bab ii tinjauan pustaka 2.1 pengertian kebijakan...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu

nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Menurut Dunn, Meskipun

masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan

publik yaitu melalui kebijakan publik8

Menurut Dye,“Public policy is whatever governments choose to do or not

to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

. Karakteristik masalah publik yang harus

diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis,

sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic

approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari

keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang

faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen

pencapaian tujuan pemerintah.

9. Seiring dengan

pendapat tersebut James E.Anderson mendefiniskan kebijakan public sebagai

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah10

Chandler dan Plano berpendapat bahwa kebijakan publik adalah adalah

pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk

.

8 Nugroho, Riant. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi). (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006) 9 Tangkilisan,Hesel Nogi. (2003). Kebijakan Publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman offset dan YPAPI.hal 1 10 Subarsono. AG (2005). Analisis kebijakan publik :konsep,teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Universitas Sumatera Utara

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah11

Menurut Woll kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah

untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui

lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam definisi tersebut,

Woll menyatakan bahwa pengaruh dari tindakan atau aktivitas pemerintah

tersebut ialah: (1) adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai

pemerintah atau yang lainnya dengan menggunakan kekuatan publik yang pada

akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat; (2) ada output kebijakan

yakni dengan dibuatnya kebijakan pemerintah dituntut membuat aturan, anggaran,

personil dan regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan

masyarakat; (3) adanya dampak kebijakan yang mempengaruhi kehidupan

masyarakat

. Dalam kenyataannya

kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi

pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

12

Rentetan kebijakan publik sangat banyak dan terdapat tiga kelompok

rentetan kebijakan publik yang dirangkum secara sederhana, yakni sebagai

berikut:

.

Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebenarnya kebijakan public

secara sederhana merupakan aktivitas-aktivitas pemerintah yang memiliki tujuan

dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak atau public,yang

berorientasi pada pemecahan masalah yang dialami masyarakat.

2.1.1 Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik

13

11 Tangkilisan,Hesel Nogi.Ibid.2003.hal 1 12 Tangkilisan,Hesel Nogi.Ibid.2003.hal 2 13 Nugroho, Riant. Op.cit.2006. Hal 31


1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga

dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya:14

2. Kebijakan Publik Meso

(a). Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang;(c). Peraturan Pemerintah;(d). Peraturan

Presiden;(e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik

makro dapat langsung diimplementasikan.

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau

yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa

Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati,

Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan

Bupati atau Walikota.

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau

implementasi dari kebijakan publik yang diatasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya

peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada

dibawah Menteri, Gunermur, Bupati dan Walikota.

Bentuk kebijakan publik baik kebijakan publik makro, meso dan mikro

tersebut dalam proses pembuatannya melibatkan banyak variabel yang harus

dikaji secara kompleks dan menyeluruh. Untuk itu, terdapat tahapan-tahapan

proses penyusunan kebijakan publik yang perlu untuk dikaji.

14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik,

Dunn mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan15

15 Tangkilisan,Hesel Nogi.Op.cit.2003

,

yaitu:

1. Agenda Setting (agenda kebijakan)

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik

yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi

yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang

menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang

besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk

menyelesaikan masalah publik tersebut.

2. Policy Formulation (formulasi kebijakan)

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk

menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat

menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan

yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba

terbatas.

3. Policy Adoption (adopsi kebijakan)

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan

dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternative

kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang

dinginkan dan juga mengidentifikasi alternative-alternatif dengan menggunakan

criteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternative kebijakan lebih besar

daripada efek negative yang akan terjadi.


4. Policy Implementation (implementasi kebijakan)

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor

(birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber

daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini

eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir,

seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-

unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

5. Policy Assesment (evaluasi kebijakan)

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap

kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses

implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau

direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran

(kriteria-kriteria) yang telah ditentukan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses

kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan

dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana

aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan

yang diinginkan.


