ASAS ASAS HUKUM PAJAK

Kelompok 8Hukum Agraria, Hukum Pajak,Hukum Ketenaga kerjaanHUKUM AGRARIAHukum agraria dalam arti sempit, hanya mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.

Sedangkan Hukum agraria secara luas yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.Pengertian Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran Hukum Agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber daya alam. AZAS-AZAS HUKUM AGRARIA

Asas nasionalismeYaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik asli maupun keturunan.

Asas dikuasai oleh NegaraYaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA)

Asas hukum adat yang disaneerYaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agrarian adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya

Asas fungsi socialYaitu suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan (pasal 6 UUPA) Asas kebangsaan atau (demokrasi)Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap WNI baik asli maupun keturunan berhak memilik hak atas tanah

Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan)Yaitu asas yang melandasi hukum Agraria (UUPA).UUPA tidak membedakan antar sesama WNI baik asli maupun keturunan asing jadi asas ini tidak membedakan-bedakan keturunan-keturunan anak artinya bahwa setiap WNI berhak memilik hak atas tanah. Asas gotong royongBahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria (pasal 12 UUPA)

Asas unifikasiHukum agraria disatukan dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh WNI, ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA.

Asas pemisahan horizontal (horizontale scheidings beginsel)

Yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertical (verticale scheidings beginsel ) atau asas perlekatan yaitu suatu asas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu artinya adalah asas ini tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya.

1. Sumber Hukum Tertulis.a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). Di mana dalam Pasal 33 ayat (3) ditentukan : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sumber Hukum Agrariab.Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undangg ini dimuat dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043.

c. Peraturan perundang-undangan di bidang agraria : 1).Peraturan pelaksanaan UUPA 2).Peraturan yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktik.

d. Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan/Pasal Peralihan, masih berlaku.

2.Sumber Hukum Tidak Tertulis.a.Kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya :1).Yurisprudensi;2).Praktik agraria.

b.Hukum adat yang lama, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu cacat-cacatnya telah dibersihkan.

TERIMAKASIH

ASAS ASAS HUKUM PAJAKPENGERTIAN HUKUM PAJAK R. Santoso Brotodihardjo, S.H., (1986 : 1) menyatakan bahwa , Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan dan wewenang pemerintah, untuk mengambil sebagian harta seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan hukum publik.Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, S.H., (1977 : 23) menyatakan bahwa Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah yang sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.Hukum Pajak merupakan suatu bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang didalamnya termuat juga Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.PEMBAGIAN HUKUM PAJAK Hukum Pajak Material : Hukum Pajak yang memuat normanorma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Undang-undang pajak yang termasuk dalam Hukum Pajak Material ialah :UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang MewahUU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan BangunanUU No. 13 Taun 1985 tentang Bea Material.

Hukum Pajak Formil : Hukum Pajak yang memuat peraturanperaturan mengenai cara cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan. Undang-undang Pajak yang termasuk Hukum Pajak Formal ialah :UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000.UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.Sanksi Pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang diancam baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pajak.Pasal 322 KUHP :Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.Pasal 41 UU KUP :Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahu dan denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Penuntutan terhadap) ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) nya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 263 KUHP :Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam bulan.Diancam dengan pidana yang sama, barang siap dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.Ketentuan KUHP yang mengancam tindak pidana di bidang perpajakan .Pasal 209 KUHP :Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya;Barang siapa memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Dapat dijatuhi hukuman Pencabutan hak-hak tertentu (jabatan, ABRI) yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 (KUHP.92, 149, 210, 418a). Pasal ini oleh U. U. No. 3 Tahun 1971 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 418 KUHP : Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pkiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (KUHP 35, 36, 92, 309, 419) pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.Pasal 419 KUHP :Pasal 419 KUHP :Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang beerlawanan dengan kewajibannya.Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. (KUHP 35, 36, 92, 209, 418, 420, 437). Pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.ASAS-ASAS MENURUT FALSAFAH HUKUM.Teori Asuransi.Teori kepentingan.Teori kewajiban pajak mutlak atau Teori Bakti.Teori asas Gaya Beli.Teori Gaya Pikul.Asas Yuridis Asas Ekonomis Asas FinansialHukum KetenagakerjaanPengertian Hukum KetenagakerjaanHukum ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu hukum pada umumnya dengan hukum perburuhan pada khususnya menurut UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan BAB I umum pasal 1 : Bahwa hukum ketenagakerjaan segala hal/sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerjaYang bertujuan untuk memebangun dan memperoleh perlindungan di semua aspek dan menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan seimbang.

Asas Asas Hukum Ketenagakerjaaan1. asas terbukaPemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah dan jam kerja agar tidak terjadi perselisihan2. Asas bebasPencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja

3. Asas ObyektifPemberi kerja menawarkan pekerjaan yan cocok kepada pencari kerja sesuai kemampuan dan jabatan yang diperlukan4. Asas adil dan setaraPenempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.Sumber Hukum KetenagakerjaanSumber hukum ketenagakerjaan saat ini (s/d tahun 2011) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-undangan. Namun payung hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara umum, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung hukum utama. Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang ketenagakerjaan. Selain UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan, terdapat sumber hukum lain yang menjadi tonggak pengaturan bagi urusan ketenagakerjaan, baik sumber hukum formil maupun sumber hukum materiil.Sumber Hukum Materiil Hukum Ketenagakerjaan ialah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan harus merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila.Sumber formil hukum ketenagakerjaan yaitu:1. Peraturan perundang-undangan2. Peraturan lainnya, seperti Instruksi Presiden; Keputusan Menteri; Peraturan Menteri; Surat Edaran Menteri; Keputusan Dirjen; dsb3. Kebiasaan4. Putusan5. Perjanjian, baik perjanjian kerja atau peraturan perusahaan