bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - sinta.unud.ac.id 1.pdf · apa saja asas-asas yang harus...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini dapat ditemukan berbagai bentuk perusahaan, dimana
masing-masing dari perusahaan tersebut memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Salah satu dari jenis perusahaan tersebut adalah Perseroan
Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat UUPT) :
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
Proses pendirian Perseroan Terbatas ini haruslah dilakukan minimal
oleh 2 (dua) orang pendiri, sehingga pemegang saham dari Perseroan
Terbatas inipun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang.1 Begitu juga
dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas di bidang perbankan, haruslah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
Perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi,
deregulasi serta kemajuan teknologi telah menciptakan persaingan yang
sangat ketat (fierce competition). Respon perusahaan-perusahaan terhadap
meningkatnya persaingan sangat beragam. Salah satu strategi untuk menjadi
perusahaan yang besar dan mampu bersaing adalah melalui perluasan baik
1Munir Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakthi, Bandung,
(selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h.36.
dalam bentuk perluasan internal maupun perluasan eksternal. Perluasan
internal terjadi pada divisi-divisi yang ada dalam perusahaan tumbuh secara
normal melalui kegiatan penganggaran modal (capital budgeting)
sedangkan perluasan eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan
usaha (business combination). Penggabungan usaha adalah suatu kondisi
dua atau lebih perusahaan bekerja sama melalui kepemilikan bersama atas
suatu badan usaha. Perusahaan yang memiliki mayoritas voting stok
perusahaan lain akan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan proses
pembuatan keputusan, serta menguasai aktiva dan kewajiban perusahaan
lain.2
Beberapa perusahaan memilih untuk memfokuskan sumber daya
ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil, ada juga yang
tetap bertahan dengan strategi usaha yang dilakukan sebelumnya dan
sebagian menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya agar menjadi
perusahaan yang lebih besar di dalam pasar. Strategi yang dipilih terakhir
ini merupakan bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi.
Restrukturisasi usaha seperti akuisisi, merupakan pilihan strategi
restrukturisasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu Perseroan
Terbatas.3
Beberapa tahun belakangan ini, terutama semenjak terjadinya krisis
ekonomi pada pertengahan tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan
2Dr. Abdul R. Saliman, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media
Grup, Jakarta, h. 56. 3Munir Fuady, 2001, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (selanjutnya disingkat
Munir Fuady II), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.
(Perseroan Terbatas) yang mengalami pengambilalihan oleh suatu
perusahaan (akuisisi). Pengambilalihan atau akuisisi dari sudut pandang
ekonomis sangat efisien dan efektif diterapkan pada suatu perusahaan guna
menekan pembengkakan biaya. Pada dasarnya, satu perusahaan atau lebih
dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan lain yang telah
ada, dengan memenuhi ketentuan dan batasan-batasan yang diberikan oleh
undang-undang dan peraturan hukum perusahaan.4
Akuisisi saham atau “shares acquisition” yang berarti
“mengambilalih” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
Akuisisi perusahaan dimaksudkan untuk mengambilalih kepentingan-
kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan yang dilakukan biasanya
dengan mengambilalih mayoritas saham atau mengambilalih sebagian besar
aset-aset perusahaan.5 Berbeda dengan merger dan konsolidasi di mana
hasilnya akan ada perusahaan yang lenyap sebagai akibatnya, maka dari
tindakan akuisisi ini tidak ada perusahaan yang lenyap setelah akuisisi. Baik
itu perusahaan pengambilalih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang
diambilalih (perusahaan target) tetap eksis setelah tindakan akuisisi terjadi.
Hanya saja kekuasaan pengontrol terhadap perusahaan target saja yang
berubah sebagai akibat dari akuisisi tersebut.6
4Budi Kagramanto, 2008, Mengenal Hukum Persaingan Bisnis (Berdasarkan UU No.5
Tahun 1999), Laros, Jakarta, h. 218. 5Munir Fuady I, Op.Cit, h. 92.