Pengertian implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky

adalah sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan

dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam

hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.16

”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan

kebijakan”

Sementara Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan

publik sebagai:

17

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood, hal-hal yang

berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam

mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemehkan ke dalam keputusan-

keputusan yang bersifat khusus

.

18

Disisi lain, Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi

kebijakan pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan,

. Dengan demikian,maka implementasi kebijakan

merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan suatu proses yang terus

menerus untuk mencari apa yang akan dilakukan.

16 Tangkilisan,Hesel Nogi.Op.cit.2003 hal 3

17 Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo 18 Tangkilisan,Hesel Nogi. (2003). Kebijakan Publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman offset dan YPAPI.


kemudian menentukan implementasi,juga membahas actor-aktor yang

terlibat,dengan menfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga

eksekutor19

.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang bertujuan

untuk pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai dengan sasaran kebijakan

tersebut. Dan impelementasi kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut badan

administratif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya tapi juga

menyangkut kekuatan sosial, ekonomi, politik yang secara langsung maupun tidak

langsung dapat mempengaruhi implementasinya.

2.1.3 Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan implementasi kebijakan publik, yaitu:

Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang

masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan

operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau

petunjuk teknis.

Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa

komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan; anggaran

yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen

kebijakan.

Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke

kelompok target atau sasaran kebijakan.

19 Ibid.2003.Hal 17


2.1.4 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya terapat dua pemilahan jenis teknik atau pendekatan

implementasi kebijakan20

1. Pendekatan Mekanisme Paksa (Zero-Minus Model)

. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan

yang berpola “dari atas ke bawah” (top-bottomer) versus “dari bawah ke atas”

(bottom-topper), dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (command-and

control) dan mekanisme pasar (economic incentive).

Pendekatan mekanisme paksa adalah pendekatan yang mengedepankan

arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai

monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara di mana tidak ada

mekanisme insentif bagi mereka yang menjalani, namun ada sanksi bagi

mereka yang menolak menjalankannya.

2. Pendekatan Mekanisme Pasar (Zero-Plus Model)

Pendekatan mekanisme pasar adalah pendekatan yang mengedepankan

mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi mereka yang tidak

menjalankan tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan

insentif.

3. Pendekatan Top-down

Pemerintah menjadi motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam

mengerakkan masyarakat publik untuk memberikan respon yang positif

melalui sikap mental (attitudes), rasa memiliki (sense of belonging) dan

mempunyai rasa tanggung jawab (responsibility).

20 Nugroho, Riant. 2006. Op.Cit.Hal 126


4. Pendekatan Buttom-up

Meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh

rakyat. Penekanan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembuatan

keputusan, pelaksanaan, penikmatan manfaat atau hasil keikutsertaan

dalam mengevaluasi hasil-hasil kebijakan.

2.1.5 Unsur-unsur implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses

kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses

kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Maka dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan,ada beberapa unsur yang harus

dipenuhi21

a. Unsur Pelaksana

,yaitu :

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang merupakan pihak-pihak

yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran

organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi,

pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian,

penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah

birokrasi. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam

implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi dan penetapan

kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak

dominan.

21https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan publik/


https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan%20publik/�

https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan%20publik/�

b. Ada program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan

riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program merupakan

rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya

yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut

menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet. Pikiran

yang serupa dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki

2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu

3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya

4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan

5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun

dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang

diperlukan.

Isi dari program itu sendiri harus menggambarkan kepentingan yang

dipengaruhi,jenis manfaat,derajat perubahan yang diinginkan,status pembuat

keputusan, pelaksana program serta sumber daya yang tersedia.

c. Ada target group atau kelompok sasaran

Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat

yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh

kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan

kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik

yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin,


tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi

terhadap efektivitas implementasi.

