuatan melanggar hukum berupa
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
menimbulkan kerugian kepada orang lain atau
lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau
melakukan tindakan tertentu.
b. Setiap orang yang melukan pemindahtanganan,
pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan
dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak
melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban
badan usaha tersebut.
c. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa
terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan
putusan pengadilan.
19
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan, ... ..., h.167
57
d. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.20
3. Penegakan Hukum Kepidanaan
Sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan dan
pengelolaan hidup yang dianut UU No. 32 Tahun 2009 tidak
hanya diberlakukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga dapat
ditujukan pula kepada pejabat pemerintah, pihak yang menjadi
tenaga penyusun amdal. Undang-undang lingkungan hidup
indonesia saat ini telah memuat dua jenis delik (delik materiil
dan delik formil) dalam rumusan perbuatan pidananya.
Sebagaimana dipahami, bahwa delik materiil merupakan
perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan
akibat dari perbuatan itu. Adapun delik formil adalah perbutan
yang dilarang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan
itu. Delik materiil yang terdapat pada pasal 98, pasal 99, dan
pasal 112, sedangkan delik formil dirumuskan dalam pasal 100
hingga pasal 111, dan pasal 113 hingga pasal 115. Acara
penegakan hukum pidana lingkungan indonesia saat ini tunduk
20
UUPLH No.32 Tahun 2009 Pasal 87
58
pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981b Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Ketentuan pidana dalam UUPPLH-2009 diatur dari Pasal
97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat
dikemukan beberapa hal. Pertama, kualifikasi tidak pidana yang
diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak
ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana
UULH1982.21
Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka
sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan
tata tertib, Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat
bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang
ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1
(satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun, sedangkan sanksi
denda antara paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai Rp 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah).
Rumusan sanksi penjara demikian tidak konsisten dengan
kualifikasi sanksi sebagai kejahatan. Sebagai tindak pidana
kejahatan sudah benar UUPPLH-2009 tidak mengenal sanksi
21
UUPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 97
59
pidana kurungan. Persoalannya adalah dalam beberapa pasal
diatur sanksi pidana paling lama satu tahun. Ini berarti sanksi
yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun, sebagaimana
karakteristik sanksi pidana kurungan, bukan pidana
penjara.22
Keempat, dalam UUPLH-2009 sudah diatur sanksi
pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau
izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang
diwajibkan.23
Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat yang
berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang mengakibatkan terjadinya hilangnya nyawa
manusia.24
Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana
denda.25
pelaku dapat juga dikenakan sanksi pidana tata tertib
sebagai mana dirumuskan Pasal 119 UUPLH-2009 yaitu:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tidak pidana;
22
UUPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 112-115 23
UUPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 111 24
UUPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 112 25
Muhamad Akib,Hukum Lingkungan, ... ..., h.171
60
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau
kegiatan;
c. Perbaikan akibat tindak pidana;
d. Perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
dan/atau
e. Penetapan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3
(tiga) tahun.26
Selainitu, dalam hukum lingkungan nasional saat ini
telah pula memuat model ancaman pidana minimal, selain
ancaman pidana maksimal dengan ancaman pidana penjara.27
Peraturan perundang-undangan lingkungan pada
dasarnya dibuat untuk melindungi lingkungan dari berbagai
dampak negatif kegiatan dunia usaha dan warga masyarakat
yang kurang atau tidak peduli (concern) terhadap lingkungan.
Banyak substansi peraturan yamg sulit dilaksanakan dan
ditegakan baik oleh pejabat administrasi negara maupun oleh
aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses peradilan
(polisi, penyidik, jaksa, hakin). Lemahnya wewenang
26
UUPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 119 27
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama,2015) h. 28
61
kelemagaan dan kemampuan serta integritas aparatur penegak
hukum serta budaya patuh hukum dari masyarakat juga sangat
menentukan efektivitas penegakan lingkungan hukum
lingkungan.
Budaya hukum masyarakat, dalam pengertian kesadaran
masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum merupakan salah
satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum
lingkungan. Biasanya masyarakat akan patuh kepada hukum
karena menganggap hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat atau menguntungkan bagi mereka.
Tidak dapat dipungkuri bahwa secara empiris memang ada nilai-
nilai agama dan adat istiadat atau kearifan lokal yang selama ini
berlaku dan dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, ketentuan
hukum yang diabstraksi dari nilai-nilai dan kearifan lokal
tersebut akan dipatuhi di masyarakat. Dengan kata lain memiliki
keberlakuan faktual atau empiris.
Yang perlu dipahami juga bahwa gagalnya penegakan
hukum lingkungan berawal dari tidak adanya tata kelola
pemerintah yang baik di bidang lingkungan (good environmental
governance), A. Sonny Keraf dalam kata sambutan pada buku
62
Mas Ahmad Santosa menegaskan, bahwa penegakan hukum di
bidang lingkungan untuk mencegah dan mengurangi berbagai
kerusakan dan pencemaran lingkungan sangat tergntung pada
adanya good governance. Hukum lingkungan hanya bisa
menjadi efektif dalam suatu good governance. Good governance
yang dimaksudkan adalah adanya dan berfungsi baiknya
beberapa perangkat kelembagaaan sedemikian rupa sehingga
memungkinkan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang
lingkungan) bisa dijamin dengan baik. Ini mencakup danya
birokrasi yang bersih dan efisien, adanya legislatif yang aspiratif
dang tanggap terhadap kepeningan masyarakat dan menjadi alat
kontrol yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintah,
adanya penegakan hukum yang mempunyai integritas yang baik,
serta adanya masyarakat warga (civil society) yang kuat untuk
meperjuangkan kepentingan warga serta distribusi kekuasaan
yang seimbang dan saling mengontol secara konstruktif, bukan
demi kepentingan para pemegang kekuasaan, melainkan demi
kepentingan rakyat banyak di bidang lingkungan.28
28
Muhamad Akib, Hukum Lingkungan Persepektif Global dan
Nasional,(Jakarta Rajawali Pers,2014) h.241-242