6Munir Fuady II, Op.Cit, h.43.
Perseroan Terbatas didirikan dan dijalankan berdasarkan atas
Anggaran Dasar yang dibuat di antara para pemegang saham, sehingga
segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan sejelas mungkin di
dalam Anggaran Dasar tersebut, yang dapat digunakan sebagai perjanjian di
antara mereka, karena dianggap sebagai perjanjian, maka Anggaran Dasar
harus tunduk pada UUPT serta undang-undang dan peraturan lain yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang saham. 7
Salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah
terciptanya pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana dengan
mekanisme pemilikan saham seperti itu, pemegang saham mayoritas
menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya, karena semakin banyak
saham yang dimiliki, maka semakin berkuasalah pemilik saham tersebut di
dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu
Perseroan Terbatas. Sebaliknya, pemegang saham minoritas akan
berhadapan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham
mayoritas karena kalah suara saat membuat keputusan mengenai jalannya
suatu Perseroan Terbatas dalam RUPS.
Menanggapi keadaan ini, dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 126
UUPT tercermin telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang
saham, khususnya pemegang saham minoritas. Namun dengan melihat
keadaan di lapangan yaitu pada akuisisi yang dilakukan PT. Bank Mandiri
Tbk terhadap PT. Bank Sinar Harapan Bali, perlu dilakukan penelitian
7M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48
karena tidak menutup kemungkinan pemegang saham minoritas yang tidak
menyetujui tindakan akuisisi tersebut belum memperoleh perlindungan
hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT, bagaimanapun juga
pemegang saham minoritas ini memiliki nilai saham dalam perusahaan yang
diakuisisi tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
mengangkat tulisan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan
Terbatas yang Melakukan Akuisisi (Studi Kasus Pada PT.Bank Sinar
Harapan Bali dan PT.Bank Mandiri Tbk)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
dapat dirumuskan dua masalah sehubungan dengan judul skripsi ini, yaitu :
1. Bagaimana penerapan hak menjual saham (appraisal right)
terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi Perseroan
Terbatas?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham
minoritas pada akuisisi PT. Bank Sinar Harapan Bali oleh PT.
Bank Mandiri Tbk?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok-
pokok permasalahan, maka akan ditentukan mengenai batasan-batasan
masalah yang akan diuraikan.
Pertama, akan meninjau secara umum mengenai akuisisi, yang
menguraikan pengertian akuisisi, jenis-jenis akuisisi, subyek dalam akuisisi
serta hal-hal lain yang berkaitan dengan akuisisi pada umumnya. Selain itu,
akan dibahas pula mengenai penerapan hak menjual saham (appraisal right)
dalam fungsinya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang
saham minoritas sehubungan dengan dilakukannya akuisisi Perseroan
Terbatas.
Kedua, akan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan
terhadap pemegang saham minoritas pada akuisisi PT. Bank Sinar Harapan
Bali oleh PT. Bank Mandiri Tbk.
1.4 Orisinalitas Penelitian
Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau hasil
penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham
Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang melakukan Akuisisi (Studi
Kasus Pada PT. Bank Sinar Harapan Bali dan PT. Bank Mandiri
Tbk)”, ini belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Akan
tetapi pernah ada yang meneliti tentang yang terkait dengan perlindungan
hukum terhadap pemegang saham minoritas, yaitu :
No Judul Penulis Rumusan
Masalah
1. Skripsi: Tinjauan
Terhadap
Perlindungan Saham
Minoritas Pada
Perusahaan Go
Public”
Tulus Monang
(Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas
Sumatera Utara)
1. Bagaimana
perlindungan
hukum atas saham-
saham minoritas
dalam perusahaan
yang Go public ?
2. Bagaimana
penyelesaian yang
ditempuh bilamana
terjadinya
pertentangan
kepentingan antara
pemegang saham
mayoritas dan
minoritas dalam
pengambilalihan ?