2.1.6 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik22

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan

beberapa teori yang memuat faktor - faktor yang mempengaruhinya seperti yang

dikemukan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini menjelaskan bahwa kinerja

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari

ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada

di level pelaksana kebijakan. Menurut Agustino, ketika ukuran dan dan sasaran

kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Untuk mengukur

kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu

yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Karena itu, pemahaman tentang

maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para

pelaksana (officials)

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat

direalisasikan. Kekaburan standar dan sasaran kebijakan dapat mengakibatkan

multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen

implementasi. Standar dan sasaran kebijakan kebijakan pada dasarnya adalah apa

, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan

kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan juga memiliki hubungan erat dengan

disposisi para pelaksana.

22 AG.Subarsono,Op.cit.2005.,hal 89-101


yang hendak dicapai oleh kebijakan atau terkait dengan rincian tujuan kebijakan,

baik untuk jangka pendek,menengah dan jangka panjang. Selain itu, standar dan

sasaran kebijakan juga berkaitan dengan kelompok sasaran atau target group dari

suatu kebijakan.

2. Sumber daya

Menurut Riant Nugroho, inti permasalahan dalam implementasi kebijakan

publik adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya

yang tersedia. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini menunjukkan

bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai seperti

sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya waktu, sarana dan

prasarana dan lain-lain.

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah

ditetapkan secara apolitik. Misalnya untuk kebijakan yang berskala nasional akan

dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan kualitas sumber daya manusia

tersebut bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalamannya dimana dari hal

ini dapat kita melihat bagaimana kemampuan imlementor.

Selain itu, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting

dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya financial berkaitan

dengan seberapa besar dana yang di anggarkan untuk suatu kebijakan. Tentunya

semakin besar skala suatu kebijakan, maka dana yang dianggarkan juga akan


semakin besar. Sumber daya financial ini akan menjamin keberlangsungan

kebijakan ke depannya. Sementara itu, dalam implementasi kebijakan sumber

daya waktu, sarana dan prasarana juga harus sangat diperhatikan agar suatu

kebijakan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan dan ada sarana dan

prasarana yang mendukung proses pelaksanaan.

Semua hal diatas harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab

tanpa kehandalan implementor, kebijakan akan kurang maksimal dan berjalan

lambat seadanya.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal

ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh

ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan

dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan

dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan

agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Selain itu, struktur birokrasi pada organisasi pelaksana juga harus

diperhatikan karena struktur birokrasi yang rumit pada suatu organisasi dapat

menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Aspek struktur

birokrasi mencakup 2 hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi

pelaksana. Mekanisme implementasi biasanya sudah ditetapkan melalui standar

operating procedure (SOP) yang di cantumkan dalam guideline

kebijakan/program. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang


jelas,sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan

menjadi acuan dalam bekerjanya para implementor.

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun diupayakan menghindari hal

yang rumit,panjang dan kompleks. Struktur organisasi harus menjamin adanya

proses pengambilan keputusan atas suatu kejadian luar biasa (diluar prosedur)

secara cepat dan dapat merespons perkembangan kebijakan dengan cepat. Karena

itu,struktur harus didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari struktur

weberian yang terlalu kaku dan hirarkis.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi

komunikasi yang efektive antar Stakeholder yang terlibat dalam implementasi

kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran kebijakn tersebut harus disosialisasikan

secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi kebijakan. Hal ini juga

dibutuhkan karena melihat kenyataan bahwa semakin tinggi pengetahuan

kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan atau program maka akan mengurangi

tingkat penolakan atau kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah

yang sesungguhnya. Dalam hal sosialisasi perlu juga dilihat bagaimana metode

dan intensitas komunikasi dalam sosialisasi tersebut.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para

pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan kebijakan juga harus

konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan

dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan,

maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan

kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan


darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu,ada banyak program yang

membutuhkan dukungan dari instansi lain,untuk itu diperlukan koordinasi yang

baik antar instansi.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi implementor mencakup beberapa hal seperti respon implementor

terhadap kebijakan yang kemudian akan mempengaruhi kemauannya untuk

melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Dimana respon tersebut

dipengaruhi oleh pemahaman implementor terdapat kebijakan dan intensitas

disposisi implementor.

