PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, 19 Desember 2016

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 18

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

TUJUAN DAN SASARAN PENGATURAN

UU No. 32

Tahun 2009

Pemerintah dan Pemda wajib KLHS untuk KRP tata ruang, pembangunan, dan yang berdampak lingkungan melalui mekanisme pengkajian, pembuatan alternatif dan rekomendasi kebijakan

Pasal 15 (rangkuman, bukan kutipan)

Pasal 16 (rangkuman, bukan kutipan)

KLHS memuat a.l : kapasitas daya dukung dan daya tampung LH, dampak dan resiko LH, kinerja layanan ekosistem/jasa LH, efisiensi pemanfaatan SDA, ketahanan kehati, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Pasal 17 (rangkuman, bukan kutipan) KLHS menjadi dasar KRP dan bila dinyatakan daya dukung dan daya tampung LH terlampaui harus diperbaiki dan kegiatan penyebabnya tidak diperbolehkan lagi

PP 46/2016

1.  Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan “safeguarding” (pencegahan) dengan KLHS pada kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP pembangunannya

2.  KLHS terintegrasi langsung dengan sistem perencanaan masing-masing KRP, sehingga teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh menteri/kepala lembaga, dan dapat pula oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya

3.  Ditetapkan standar minimum mekanisme, prosedur, muatan penyusunan dan pendokumentasian KLHS, serta jaminan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.

4.  Pembuat kebijakan, rencana dan/atau program yang menyusun KLHS wajib menjamin kualitas KLHSnya masing-masing

5.  Menteri LHK memvalidasi hasil penjaminan kualitas KLHS untuk tingkat nasional dan provinsi, serta Gubernur untuk tingkat kabupaten/kota

6.  Menteri LHK, menteri/kepala lembaga serta pemerintah daerah wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara seksama

7.  Memandatkan tindakan penyesuaian kepada kebijakan, rencana dan/atau program yang telah berjalan dalam periode transisi yang ditetapkan

POKOK-POKOK PENGATURAN

1.  Apa dan siapa yang diwajibkan 2.   Tata cara membuat dan melaksanakan 3.   Kendali mutu dan akuntabilitas 4.   Integrasi KLHS dalam kebijakan, rencana, program 5.   Keterlibatan masyarakat 6.   Pembinaan 7.  Pemantauan dan evaluasi

BAB I - II

BAB III

BAB IV

BAB V - VI

BAB VII - VIII

Pasal 1 s/d 31 Pasal 32

s/d 33 Pasal 34 Pasal 35

s/d 39

Pasal 40 s/d 41

•  Ketentuan umum •  Kewajiban penyusunan KLHS •  Pembuatan dan pelaksanaan

KLHS •  Penjaminan kualitas dan

pendokumentasian KLHS •  Validasi KLHS

•  Keterlibatan masyarakat dan pihak yang berkepentingan

•  Pembinaan

•  Pemantauan dan evaluasi •  Pembiayaan

•  Peralihan •  Penutup

Kewajiban •  Pasal 2

–  Yang terkena kewajiban adalah Pemerintah dan Pemda –  Yang diwajibkan dilengkapi KLHS adalah penyusunan dan/atau evaluasi RTRW dan

rinciannya, RPJP/M nasional dan daerah, RZWP3K dan rinciannya, serta kebijakan, rencana, program (KRP) yang berpotensi dampak dan/atau resiko LH

•  Pasal 3 –  Tugas Menteri LHK menentukan kriteria umum screening KRP yang perlu KLHS –  Tugas Menteri/Kepala Lembaga sektor dan penyusun KRP lainnya untuk

menentukan dan menetapkan KRP masing-masing yang perlu KLHS

•  Pasal 4 –  KLHS dikecualikan untuk KRP tentang tanggap darurat bencana dan kondisi darurat

hankam

Struktur Penyelenggaraan KLHS Dibuat dan

dilaksanakan

Dijamin kualitasnya

Didokumentasikan tertulis

Divalidasi

Diintegrasikan dalam KRP

Cara Membuat dan Melaksanakan

•  Pasal 6 –  Pembuatan dan pelaksanaan KLHS mencakup :

•  Pengkajian (diatur pasal 7 s/d 14) •  Perumusan alternatif KRP (diatur pasal 15) •  Rekomendasi pengambilan keputusan (diatur pasal 16)