2. Skripsi: Perlindungan
Pemegang Saham
Minoritas dan Peranan
Notaris PadaTransaksi
Mengandung Benturan
Kepentingan Setelah
Revisi Peraturan
Bapepam No.IX.E.1
Yuyun Harunisa
(Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas
Atmajaya
Yogyakarta)
1. Bagaimana
Perlindungan
terhadap pemegang
saham minoritas
dalam perusahaan
publik setelah revisi
terhadap Peraturan
Bapepam
No.IX.E.1 ?
2. Bagaimanakah
peranan notaris
dalam transaksi
yang mengandung
benturan
kepentingan ?
3. Skripsi: Perlindungan
Hukum Terhadap
Pemegang Saham
Minoritas Perseroan
Terbatas Terbuka
Dalam Rangka
MenciptakanKepastian
Hukum Sebagai
Sarana Peningkatan
Iklim Investasi Di
Indonesia
Arifin (Mahasiswa
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas
Maret Surakarta)
1. Apa saja asas-asas
yang harus dipenuhi
peraturan
perundang
undangan untuk
melindungi
pemegang saham
minoritas Perseroan
Terbatas Terbuka?
2. Bagaimana bentuk
perlindungan
hukum yang
diberikan oleh
peraturan
perundang-
undangan terhadap
pemegang saham
minoritas perseroan
terbatas Terbuka
dalam melakukan
penanaman modal
di Indonesia ?
1.5 Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan Umum
1. Untuk mengetahui secara umum prosedur pelaksanaan akuisisi
pada Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi pada
Perseroan Terbatas.
1.5.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui penerapan hak menjual saham (appraisal
right) terhadap pemegang saham minoritas dalam hal
memberikan perlindungan hukum pada akuisisi Perseroan
Terbatas.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh oleh
pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas yang
melakukan akuisisi.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
1. Sebagai sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan
pengaturan terhadap perlindungan hukum pemegang saham
minoritasserta dapat dijadikan sebagai landasan untuk
melakukan penelitian yang lebih mendalam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan
pemahaman dan gambaran mengenai proses pelaksanaan
akuisisi pada Perseroan Terbatas.
1.6.2 Manfaat Praktis
1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan
permasalahan yang berhubungan dengan akuisisi Perseroan
Terbatas.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai
kepastian hukum yang diberikan terhadap pemegang saham
minoritas pada akuisisi Perseroan Terbatas
1.7 Landasan Teoritis
Dalam bahasa Indonesia istilah akuisisi perusahaan disebut dengan
pengambilalihan perusahaan, yang dimaksud pengambilalihan adalah
mengambilalih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang
dilakukan biasanya dengan mengambilalih mayoritas saham atau
mengambilalih sebagian besar aset-aset perusahaan.8 Dalam terminologi
bisnis, akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas
saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa
ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai
badan hukum yang terpisah.
8Munir Fuady I, Op.Cit, h. 92.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998
tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh
badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh
atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya
pengendalian terhadap perseroan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi
diatas, maka akuisisi dapat disimpulkan sebagai pengambilalihan
kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan
cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, dimana perusahaan
yang diambilalih tetap memiliki hukum sendiri dan dengan maksud untuk
pertumbuhan usaha.
Dalam skripsi ini, teori yang digunakan untuk memecahkan masalah
yang ada yaitu dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori
perlindungan hukum. Dalam Teori Kepastian Hukum, suatu perusahaan
harus berdiri berdasarkan teori kepastian hukum dimana perusahaan tersebut
harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kepastian hukum
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk
norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna
karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.
Kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum
dalam hal yang konkrit dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang
mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu
hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak
dalam kesewenangan hakim. Aspek substantif dari kepastian hukum pada
esensinya membutuhkan penerapan konkrit dalam pelaksanaannya, yaitu
penyelesaian dalam membuat putusan hukum harus benar substansinya dan
harus dapat diterima. Teori kepastian hukum ini berkaitan dengan rumusan
masalah pertama yaitu mengenai penerapan hak menjual saham (appraisal
right) terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan
terbatas.