Disposisi juga menunjuk kepada karakter yang menempel pada diri

implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah

komitmen, kejujuran dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen

tinggi dan jujur cenderung bertahan diantara hambatan yang ditemuinya dalam

implementasi kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berda

pada “arus” kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen dan kejujurannya juga

akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan setiap tahapan

kebijakan secara konsisten.

Sikap yang demokratis dari implementor seperti melakukan sharing

dengan kelompok sasaran akan meningkatkan kesan baik implementor di depan

kelompok sasaran. Sikap ini juga dapat menurunkan resistensi dari masyarakat

dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap apa

yang dikatakan dan dilakukan implementor tentang suatu kebijakan.


6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif

dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan

eksternal yang kondusif.

Tentang bagimana social dan budaya masyarakat, keadaan politik atau

kekuatan politik yang sedang berkembang, sumber ekonomi masyarakat atau mata

pencaharian mayoritas masyarakat sangat perlu diperhatikan agar suatu kebijakan

itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR adalah komitmen perusahaan yang menekankan bahwa perusahaan

harus mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan

(sustainable) secara ekonomi, sosial dan lingkungan.Konsep ini berkaitan dengan

perlakuan terhadap stakeholder baik yang berada di dalam dan di luar perusahaan

dengan bertanggungjawab baik secara etika maupun sosial.Hal terpenting dari

pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan

itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi

perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan

masyarakat di sekitarnya.CSR juga mengandung pengertian bahwa seperti halnya

individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum,

menjunjung integritas, dan tidak korup.Tanggung jawab sosial perusahaan telah


menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat,

dan dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan kerjasama (Departemen

Sosial, 2007) dalam Ardilla (2011).

Menurut Pasal 1 butir 3Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas,Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen

perseroanuntuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutanguna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupunmasyarakat pada umumnya.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perseroan

untukberperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

gunameningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baikbagi

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat

padaumumnya.Definisi umum Corporate Social Responsibility adalahkomitmen

perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalampengembangan ekonomi

yang berkelanjutan dengan memperhatikantanggung jawab sosial perusahaan dan

menitik beratkan padakeseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi,

sosial danlingkungan23

23 Sujud Margono, 2008, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan pertama, hal. 110, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

.

Wujud konkrit Corporate Social Responsibility dalam perusahaanpada

umumnya termuat dan tercermin dalam :

a. Code of Conducts

b. Code of Ethics

c. Corporate Policy

d. Statement of Principles


Areal tanggung jawab sosial perusahaan dalam Januarti (2005) terdiri

dalam tiga level, yaitu:

1. Basic responsibility merupakan tanggung jawab yang muncul karena

keberadaan perusahaan tersebut, misalnya kewajiban membayar pajak,

mematuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan

pemegang saham.

2. Organizational responsibility, menunjukkan tanggung jawab perusahaan

untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder seperti: pekerja,

konsumen, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3. Societal responsibility, menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis

dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Melakukan program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan

akan memberikan dampak positif dan manfaat lebih besar baik kepada perusahaan

itu sendiri maupun para stakeholder yang terkait. Corporate Social Responsibility

akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau

meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan citra perusahaan.

Perusahaan-perusahaan di belahan dunia yang telah menerapkan Corporate Social

Responsibility, menilai bahwa Corporate Social Responsibility mampu

meningkatkan daya saing perusahaan, karena dengan melakukan Corporate

SocialResponsibility dukungan dari masyarakat bisa diperoleh. Dukungan dari

masyarakat penting untuk meningkatkan citra perusahaan. Bila citra perusahaan

meningkat, maka harga di pasar saham meningkat, perusahaan akan lebih mudah


memperoleh tambahan modal apabila diperlukan. Perusahaan juga akan mudah

memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas karena citra perusahaan

sangat baik di mata publik.

Manfaat Corporate Social Responsibility bagi Perusahaan :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas

6. Mereduksi biaya

7. Memperbaiki hubungan dengan “stakeholders”

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator

9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan

10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Corporate Social Responsibility berhubungan erat dengan pembangunan

berkelanjutan, dimana bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya

harus mendasarkan keputusan tidak semata berdasar faktor keuangan, misalnya

keuntungan atau deviden melainkanjuga harus berdasarkan konsekuensi sosial.

