kajian lingkungan hidup strategis terhadap...

58 | Jurnal Sangkareang Mataram ISSN No. 2355-9292

Volume 3, No.3, September 2017 http://www.untb.ac.id/september-2017/

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP PENATAAN RUANG DIKAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) SENGGIGI TIGA GILI

Oleh :

Teddy Hartawan, Eliza RuwaidahDosen Tetap pada Fakultas Teknik UNTB

Abstrak: Kawasan Senggigi Tiga Gili terdiri dari 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten LombokBarat ,Kabupaten Lombok Utara. Kawasan Senggigi Tiga Gili dengan sektor unggulan pariwisata, industridan perikanan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB secara menyeluruhsehingga dibutuhkan regulasi dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untukmenunjang berbagai kegiatan infrastruktur serta kegiatan sektoral lainnya dalam rangka perwujudan ruangyang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yangmenyangkut aspek keruangan, maka diperlukan pertimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan agarproses dan manfaat dapat terlaksana secara optimal dan lestari. KLHS atau Strategic EnvironmentalAssessement (SEA) merupakan suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif sertapendekatan strategis jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. KLHSwajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). KLHSwajib diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencanarincinya baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal ini termasukmemaduserasikan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup, fungsi dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup di suatu wilayah. Berdasarkan hasil kajian pengawasan mutupelaksanaan kegiatan KLHS, disimpulkan: 1) Sebanyak 8 sub-kegiatan (31% dari total kegiatan) telahtercakup sepenuhnya, terutama pada kegiatan yang sifatnya pengindetifikasian dan inventarisir. 2)Sebanyak 14 sub-kegiatan (54% dari total kegiatan) telah tercakup sebagian besar, terutama pada kajian-kajian mengenai isu-isu pembangunan. Meskipun demikian, diperlukan penyempurnaan denganmemperkaya referensi kajian dan analisis mengenai efek-efek KRP terhadap lingkungan. 3) Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari total kegiatan) yang tercakup sebagian kecil, yaitu pada sub-kegiatan mengonsultasikandan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD dan mengintegrasikan kesepakatan substansirekomendasi ke RTR KSP bersama Tim Penyusun RTR KSP. Nilai ini diberikan mengingat prosespenyusunan RTR KSP telah rampung dan telah diperdakan. 4) Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari totalkegiatan) yang tidak tercakup sama sekali, yaitu pada sub-kegiatan yang berkaitan dengan penyampaianrancangan RTR KSP kepada Gubernur dan Bupati serta dokumentasinya. Hal ini disebabkan karenaproses ini telah berakhir dan pada saat itu proses KLHS belum dilaksanakan.

Kata kunci : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), SenggigiTiga Gili

PENDAHULUAN

Kawasan Senggigi Tiga Gili terdiri dari 2(dua) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten LombokBarat ,Kabupaten Lombok Utara. KawasanSenggigi Tiga Gili dengan sektor unggulanpariwisata, industri dan perikanan diharapkan dapatmenunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTBsecara menyeluruh sehingga dibutuhkan regulasidari aspek perencanaan, pemanfaatan danpengendalian ruang untuk menunjang berbagaikegiatan infrastruktur serta kegiatan sektorallainnya dalam rangka perwujudan ruang yangaman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.Sebagai sebuah dokumen perencanaan yangmenyangkut aspek keruangan, maka diperlukan

pertimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutanagar proses dan manfaat dapat terlaksana secaraoptimal dan lestari. Hal ini sejalan denganketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,Pasal 18 ayat (2), serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupyang mengamatkan perlunya Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) dalam sebuah produkperencanaan, baik non-spasial maupun spasial agarprinsip-prinsip pembangunan berkelanjutanmenjadi dasar dan integrasi dalam pembangunansuatu wilayah.

