bab i pendahuluan a. latar belakang .di indonesia dikenal beberapa periode sejarah, yaitu masa...

Download BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .Di Indonesia dikenal beberapa periode sejarah, yaitu masa kolonial,

Post on 04-Mar-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal beberapa periode sejarah, yaitu masa kolonial,

masa perang antara tahun 1945-1950, masa liberal (1950-1959), masa

ekonomi terpimpin (1960-1966), dan masa orde baru (1957-1997). Tiap-tiap

masa itu mempunyai ciri-ciri tersendiri misalnya dalam orientasi ideologi,

pola kebijaksanaan dan strategi pembangunan, demikian pula dalam pola

perekonomiannya.1

Periodesasi sejarah yang terpusat pada periode singkat tersebut,

ditandai dengan terjadinya peristiwa penting misalnya, terjadinya crash di AS,

seperti pernah ditulis oleh J. K. Galbrait atau pada masa krisis moneter tahun

1997 di Indonesia sampai sekarang, atau kawasan Asia Tenggara dan Korea

Selatan. Sejarah semacam ini bisa pula tertuju pada masa-masa yang baru saja

terjadi yang disebut recent history (Sejarah Mutakhir). Sebagaimana yang

terjadi sejak abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Abad ke-17 disebut

karena abad itu telah memberikan pertanda periode sejarah yang bersifat

mondial dan dalam wilayah yang ketika itu disebut Nusantara masyarakatnya

berinteraksi dengan masyarakat dari bagian lain, dari kerajaan Belanda di

Eropa. Ia bahkan telah menciptakan batu kekuasaanya dengan membentuk

1 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : Pustaka

Pelajar, Cet. Ke-2, 2002, hlm. xi.

1

2

VOC di wilayah Indonesia.2

Maka dalam sejarah pemikiran ekonomi, paling tidak dikenal dua

macam periode sejarah, Pertama, sejarah yang membeberkan evolusi

pemikiran, yakni suatu pemikiran dapat bersumber dari beberapa pemikiran.

Kedua, menceriterakan riwayat hidup dan pemikiran tokoh-tokoh pemikir

besar, sebagaimana yang dikenal di Indonesia salah satu diantaranya adalah

Bung Hatta.

Perjalanan sejarah itu mengakibatkan terjadi interaksi yang bersifat

imprialistik dan kolonialistik bangsa-bangsa asing Eropa Barat, termasuk Cina

dibagian wilayah Asia Tenggara yang turut ambil peranan secara bileteral

melalui jalur membangun hubungan inter-personel dengan para pemimpin

kerajaan yang berkuasa pada saat itu.

Dari kenyataan empiris sejarah tersebut, sejak kehadiran migran Cina

di Nusantara, sampai kini orang Cina telah mampu membangun kekuasaan

dibidang ekonomi yang diperoleh bukan hanya karena kegigihan dan hidup

hemat, tetapi juga sejarah memperlihatkan fakta kesediaan orang Cina untuk

melakukan hal-hal yang acapkali menimbulkan kesengsaraan terhadap kaum

pribumi (inlanders). Posisi ekonomi yang kuat itu juga tidak dapat dilepaskan

dari kenyataan bahwa mereka berhasil memanfaatkan jaringan etnik Cina di

Asia Tenggara dalam rangka mengembangkan jaringan ekonomi perdagangan

2 Anhar Gonggong, Beralternatif di Tengah Krisis ; Mengikuti Cara Baik Bung Hatta,

Yogyakarta : Komunitas ombak (Front Generasi Muda Kaltim), Cet. Ke-1, 2002, hlm. 1.

3

mereka.3

Apapun kenyataannya didalam berinteraksi yang bersifat imprialistik

dan kolonialistik itu, berbagai pihak dari raja, tokoh ulama, tokoh masyarakat,

sampai kepada pemimpin kelompok petani, telah melakukan reaksi,4 dalam

arti memberikan sikap penentangan terhadap kedatangan kaum penjajah, tidak

terkecuali Cina, sebab Cina dalam perjalanan imprialis-kolonialismenya lebih

mengambil langkah pendekatan persuasif kepada para raja yang berkuasa saat

itu.

Situasi dan kondisi pada saat itu yang mana keadaan struktur sosial

ekonomi pada zaman penjajahan di Indonesia menunjukan golongan rakyat

pribumi menempati stratum terbawah, fakta ini jelas menunjukan apa yang

disebut interlinked transaction dalam proses pertukaran yang bersifat

eksploitatif. Pertentangan ini juga menunjukan pada apa yang disebut forced

commerce atau had sales yang merupakan manifestasi kekuasaan pasar yang

dimiliki oleh para aktor ekonomi.