Karena itu, visi dari Corporate Social Responsibility adalah menjadi lembaga

independen, terbuka dan terpercaya dalam mewujudkan gagasan dan praktik triple

bottom-line operasi perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sedangkan Misi dari Corporate SocialResponsibility adalah :


1. Berkontribusi dalam karya nyata untuk mendorong setiap upaya perwujudan

pembangunan berkelanjutan melalui upaya membumikan prinsip-prinsip dasar

dan praktik kegiatan usaha yang menjunjungnilai-nilai keadilan multidimensional.

2. Bermitra dengan dunia usaha dan pemangku kepentingannya

dalammewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui

kajian,pendampingan, jaminan, dan advokasi.

3. Berkontribusi dalam pengembangan wacana Corporate SocialResponsibility

melalui publikasi dalam berbagai bentuk sertapartisipasi aktif dalam berbagai

kegiatan yang relevan.

Menurut Thiel (2010) Ada beberapa kunci pokok yang mendorong CSR lebih

baik, yaitu:

1. Enlightened self interest.

Perusahaan hendaknya menciptakan sinergi dan etika, membangun

hubungan sosial dan pasar ekonomi global yang berkelanjutan, tenaga

kerja dan masyarakat yang dapat bekerja sama.

2. Social investment.

Perusahaan hendaknya berkontribusi terhadap infrastruktur fisik, sosial

capital untuk meningkatkan bagian kerja bisnisnya.

3. Transparancy and trust.

Perusahaan yang memiliki ratingpersepsi rendah di masyarakat, maka

untuk meningkat harapannya perusahaan harus lebih terbuka, akuntabel,

dan memperbaiki laporan ke masyarakat tentang lingkungan dan sosial

mereka.


4. Increased public expectation of business.

Perusahaan global diharapkan bekerja lebih dan memberikan kontribusi

terhadap ekonomi melalui pajak dan penyediaan lapangan kerja (Anonim,

2004).

Sementara itu, Sen dan Bhattacharya (2001) dalam Dewi (2007) menjelaskan

bahwa terdapat enam hal pokok yang termasuk dalam corporate social

responsibility yaitu ;

1. Community support, yaitu dukungan pada program pendidikan, kesehatan,

kesenian, dan sebagainya.

2. Diversity, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan

konsumen dan calon pekerja dalam hal gender, fisik, atau ras tertentu.

3. Employee support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan

penghargaan serta jaminan keselamatan kerja.

4. Environment, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola

limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

5. Non-US operations, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan hak

yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan bekerja,

antara lain dengan membuka pabrik di luar negeri (abroad operations).

2.3 PT.Arun NGL

Kilang LNG Arun dimilki oleh pemerintah/ Kemenkeu dan dibangun oleh

Pertamina Blang Lancang Lhokseumawe, propinsi Aceh. Keputusan membangun

PT.Arun dibuat setelah ditemukannya salah satu sumber gas terbesar di dunia (17

TCF) tahun 1971 oleh Mobil Oil Indonesia, Inc., mitra usaha Pertamina atas dasar


kontrak bagi hasil. Kilang LNG Arun memiliki tingkat kehandalan di atas 98%

sehingga menjadi kilang LNG terhandal di dunia. Hal ini terbukti dalam bidang

SDM PT.Arun telah berhasil mendidik para pekerjanya menjadi aset SDM

nasional yang berharga, sehingga lebih 200 karywan kini bekerja di industry Oil&

Gas di berbagai Negara.

Kilang LNG Arun dioperasikan oleh PT. Arun NGL sebuah perusahaan

non profit yang sahamnya milik Pertamina 55%, Mobil Oil Indonesia sekarang

Exxon Mobil Indonesia 30% dan Japan Indonesia LNG co.ltd (JILCO) 15%.

Pembangunan sarana kilang LNG Arun diawali dengan pembangunan 3 unit

Produksi LNG (Train-I, II dan III). Kontruksi dimulai tahun 1974 oleh BechtelInc

sebagai kontraktor utamanya dengankapasitas 1,2 juta Ton LNG/Unit/tahun.