ISSN No. 2355-9292 Jurnal Sangkareang Mataram| 59

http://www.untb.ac.id/september-2017/ Volume 3, No. 3, September 2017

KLHS atau Strategic EnvironmentalAssessement (SEA)merupakan suatu rangkaiananalisis yang sistematis, menyeluruh danpartisipatif serta pendekatan strategis jangkapanjang pengelolaan lingkungan menujupembangunan berkelanjutan. KLHS wajibdilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsippembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayahserta Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).Yang dimaksud dengan kebijakan, rencana danprogram secara umum adalah sebagai berikut:a. Kebijakan (Policy), yaitu arah yang hendak

ditempuh (road-map) berdasarkan tujuan yangdi gariskan, penetapan prioritas, garis besaraturan dan mekanisme untukmengimplementasikan tujuan.

b. Rencana (Plan), yaitu design, prioritas, opsi,sarana dan langkah-langkah yang akanditempuh berdasarkan arah kebijakan denganmempertimbangkan ketersediaan dankesesuaian sumber daya.

c. Program (Programme), yaitu serangkaiankomitmen, pengorganisasian akifitas atau saranayang akan di implementasikan pada jangkawaktu tertentu dengan berlandaskan padakebijakan dan rencana yang telah di gariskan.

Di samping itu, KLHS wajib diintegrasikankedalam penyusunan Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP), Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM), Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) beserta rencana rincinya baik ditingkat Nasional, Provinsi maupunKabupaten/Kota. Dalam hal ini termasukmemaduserasikan KRP yang berpotensimenimbulkan dampak atau resiko lingkunganhidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup di suatu wilayah.PenyusunanKLHS memberi kontribusi terhadap prosespengambilan keputusan yang berorientasi padakeberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatnyamutu KRP yang dihasilkan, melalui:a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang

akan timbul;b. Mempertimbangkan alternatif yang ada,

termasuk opsi praktek-praktek pengelolaanlingkungan hidup yang baik;

c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampaklingkungan pada sumber persoalan;

d. Peringatan dini atas dampak kumulatif danresiko global yang akan muncul; dan

e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan.

KLHS juga mendorong pendekatan atau carabaru untuk pengambilan keputusan, melalui:

a. Integrasi pertimbangan lingkungan danpenerapan atas prinsip-prinsip berkelanjutandalam proses pengambilan keputusan;

b. Dialog dan diskusi dengan para pihak yangberkepentingan dan penyelenggaraan konsultasipublik;

c. Akuntabilitas dan transparansi dalammerancang, mempormulasikan dan memutuskankebijakan, rencana dan program.

Sementara itu, penataan ruang sebagai suatuproses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,dan pengendalian pemanfaatan ruangharusdiselenggarakan dengan baik. Guna membantumengupayakan perbaikan kualitas Rencana TataRuang (RTR), maka KLHS menjadi salah satupilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir(framework of thinking) untuk mengatasi persoalanlingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalahmengkaji dokumen KLHS dalam mengidentifikasipengaruh isu-isu strategis terhadap KRPpembangunan KSP Senggigi Tiga Gili terhadapberbagai aspek dalam komponen lingkungan hidupdiKSP Senggigi Tiga Gili untuk kemudiandiintegrasikan sebagai masukan dalam penyusunanRTR KSP Senggigi Tiga Gili Kabupaten LombokBarat dan Kabupaten Lombok Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Kedudukan KLHS dalam ProsesPenyusunan RTR KSP Senggigi Tiga Gili

KLHS untuk RTR KSP merupakan upayapertimbangan lingkungan hidup dalam penyusunanRTR KSP Senggigi Tiga Gili yang disusun sesuaidengan tujuan penataan ruang. Muatan KLHS RTRKSP Senggigi Tiga Gili lebih memfokuskan padakajian pengaruh KRP terhadap keberlangsunganlingkungan hidup yang tidak hanya menyangkutketersediaan sumberdaya lahan serta meliputikajian pengaruh terhadap kinerja ekosistem dankeanekaragaman hayati. Secara diagramatiskedudukan KLHS RTR KSP Senggigi Tiga Gilidigambarkan sebagaimana diagram di bawah ini.

Gambar 1. Diagram Posisi Proses KLHS dalamPenyusunan RTR KSP



b. Konsep Dasar KLHSLingkungan hidup menurut Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruangdengan semua benda, daya, keadaan dan makhlukhidup, termasuk manusia dan perilakunya, yangmempengaruhi alam itu sendiri, kelangsunganperikehidupan dan kesejahteraan manusia sertamakhluk hidup lain.