Terkait dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan akuisisi, terdapat
suatu hak khusus yang diberikan kepada pihak yang tidak setuju
dilakukannya akuisisi, yaitu pemegang saham minoritas yang kalah suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS).
Terhadap pemegang saham minoritas ini, diberikan hak khusus yang dikenal
dengan hak menjual saham (appraisal right), yaitu hak yang dimiliki oleh
pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas untuk menerima
kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan harga yang pantas terhadap
saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas yang bersangkutan, dalam
hal menjual sahamnya sehubungan dengan ketidaksetujuan pemegang
saham minoritas terhadap dilakukannya akuisisi.9
Pasal 62 UUPT telah mengatur secara tegas, bahwa:
“ (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang
bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang
merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
9Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung,
h.91.
a. Perubahan Anggaran Dasar;
b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang
mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen)
kekayaan bersih Perseroan; atau
c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian
kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan dapat mengusahakan agar
sisa saham dibeli oleh pihak ketiga”
Dalam hal ini, akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas
membawa kerugian kepada pemegang saham minoritas, karena bagian
kepemilikan saham mereka pada Perseroan Terbatas yang diakuisisi dapat
dipastikan akan menjadi lebih kecil lagi dibandingkan dengan sebelumnya.
Berdasarkan Pasal 126 UUPT, dalam melakukan akuisisi, ditentukan
beberapa syarat, yaitu:
“(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS
mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan.”
Berdasarkan ketentuan ayat (1) poin a diatas, yang mengatur secara
tegas bahwa “Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan
atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang
saham minoritas dan karyawan Perseroan”. Ini dimaksudkan bahwa apabila
ada pemegang saham yang tidak setuju (dalam hal ini adalah pemegang
saham minoritas) dengan adanya akuisisi Perseroan, padahal RUPS dengan
suara mayoritas telah memutuskan untuk melakukan akuisisi. Untuk
melindungi kepentingan pemegang saham yang tidak setuju terhadap
keputusan akuisisi, maka pemegang saham minoritas tersebut oleh hukum
diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan dengan hak menjual saham
(apprasial right.)
Teori yang menjadi landasan berikutnya adalah Teori Perlindungan
Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III menyebutkan
bahwa perlindungan adalah tempat berlindung atau melindungi.10
Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari negara hukum. Negara
Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada pancasila. Menurut
Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang dimaksud negara hukum adalah
negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga
negaranya.11
Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dengan adanya negara
hukum Pancasila, maka terwujudlah perlindungan hak asasi manusia bagi
setiap warga negara, yang mana pengakuan yang berkaitan dengan
perlindungan dalam hukum sebagai suatu pelaksanaan hak asasi manusia
yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diskriminatif.12
Hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah dengan warga
negara tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan
10
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Depdiknas, 2001, Balai Pustaka, Jakarta, h. 410. 11
Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1993, Hukum Tata Negara Indonesia, CV. Sinar
Bakti, Jakarta, h. 155. 12
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu,
Surabaya, h. 11.
suatu tindakan hukum tersebut. Pemerintah mempunyai dua kedudukan
yaitu pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik dan pemerintah
sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Ketika pemerintah melakukan
tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, tindakan itu
diatur dan tunduk pada administrasi negara, baik tindakan hukum
keperdataan maupun tindakan hukum publik dapat menjadi peluang
munculnya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat
melanggar hak-hak dari subyek hukum warga negara.
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang
bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis.13
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu
gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.
Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara
hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun
tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan pemerintah.
Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif.14
13
Ibid, h. 27. 14
Ibid, h. 29.