Dimana pengapalan pertama ke Jepang pada tanggal 4 Oktober 1978 dengan kapal

LNG Aquarius sejak tetesan pertama LNG Tanggal 29 Agustus 1978.Di samping

Produksi utamanya LNG kilang Arun juga memproduksi kondensat dan LPG

sebagai produk ikutannya.

Awal tahun 1982 PT.Arun menambah 2 (dua) Train lagi, Train IV dan V

untuk meningkatkan produksi 3 juta ton/ tahun yang di ekspor ke Jepang

Timur.Pembangunan Train VI juga dilkukan untuk memenuhi kebutuhan LNG ke

Korea Selatan. Pada Febuari 1987 juga dilakukan penambahan kilang LPG

dengan Kapasitas produksi 1,6 Juta Ton Pertahun. Selanjutnya pada tahun 1999

Kilang LNG Arun mulai memproses gas dari lading Gas NSO yang berlokasi di

lepas pantai yang sebelumnya gas tersebut dimurnikan di kilang SRU (unit

pemisah sulfur) milik Exxon mobil yang dioperasikan oleh PT.Arun. Sampai

akhir 2010 PT.Arun telah mengolah, memproduksi dan mengapalkan LNG


sebanyak 4.213 kapal setara dengan 235.445.987 ton dan kondensat sebanyak

1.868 kapal atau 756.244.179 barel. Sedangkan LPG mencapai 14,5 ton dan

berhenti produksi bulan Oktober 2000.

Pada tanggal 17 maret 2013, PT.Arun NGL meresmikan Pabrik sabut

kelapa sebagai salah bentuk bentuk program CSR PT Arun LNG yang terletak di

desa Tanjung Beuridi, kecamatan Peusangan Selatan dengan tujuan mampu

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempatdan sejak beroperasi

pabriknya telah mampu mempekerjakan 37 orang pekerja. Pabrik sabut kelapa ini

juga menyerap puluhan tenaga kerja di luar pabrik yang bertugas sebagai

pengumpul kelapa dan sabut.

Pabrik sabut kelapa ini nantinya tidak hanya dirancang untuk

menghasilkan coco fiber dan coco peat, namun akan menghasilkan produk jadi,

seperti plywood komposit, matras, jok mobil, tali, jaring, dan coco peat block.

Tapi pabrik sabut kelapa itu masih dalam proses pembelajaran bekerjasama

dengan para ahli.

Pabrik sabut kepala ini langsung berada dibawah manajemen PT.Arun

NGL. Dengan kondisi

berada pada peringkat ke-15 penghasil buah kelapa terbesar

di Indonesia.Dengan luas areal kebun kelapa 105.757 hektar, Aceh menghasilkan

buah kelapa sekitar 1 miliar butir per tahun. Maka pabrik sabut kepala ini tentunya

akan sangat banyak menyerap tenaga kerja terutama dari desa binaan yang ada di

sekitar PT.Arun NGL.


2.4 Defenisi konsep

Defenisi konsep diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian yakni

dengan penggunaan istilah yang khusus untuk menggambarkan sebuah fenomena

yang hendak diteliti secara tepat24

1. Implementasi Kebijakan Publik

.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan

pemerintahan yang bertujuan untuk pencapaian tujuan yang diharapkan

sesuai dengan sasaran kebijakan tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yakni Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana,

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,

Disposisi atau sikap para pelaksana dan keadaan sosial, budaya dan

ekonomi masyarakat.

2. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan yang

menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan etika bisnis dan

praktik bisnis yang berkesinambungan (sustainable) secara ekonomi

melalui pembangunan pabrik sabut kepala.

3. PT.Arun NGL adalah perusahaan yang bergerak dibidang pencairan gas

alam yang melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan

membangun pabrik sabut kelapa.

24Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survay (LP3ES: Jakarta, 2006) . Hal 33


bab ii tinjauan pustaka 2.1 pengertian kebijakan...

Documents