Keberlanjutan (sustainability), konsepkeberlanjutan yang digunakan disini berasosiasidengan konsep pembangunan berkelanjutan yangdiperkenalkan oleh World Commission onEnvironment and Development sebagaimanatertuang dalam laporan Brundtland: “pembangunanyang mampu memenuhi kebutuhan generasi masakini tanpa mengorbankan kemampuan generasimendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka”.Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagaikarakteristik suatu proses atau kondisi tertentuyang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yangtak terbatas. Sementara Partidario (2007)mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu prosesatau kondisi tertentu yang dicapai sebagai hasilpembangunan berkelanjutan yang berlangsungdalam jangka panjang waktu yang panjang.

Terminologi “strategis” mengandung artiperbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awalproses pengambilan keputusan yang berakibatsignifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih.Dalam konteks KLHS, perbuatan dimaksud adalahsuatu kajian yang dapat menjamindipertimbangkannya sejak dini aspek lingkunganhidup dalam proses pengambilan keputusan dalampenyusunan kebijakan, rencana atau program.

Sejalan dengan pengertian tersebut,pendekatan strategis dalam Kebijakan, Rencanadan Program (KRP) dengan demikian bukanlahuntuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masadepan, melainkan untuk merencanakan danmengendalikan langkah-langkah yang akanditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun atauterbentuk route untuk menuju masa depan yangdiinginkan (Partidário, 2007).

c. Prinsip Dasar dan Nilai-Nilai KLHS

Mengacu pada Permen LH No 9 Tahun 2011tentang Pedoman Umum Pelaksanaan KLHS,beberapa prinsip dalam melakukan kegiatan KLHSadalah : Terpadu; Berkelanjutan; Fokus; Transparan; Akuntabel; Partisipatif; Interaktif.

Di dalam penyelenggaraan KLHS tidak hanyaelemen partisipasi masyarakat yang disentuh tetapijuga persoalan transparansi dan akuntabilitas.Sebab yang dituju KLHS pada hakekatnya adalahlahirnya kebijakan, rencana dan program yangmelalui proses-proses yang partisipatif, transparandan akuntabel mempertimbangkan aspeklingkungan hidup dan keberlanjutan.

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, khususuntuk Indonesia, juga terformulasi nilai-nilai yangdipandang penting untuk dianut dalam aplikasiKLHS di Indonesia. Nilai-nilai dimaksud adalah:1. Keterkaitan (interdependency) digunakan

sebagai nilai penting dalam KLHS denganmaksud agar dalam penyelenggaraan KLHSdipertimbangkan benar keterkaitan antara satukomponen dengan komponen lain, antara satuunsur dengan unsur lain, atau antara satuvariabel biofisik dengan variabel biologi, atauketerkaitan antara lokal dan global, keterkaitanantar sektor, antar daerah, dan seterusnya.Dengan membangun pertautan tersebut KLHSdapat diselenggarakan secara komprehensifatau holistik.

2. Keseimbangan (equilibrium) digunakansebagai nilai penting dalam KLHS denganmaksud agar penyelenggaraan KLHSsenantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilaikeseimbangan seperti keseimbangan antarakepentingan sosial ekonomi dengankepentingan lingkungan hidup, keseimbanganantara kepentingan jangka pendek dan jangkapanjang, keseimbangan kepentinganpembangunan pusat dan daerah, dan lainsebagainya. Implikasinya, forum-forum untukidentifikasi dan pemetaan kedalamankepentingan para pihak menjadi salah satuproses dan metode yang penting digunakandalam KLHS.

3. Keadilan (justice) digunakan sebagai nilaipenting dengan maksud agar melalui KLHSdapat dihasilkan kebijakan, rencana danprogram yang tidak mengakibatkanmarginalisasi sekelompok atau golongantertentu masyarakat karena adanyapembatasan akses dan kontrol terhadapsumber-sumber alam atau modal ataupengetahuan.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode Pengumpulan DataKegiatan pengumpulan data (survey) yang

dilakukan mencakup 2 jenis kegiatan yangdidasarkan pada jenis datanya,yaitu;1. Survey primer

Survey primer ini dilakukan untukmendaptakan data-data atau informasi yang



bersifat primer, yaitu data atau infomasi yangdidapat langsung dari lapangan. Teknik untukmendapatkan data tersebut adalah denganobsevasi, pengukuran, perhitungan sertawawancara. Kegiatan ini terutama bertujununtuk memperoleh gambaran keadaan yangspesifik di wilayah studi.