Observasi Bung Hatta dalam pemikirannya secara jelas menghendaki

suatu reformasi sosial 5 agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat dapat berperanan

atau punya posisi tawar yang kokoh yang secara langsung melakukan proses

3 Z. A Maulani, ABRI, NONPRI, dan Integritas Sosial, jurnal tiga bulanan CIDES,

dalam AFKAR, Vol. IV, tanpa bulan, No. 3, 1997, hlm. 159. 4 Reaksi penentangan dari kaum pribumi yang terjadi sangat cukup lama itu, yakni dari

awal abad ke-17 sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu 1905. Perlawanan yang berlangsung sejak itu, yang berakhir awal abad ke-20 sering disebut dengan strategi otot.

5 Reformasi sosial ini mengandung pengertian koreksi terhadap dialetik hubungan ekonomi secara fundamental, sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi didalam masyarakat.

4

eksploitasi, dengan perkataan lain reformasi ini harus dilaksanakan secara

radikal.

Dalam perjalanan sejarah, para pemimpin dahulu adalah para

intelektual Islam, yang tahu persis posisi tentang keadilan, sehingga suatu

proses pembangunan ekonomi yang mengandung penindasan dan ketidak-

adilan sosial dan kemanusiaan adalah merupakan produk kekafiran. Sehingga

agar tidak timbul kecaman, bahwa pembangunan yang berkeadilan adalah

merupakan suatu yang filosofis dan agamis, maka perlu diketahui dan dihayati

bersama bahwa proses pembangunan yang berkeadilan mengandung justifikasi

teoritis, seperti yang telah dikemukakan dalam firman Allah ; 6

): (. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang

yang selalu menegakan ( kebenaran ) karena Allah, menjadi saksi secara adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan . (Al-Maidah : 8).

Sedemikian rupa diterapkannya sebuah konsep ekonomi kerakyatan,

yaitu yang demokratis dan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai ruh dan jiwa

bangsa Indonesia yakni dalam upaya meyakini dan mewujudkan keadilan

sosial yang berprikemanusiaan bagi rakyat Indonesia. Sebab memberdayakan

6 Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya, Surabaya : Surya Cipta Aksara,

1993, hlm. 159.

5

masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu dapat melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangannya.

Seiring dengan kemerdekaan dan perkembangan bangsa Indonesia,

selanjutnya Bung Hatta dalam membagi usaha dibidang ekonomi dia

menyebutkan tiga macam sektor usaha besar yaitu ; Koperasi, Pemerintah dan

Swasta. Baginya ketiga sektor usaha besar tersebut jelas, karenanya dia

bersama koleganya yang menyusun pasal 33 UUD 1945, mengharapkan

bahkan menuntut agar satu hal tersebut benar-benar dilaksanakan sebagai

landasan dasar ekonomi rakyat dan negara.7

Konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya bukan suatu hal yang baru

lagi. Bahkan istilah yang mengacu pada pemberdayaan ekonomi umat kelas

bawah ini sudah menjadi trend dan komoditas politik, maka tidak heran bila

setiap elemen masyarakat sangat pasih melontarkan jargon ini. Namun

demikian, terminologi konsep ekonomi kerakyatan adalah khas politik

Indonesia, sebab istilah ini muncul sejak kolonialisme belanda di Indonesia

yaitu sebuah terminologi yang merujuk pada kegiatan ekonomi, yang digeluti

oleh rakyat banyak; seperti pertanian, perkebunan, nelayan, industri kecil,

pertambangan, peternakan, industri, perhutanan, transportasi dan lain

sebagainya. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu

kegiatan ekonomi skala kecil yang dicirikan oleh sifat-sifat tradisional dan

kurang profesional dalam pengelolaannya serta rendahnya produktivitas dalam

7 Deliar Noer, Biografi Politik Bung Hatta, Jakarta : LP3ES, 1990, hlm. 652.

6

kinerjanya. Istilah ini biasanya juga dikontradiksikan dengan sektor ekonomi

modern ciptaan Belanda, seperti pabrik gula di Jawa, perkebunan tembakau

Sumatera Utara dan alat modern seperti transportasi darat, laut dan udara.

Istilah ekonomi rakyat dan modern dipahami para pengamat, pakar, aktivis

dan lembaga sosial masyarakat, terkecuali oknum negara, oleh mereka

tersebut untuk merujuk pada kondisi ekonomi yang ditandai dengan dualisme,

dimana keduanya tidak terkait atau kurang ada keterkaitan (harmonisasi).

Sebab sektor ekonomi modern biasanya berskala usaha besar, berorientasi

pasar domestik dan ekspor-impor, sementara sektor ekonomi rakyat atau

ekonomi tradisional biasanya mempunyai skala usaha kecil, bersifat subsistem

atau berorientasi pada pasar lokal.8

Melihat kenyataan di atas maka untuk memperjelas kembali konsep

ekonomi kerakyatan dari pemikiran Bung Hatta, yang oleh generasi transisi,

Orde Baru misalnya, sungguh sangat berseberangan dengan nilai-nilai sosial