•  Pasal 8 & 32 –  KLHS dilaksanakan melalui konsultasi publik dan prosesnya melibatkan masyarakat

•  Pasal 17 –  Pembuatan dan pelaksanaan KLHS secara umum diatur dalam Permen LHK –  Menteri/kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih

lanjut dengan mengacu Permen LHK

•  Pasal 7 - 12 –  Standar langkah-langkah pengkajian

•  Pasal 13 –  Muatan kajian mencakup :

•  kapasitas daya dukung dan daya tampung LH; •  dampak dan resiko LH; •  efisiensi pemanfaatan SDA; •  kinerja layanan ekosistem/jasa LH; •  ketahanan dan potensi kehati; •  kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

•  Pasal 14 –  Pelaksanaan pengkajian dilakukan oleh penyusun yang memenuhi standar

kompetensi

Pengkajian

•  Pasal 15 –  Bentuk-bentuk alternatif perbaikan KRP yang dapat diusulkan KLHS –  Kewajiban untuk mendasarkan alternatif yang diperoleh dalam menyusun

rekomendasi kebijakan

•  Pasal 16 –  Rekomendasi KLHS dapat memuat :

•  materi perbaikan KRP •  Informasi kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung LH

dan tidak diperbolehkan lagi

Perumusan Alternatif dan Rekomendasi

Cara Menjamin Kualitas KLHS •  Pasal 19

–  Penjaminan kualitas dilaksanakan masing-masing penyusun melalui penilaian mandiri secara bertahap atau di akhir proses

–  Pertimbangan penilaian mandiri diantaranya adalah informasi daya dukung dan daya tampung LH

•  Pasal 20 –  Hasil penilaian mandiri memuat informasi tentang kelayakan KLHS dan rekomendasi

perbaikan bila perlu •  Pasal 21

–  Pemenuhan kompetensi menjadi pertimbangan wajib penjaminan kualitas •  Pasal 24

–  Ketentuan umum penjaminan kualitas diatur dalam Permen LHK –  Menteri/kepala Lembaga, Gub dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih lanjut

sesuai kewenangannya dengan mengacu Permen LHK

Cara Mendokumentasikan

•  Pasal 23 –  KLHS didokumentasikan tertulis dengan ketentuan pokok-pokok informasi

yang harus dimasukkan –  Laporan KLHS menjadi bagian dari KRP –  Laporan KLHS adalah dokumen yang terbuka untuk publik

•  Pasal 24 –  Ketentuan umum pendokumentasian diatur dalam Permen LHK –  Menteri/Kepala Lembaga, Gub dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih

lanjut dengan mengacu Permen LHK

Validasi •  Pasal 25

–  Validasi diberikan pada KLHS yang telah melakukan penjaminan kualitas oleh Menteri untuk KRP pusat dan provinsi, serta Gubernur untuk KRP kabupaten/kota; dapat secara bertahap maupun di akhir proses

–  Khusus RPJP/RPJM Nasional diatur tersendiri oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas

•  Pasal 26 - 29 –  Ketentuan pengajuan permohonan validasi dengan tata batas waktu pelayanan

pemberian validasi maksimum 20 hari kerja; pelayanan melampaui batas waktu menyebabkan KLHS otomatis tervalidasi

–  Validasi memuat kesesuaian KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi bila perlu dan harus diumumkan bila telah diberikan

•  Pasal 30 - 31 –  Ketentuan validasi diatur dalam Permen LHK –  Menteri dan Gubernur dapat menunjuk pejabat untuk validasi

Integrasi KLHS dalam KRP

•  Pasal 19 –  Penjaminan kualitas memperhatikan rekomendasi KLHS telah masuk dalam KRP

•  Pasal 23 –  Laporan KLHS adalah bagian tak terpisahkan dari KRP

•  Pasal 26 –  Validasi dilakukan dengan melihat dokumen KRP, dokumen KLHS, dan bukti

penjaminan kualitas serta kesesuaian antara masing-masing

•  Pasal 36 –  Pemantauan dan evaluasi dilakukan antara lain untuk melihat kepatuhan dan

efektivitas pengintegrasian KLHS dalam KRP, serta kualitas rekomendasi KLHS dengan penyelesaian masalah di lapangan

TERIMA KASIH