2. Survey SekunderSurvey sekunder ini dilakukan untukmemperoleh data dan informasi yang bersifatsekunder, yaitu data-data yang dihasilkan ataudikumpulkan oleh dinas-dinas maupuninstansi sektoral yang terkait. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalahdengan wawancara maupun mereproduksi daridata yang ada. Beberapa hal yang harusdiperhatikan dalam pengumpulan data untukkegiatan penyusunan KLHS ini adalah:a) Data dan informasi dapat diperoleh dari

pemangku kepentingan seperti instansipemerintah, perguruan tinggi, dan lembagapenelitian

b) Data dan informasi dapat berupa datasekunder maupun primer

c) Data dan informasi yang dikumpulkanyang diperlukan saja, khususnya yangterkait dengasn isu strategis lingkunganhidup dan pembangunan berkelanjutanyang telah disepakati

d) Verifikasi data dan iformssi perludilakukan untuk menjamin keabsahannya

e) Informasi sekunder dapat digabungkandengan data primer yang dikumpulkanmelaui diskusi dengan masyarakat localyang memahami wilayah studi, misalnyadengan observasi lapangan, wawancaralangsung, diskusi dengan stakeholderkelompok terpokus (FGD) dan survey.

Data dan informasi yang diperoleh dari surveyprimer dan sekunder, biasanya masih bersifatkasar, yang mana masih diperlukan adanyapengolahan lebih lanjut sehingga data daninformasi yang disajikan lebih iformatif sertamudah dibaca dan dipahami. Adapun teknikpengolahan dan penyusunan data didasarkanpada jenis dan sifat data bersangkutan, antaralain:a) Data yang sifatnya kuantitatif, diolah dan

disusun dengan tabulasi, yang dalampenyajian akhir berupa tabel-tabel, grafikmaupun uraian

b) Data yang bersifat kualitatif, diolah dandisusun secara deskriptif, yaitu berupauraian yang menerangkan keadaan datatersebut

c) Data yang sifatnya menunjukkan letak,diolah dan disusun dengan menggunakanpeta-peta data.

b. Metode Telaah dan Analisis Teknis

Metode yang digunakan di dalampenyelenggaraan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) adalah sebagai berikut :1. Interpretasi data dasar, digunakan untuk

identifikasi masalah pokok lingkungan danmasalah pembangunan berkelanjutan, yangselanjutnya ditapis menjadi isu strategis KLHS

2. Content Analysis untuk menelaah materiperaturan perundangan dan dokumen-dokumen perencanaan.

3. Penyusunan daftar Pertanyaan E_questionuntuk menelaah pengarusutamaan lingkunganhidup di dalam rumusan kebijakan, rencanadan program.

4. Daftar Periksa (Cheklist) untuk telaahkonsistensi rencana dengan program.

5. Bagan alir untuk pendugaan implikasikebijakan dan rencana kegiatan.

6. Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) danPemodelan Dinamis untuk menjelaskan aspekspasial isu strategis dan kebencanaan sertaketerkaitan antar komponen.

7. Diskusi Terbatas (FGD) untuk membahashasil-hasil telaah Tim KLHS dan bersama-sama merumuskan alternatif dan mitigasi.

c. Metode Evaluasi Dampak

Untuk menganalisis timbulnya dampakdilakukan dengan metode formal dan informal.Metode formal, yaitu analisis dampak dilakukandengan menggunakan rumus standar yang sudahbiasa digunakan dalam masing-masing bidang.Sedangkan metode informal menggunakanbeberapa metode berikut1. Pendekatan Analogi

Prakiraan dampak dilakukan denganmembandingkan atau menggunakanpengalaman kegiatan serupa di tempat lain.