1. Perlindungan hukum preventif
Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini artinya
perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat
besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum
yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati
dalam mengambil keputusan. Menurut Philipus M. Hadjon
preventif merupakan keputusan-keputusan dari aparat pemerintah
yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Tindakan
preventif adalah tindakan pencegahan15
.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan
sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran. Dewasa
ini di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial
menangani perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Rochmat
Soemitro dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :
a. Peradilan dalam lingkungan peradilan umum;
b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding
administrasi;
15
Hadjon dkk, 2002, Pengantar Administrasi Negara, Gajah Mada University, Yogyakarta, h.
3.
c. Badan-badan khusus.
Dalam menentukan keputusan mengenai akuisisi, baik pemegang
saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas mempunyai hak yang
sama, terutama dalam hal hak suara yaitu satu saham adalah satu suara (one
share one vote). Dengan mekanisme kepemilikan yang demikian, pemegang
saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya.
Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka semakin berkuasalah
pemegang saham tersebut di dalam menentukan keputusan mengenai
keberadaan dan jalannya suatu Perseroan Terbatas. Sebaliknya, pemegang
saham minoritas akan berhadapan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan
pemegang saham mayoritas.
Adanya situasi yang demikian mengakibatkan timbulnya kerugian
yang akan ditanggung oleh pemegang saham minoritas akibat tindakan
Perseroan Terbatas yang tidak disetujui namun tetap dilaksanakan demi
kepentingan dan kelanjutan dari Perseroan Terbatas tersebut. Menanggapi
keadaan ini maka diperlukan suatu perlindungan hukum, khususnya untuk
pemegang saham minoritas.
Berdasarkan atas pengertian perlindungan hukum yang telah
dijabarkan diatas, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum
terhadap pemegang saham minoritas ialah suatu upaya memberikan
perlindungan secara hukum agar pemegang saham minoritas di dalam suatu
Perseroan Terbatas dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya.
Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham
minoritas, pasal-pasal dalam UUPT yang ditujukan untuk melindungi
kepentingan pemegang saham minoritas, di antaranya :
a. setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap
perseroan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan perseroan apabila dirugikan karena
tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan
wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan
Komisaris (Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT).
b. Pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan Terbatas
agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar bila yang
bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang
merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan
kekayaan perseroan terbatas yang mempunyai nilai lebih dari
50% kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan,
pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 62 ayat (1) UUPT).
c. Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap
Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk mendapatkan data
atau keterangan dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan
Terbatas atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham
atau pihak ketiga (Pasal 138 ayat (1) UUPT)
d. Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Negari yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan Terbatas (Pasal 146 ayat (1) UUPT)
Selain itu di dalam UUPT telah diatur tentang kepentingan pemegang
saham baik mayoritas maupun minoritas yang mencerminkan adanya
perlindungan hukum. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan yang
mengatur tentang tindakan derivatif, yakni ketentuan yang mengatur bahwa
pemegang saham dapat mengambil alih untuk mewakili urusan perseroan
demi kepentingan perseroan, karena menganggap direksi dan/atau komisaris
telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada perseroan.
Tindakan derivatif tersebut diantaranya :
a. Pemegang saham dapat melakukan tindakan-tindakan atau
bertindak selaku wakil perseroan terbatas dalam memperjuangkan
kepentingan perseroan terbatas terhadap tindakan yang
menimbulkan kerugian pada perseroan terbatas, sebagai akibat
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota dewan
direksi dan/atau anggota dewan komisaris (Pasal 97 ayat (6) jo.
Pasal 114 ayat (6) UUPT).
b. Melalui ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas, pemegang saham
dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu
paling lambat lima belas (15) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
diterima (Pasal 80 ayat (1) UUPT).
Berdasarkan pemahaman diatas, penting adanya suatu perlindungan
hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas karena kalah
suara dalam RUPS saat pengambilan keputusan untuk melaksanakan
akuisisi tersebut, sebab bagaimana pun juga pemegang saham minoritas ini
memiliki nilai saham didalam perusahaan yang akan diakuisisi tersebut.