2. Pendugaan PakarAnalisis dampak penting didasarkan ataspengalaman, pertimbangan dan latar belakangkeahlian pakar (profesional judgement).Metode ini digunakan bila terdapat banyak halyang bersifat informatif dan tidak diketahuikeadaan sebenarnya secara langsung.Analisisini akan difokuskan untuk menilaikeberlanjutan kebijakan yang direncanakan didalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis(RTR KSP) Senggigi Tiga Gili dengankerangka Kebijakan versus Lingkungan padamatriks berikut ini



Tabel 1. Model Matriks Penelaahan Kebijakanterhadap Komponen Lingkungan

Keterangan: *) Komponen lingkungan ditentukanberdasarkan isu-isu lingkungan strategis/penting

Baseline data serta data hasil surveylapangan dan observasi akan dimanfaatkan untukkepentingan analisis tersebut, baik secara kualitatifmaupun kuantitatif sesuai dengan karakterisitikdata yang tersedia. Berbagai intsrumen akandigunakan dalam tahap ini, seperti penggunaan GISdan pemetaan, matrik, trend analysis, komparasidengan berbagai standard, professional judgementdan pendekatan lainnya yang mungkin. Dampakkebijakan terhadap lingkungan hidup yangdihasilkan dari analisis akan dipertajam melaluidiskusi Tim Pokja KLHS untuk mendapatkanrumusan yang paling baik melalui pendekatan yanglebih komprehensif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengkajian dalam evaluasi Rencana TataRuang Kawasan Strategis Provinsi (RTR – KSP)Senggigi Tiga Gili terdiri dari 3 (tiga) tahap sesuaidengan prinsip pembangunan keberlanjutan, yaitu:1. Kajian Prinsip Keterkaitan, meliputi:

keterkaitan antar wilayah, keterkaitan antarwaktu, keterkaitan antar sektor, danketerkaitan antar pemangku kepentingan;

2. Kajian Prinsip Keseimbangan, meliputi:kesemimbangan ntar kepentingan ekonomi,sosial budaya, dan lingkungan hidup;

3. Kajian Prinsip Keadilan, meliputi: keadilanantar kelompok masyarakat dan keadilan antargenerasi.

a. Proses Pengkajian dan Analisis Pengaruh

Hasil telaahaan pengaruh kebijakan,rencanadan/atau program (KRP) terhadap lingkunganhidup, di Kabupaten Lombok Barat dan LombokUtara khususnya di wilayah Senggigi Tiga Giliadalah untuk mengetahui estimasi dampak KRPterhadap isu yang telah diidentifikasi di wilayahtersebut. Berikut enam hal yang menjadi dasartelaah pengaruh KRP terhadap kondisi lingkunganhidup dalam KLHS :1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup.2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko

lingkungan hidup.

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem4. Tingkat efisisensi pemanfaatan sumber daya

alam.5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim.6. Tingkat ketahanan dan potensi

keanekaragaman hayati.

b. Kapasitas DayaDukung danDayaTampungLingkunganHidupUntukPembangunan;

1. Ekosistem Pengaturan IklimSecara umum wilayah Kabupaten LombokBarat dan Lombok Utara memiliki potensidaya tampung lingkungan untuk pengaturaniklim cukup besar. Hampir semua wilayahmemiliki potensi mulai dari kategori sedangsampai dengan sangat tinggi. Hanya sebagiankecil (< 0,11%) saja dari wilayah KabupatenLombok Barat dan Lombok Utara yangmemiliki potensi yang tergolong rendahsampai sangat rendah. Potensi yang besartersebut tersebar hampir di semua wilayah.

Tabel 1.2. Distribusi Luas dan Peran JasaEkosistem Pengaturan Iklim BerdasarkanKabupaten

No KabupatenSangatRendah

Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%)1 Lombok

Barat2.211,30 0,11 566,40 0,03 14,417,12 0,74 27,278,44 1,40 44,641,54 2,29

2 LombokUtara

252,62 0,01 638,38 0,03 9.144,59 0,47 21.802,56 1,12 49.789,05 2,55

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan DayaTampung Provinsi NTB Tahun 2016

2. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air danBanjirSecara alami, lebih dari 50% wilayahKabupaten Lombok Barat dan KabupatenLombok Utara memiliki potensi daya tampungjasa ekosistem tata air dan pengendalian banjiryang berkategori tinggi sampai dengan sangattinggi. Kondisi dan luas potensi tersebut relatifbervariasi di masing-masing wilayahkabupaten.

Tabel 1.3.Distribusi Luas dan Peran JasaEkosistem Pengaturan Tata Air dan BanjirBerdasarkan Kabupaten

No KabupatenSangatRendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi


Barat2.940,34 0,15 4.392,76 0,23 25.439,60 1,31 18.217,57 0,93 38.124,54 1,96

2 LombokUtara

666,85 0,03 6.258,60 0,32 15.916,41 0,82 21.915,34 1,12 36.870,00 1,89


3. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan danPerlindungan Dari Bencana

KEBIJAKANKOMPONEN

LINGKUNGAN*)

1 2 3 4Kebijakan A - - - -Kebijakan B - - - -Kebijakan C - - - -



Kabupaten di Provinsi NTB yang sebagianbesar wilayahnya memiliki potensi dayatampung lingkungan untuk pencegahan danperlindungan bencana yang tinggi sampaidengan sangat tinggi adalah KabupatenLombok Utara (KLU) dengan luas wilayah81.627,20 Ha memiliki total potensi tergolongtinggi sampai dengan sangat tinggi seluas69.302,57 Ha. Kondisi hutan dengan tutupandan kerapatan yang tinggi akan menjagakeseimbangan daur hidrologi, sehingga dapatmeminimalisir terjadinya bencana longsor,banjir bah, dan kekeringan.

Tabel 3.11. Distribusi Luas dan Peran JasaEkosistem Pengaturan Pencegahan danPerlindungan BencanaBerdasarkan Kabupaten




Barat2.893,81 0,15 11.019,24 0,57 23.314,14 1,20 22.800,85 1,17 29.086,76 1,49

2 LombokUtara

640,61 0,03 5.278,56 0,27 6.405,46 0,33 25.745,72 1,32 43.556,85 2,24


4. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian AirProvinsi NTB merupakan salah satu provinsiyang memiliki banyak pulau kecil dengan luastotal luas daratan 3.897.542,22 Ha yangsebagian besar wilayahnya merupakan lerengpegunungan. Dari luasan tersebut hanya710.312,70 Ha (< 30%) wilayahnya yangmemiliki potensi lingkungan jasa pemurnianair yang tergolong tinggi sampai dengansangat tinggi. Dengan demikian Provinsi NTBtermasuk salah satu provinsi yang sangatrentan mengalami krisis air bersih. Kondisitersebut akan semakin parah jika alih fungsilahan hutan menjadi daerah pemukiman atauinfrastruktur lainnya dilakukan tanpaterkendali.Salah satu kabupaten/kota di wilayah ProvinsiNTB yang paling rawan mengalami krisis airbersih adalah Kabupaten Lombok Barat tidakmemiliki lingkungan yang berpotensi tinggisampai dengan sangat tinggi untuk jasapemurnian air. Memiliki potensi yang sangatrendah untuk pemurnian air. Rendahnyapotensi tersebut karena rendahnya tutupanvegetasi sebagai agen filtrasi pertama dalamproses pemurnian air. Lain halnya denganKabupaten Lombok Utara, wilayahnyamemiliki potensi lingkungan yang rendahsampai dengan sedang dalam pemurnian air.Wilayah Kabupaten Lombok Utara yangmemiliki potensi rendah sebagian besar beradadi wilayah Lombok Utara dekat laut, denganbentang lahan berupa perbukitan solusional.

Topografi yang miring atau terjal dan tutupanvegetasi yang relatif rendah menyebabkan lajukehilangan air sangat tinggi, baik akibatevapotraspirasi maupun aliran permukaanyang menuju kelaut. Kondisi tersebutmenyebabkan kawasan tersebut mengalamitingkat kekeringan yang sangat tinggi padasaat musim kering sampai tanah permukaanmerekah dengan rekahan >5 cm. Sedangkanpada musim hujan terjadibanjir pada bagianlembah antar bukit.