1.8 Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1.8.1 Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris yang artinya penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.16
Dalam
penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan
yang tidak terlepas dari penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas
dalam masyarakat, sebagai dasar hukum terhadap pelaksanaan akuisisi
perseroan terbatas.
16 Zainudin Ali 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.33.
1.8.2 Jenis Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum empiris
dengan menggunakan pendekatan :
a. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kenyataan yang ada
di lapangan tentang kendala-kendala yang dapat menghambat
penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham
minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.
b. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan, terkait dengan masalah yang
telah dirumuskan untuk dapat menjelaskan bagaimana
perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham
minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas.
c. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual
Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum
khususnya mengenai doktrin peranan appraisal right dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham
minoritas.
1.8.3 Sifat Penelitian
Berdasarkan keterangan diatas, maka sifat penelitian hukum empiris
yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yang berupaya
untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif, bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau
untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala
lain dalam masyarakat.
1.8.4 Sumber Data
Oleh karena metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
karya ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum empiris, maka data yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut:17
1. Sumber data primer (field research) yaitu data yang bersumber
dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung
dari sumber utama di lapangan yaitu baik dari responden maupun
informan. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung
di lapangan dan diperoleh melalui penelitian di PT. Bank Sinar
Harapan Bali dan PT. Bank Mandiri Tbk dengan cara
mengadakan wawancara dan melakukan penelitian langsung
pada pihak yang terkait dengan permasalahan.
17
Roony Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I, Ghalia
Indonesia, Jakarta, h.24.
2. Sumber data sekunder (library research) merupakan suatu data
yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang
diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya,
melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan
dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang
dipergunakan untuk menunjang pembahasan permasalahan diatas
adalah bahan hukum yang diperoleh dengan penelitian
kepustakaan. Bahan hukum ini dibagi 3 (tiga) macam, yaitu :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau
mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan
(kontrak, konvensi, dokumen hukum dan yurisprudensi).
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang
ada kaitannya dengan masalah yang menunjang bahan hukum
primer.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan
ensiklopedia).
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data Hukum
Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa teknik pengumpulan data,
yaitu melalui studi dokumen, wawancara, observasi dan penyebaran
kuisioner/angket. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1) Teknik Studi Dokumen
Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan
dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum
normatif maupun dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian
ini dilakukan teknik studi dokemen terhadap sumber kepustakaan
yang relevan dengan permasalahan penelitian dengan cara membaca,
mencari, mempelajari dan mencatat kembali data yang kemudian di
kelompokkan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah
dalam penelitian skripsi ini.
2) Teknik Wawancara
Teknik wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara
mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan
pada masalah tertentu dengan informan yang dalam hal ini terdiri
dari Bapak/Ibu Karyawan pada PT. Bank Sinar Harapan Bali dan
PT.Bank Mandiri Tbk.
1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah pemegang saham minoritas.
Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan teknik non probability
sampling. Adapun bentuk dari teknik non probability sampling yang
digunakan adalah Purposive Sampling dengan kriteria bahwa perusahaan
yang diteliti atau dipilih haruslah perusahaan yang berbadan hukum,
bergerak dibidang lembaga keuangan (bank), dan telah melakukan akuisisi
yaitu PT. Bank Mandiri Tbk. Denpasar dan PT. Bank Sinar Harapan Bali
Denpasar.
1.8.7 Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Setelah data terkumpul, baik data lapangan (data primer) maupun
data sekunder, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dalam
penelitian dengan teknis kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul
akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,
digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan,
dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi
dengan merujuk pada landasan teoritis, konsep, pandangan-pandangan
sarjana yang relevan untuk memahami makna dalam situasi sosial dan
dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan
kualitas data.18
Setelah dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data
akan disajikan secara deskriptif analisis.
18
Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah
Alternatif, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, h. 92.