Tabel 1.4. Distribusi Luas dan Peran JasaEkosistem Pengaturan Pemurnian Air BerdasarkanKabupaten

No KabupatenSangatRendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi


Barat2.123,49 0,11 16.156,42 0,83 49.354,25 2,53 19.802,13 1,02 1.678,51 0,09

2 LombokUtara

1.630,62 0,08 14.184,63 0,73 17.573,37 0,90 37.940,70 1,95 10.297,88 0,53


5. JasaEkosistem Pengaturan Pengolahan danPenguraian LimbahWilayah Provinsi NTB memiliki potensilingkungan untuk jasa pengolahan danpenguraian limbah sangat kecil untuk kategoritinggi sampai dengan sangat tinggi.Rendahnya potensi tersebut tersebar di semuawilayah kabupaten dan kota di NTB.Kabupaten Lombok Barat merupakan salahsatu kabupaten yang proporsi wilayahnyamemiliki potensi rendah sampai dengan sangatrendah yang paling besar (Tabel 3.)Rendahnya potensi tersebut disebabkan karenatutupan lahan di Kabupaten Lombok Baratyang sebagian besar berupa bangunanpemukiman. Kondisi tersebut menyebabkankeanekaragaman hayati organismedekomposer, baik tumbuhan maupun hewanmenjadi sangat rendah. Dengan demikiansampah atau limbah yang ada di KabupatenLombok Baratakan sulit mengalamipenguraian dibandingkan dengan KabupatenLombok Utara.

Tabel 1.5. Distribusi Luas dan Peran JasaEkosistem Pengaturan Penguraian LimbahBerdasarkan Kabupaten




Barat1.663,05 0,09 40.622,79 2,08 32.309,35 1,66 13.387,23 0,69 1.132,39 0,06

2 LombokUtara

1.462,55 0,08 22.533,65 1,16 37.524,05 1,93 10.692,97 0,55 9.413,98 0,48




6. Jasa Ekosistem Pengaturan PemeliharaanKualitas UdaraSebagian besar wilayah kabupaten/kota diProvinsi NTB memiliki potensi lingkunganuntuk pemeliharaan kualitas udara yangtergolong tinggi sampai sangat tinggi, sepertilingkungan Kabupaten Lombok Barat danKabupaten Lombok Utara. Kedua Kabupatentersebut memiliki potensi sangat tinggisebagian besar merupakan bentang alampegunungan dengan kondisi hutan yang relatifmasih alami, terutama di daerah lerengGunung Rinjani dengan tutupan berupapadang rumput atau ilalang.

Tabel 1.6.Distribusi Luas dan Peran JasaEkosistem Pengaturan Pemurnian Air BerdasarkanKabupaten

Kabupaten

SangatRendah Rendah Sedang Tinggi

SangatTinggi

(Ha)(%

) (Ha)(%

) (Ha)(%

) (Ha)(%

) (Ha)(%

)1 Lombok

Barat2.137,4

00,11

10.802,67

0,55

16.548,46

0,85

13.382,37

0,69

46.243,91

2,37

2 LombokUtara

266,16 0,01

7.498,17 0,38

17.318,54

0,89

3.093,97 0,16

53.450,34

2,74


7. Perkiraan Mengenai Dampakdan RisikoLingkunganHidup;Setelah menghitung daya dukung, dayatampung, dan status lingkungan wilayahSenggigi Tiga Gili diatas, langkah selanjutnyaadalah analisa perkiraan mengenai dampakdan resiko dari kegiatan, rencana dan/atauprogram di wilayah Senggigi Tiga Gili.Berdasarkan topografi dan kondisi geografiswilayah Senggigi Tiga Gili, dimana memilikiresiko kebencanaan seperti erupsi gunungmerapi, gempa bumi, kekeringan, tanahlongsor, erosi, abrasi pantai, angin kencang,banjir dan lainnya. Adapun analisis dampakKRP terhadap kondisi lingkungan dapat dilihatpada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7.Analisis Dampak KRP TerhadapKondisi Lingkungan Hidup dan KerawananBencana Di Wilayah Senggigi Tiga Gili

NoKebijakan Rencana

Program (KRP)

Dampak Lingkungan dan KerawananBencana

Positif NegatifPengembanganPelabuhanPenyeberanganSenggigi, PelabuhanPenyeberanganBangsal, PelabuhanPenyeberangan TelukNare

Kelancaran lalutransportasi lautdan peningkatanekonominelayan

Konversi lahan,penyusutan dayadukung air. Melintaskawasan rawan bencanatanah longsor, erosi,abrasi pantai, anginkencang, banjir.

Pengembanganpelabuhan pengumpanSenggigi dan Pelabuhan

Kelancaran lalutransportasi lautdan peningkatan

Konversi lahan,penyusutan dayadukung air. Melintas

Pengumpan Bangsal ekonominelayan

kawasan rawan bencanatanah longsor, erosi,abrasi pantai, anginkencang, banjir.

Pengembangan potensienergi alternatifterbarukan

Terpenuhinyakebutuhanenergi

Konversi lahan,penyusutan dayadukung air. Melintaskawasvvan rawanbencana tanah longsor,erosi, abrasi pantai,angin kencang, banjir.

Pengembangan prasaranasistem pengendalian dayarusak air, konservasisumber daya rusak airdan konservasi sumberdaya air

Sumber airbersihpenduduk

KonservasiAir danSumberIrigasi

Rawankekeringan

KonflikSosial

Rawan tanahlongsor

Pengembangan kawasanpertanian tadah hujan

Penguatan dayadukung lahanpertanian

-

Pengembangan kawasanperkebunan

Peningkatanproduksiperkebunan

-

Peningkatan produksiperikanan darat dalamzona PL berupa tambakair tawar dan payau

Peningkatanekonominelayan

Intrusi air laut, abrasipantai, dan rawantsunami

Pengembangan kawasanbudidaya laut, air payaudan air tawar

Peningkatankesejahteraanmasyarakat

Konversi lahanpertanian, penysustandaya dukung air,pencemaran air.

Pengembangan saranadan prasarana perikanantangkap


Konversi lahanpertanian, penysustandaya dukung air,pencemaran air.

Pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir


-

Optimalisasi pengolahandan pemasaran hasilperikanan

Peningkatanekonominelayan

-

Sumber: Hasil Kajian dan Analisis

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian pengawasan mutupelaksanaan kegiatan KLHS, dapat disimpulkanbahwa:1. Sebanyak 8 sub-kegiatan (31% dari total

kegiatan) telah tercakup sepenuhnya, terutamapada kegiatan yang sifatnya pengindetifikasiandan inventarisir.

2. Sebanyak 14 sub-kegiatan (54% dari totalkegiatan) telah tercakup sebagian besar,terutama pada kajian-kajian mengenai isu-isupembangunan. Meskipun demikian,diperlukan penyempurnaan denganmemperkaya referensi kajian dan analisismengenai efek-efek KRP terhadap lingkungan.

3. Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari total kegiatan)yang tercakup sebagian kecil, yaitu pada sub-kegiatan mengonsultasikan dan menyepakatisubstansi rekomendasi bersama SKPD danmengintegrasikan kesepakatan substansirekomendasi ke RTR KSP bersama TimPenyusun RTR KSP. Nilai ini diberikan



mengingat proses penyusunan RTR KSP telahrampung dan telah diperdakan.

4. Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari total kegiatan)yang tidak tercakup sama sekali, yaitu padasub-kegiatan yang berkaitan denganpenyampaian rancangan RTR KSP kepadaGubernur dan Bupati serta dokumentasinya.Hal ini disebabkan karena proses ini telahberakhir dan pada saat itu proses KLHS belumdilaksanakan.

Berdasarkan hasil kajian pengawasan mutupelaksanaan kegiatan KLHS, dapat disimpulkanbahwa:1. Sebanyak 1 sub-kegiatan (10% dari total peran

serta) telah tercakup sepenuhnya, yaitupelibatan pemerintah. Disini pemerintahterlibat secara aktif.

2. Sebanyak 6 sub-kegiatan (60% dari totalkegiatan) telah tercakup sebagian besar.

3. Sebanyak 3 sub-kegiatan (30% dari totalkegiatan) yang tercakup sebagian kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Teknis RTR KSP Senggigi Tiga Gili,Tahun 2011-2031

Dokumen Daya Dukung dan Daya TampungProvinsi NTB Tahun 2016

Partidário, 2007, Pendekatan Strategis dalamKebijakan, Rencana dan Program (KRP)

Permen LH No 9 Tahun 2011 tentang PedomanUmum Pelaksanaan KLHS

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup

kajian lingkungan hidup strategis terhadap...

Documents